Aulia Rizky W, Afiati Indri W

Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kampung Melayu Jakarta Timur Aulia Rizky W, Afiati Indri W Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Email : [email protected] /[email protected] , Abstrak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Sejak tahun 2002 Kelurahan Kampung Melayu telah melaksanakan program PPMK, namun masyarakat Kelurahan Kampung Melayu belum berdaya. Hal ini disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu adalah sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi. Kata Kunci : Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Pelaksanaan PPMK di Kampung Melayu, Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Abstract Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) is a program created by the Government of Jakarta that aims to empower the people of Jakarta. This program was made from 2002 until now. Since 2002 the PPMK program had been implemented in the village of Kampung Melayu. The implementation of the PPMK program in Kampung Melayu shows that the achievement of program for creating a society that is self-supporting in the structuring and improvement of the environment and improving the ability of people to become independent has not been achieved. The aim of this study is to analyze the factors that affect the civil participation in PPMK program in Kampung Melayu . The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. These results indicate that the factors that affect the civil participation in PPMK are socialization PPMK, PPMK program funding, human resources, coordination, supervision, companion programs, and the physical, social and economy environtment of the region. Key words : Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Implementation of PPMK program, Factors Influencing of Civil Participation

A. Pendahuluan Pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik (Anwas, 2013: 41). Pembangunan seringkali disamakan dengan pembangunan fisik, seperti

Faktor-faktor yang Memengaruhi ..., Aulia Rizky Wirastuti, FISIP UI, 2015

pembangunan gedung, rumah, jembatan dan sebagainya. Padahal pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik saja untuk mensejahterakan masyarakat, terdapat aspek kehidupan seperti tatanan nilai, norma sosial, moral yang menjadi aspek dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi suatu hal yang krusial karena masyarakat merupakan objek dan subjek dalam pembangunan. Berbagai negara di dunia pada tahun 2000 membuat suatu kerangka pembangunan berbasis manusia dan masyarakat dalam suatu paket yang disebut dengan Milennium Development Goals (MDGs). Ada beberapa kesepakatan dalam MDGs yang ditindaklanjuti oleh berbagai negara, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan kelaparan, (2) pencapaian pendidikan dasar umum, (3) mempromosikan kesetaraan gender dan lebih memperkuat kaum perempuan, (4) mengurangi kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelangsungan lingkungan hidup, (8) mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan (www.id.undp.org, 2008) Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk mencapai tujuan MDGs yang ditetapkan, salah satunya dalam upaya pengurangan kemiskinan. Secara umum, penyebab permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan terkait, diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia, kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, prasarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Sumodiningrat, 2007: 8). Untuk itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penyelesaian permasalahan sosial, seperti kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat miskin. Pada kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan (Anwas, 2013:52). Salah satu Provinsi yang menerapkan program pemberdayaan masyarakat adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Upaya pemberdayaan masyarakat


di Jakarta telah sejak lama dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pada tahun 2002 Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menetapkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Program ini dibentuk sebagai respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pasca krisis moneter yang melanda Indonesia dan banjir besar yang melanda Jakarta yang menyebabkan keterpurukan ekonomi masyarakat Jakarta. PPMK ini diatur di dalam Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2002 tentang PPMKyang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyakat Kelurahan. Program ini dirancang sedemikian rupa agar warga Jakarta menjadi berdaya dan tidak tergantung pada pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Sakethi, 2010: 5). Program PPMK merupakan program yang menyediakan dana bantuan langsung pada masyarakat sebagai stimulan. Program ini melakukan pembinaan di tiga aspek, yaitu Bina Ekonomi, Bina Fisik dan Lingkungan, dan Bina Sosial. Bina Ekonomi memberikan dana pinjaman bergulir kepada warga yang membutuhkan, sementara Bina Fisik Lingkungan adalah dana hibah yang disalurkan kepada warga untuk memperbaiki sarana-prasarana di Rukun Warga (RW). Bina Sosial adalah kegiatan pembinaan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan keterampilan bagi para warga yang belum mempunyai pekerjaan tetap atau mereka yang membutuhkan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian (Sakethi, 2010: 9). Sasaran program ini adalah masyarakat yang bermukim di RWRW/Kelurahan beserta institusi kemasyarakatan yang ada perlu diberdayakan, agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada di RW/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan serta mampu menjawab permasalahan tersebut dengan pengelolaan kegiatan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan (beritajakarta.com, 2010). Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercemin melalui partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil (Soetomo, 2009: 428). Pemberdayaan yang dimaksud di dalam PPMK adalah masyarakat dapat


