AYO UMUMKAN RENCANA UMUM PENGADAAN. Aturan Keuangan dan Aturan Pengadaan Harus Sinkron

Warta Kegiatan : BKN Berminat Gunakan SIMPeL

Warta Opini :

Penyerapan Tepat karena Penyusunan Rencana yang Akurat

Warta Pilihan : Mengumumkan RUP Itu Mudah Kawan! Cerpen Pengadaan :

Lareagon Warta Kuliner : Es Krim Ragusa, Hidangan penutup Santap Siang

: Aturan Keuangan dan Aturan Pengadaan Harus Sinkron Khalid Mustafa

AYO UMUMKAN

RENCANA UMUM PENGADAAN EDISI XV | 2015

warta ep ro c E D ISI XV | 20 15

1

2

war t a e proc ED I S I X V | 2015

Daftar Isi

8

EDITORIAL 04 Perencanaan Faktor Penting dalam Pelaksanan Pengadaan WARTA UTAMA 05 Perencanaan Cermin Sukses Pengadaan WARTA TOKOH 08 Aturan Keuangan dan Aturan Pengadaan Harus Sinkron WARTA OPINI 12


WARTA KEGIATAN 24 Rapat Koordinasi untuk 8 Anggota ULPD Baru 24 BKN Berminat Gunakan SIMPeL 25 Launching Aplikasi SIMPeL v.3.0, Terobosan Inovasi Pusat LPSE untuk Pengadaan Langsung 25 Roadshow Aplikasi SIMPeL Di Bali, Pusat LPSE Himbau Satuan Kerja Gunakan SIMPeL FAQ 27 Helpdesk Menjawab WARTA PILIHAN

WARTA INFO 14

SIMAPAN Mudahkan Satker Kelola Proses Pengadaan

16 RUP : Langkah Awal Manajemen Pengadaan 18 Aplikasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 WARTA INTERVIEW 20 Soal Kondisi Pengadaan Di Daerah, Ini Kata Kaper 22 Penyedia Pintar, Kerja Pokja Lancar

28 Lareangon 30 Kegiatan Penghilang Stress Di Kantor 31

mengumumkan RUP Itu Mudah Kawan WARTA KULINER

33 Es Krim Ragusa, Hidangan Penutup Santap Siang KUIS WARTA 34 SURAT PEMBACA 34 OM WARTO 35


3

EDITORIAL

Perencanaan Faktor Penting dalam Pelaksanaan Pengadaan

A

wal tahun selalu dimulai dengan melakukan revisi anggaran. Begitulah yang terjadi selama ini. Awal tahun yang seharusnya dimulai dengan eksekusi/ pelaksanaan anggaran tetapi justru menjadi awal terjadinya revisi anggaran. Hal ini tentu akan menghambat realisasi anggaran. Revisi terjadi karena perencanaan yang belum matang sehingga perlu penyesuaian saat dilaksanakan di lapangan. Pada awal tahun, satuan kerja juga sudah diminta rencana kebutuhan anggaran tahun berikutnya. Satuan kerja harus sudah membayangkan rencana kegiatan tahun yang akan datang pada awal tahun ini. Pola penyusunan rencana kerja seperti ini bisa jadi salah satu penyebab seringnya terjadi revisi anggaran. Tahun anggaran ini saja belum jelas implementasinya, sudah diminta rencana tahun anggaran berikutnya. Akibatnya tidak sedikit satuan kerja menyalin rencana tahun anggaran tahun ini untuk tahun anggaran yang akan datang. Akibatnya perencanaan anggaran menjadi tidak optimal dan hanya sekedar untuk mendapatkan jatah anggaran. Pola perencanaan seperti ini harus segera diubah dengan perencanaan yang matang berdasarkan kebutuhan dan program yang jelas dan terukur. Tidak terkecuali untuk anggaran yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pengadaan seharusnya sudah dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan dan penetapan anggaran, penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, penetapan kebijakan tentang tata cara pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, penyusunan jadwal

kegiatan pengadaan dan terakhir pengumuman umum rencana pengadaan. Proses perencanaan ini harus dilaksanakan secara seksama agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai rencana. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) menjadi faktor penting dalam pengadaan barang/jasa karena sebagai wujud transparansi kepada seluruh stakeholder. Konsistensi dan ketepatan para pihak dalam mengumumkan RUP menjadi kunci dimanfaatkannya pengumuman ini oleh para pemangku kepentingan. Jika data yang diumumkan tidak dapat dijadikan acuan karena adanya banyak revisi RUP maka RUP yang diumumkan tidak akan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Pada edisi akhir tahun ini, warta e-proc mengupas permasalahan perencanaan sebagai faktor utama dalam pengadaan barang/ jasa untuk mengingatkan kembali kepada para pihak agar dapat merencanakan pengadaan secara lebih matang. Selain itu, untuk mengingatkan kepada para pihak agar mengumumkan RUP secara tepat waktu dan tepat rencana. Pada edisi ini, warta e-proc menyampaikan kembali rangkuman berbagai aktivitas Pusat LPSE yang dilaksanakan selama tahun 2015 serta berbagai liputan lainnya. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Seluruh Tim Warta e-proc mengucapkan selamat tahun baru 2016. (LJK)

www.lpse.kemenkeu.go.id

@LpseKemenkeu

LPSE Kementerian Keuangan

Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855. Email : [email protected] Laman : www.pusatlpse.kemenkeu.go.id

4


TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Sekretariat: Yulia C. Kusumarini, Mahyarina Kusumawati, Yudha Pratama Editor: Maria D. Andriana, Efi Firmani, Raditya Yudha P., Edi Purwanto, Tri Widodo, Aida khoerunida. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha P., Veranita Sinaga, Rendy Noor Pradhana, Valliant Billy, Wahyu Bagus, Aditya Wirananda, Aida Khoerunida, Aldy Anindita W., Meysza Monzana, Tri Widodo., Bary R. Pratama Layouter Designer dan Fotografer: Wildan Farani, Syarif Hidayat. Cover: Ferry Irwandhi Kartunis: Indyashadi Satya K.

WARTA UTAMA

Perencanaan Cermin Sukses Pengadaan

A

wal yang baik akan memberi hasil baik. Awal pengadaan adalah perencanaan, yang dimulai dengan perencanaan kebutuhan. Artinya, saat kita memutuskan mengadakan sesuatu harus didasari pada identifikasi kebutuhan, bukan hanya keinginan, dan mempertimbangkan barang yang sudah dimiliki/ dikuasai. Identifikasi kebutuhan harus melihat tujuan barang dibeli. Contohnya, saat pengadaan komputer selalu dipersyaratkan spesifikasi yang paling canggih. Padahal tak perlu spesifikasi komputer yang paling canggih untuk komputer yang hanya digunakan mengetik, browsing, dan fungsi standar lainnya. Satuan kerja harus mengenali diri sendiri. Apa dan mengapa barang/jasa dibutuhkan sehingga pembelian barang yang tidak terpakai atau menumpuk di gudang dapat dihindari. Stok yang terlalu banyak atau barang tidak kompatibel akan menjadi permasalahan tersendiri jika pengadaan tidak tepat guna. Kesalahan perencanaan yang sering terjadi adalah perencanaan yang didasarkan pada anggaran yang tersedia. Akibatnya pengadaan sering dimanfaatkan untuk menghabiskan anggaran, dihabiskan secepatnya, sebisanya. Saat penyerapan anggaran menjadi tolak ukur kinerja instansi pemerintahan, ia harus diimbangi dengan perencanaan yang baik, atau hanya akan memicu pemborosan. Sebagai contoh, pengadaan komputer atau laptop menjadi salah satu sasaran yang paling mudah. Setiap ada anggaran akan dibelikan komputer. Akibatnya banyak komputer yang menganggur karena jumlah komputer lebih banyak daripada pengguna. Saat komputer siap digunakan ternyata spesifikasinya sudah ketinggalan zaman karena terlalu lama di gudang. Perencanaan pengadaan harus mempertimbangkan biaya: honor, training penggunaan barang, survei, tenaga ahli, transportasi, dan instalasi. Jangan sampai karena ada biaya tambahan yang belum dialokasikan, barang yang dilelang tidak dapat

dimanfaatkan. Misalnya pada lelang mesin cetak yang sangat canggih ternyata tidak dialokasikan biaya pelatihan pengoperasian mesin. Akhirnya mesin cetak tidak dapat dipakai karena harus menunggu tahun anggaran tahun berikutnya untuk mengalokasikan biaya pelatihan. Dalam menentukan barang yang dibutuhkan perlu untuk mengukur kualitas. Syarat kualitas adalah untuk menjamin barang berfungsi, mudah digunakan, dan awet. Selain itu dapat ditentukan secara spesifik desain, kapasitas, performa, kemudahan penggunaan, keawetan, dan proses instalasi. Untuk mendapatkan barang terbaik harus ditentukan standar minimal performa barang. Standar yang longgar akan membuat mudah penyedia yang ikut lelang namun dengan risiko performa barang lebih besar. Spesifikasi yang terlalu tinggi akan memperbesar kemungkinan gagal lelang karena tidak ada penyedia yang mampu memberikan penawaran yang sesuai.

Illustrasi Perencanaan Kebutuhan Sumber : kentonbrothers.com

“Pentingnya mempersyaratkan kualitas adalah untuk menjamin barang berfungsi sebagaimana mestinya, mudah digunakan dan awet.”

Perencanaan servis sama pentingnya dengan perencanaan kualitas. Perencanaan servis memastikan bahwa barang yang dilelang sampai ke tujuan dan dapat digunakan dengan semestinya. Menentukan servis lebih sulit daripada spesifikasi warta ep ro c E D ISI XV | 20 15

5

WARTA UTAMA

“Keuntungan menggunakan standard internal diantaranya adalah mengurangi waktu penyusunan spesifikasi barang dan memudahkan evaluasi penawaran teknis”

barang. Servis adalah hal yang tidak terlihat mata dan lebih sulit diukur. Servis harus diukur ke dalam output, yaitu apa yang ingin dicapai dari servis yang diminta. Output ini harus dapat diukur dan diformulasikan dengan jelas dan tepat. Contohnya adalah menentukan waktu pengiriman barang maksimal 15 hari dan tak ada kerusakan saat proses pengiriman. Contoh lain, mensyaratkan penyedia barang harus datang ke lokasi menangani kerusakan pada hari yang sama saat ada laporan kerusakan. Jika perbaikan lebih dari satu hari, penyedia harus membawa barang pengganti sampai dengan perbaikan selesai. Saat membeli mesin yang canggih, harus ditentukan pula berapa hari kerja dan jam kerja untuk pelatihan teknis, start up dan pendampingan penggunaan barang. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusintek (Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan) telah menetapkan standarisasi internal untuk barang Informasi Teknologi (IT), sehingga barang IT dapat dipastikan sesuai dengan penggunaannya. Komputer yang canggih dipakai untuk pekerjaan yang membutuhkan bantuan teknologi tinggi, sedangkan tugas yang standar cukup menggunakan komputer standar. Keuntungan menggunakan standard internal adalah mengurangi waktu penyusunan spesifikasi barang dan memudahkan evaluasi penawaran teknis. Penetapan standar internal memungkinkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatukan kebutuhan dari beberapa satker dan melakukan sekali lelang dengan pengadaan bersama (konsolidasi pengadaan). Menggabungkan pengadaan akan memperbesar nilai paket sehingga menaikkan daya tawar ULP. Sewajarnya jika pembelian dalam kuantitas besar akan mendapatkan potongan harga/diskon yang besar pula.

