Array - Kota Bogor Online

Array - Kota Bogor Online

Page 1 of 9

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kota Bogor.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Bogor.

4.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor yang dapat disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.

5.

Pengurus adalah unsur Badan Pengawas dan Direksi.

6.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.

7.

Direksi adalah Direksi PDAM.

8.

Pegawai adalah pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

9.

Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

10. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukan bagi Badan Pengawas, Direksi, pegawai, dan lain-lain. BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA LAPANGAN USAHA Bagian Pertama Nama Pasal 2 PDAM diberi nama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Bagian Kedua Kedudukan Hukum Pasal 3 (1)

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)

PDAM berkedudukan di Daerah dan dapat mempunyai cabang dan kantor perwakilan di luar Daerah.

http://www.kotabogor.go.id/peraturan.php?menu=1&submenu=-10104&lang=id&isi=... 31/08/2006


Page 2 of 9

Bagian Ketiga Lapangan Usaha Pasal 4 Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5 PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAB IV MODAL Pasal 6 (1)

Modal PDAM merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

(2)

Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

(3)

Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp 23.008.677.629,00 (dua puluh tiga milyar delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4)

Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KEPENGURUSAN Bagian Pertama Susunan Kepengurusan Pasal 7

Kepengurusan PDAM terdiri dari : a. Badan Pengawas; b. Direksi. Bagian Kedua Badan Pengawas



Page 3 of 9

Pasal 8 (1)

Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2)

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menguasai manajemen PDAM; b. menyediakan waktu yang cukup; c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Pasal 9

Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

1 (satu) orang di antaranya

Pasal 10 (1)

Masa jabatan anggota Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2)

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota, sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat. Pasal 11

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 12 (1)

Penghasilan Badan Pengawas terdiri : a. b.

(2)

uang jasa; jasa produksi.

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas dan kemampuan PDAM. Bagian Ketiga Direksi Pasal 13

(1)

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2)

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. Pasal 14

(1)

Jumlah anggota Direksi banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.

(2)

Apabila terdapat penambahan kegiatan usaha selain di bidang air minum atau telah mencapai 100.000 (seratus ribu) pelanggan, PDAM dapat menambah 1 (satu) orang anggota Direksi. Pasal 15



Page 4 of 9

(1)

Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikecualikan bagi Direksi yang menjabat selaku Direktur dan diangkat menjadi Direktur Utama.

(3)

Masa jabatan Direktur Utama yang diangkat dari Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah 1 (satu) kali masa jabatan.

(4)

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. Pasal 16

(1)

Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h.

(2)

memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM; merencanakan dan menyusun program kerja PDAM tahunan dan 5 (lima) tahunan; membina pegawai; mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; melaksanakan kegiatan teknik PDAM; mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan; menyampaikan laporan berkala kepada Walikota melalui Badan Pengawas mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Dalam mengelola PDAM, Direksi mempunyai wewenang : a. b. c. d. e.

mengangkat dan memberhentikan pegawai di lingkungan PDAM; mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota; menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 17 Struktur organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Walikota. Pasal 18 (1)

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

(2)

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan kemampuan PDAM. Pasal 19

(1)

Anggota Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Pengaturan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota. BAB VI



Page 5 of 9

KEPEGAWAIAN Pasal 20 (1)

Kedudukan hukum, gaji, pensiun, dan tunjangan serta penghasilan lain pegawai PDAM diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi.

(2)

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM menurut peraturan kepegawaian PDAM.

BAB VII ANGGARAN Pasal 21 (1)

Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.

(2)

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim

(3)

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

(4)

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari diajukannya Rancangan Anggaran, pengesahan Rancangan Anggaran harus sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(5)

Anggaran PDAM ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(6)

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

(7)

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB VIII LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Bagian Pertama Laporan Tahunan Pasal 22 (1) Setiap tahun buku Direksi mengirimkan laporan tahunan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity), serta evaluasi kinerja kepada Walikota melalui Badan Pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku. (2) Penyusunan laporan tahunan harus sesuai dengan pedoman sistem akuntansi yang berlaku.



(3)

Page 6 of 9

Hasil audit akuntan eksternal atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih Pasal 23

(1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

untuk Dana APBD Pemerintah Kota Bogor .…….......... untuk Sosial dan Pendidikan ……………………………. untuk Jasa Produksi ……………………………………… untuk Dana Pensiun dan Pesangon ……….…………… untuk Cadangan Umum …...……………………………

55% 10% 10% 20% 5%

(2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada dengan Keputusan Walikota.

ayat (1) Pasal ini ditetapkan

(3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai cakupan pelayanan PDAM mencapai 80 % (delapan puluh persen). (4) Dalam hal modal yang harus disetor sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini maka PDAM diwajibkan menyetor kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. BAB IX KERJA SAMA DAN PINJAMAN Bagian Pertama Kerja Sama Pasal 24 (1)

PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

(2)

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

(3)

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerja sama dengan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

ayat (1) Pasal ini dapat

Bagian Kedua Pinjaman Pasal 25 PDAM dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN SERTA TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI



Page 7 of 9

Bagian Pertama Pembinaan Pasal 26 Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh Walikota. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 27 Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh : a. b.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk; pengawas eksternal.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Pasal 28 (1)

Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.

(2)

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI PEMBUBARAN Pasal 29

(1)

Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2)

Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Walikota.

(3)

Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.

(4)

Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Selama belum ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PDAM yang ada sepanjang



Page 8 of 9

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 1 Maret 2004 WALIKOTA BOGOR, ttd. Diundangkan di Bogor pada tanggal 5 Maret 2004

H. R. ISWARA NATANEGARA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

H. DEDDY S. HAMDAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI D



Page 9 of 9

Disalin dari Kota Bogor Online tanggal 31 Agustus 2006 URL: http://www.kotabogor.go.id/peraturan.php?menu=1&submenu=-10104&lang=id&isi=11


Array - Kota Bogor Online

Recommend Documents