berpartisipasi dalam membangun daerah dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terutama di bidang sosial, lingkungan dan ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Program PPMK kini telah dilaksanakan di seluruh kelurahan di Jakarta, termasuk Kelurahan Kampung Melayu. Sejak pertama kali program ini diluncurkan, Kelurahan Kampung Melayu merupakan salah satu wilayah kelurahan di DKI Jakarta yang menjadi pilot project dalam pelaksanaan program PPMK sejak tahun 2002 (smeru.co.id, 2003). Kelurahan Kampung Melayu menjadi wilayah percontohan di aspek kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial program PPMK. Walaupun sebagai wilayah percontohan PPMK, Kelurahan Kampung Melayu hingga saat ini menjadi wilayah yang memiliki permasalahan baik lingkungan dan sosial. Pada aspek lingkungan, kelurahan ini sering terkena banjir baik akibat dari besarnya curah hujan yang turun di wilayah DKI Jakarta maupun akibat banjir kiriman, sedangkan pada aspek sosial kawasan ini termasuk kawasan yang kumuh dan sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat pendatang yang memiliki taraf ekonomi rendah (Muhtar, 2012). Kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial di dalam program PPMK yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan aspek sosial di Kelurahan Kampung Melayu belum optimal. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 141-144) mengemukakan bahwa terdapat enam variable yang memengaruhi optimal atau belum optimalnya hasil kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan publik, sumber daya, karateristik agen pelaksana, sikap, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Indikator yang penting di dalam program pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat.

Partisipasi di dalam program pemberdayaan menurut

Agsari dalam Anwas (2013: 93) adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat dalam (1) keterliban dalam pengambilan keputusan, (2) keterlibatan dalam pengawasan, (3) keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, (4) partisipasi sebagai proses pemberdayaan, partisipasi bermakna kerja kemitraan , dan (6) partisipasi sebagai akibat dari pengaruh stakeholder


yang menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan, dan penggunaan resources

yang bermanfaat bagi mereka. berdasarkan pendapat Agrasi

menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting karena partisipasi masyarakat menunjukan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka agar mampu menjadi masyarakat yang berdaya. Pelaksanaan program PPMK telah berjalan hampir 12 tahun dilaksanakan di Kelurahan Kampung Melayu, menunjukkan bahwa program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu belum mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat yang optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun wilayahnya demi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat Kelurahan Kampung Melayu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Irawan (2007: 4) penelitian kualitatif disebut dengan verstehen (pemahaman mendalam) dan participant observation. Penelitian verstehen karena mempertanyakan objek secara mendalam dan tuntas, sedangkan participant observation karena peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk dapat menggambarkan fenomena partisipasi masyarakat yang terjadi di dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jenis penelitian dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu penelitian berdasarkan manfaat, berdasarkan tujuan penelitian, berdasarkan dimensi waktu, dan berdasarkan teknik pengumpulan data ( Prasetyo dan Jannah, 2012: 37). Berdasarkan manfaat, penelitian ini merupakan penelitian murni. Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan


Program Pengembangan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur Berdasarkan dimensi waktu penelitian ini menggunakan cross-sectional research. Menurut Neuman (2003: 31) penelitian cross-sectional penelitian mengamati pada satu titik waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Desember 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan , yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh oleh peneliti menggunakan instrument wawancara, sedangkan untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan. Pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu : 1) Sri Lestati, staf Bidang Partisipasi Masyrakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta. Informasi yang diperoleh berupa mekanisme pemberian dana, monitoring dan evaluasi program, dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak BPMPKB di dalam program PPMK. 2) H. Nazimudin, Wakil Lurah Kampung Melayu. Informasi yang diperoleh terkait peran Lurah di dalam program PPMK.3) Kholili, Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) di Kelurahan Kampung Melayu.. Informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan program, dan hambatan di dalam program PPMK. 4) Hartono, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Kampung Melayu. Informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan program, hambatan di dalam program PPMK, dan mekanisme penyusunan usulan kegiatan PPMK. 5) Gustiar, Ketua Kelompok Peduli Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) Kampung Melayu. Informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan program, dan hambatan di dalam program PPMK. 6) Etty, Indra, dan Dasri sebagai masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang menjadi sasaran program PPMK. Informasi yang diperoleh terkait pengetahuan terkait program PPMK, pelaksanaan program PPMK. 7) Kania Saraswati sebagai akademisi dari Universitas Indonesia. Informasi yang diperoleh terkait konsep pemberdayaan masyarakat, peran pendamping di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan yang ada di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.