Sumber Artikel: Module 2 Supply Chain Management Coursebook, International Trade Center

6


Salah satu tahapan perencanaan pengadaan adalah menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tidak ada pengadaan yang muncul tiba – tiba tanpa perencanaan. Tidak ada pengadaan yang sifatnya mendadak, kecuali keadaan darurat atau kahar. Semua pengadaan terukur sampai akhir tahun. Pengadaan yang urgent, penting dan mendadak berarti perencanaan kebutuhan, kualitas, kuantitas dan servis tidak dilakukan. Saat barang darurat dibutuhkan tidak akan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan pengadaan yang baik. RUP satker Kemenkeu dimumkan melalui aplikasi

Sistem Manajemen Pengadaan (SIMAPAN) di laman www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id dan seharusnya sudah diumumkan sejak bulan Desember pada tahun sebelumnya (KMK No 1082/KM.1/2012). Namun sampai saat ini tidak semua pengadaan diumumkan dalam RUP. Kebanyakan satker tidak mengumumkan pengadaan tertentu karena belum memiliki gambaran yang pasti mengenai pengadaan tersebut. Padahal sebenarnya RUP adalah rencana yang memungkinkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Satker seharusnya mengumumkan RUP apa adanya sesuai dengan perencanaan masing – masing. Tidak perlu terbebani dengan ketepatan jumlah, nilai, atau tanggal realisasi pengadaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan, satker dapat mengubah RUP yang sudah diumumkan. Input RUP tidak terlalu merepotkan dan memakan waktu kerja. Tidak semua yang ada dalam anggaran satker harus diumumkan. Ada beberapa hal yang tidak perlu diumumkan dalam RUP. Yaitu honorarium, perjalanan dinas, belanja pegawai, serta belanja daya dan jasa. Setelah pengadaan terlaksana, satker yang bersangkutan berkewajiban untuk mengisikan nilai realisasinya ke dalam laman RUP agar monitoring realisasi dapat dilaksanakan dengan mudah. Beberapa penyedia mengeluhkan mengenai SIMAPAN. Mereka berpendapat laman SIMAPAN kurang informatif. Sebagai calon kompetitor, penyedia memerlukan tampilan informasi lokasi, pagu, dan jenis lelang. Laman RUP Kemenkeu yang sekarang telah memuat semua informasi tersebut, namun penyedia masih sulit memilahnya. Laman SIMAPAN hanya menyediakan fasilitas pilih (sortir) sesuai dengan lokasi dan instansi. Jadi untuk mencari lelang yang sesuai dengan usahanya, penyedia harus membuka satu per satu instansi yang mengumumkan RUP. Semoga ini dapat diperbaiki pada SIMAPAN versi selanjutnya. Pengumuman RUP, selain untuk memenuhi kewajiban sesuai Perpres 54 Tahun 2010 juga berfungsi sebagai pengumuman kepada calon peserta lelang agar dapat bersiap – siap dan mempunyai gambaran mengenai lelang yang akan dilaksanakan suatu instansi atau lokasi. Bagi instansi, RUP berfungsi untuk monitoring penyerapan. Dengan catatan bahwa realisasi dalam RUP tersebut selalu di-update. Selain itu, RUP juga harus terhubung dengan pengadaan melalui sistem. (edd)


7

WARTA TOKOH

Aturan Keuangan dan Aturan Pengadaan Harus Sinkron Keuangan. Serta menyoroti sinkronisasi antara aturan keuangan dan aturan pengadaan yang seharusnya dapat membuat PBJ bisa lebih maju. Seperti apa kutipan wawancara lengkapnya? Berikut petikannya yang sudah disarikan oleh tim warta. Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres), Kemenkeu telah membentuk ULP baik di lingkungan Pusat maupun daerah secara ad hoc. Bagaimana pendapat Bapak tentang struktur ULP tersebut? Apakah sudah ideal atau tidak?

Khalid Mustafa, Konsultan Pengadaan Foto Oleh : Syarif

“ULP itu harus benarbenar bekerja sendiri, bekerja mandiri, dan memiliki supporting sendiri. Anggaran sendiri, institusi sendiri, kemudian orang-orang sendiri, tidak bisa melekat begitu saja.” 8


S

iapa tak kenal Khalid Mustafa? Procurement Consultant yang karya-karyanya kerap dinikmati stakeholder pengadaan dalam blognya yang terkenal pada laman www. khalidmustafa.info . Berbagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa berhasil dia sabet dalam kurun waktu 2007-2013. Terakhir, Sertifikat TOT (Training of Trainer) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diraih pada tahun 2013. Kritis, muda, energik, dan pintar. Itulah kesan pertama ketika tim warta bertemu Khalid Mustafa pertama kali. Ditemui di sela kesibukannya sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penanggung Jawab dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah yang diselenggarakan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Oktober lalu, Khalid Mustafa meluangkan waktu memenuhi permintaan tim warta untuk melakukan wawancara yang membahas kondisi pengadaan saat ini. khalidmengungkapkan pandangannya mengenai organisasi pengadaan di Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian

Pertama apa makna ULP? ULP itu unit layanan pengadaan. Unit yang bertugas memberikan pelayanan untuk suatu institusi K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Perpres tidak mengatakan apakah ULP ini harus di eselon I, eselon II, dan sebagainya. Asalkan selama dalam proses kesehariannya membantu pengadaan barang/jasa. Selain itu di Perpres menyebutkan ada dua bentuk. Yaitu berdiri sendiri atau melekat pada unit organisasi yang sudah ada. Sebenarnya alasan mengapa ULP yang ada di Kemenkeu masih ad hoc atau tidak lebih tepat dijawab oleh Kemenkeu sendiri. Apakah dengan adanya institusi yang ad hoc sudah memenuhi kebutuhan atau tidak, ini Kemenkeu yang bisa menilai. Saya hanya bisa melihat dari sisi regulasi. Saya tidak melihat regulasi yang sekarang tapi saya lihat ke depan. Nantinya tugas ULP itu tidak hanya unit layanan pelelangan seperti yang terjadi sekarang, tetapi akan diposisikan sebagai unit layanan pengadaan yang benar-benar mengelola dan membantu proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa. Apabila ini dilaksanakan dan ULP itu masih bersifat ad hoc, saya yakin dan percaya ULP ini akan keteteran melaksanakan proses atau fungsi yang baru. ULP harus benar-benar bekerja sendiri, bekerja mandiri, dan memiliki unit supporting sendiri, anggaran sendiri, maka tidak bisa melekat seperti saat ini. Mungkin, untuk saat ini, yang ada sekarang sudah cukup. Namun, perlu dilihat di masa yang akan datang akan dikembangkan seperti apa? Saran

WARTA TOKOH

saya ke depan jangan ad hoc. Di beberapa negara, organisasi yang menangani kebijakan pengadaan dan keuangan negara berada dalam satu koordinasi. Jika hal itu diterapkan di Indonesia haruskah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disatukan dengan Kemenkeu. Bagaimana menurut Bapak? Saya melihat pengadaan di Indonesia saat ini masih dianaktirikan. Kita contohkan misalnya organisasi perusahaan oil and gas yang ada di luar negeri. Procurement unit itu berdiri sendiri sejajar dengan keuangan. Kalau kita bicara industri, pemasukan itu berasal dari dua sumber. Pertama dari keuntungan proses produksi, yang kedua diperoleh dari saving yang mereka dapatkan dari pengadaan barang/ jasa. Saya pernah diskusi dengan satu BUMN. Dalam satu tahun kurang lebih keuntungan didapat sebesar Rp800milyar. Pengadaan satu tahun kurang lebih Rp8trilyun. Saya tanya ke BUMN tersebut bagaimana cara meningkatkan keuntungan 100% dan ternyata tidak bisa meningkatkan profit sampai 100%. Sekarang saya balik, apakah bisa menghemat pengeluaran pengadaan barang/jasa sebesar 10%? Lalu dijawab bisa dan masih masuk akal. 10% dari 8 trilyun adalah 800 milyar. Itu sama dengan keuntungan sekarang. Maka pemasukan sudah naik 100%. Pola pikir ini yang harus ditekankan. Pengadaan barang dan jasa adalah hal yang sangat penting karena apabila pengadaan barang dan jasa kita efisien maka pengeluarannya berkurang. Yang terjadi sekarang adalah rezim antara pendapatan dan pengeluaran sering dipisahkan. Tantangan pengadaan barang/jasa saat ini adalah sinkronisasi dengan aturan keuangan. Termasuk aturan pengadaan harus selesai 31 Desember sesuai UU Keuangan Negara No. 1 Tahun 2004. Dalam kondisi normal, APBN mulai Januari sampai Desember kemudian ada APBN-P biasanya dimulai dari Agustus sampai September dan harus selesai 31 Desember juga. Hal ini akan memberatkan. Akibatnya yang terjadi sekarang simsalabim di lapangan. Orang yang mencoba untuk mengikuti aturan keuangan malah terjerumus dalam aturan pengadaan. Ini perlu disinkronkan. Jika memang belum ada sinkronisasi antara aturan keuangan dan aturan pengadaan apakah selama ini memang belum ada jalan keluarnya? Kepala LKPP sudah menyampaikan kepada Presiden

melalui surat Nomor 118/KA/08/2015 hal Usulan Masukan Tentang Perbaikan Ekosistem Pengadaan Dalam Rangka Percepatan Penyerapan Anggaran Pemerintah tanggal 4 Agustus 2015 yang sudah menyebutkan hal-hal mana yang bermasalah di keuangan dan pengadaan. Contoh yang diminta adalah revisi atas PP No 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, pasal 59 ayat 1 tentang masalah perencanaan penganggaran. Kemudian perlu adanya revisi regulasi di bidang keuangan negara yang mengatur ketentuan dan memungkinkan mekanisme penganggaran yang lebih fleksibel yang dapat mengatasi permasalahan yang harusnya selesai pada 31 Desember. Jadi permasalahan ini yang harus didudukkan bersama. Perbaikan pengadaan barang/jasa itu tidak bisa hanya ditangani oleh LKPP saja. Harus melibatkan semua pihak terkait. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk jabatan fungsional pengadaan dan lain sebagainya. Kondisi pengadaan barang/jasa kita masih berpulau-pulau. Masingmasing memikirkan kepentingan sendiri dan belum memikirkan pengadaan sebagai satu ekosistem yang besar. Bukan menjadikan semua institusi menjadi satu, tetapi masing-masing institusi menyamakan iramanya. LKPP berbicara tentang aturan pengadaan. Tapi begitu bicara tentang masalah aturan konstruksi, Kementerian PU membuat aturan sendiri. Atau sekalian aturan konstruksi, dilepaskan LKPP ke Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi LKPP tidak akan mengurus pengadaan di bidang konstruksi. Kementerian keuangan dari sisi perencanaan dan penganggaran

Khalid mustafa ketika wawancara dengan tim warta Foto Oleh : Syarif

“Pengadaan barang dan jasa itu adalah hal yang sangat utama karena apabila pengadaan barang dan jasa kita efisien, maka tingkat pendapatan negara juga akan naik.”


9

WARTA TOKOH

Timor Leste. Timor Leste sudah punya UndangUndang Pengadaan Barang/Jasa. Kita baru punya Perpres yang didalamnya tidak ada unsur-unsur pengaturan pidananya. Semua kesalahan di pengadaan barang/jasa ujungnya adalah undangundang tindak pidana korupsi (tipikor). Padahal ingat, kalau kita bicara permasalahan pengadaan barang/jasa harusnya konsisten. Bukan sekedar pengadaan barang/jasa pemerintah. Tapi juga termasuk pengadaan barang/jasa di BUMN, BUMD, termasuk pengadaan barang/jasa di pihak swasta. Itu kalau mau konsisten. ke dua, sumber daya manusia. Anda rasakan sendiri, sudah begitu banyak pelatihan tapi masih tetap saja ada yang kurang. Lalu yang ketiga, dari sisi penegakan hukum. Aparat penegak hukum ini selain dari sisi kemampuan pengadaannya bermasalah, juga sangat mudah mengkriminalisasikan orang-orang pengadaan. Mereka juga melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum. Kasus-kasus pengadaan tertentu saja yang dijadikan permasalahan.

