RINGKASAN EKSEKUTIF Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ditetapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur kementerian/ lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini dipertegas di dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang pada Pasal 66 ditetapkan bahwa “Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan
dalam
negeri
untuk
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan negara”. Dalam rangka “menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri”, Kementerian Dalam Negeri memiliki cakupan tugas dan fungsi yang sangat luas, yakni pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi pengelolaan pembangunan daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi penataan kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. Luasnya cakupan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri tersebut, memerlukan susunan organisasi dan tata kerja yang tepat, dan didukung dengan jumlah dan kompetensi aparatur yang memadai, agar tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Dalam Negeri senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Namun, harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini didasarkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Beberapa Permasalahan di Bidang Peraturan Perundang-undangan: a. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang memerlukan penataan ulang, karena sudah tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; b. Belum
dikaji
seluruh
peraturan
perundang-undangan
yang
diterbitkan
oleh
Kementerian Dalam Negeri yang menghambat efektivitas pelaksanaan reformasi
v
birokrasi, agar dapat ditetapkan langkah deregulasi dan/atau reregulasi sesuai kebutuhan regulasi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah; c. Belum disusun seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan
pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, seperti regulasi di bidang manajemen kepegawaian. 2. Beberapa Permasalahan di Bidang Organisasi: a. Belum dilakukan diagnosis secara komprehensif terhadap tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, sehingga masih terdapat tumpang tindih tugas antar unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (contoh: tumpang tindih tugas antara Ditjen Pemerintahan Umum dengan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan); b. Belum dilaksanakan Analisis Beban Kerja secara komprehensif terhadap tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar dalam menetapkan jumlah dan kompetensi aparatur yang dibutuhkan pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; c. Belum dilaksanakan upaya penguatan unit kerja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya unit kerja yang membidangi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan publik. 3. Beberapa Permasalahan di Bidang Tatalaksana: a. Belum dilaksanakan analisis secara komprehensif terhadap pola tatalaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. Belum terpolanya sistem ketatalaksanaan (business process), karena belum semua proses penyelenggaraan tugas ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah; c. Belum seluruh manajemen pelayanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan teknologi informasi berbasis elektronik, baik melalui e-government maupun e-office. 4. Beberapa Permasalahan di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur: a. Belum ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur Kementerian Dalam Negeri; b. Belum disusun secara komprehensif Profil Kompetensi Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; c. Masih relatif rendah disiplin kerja sebagian aparatur, yang mencerminkan belum berubahnya pola pikir dan budaya kerja aparatur Kementerian Dalam Negeri; d. Belum disusun secara komprehensif sistem pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis kompetensi; vi
e. Belum terwujud perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam menerima berbagai perubahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. 5. Beberapa Permasalahan di Bidang Pengawasan: a. Masih
terdapat
penyalahgunaan
wewenang
pengelolaan
keuangan
negara
sebagaimana tercermin pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI); b. Belum optimal tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara, meskipun hasil audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); c. Belum efektif peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mendorong peningkatan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 6. Beberapa Permasalahan di Bidang Akuntabilitas Kinerja: a. Belum disusun Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. Belum disusun secara komprehensif Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga unit kerja terendah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; c. Masih diperlukan peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada unit kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri, meskipun LAKIP Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2010 telah mendapat kualifikasi ”B”. 7. Beberapa Permasalahan di Bidang Pelayanan Publik: a. Belum seluruh prosedur pelayanan disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan/fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. Masih terbatasnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik oleh Kementerian Dalam Negeri; c. Belum dilaksanakannya evaluasi kepuasan masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Kementerian Dalam Negeri. Permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi melalui langkah-langkah penataan dan pembenahan birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan akan terwujud profil birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, dalam rangka penataan dan pembenahan birokrasi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan “tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih di lingkungan Kementerian Dalam Negeri”, maka Kementerian Dalam Negeri melaksanakan reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada:
vii