C. Hasil dan Pembahasan Faktor

yang

memengaruhi

partisipasi

masyarakat

pada

Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Kampung Melayu sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi. 1) Sosialisasi Program PPMK Pada sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, semua pihak pelaksana program PPMK memiliki peran untuk melakukan sosialisasi. Pada kenyataan di lapangan, sosialisasi mengenai program PPMK hanya dilakukan oleh pihak Ketua RT. Ketua RT melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara tatap muka. Bentuk sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka pada temuan di lapangan ternyata tidak seluruh masyarakat mengetahui informasi terkait program PPMK. Hal ini didasari dari penyataan Indra sebagai salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai PPMK terhadap masyarakat. Sosialisasi mengenai PPMK juga diatur di dalam Peraturan Gubernur No 81 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang mengarur bahwa sosialisasi juga perlu menggunakan papan pengumuman Kelurahan dan RW yang berisi rencana kegiatan dan pembiayaan kegiatan. Pada pelaksanaan sosialisasi terkait PPMK di Kelurahan Kampung Melayu selain hanya dilakukan oleh RT, sosialisasi juga tidak menggunakan papan pengumuman seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Hal ini mengakibatkan informasi tentang PPMK tidak diterima oleh seluruh masyarakat Kelurahan Kampung Melayu. 2) Dana Program PPMK Dana untuk kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK merupakan dana hibah yang diberikan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta. Dana hibah yang diperoleh Kelurahan Kampung Melayu untuk program PPMK selama


4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 dan 2012 mendapat dana sebesar Rp 315.000.000,00. Pada tahun 2013 mendapat dana sebesar Rp 450.000.000,00. Pada tahun 2014 jumlah dana hibah yang diterima Kelurahan Kampung Melayu sebesar Rp 300.000.000,00. Pada pengajuan proposal kegiatan program PPMK untuk tahun 2014, pihak LMK dan TPKK Kelurahan Kampung Melayu mengajukan dana kegiatan sebesar Rp 548.000.000,00, namun pihak BPMPKB hanya dapat memberikan dana sebesar Rp 300.000.000,00. Penentuan dana yang diperoleh berdasarkan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pihak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartono sebagai Ketua TPKK Kelurahan Kampung Melayu, diperoleh informasi bahwa dana untuk Bina Fisik Lingkungan yang diterima dari pihak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dialokasikan ke semua wilayah RW yang ada di Kelurahan Kampung Melayu, sedangkan dana untuk Bina Sosial tidak dialokasikan ke semua wilayah RW namun dikelola oleh pihak TPKK dan LMK. Dana yang diterima oleh masingmasing RW dinilai masih kurang bagi pelaksana program PPMK untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik lingkungan. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Sri Lestari staf Bidang Partisipasi Masyarakat BPMPKB Provinsi DKI Jakarta bahwa seharusnya dana PPMK itu tidak dibagi secara rata ke semua wilayah RW. Dana PPMK itu dapat dialokasikan ke wilayah RW yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan kegiatan Bina Fisik Lingkungan terlebih dahulu. Kegiatan Bina Sosial program PPMK diperuntukan bagi masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin. Kegiatan Bina Sosial Kegiatan Bina Sosial yang akan dilakukan pada tahun ini berdasarkan laporan Daftar Perencanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kampung Melayu sebagai berikut,


Tabel 1.2 Daftar Kegiatan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu Tahun Anggaran 2014 Nama Kegiatan Anggaran dana Jumlah Peserta Pelatihan Elektronik Mesin Rp 32.000.000,00 32 orang Pendingin/AC Pelatihan Tata Rias Rp 53.000.000,00 32 orang Pengantin Penyuluhan Kenakalan Rp 22.800.000,00 40 orang Remaja Sumber :Proposal Usulan Bantuan Dana Hibah Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK, 2014

