Aplikasi Google Maps API untuk Pembuatan Sistem Informasi Geografis Batas Maritim Indonesia Berbasis Internet
I W. G. Krisna Arimjaya, V. Haga Mursa, I N. Nala Aswina, I M. Andi Arsana Email kontak:
[email protected]
Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Jl. Grafika No. 2 Yogyakarta, 55281 P: (0274) 902122 F: 520226 E:
[email protected], http://geodesi.ugm.ac.id
Intisari Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Indonesia sudah menetapkan batas maritim dengan beberapa negara tetangga yang dimulai sejak tahun 1969 dengan Malaysia. Meski demikian, masih ada beberapa batas maritim yang harus diselesaikan denagn negara tetangga. Penetapan batas maritim dengan Filipina, Palau dan Timor Leste, misalnya, belum dilaksanakan hingga penulisan ini dilakukan. Belum tuntasnya penyelesaian batas maritim memicu terjadinya kasus-kasus batas maritim. Kasus Blok Ambalat di awal tahun 2005, penetapan batas maritim dengan Malaysia dan Singapura yang belum tuntas, penangkapan nelayan Indonesia oleh Malaysia dan Australia serta berbagai kasus lain merupakan indikasi hal ini. Yang menarik untuk disimak adalah adanya reaksi yang sangat keras dari masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus batas maritim semacam ini. Emosi dan nasionalisme masyarakat Indonesia relatif mudah tersulut sehingga seringkali memberikan reaksi yang tidak proporsional. Selain itu, reaksi seperti ini sering sekali tanpa didasari oleh pemahaman akan hukum laut dan batas maritim internasional yang memadai. Makalah ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya pemahaman akan batas maritim Indonesia dengan pendekatan geospasial. Dalam hal ini dibangun suatu sistem informasi batas maritim Indonesia yang menampilkan dan mendeskripsikan batas maritim Indonesia dalam sistem informasi geografis berbasis internet. Sebagai sistem informasi geografis, ini dapat menampilkan posisi batas maritim sekaligus deskripsi batas maritim tersebut secara rinci. Sistem ini dibuat dengan Google Maps API dengan data domain publik sehingga akan tercipta sistem yang murah dan bisa diakses dengan mudah.
Kata kunci: batas maritim, Sistem Informasi Geografis, Google Maps API, delimitasi
I. Pendahuluan Indonesia mempunyai batas maritim yang potensial dengan sepuluh negara tetangga. Menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, maka Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar beberapa zona maritim seperti Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, dan Landas kontinen. Pada setiap zona terdapat kedaulatan atau hak berdaulat yang penting bagi Indonesia. Itulah yang menyebabkan penetapan zona maritim dan penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga mendesak untuk dilakukan. Sementara itu, pemanasan global (global warming) memberi dampak tersendiri bagi wilayah perairan Indonesia, khususnya mengenai batas maritim Indonesia. Film The day after tomorrow dan an inconvenient truth, memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan iklim ini dapat berakibat buruk bagi dunia dan mahluk hidup di dalamnya. Mencairnya es di kutub yang meningkatkan volume air laut akan menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Sementara itu untuk menentukan sebuah garis pangkal, muka surutan air laut terendah digunakan sebagai acuan dalam menentuk zona-zona maritim dan batas maritim dengan Negara tetangga. Dengan meningkatnya volume air laut, maka garis pantai akan semakin bergeser ke daratan. Dengan kata lain klaim zona perairan yang dapat diajukan akan berubah. Fenomena lain yang bisa diamati terkait batas maritim adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Tidak banyak yang mengetahui batas maritim yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan dengan negara tetangga, misalnya. Kurangnya pemahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan reaksi yang tidak proporsional ketika terjadi kasus perbatasan dengan Negara tetangga. Hal ini memotivasi perlunya pembuatan sistem informasi yang dapat menampilkan dan menjelaskan batas maritim Indonesia dengan Negara tetangga. Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis internet adalah salah satu pilihan. Sebelum pembahasan SIG batas maritim Indonesia, berikut disajikan informasi tentang batas maritim Indonesia dengan Negara tetangga, baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum.
II. Batas Maritim Indonesia Dari sepuluh negara tetangga, Indonesia sudah berhasil membuat kesepakatan dengan 7 negara, sedangkan 3 negara lainnya masih belum disepakati sama sekali.
