maporina.com
AD/ART 2011-2016 Last Updated Thursday, 13 October 2011
ANGGARAN DASAR
MASYARAKAT PERTANIAN ORGANIK INDONESIA
(MAPORINA)
PERIODE 2011 - 2016
MUKADIMAH
Didorong rasa keprihatinan yang mendalam terhadap timbulnya berbagai permasalahan pada sebagian besar lahan pertanian, yaitu terjadinya degradasi lahan akibat pemakaian pupuk anorganik dan pestisida kimia yang berlebihan, kelongsoran tanah dan banjir, serta pengurasan unsur hara tanah sebagai akibat dari eksploitasi lahan pertanian yang menggunakan input eksternal yang tinggi terutama pupuk dan pestisida kimia yang kesemuanya bermuara kepada semakin luasnya lahan-lahan kritis dan marginal di Indonesia, perlu ada upaya-upaya untuk mengatasi semua permasalahan di atas. Untuk melestarikan dan memulihkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah dan lingkungan maka sistem budidaya pertanian harus berbasis kepada proses yang dapat menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang sekaligus menghasilkan produk yang aman dan bermutu yaitu sistem pertanian organik.
Di lain pihak terdapat kecenderungan pada masyarakat dunia untuk hanya mengkonsumsi produk yang dianggap lebih aman dan menyehatkan serta ramah lingkungan. Pilihan mereka jatuh pada produk yang dihasilkan dari sistem pertanian organik yang dianggap bebas dari residu berbagai bahan kimia dan cemaran lainnya yang berbahaya. Berbagai pihak, petani, produsen pupuk, birokrat, peneliti dan pengusaha di bidang pertanian sudah lama mendambakan agar Indonesia mampu memproduksi produk pertanian organik untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam maupun luar negeri. Untuk mendapatkan produk-produk pertanian yang dapat diterima di pasar internasional tersebut, sebenarnya masing-masing pihak telah berusaha mengimplementasikan sistem pertanian organik, namun gaungnya kurang terasa karena belum adanya keterpaduan sumberdaya dan upaya dalam mencapai pertanian organik Indonesia yang diakui baik secara nasional maupun internasional.
Agar penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan, lestari berproduksi, aman lingkungan, dan produk-produk pertanian yang laku di pasar dunia lebih cepat terwujud, perlu dibentuk suatu wadah bertaraf nasional yaitu Masyarakat Pertanian Organik Indonesia yang menyatukan visi, misi, dan gerak langkah petani, birokrat, peneliti dan pengusaha untuk membangun pertanian nasionall yang lebih adil dan manusiawi demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Pasal 1
Organisasi ini diberi nama Masyarakat Pertanian Organik Indonesia dengan singkatan MAPORINA.
Pasal 2
Organisasi ini didirikan di Malang pada tanggal 01 Februari 2000 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Pasal 3
Organisasi ini berkantor pusat di Ibukota Republik Indonesia dengan cabang di seluruh wilayah Indonesia.
BAB II
ORGANISASI
Pasal 4
Organisasi ini merupakan wadah untuk menghimpun potensi berbagai pihak yang terkait dengan Pertanian Organik yang meliputi birokrat, akademisi, petani, pengusaha dan masyarakat luas pemerhati masalah pertanian atau yang terkait untuk mensukseskan program pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya memasyarakatkan pertanian organik.
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Pasal 5
MAPORINA adalah organisasi profesi yang berperan sebagai sarana komunikasi, kerjasama, dan menghimpun pemikiran untuk pengembangan dan kemajuan pertanian organik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya organisasi ini berorientasi kepada kepentingan bersama antar anggota serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan secara kesinambungan untuk mengembangkan pembangunan pertanian dan memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanian melalui pengembangan Sistem Pertanian Organik.
Pasal 6
Organisasi MAPORINA terdiri dari :
1.
MAPORINA Pusat
2.
MAPORINA Propinsi
3.
MAPORINA Kota / Kabupaten
4.
MAPORINA Kecamatan
5.