Pada tabel 1.2 menunjukan bahwa jumlah masyarakat yang dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan Bina Sosial di dalam program PPMK dibatasi. Salah satunya pada kegiatan pelatihan elektronik mesin pendingin/AC dari seluruh wilayah kelurahan Kampung Melayu, masyarakat yang dapat mengikuti pelatihan dibatasi hanya 32 orang. Pembatasan jumlah masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan Bina Sosial disebabkan keterbatasan dana yang ada. Hal ini dikemukakan oleh Hartono, “sebentar lagi kita ada pelatihan service AC, nah kita peserta yang ikut terbatas untuk masing-masing RW itu 4 orang. Untuk peserta terbatas kita sesuaikan dengan anggaran dana yang ada”(wawancara dengan Hartono sebagai Ketua TPKK pada 19 November 2014). Keterbatasan anggaran dana untuk kegiatan Bina Sosial berdampak pada terbatasnya masyarakat yang dapat mengikuti kegiatan Bina Sosial. Kelemahan Bina Sosial ini adalah manfaat dari kegiatan Bina Sosial ini tidak dapat dirasakan oleh semua masyarakat miskin karena hanya beberapa masyarakat saja yang dapat mengikuti kegiatan Bina Sosial. Hal ini menunjukan terbatasnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bina Sosial. Terbatasnya partisipasi masyarakat untuk kegiatan Bina Sosial memberikan dampak tidak meratanya hasil Bina Sosial bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran program PPMK. 3) Sumber Daya Manusia Suatu program dapat berhasil jika kualitas pekerjaan pelaksana dalam menjalankan tugas juga baik. Selain dari pelaksana program, kualitas pemimpin juga memengaruhi pelaksanaan program. Pada aspek yang dibahas mengenai


sumber daya manusia yang memengaruhi pelaksanaan program PPMK adalah pemahaman pelaksana program dan sikap pemimpin wilayah, yaitu Ketua RT dan Ketua RW. a) Pemahaman Pelaksana Program Tentang PPMK Pada program PPMK pelaksana program PPMK terdiri dari TPKK, LMK, dan KPPM. Pelaksana program PPMK harus memahami tujuan dari PPMK, tugas dan fungsi masing-masing pelaksana program. Pemahaman pelaksana mengenai PPMK penting karena pelaksana program seperti LMK dan KPPM memiliki tugas untuk mensosialisasikan PPMK kepada masyarakat. Ketika pelaksana program tidak memahami program yang dikerjakan maka akan berdampak pada pemahaman masyarakat yang menjadi sasaran dari program. Di Kelurahan Kampung Melayu tidak semua orang yang menjadi bagian tim pelaksana program PPMK memahami tentang PPMK. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan Urip sebagai berikut,“saya sih kurang tau dek, nanti kan ada kelompok pemanfaat gitu kan , bisa bermanfaat sekali contohnya, posnya jelek nih , cuma program dari atasnya itu detailnya saya gak ngerti dek… ya cuma sekilas aja tentang pemberdayaan masyarakat kota, ya singkatnya aja gitu lah ,”(wawancara dengan Urip sebagai Bendahara KPPM RW 04 pada 21 November 2014). Hasil wawancara dengan Urip sebagai bagian KPPM menunjukan bahwa tidak seluruh pelaksana program PPMK memahami secara keseluruhan mengenai PPMK, baik tujuan, dana dan kegiatannya. Pemahaman pelaksana yang kurang mengenai program PPMK tentu memengaruhi sosialisasi informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai tujuan dari PPMK dan menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan program PPMK. Jika pelaksana program PPMK tidak paham dengan tujuan PPMK maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat pun dapat menyebabkan masyarakat juga tidak sepenuhnya paham dengan tujuan program PPMK. Salah satu pemahaman masyarakat mengenai tujuan pemberdayaan di dalam program PPMK dikemukakan oleh Indra sebagai masyarakat Kelurahan Kampung Melayu,


