BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN RATURAN BUPATI KARO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERSYARATAN PENETAPAN PEMILIH DAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI MASYARAKAT DESA YANG SUDAH DIRELOKASI, AKAN DIRELOKASI DAN YANG BERADA DI TEMPATTEMPAT TEMPAT PENGUNGSIAN AKIBAT ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO BUPATI KARO, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2016, terhadap masyarakat desa yang sudah direlokasi, akan direlokasi dan yang berada di tempat-tempat tempat tempat pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo maka ket ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf g,, ayat 13 (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diberlakukan; 2015 b. bahwa berhubung situasi dan kondisi sebagaimana dimak dimaksud sud pada huruf a maka mengenai penetapan pemilih dan pendaftaran calon kepala desa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4505/BPD Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat Desa yang terkena dampak Erupsi Gunung Sinabung, perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Penetapan Pemilih dan Pendaftaran Calon alon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat Desa Yang Sudah Direlokasi, Akan Direlokasi dan Yang Berada Di Tempat-tempat Tempat tempat Pengungsian Akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. : 1. Und Undang-Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten-Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1092); 2. Undang-Undang Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang.................... undang....................
-2-
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4505/BPD Tanggal 30 Juni 2016 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Erupsi Gunung Sinabung. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN PENETAPAN PEMILIH DAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI MASYARAKAT DESA YANG SUDAH DIRELOKASI, AKAN DIRELOKASI DAN YANG BERADA DI TEMPAT-TEMPAT PENGUNGSIAN AKIBAT ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.
BAB I.........................
-3-
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah mengatur secara khusus persyaratan penetapan pemilih dan pendaftaran calon kepala desa bagi masyarakat desa yang sudah direlokasi,yang akan direlokasi, dan yang berada ditempat-tempat pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. (2) Masyarakat desa yang sudah direlokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Desa Simacem Kecamatan Namanteran; b. Desa Bekerah Kecamatan Namanteran; c. Desa Sukameriah Kecamatan Payung. (3) Masyarakat desa yang akan direlokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat; b. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat; c. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung. (4) Masyarakat desa yang berada ditempat-tempat pengungsian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Desa Kutarayat Kecamatan Namanteran; b. Desa Sigarang-garang Kecamatan Namanteran; c. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran; d. Desa Kuta Gugung Kecamatan Namanteran; e. Desa Pintu Mbesi Kecamatan Simpang Empat; f. Desa Tigapancur Kecamatan Simpang Empat; g. Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket. (5) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi masyarakat desa yang sudah direlokasi,yang akan direlokasi, dan yang berada ditempat-tempat pengungsian akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo agar terlaksana dengan baik. BAB II PENETAPAN PEMILIH Pasal 2 (1) Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tidak diberlakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini. (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini wajib memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk. (3) Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pemilih wajib berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara tidak diberlakukan terhadap Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini.
BAB III.........................
-4-
BAB III PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA Pasal 3 (1) Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran tidak diberlakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini. (2) Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa setempat tidak diberlakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini. (3) Masyarakat yang mendaftar menjadi calon kepala desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati ini wajib memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 20 Juli 2016 BUPATI KARO,
TERKELIN BRAHMANA Diundangkan di Kabanjahe pada tanggal 21 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,
SABERINA BERITADAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 17
-5-