MAPORINA Desa
BAB III
DASAR DAN AZAS
Pasal 7
MAPORINA berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 8
MAPORINA dalam menjalankan kegiatannya berazaskan kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat. http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 9
Visi organisasi ini adalah menjadi wadah pengembangan masyarakat pertanian Indonesia yang dapat mensejahterakan rakyat, melestarikan lahan dan lingkungan melalui Sistem Pertanian Organik.
Pasal 10
Organisasi ini mempunyai misi :
•1. Menghimpun potensi berbagai pihak yang terkait dengan pertanian pembangunan pertanian.
organik, untuk mensukseskan program
•2. Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pertanian organik.
•3. Mendukung pemerintah dalam menyelamatkan lahan dan mensukseskan rangka mensejahterakan masyarakat melalui sistem pertanian organik.
diantara berbagai pihak yang terkait
pembangunan pertanian dalam
BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 11
1.
Pengurus Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Tingkat Pusat terdiri
http://maporina.com
Powered by Joomla!
dari: Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
•a.
Seorang Ketua Umum
•b.
Ketua - Ketua Bidang
•c.
Seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa sekretaris
•d.
Seorang Bendahara umum dan beberapa bendahara
•e.
Ketua - Ketua Seksi
2.
Ketua Umum MAPORINA dipilih oleh Pengurus Pusat dan disahkan melalui Kongres.
3. Masa jabatan Ketua Umum MAPORINA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
4.
Ketua Umum MAPORINA bertanggung jawab kepada Rapat Anggota (Konggres).
5.
Pengurus MAPORINA dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum untuk masa kerja 5 (lima) tahun.
6. Pengurus dalam menjalankan tugasnya baik ke dalam maupun ke luar berkewajiban menetapkan langkah-langkah kegiatan yang tidak merugikan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
Pasal 12
1.
Menteri Pertanian karena jabatannya menjadi Ketua Dewan Pembina MAPORINA Pusat.
2.
Menteri - menteri yang lain karena jabatannya dapat menjadi Anggota Dewan Pembina MAPORINA Pusat.
3. Tokoh Nasional pemerhati pertanian organik dapat menjadi Ketua atau Anggota Dewan Penasehat MAPORINA Pusat.
Pasal 13
1.
Pengurus Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Tingkat Propinsi terdiri
•a.
Seorang Ketua
•b.
Ketua - Ketua Bidang
•c.
Sekretaris dan beberapa sekretaris
•d.
Bendahara dan beberapa bendahara
http://maporina.com
Powered by Joomla!
dari:
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
•e.
2.
Ketua - Ketua Seksi
Ketua MAPORINA Propinsi dipilih oleh Pengurus Propinsi dengan
persetujuan Pengurus MAPORINA Pusat.
3. Masa jabatan Ketua MAPORINA Propinsi selama 5 (lima) tahun dan dapat jabatan.
4.
dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa
Ketua MAPORINA Propinsi bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
5. Pengurus MAPORINA Propinsi dipilih oleh Ketua MAPORINA Propinsi dan masa kerja 5 (lima) tahun.
diangkat oleh MAPORINA Pusat untuk
6. Pengurus dalam menjalankan tugasnya baik ke dalam maupun ke luar berkewajiban menetapkan langkah-langkah kegiatan yang tidak merugikan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua MAPORINA Propinsi.
Pasal 14
1.
Gubernur karena jabatannya menjadi Ketua Dewan Pembina MAPORINA Propinsi.
2. Tokoh Daerah pemerhati pertanian organik dapat menjadi Ketua atau Anggota Dewan Penasehat MAPORINA Propinsi.
Pasal 15
1.
Pengurus Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Tingkat Kota /
•a.
Seorang Ketua
•b.
Ketua - Ketua Bidang
•c.
Sekretaris dan beberapa sekretaris
•d.
Bendahara dan beberapa bendahara
•e.
Ketua - Ketua Seksi
2. Ketua MAPORINA Kota / Kabupaten dipilih oleh Pengurus Kota / MAPORINA Propinsi.
3.
Kabupaten terdiri dari :
Kabupaten dengan persetujuan Pengurus
Masa jabatan Ketua MAPORINA Kota / Kabupaten selama 5 (lima) tahun
http://maporina.com
Powered by Joomla!
dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
kali masa jabatan.
