APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENILAIAN PROPORSI LUAS LAUT INDONESIA

Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penilaian Proporsi Luas Laut .........................................................(Ramdhan, M. dan Arifin, T.)

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENILAIAN PROPORSI LUAS LAUT INDONESIA (Application of Geographic Information System for Assessment of Indonesia Marine Proportion) 1

Muhammad Ramdhan1 dan Taslim Arifin2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, KKP 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, KKP Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430 E-mail : [email protected]

Diterima (received): 17 Oktober 2013;

Direvisi (revised): 10 November 2013;

Disetujui dipublikasikan (accepted): 21 November 2013

ABSTRAK Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut sebagai komponen wilayah yang utama dari negara kepulauan perlu mendapat perhatian khusus. Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis, termasuk di dalamnya penilaian proporsi laut. Penelitian ini menyajikan aplikasi pengolahan peta digital untuk menghitung luasan suatu wilayah, dengan tujuan memperoleh angka proporsi laut Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah proporsi wilayah laut terhadap luas keseluruhan NKRI adalah 76,94 %. Dari keseluruhan laut tersebut yang menjadi kewenangan pusat adalah 78,86 % dan kewenangan daerah adalah 21,14 %. Kata Kunci: SIG, luas laut, proporsi, wilayah NKRI

ABSTRACT Indonesian waters area includes the Indonesian territorial sea, archipelagic waters, and inland waters. Sea as a major component of the area of the archipelagic nation needs special attention. Geographic Information Systems (GIS) is a system (computer-based) that are used to store and manipulate geographic information, including the proportion of marine assessment. This study presented the application of digital map processing to calculate the area of a region, with the aim of obtaining the proportion of Indonesian sea figures. The result showed the proportion of sea area to the total area of the Republic of Indonesia was 76.94 %. Of the whole sea under the authority of the cental government was 78.86 % and 21.14 % was in the regional government authority. Keywords: GIS, sea area, proportion, Indonesia region

PENDAHULUAN Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan (Archipelagic State), sehingga perairan antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia (RI) dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km². Dengan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar, terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Pada Tahun 1982 Deklarasi Djuanda diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB keIII Tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Menurut Janhidros (2006) dalam Rumampuk

(2013), luas wilayah daratan Indonesia ± 2.012.402 km2 dan luas perairannya ± 5.877.879 km2. Fakta fisik inilah yang menjadikan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan diakui oleh dunia internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menjamin kedaulatan NKRI terhadap perairan pedalaman, perairan teritorial serta zona ekonomi eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati. Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai menikmati hak berdaulat untuk mengeskplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alam di landas kontinen yang berada dalam batas 200 mil zona ekonomi eksklusif. Hak-hak tersebut bersamaan dengan hak-hak yang dinikmati berdasarkan pasal 56 UNCLOS 1982 tentang zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, Gambar 1, menyajikan wilayah perairan Indonesia mencakup : (1) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil 141

Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2 Desember 2013 : 141 - 146

laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia; (2) Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai; dan (3) Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk di dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup. Luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km 2 atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km2 dan wilayah laut territorial 3,1 juta km 2. Luas wilayah perairan Indonesia tersebut telah diakui sebagai Wawasan Nusantara oleh United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS, 1982). Pada Tahun 2010 Kemendagri telah merilis bahwa luas daratan NKRI adalah 1.910.931,32 km2 atau 35% dari total seluruh wilayah NKRI. Wilayah laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam buku statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 dinyatakan bahwa Indonesia memiliki luas laut teritorial pedalaman seluas 284.210,900 km2, luas Zone Ekonomi Eksklusif seluas 2.981.211,000

km2 dan luas laut 12 Mil seluas 279.322,000 km2 yang disajikan pada Tabel 1. Namun metode penghitungan luas dari kedua sumber tersebut tidak diketahui. Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumberdaya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya. Dalam hal pemanfaatan wilayah laut, Sutisna (2006) menyatakan bahwa luas wilayah laut perlu dimasukkan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN. Kebutuhan akan informasi tentang proporsi laut Indonesia sangat dibutuhkan saat ini, sehingga laut sebagai sumberdaya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan aplikasi pengolahan peta digital untuk menghitung luasan perairan Indonesia. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai angka proporsi laut Indonesia.