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014. Berpedoman pada kedua ketentuan tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menyusun 2 (dua) dokumen kebijakan reformasi birokrasi, yakni: (1) Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; dan (2) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Kedua dokumen kebijakan reformasi birokrasi tersebut diajukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional) sebagai wujud kesiapan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi, serta menjadi dasar bagi Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melakukan penelaahan dan penilaian terhadap substansi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah: (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang ditunjukkan oleh peningkatan kepuasan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Kementerian Dalam Negeri, melalui proses pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, produktif, dan berkinerja tinggi; dan (2) Terwujudnya perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja
(culture-set) aparatur Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas fasilitasi kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah: (1) Terwujudnya produk peraturan perundangan-undangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (2) Terwujudnya organisasi Kementerian Dalam Negeri yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), melalui penataan kembali struktur organisasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, serta meningkatnya peran unit kerja yang membidangi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, kediklatan, dan pelayanan publik dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; (3) Terwujudnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terukur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui penataan ketatalaksanaan (business process) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance); (4) Terwujudnya sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang viii
lebih efektif di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui pengembangan instrumeninstrumen kebijakan kepegawaian yang mendukung terlaksananya pola rekruitmen pegawai yang lebih transparan, penyediaan database kepegawaian yang lebih akurat, peningkatan disiplin dan etos kerja pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai yang berbasis kompetensi, mutasi dan promosi pegawai yang lebih sesuai dengan kompetensi dan integritas pegawai, serta
peningkatan
kinerja
pegawai
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya;
(5) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, melalui upaya penguatan pengawasan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; (6) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan kinerja organisasi, melalui penetapan Sistem Manajemen Kinerja sebagai dasar dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama/IKU (Key
Performance Indicators/KPI’s) mulai dari eselon tertinggi hingga eselon terrendah, dan peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementerian Dalam Negeri dan (7) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui penataan sistem dan instrumen manajemen pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka perlu ditetapkan “Kriteria Keberhasilan” untuk masingmasing program dan kegiatan reformasi birokrasi.
Dalam hal ini, Program dan Kegiatan,
serta Kriteria Keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut: 1. Program Percepatan (Quick Win), dengan kegiatan: a. Fasilitasi Pelayanan Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/ e-Procurement
di
Lingkungan
Kementerian
Dalam
Negeri,
dengan
kriteria
keberhasilan: Keluaran/Outputs: (1) Terlaksananya program e-procurement; (2) Terlaksananya tugas unit kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hasil/Outcomes:
Terwujudnya
transparansi
dan
akuntabilitas
pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kemendagri. b. Prosedur
Administrasi
Perjalanan
Dinas
Luar
Negeri
Bagi
Pejabat/Pegawai
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: (1) Terlaksananya pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kemendagri secara cepat, tepat, dan sederhana. Hasil/Outcomes: Meningkatnya kepuasan para pemanfaat layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kemendagri.
ix
c. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tromol Pos 888, kriteria kebehersilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dari aparatur Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam menerima hasil penanganan pengaduan masyarakat. d. Percepatan Pelayanan Surat Pemberitahuan Penelitian, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya pelayanan surat pemberian ijin penelitian secara cepat, tepat, dan sederhana dari aparatur Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya kepuasan para peneliti dalam menerima hasil layanan surat pemberian ijin penelitian dari aparatur Kemendagri. e. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Ditetapkannya secara cepat dan tepat Kepmendagri tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi. Hasil/Outcomes: Meningkatnya kepuasan Pemerintah Daerah Provinsi atas layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi. f.
Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Ditetapkannya secara cepat dan tepat Kepmendagri tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi. Hasil/Outcomes: Meningkatnya kepuasan Pemerintah Daerah Provinsi atas layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi.
g. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Provinsi, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Ditetapkannya secara cepat dan tepat Kepmendagri tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi. Hasil/Outcomes: Meningkatnya kepuasan Pemerintah Daerah Provinsi atas layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan x
APBD
Provinsi
dan
Rancangan
Peraturan
Gubernur
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi. h. Proses Penyelesaian Keputusan Pengangkatan/Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya percepatan proses penyelesaian Keputusan Pengangkatan/Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil/Outcomes: Terlaksananya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu. i.