“tujuannya ya, ya sebenernya kan PPMK ini program pemberdayaan masyarakat ya, ya tujuannya memberdayakan masyarakat miskin di kelurahan, jadi sebenernya kalau pemberdayaannya ke masyarakat ya gak ada, yaa kan misalnya untuk fisik, kalau pemeliharannya oleh masyarakat, lah kan pemeliharaannya aja kita butuh dana lagi. Misalnya kan kita bikin pompa air, gak mungkin pom air itu gak dipelihara ya kalau itu pompa deket sama RT nya, ya kalau nggak siapa yang mau melihara.(wawancara dengan Indra sebagai masyarakat Kelurahan Kampung Melayu pada 24 November 2014) Pemahaman Indra sebagai masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat di dalam program PPMK berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa pemberdayaan bagi masyarakat yaitu masyarakat membantu dana untuk pemeliharan hasil Bina Fisik Lingkungan. Padahal di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat hal yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk memberi dana tetapi juga ikut di dalam memberikan masukan seperti ide-ide dan pengawasan. Masyarakat dituntut aktif di dalam program pemberdayaan masyarakat. b) Sikap pemimpin wilayah RT dan RW Sikap pemimpin merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Hal ini disebabkan pemimpin memiliki kekuasaan untuk memberikan pengaruh terhadap pengikutnya. Sikap yang ditunjukan pemimpin terhadap suatu program yang dijalankan dapat berupa sikap mendukung program tersebut atau menolak program tersebut. Dukungan pemimpin akan memberikan pengaruh terhadap pengikutnya untuk berpartisipasi di dalam program dan sebaliknya. Sikap pemimpin wilayah di tingkat RW, seperti Ketua RT maupun Ketua RW di Kelurahan Kampung Melayu menunjukan sikap yang cenderung berorientasi materi atau uang yang diperoleh oleh Ketua RT atau Ketua RW tersebut. Hasil wawancara dengan Kholili sebagai Ketua LMK memberikan informasi bahwa sikap ketua RT yang tidak melakukan ajakan terhadap warga untuk berpartisipasi dan terlibat di dalam program PPMK disebabkan dana atau uang yang diterima oleh Ketua RT dinilai kurang bagi Ketua RT tersebut. Hal ini


menunjukan bahwa Ketua RT akan mengajak warganya untuk berpartisipasi di dalam program PPMK jika dana yang diterima RT dinilai cukup. Sikap pemimpin wilayah yang berorientasi uang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai dana hibah PPMK. Program PPMK merupakan program yang bertujuan bukan untuk membagi-bagi uang, dana hibah yang diberikan untuk program PPMK di kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial hanya sebatas stimulan untuk masyarakat dapat menjadi masyarakat yang berdaya. “ Iya jadi kan tujuan dana hibah ini hanya sebagai stimulan untuk memberdayakan masyarakat, nah jika dana hibah yang diterima kurang untuk membangun wilayahnya, nah disitu letak pemberdayaannya yang mana masyarakat dan pelaksana PPMK baik LMK, TPKK, dan KPPM, RT, RW musyawarah gimana untuk mencari solusi kekurangannya” (wawancara dengan Sri Lestari sebagai staf Bidang Partisipasi Masyarakat BPMPKB Provinsi DKI Jakarta pada 21 November 2014). Hasil wawancara dengan Sri Lestari diperoleh informasi bahwa dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya sebatas stimulan dan bukan ditujukan untuk dibagi-bagi. Pemahaman yang keliru mengenai dana hibah PPMK memberikan pengaruh terhadap sikap pemimpin yang cenderung berorientasi kepada uang. Sikap pemimpin yang berorientasi pada uang memberikan pengaruh terhadap dukungan pemimpin wilayah untuk mengajak masyarakat wilayahnya berpartisipasi di dalam program PPMK. 4) Koordinasi Pihak Pelaksana Program dengan Pemimpin Wilayah RT dan RW Pada pelaksanaan program PPMK, tim pelaksana program terdiri dari, LMK, TPKK dan KPPM. Masing-masing struktur LMK, TPKK, dan KPPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota.Masing-masing jabatan diisi oleh aktor yang sebagian memiliki peran sebagai Ketua RT atau Ketua RW di Kelurahan Kampung Melayu. Hal ini menunjukan bahwa tidak seluruh Ketua RT ataupun Ketua RW di wilayah Kelurahan Kampung Melayu menjadi tim Pelaksana program PPMK. Untuk mencapai sinkronisasi kerja di dalam pelaksanaan program PPMK perlu melakukan koordinasi dengan seluruh pemimpin wilayah,