Khalid Mustafa ketika Menyampaikan Materi Foto Oleh : Syarif

“Pengadaan barang dan jasa itu adalah hal yang sangat penting karena apabila pengadaan barang dan jasa kita efisien maka pengeluarannya berkurang.”

itu harus sinkron juga dengan aturan pengadaan. Kemenpan RB dari sisi jabatan fungsional juga harus sinkron. Apa langkah awal untuk mencapai keselarasan itu? Yang paling pertama adalah presiden. Presiden harus memerintahkan LKPP untuk melakukan ini, Kemenkeu melakukan itu, Kemen PU lakukan ini, dan seterusnya. Itu dari sisi kebijakan. Sehingga nanti lebih detail ke bawah akan diurai permasalahan-permasalahan yang bisa disinkronkan. Dan mudah-mudahan bisa masuk ke paket kebijakan ekonomi. Dari sekian banyak permasalahan pengadaan yang pernah Bapak hadapi, bahkan ada pengelola pengadaan yang sebenarnya “tidak tahu” tapi harus berurusan dengan masalah hukum. Nah menurut Bapak apa penyebab utama permasalahan pengadaan seperti itu muncul? Pertama regulasi. Indonesia sangat tertinggal dari

10


Yang keempat adalah kebijakan bukan yang terkait regulasi. Harus ada willingness yang kuat dari semua orang yang terlibat di bidang pengadaan untuk menganggap bahwa pengadaan ini penting, bukan hanya sekedar beli barang. Ini tentang kebijakan top management. Contoh ketika top management meminta mobil mewah dengan selera tertentu. Apakah hal seperti ini bisa dipenuhi pengelola pengadaan? Apakah selera pimpinan itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang-orang pengadaan? Itu juga bisa jadi masalah. Permasalahan di lapangan selama ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada yang tidak terlalu fokus melaksanakan tugasnya sebagai KPA/PPK karena lebih fokus dengan tugas dan fungsi jabatan strukturalnya dan bisa tersangkut masalah hukum karena ketidaktahuannya. Di sisi lain, pemeriksa bisa jadi juga kurang memahami posisi dan kesulitan KPA/PPK tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum? Itu yang jadi masalah. Kita mengatakan mereka salah tapi kita tidak memberikan suatu jalan untuk memperbaiki. Jangan salahkan kalau mereka juga meraba-raba. Banyak diantara mereka yang belajar pengadaan sambil memeriksa.

WARTA TOKOH

Akhirnya, mereka itu bentak tapi salah. Seharusnya ada pertemuan-pertemuan rutin, pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman tentang ekosistem pengadaan. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA). Yang paling penting mereka harus memahami mens rea (niat jahat). Apakah tindakan yang dilakukan oleh PA/KPA/PPK itu murni kesalahan administrasi, atau ada niat jahat. Seharusnya kalau hanya kesalahan administrasi cukup diterapkan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saja. Hukuman administrasi adalah administrasi bukan pidana. Kalau ada kerugian negara, harus dikembalikan. Indikasi ada mens rea misalnya ada suap. Ini yang harus disampaikan kepada para penegak hukum. Harapan terhadap Kementerian Keuangan dan stakeholder pengadaan lainnya untuk memajukan pengadaan? Kita harus sadari aturan hukum itu tidak saklek. Hukum itu berubah sesuai dengan kondisi zaman. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara diatur bahwa pekerjaan boleh dibayar apabila pekerjaannya sudah selesai. Sekarang, kalau misalnya mau langganan jurnal ilmiah, harus bayar dulu, baru bisa. Meskipun sebenarnya halhal seperti ini sudah diatur PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN bahwasanya

pembayaran dimuka dapat lakukan untuk seperti sewa menyewa dan beasiswa. Namun hal ini bisa dianggap keluar dari aturan tersebut sehingga bisa jadi “permasalahan baru.” Saya setuju bahwa pada dasarnya undang-undang yang mengatur keuangan negara itu memang harus ketat karena perlu kehatihatian. Namun untuk hal-hal tertentu yang fluktuatif perlu fleksibel sehingga kalau ada perubahan cukup PP-nya yang berubah bukan undang-undangnya. Bagi PA/KPA/PPK apabila ditunjuk menduduki jabatan dalam bidang pengadaan barang/ jasa, agar mempelajari tugas dan fungsinya. Bisa diusulkan ada sertifikasi ahli pengadaan untuk kurikulum pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim). Kalau tidak ada yang memenuhi menjadi PPK, KPA harus merangkap PPK sehingga perlu dibekali ilmu pengadaan dan bersertifikat juga. Dalam pengadaan yang perlu dibereskan terlebih dahulu itu dari hulu, bukan dari hilir. Perencanaan harus dibenahi dahulu. 80% kasus pengadaan dimulai dari perencanaan. (Radit)

Foto session tim warta setelah wawancara Foto Oleh : Syarif

“Dalam pengadaan yang perlu dibereskan terlebih dahulu itu dari hulunya, bukan dari hilir. Perencanaan harus dibenahi dahulu. 80% kasus pengadaan itu dimulai dari perencanaan.”


11

WARTA OPINI


Presiden Jokowi ketika sendang menyampaikan pidato tentang penyerapan anggaran Sumber : Nasional. kompas.com

“Tujuan penyerapan lebih cepat adalah agar perputaran kas pada anggaran dapat dipercepat”

12


W

aktu baru menunjukkan pukul 09.00 dan matahari baru tiba di ufuk timur. Suasana di sebuah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bilangan Jakarta sudah tampak sibuk. Petugas KPPN hilir mudik melayani pengguna jasanya. Petugas KPPN dengan sabar menjawab pertanyaan bendahara atau perwakilan satuan kerja, sembari melakukan verifikasi berkas yang dibawa oleh satuan kerja bersangkutan. “Wah baru pukul 09.10 kok nomor antriannya sudah 70 saja”, ujar Ibnu yang datang untuk menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM). “Suasana di KPPN biasanya tidak seramai ini, ada apa ya?”, ujar dirinya. Ibnu yang baru dan lugu tampaknya belum mengetahui siklus di KPPN tersebut.

“Yah, maklum Mas, namanya juga akhir tahun“, ujar si penjaga keamanan. Menurut penuturan petugas tersebut, siklus penumpukan pencairan anggaran ini selalu terjadi dari tahun ke tahun. Pindah ke depan gedung KPPN, di salah satu gedung kembar, tampak seorang Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) sedang sibuk berbicara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja pulau seberang. Terdengar suara risau dari PPK. Usut punya usut ternyata terdapat paket dari PPK yang tidak dapat dilelang tahun ini. Sekretaris Wilayah ULPD tidak dapat menerbitkan surat tugas kepada pokja untuk melaksanakan lelang. “Mohon maaf Pak, kami tidak dapat menerbitkan surat tugas untuk pengadaan genset ini karena

WARTA OPINI

seharusnya dilaksanakan dengan e-Catalogue. Walaupun dilelang, waktunya sudah mepet. Pelaksanaan lelang minimal membutuhkan waktu 14 hari,” ujar Sekretaris Wilayah.Kalau dipaksakan, dikhawatirkan lelang tidak dapat terlaksana dengan optimal dan kualitas barang yang diterima kurang maksimal. Berkaca dari dua peristiwa di atas, masalah klasik dan selalu terjadi di akhir tahun adalah penyerapan anggaran yang menumpuk. Meskipun Presiden dalam instruksinya mengisyaratkan agar penyerapan anggaran dipercepat, penyerapan anggaran selalu menjadi PR yang terjawab. Tujuannya penyerapan lebih cepat adalah agar perputaran kas pada anggaran dapat dipercepat. Menurut kajian Adrianus Dwi Siswanto dan Sri Lestari Rahayu, peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, penyebab penyerapan anggaran bersumber dari internal Kementerian/ Lembaga; proses pengadaan barang/jasa; dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi; serta permasalahan lainnya seperti pada saat terjadi perubahan APBN menjadi APBN-P. Menurut hasil monitoring dan evaluasi kedua peneliti tersebut ditemukan fakta bahwa lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah. Lebih lanjut menurut Taufiequrachman Ruki dalam situs bpk.go.id sikap kehati-hatian Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa agar terhindar dalam permasalahan hukum juga menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu perencanaan dan penganggaran pada Kementerian/Lembaga belum sesuai kebutuhan. Penyusunan anggaran masih berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan satuan kerja yang bersangkutan. Jika dilakukan pemetaan, masalah dalam penyerapan anggaran salah satunya terjadi saat fase perencanaan. Perencanaan yang baik dibutuhkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal. Menurut Khalid Mustofa, setidaknya tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam perencanaan agar tercipta perencanaan yang lebih baik antara lain identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana anggaran, pemaketan pekerjaan, tata cara pengadaan, penyusunan Kerangka Acuan

Kerja (KAK), penyusunan jadwal pengadaan, dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Identifikasi kebutuhan disarankan agar pengadaan barang/jasa diambil dari visi, misi dan strategi untuk mencapai tujuan, sehingga merupakan kebutuhan riil dari satuan kerja yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Penyusunan dan penetapan rencana anggaran tidak hanya memperhatikan biaya barang/jasa itu sendiri melainkan harus memperhitungkan biaya administrasi.

“Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan akan berdampak pada pelaksanaan yang optimal.”

Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan merupakan hal yang penting. Ketidaksesuaian pemaketan pekerjaan akan mengakibatkan rendahnya kualitas pengadaan barang/jasa. Tata cara pengadaan yang perlu ditetapkan adalah apakah pengadaan tersebut dilakukan dengan cara swakelola atau dengan menggunakan penyedia barang/jasa. Salah satu salah kaprah yang sering terjadi dalam pengadaan adalah pemahaman bahwa KAK itu hanya untuk jasa konsultansi. Padahal KAK dibutuhkan untuk seluruh jenis pengadaan. Jadwal kegiatan yang disusun adalah jadwal kegiatan pengadaan, bukan jadwal kegiatan pelelangan, sehingga pada jadwal ini harus tergambar tahapan rencana umum pengadaan, persiapan, pelelangan/ pelaksanaan swakelola, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima, serta pemeliharaan apabila diperlukan. Dengan adanya jadwal ini, tahapan pengadaan dapat dimonitor pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas. Pengumuman RUP dilakukan secara terbuka menggunakan aplikasi SIMAPAN. Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan akan berdampak pada pelaksanaan yang optimal. Seiring dengan pelaksanaan yang optimal maka akan menciptakan kualitas pelayanan yang maksimal. (AW)


13

WARTA INFO Regulasi

SIMAPAN Mudahkan Satker Kelola Proses Pengadaan tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada KMK 77/MK.01/2015 juga dijelaskan mengenai tugas satuan kerja sebagai pengguna sistem (KPA, PPK, Operator Satuan Kerja, ULP dan Auditor) yakni : 1. KPA KPA mempunyai tugas melakukan perekaman, pegumuman, pembatalan dan perubahan data RUP, serta monitoring pelaksanaaan RUP.

Tampilan Aplikasi SIMAPAN Sumber dari : www. simapan.lpse.kemenkeu. go.id

“Untuk memudahkan satker memproses pengadaan, pada akhir tahun 2014 Pusat LPSE Kementerian Keuangan mengeluarkan aplikasinya yakni Sistem Manajemen Pengadaan atau lebih dikenal dengan SIMAPAN.”

14


U

ntuk memudahkan satker memproses pengadaan, pada akhir tahun 2014 Pusat LPSE Kementerian Keuangan kembali mengeluarkan produk aplikasinya yakni Sistem Manajemen Pengadaan atau lebih dikenal dengan SIMAPAN. Aplikasi SIMAPAN merupakan pengembangan dari aplikasi Rencana Umum Pengadaan dan Manajemen Vendor serta menambahkan modul berupa Manajemen Kontrak. Manfaat dari aplikasi SIMAPAN antara lain : 1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas. 2. Memudahkan satuan kerja dalam mengelola proses pengadaan. 3. Memudahkan monitoring pelaksanaan proses pengadaan. 4. Memudahkan pemantauan jadwal pelaksanaan pekrjaan. 5. Membantu PPK dalam mengelola administrasi kontrak 6. Membantu menyediakan informasi bagi PPK,Panitia Pengadaan,ULP, dan Pejabat Pengadaan Untuk membantu implementasi aplikasi SIMAPAN, pada tahun 2015 Pusat LPSE menerbitkan petunjuk pelaksanaan aplikasi SIMAPAN sebagaimana

2. PPK PPK mempunyai tugas : • melakukan realisasi RUP dengan mengisi data kontrak pada Manajemen Kontrak; • melakukan penilaian kinerja Penyedia Barang/ Jasa; dan • melakukan kaji ulang bersama ULP/ULPD. 3. Operator Satuan Kerja Operator Satuan Kerja mempunyai tugas : • melakukan perekaman data RUP • melakukan edit data RUP sebelum diumumkan; dan • menginformasikan hasil perekaman data RUP kepada KPA. 4. ULP ULP mempunyai tugas melakukan kaji ulang bersama PPK. 5. Auditor Auditor mempunyai tugas melakukan audit terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan data pengadaan yang tersedia dalam aplikasi SIMAPAN. Pedoman pelaksanaan SIMAPAN yang merupakan penjelasan tata cara penggunaan aplikasi SIMAPAN juga sudah diatur dalam KMK 77/MK.1/2015. Tata cara penggunaan aplikasi SIMAPAN bagi pengguna sistem dalam hal ini satuan kerja dijelaskan sebagai berikut:

WARTA INFO Regulasi A. Pemberian User ID dan Kata Sandi (Password) aplikasi SIMAPAN Pengguna sistem dapat langsung mengakses dan menjalankan aplikasi SIMAPAN melalui laman www. simapan.lpse.kemenkeu.go.id menggunakan user id dan password yang telah disediakan oleh admin system sebagai berikut: a. User ID menggunakan format kodesatker.kpa (kodesatker diganti sesuai dengan kode satker masing-masing satker dan kpa diganti sesuai dengan jabatan) Contoh: KPA Pusat LPSE user id 675514.kpa Operator Satuan Kerja Pusat LPSE user id 675514. satker PPK Pusat LPSE user id 675514.ppk b. Password akan diinformasikan secara tersendiri oleh admin system. c. User Id dan Password Auditor diajukan oleh pejabat yang berwenang atau Ketua Tim Auditor kepada Kepala Pusat LPSE dilampiri Surat Tugas (ST) Pengawasan atau Pemeriksaan dengan alamat e-mail dan nomor telepon. Selanjutnya Pusat LPSE akan memberikan user id dan password melalui e-mail dengan jangka waktu aktif user id paling lama sampai tanggal terakhir pelaksanaan pengawasan sesuai dalam ST yang dapat diperpanjang dengan menyampaikan perpanjangan ST yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pusat LPSE paling lambat dua hari kerja sebelum jangka waktu penugasan berakhir. B. Pelaksanaan RUP • Penyusunan RUP Penyusunan RUP dilakukan oleh KPA untuk periode satu Tahun Anggaran. Penyusunan dilakukan setelah RKA-KL disetujui oleh DPR. • Perekaman RUP KPA menunjuk satu orang pegawai sebagai Operator Satuan Kerja untuk merekam RUP pada Aplikasi SIMAPAN. • Pengumuman RUP Pengumuman RUP untuk periode satu tahun anggaran dilakukan oleh KPA pada laman www. simpan.lpse.kemenkeu.go.id yang terhubung dengan Portal Pengadaan Nasional.. Jenis belanja yang masuk dalam RUP meliputi Belanja Barang (kode akun 52) dan Belanja Modal (kode akun 53). Pengumuman RUP untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan paling lambat akhit bulan Desember Tahun Anggaran Berjalan. Apabila terdapat kesalahan pengisian RUP ataupun

terdapat perubahan/penambahan pada DIPA terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa, KPA harus melakukan perubahan data RUP sebelum ataupun sesudah RUP diumumkan dan kemudian diumumkan kembali pada aplikasi SIMAPAN. C. Pelaksanaan Manajemen Kontrak Manajemen Kontrak dalam aplikasi SIMAPAN meliputi paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui lelang/seleksi elektronik, lelang/seleksi non elektronik dan non lelang/ seleksi. Manajemen kontrak dalam aplikasi SIMAPAN dilakukan dengan mengisi data kontrak setelah penadatangan kontrak/SPK atau setelah mendapatkan bukti pembelian/kuitansi(untuk pengadaan langsung). D. Pelaksanaan Manajemen Vendor Manajemen Vendor dalam aplikasi SIMAPAN dilakukan dengan mengelola data Penyedia Barang/Jasa yang meliputi seleksi, manajemen data, penilaian kinerja penyedia barang/jasa dan profil penyedia barang/jasa. Dengan melaksanakan manajemen vendor maka akan terbentuk data penyedia yang berkualitas.

Hasil Cetak Rencana Pengadaan Sumber : www. fermakes-jogja.com

“Dengan adanya SIMAPAN diharapkan dapat membantu pengguna sistem dalam melakukan pengumuman RUP, mengelola vendor dan administrasi.”

Pelaksanaan aplikasi SIMAPAN akan mendukung pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien khususnya di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan adanya SIMAPAN diharapkan dapat membantu pengguna sistem dalam melakukan pengumuman RUP, mengelola vendor dan administrasi kontrak yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. (Rendy)


15

WARTA INFO Penyedia

RUP : Langkah Awal Manajemen Pengadaan

“

Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanan hanya akan jadi arsip”, begitu kata Jusuf Kalla dalam sebuah pidatonya. Dalam menjalankan suatu institusi, baik itu swasta atau pemerintah, fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol menjadi mutlak untuk digunakan. Perencanaan merupakan tahapan awal dan terpenting yang harus dijalankan, sehingga fungsi-fungsi lainnya dapat berjalan. Begitu pula dalam pengadaan barang/jasa, perencanaan pengadaan menjadi suatu patokan keberhasilan suatu pengadaan. Rencana Umum Pengadaan atau yang biasa dikenal dengan RUP adalah kegiatan awal dalam merencanakan kebutuhan Barang/Jasa sebelum menentukan penyedia mana yang akan menyediakan kebutuhan tersebut. Kegiatan ini terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). RUP merupakan wujud dari asas transparansi dan keterbukaan yang selama ini diusung dalam prinsip dari pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diamanahkan pada Pasal 5 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010. RUP yang disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ini menjadi suatu media yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung informasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah direncanakan oleh K/L/D/I dalam satu tahun anggaran. Informasi yang terdapat dalam RUP tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan mengenai Nama dan Alamat/Satuan Kerja PA/KPA, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, waktu pelaksanaan dan perkiraan besaran biaya/ pagu pekerjaan tersebut. Sebelum e-procurement berkembang, setiap satuan kerja memiliki kewajiban untuk mengumumkan RUP melalui papan pengumuman dan koran

16


nasional dengan tujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat umum tentang pengadaan yang ada di satuan kerja masing-masing. Namun di era saat ini, LKPP mewajibkan setiap K/L/D/I untuk mengumumkan RUP melalui media website K/L/D/I; Papan Pengumuman; dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, dan bahkan LKPP telah membuat suatu aplikasi berbasis web tersendiri untuk penayangan RUP setiap K/L/D/I secara nasional yang dinamakan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) yang dapat diakses pada laman www.sirup.lkpp.go.id. Tidak berbeda dengan aplikasi SIRUP, Kementerian Keuangan telah lebih dahulu menerapkan penayangan RUP melalui aplikasi berbasis web yang sebelumnya dapat diakses pada laman www.rup. lpse.depkeu.go.id pada akhir tahun 2012. Tujuan awal pembuatan web ini sebagai wadah menayangkan RUP dan juga sarana pemantauan realisasi anggaran pengadaan pada satuan kerja di Kementerian Keuangan. Setiap satuan kerja memasukkan data RUP yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan yang dibiayai oleh K/L/D/I dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I (co-financing), baik yang

Illustrasi Procurement Management Sumber : arraspeople. co.uk

“Perencanaan merupakan tahapan awal dan terpenting yang harus dijalankan, sehingga fungsi-fungsi lainnya dapat berjalan.

WARTA INFO Penyedia dilaksanakan oleh penyedia maupun swakelola.

“Perusahaan dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kelengkapan penawaran, jika sudah mengetahui satuan kerja yang akan lelang, pagu anggaran, waktu serta lokasi pekerjaannya.”

Tampilan Dashboard Aplikasi SIMAPAN Sumber : www. SIMAPAN.lpse. kemenkeu.go.id

Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia terdiri dari : 1. Paket yang nilainya diatas Rp 50 juta untuk Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya, 2. Paket konsultansi yang diumumkan di bagian penyedian adalah dengan nilai pagu setiap paketnya di atas Rp 10 juta, dan 3. Paket pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya yang menggunakan SPK (Kontraktual) walaupun nilainya dibawah Rp 50 Juta. Pusat LPSE kemudian memperluas fungsi web RUP dengan menambahkan manajemen kontrak dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa dalam satu aplikasi yang dijuluki Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN) yang dapat diakses pada laman www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id, sehingga seluruh informasi mengenai manajemen pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kontrak sampai dengan evaluasi pekerjaan dapat diakses dalam satu web domain. Aplikasi ini terhubung dengan aplikasi SIRUP LKPP untuk penayangan RUP secara nasional, aplikasi SPSE untuk pemantauan progress pengadaan melalui e-procurement, dan mendatang akan dikoneksikan juga dengan aplikasi SIMPeL (Sistem Informasi Pengadaan Langsung)

dan e-Catalogue LKPP untuk mengakomodasi penyediaan data pengadaan langsung dan katalog elektronik. Hal ini tentunya agar informasi pengadaan dapat lebih akurat dan mudah didapatkan melalui satu aplikasi. Namun jika kita kembali kepada tujuan awal imbauan penayangan RUP ini, yaitu menginformasikan rencana pengadaan K/L/D/I pada masyarakat umum sebagai wujud keterbukaan dan transparansi, kita perlu berkaca. Hasil dari survei kepada 10 orang penyedia yang mendaftar di LPSE Kementerian Keuangan, sekitar 8 penyedia merasa belum pernah mengenal tentang RUP dan website penayangan RUP tersebut. Salah satunya, Syahruddin yang berasal dari PT. Agipa Indonesia, yang sudah sering mengikuti paket pelelangan, belum pernah mendengar dan punya gambaran apapun tentang RUP di masing-masing K/L/D/I. Informasi tentang lelang biasanya dia dapatkan melalui publikasi secara mouth-to-mouth dari rekan sejawat yang bekerja di bidang yang sama, yaitu bidang IT. Lain halnya dengan Angga, admin perusahan PT.Pasirmas 2 yang bergerak di bidang tekstil. Angga mengetahui adanya paket lelang dari website SPSE. Tak jarang Angga seringkali gagal mengikuti lelang karena terlewat waktu pendaftaran. Menurut Angga, web RUP ini akan sangat membantu penyedia untuk dapat menelaah paket pengadaan di K/L/D/I yang sesuai dengan kualifikasi usahanya. Perusahaan dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kelengkapan penawaran, jika sudah mengetahui satuan kerja yang akan lelang, pagu anggaran, waktu serta lokasi pekerjaannya. Ketiga hal itulah yang wajib dicantumkan dan dapat diakses penyedia pada aplikasi RUP, baik SIRUP LKPP maupun SIMAPAN. “Ada baiknya pula setiap K/L/D/I dapat mensosialisasikan web penayangan RUP ini, misalkan melalui pop-up dan link yang informatif pada aplikasi SPSE, iklan layanan masyarakat melalui media massa, maupun kegiatan sosialisasi penyedia”, Angga menambahkan. Dengan perencanaan yang baik, ditunjang dengan penyebaran informasi yang baik, diharapkan dapat memotivasi penyedia dan satuan kerja untuk dapat melaksanakan pengadaan yang lebih baik, dari sisi anggaran maupun kinerja pengadaan. (VS)


17

WARTA INFO Inovation

Aplikasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016

P

Tampilan Aplikasi SIRUP Sumber : https://sirup. lkpp.go.id/sirup/

enghujung tahun 2015 semakin dekat. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) mulai disibukkan dengan kewajiban untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hal ini turut dipertegas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menginstruksikan agar RUP Tahun Anggaran berikutnya diselesaikan

fitur Manajemen Vendor. Fitur ini digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menilai kinerja penyedia barang/jasa yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di lingkungan satuan kerjanya. Hasil penilaian penyedia barang/jasa tersebut dapat dilihat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan. Penilaian penyedia barang/jasa seyogianya dapat digunakan oleh ULP ketika melakukan evaluasi dokumen penawaran suatu lelang. Namun, ULP belum dapat menjadikan penilaian tersebut sebagai salah satu referensi dalam mengevaluasi dokumen penawaran karena belum adanya dasar hukum yang mengatur hal demikian. Fitur Manajemen Vendor saat ini baru dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Pengadaan secara baik untuk menentukan penyedia barang/jasa. Referensi mengenai calon penyedia barang/jasa tersedia pada aplikasi SIMAPAN berupa laporan manajemen vendor. Laporan tersebut berisi informasi, yaitu:

“Penilaian penyedia barang/jasa seyogianya dapat digunakan oleh ULP ketika melakukan evaluasi dokumen penawaran suatu lelang.”

oleh pimpinan K/L/D/I sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang sedang berjalan. Dalam menjalankan kewajiban dan instruksi tersebut, PA/KPA di lingkungan Kementerian Keuangan dapat mengumumkan RUP yang telah disusun melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN). SIMAPAN merupakan integrasi antara dua aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu RUP dan Vendor Management System (VMS), serta ditambahkan dengan modul Auditor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE). Aplikasi SIMAPAN memiliki beberapa fitur, yaitu Rencana Pengadaan, Manajemen Kontrak, dan Manajemen Vendor. Warta edisi kali ini menjelaskan

18


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Profil Penyedia; Rekap Registrasi dan Verifikasi; Verifikasi Lapangan; Penilaian Kinerja Penyedia; Penilaian Kinerja Penyedia per Paket Pekerjaan; Penyedia yang Terdaftar; Hubungan Kepemilikan/Kepengurusan; dan Monitoring Penilaian.