Fasilitasi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs:
(1)
Terlaksananya
fasilitasi
pengembangan
e-KTP
di
kabupaten/kota; dan (2) Terlaksananya pelayanan KTP secara elektronik bagi setiap penduduk wajib KTP. Hasil/Outcomes: Diperolehnya KTP berbasis NIK secara Nasional oleh
seluruh
penduduk wajib KTP. 2. Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan: a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs:
Terbentuknya
Tim
Reformasi
Birokrasi
di
Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri. Hasil/Outcomes: Terbangunnya kesamaan persepsi, komimen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan rencana implementasi, serta Strategi komunikasi di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Rencana Implementasi, serta Strategi Komunikasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terbangunnya kesamaan persepsi, komitem, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. c. Sosialisasi dan Internalisasi kebijakan Reformasi Birokrasi Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs:
Terselenggaranya
sosialisasi
dan
internalisasi
kebijakan
Reformasi Birokrasi Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terbangunnya kesamaan persepsi, komitem, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri.
xi
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan: a. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: (1) Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kemendagri; (2) Tersedianya peta peraturan perundangundangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di lingkungan Kemendagri; dan (3) Terlaksananya deregulasi dan regulasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien. 4. Program Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan kegiatan: a. Restrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. b. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. c. Penguatan unit kerja yang menangani kepegawaian di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi kepegawaian, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. d. Penguatan unit kerja yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi pendidikan dan pelatihan, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. xii
Hasil/Outcomes: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. e. Penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terlaksananya penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik, agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanan tugas dan fungsi Kemendagri, dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. 5. Program Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan: a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya dokumen SOP yang sudah disahkan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemendagri. b. Pengembangan e-government dan e-office di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs:
Tersediannya e-government
dan e-office di lingkungan
Kemendagri Hasil/Outcomes: Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemendagri. 6. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kegiatan: a. Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terbangunnya sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Hasil/Outcomes: Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarier yang memiliki tingkat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan oleh jabatan di lingkungan Kemendagri. b. Analisis Jabatan di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya uraian jabatan di lingkungan Kemendagri Hasil/Outcomes: Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kemendagri
xiii
c. Evaluasi Jabatan di lingkungan Kemendagri. dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya peringkat jabatan di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kemendagri d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs:
Tersedianya
dokumen
Standar
Kompetensi
Jabatan
di
lingkungan Kemendagri Hasil/Outcomes: Terwujudnya Standar Kompetensi untuk masing-masing jabatan dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat tentang Profil Kompetensi Individu Pegawai di lingkungan Kemendagri. e. Pelaksanaan asesmen individu pegawai berdasarkan kompetensi, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya peta ”Profil Kompetensi Individu Pegawai” di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terwujudnya Standar Kompetensi untuk masing-masing jabatan dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat tentang Profil Kompetensi Individu Pegawai di lingkungan Kemendagri. f.
Penerapan sistem penilaian kinerja pegawai lingkup Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya indikator kinerja individu pegawai yang terukur di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemendagri.
g. Pengembangan database pegawai lingkup Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemendagri. h. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terbangunnnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi yang dapat mengurangi kesenjangan antara Profil Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kemendagri.
xiv
7. Program Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan: a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: : (1) Tercapainya tujuan organisasi Kemendagri secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan; dan (2) Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya. b. Peningkatan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian
intern,
quality
assurance
dan
konsultasi
atas
pelayanan
kepemerintahan di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: (1) Tercapainya tujuan organisasi Kemendagri secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan; dan (2) Berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya. 8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dengan kegiatan: a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terjadinya peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendagri. Hasil/Outcomes: Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Kemendagri yang efektif. b. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi Kemendagri yang terukur. Hasil/Outcomes: Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Kemendagri yang efektif. c. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap unit kerja di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersusunnya IKU pada Kemendagri Hasil/Outcomes: Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja Kemendagri yang efektif. 9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan: a. Penerapan
Standar
Pelayanan
di
lingkungan
Kemendagri,
dengan
kriteria
keberhasilan: Keluaran/Outputs: Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau di lingkungan Kemendagri.
