BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Bentuk dan cara kerjasama antara Notaris dengan pihak lain (bank dan/atau perusahaan pembiayaan di Sleman Perjanjian kerjasama yang terjadi antara Notaris dengan pihak lain (Bank, dan/atau perusahaan pembiayaan) sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden umumnya diawali dengan pengajuan permohonan kerjasama/rekanan oleh Notaris kepada Bank dan/atau perusahaan pembiayaan. Surat permohonan kerjasama/rekanan tersebut merupakan inisiatif Notaris jika hendak melakukan kerjasama/rekanan, pihak rekanan mensyaratkan Notaris untuk melampirkan beberapa dokumen antara lain Curiculum Vitae/CV (daftar riwayat hidup) Notaris, beberapa Salinan surat keputusan pengangkatan antara lain Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Notaris; Salinan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria tentang pengangkatan PPAT, salinan Nomer pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lampiran daftar harga akta untuk dijadikan pertimbangan oleh pihak rekanan agar memilih Notaris tersebut menjadi rekanannya.
147
Notaris dapat bernegoisasi mengenai tarif honorarium pembuatan akta, namun pada akhirnya keputusan akhir ada di tangan bank, bahkan dalam hal periode perjanjian kerjasama, dan klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama dibuat sepihak oleh rekanan Notaris dalam bentuk perjanjian baku dan kemudian dilakukan penandatanganan akta perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak dan dalam bentuk akta di bawahtangan yang ditanda-tangani para pihak. 2. Kerjasama Notaris dengan pihak lain (bank dan/perusahaan pembiayaan) ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan kode etik. a. perjanjian kerjasama Notaris dengan bank dan/atau perusahaan pembiayaan di Sleman tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat Subyektif yaitu Asas kebebasan berkontrak dan syarat obyektif yaitu kausa yang halal. b. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak dapat diterapkaan pada kerjasama notaris yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan notaris karena Notaris bukan merupakan subyek dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. c. Bentuk dan cara kerjasama Notaris dengan pihak lain (bank dan/atau perusahaan pembiayaan) di Sleman, mulai dari permohonan kerjasama, 148
isi/klausul perjanjian kerjasama hingga akibat yang timbul dari kerjasama tersebut terdapat hal-hal yanng melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris sebagai pejabat umum. 3. Kerjasama antara notaris dengan pihak lain yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan notaris di Sleman. Kerjasama notaris dengan pihak lain dapat menjadi memicu timbulnya persaingan tidak sehat antar rekan Notaris antara lain karena: a. Di dalam kerjasama antara Notaris dengan bank dan/atau perusahaan pembiayaan, posisi tawar bank dan/atau perusahaan pembiayaan lebih tinggi dibanding notaris, sehingga membuat Notaris pro aktif turun ke pasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya agar “dilirik” dan diterima menjadi rekanan bank dan/atau perusahaan pembiayaan tersebut, hal tersebut dapat memicu timbulnya persaingan tidak sehat antar rekan Notaris. b. Dengan adanya kerjasama tersebut Notaris memberikan pelayanan eksklusif pada bank dan/atau perusahaan pembiayaan yang menjadi rekanannya, dan sebagai timbal baliknya pihak bank dan/atau perusahaan pembiayaan hanya memakai jasa Notaris rekanan dan menolak/menutup kemungkinan menggunakan jasa notaris selain rekanannya sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehan antar rekan Notaris.
149
c. Dengan adanya kerjasama tersebut pekerjaan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pembiayaan dan legalitas bank dan/atau perusahaan pembiayaan dalam suatu wilayah, dalam hal ini wilayah kabupaten Sleman, menjadi terfokus dan menjadi “lahan tetap” satu atau beberapa oknum pejabat notaris tertentu yang menjadi rekanan bank dan/atau perusahaan pembiayaan saja, tidak dapat merata pada semua notaris yang menjabat diwilayah tersebut, hal ini dapat memicu timbulnya persaingan tidak sehat antar rekan notaris. B. SARAN 1. Kepada pembentuk undang-undang, penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini, pembentuk undang-undang dapat merumuskan dan membuat aturan yang lebih eksplisit dipertegas lagi dalam undang-undang, atau setidaknya diatur secara jelas mengenai kerjasama Notaris dengan pihak lain yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar Notaris beserta sanksinya mengingat makin maraknya terjadinya perjanjian kerjasama Notaris yang mengarah pada persaingan tidak sehat di beberapa wilayah di Indonesia 2. Mengenai bentuk dan cara kerjasama antara notaris dengan pihak lain Fenomena tentang adanya kerjasama dengan pihak pihak lain (Bank, dan/atau perusahaan pembiayaan) yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar notaris di Indonesia terutama di kota-kota besar sebenarnya bukan sekedar isapan jempol belaka, namun banyak pihak yang
150
membiarkannya sehingga menjadi kebiasaan dikalangan oknum Notarsi tertentu. 3. Perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak lain yang terjadi di lapangan sudah jelas memperlihatkan bahwa perjanjian kerjasama antara notaris dengan pihak lain terutama dengan bank dan/atau perusahaan pembiayaan sangat menjatuhkan harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum yang independen, karena tugas dari profesi notaris sudah sangat jelas yaitu melayani kepentingan semua masyarakat yang menghadap padanya baik sebagai instansi maupun individu, tanpa harus melakukan perjanjian pengikatan di awal dengan siapapun. 4. Penulis berharap kepada para Notaris yang membaca hasil penelitian ini agar mengingat kembali ideologi yang sudah semestinya Notaris miliki, kembali menjadi pejabat umum yang independen, tidak berpihak dan bekerja secara profesional. 5. Kepada klien Notaris, semoga dapat mengetahui bahwa untuk bisa menemukam Notaris yang bertanggung jawab dan kredibel tidak harus menggunakan perjanjian kerjasama dan diawali dengan pengajuan surat permohonan rekanan yang melampirkan CV serta syarat-syarat yang lainnya, karena pada dasarnya orang yang diangkat sebagai pejabat Notaris oleh negara telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang dan mempunyai hak yang sama dalam pembuatan akta-akta otentik.
151
6. Penegakan hukum bagi notaris yang melanggar harus lebih maksimal lagi, melihat kepasifan dari Majelis Pengawas memberi celah Notaris dalam melakukan pelanggaran. Ikatan Notari Indonesia (INI) juga sebaiknya harus mengadakan sosialisasi agar notaris selalu menjaga harkat dan martabat profesi mereka sebagai tindakan pencegahan dari awal notaris melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak bank. 7. Wacana nasional mengenai adanya peraturan perundang-undangan tentang pembatasan jumlah akta yang layak dibuat oleh Notaris tiap bulannya menurut penulis merupakan rencana yang sangat bagus ditengan semakin menjamurnya kerjasama yang dilakukan oleh notaris yang berdampak pada persaingan tidak sehat antar Notaris, karena Jika hal tersebut bisa direalisasikan maka pekerjaan Notaris dalam suatu wilayah bisa merata ke semua oknum notaris diwilayah tersebut sehingga mencegah Notaris melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam memperoleh klien.
152