Hubungan kepemilikan/kepengurusan dapat dilihat berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. Hubungan kepemilikan/kepengurusan berdasarkan KTP atau alamat; 2. Perusahaan dengan nomor NPWP, alamat, nomor telepon, nomor faks, atau alamat email yang sama. Aplikasi SIMAPAN dapat diakses melalui alamat www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id. Aplikasi RUP Lainnya Selain SIMAPAN, terdapat beberapa aplikasi yang digunakan untuk menayangkan RUP, yaitu Sistem

WARTA INFO Inovation

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan, dan e-Project. SiRUP SiRUP merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia untuk menayangkan RUP yang telah disusun oleh PA/KPA. Aplikasi ini dapat menayangkan hingga detail dari setiap paket pengadaan masing-masing satker. Kode RUP yang ada di SiRUP akan digunakan untuk sistem pengadaan lain yang dikembangkan oleh LKPP, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem e-Purchasing. Untuk membuat paket pengadaan di SPSE dan sistem e-Purchasing, PPK atau Pejabat Pengadaan (PP) wajib mengisikan kode RUP yang ada di SiRUP. Khusus Kementerian Keuangan, PA/KPA cukup mengisi RUP pada aplikasi SIMAPAN. Data RUP yang ada di SIMAPAN, secara berkala akan ditarik oleh SiRUP. Jika data RUP telah ditarik, maka PPK dan PP di Kementerian Keuangan dapat menggunakan kode RUP yang ada di SiRUP ketika membuat paket pengadaan di SPSE dan sistem e-Purchasing. SiRUP dapat diakses melalui alamat https://sirup. lkpp.go.id/sirup/. Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Sistem ini merupakan sistem informasi berbasis web untuk memudahkan proses perencanaan pekerjaan

yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Proses perencanaan meliputi penentuan pekerjaan dan atribut-atribut lain yang diperlukan. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari e-Budgeting dan menjadi tahap awal bagi aplikasi e-Procurement dan e-Delivery. Aplikasi ini bertujuan memudahkan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam merencanakan paket pekerjaan yang telah mendapat persetujuan alokasi anggaran, dengan masukan berupa data dari aplikasi e-Budgeting. Selanjutnya, keluaran dari sistem perencanaan kegiatan akan digunakan untuk aplikasi e-Procurement dan e-Delivery. Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan dapat diakses melalui alamat http://e-project.bontangkota. go.id/.

Tampilan Aplikasi eproject Pemerintah Kota Surabaya Sumber : eproject. surabaya.go.id

“Khusus Kementerian Keuangan, PA/ KPA cukup mengisi RUP pada aplikasi SIMAPAN. Data RUP yang ada di SIMAPAN, secara berkala akan ditarik oleh SiRUP.”

E-Project Aplikasi e-Project Pemerintah Kota Surabaya dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan fungsi dan tujuan untuk memudahkan pengguna dari berbagai satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya dalam merencanakan paket-paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya. Aplikasi ini memiliki tautan dengan aplikasi e-Controling yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta untuk melihat laporan. Aplikasi e-Project dapat diakses melalui alamat https://eproject.surabaya.go.id/. (BRP) warta ep ro c E D ISI XV | 20 15

19

WARTA INTERVIEW

Soal Kondisi Pengadaan Di Daerah, Ini Kata Kaper Banyak manfaat yang kami terima, di antaranya pengadaan jadi tersentralisasi, satuan kerja (satker) lebih tenang karena pengadaan ditangani oleh yang sudah ahli dan berpengalaman, satker lebih terbantu , dan tentunya pengadaan jadi lebih tertib. Mukhtar: M. Ismiransyah

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Barat selaku Penanggung Jawab LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Barat. Foto : Yulia C. K.

“Banyak manfaat yang kami terima, di antaranya pengadaan jadi tersentralisasi, satuan kerja (satker) lebih tenang.”

L

ain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan perbedaan pengadaan di pusat dan daerah. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggung Jawab Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Tahun Anggaran 2015 yang digelar awal Oktober silam, Tim Warta berkesempatan berbincang dengan M. Ismiransyah yang lebih akrab disapa Pak Rendy, Kepala Perwakilan (Kaper) wilayah Sumatera Barat dan Mukhtar, Kaper wilayah Aceh yang berbagi cerita mengenai keunikan pengadaan di daerah masingmasing. Seperti apa ceritanya? Berikut petikannya yang sudah disarikan oleh Tim Warta. Menurut Bapak, bagaimana perbedaan kondisi pengadaan di daerah sebelum dan sesudah ada LPSE dan/atau ULP? M. Ismiransyah: Saya lebih fokus ke ULPD saja ya, karena pas dengan periodisasi saya menjabat pada 2012, awal terbentuknya ULPD. Pada tahun 2012, ULPD Sumatera Barat masih tahap persiapan, sehingga pengadaan masih dilakukan dengan sistem lama yaitu oleh panitia pengadaan. Menurut saya, beda sekali, pengadaan yang dilakukan sendiri dan pengadaan yang dilakukan oleh ULPD.

20


Kalau Pak Rendy bicara ULPD, saya malah ingin menyoroti LPSE. Sebelum ada LPSE, pengadaan masih manual, tentunya masih ada kekurangan dan ketidakprofesionalan. Artinya banyak permasalahan yang muncul, misalnya dokumen yang terlalu banyak dan tercecer, serta pelaksanaan yang tidak real time karena eksekusi tahapan pengadaan bisa ditunda-tunda. Dengan LPSE, pengadaan menjadi lebih lancar. Kalau di Aceh, hubungan antara panitia pengadaan/ ULPD dan penyedia mulai bisa dijaga karena jarang ketemu sehingga integritas menjadi lebih baik. Pelaksanaan pengadaan pun lebih cepat dan adil. Tentu, peluang kongkalikong semakin kecil. Bagaimana kondisi penyedia di daerah masingmasing? M. Ismiransyah: Alhamdulillah dari sisi penyedia, para pemenang tender sekarang lebih beragam, tidak itu-itu saja. Untuk mendapatkan penyedia, kita sudah punya mekanisme yang jelas yaitu verifikasi penyedia. Otomatis, hanya penyedia yang profesional dan independen yang dapat ikut lelang. Dulu kan pemenang lelang itu-itu saja. Sekarang tidak bisa lagi. Lelang sudah transparan, siapa pun boleh ikut sehingga hasilnya lebih fair dan tidak ada masalah. Yang perlu concern lebih adalah mitigasi risiko terhadap perusahaan “gurita” (kartel -red). Saat ada pengumuman lelang, Satu perusahaan dan 30 perusahaan lain yang ikut ternyata teman-temannya juga. Ini masukan buat LPSE. hal yang sangat sulit. Walaupun sebenarnya gak masalah juga dia menang dimanapun asalkan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik tapi bagaimana bisa bersaing sempurna kalau kondisinya seperti ini.

WARTA INTERVIEW

Mukhtar: Kalau penyedia di Aceh, hampir sama dengan daerah lain. PR kita sekarang adalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan penyedia sebagai mitra kerja. Yang penting adalah komunikasi. Karena pengadaan sudah melalui ULP, hal pertama yang harus kita bangun adalah trust dengan penyedia, semua harus transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua adalah memastikan kualitas barang pekerjaan yang mereka selesaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Kalau tipikal penyedia di Aceh dulu memang sedikit “rawan”, dalam arti pernah terjadi masalah antara panitia pengadaan dengan penyedia asli daerah. Tapi setelah kita ajak bicara, kita komunikasikan dengan baik bahwa ini untuk kepentingan negara, uang negara. Bukan untuk kepentingan daerah, tapi untuk kepentingan nasional sehingga harus diawasi bersama. Alhamdulillah, mereka bisa ikut secara fair, independen, dan terbuka. Tidak lagi untuk kepentingan orang atau golongan tertentu. Sekarang mereka sudah mengikuti sistem yang kita bangun. Saya pikir ini hal yang sangat luar biasa. Bagaimana harapan terkait masa depan ULPD, LPSE, dan pengadaan?

pengadaan sama pentingnya dengan pengadaan itu sendiri. Mukhtar: Untuk ULPD, sebaiknya ada pelaksana dan pejabat definitif sehingga kinerja bisa lebih profesional. Bila ditangani dengan profesional, mitigasi risiko akan berjalan secara otomatis. Kualitas juga akan bagus. Ya mudah-mudahan ini bisa.

M. Ismiransyah: Menurut saya, harus jelas penghargaan untuk orang yang berkinerja baik. ULPD akan bekerja baik kalau jelas penghargaannya. Ukurannya tidak hanya material, tapi bisa dengan ucapan terima kasih, atau undangan bertemu dengan pimpinan di pusat. Kita sebagai pimpinan harus menjaga ini. Kalau di kantor saya, untuk orang yang aktif di ULPD, beban pekerjaan kantor tidak terlalu banyak. Kemudian untuk masalah hukum, menurut saya, semua pimpinan harus bela. Termasuk para penanggug jawab LPSE. Saya selalu memberi dukungan penuh. Indonesia harus berubah, dengan pengadaan yang jujur dan pelaksana pengadaan yang hebat. Jika kurang personil, tambah. Karena jumlah personil sangat penting. Di internal satker, harus ada sinergi dan hubungan yang baik antara penanggung jawab LPSE, koordinator LPSE, pengelola LPSE, Pejabat Pembuat Komitmen, ULPD, dan penyedia. Bahkan bila perlu, kaper ikut menangani permasalahan Rencana Umum Pengadaan karena perencanaan

Terkait masalah hukum, saya sudah sampaikan kepada Kepala Pusat LPSE bahwa selain pendampingan dari Biro Bantuan Hukum (Bankum), perlu ada lawyer profesional sebagai pendamping sehingga pengelola pengadaan lebih percaya diri. Jika ini bisa terwujud, tentunya pengadaan, khususnya di daerah bisa berjalan lebih lancar. Terkait integrasi sistem, data pengadaan harus segera link ke data perpajakan. Teknologi yang ada harus dimanfaatkan. Saat pemenang lelang ditetapkan, otomatis data pemenang masuk ke data perpajakan sehingga potensi pajak dapat diketahui.

Mukhtar Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Aceh selaku Penanggung Jawab LPSE Kementerian Keuangan Wilayah Aceh Foto : Yulia C. K.

“Yang penting adalah komunikasi. Karena pengadaan sudah melalui ULP, hal pertama yang harus kita bangun adalah trust dengan penyedia.”

Terakhir, kami sebagai Kaper tidak akan pernah berhenti bersemangat. Semangat kebersamaan yang kita miliki supaya LPSE betul-betul dapat dibanggakan. (Radit)


21

WARTA INTERVIEW

Penyedia Pintar, Kerja Pokja Lancar “Yang perlu jadi perhatian adalah seringnya terjadi pergantian anggota pokja mengakibatkan chemistery yang dibangun tidak terpelihara dengan baik.”