4.
Ketua MAPORINA Kota / Kabupaten bertanggung jawab kepada Pengurus
MAPORINA Propinsi.
5. Pengurus MAPORINA Kota / Kabupaten dipilih oleh Ketua MAPORINA Kota / Kabupaten dan diangkat oleh Ketua MAPORINA Propinsi untuk masa kerja 5 (lima) tahun.
6. Pengurus dalam menjalankan tugasnya baik ke dalam maupun ke luar berkewajiban menetapkan langkah - langkah kegiatan yang tidak merugikan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua MAPORINA Kota / Kabupaten.
Pasal 16
1.
Walikota / Bupati karena jabatannya menjadi Ketua Dewan Pembina MAPORINA Kota / Kabupaten.
2. Tokoh Daerah pemerhati pertanian organik dapat menjadi Ketua Dewan Penasehat atau Anggota Dewan Penasehat MAPORINA Kota / Kabupaten.
Pasal 17
1.
Pengurus Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Tingkat Kecamatan terdiri dari :
•a.
Seorang Ketua
•b.
Seorang Wakil Ketua
•c.
Seorang Sekretaris
•d.
Seorang Bendahara
2. Ketua MAPORINA Kecamatan dipilih oleh Pengurus Kecamatan dengan Kabupaten.
persetujuan Pengurus MAPORINA Kota /
3. Masa jabatan Ketua MAPORINA Kecamatan selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan.
dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali
4.
Kabupaten.
Ketua MAPORINA Kecamatan bertanggung jawab kepada Pengurus Kota /
5. Pengurus MAPORINA Kecamatan dipilih oleh Ketua MAPORINA Kecamatan dan diangkat oleh Ketua MAPORINA Kota / Kabupaten untuk masa kerja 5 (lima) tahun.
6. Pengurus dalam menjalankan tugasnya baik ke dalam maupun ke luar berkewajiban menetapkan langkah - langkah kegiatan yang tidak merugikan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua MAPORINA Kecamatan. http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Pasal 18
1.
Camat karena jabatannya menjadi Ketua Pembina MAPORINA Kecamatan.
2. Tokoh Kecamatan pemerhati pertanian organik dapat menjadi Ketua atau Anggota Penasehat MAPORINA Kecamatan.
Pasal 19
1.
Pengurus Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Tingkat Desa terdiri
•a.
Seorang Ketua
•b.
Seorang Wakil Ketua
•c.
Seorang Sekretaris
•d.
Seorang Bendahara
2.
Ketua MAPORINA Desa dipilih oleh Pengurus Desa dengan persetujuan
dari :
Pengurus MAPORINA Kecamatan.
3. Masa jabatan Ketua MAPORINA Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
4.
Ketua MAPORINA Desa bertanggung jawab kepada Pengurus Kecamatan.
5. Pengurus MAPORINA Desa dipilih oleh Ketua MAPORINA Desa dan diangkat oleh Ketua MAPORINA Kecamatan untuk masa kerja 5 (lima) tahun.
6. Pengurus dalam menjalankan tugasnya baik ke dalam maupun ke luar berkewajiban menetapkan langkah - langkah kegiatan yang tidak merugikan organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua MAPORINA Desa.
Pasal 20
1.
Kepala Desa / Lurah karena jabatannya menjadi Ketua Pembina MAPORINA Desa.
2.
Tokoh Desa pemerhati pertanian organik dapat menjadi Ketua atau Anggota Penasehat MAPORINA Desa.
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21
Anggota Masyarakat Pertanian Organik Indonesia terdiri dari :
1. Anggota Biasa : Adalah yang terdaftar sebagai anggota Masyarakat Pertanian Organik Indonesia dan dapat dipilih sebagai Pengurus MAPORINA.
2.
Anggota Luar Biasa : Tokoh yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam pengembangan pertanian organik.
3. Anggota Kehormatan : Tokoh yang dianggap dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap masa depan pertanian organik dan dapat ditempatkan sebagai Penasehat.
4.