Gambar 1. Peta Perairan Indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 (Dewan Kelautan Indonesia, 2008). Tabel 1. Luas wilayah Indonesia menurut kementerian terkait.

1.910.931,320

Proporsi terhadap Luas Total NKRI (%) 35,03

Luas Lautan NKRI

3.544.743,900

64,97

- Luas Laut Teritorial

284.210,900

Komponen Luas Daratan

- Luas Zone Ekonomi Eksklusif - Luas Laut 12 Mil Total Luas NKRI

142

Luas NKRI (km2)

2.981.211,000 279.322,000 5.455.675,220

100,00

Sumber Kemendagri, 2010 KKP, 2011


METODE Metode yang digunakan adalah pengolahan peta digital menggunakan software Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengekstrak informasi luasan suatu area. Adapun peta digital yang dipakai adalah data garis pantai pulau dari Bakosurtanal dan peta WPP dari P3SDLP. Deskripsi dari data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Data yang digunakan. Nama File

Ukuran

Sumber

Provinsi.shp

49,741 kB

Bakosurtanal/BIG

WPP Juni 2011.shp

35,741 kB

P3SDLP

Keterangan Sistem koordinat geografis, datum WGS-84 Sistem koordinat geografis, datum WGS-84

Gambar 2. Ilustrasi poligon dalam peta digital. Peta digital berbentuk poligon yang dilustrasikan pada Gambar 2 terdiri dari titik-titik koordinat yang disebut dengan vertex. Pada bidang datar penghitungan luas dapat dilakukan dengan mengalikan koordinat-koordinat vertex yang ada pada peta digital secara berurutan dari vertex pertama melingkar searah jarum jam hingga kembali lagi ke vertex awal. Luasan dihitung dengan menggunakan rumus pada Persamaan 1. (

|

) (

)

(

)

|...(1)

dimana : x1 = koordinat x dari vertex 1 y2 = koordinat y dari vertex ke-2, hingga ke-n Pada perkalian terakhir koordinat vertex ke-n dikalikan kembali dengan koordinat vertex pertama. (mathopenref). Software SIG yang digunakan adalah ArcGIS 9.3. Secara global penelitian ini dilaksanakan menggunakan alur kerja seperti tersaji pada Gambar 3. Data pertama berupa file peta digital provinsi seluruh Indonesia, akan dijadikan sebagai dasar penghitungan luas daratan. Data provinsi tersebut

juga digunakan untuk membuat batas area 12 mil laut dari garis pantai. Menurut UU 27 tahun 2007, laut daerah atau laut yang menjadi kewenangan provinsi adalah 12 mil dari garis pantai. Data kedua berupa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-RI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen-KP No. 01 Tahun 2009 (KKP, 2009). Peta digital WPP ini menjadi data dasar untuk menghitung luas lautan seluruh Indonesia. Seluruh data awal memiliki sistem koordinat yang sama yaitu koordinat geografis dengan lintang dan bujur, dengan format angka desimal derajat. Untuk menghitung luas, diperlukan transformasi koordinat tersebut ke dalam koordinat kartesian yang telah didatarkan. Adapun sistem koordinat yang umum dipakai dalam dunia pemetaan di Indonesia adalah Universal Transverse Mercator (UTM). UTM membagi bola bumi menjadi bidang datar selebar 6 derajat, sehingga total ada 60 zona UTM, sedangkan untuk wilayah Indonesia terletak pada zona 46 hingga zona 54. Luas dihitung dengan terlebih dahulu memproyeksikan peta digital menjadi sistem UTM zone 50, pemilihan zone 50 dikarenakan zona tersebut berada di tengah Indonesia, sehingga diharapkan distorsi jarak yang terjadi menjadi minimum. Karakteristik sistem proyeksi UTM adalah (Soedomo, 2009) : - Membagi daerah di atas muka bumi menjadi zona-zona selebar 6o meridian. - Meridian tengah zona, disebut meridian sentral. - Sistem proyeksi konform dengan faktor perbesaran standard : mo = 0,9996. - Faktor perbesaran standard, hanya terjadi pada titik potong meridian sentral dengan equator. - Pusat koordinat semula (sejati), adalah perpotongan meridian sentral dengan equator. - Pusat koordinat semu, diletakkan di barat daya, sebesar 500.000 m di barat, 10.000.000 m selatan. Penomoran zona, dengan nomor standard yang sudah tertentu. Setelah berkoordinat UTM Zona 50, software ArcGIS 9.3 dapat melakukan perhitungan luas secara otomatis dari Area Daratan Indonesia (ADI), Area Laut Daerah (ALD) dan Area Laut Indonesia Keseluruhan (ALIK). Dari data yang dihasilkan, dapat dihitung Luas Total Indonesia yang merupakan jumlah dari luas laut Indonesia keseluruhan dengan luas daratan. Juga dapat dihitung luas laut yang menjadi kewenangan pusat (laut nasional) yaitu luas laut keseluruhan dikurangi dengan luas laut daerah. Selanjutnya proporsi laut Indonesia dapat diketahui.