D

i tengah kegiatan rapat koordinasi ULP Daerah, Tim Warta berkesempatan melakukan wawancara dengan anggota Pokja ULP Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) yaitu Bapak Untung Supranto, Bapak Risno Arif Abuyahman, dan Bapak Abdul Latif, untuk menggali prestasi dan permasalahan implementasi ULPD di Kalbar. Berikut petikannya. Bagaimana pelaksanaan tugas pokja ULP Daerah Kalimantan Barat selama ini? Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Kalbar sampai saat ini secara umum berjalan dengan lancar. Hanya saja karena anggotanya terdiri dari beberapa satuan kerja di daerah yaitu pajak, balai diklat keuangan, perbendaharaan sehingga perlu adanya usaha lebih untuk koordinasi. Yang perlu jadi perhatian adalah seringnya terjadi pergantian anggota pokja mengakibatkan chemistery yang dibangun tidak terpelihara dengan baik. Akibatnya, yang kerja kadang beberapa anggota yang aktif saja. Apalagi di masing-masing kantor ada kesibukan sehingga kurang ada care terhadap tugas pengadaan karena kesibukannya tersebut.

Tim warta saat wawancara dengan anggota Pokja ULPD Kalimantan Barat Foto : Ferry I.

22


Apa yang menjadi penyebab lemahnya koordinasi tersebut? Proses rekrutmen yang belum maksimal. Mengingat terbatasnya pilihan calon anggota kelompok kerja sementara di pihak lain segera dituntut untuk memenuhi jumlah anggota pokja sehingga seleksi terkesan untuk memenuhi formalitas prosedur rekrutmen. Akibatnya, sebagian anggota pokja hasil seleksi yang diperoleh ada yang kurang punya sense of belonging terhadap tugas pengadaan. Sebagian anggota ada yang tidak mengerti tapi mau berusaha untuk mengerti tapi ada juga yang tidak mau tahu terhadap tugas pengadaan. Bahkan sebagian anggota untuk diajak ikut evaluasi saja cukup sulit sehingga butuh usaha tambahan untuk mengajak mereka berpartisipasi. Tambah anggota bukan dapat membantu, bahkan kadang nambah kerjaan baru. Kalau dilihat dari segi geografis sebenarnya di Kalbar tidak masalah dalam transportasi sehingga kalau punya sense of belonging yang tinggi, koordinasi tidak menjadi masalah. Namun demikian, komunikasi tetap jalan tetapi kalau ada yang tidak sempat dan sudah diijinkan, kita jalan dengan yang ada. Namun hal ini akhirnya

WARTA INTERVIEW

menjadi beban buat kita di kemudian hari. Ketika diaudit bisa menimbulkan prasangka karena yang tahu persis secara mendalam hanya beberapa orang saja dari anggota pokja. Dari pengalaman selama ini, hasil audit tetap ada temuan namun masih bisa dijelaskan karena kita bekerja dengan benar. Hanya pada saat pemeriksaan, harus menyediakan effort waktu yang lebih untuk menghadapi auditor. Bagi kami kalau sudah lolos audit, itu sudah merupakan kesenangan dan kebanggaan tersendiri. Solusi apa yang diusulkan untuk mengatasi lemahnya koordinasi? Proses rekrutmen perlu dilakukan secara lebih optimal dengan melibatkan atau mempertimbangkan masukan dari anggota pokja ULPD yang lama dengan demikian diharapkan pembangunan chemistery bisa dijalin secara lebih efektif. Misalnya, untuk pergantian yang terakhir, kami merekomendasikan untuk memasukkan satu orang dari Balai Diklat Keuangan yang kami anggap punya komitmen dan mampu untuk bekerja sama. Meskipun dengan sedikit agak dipaksa dengan melobi yang bersangkutan maupun atasannya. Justru kadangkala untuk pegawai yang ada keengganan tersebut, dapat membantu bekerja secara lebih optimal. Bagaimana hubungan kelompok kerja ULP Daerah dengan para stakeholder? Hubungan ULPD Kalbar dengan penyedia cukup baik dan konstruktif. Kita berteman dengan penyedia tetapi tetap fair dan kita juga mengajari penyedia hal-hal terkait dengan proses pengadaan yang benar. Jadi kita berteman dan tidak harus menghindari sehingga mereka tahu kita bersikap fair maka mereka akan fair juga dalam proses pengadaan. Semuanya kita jelaskan secara gamblang. Demikian juga hubungan dengan PPK juga cukup harmonis. Kita jelaskan hal-hal yang terkait dengan proses pengadaan kepada PPK. Bahkan ada beberapa PPK yang belum banyak mengetahui proses pengadaan melakukan konsultasi berkali-kali.

pada saat awal permintaan lelang mereka sangat bersemangat.

Tim warta saat wawancara dengan anggota Pokja ULPD Kalimantan Barat Foto : Ferry I.

Apa harapannya atas implementasi ULP Daerah ke Depan? Kami berharap ada unit layanan pengadaan yang jelas dan yang fokus khusus untuk melayani pengadaan. Memang selama ini sudah berjalan dengan berbagai keterbatasannya. Namun jika melihat pelatihan yang disampaikan oleh para nara sumber dalam pelaksanaan pengadaan , masih banyak hal yang perlu dimaksimalkan. Untuk melaksanakan pengadaan secara benar dan maksimal perlu kehadiran unit yang permanen. Selain itu, untuk implementasi sistem aplikasi yang terkait pengadaan seperti SIMPeL, SIMAPAN secara benar dan berkesinambungan khususnya dengan target tahun 2016 untuk diimplementasikan pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu unit khusus di daerah untuk melakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga perlunya pembinaan kepada penyedia barang/jasa secara berkesinambungan. (LJK)

“Untuk melaksanakan pengadaan secara benar dan maksimal perlu kehadiran unit yang permanen.”

Hanya saja ada beberapa satuan kerja yang untuk pembayaran honor kelompok kerjanya agak tersendat. Kami kurang mengetahui apa penyebabnya sehingga sulit pencairannya. Ada satuan kerja seperti tidak ada perhatian padahal warta ep ro c E D ISI XV | 20 15

23

WARTA KEGIATAN

Rapat Koordinasi 8 Wilayah ULPD Baru Pusat LPSE mengadakan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Daerah (Rakor ULPD) pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2015. Rakor ULPD yang diselenggarakan di Hotel Aston Marina, Ancol ini khusus diperuntukkan untuk 8 wilayah yang baru dibentuk ULPD nya. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan Tari Saman yang meramaikan acara pembukaan tersebut. Pada kesempatan Sambutan dan Arahan dari Kepala Pusat LPSE di rakor yang bertemakan “Penguatan Komitmen dan Kapasitas Pengadaan di Daerah” tersebut disampaikan bahwa keberadaan ULP sangat diperlukan dan merupakan tugas yang mulia karena bertugas melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi di Kementerian Keuangan.

BKN Berminat Gunakan SIMPeL Memasuki akhir kuartal terakhir 2015, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) mendekati babak baru. Setelah sukses diimplementasikan di Kementerian Keuangan dan diterapkan di seluruh provinsi, ternyata ada instansi yang meliriknya. “Kami berminat menggunakan SIMPeL Kementerian Keuangan,” ujar Kasubdit Pemanfaatan Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nanang Subandi saat ditemui di sela sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIMPeL pada Senin (5/10). Aplikasi SIMPeL merupakan terobosan jitu pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengadaan. “Dengan SIMPeL, kami mampu melaksanakan pengadaan langsung sesuai aturan dan tidak back date lagi,” ungkapnya. Aplikasi SIMPeL dapat mengurangi beban kerja dan keribetan pengadaan langsung karena dokumen 24


Selain untuk memperkuat komunikasi pada antar 8 Wilayah ULPD yang baru tersebut, pada kegiatan rakor ini turut mengundang Bapak Iwan Iswanto (BPK RI) dan Bapak Samsul Ramli (Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan SetdaBanjar).

Foto Session Kepala Pusat LPSE dengan Anggota 8 Wilayah ULPD Foto Oleh : Wildan F.

8 ULPD yang baru dibentuk tersebut antara lain Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Bangka Belitung. (Meysza) yang sudah terstandardisasi dan kemudahan input data. Vendor yang terdaftar sudah terverifikasi oleh LPSE sehingga lebih terpercaya validitasnya. Alur pengadaan langsung terdokumentasi dengan baik dan fitur perbandingan harga yang disajikan dalam aplikasi mempermudah para pejabat pengadaan mencari referensi harga. “Seusai pelatihan hari ini, kami akan melaporkan hasil kegiatan ini. Jadi tidaknya BKN menggunakan SIMPeL, kami serahkan kepada pimpinan kami,” pungkasnya. (Meysza)

Pelatihan Aplikasi SIMPeL Badan Kepegawaian Negara Foto Oleh : Syarif

WARTA KEGIATAN

Launching Aplikasi SIMPeL v.3.0, Terobosan Inovasi Pusat LPSE untuk Pengadaan Langsung

Pada acara yang digelar oleh Pusat LPSE tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal; Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi; Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan; Kepala Pusat LPSE serta tamu undangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai narasumber dalam kegiatan talkshow. SIMPeL merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pengguna dalam melaksanakan proses pengadaan langsung. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal mengapresiasi terobosan dari Pusat LPSE dalam membangun aplikasi untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto memberikan sambutan pada acara Launching Aplikasi SIMPeL V.3.0 Foto Oleh : Wildan F.

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melaksanakan Launching Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan.

SIMPeL diharapkan dapat digunakan oleh semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi keuangan yang telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, sehingga data yang dihasilkan dapat dikelola dan dianalisis untuk pelaporan keuangan yang lebih akuntabel. (Meysza)

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melaksanakan kegiatan Roadshow aplikasi Sistem Informasi Manajemen pengadaan Langsung (SIMPeL) di Hotel Mercure, Sanur. Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan Launching Aplikasi SIMPeL dan talkshow terkait pengadaan langsung. Narasumber dalam kegiatan talkshow tersebut adalah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Denpasar, Kepala KPTIK BMN Denpasar, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Satuan Kerja di seluruh Provinsi Bali, 14 Kantor Wilayah yang berada di Jawa Timur, Nusa Tenggara, serta Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh beberapa penyedia di Provinsi Bali. Kepala Pusat LPSE memukul Gong Pada acara Roadshow Aplikasi SIMPeL V.3.0 Foto Oleh : Wildan F.

Roadshow aplikasi SIMPeL di Bali, Pusat LPSE Himbau Satuan Kerja Gunakan SIMPeL

Dengan adanya aplikasi SIMPeL, diharapkan dapat menjadi terobosan untuk e-governance yang lebih baik di masa mendatang, ujar C.M Susetya, Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. (Meysza)


25

26


FAQ

Helpdesk Menjawab Tambah Item DIPA Saya dari Satker (satuan kerja) KPPBC Tipe Madya Pabean (TMP) C Banda Aceh ingin menanyakan tentang menu untuk meng-input/menambah item DIPA di aplikasi SIMAPAN, mohon bantuannya? terima kasih. (Gianza Putra, KPPBC TMP C Banda Aceh) Jawab: Dalam aplikasi SIMAPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan) telah menggunakan data awal RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dari DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) untuk mempermudah dalam membuat paket-paket RUP (Rencana Umum Pengadaan). Sehingga apabila ada item DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang baru atau ada perubahan maka dapat dilakukan penyesuaian di Aplikasi SIMAPAN. Perubahan/Penambahan item DIPA ini hanya merubah data di Aplikasi SIMAPAN dan tidak berpengaruh terhadap data di RKAKL DJA. Untuk menambah/mengubah item DIPA ini hanya dapat dilakukan dengan user akun dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) saja.

disebelah rincian item DIPA untuk mengedit data, sehingga muncul form “Update Item DIPA”; 5. Lakukan perubahan data yang diperlukan, kemudian klik update. Tidak Bisa Login di Aplikasi SIMAPAN Sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di KP2KP Wlingi, pejabat yang baru tidak bisa login di Aplikasi SIMAPAN untuk meng-input dan mengumumkan RUP, mohon bantuannya. (Riyo Widodo, KP2KP Wlingi) Jawab : Silahkan mengirimkan permohonan reset password melalui email ke [email protected] cc. [email protected] dengan menyertakan data-data sebagai berikut: 1. Nama Satker dan Kode Satker; 2. User Akun SIMAPAN yang ingin direset passwordnya; 3. Nama penanggungjawab user akun; 4. Kontak telepon yang dapat dihubungi; Setelah data lengkap, maka password akan direset oleh admin menjadi password semula, yaitu kemenkeu Fungsi User Akun dalam SIMAPAN Kami mendapatkan informasi bahwa user pengguna dalam Apliksi SIMAPAN ada 3 di tiap Satker, mohon dijelaskan secara singkat tugas dan fungsinya. Terima kasih (Operator RUP, Aceh)

Berikut tata cara menambah item DIPA di Aplikasi SIMAPAN:

Jawab:

1. Login dengan user akun KPA (kodesatker.kpa); 2. Klik tombol “kodesatker.kpa” di kanan atas, pilih “Data Referensi”, pilih “Item DIPA”; 3. Klik tombol “tambah”; 4. Input data item DIPA yang baru (untuk kodekode pengisian dapat ditanyakan dengan bagian keuangan masing-masing satuan kerja); 5. Klik “simpan”

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 77/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat 3 (tiga) user akun, yaitu :

Adapun untuk mengubah data dalam item DIPA, misalnya nilainya caranya hampir sama, yaitu : 1. Pada Kolom kanan atas terdapat tulisan “kodesatker.kpa”. Klik tulisan tersebut, kemudian pilih Data Referensi , pilih Item DIPA; 2. Pilih “Tahun Anggaran”, “Kode Kegiatan”, dan “Kode Output”, lalu klik tombol “Cari”; 3. Akan muncul rincian item DIPA yang dimaksud; 4. Kemudian klik gambar berbentuk “pencil”

“Apabila ada item DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang baru atau ada perubahan maka dapat dilakukan penyesuaian di Aplikasi SIMAPAN.”