Keanggotaan berakhir pada saat yang bersangkutan menyatakan berhenti, meninggal dunia atau sebab lain.
Pasal 22
1.
Setiap anggota MAPORINA berhak :
•a.
Memberi saran - saran guna kemajuan organisasi dalam usaha pembangunan pertanian.
b.
Mendapatkan sarana dan fasilitas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi ini.
2.
Setiap anggota MAPORINA berkewajiban :
a. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
b.
Menjaga nama baik MAPORINA.
c. Membayar uang pangkal, iuran bulanan dan sumbangan - sumbangan yang besarnya ditentukan menurut hasil rapat anggota.
BAB VII
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
KEUANGAN
Pasal 23
Keuangan MAPORINA diperoleh dari :
1.
Uang Pangkal
2.
Uang Iuran.
3.
Uang sumbangan, sponsor, hibah dan lain - lain yang sah.
4. Usaha - usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat tidak mengikat.
Pasal 24
•1. jawabkan.
Semua keuangan MAPORINA disimpan dan diadministrasikan dengan baik serta dapat dipertanggung
•2. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan harus dilaporkan oleh Umum / Ketua MAPORINA dimasing - masing tingkatan.
Bendahara secara Periodik kepada Ketua
BAB VIII
USAHA - USAHA
Pasal 25
MAPORINA berusaha untuk dapat mewujudkan tercapainya tujuan organisasi dengan jalan :
1. Memelihara, mengembangkan, meningkatkan dan memperkokoh organisasi, sehingga mampu menjadi wadah untuk menggalang kerjasama, menyalurkan aspirasi serta meningkatkan manfaat bagi para anggotanya.
2. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan tentang sistim pertanian organik bagi masyarakat / petani.
3. Menyelenggarakan kajian dan pertemuan - pertemuan teknis / ilmiah yang terkait dengan pertanian organik serta menyebarluaskan hasil - hasilnya kepada masyarakat. http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
4. Menggalang kerjasama dengan pihak - pihak yang langsung atau tidak organik, baik didalam maupun di luar negeri.
langsung mempunyai kaitan dengan pertanian
5. Membangun citra organisasi sehingga MAPORINA menjadi organisasi yang mempunyai reputasi dalam bidang pertanian organik ditingkat nasional maupun internasional.
6.
Mengembangkan usaha - usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan
hukum dan tujuan organisasi.
BAB IX
RAPAT - RAPAT
Pasal 26
1.
Rapat anggota (Kongres) merupakan kekuasaan tertinggi.
2. Rapat anggota (Kongres) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 waktu berdasarkan kebutuhan.
3.
(lima) tahun dan dapat dilaksanakan sewaktu -
Rapat anggota (Kongres) dinyatakan sah apabila :
a.
Dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang diundang
(Kongres).
•b. Dalam keadaan tertentu apabila quorum tidak terpenuhi maka rapat ditunda selama 30 menit dan sesudah penundaan atas persetujuan peserta rapat dapat diteruskan tanpa memperhatikan jumlah peserta rapat yang hadir.
c.
Keputusan rapat didasarkan atas musyawarah untuk mendapatkan
http://maporina.com
Powered by Joomla!
mufakat.
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
d. Dalam keadaan memaksa keputusan rapat dianggap sah apabila jumlah anggota yang hadir.
memperoleh suara sekurang - kurangnya
Pasal 27
1.
Rapat Pengurus diadakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
2.
Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah
anggota Pengurus.
3.
Jika ayat 2 diatas tidak memenuhi lagi maka Rapat Pengurus tetap sah
dengan jumlah yang ada.
BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
Pasal 28
1. Anggaran Dasar ini dapat berubah hanya berdasarkan hasil keputusan Kongres.
2. Perubahan perkumpulan hanya dapat dilaksanakan oleh Rapat Pengurus khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
Rapat Pengurus Pusat yang disahkan melalui
dengan masukan dari anggota yang
BAB XI
PEMBUBARAN
Pasal 29
1. Keputusan Pembubaran Organisasi hanya sah jika disetujui oleh Rapat Pengurus Pusat dan Daerah dengan mufakat bulat sekurang - kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir. http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
2. Jika pembubaran telah disetujui maka semua harta kekayaan milik organisasi diserahkan kepada Badan Sosial atau badan lain yang disetujui oleh organisasi ini.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 30
1. Anggaran Dasar ini pertama kali disahkan dalam rapat anggota pada tanggal 01 Februari 2000 di Malang dan diamandemen pada Kongres Nasional II di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2005 dan disempurnakan Kongres Nasional III di Jakarta pada tanggal 28 September 2011.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan -
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya berdasarkan Rapat Pengurus Pusat dan Daerah dengan masukan dari anggota.
