Adapun sasarandari pelayanan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan public 2.4.3
Konsep E-Government (Electronic Government) dalam Pelayanan Terpadu Sistem birokrasi terdahulu digambarkan sebagai organisasi pembuat
keputusan yang melaksanakan pemikiran strategis mengenai issu, menganalisa permasalahan, menyusun pemilihan dan strategi kebijakan dan implementasinya, serta
memanajemen
mengedepankan
sistem
sumberdaya
manusia.
penyelenggaraan
Birokrasi
yang
modern
pemerintahan
yang
berbasis
(menggunakan) sistem elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan sistem kerja dan proses kerja di lingkungan pemerintah baik pusat dan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. 38 Sistem pelayanan terpadu yang diadopsi oleh KPPTPM Serdang Bedagai mengedapankan sistem pelayanan yang berbasis pada teknologi dan informasi yang sesuai dengan konsep pemerintahan yang berbasis elektronik. Kebijakan yang ada antara lain adalah penggunanaan infrastruktur metadata, transaksi dan pertukaran data eletronik dan sistem pendokumentasian yang berbasis elektronik. E-Government adalah pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology). Ini artinya bahwaakan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, 38
Republik Indonesia, Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pembangunan E-Government, lampiran 1. Hal. 4
Universitas Sumatera Utara
sistem infrastruktur, jaringantelematika dan lain`-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraanpemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan, penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik, sistem dokumentasi elektronik. 39 Bank Dunia (World Bank) mendefenisikan e-government sebagai berikut; E-government refers to use by the government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, bussines, and other arms of government.
40
Dengan kata lain, E-Government merupakan penggunaan
teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-toCustomer
(G2C),
Government-to-Business
(G2B)
serta
Government-to-
Government (G2G). 41 Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
39
Republik Indonesia, Inpres,. op. cit. h. 11 40 Indrajit, Richardus.2002. E-government (Strategi Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi. Andi: Jakarta. hal 17 41
Republik Indonesia, panduan., loc. cit.
Universitas Sumatera Utara
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan menyelenggaraan kepemerintahanyang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektifdan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.Pemanfaatan teknologiinformasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan muraholeh masyarakat di seluruh wilayah negara. 42 Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepadapentahapan
pengembangan
e-government
secara
nasional,
dan
disesuaikandengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah yang mencakup: 1. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan 2. kondisi infrastruktur informasi yang dimiliki 3. kondisi kegiatan layanan saat ini 4. kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki. 43 2.5
Defenisi Konsep
42
http://id.wikipedia.org/wiki/E-governmentdiakses pada tanggal 15 November 2012 pukul 15.30 WIB 43 Republik Indonesia, panduan., op. cit. h. 12
Universitas Sumatera Utara
Menurut Masri Singarimbun (1995 :37) bahwa konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan kejadian secara abstrak kejadian atau kelompok individu yang menjadi pusat ilmu sosial. defenisi konsep berfungsi untuk menemukan batasan-batasan masalah yang ada dalam penelitian. Karena dalam penelitian deskriptif diperlukan fokus penelitian agar data penelitian yang akan diteliti dapat terukur validitasnya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti menguraikan defenisi konsep sebagai berikut : 1. Implementasi Kebijakan Implementasi
kebijakan
merupakan
pengejahwantahan
keputusan
mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu Undang-Undang namun juga dapat berbentuk instruksi instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusankeputusan tersebut
menjelaskan
masalah-masalah
yang
hendak
ditangani,
menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut. 2. Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan segalakegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuanperaturan perundang-undangan. 3. E-Government (electronic government) E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.e-Government
Universitas Sumatera Utara
dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. 4. Pelayanan Perizinan Terpadu Pelayanan Perizinan Terpadu Merupakan system pelayanan dengan menyederhanakan dan menempatkan berbagai penyedia layanan yang berwenang
pada
satu
tempat
pelayanan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan pelayanan publik.
Universitas Sumatera Utara