143


WPPjuni2011 .shp

Provinsi.shp

Buffer 12 Mil Laut

Laut Daerah (LD)

Daratan Indonesia (DI)

Laut Indonesia Keseluruhan (LIK)

Transformasi Koordinat Geografis menjadi UTM zona 50

Menghitung Luas Area (ADI, ALD, ALIK)

Luas Total Indonesia (ADI + ALIK)

Luas Daratan Indonesia

Luas Laut Daerah (ALD)

Luas Laut Nasional (ALIK - ALD)

Proporsi Laut Indonesia

Gambar 3. Diagram alir proses penghitungan proporsi laut Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN Proporsi Laut Indonesia

Proporsi Laut dalam Kerangka Pengelolaan Secara Terpadu

Peta digital yang diolah dapat ditampilkan dalam suatu layout peta pada Gambar 4, yang merupakan tampilan secara visual mengenai proporsi laut di Indonesia. Pada gambar tersebut terlihat bahwa warna abu-abu yang mewakili wilayah laut di Indonesia lebih dominan dari warna hijau yang mewakili daratan Indonesia. Adapun angka hasil penghitungan luas dari masing-masing komponen wilayah dapat dilihat pada Tabel 3. Diperoleh angka 8.647.003,475 km2 sebagai luas keseluruhan dari NKRI, dengan luas daratan sebesar 1.993.662,036 km2 atau 23,06% dari total keseluruhan wilayah NKRI. Sedangkan lautan memiliki porsi 76,94% dari total luasan NKRI atau seluas 6.653.341,439 km2. Dari seluruh lautan NKRI, ternyata luas laut daerah adalah 1.406.272,582 km2 atau 21,14% saja, sedangkan laut yang menjadi kewenangan pusat 5.247.068,857 km2 atau 78,86 %. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat harus dapat mengelola 78,86 % lautan Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Beban yang cukup berat bila hanya ditimpakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang hanya mendapat porsi APBN Tahun 2013 sebesar 1,19% dari total seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintahan NKRI. Untuk itu diperlukan berbagai usaha kerjasama disamping kenaikan anggaran.

Wilayah perairan beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya, yaitu paling jauh 12 mil-laut untuk provinsi, yang dihitung dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan 1/3 dari itu untuk kabupaten/kota. Apabila lebar wilayah laut antara dua Provinsi yang berhadapan < 24 mil-laut, maka kewenangan dibagi sama jarak, dan kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi (Pasal 18 ayat 5). Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayat laut, meliputi: (a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (b) pengaturan administratif; (c) pengaturan tata ruang; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; (e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan (f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara (pasal 18 ayat 5). Model ICZM (Integrated Coastal Zone Management) telah diadopsi sebagai paradigma

144


kunci bagi pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir (Billé, 2008). ICZM dilakukan sebagai respon terhadap kurangnya koordinasi antara stakeholder (Babin, 1999). Untuk mengimplementasikan pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu di tataran praktis (kebijakan dan program) maka perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu, termasuk di dalamnya integrasi ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten; (2) Mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu; (3) Proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu; (4) Elemen dan struktur pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu; dan (5) Penerapan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah (Darajati, 2004).