Ditetapkan di Malang 1 Februari 2000
Ketua Umum,
Ttd.
Dr. Ir. Syarifuddin Karama
Sekretaris Umum,
Ttd.
Dr. Ir. Ririen Prihandarini, MS
Di Adendum pada Kongres II
Jakarta, 21 Desember 2005
http://maporina.com
Powered by Joomla!
kembali pa
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal,
Ttd.
Ttd.
Drs. Zaenal Soedjais
Dr. Ir. Ririen Prihandarini, MS
Di Sempurnakan pada Kongres Nasional III
Jakarta, 28 September 2011
Ketua Umum,
Drs. H. Djoko Sidik Pramono, MM
Sekretaris Jenderal,
Dr. Ir. Ririen Prihandarini, MS
ANGGARAN RUMAH TANGGA http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
MASYARAKAT PERTANIAN ORGANIK INDONESIA
(MAPORINA)
PERIODE 2011 - 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
PENGERTIAN
1. MAPORINA adalah organisasi profesi yang berfungsi sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan masyarakat pertanian organik, atau sebaliknya dalam bidang pertanian, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Pertanian Organik adalah kumpulan orang / kelompok orang / organisasi / lembaga yang mempunyai kepedulian, profesi, bidang kegiatan / usaha / bisnis dibidang pertanian organik.
3. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang berbasis kepada proses yang dapat menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang dan sekaligus menghasilkan produk yang lebih sehat, aman dan bermutu melalui pelestarian dan pemulihan sifat fisik, kimia dan biologi tanah, dan kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 2
WILAYAH KERJA
•1. MAPORINA Pusat adalah organisasi MAPORINA yang berkedudukan di Ibukota Negara yang mempunyai wilayah kerja diseluruh wilayah Negara Indonesia dengan istilah MAPORINA Pusat.
•2. MAPORINA Propinsi adalah organisasi MAPORINA yang berkedudukan di Ibukota Propinsi yang mempunyai wilayah kerja diseluruh wilayah propinsi yang bersangkutan dan disingkat dengan istilah MAPORINA Propinsi. http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
•3. MAPORINA Kota / Kabupaten adalah organisasi MAPORINA yang berkedudukan di Ibukota Kota / Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja diseluruh wilayah Kota / Kabupaten yang bersangkutan dan disingkat dengan istilah MAPORINA Kota / Kabupaten.
•4. MAPORINA Kecamatan adalah organisasi MAPORINA yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja diseluruh wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan disingkat dengan istilah MAPORINA Kecamatan.
•5. MAPORINA Desa adalah organisasi MAPORINA yang berkedudukan di Desa yang mempunyai wilayah kerja diseluruh wilayah Desa yang bersangkutan dan disingkat dengan istilah MAPORINA Desa.
Pasal 3
Pembentukan Organisasi
1. Untuk pertama kali, pembentukan organisasi MAPORINA ditingkat Propinsi, nama kepada Pengurus MAPORINA Pusat.
Gubernur dapat mengusulkan tiga orang
2. MAPORINA Pusat, akan memberikan mandat kepada 3 (tiga) orang yang diusulkan Gubernur, sebagai formatur, dan diberikan kewenangan oleh MAPORINA Pusat untuk membentuk organisasi dan kepengurusan MAPORINA Propinsi.
3. Hasil kerja formatur dilaporkan kepada MAPORINA Pusat, dan selanjutnya akan diberikan Surat Keputusan Penetapan Ketua MAPORINA Propinsi oleh MAPORINA Pusat.