1. User KPA (kodesatker.kpa) Bertugas mengumumkan dan membatalkan paket RUP, menambah dan mengubah item DIPA di SIMAPAN; 2. User PPK (kodesatker.ppk) Bertugas untuk meng-input realisasi paket RUP dan menilai kinerja penyedia; 3. User Operator RUP (kodesatker.satke) Bertugas untuk meng-input draft paket RUP. (TW)


27

WARTA PILIHAN Cerpen

I

ni kisah semata kisah. Tak perlu terusik dan tertarik secara berlebih. Kau hanya perlu memunguti ilmu jika ada yang berjatuhan darinya. Kalaupun tak, tak apalah. Ini kisah semata kisah. Bukan buku pelajaran ataupun petuah. Pagi tak pernah semenyenangkan setahun lalu buat Lareangon. Pagi baginya adalah tentang membuka mata lalu mandi dan buang air secara terburuburu. Kemudian mengendarai sepeda motornya secara terburu-buru pula menuju ke kantornya. Lareangon tak pernah rela lima menit tidurnya dipotong untuk bisa mandi dengan tak terburuburu. Pun ia tak rela meluangkan lima menit nafasnya untuk menenangkan diri dan fokus pada lalu lintas. Mesin perekam kehadiran di kantornya memang selalu terburu-buru dan tak pernah sabar menunggu. Tumpukan berkas di mejanya juga tak pernah sabar menunggu. Selalu ada ruang kosong antara nama jabatan dan nama dirinya untuk dituangi tinta pena. Berkas-berkas itu selalu menunggu kepastian dan pengesahan dari Lareangon. Kau tahu, dokumen negara seperti itu memang seringkali mirip perempuan, benci digantungkan dan berharap kepastian. *** Izinkan aku membeberkan sedikit kepada kau mengenai pekerjaan Lareangon. Ia seorang pejabat tingkat pemula. Bolehlah kau anggap jabatannya setara manajer tingkat bawah di kantor-kantor yang bisa kau bayangkan. Sejak sepuluh bulan lalu, ia menerima tugas sambilan--selain tugasnya sebagai semacam manajer itu--untuk menangani perihal jual beli dan segala macam transaksi di kantornya. Di lingkungan pemerintah Indonesia, jabatan semacam ini lazim disebut Pejabat Pembuat Komitmen. Di negara tempat Lareangon tinggal, jabatan semacam ini disebut Penanggung Jawab Transaksi. Ya, Lareangon adalah seorang pejabat

28


Illustrasi Lareagon Oleh : WRND

yang bertanggung jawab atas segala macam transaksi. Transaksi apapun itu. Upah pegawai, rupa-rupa belanja, renovasi gedung, dan apapun itu yang memerlukan pembayaran, semuanya wajib disahkan melalui dokumen yang ditandatangani olehnya. Dan kau tentu sudah tahu, bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang dikenai tanggung jawab andai suatu ketika terdapat sesuatu yang berjalan tak seirama kontrak. Dan, setiap kontrak adalah perjanjian perdata. Setiap perjanjian perdata berteman akrab dengan sanksi. Setiap sanksi adalah mimpi buruk bagi pihak yang berpotensi menerimanya. Bukankah ini sederhana: setiap pagi adalah mimpi buruk bagi Lareangon--setidaknya sejak ia mengemban tugas sebagai Penanggung Jawab Transaksi. *** Mimpi buruknya tak sebatas tumpukan berkas. Ini juga perkara pihak kedua dari setiap kontrak yang ia setujui. Lawan transaksinya--dalam hal ini rekanan-sebagaimana manusia pada umumnya, tak pernah tak berusaha meraih

keuntungan sebesar-besarnya. Tak jadi soal memang seberapa keuntungan yang diinginkan. Kita sama tahu, semua hal bisa dinegosiasikan. Tapi sikap seseorang atas penolakan atau hal semacamnya sama sekali tak pernah bisa diperkirakan, bahkan oleh cenayang kesohor sekalipun. Intimidasi, bentuk pemaksaan paling primitif yang tak jarang diterima Lareangon sepanjang karirnya sebagai manajer tingkat bawah sekaligus Penanggung Jawab Transaksi. Tak sering memang. Tak mungkin pula diintimidasi hanya karena pekerjaan remeh. Akan perlu biaya dan usaha yang lebih besar dari nilai transaksi, jika pada hal-hal sederhana seorang penyedia layanan harus mengintimidasi calon pengguna. Tapi pada kontrak yang nilainya bahkan lebih besar dari tiga tahun gaji bulanan Lareangon, calon rekanan—yang memang manusia biasa—seringkali lupa bahwa harta bukan segalanya. Lareangon hampir bisa membuat tabel risiko dari setiap kontrak yang ditandatanganinya. Sejak diresmikan sebagai Penanggung Jawab Transaksi, ia banyak belajar memilah mana perkara

WARTA PILIHAN Cerpen yang biasa saja dan mana perkara yang bisa memicu sinar laser mengarah ke keningnya. Ia memang perlu memahami hal itu. Begitulah mengapa setiap pagi adalah mimpi buruk baginya. Selain perkara berkas yang harus ditandatangani, memilah transaksi mengerikan, mempersiapkan diri menghadapi intimidasi, dan hal-hal lain yang kadang tak pernah bisa ia prediksi. Termasuk ketika pada satu pagi, seorang petugas kejaksaan memintanya sowan ke kantor. *** Konon, Lareangon beberapa waktu sebelum kini, usai menandatangani transaksi. Bukan transaksi sederhana yang usai pembayaran lantas selesai. Ini transaksi yang perlu beberapa kali pembayaran untuk benar-benar tuntas. Maklum, pekerjaan pembangunan--atau di negeri kita akrab disebut konstruksi-memang menuntut pembayaran yang dilakukan beberapa kali, demi menjamin komitmen eksekutor pekerjaan dan pengguna jasa. Syahdan, menjelang akhir tahun, dibayarkanlah oleh Lareangon cicilan pembayaran terakhir, yang menurut kontrak baru bisa dibayarkan jika pekerjaan benar-benar sudah tuntas. Konon, pekerjaan ini belum sepenuhnya tuntas. Masih dua-tiga bagian yang perlu diselesaikan untuk benar-benar selesai menurut kontrak. Dalam keadaan demikian, prosedur yang lumrah dilakukan adalah: Lareangon meminta kepastian atas kemampuan eksekutor pekerjaan bahwa dia benar-benar mampu menyelesaikan pekerjaan. Caranya: eksekutor pekerjaan menunjuk penjamin likuiditas keuangan perusahaan, untuk meyakinkan pengguna jasa bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada waktunya. Maka setelah itu si pengguna jasa dapat membayarkan cicilan terakhir saat pekerjaan usai. Kali ini, situasinya tak demikian. Tak satupun lembaga keuangan yang berani memberikan dukungan jaminan keuangan kepada lawan kontrak Lareangon. Lantas,

Lareangon memilih memberanikan diri membayarkan kekurangan cicilan. Dengan catatan, uang ini disimpan dalam rekening eksekutor pekerjaan dalam keadaan terblokir, dan hanya dapat dicairkan saat pekerjaan selesai. Dalam benaknya, hal demikian lebih baik dilakukan demi keberlangsungan pekerjaan. Hal-hal demikian, bagi segelintir masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu, merupakan makanan bergizi. Bahan segar untuk dipublikasikan, syukur-syukur diperkarakan, dan numpang tenar dari pekerjaan orang lain. Syahdan, datanglah Panebar Angkara-pemuda tiga puluhan tahun yang punya banyak kolega di pemerintahan-melaporkan situasi Lareangon kepada pihak yang dianggap berwenang. Kau perlu tahu, di negara tempat Lareangon tinggal, tak semua hal dipisahkan atas kewenangan yang jelas, atas peraturan yang jelas. Hukum bisa sangat lentur, lebih-lebih bagi mereka yang punya jaringan luas dan uang berlebih. Dalam situasi demikian, pihak yang dianggap berwenang sangat mungkin menjerat Lareangon dengan beberapa pasal lentur. Ia bisa saja dijerat dengan hukuman karena dianggap dapat merugikan negaranya. Situasinya memang tampak demikian, tampak seakan Lareangon memberikan kelonggaran pada eksekutor pekerjaan. Dari situ, tentu akan ada pendapat bahwa Lareangon memberikan kelonggaran karena ia telah membuat kesepakatan tertentu yang bisa saja memperkaya kedua belah pihak. Dan, situasi yang tampak seperti memperkaya diri sendiri memang akan diasumsikan sebagai mempermiskin negara. Kau tahu, mempermiskin negara adalah pelanggaran hukum di negara tempat Lareangon tinggal. Atas dasar itulah kemudian Lareangon didatangi seorang petugas kejaksaan. Setelahnya, ia menjalani proses hukum sebagaimana diatur dalam undangundang negaranya. Dan kau tentu terbayang bagaimana aku menceritakan kisah ini, Lareangon terpaksa menjadi

korban peraturan dan merelakan diri menjadi pengangguran di hotel prodeo. *** Konon, jabatan paling dewa dalam transaksi adalah Penanggung Jawab Transaksi. Sebab, segala hal berkenaan transaksi adalah ia yang mengatur. Pun karena itu pula, segala tanggung jawab dibebankan padanya. Termasuk tanggung jawab untuk sangat rinci pada segala aturan yang membatasi gerak seorang Penanggung Jawab Transaksi. Satu kaki terlilit, maka jatuhlah kau. Dan, kau perlu tahu, di negara tempat Lareangon tinggal, nyaris tak ada seleksi yang ketat bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Transaksi. Sederhana: Kalau kau seorang pejabat— bahkan rendahan sekalipun—kalau kau memenuhi syarat administrasi sebagai Penanggung Jawab Transaksi, maka ditunjuklah kau. Sebab, memang hampir semua orang, tak suka dimintai tanggung jawab. Lebih-lebih tanggung jawab atas transaksi dengan uang negara. Negara memang mesti berbuat lebih. Perlu memeluk lebih lembut soal-soal demikian. Bisa saja negara menunjuk satu lembaga yang dianggap berwenang untuk menerbitkan aturan ketat mengenai penunjukan Penanggung Jawab Transaksi. Bukan apa-apa, semata demi kelangsungan pekerjaan dan keamanan masing-masing pihak dalam kontrak. *** Hari ini hari keseratus Lareangon tak lagi buru-buru menuju kantornya. Ia sedang menikmati istirahat di selnya. Ia ingin benar-benar menikmati istirahatnya dari segala perihal jual beli dan macammacam transaksi. Ia hanya ingin belajar banyak dari apa yang telah ia lakukan dan apa yang telah dilakukan negara padanya. (WRND)


29

WARTA PILIHAN

Kegiatan Menyenangkan Penghilang Stress di Kantor

S

etelah menghabiskan waktu berjam-jam di tempat kerja, Anda tentu merasa bosan, jenuh, dan stres. Sedikit refreshing akan membuat Anda lebih segar dan tentunya situasi kerja menjadi lebih menyenangkan. Berikut kegiatan menyenangnya yang dapat Anda lakukan di kantor: Merayakan ulang tahun