II.1. Batas Maritim yang Sudah Disepakati II.1.1. Indonesia – India. Batas maritim yang telah disepakati adalah perpanjangan garis batas landas kontinen antara Laut Andaman dan Samudra Hindia, yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara (Indonesia, India dan Thailand, 07º47’00” LU 95º 31’48” BT) ke arah barat daya, dan mempunyai koordinat 07º46’06” LU ; 96º31’12” BT.1 Kesepakatan ini 1
Lihat http://www.siki.dkp.go.id/PANGKALAN%20DATA/AButr%203/Perjanjian%20atau%20Persetujuan/Persetujuan%20Indonesia-IndiaThailand%20Tahun%201978.htm (menjelaskan koordinat batas maritim Indonesia-India-Thailand)
ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977, dan disahkan di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1978. II.1.2. Indonesia – Thailand. Garis batas dasar laut yang telah disepakati adalah garis lurus di sekitar Laut Andaman, yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara ke arah Tenggara sampai ketitik yang mempunyai koordinat 07º48’00” LU ; 95º32’48” BT. Kesepakatan ini juga ditandatangani di New Delhi pada tanggal 26 Juni 1978. II.1.3. Indonesia – Singapura. Penegasan batas negara mulai di adakan sejak awal 1970an, setelah dilakukan perundingan, akhirnya kedua negara menyepakati 6 titik koordinat sebagai batas laut. Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal 8 Desember 1973. Namun setelah itu masih terdapat beberapa perundingan, yang terakhir berlangsung pada 29 Maret 20072. II.1.4. Indonesia – Vietnam. Rangkaian perundingan landas kontinen bergulir sejak tahun 1972. Akhirnya kata sepakat dicapai pada tanggal 23 Juni 2003, dengan prinsip main land to main land (landas kontinen ditarik dari pulau besar ke pulau besar), dan disahkan 4 tahun kemudian pada tanggal 13 februari 2007. 3 II.1.5. Indonesia – Papua Nugini. Berdasarkan perundingan yang berlangsung dari tahun 1971 – 1980, diperoleh titik-titik batas daerah dasar laut, yaitu garis lateral yang menghubungkan 6 buah titik batas di depan pantai selatan Irian, dan 2 titik batas di depan pantai utara Irian. Kesepakatan ini di tandatangani pada tanggal 13 November 1980, dan di sahkan pada tahun 1982 oleh pemerintah Indonesia.4 II.1.6. Indonesia – Australia. Sampai saat ini Indonesia telah menyepakati 6 perjanjian batas maritim, beberapa diantaranya murni atas nama Australia dan sisanya atas nama Papua Nugini. Kesepakatan yang ada mulai tentang batas landas kontinen di Laut Arafuru dan Laut Timor, batas maritim di sebelah selatan Pulau Tanimbar, Pulau Rote dan Pulau Timor, batas maritim di Samudra Pasifik sampai yang terakhir pada tanggal 14 Maret 1997 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. II.1.7. Indonesia- Malaysia. Hal yang telah disepakati adalah garis batas antar kedua negara yang teletak di Selat Malaka yang sempit , yaitu di selat yang lebar antara garis dasar kurang dari 24 mil. Dilakukan dengan metode garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik yang sama jaraknya . Kesepakatan ini berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971 dan disahkan pada tanggal 11 Maret 1972.5
II.2. Batas Maritim yang Belum Disepakati. II.2.1. Indonesia – Filipina. Pada awalnya ada 2 permasalahan pokok yang menyebabkan Filipina dan Indonesia belum menemukan kata sepakat. pertama mengenai masih diberlakukannya Traktat Paris 1989 dan Traktat 1930, yang mengakibatkan wilayah maritim Filipina berbentuk kotak. Di lain pihak Indonesia cenderung mengacu pada
2
Lihat http://www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/uu/Uu197307.htm (untuk batas maritim Indonesia-Singapura) Lihat http://hukumonline.com/detail.asp?id=16105&cl=Berita (untuk batas maritim Indonesia-Vietnam) 4 Lihat http://geodesy.gd.itb.ac.id/?page_id=88 (untuk batas maritim Indonesia-PNG) 5 Lihat http://www.theceli.com/dokumen/produk/1971/2-1971.htm (untuk batas maritim Indonesia-Malaysia) 3
UNCLOS. Permasalahan kedua adalah sengketa kepemilikan ganda Pulau Miangas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kedua negara bersepakat untuk mengacu kepada UNCLOS dan menetapkan Miangas sepenuhnya milik Indonesia. Meski demikian, perundingan antara kedua negara belum mencapai kata sepakat dan masih terus berlangsung, saat penulisan ini dilakukan. II.2.2. Indonesia – Palau. Hal yang paling mendasar yang timbul mengapa belum terjadi kesepakatan adalah belum terjadinya hubungan diplomatik antar kedua negara. Dan sejauh ini palau belum menerima usulan penyelesaian batas Maritim yang diajukan Indonesia. Meski demikian, penjajagan untuk membuka hubungan diplomatik sudah dilakukan sehingga harapannya penyelesaian batas segera bisa dirundingkan. II.2.3. Indonesia – Timor Leste. Timor Leste melepaskan diri dari bagian NKRI dan memplokamirkan kemerdekaanya pada tanggal 20 Mei 2002. Dengan demikian timbul permasalahan baru antara kedua negara, dikarenakan seiring pemisahan diri itu maka batas wilayah maritim harus diselesaikan. Terdapat 3 daerah potensi lokasi batas maritim Indonesia-Timor Leste. Penanganan batas maritim belum bisa dilaksanakan dikarenakan harus menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu (batas darat baru + 97 % yang terselesaikan).