xv
b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs:
Terjadinya
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau di lingkungan Kemendagri. 10. Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dengan kegiatan: a. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Diperoleh dan dimanfatkannya data dan informasi mengenai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri. b. Evaluasi dan Pelaporan Tahunan Mengenai Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Diperoleh dan dimanfatkannya data dan informasi mengenai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri. c. Evaluasi dan Pelaporan Lima Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri, dengan kriteria keberhasilan: Keluaran/Outputs: Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Lima Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hasil/Outcomes: Diperoleh dan dimanfatkannya data dan informasi mengenai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri. Program
dan
kegiatan
reformasi
birokrasi
di
lingkungan
Kemendagri
akan
dilaksanakan pada Tahun 2010-2014. Rencana waktu pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kemendagri tersebut diatur secara bertahap sebagai berikut: Tahun Pertama (Tahun 2010): Membangun landasan yang kuat untuk menjamin efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dengan langkah-langkah yang dilakukan: a. Sosialisasi dan internalisasi kebijakan nasional reformasi birokrasi kepada seluruh aparatur Kementerian Dalam Negeri; b. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; c. Menyusun dokumen kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, yang meliputi: (1) Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; dan (2) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014; xvi
d. Melaksanakan kegiatan inisiasi reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, dengan berpedoman pada arahan kebijakan nasional reformasi birokrasi. Tahun Kedua (Tahun 2011): Memperkuat komitmen aparatur untuk melaksanakan secara bertahap kegiatan reformasi birokrasi,
mempublikasi kebijakan
reformasi birokrasi kepada
masyarakat,
serta
menyiapkan pedoman operasional pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan langkah-langkah yang dilakukan: a. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mengenai kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri kepada apratur dan publikasi kepada masyarakat; b. Menyusun dokumen-dokumen operasional, antara lain: (1) Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; (2) Strategi dan Rencana Aksi Perubahan dalam proses Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri; (3) Pedoman Sistem Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Dalam Negeri; dan dokumen terkait lainnya; c. Melaksanakan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri; d. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011. Tahun Ketiga (Tahun 2012): Melanjutkan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, termasuk mereview kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan, dengan langkah-langkah yang dilakukan: a. Melanjutkan penyusunan dokumen operasional reformasi birokrasi yang belum diselesaikan tahun 2011; b. Melaksanakan secara bertahap terhadap program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; c. Review perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011; d. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012. Tahun Keempat (Tahun 2013): Melanjutkan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, termasuk mereview kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan, dengan langkah-langkah yang dilakukan: a. Melaksanakan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. b. Review perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012;
xvii
c. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013. Tahun Kelima (Tahun 2014): Memantapkan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, termasuk mereview kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan, dengan langkah-langkah yang dilakukan: a. Review perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2013; b. Pelaksanaan secara bertahap program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. c. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013. d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014. e. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014; f.
Penyiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 20152019, termasuk penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dibutuhkan dukungan
anggaran yang
memadai, yakni: (1) Anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sekitar Rp.15 miliar pertahun; (2) Anggaran untuk pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Dalam Negeri sekitar Rp.350 miliar pertahun; (3) Untuk mendukung pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Dalam Negeri, maka dilakukan penghematan/efisiensi anggaran sebagaimana exercise Tahun 2011 sebesar Rp.165 miliar, sehingga pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Dalam Negeri dapat didukung dari anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri,
merupakan
tanggungjawab
seluruh
pegawai,
yang
difasilitasi
oleh
Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Jakarta, 29 Desember 2011 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
xviii