seperti Ketua RT, Ketua RW dan Lurah. Pelaksanaan program PPMK baik kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial di Kelurahan Kampung Melayu masih terdapat hambatan di dalam kerjasama dengan pimpinan wilayah,seperti Ketua RT dan Ketua RW. Kerjasama antara pihak pelaksana program, seperti KPPM dan LMK dengan ketua RT atau RW berdasarkan hasil wawancara dengan Kholili menunjukkan kerjasama belum berjalan baik. Hal ini disebabkan pemimpin wilayah tidak memberikan dukungan terhadap program PPMK. Pemimpin yang tidak mendukung kegiatan program memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program. Pemimpin wilayah seperti Ketua RT dan RW memiliki peran untuk meningkatkan

partisipasi

masyarakat

karena

pemimpin

wilayah

dapat

menggunakan power yang dimiliki untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. 5) Pengawasan Pengawasan berfungsi untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dan memperbaiki

kesalahan-kesalahan.

Pada

program

PPMK

di

Kelurahan

pengawasan bersifat top-down dan bottom up. Pengawasan top-down adalah pengawasan atau monitoring

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Pengawasan bottom-up adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). a) Monitoring dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada monitoring program PPMK dilakukan oleh pihak BPMPKB DKI Jakarta. Aspek yang dimonitoring oleh pihak BPMPKB DKI Jakarta adalah pelaksanaan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan segi administrasi berupa laporan-laporan terkait program PPMK. Idealnya kegiatan monitoring dilakukan secara berkala atau rutin, namun kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak BPMPKB DKI Jakarta terhadap pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu tidak dilakukan secara rutin. Monitoring yang dilakukan bersifat inspeksi mendadak.“biasanya sidak langsung. Ada juga sidak administrasinya,jadi dia ada sidak fisik dan sidak admnistrasi. Kalau untuk fisik


mendadak tiba-tiba nongol gitu ke wilayah (Wawancara dengan Hartono sebagai Ketua TPKK pada 19 November 2014). Bentuk monitoring yang dilakukan oleh pihak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil wawancara dengan Hartono, monitoring yang dilakukan hanya secara administrasi laporan-laporan kegiatan. Laporan-laporan tersebut berupa hasil pelaksanaan program PPMK. Pada hakikatnya monitoring dilakukan tidak hanya pada satu aspek pelaksanaan/implementasinya saja. Pada sebuah program pemberdayaan masyarakat yang menekankan aspek partisipasi masyarakat dari tahap perencanaan kegiatan perlu juga untuk dimonitoring. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kania sebagai akademisi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, “yang penting juga dilakukan adalah adanya monitoring dan evaluasi program dimana hal ini dilakukan tidak hanya memonitor dan mengevaluasi hasil implementasi saja tetapi monitoring dan evaluasi juga dilakukan mulai dari tahap awal persiapan”(Hasil wawancara dengan Kania sebagai akademisi pada 10 Januari 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Hartono juga diperoleh informasi bahwa monitoring yang dilakukan oleh BPMPKB DKI Jakarta tidak dilakukan secara terjadwal atau rutin. Alasan monitoring tidak dilakukan secara rutin menurut Sri Lestari selaku staf Bidang Partisipasi Masyarakat BPMPKB DKI Jakarta adalah terbatasnya jumlah kelurahan yang harus dimonitoring. Jumlah kelurahan yang harus dimonitoring sejumlah 20 kelurahan per tahun dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta. Hal ini menunjukan bahwa suatu kelurahan tidak mendapatkan monitoring setiap tahunnya, selain itu terbatasnya waktu yang dimiliki pihak BPMPKB untuk melakukan monitoring terhadap program PPMK juga memengaruhi monitoring yang dilakukan. Monitoring yang dilakukan oleh BPMPKB DKI Jakarta terhadap pelaksanaan program PPMK yang tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal memengaruhi belum optimalnya hasil program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu. 2) Pengawasan oleh Masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)