III. Kasus- kasus Batas Maritim di Nusantara Dengan sudah terjadinya kesepakatan mengenai batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, bukan berarti tidak terjadi sengketa di dalamnya. Jika ingin dilihat secara global, masih banyak permasalahan atau sengketa yang timbul mengenai batas maritim antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga.
III.1. Kasus Ambalat (Indonesia – Malaysia) Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Borneo. Kasus ini terkait dengan hak berdaulat (sovereign rights) bukan kedaulatan (sovereignty) karena terjadi di kawasan landas kontinen, bukan di laut teritorial. Awal mula terjadinya konflik adalah ketika tanggal 16 Februari 2005 perusahaan minyak Malaysia (Petronas) memberikan konsensi untuk esksplorasi minyak kepada perusahaan Shell asal Inggris. Sementara Ambalat yang oleh Indonesia disebut dengan blok Ambalat dan blok East Ambalat itu sendiri adalah wilayah yang padanya Indonesia telah melakukan eksplorasi/eksploitasi. Indonesia sudah memberikan konsensi eksplorasi kepada perusahaan Italia (ENI) pada tahun 1999. Sedangkan untuk blok East Ambalat diberikan kepada perusahaan Amerika Serikat (UNOCAL) pada tahun 2004.6 Terjadinya sengketa ini terkait erat dengan belum terselesaikannya batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi. Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia tahun 2002 oleh Mahkamah Internasional, dalam beberapa hal juga berpengaruh atas sengketa ini. Secara teoritis, Malaysia mungkin 6
Lihat http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/14/opi01.html (penjelasan konsesnsi ke perusahaan asing)
memperlebar klaimnya ke arah selatan karena kepemilikannya atas Sipadan dan Ligitan. Sayangnya, ketika sengketa atas kedua pulau itu dibawa ke Mahkamah Internasional, Indonesia dan Malaysia tidak sekaligus meminta mahkamah menetapkan batas maritim. Idealnya, untuk mengetahui siapa yang berhak atas ambalat, kedua negara harus duduk bersama dalam meja perundingan dan menentukan garis batas maritim di Laut Sulawesi. Hingga penulisan ini dilakukan, indonesia dan Malaysia sedang merundingkan penyelesaian delimitasi batas maritim di kawasan tersebut.
III.2. Kasus Reklamasi Pantai (Indonesia – Singapura) Setelah kesepakatan antara Indonesia – Singapura telah sama-sama diratifikasi, sebenarnya tidak ada sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak pada tahun 1974. Namun baru-baru ini isu batas maritim kembali merebak, hal ini dikarenakan Singapura melakukan reklamasi pantai. Reklamasi ini merupakan kegiatan memperluas daerah daratan Singapura dengan penimbunan dan membentuk area baru. Dengan demikian bisa dikatakan ini akan menyebabkan perubahan garis pantai. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengakibatkan perubahan garis pangkal Singapura. Perlu untuk diantisipasi bilamana Singapura mengklaim garis pangkal baru untuk kepentingan delimitasi batas antara Indonesia dengan Singapura di segmen yang hingga kini belum terselesaikan. 7
III.3. Kasus Penangkapan Nelayan Belakangan sering terdengar penangkapan kapal-kapal nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintah Australia di daerah perbatasan Indonesia-Australia.
Kasus
ini juga terkait dengan batas maritim. Dalam hal ini bukan karena tidak ada garis batas tetapi lebih karena kurangnya pemahaman akan garis batas terutama oleh nelayan. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh tidak dihormatinya (oleh Australia) kesepakatan yang ada seperti Memorandum of Understanding 1974 tentang hak penangkapan ikan di sekitar Pulau Pasir oleh nelayan Indonesia meskipun secara hukum Pulau Pasir adalah milik Australia.8 Yang tidak diizinkan ialah penangkapan kura-kura (turtles). Pada contoh lain, penangkapan nelayan di Selat Malaka juga terjadi. Perlu diingat bahwa pada kawasan Selat Malaka bagian utara, indonesia dan Malaysia belum menegaskan batas
maritim
ZEE
sehingga
secara
hukum
tubuh
air
belum
terdelimitasi.