4. Untuk pertama kali, pembentukan organisasi MAPORINA ditingkat Kota / Kabupaten, Bupati / Walikota dapat mengusulkan 1 (satu) nama Calon Ketua Umum kepada Pengurus MAPORINA Propinsi.
5. MAPORINA Propinsi akan menetapkan calon yang diusulkan Bupati/Walikota sebagai Ketua Umum MAPORINA Kota/Kabupaten, dan diberikan mandat/kewenangan untuk membentuk organisasi dan kepengurusan MAPORINA Kota/Kabupaten.
6. Untuk pertama kali, pembentukan organisasi MAPORINA ditingkat Kecamatan, dilakukan pembentukan organisasi dan kepengurusannya oleh Pengurus MAPORINA Kabupaten/Kota.
7. Untuk pertama kali, pembentukan organisasi MAPORINA ditingkat Desa, dilakukan pembentukan organisasi dan kepengurusannya oleh Pengurus MAPORINA Kecamatan.
BAB II
KEANGGOTAAN
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Pasal 4
Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun dapat menjadi anggota MAPORINA setelah mendaftar dan disetujui oleh Pengurus MAPORINA setempat.
Pasal 5
Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang karena ketokohannya dan keahliannya dapat diminta oleh pengurus MAPORINA setempat untuk menjadi Anggota Luar Biasa.
Pasal 6
Anggota Kehormatan adalah seseorang yang karena jabatannya dapat diminta oleh Pengurus MAPORINA setempat untuk menjadi anggota kehormatan.
Pasal 7
Setiap anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan akan diberikan Kartu Anggota sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota MAPORINA pada setiap tingkatan.
Pasal 8
Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
usul / saran dalam rapat anggota.
Pasal 9
Anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan kehilangan keanggotannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permohonan berhenti dan sebab - sebab lain atas keputusan pengurus pusat, daerah maupun cabang.
BAB III
KEPENGURUSAN
Pasal 10
Tugas dan wewenang Pengurus MAPORINA Pusat adalah :
1. Menetapkan kebijakan umum organisasi pada tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Kongres.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan umum yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh unsur pelaksana pusat maupun daerah.
3. Melakukan pembinaan organisasi dalam bentuk, antara lain : penetapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
http://maporina.com
Powered by Joomla!
pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Pasal 11
Tugas dan wewenang Pengurus MAPORINA Propinsi dan Kota / Kabupaten :
1. Menetapkan kebijaksanaan teknis organisasi berdasarkan hasil kongres, dan kebijaksanaan organisasi 1 (satu) tingkat diatasnya.
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
2.
Mengesahkan organisasi Pengurus, dan atau Ketua satu tingkat
dibawahnya.
3.
Melaksanakan pembinaan organisasi pada unsur pelaksana
4.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh unsur pelaksana dilingkungannya.
5.
Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi.
6.
Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada organisasi 1 (satu) tingkat diatasnya.
dilingkungannya.
Pasal 12
1.
Ketua Umum / Ketua mempunyai Tugas dan Wewenang :
a.
Memimpin dan membina organisasi MAPORINA.
b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan - kebijakan organisasi anggaran rumah tangga serta keputusan - keputusan konggres.
sebagaimana digariskan dalam anggaran dasa
c.
Menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya pada Kongres
Nasional
d.
Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama MAPORINA.
2.
Para Ketua mempunyai Tugas dan Wewenang :
a.
Membantu Ketua Umum / Ketua dalam pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal in
b.
Mewakili Ketua Umum dalam mengkoordinasikan tugas yang bersifat
teknis operasional.
http://maporina.com
Powered by Joomla!
MAPORINA.
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
3.
c.
Memantau dan mengevaluasi kegiatan organisasi sesuai dengan
d.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.
bidang tugasnya masing - masing.
Sekretaris Jenderal / Sekretaris Umum mempunyai Tugas dan Wewenang :
a.
Memimpin dan membagi tugas di Sekretariat Jenderal / sekretariat
b.
Merumuskan kebijaksanaan - kebijaksanaan organisasi untuk ditetapkan oleh Ketua Umum.
c.
Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dalam rangka
d.