Pada pelaksanaan suatu program ataukebijakan aspek penting yang perlu diperhatikan adalah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat berbentuk kritik atau saran terkait program yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan. Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dapat melalui suatu sarana pengaduan masyarakat. Sarana pengaduan masyarakat memiliki fungsi untuk menampung aspirasi mereka dalam bentuk kritik ataupun saran terkait program. Kritik dan saran dari masyarakat merupakan bentuk pengawasan oleh masyarakat terhadap program. Hasil dari pengaduan masyarakat digunakan untuk menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program selanjutnya. Pada pelaksanaan program PPMK, ketersediaan sarana pengaduan masyarakat telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bina Fisik dan Bina Sosial Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat terkait program PPMK disebut Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). UPM merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PPMK. Masyarakat dapat melaporkan dan memberikan saran atau kritik terhadap jalannya program PPMK ke UPM. Alur mekanisme pengawasan masyarakat melalui UPM adalah pihak UPM menerima laporan atau pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan Bina

Fisik

Lingkungan

dan

Bina

Sosial

PPMK.

Selanjutnya,

UPM

menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atau pengaduan masyarakat dengan cara melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat. Hasil pengawasan UPM tersebut disampaikan secara tertulis. Setelah

itu, pihak UPM akan melakukan koordinasi dan fasilitasi

penyelesaian permasalahan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di tingkat RW dan Kelurahan dengan LMK dan Lurah. UPM yang ada di Kelurahan Kampung Melayu belum menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Belum optimalnya hasil kinerja dari UPM di Kelurahan Kampung Melayu terlihat pada belum pernah ada bentuk laporan tertulis yang berisi pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan program PPMK.


Laporan tertulis mengenai pengaduan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi program untuk memperbaiki pelaksanaan program selanjutnya. Tidak adanya laporan tertulis mengenai pengaduan masyarakat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program PPMK. Permasalahan lain terkait UPM di Kelurahan Kampung Melayu adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai keberadaan UPM sebagai sarana pengaduan masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PPMK. Ketidaktahuan masyarakat mengenai UPM disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai fungsi UPM sebagai sarana untuk menampung pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program PPMK. Informasi yang minim mengenai UPM sebagai

sarana

pengaduan

masyarakat

memengaruhi

tingkat

partisipasi

masyarakat untuk terlibat di dalam program PPMK dalam bentuk pengawasan dan menyampaikan aspirasi baik kritik atau saran terkait program PPMK. 6) Pendamping Program PPMK Pendamping di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting. Peran pendamping di dalam program pemberdayaan sebagai fasilitator untuk dapat membantu pelaksana program mencapai tujuan untuk memberdayakan masyarakat serta menjadi motivator untuk memotivasi masyarakat agar lebih berpartisipasi di dalam program pemberdayaan. Pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu saat ini tidak terdapat pendamping program yang bertugas melakukan pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Kania Saraswari sebagai akademisi di bidang pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa peran pendamping di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat tergantung pada kondisi masyarakat dan kebutuhan akan pendamping.

Bagi

pelaksana program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu, kehadiran pendamping merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Pak Gustiar selaku Ketua KPPM RW 07 , yang mengatakan seperti berikut, “Kalau bisa ya mba, ya sebenarnya kita butuh pendamping ya kan kita juga butuh buat bantu gimana ngelola ini,ini kan kalau ada pendamping


mereka tahu apa yang kita kerjain dan ngebantu juga buat kita gimana ngelola, ngelaksanain ini..inii..ini dengan dana yang hanya segini.”(wawancara dengan Gustiar sebagai Ketua KPPM pada 28 November 2014). Keberadaan pendamping pelaksana di dalam program PPMK untuk membantu tim pelaksana memberikan petunjuk dan saran dalam melaksanakan kegiatan program Belum tersedianya pendamping program PPMK saat ini di Kelurahan Kampung Melayu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program PPMK. Pendamping program PPMK dibutuhkan untuk membantu para pelaksana progam dalam upaya menciptakan masyarakat yang berdaya. Adanya pendamping dapat memotivasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam upaya mencapai kemandirian masyarakat. 7) Faktor Lingkungan Fisik Wilayah, Sosial, dan Ekonomi. Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan program. Kondisi lingkungan dapat menjadi sebuah hambatan atau pendukung berjalannya program. Kondisi lingkungan ini dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, dan alam. Faktor lingkungan wilayah yang rawan banjir, kondisi sosial masyarakat yang apatis dan kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu merupakan faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam program PPMK, baik kegiatan Bina Fisik Lingkungan maupun Bina Sosial PPMK Kondisi lingkungan fisik wilayah Kelurahan Kampung Melayu yang sebagian merupakan wilayah rawan banjir memberikan pengaruh pada hasil program PPMK, terutama hasil kegiatan Bina Fisik Lingkungan. Kegiatan Bina Fisik Lingkungan seperti sarana prasarana umum seperti jalan setapak, goronggorong yang telah dilakukan pembangunan atau perbaikan kembali rusak setiap banjir melanda. Selain kondisi wilayah Kampung Melayu yang merupakan wilayah rawan banjir. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program PPPMK di Kelurahan Kampung Melayu. Karakteristik masyarakat dari segi sosial dapat menjadi unsur yang memengaruhi