Konsekuensinya, belum bisa dikatakan adanya pelanggaran batas oleh nelayan. Sayangnya Malaysia bersikukuh menganggap bahwa batas landas kontinen adalah sekaligus batas ZEE. Ini adalah akar persoalannya yang sampai kini belum terselesaikan.
7
Lihat Arsana, I M. A. (2007), Indonesia-Singapore talks on maritime borders making progress, The Jakarta Post, 5 April 2007, Jakarta 8 Lihat http://www.indonesia-ottawa.org/information/printfriendly.php?id=1667&type=news (zona nelayan tradisional)
IV. Pendekatan Sistem Informasi Geografis berbasis Internet. Untuk memahami batas maritim Indonesia dengan lebih baik, informasi mengenai batas maritim Indonesia, yang telah di sepakati dan yang belum dispakati, akan disajikan dalam sebuah sistem informasi geografis.
IV.1. Apa, dan Mengapa Dipilih Sistem Informasi Geografis berbasis Internet Sistem Informasi geografis (SIG), hingga saat ini merupakan sistem yang selalu dibuat untuk interaktif dan dapat mengintegrasikan data spasial dan atribut. Yang menarik, SIG sebagai perangkat lunak mempunyai kemampuan kartografis yang bisa menjawab serta menganalisis masalah yang berkaitan dengan spasial, atribut serta kombinasi dari dua hal tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan mendekati keadaan yang sebenarnya, SIG juga mempunyai kemampuan untuk menampilkan keadaan 3 dimensi sebagai alat bantu pemodelan yang mewakili keadaan bumi. Seiring dengan bergesernya waktu, kebutuhan yang semakin bertambah serta teknologi yang semakin canggih, maka orang mulai berfikir mungkinkah SIG bisa diakses oleh seluruh pengguna dimana saja, secara interaktif, dan tanpa harus bertemu secara fisik antar satu pengguna dengan penggunan lainnya (Prahasta, 2006). Oleh karena itu, internet sebagai salah satu hasil perkembangan teknologi yang bisa menjembatani pertanyaan itu mulai di kupas secara detail, agar SIG bisa mempunyai akses ke dalamnya. Pada karya ilmiah ini tim penulis memanfaatkan internet sebagai media untuk membuat Sistem Informasi Geografi Batas Maritim Indonesia dengan memanfaatkan Google Maps API. Untuk masalah teknis akan dibahas pada sub bab di bawah ini.
IV.2. Langkah Pembuatan SIG Internet menggunakan Google Map API IV.2.1.
Melakukan
Pendaftaran
untuk
mendapatkan
API
key.
Sebelum
dapat
menampilkan suatu peta pada website pribadi, maka harus dilakukan pendaftaran untuk mendapatkan Google API key. Untuk melakukan pendaftaran, harus disediakan URL dari situs yang akan menggunakan Google API key tersebut. Sebaiknya URL yang didaftarkan adalah direktori utamanya. Dengan mendaftarkan direktori utama, maka dapat ditampilkan peta di seluruh situs tersebut, baik pada direktori utama maupun pada sub-direktori. Misalnya: diberikan alamat URL http://www.contoh.com/, maka dengan Google API key yang sama dapat ditampilkan peta pada sub-direktori dari situs tersebut, misalnya http://www.contoh.com/contohlagi/ tetapi tidak demikian sebaliknya. IV.2.2. Memodifikasi Template yang Tersedia. Setelah selesai melakukan pendaftaran, maka akan didapatkan key yang diperlukan beserta template kode program yang diberikan oleh Google API yang selanjutnya bisa dimodifikasi. Secara defaul Google API menyediakan template berikut :
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=ABQIAAAAbta1OAo0jfu19DOUPNVgsBRah oqnFz9wDouIHgNBziz_TZ8v_RR9gSgVN1FuRitL_JIvEbUH4dBMTA" type="text/javascript">
<script type="text/javascript">
function initialize() { if (GBrowserIsCompatible()) { var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); map.setCenter(new GLatLng(-6.337308, 106.679392), 16); map.setMapType(G_SATELLITE_MAP); map.addControl(new GSmallMapControl()); map.addControl(new GMapTypeControl()); } }
