ANGGARAN DASAR PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA (INDONESIA PRINT MEDIA ASSOCIATION) MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan menyadari sedalam-dalamnya akan kedudukan, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab selaku Pengusaha Nasional terhadap Pembangunan Nusa dan Bangsa, dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berazaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, maka kami Pengusaha Nasional yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang industri grafika, memandang perlu untuk menghimpun kesatuan dan persatuan, kemampuan dan keahlian untuk menuju kemajuan, serta sebagai manifestasi daripada keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Maka dari pada itu, atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur para pengusaha yang bergerak di bidang grafika, dengan ini menyatakan menyatukan diri dan berhimpun satu wadah Organisasi Perusahaan yang bernama PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
1
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi Organisasi ini bernama PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA (INDONESIA PRINT MEDIA ASSOCIATION) disingkat PPGI. Pasal 2 Waktu Pendirian PPGI didirikan di Jakarta pada tanggal 07 November 1974 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Tempat Kedudukan Tempat dan Kedudukan PPGI di Negara Republik Indonesia : 1. Dewan Pimpinan Pusat PPGI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia 2. Dewan Pimpinan Daerah PPGI berkedudukan di Ibukota Provinsi. 3. Dewan Pimpinan Cabang PPGI berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota BAB II AZAS, LANDASAN, TUJUAN DAN TUGAS POKOK Pasal 4 Azas PPGI berazaskan Pancasila. 2
Pasal 5 Landasan PPGI berdasarkan : 1. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional 2. Undang – Undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural. 3. Keputusan Musyawarah Nasional PPGI sebagai landasan operasional. Pasal 6 Tujuan PPGI bertujuan : 1. Menghimpun para Pengusaha Nasional dibidang industri grafika ke dalam satu wadah organisasi. 2. Membina dan mengembangkan kemampuan usaha dan kepentingan para pengusaha nasional industri grafika. 3. Mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim berusaha yang baik di kalangan para anggota. 4. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen, baik didalam negeri maupun di luar negeri. 5. Membina hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintah khususnya dengan instansi terkait. 6. Membina para anggota agar menjungjung tinggi Kode Etik PPGI. Pasal 7 Tugas Pokok Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada pasal 6 diatas, PPGI mempunyai tugas pokok : 1. Mengikutsertakan secara aktif dunia industri grafika dalam pembangunan nasional. 2. Meningkatkan mutu dan teknik industri grafika. 3
3. Memperjuangkan kepentingan anggota dan industri grafika umumnya dengan melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah. 4. Membangun kerja sama dengan instansi dan lembaga yang berhubungan dengan industri grafika nasional dan internasional. 5. Melaksanakan kegiatan dan usaha lain-lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGI serta hukum yang berlaku di Indonesia. 6. Membudayakan pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan. BAB III ORGANISASI Pasal 8 Bentuk Organisasi PPGI adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dari Pusat sampai ke Daerah-daerah dan Cabang-cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 9 Sifat Organisasi PPGI merupakan organisasi yang bersifat mandiri, bukan merupakan organisasi pemerintah, bukan merupakan organisasi politik dan/ atau tidak merupakan bagiannya, yang akan melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan material/ bersifat nirlaba dan mandiri. Pasal 10 Fungsi Organisasi PPGI berfungsi sebagai wadah dan wahana untuk : 1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengerahkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggota untuk mencapai tujuan bersama. 4
2. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta menyebarluaskan informasi kepada para anggota. 3. Menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan bagi para anggota. 4. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi antar para anggota/ intern organisasi maupun antara organisasi dengan pemerintah/ masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri grafika. 5. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan usaha industri grafika. Pasal 11 Struktur Organisasi 1. Organisasi PPGI terdiri dari : a. Tingkat Nasional disebut DPP PPGI b. Tingkat Provinsi disebut DPD PPGI c. Tingkat Kabupaten/ Kota disebut DPC PPGI 2. Apabila dipandang perlu DPP PPGI, DPD PPGI dapat mengangkat Koordinator Wilayah yang mengkoordinir beberapa DPD/ DPC. 3. Disetiap Provinsi hanya ada satu DPD PPGI yang pendiriannya sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) perusahaan grafika yang harus segera mendaftar menjadi anggota. 4. Disetiap Kabupaten/ Kota hanya ada satu DPC PPGI yang pendiriannya sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) perusahaan grafika yang harus segera mendaftar menjadi anggota. 5. Apabila dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota belum memenuhi syarat membentuk DPC maka anggota PPGI dapat bergabung dengan DPD PPGI. 6. DPP, DPD, DPC terikat oleh satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi. 5
7. Setiap kebijakan PPGI yang tingkat organisasinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan PPGI yang tingkat organisasinya lebih tinggi. Pasal 12 Perangkat Organisasi 1.
