BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR: 03 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang :
a. bahwa untuk memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem harus sehat dan bebas dari hutang pada Pemerintah Pusat; b. bahwa penyertaan modal daerah merupakan upaya penyehatan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem untuk menyelesaikan hutang kepada Pemerintah Pusat melaui Kementrian Keuangan Republik Indonesia; c. bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem dalam rangka penyelesaian hutang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk non kas mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang….
- 2 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 13. Peraturan Menteri….
- 3 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 24 Tahun 1997 tentang Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Karo. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggaran Pendapatan…
- 4 6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem selanjutnya disingkat PDAM Tirta Malem adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum. 8. Penyertaan Modal Daerah selanjutnya disingkat PMD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem. 9. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM. 10. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 11. Non Kas adalah transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. maksud dan tujuan; b. besaran penyertaan modal; c. penganggaran pendapatan hibah dan penyertaan modal; d. pelaksanaan dan pertanggungjawaban pendapatan hibah dan penyertaan modal; e. penyelesaian hutang; dan f. pelaporan dan pemantauan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1)
(2)
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PMD secara non kas kepada PDAM Tirta Malem. Tujuan PMD secara non kas kepada PDAM Tirta Malem adalah: a. mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara; b. mengurangi beban keuangan PDAM; c. memperbaiki manajemen PDAM; dan d. meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat. BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL Pasal 4
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Malem untuk penyelesaian hutang PDAM Tirta Malem ke Pemerintah Pusat berupa Non Kas sebesar Rp. 25.710.020.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus sepuluh juta dua puluh ribu rupiah). BAB V Penganggaran…
- 5 BAB V PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5 (1)
(2)
(3)
Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Untuk menganggarkan pendapatan hibah non kas dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyesuaikan target pendapatan hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 secara non kas, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Penganggaran Pendapatan Hibah non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada SKPKD. Pasal 6
(1)
(2)
(3)
Pendapatan hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Penganggaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM. BAB VI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendapatan Hibah Non Kas Pasal 7
Berdasarkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). Pasal 8 Pemerintah daerah mengakui pendapatan hibah non kas dari pemerintah pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan. Bagian Kedua….
- 6 Bagian Kedua Pelaksanaan Penyertaan Modal Pasal 9 (1)
(2)
(3)
Berdasarkan DPA pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan SP2D non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah pada PDAM. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 10
(1)
(2)
Berdasarkan SP2D hibah non kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD. Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PENYELESAIAN HUTANG Pasal 11
(1)
(2)
Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PDAM mencatat sebagai penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat. BAB VIII PELAPORAN DAN PEMANTAUAN Pasal 12
(1)
PDAM harus menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut: a. laporan keuangan tahun 2016 berupa neraca, laporan arus kas, laporan rugi laba, dan laporan perubahan ekuitas; dan b. laporan kinerja PDAM sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah. (2)
Dokumen….
- 7 (2)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Maret 2017. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 11 Nopember 2016 BUPATI KARO
TERKELIN BRAHMANA
Diundangkan di Kabanjahe, Pada tanggal, 14 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
SABERINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 03 NOREG KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA: (171/2016)