Tradisi merayakan ulang tahun di tempat kerja bukan hal yang asing. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan kerja, kegiatan ini sangat menyenangkan. Biasanya perayaan ulang tahun ini dikemas dalam bentuk surprise party singkat, dengan birthday cake dan birthday gift. Yakinlah kegiatan ini dapat mengurangi tekanan beban kerja dan mempererat hubungan baik antara atasan dan bawahan, maupun antar rekan kerja. Mendengarkan musik

Cara ini memang paling jago menghilangkan stres akibat pekerjaan yang menumpuk. Anda bisa melakukan ini sembari bekerja. Jadi, bekerja tetap fun. Tentunya akan mengurangi ketegangan dan mendatangkan semangat bekerja. Pekerjaan yang tadinya membosankan, akan menjadi sangat menyenangkan. Gunakan headset/headphone atau speaker dengan volume kecil sehingga tidak mengganggu rekan kerja yang lain. Makan bersama

Berkutat dengan layar komputer memang menjenuhkan. Anda perlu bergaul dengan rekan kerja di sela-sela kesibukan Anda. Misalnya dengan sarapan bersama, saling berbagi bekal makan siang, atau pesan makanan secara delivery untuk makan siang bersama. Dalam acara makan bersama biasanya tercipta obrolan seru dan humor lucu yang mencairkan suasana. Tertawa itu memang penghilang stres, bukan? Jalan-jalan di dunia maya

Ketika Anda sedang jenuh dengan pekerjaan Anda, manfaatkanlah jam istirahat untuk sekedar browsing membaca berita, menyapa teman di media sosial, belanja online, atau browsing hal lainnya. Kegiatan ini memang ampuh merelaksasikan otak yang “ngebul” akibat pekerjaan yang menguras daya 30


pikir. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga bermanfaat. Dengan membaca berita di internet, Anda jadi update informasi karena terkadang Anda tidak sempat untuk menonton berita di televisi atau membaca koran. Kemudian dengan belanja online, Anda tidak perlu berkeliling pusat perbelanjaan untuk mencari barang yang Anda cari. Kemudahan ini lah yang sangat membantu Anda yang sulit meluangkan waktu untuk berbelanja. Karena sudah kelelahan di kantor, terkadang saat weekend pun diperuntukkan hanya untuk istirahat di rumah atau sekedar hangout bersama keluarga/teman. Menata dan menghias ruang kerja

Ruangan kerja yang bersih dan rapi tentu akan memberikan suasana kerja yang nyaman dan membangkitkan semangat dalam bekerja. Saat jam istirahat, Anda bisa mengisi waktu dengan menata dan menghias ruang kerja bersama rekan kerja, misalnya dengan menata ulang meja kerja, menghias meja kerja sesuai selera, meletakkan bunga segar di samping layar komputer, mengganti pewangi ruangan dengan aroma berbeda, dan lain sebagainya. Yakinlah, bekerja akan menjadi lebih menyenangkan. Demikianlah kegiatan menyenangkan penghilang stres di kantor versi penulis. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin meningkatkan kenyamanan ketika berada di kantor. Selamat mencoba. (AIDA)

Illustrasi mendegarkan musik dalam bekerja Sumber dari : http:// www.sobatcantik.com/

“Jika stres hilang yakinlah, bekerja akan lebih menyenangkan”

WARTA PILIHAN

H

Mengumumkan RUP Itu Mudah Kawan !

ai sahabat e-proc, sudah awal tahun aja nih. Sudah tau kan apa yang harus masingmasing satuan kerja lakukan, ketika sudah awal tahun?

Ya benar sekali. Teman-teman harus mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun ini, tujuannya agar rencana pengadaan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Sehingga sesuai dengan salah satu prinsip pengadaan yaitu transparansi. Pada warta e-proc episode kali ini, Tim Warta akan memberikan tips bagaimana cara mengumumkan RUP untuk tahun 2016. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada Bulan Agustus Tahun Anggaran yang berjalan, Daftar Isian Pelaksanaan Aanggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga untuk tahun anggaran berikutnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah itu pada bulan November-Desember DIPA tersebut diberikan kepada KPPN dan diserahkan kepada masing-satuan kerja (satker). Setelah DIPA diterima oleh satuan kerja, Satuan kerja tersebut dapat membuat rancangan pembuatan pemaketan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker meminta seorang staff KPA untuk melakukan identifikasi dari setiap pengadaan yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) satker tersebut. Dari setiap pengadaan tersebut diidentifikasi pengadaan tersebut menjadi Pengadaan Langsung, Lelang, dan Swakelola.

Tim Warta akan mengingatkannya lagi nih, untuk alamatnya adalah www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id. Untuk cara melakukan pengumumannya, hal-hal yang dilakukan oleh seorang KPA adalah 1. Login menggunakan user ID dan Password user KPA; 2. Klik tombol rencana pengadaan; 3. Klik tombol tambah; 4. Pilih jenis belanja,; 5. Pilih item DIPA ( pilih kegiatan, output) Kemudian klik tombol cari, data akan dicari berdasarkan data DIPA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran; 6. Isi detail paket (Kegiatan Pengadaan, Jenis Pekerjaan, Metode Pengadaan, Nama Paket, Pagu Paket, Tanggal Rencana Pengadaan, Tanggal Rencana Penandatanganan Kontrak/SPK, Lokasi Pekerjaan); 7. Klik Simpan; 8. Jika ada revisi, klik tombol pensil untuk revisi; 9. Klik tombol mata untuk melakukan pengumuman; 10. Kemudian klik tombol kuning untuk mengumumkan.

“Pengumuman RUP ini merupakan bagian terpenting pada proses pengadaan, dikarenakan pada sistem SPSE sekarang ini diwajibkan mengumumkan data RUP sebelum melakukan proses pengadaan.”

Sahabat E-proc, taukah kalian bahwa pengumuman RUP ini merupakan bagian terpenting pada proses pengadaan, dikarenakan pada sistem SPSE sekarang ini diwajibkan mengumumkan data RUP sebelum melakukan proses pengadaan.

Seorang Staff KPA melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Pengadaan (PP), dan KPA untuk memutuskan hasil dari identifikasi paket yang ia lakukan. Setelah di setujui oleh KPA, maka paket pengadaan tersebut diumumkan oleh KPA pada aplikasi RUP.

Pengumuman ini wajib diumumkan sebelum tahun Anggaran berikutnya berjalan. Untuk pengumuman RUP yang efektif, seorang KPA diwajibkan untuk melakukan pemantauan apakah paket RUP sudah dibuat atau belum sampai pada akhir tahun sebelum Tahun Anggaran berikutnya dimulai. Jika diperlukan maka pada akhir tahun seorang KPA meminta bantuan dari Pusat LPSE Kementerian Keuangan untuk membantu melakukan pemaketan sampai kepada pengumuman. Sehingga proses pengumuman RUP tidak mengalami permasalahan. (VB)

Apakah sahabat e-proc masih ingat dengan alamat link aplikasi RUP Kementerian Keuangan, dan bagaimana cara melakukan pengumumannya?

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” #Maya Angelou warta ep ro c E D ISI XV | 20 15

31

32


WARTA KULINER

Es Krim Ragusa Hidangan Penutup Santap Siang berbagai jenis kreasi tampilan penyajiannya. Es krim ragusa ini memiliki tujuh rasa utama yaitu mocca, vanilla, chocolate, strawberry, nougat, durian, dan rum raisin. Adapun kreasi es krimnya tersebut seperti banana split, tutti frutti, spaghetti ice cream, dan masih banyak lagi. Yang paling khas dari es “old school” krim ragusa ini yaitu rasa susunya yang “terasa banget”. Penulis pun penasaran untuk mencicipi menu yang unik yaitu es krim spaghetti. Spaghetti es krim ini nampaknya menu favorit disini. Es krim rasa vanilla yang kemudian ditaburi topping kacang, kismis, dan disirami saus cokelat ini membuat anda merasa lengkap telah menikmati hidangan penutup ini.

Ice Cream Ragusa Foto dari : tripadvisor. com

P

ada warta edisi yang sebelum-sebelumnya, penulis menyajikan review hidanganhidangan menu utama untuk dinikmati. Kali ini untuk edisi penutup di akhir tahun 2015, penulis pun akan me-review menu hidangan penutup sebagai pemanis untuk menutup menumenu sebelumnya, es krim ragusa es Italia. Es krim homemade ini sudah berdiri sedjak dahoeloe kala dari tahun 1932. Es krim homemade dengan tekstur es yang lembut dan tidak menggunakan bahan pengawet ini masih tetap eksis sampai sekarang meskipun sudah semakin banyak pesaing dalam bisnis es krim yang menyajikan dengan Apabila anda mendapat kesempatan makan ditempatnya tersebut, anda akan merasakan sensasi old school dalam menikmati es krim dengan desain tempat yang dihiasi kursi kayu, kolase-kolase yang terbingkai di dinding serta kipas angin yang menggantung di langit-langit. Akhir kata, selamat menikmati hidangan penutup sebagai pelengkap penutup akhir tahun 2015. (Meysza)


33

WARTA KUIS

Kuis Warta MENDATAR: 2. KANTOR BERITA NASIONAL 4. BULAN PERTAMA MASEHI 6. BUKTI PEMBAYARAN PENGADAAN LANGSUNG 8. PENGANGGARAN (INGGRIS) 9. KATA PENGHUBUNG MENURUN: 1. 1. TEMPAT UANG 3. 3. BENDAHARA (INGGRIS) 5. 5. ACCOUNT RECEIVABLE 7. 7. PEMBERIAN PENJELASAN LELANG Ketentuan kuis:

1. Jawaban dikirimkan ke email [email protected] selambat-lambatnya 31 Maret 2016

2. Data yang wajib dicantumkan saat mengirimkan jawaban meliputi:

3. 4. 5. 6. 7.

a. Nama lengkap b. NIP c. Asal satker d. Alamat pengiriman hadiah Dalam hal data yang dikirimkan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Tim Warta tidak bertanggung jawab atas hadiah yang tidak terkirim Pemenang kuis adalah 3 orang pengirim pertama dengan 100% jawaban benar Pemenang kuis dan kunci jawaban diumumkan pada Warta Eproc edisi selanjutnya Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat Selamat mencoba dan menangkan hadiahnya

Kirimkan jawaban ke Subbid Publikasi dan Kerjasama Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Gedung Juanda II Lantai 18 Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Email: [email protected]

Surat Pembaca Yth. Redaksi Majalah Warta Eproc Melalui surat ini saya ingin menyampaikan kesan tentang aplikasi RUp (SIMAPAN)

Yohanis Salupra

Surat Pembaca dapat dikirm melalui email ke : warta.eproc@ kemenkeu.go.id

34


Aplikasi rencana umum pengadaan (RUP) sangat membantu tugas ULPD dalam mempersiapkan paket yang akan dilelang selama satu tahun di wilayah kami. Dengan aplikasi ini kami dapat melihat satker-satker mana saja yang telah mengumumkan paket lelangnya untuk tahun depan. Sebagai sekretaris ULPD hal ini penting karena tugas kami salah satunya adalah untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan ULP terkait lelang. Terus terang baru beberapa bulan ini kami mendapat user ID SIMAPAN (aplikasi RUP) untuk ULP.

Dari sisi tampilan, aplikasi SIMAPAN cukup user friendly. Beberapa fitur ternyata juga sudah diperbarui di versi 3. Terutama fitur multirealisasi untu paket pengadaan non lelang/seleksi. Banyak satker yang mengeluhkan mereka tidak dapat mengupdate paket non lelang/seleksi yang mempunyai kuitansi atau bukti pembelian lebih dari satu. Sayangnya walaupun sudah menginjak akhir tahun 2015, belum banyak satker-satker di wilayah kami yang sudah mengumumkan paket lelang tahun depan di SIMAPAN. Mungkin sebaiknya Pusat LPSE sebagai administrator aplikasi SIMAPAN membuat deadline batas akhir kapan satker harus mengumumkan paket lelangnya. (WBA)

OMRTO A W

OM WARTO

oleh : Indyashadi Satya K.


35

36


AYO UMUMKAN RENCANA UMUM PENGADAAN. Aturan Keuangan dan Aturan Pengadaan Harus Sinkron

Recommend Documents