keberhasilan

sebuah

program

pemberdayaan

masyarakat.

Karakteristik masyarakat Kelurahan Kampung Melayu yang cenderung memiliki


sifat apatis terkait program PPMK. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Gustiar, ” ya kalau partisipasi ya ada juga yang apatis dalam arti ya biasanya sih warga yang apatis itu yang yang sibuk,, tapi kita kan di Jakarta kebanyakan orangnya apatis, ya mereka juga punya urusan-urusan masing-masing. Ya kalau mba ke wilayah kita nanya tahu PPMK ya gitu hanya sebatas tahu, ya mereka apatis, kalau dibilang tahu ya cuma sebatas tahu (wawancara dengan Gustiar sebagai ketua KPPM pada 27 November 2014). Hasil wawancara dengan Gustiar menunjukan bahwa masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu hanya sebatas mengetahui tentang program PPMK tanpa terlibat langsung di dalamnya. Karakteristik sosial masyarakat memberikan pengaruh terhadap partisipasi di dalam sebuah program pemberdayaan, khususnya PPMK juga dikemukakan oleh Kania, “permasalahan proses pemberdayaan terletak dari ketidak inginan dan ketidak/kekurang siapan masyarakat dalam menjalani proses pemberdayaan”(Hasil wawancara dengan Kania sebagai akademisi pada 10 Januari 2015). Hasil wawancara dengan Kania menunjukan bahwa keinginan masyarakat itu mempengaruhi dari partisipasi masyarakat di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat. Sikap apatis masyarakat dapat dipengaruhi oleh aspek ekonomi masyarakat. Masyarakat Kelurahan Kampung Melayu merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor informal. D. KESIMPULAN Pada penelitian ini diperoleh simpulan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi. Saran yang dapat diberikan, yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai PPMK dari pihak pelaksana dan Ketua RT, Ketua RW bahkan Lurah; Media sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, tetapi juga melalui media papan pengumuman; Alokasi dana hibah yang diberikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk program PPMK dapat dialokasi kepada terlebih dahulu kepada wilayah RW yang menjadi skala prioritas; Melakukan pelatihan dan sosialisasi internal di dalam struktur pelaksana program mengenai arah tujuan program PPMK, tugas dan fungsi masing-masing pelaksana program; Penyediaan pendamping program PPMK tidak hanya


mengharapkan dari pihak Pemerintah DKI Jakarta, pihak LMK dan masyarakat Kelurahan Kampung Melayu dapat berinisiatif untuk mengajak kerjasama LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. DAFTAR REFERENSI Anonymous, (2014). BPS DKI Jakarta Tetapkan 10 Kelurahan Rawan Sosial diakses melalui http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/169164bps-dki-jakarta-tetapkan-10-kelurahan-rawan-sosial.html [ 20 September 2014 ] Agustino, Leo, (2008), Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta Anwas, Oos, (2013), Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung; Alfabeta BPS Provinsi DKI Jakarta, (2014), Berita Resmi Statistik: Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta September 2013, Jakarta: Badan Pusat Statistik Irawan, Prasetya, (2007), Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Neuman, W. Lawrene, (2003), Social Research Methods:Qualitative and Quantitative. U.S.A: Pearson Education Inc Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Sakethi,Mirah, (2010), PPMK : Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta: PT. Mirah Saketi Soetomo, (2009), Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Sumodiningrat, Gunawan, (2007), Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia. Jakarta; Kompas UNDP.

(2008). Millenium Development Goals(MDGs) diakses melalui http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak %20Out%20for%20MDGs%20-%20ID.pdf


Aulia Rizky W, Afiati Indri W

Recommend Documents