Melaksanakan tugas - tugas lain atas petunjuk Ketua Umum / Ketua.
e.
Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum / Ketua.
4.
Bendahara Umum / Bendahara mempunyai Tugas dan Wewenang :
mendukung kelancaran tugas - tugas organisa
a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka organisasi.
mendukung kelancaran tugas - tugas
b.
kepada Ketua Umum / Ketua.
Membuat laporan keuangan dan menyampaikannya secara periodik
c. Mengelola dan menyimpan keuangan dengan sebaik - baiknya sesuai berlaku.
d.
Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum / Ketua.
5.
Ketua Bidang mempunyai Tugas dan Wewenang :
a.
dengan ketentuan pengelolaan keuangan yan
Memimpin dan membagi tugas dilingkungan bidangnya masing - masing.
b. Menjabarkan kebijaksanaan - kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum dalam bentuk pelaksanaan program kerja masing - masing.
c.
Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum / Ketua.
6. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (sebelas) ayat (1), (2), (3), (4), (5) di jabarkan lebih lanjut dalam pedoman tata kerja MAPORINA.
BAB IV http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU, PERTANGGUNG JAWABAN, PENGESAHAN DAN SERAH TERIMA
Pasal 13
1. Jika Ketua Umum karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya digantikan oleh salah seorang Ketua, sebagai pelaksanaan tugas berdasarkan keputusan pengurus lengkap.
2. Penggantian jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakannya Kongres Nasional.
pasal ini berlaku sampai
3. Penggantian jabatan dalam lingkungan Pengurus Pusat selain dimaksud Ketua Umum.
dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh
4. Penggantian jabatan Ketua antar waktu pada Pengurus MAPORINA Propinsi, Kota / Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilaporkan secara berjenjang 1 (satu) tingkat diatasnya untuk dapat diambil keputusan penggantian Ketua antara waktu.
5. Penggantian jabatan Pengurus antar waktu pada kepengurusan Kecamatan dan Desa ditetapkan oleh Ketua.
MAPORINA tingkat Propinsi, Kota / Kabupaten,
6. Penggantian Ketua Umum Pusat, Propinsi, Kota / Kabupaten, Kecamatan dan Desa diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Ketua Umum / Ketua yang lama dan yang baru.
Pasal 14
KEUANGAN
Keuangan Pengurus MAPORINA terdiri dari :
1. Uang Pangkal bagi setiap anggota baru besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu sekaligus. ?
rupiah) yang pembayarannya dilakukan
2. Uang Iuran bagi setiap anggota ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu dilakukan sebagai berikut :
rupiah) perbulan yang pembayarannya
a.
Dibayar lunas tiap bulan atau langsung 1 (satu) tahun.
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
b. Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran ditetapkan secara berkala sesuai Rapat Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi, Pengurus Kota / Kabupaten, Pengurus Kecamatan, dan Pengurus Desa.
3.
Sumbangan dari donatur.
4.
Usaha - usaha lain yang sah.
5. Setiap semester Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban keluar dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Anggota.
masuknya uang, dan untuk setiap tahun
Pasal 14
KETENTUAN LAIN - LAIN
1.
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Pengurus
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur diputuskan dalam Sidang Pleno Pengurus.
pada tanggal 01 Februari 2000 di Malang. ?
lebih lanjut dalam bentuk peraturan yang
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Februari 2000
Ketua Umum,
Ttd.
Dr.Ir. Syarifuddin Karama
Sekretaris Umum,
Ttd.
Dr. Ir. Ririen Prihandarini, MS
Di Adendum pada Kongres II
Jakarta, 21 Desember 2005
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal,
Ttd.
Ttd.
Drs. Zaenal Soedjais
Dr. Ir. Ririen Prihandarini, MS
Di Sempurnakan pada Kongres Nasional III
Jakarta, 28 September 2011
Ketua Umum,
Drs. H. Djoko Sidik Pramono, MM
Sekretaris Jenderal,
Dr. Ir. Ririen Prihandarini, MS
Last Updated ( Wedneday, 28 September 2011 )
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
maporina.com
http://maporina.com
Powered by Joomla!
Generated: 12 January, 2017, 04:00