Dalam hal pengelolaan laut dan pesisir secara terpadu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP-3-K). Pengelolaan WP-3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan PulauPulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5). Pengelolaan WP-3K tersebut wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: (a) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (b) antar-Pemerintah Daerah; (c) antar sektor; (d) antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; (e) antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan (f) antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen (Pasal 6).

Tabel 3. Hasil penghitungan proporsi laut di Indonesia. Luasan NKRI Seluruh Wilayah Daratan Luas Laut Luas Laut Daerah Luas Laut Pusat Seluruh Wilayah

km2 8.647.003,475 1.993.662,036 6.653.341,439 1.406.272,582 5.247.068,857 8.647.003,475

Persentase terhadap Seluruh Wilayah NKRI (%) 100,00 23,06 76,94 16,26 60,68 100,00

Persentase Terhadap Wilayah Laut (%) 100,00 21,14 78,86

Gambar 4. Peta hasil penghitungan proporsi laut Indonesia. 145


KESIMPULAN Data Tahun 2011 menyatakan bahwa proporsi laut Indonesia adalah 64,97% dari keseluruhan total wilayah NKRI. Penelitian ini menghasilkan angka yang berbeda, proporsi wilayah laut terhadap luas keseluruhan NKRI adalah 76,94 % lebih luas 9,28 % dari data sebelumnya. Dari keseluruhan laut tersebut yang menjadi kewenangan pusat adalah 78,86% dan kewenangan daerah adalah 21,14%. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir, agar memperhatikan konsep ICZM. UCAPAN TERIMA KASIH Diucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, KKP yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakasnakan penelitian ini. Juga kepada Dewan Kelautan Indonesia yang telah memberikan dukungan data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Juga kepada Badan Informasi Geospasial yang telah memberikan akses data geospasial untuk mendukung penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA Babin, D. (1999). Patrimonial mediation and management

subsidiarity: managing pluralism for sustainable forestry and rural development. FAO-IUFRO-CIRAD.

p.277-303. Rome. Billé, R. (2008). Integrated Coastal Zone Management: Surveys and Perspectives Integrating Environment & Society. Institut Veolia Environment. 1(2). Darajati, W. (2004). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan. Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP. 22 September 2004. 7 hal. Departemen Pertahanan. (2007). Himpunan Perundang-

Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan dan

146

Pengelolaan

Pertanahan. Biro Hukum, Setjend Dephan. Jakarta. Dewan Kelautan Indonesia. (2008). Evaluasi Kebijakan

dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia.

Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 101 hal. Djunarsjah, E. (2011). Sejarah Hukum Laut. Mata Kuliah GD-4205 Aspek Teknis Hukum Laut. FITB-ITB, Bandung. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2009). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2011). Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011. Pusdatin-KKP. Jakarta Kementerian Keuangan. (2012). Data Pokok APBN 2007– 2013. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Rumampuk, R. (2013). Hak atas pengelolaan kawasan pesisir di Provinsi Sulawesi Utara. Lex et Societatis. I(5): 54-63. Soedomo, A.S. (2009). Sistem dan Transformasi Koordinat. Presentasi Modul Kuliah. FITB-ITB, Bandung. Sutisna, S. (2006). Kemungkinan Luas Laut Sebagai

Bagian dari Luas Wilayah dalam Perhitungan DAU, Workshop Nasional Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Bakosurtanal. Bogor.

The Math Open Reference Project. (2009). Dimuat pada http://www.mathopenref.com/coordpolygonarea.html [Diakses pada 5 September 2013]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (1982). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Menteri dan HAM RI. Jakarta.

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENILAIAN PROPORSI LUAS LAUT INDONESIA

Recommend Documents