Tingkat Nasional a. Musyawarah Nasional b. Rapat Kerja Nasional c. Dewan Pimpinan Pusat 2. Tingkat Daerah (Provinsi) a. Musyawarah Daerah b. Rapat Kerja Daerah c. Dewan Pimpinan Daerah 3. Tingkat Cabang (Kabupaten/ Kota) a. Musyawarah Cabang b. Rapat Kerja Cabang c. Dewan Pimpinan Cabang Dewan Pimpinan setiap tingkatan dipilih dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional/ Daerah/ Cabang. Pasal 13 Wewenang dan Tanggungjawab Organisasi 1. Dewan Pimpinan Pusat PPGI merupakan pimpinan tertinggi PPGI, yang mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musyawarah Nasional. 2. Dewan Pimpinan Daerah PPGI merupakan pimpinan PPGI di Provinsi, yang mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar, dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musyawarah Daerah PPGI dan kepada Dewan Pimpinan Pusat PPGI. 6
3. Dewan Pimpinan Cabang PPGI merupakan pimpinan PPGI di Kabupaten/ Kota yang mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar, serta bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Musyawarah Cabang PPGI dan kepada Dewan Pimpinan Daerah PPGI Pasal 14 Dewan Pimpinan Organisasi Pimpinan organisasi PPGI disebut Dewan Pimpinan terdiri dari : 1. Tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP yang terdiri dari : a. Dewan Pimpinan Harian, disingkat DPH terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum. b. Dewan Pimpinan Lengkap, disingkat DPL terdiri dari DPH, ditambah para Ketua Kompartemen/ Wakil Ketua Kompartemen. 2. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD yang terdiri dari : a. Dewan Pimpinan Harian, disingkat DPH terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara. b. Dewan Pimpinan Lengkap, disingkat DPL terdiri dari DPH, ditambah para Ketua Kompartemen/ Wakil Ketua Kompartemen 3. Tingkat Kabupaten/ Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC yang terdiri dari : a. Dewan Pimpinan Harian, disingkat DPH terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara. b. Dewan Pimpinan Lengkap, disingkat DPL terdiri dari DPH, ditambah para Ketua Bidang. 7
Susunan dan jumlah Dewan Pimpinan untuk setiap tingkatan jenjang organisasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPGI. BAB IV DEWAN PENASEHAT Pasal 15 Dewan Penasehat Pusat/ Daerah/ Cabang 1. Dewan Penasehat PPGI terdiri atas mantan Ketua Umum/ Ketua dan tokoh-tokoh PPGI yang telah berjasa dalam membina, mengembangkan dan memajukan organisasi PPGI, yang diangkat pada Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang sesuai dengan jajaran organisasi masing-masing. 2. Susunan dan jumlah Dewan Penasehat untuk setiap tingkat jenjang organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 16 Ruang Lingkup Keanggotaan Ruang lingkup keanggotaan PPGI adalah meliputi Badan Usaha/ Lembaga Industri Grafika/ Unit Usaha Grafika pada Lembaga Pendidikan serta perseorangan yang berjasa bagi organisasi dan dunia grafika nasional. Pasal 17 Jenis Keanggotaan 1. Jenis Keanggotaan PPGI terdiri dari : a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan
8
2. Keanggotaan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas pengajuan Dewan Pimpinan Cabang dan diketahui Dewan Pimpinan Pusat. 3. Apabila pada Kabupaten/ Kota belum terbentuk Dewan Pimpinan Cabang, maka keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. 4. Persyaratan jenis keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . Pasal 18 Hak Anggota 1. Anggota Biasa mempunyai : a. Hak bicara, hak suara dan hak dipilih. b. Hak untuk mengikuti kegiatan, bimbingan dan pembinaan organisasi c. Hak untuk memperoleh rekomendasi, informasi, advokasi, pelayanan dan perlindungan organisasi. 2. Anggota Kehormatan mempunyai : a. Hak bicara b. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi atas undangan Dewan Pimpinan. Pasal 19 Kewajiban Anggota Setiap anggota PPGI berkewajiban untuk : 1. Mentaati semua ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Mematuhi peraturan – peraturan dan keputusan yang dikeluarkan organisasi. 3. Menjaga serta menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi dengan mengikatkan diri pada Kode Etik. 9
4. Memperjuangkan secara aktif tujuan organisasi 5. Membayar uang pangkal dan iuran anggota, atau pungutan lainnya yang ditetapkan organisasi. Pasal 20 Berakhirnya Keanggotaan 1. Bagi anggota biasa, keanggotaannya berakhir karena : a. Mengundurkan diri b. Perusahaannya tidak lagi bergerak dibidang industri grafika c. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri d. Diberhentikan oleh organisasi 2. Bagi anggota kehormatan, keanggotaannya berakhir karena : a. Mengundurkan diri b. Meninggal dunia c. Diberhentikan oleh organisasi 3. Tata cara pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI PERMUSYAWARATAN Pasal 21 Musyawarah dan Rapat-Rapat Permusyawaratan PPGI terdiri dari : 1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS 2. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS 3. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA 4. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA 5. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB 6. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB 7. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB 10
8. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB 9. Musyawarah Cabang Luar Biasa disingkat MUSCABLUB 10. Rapat Dewan Pimpinan Harian 11. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap Pasal 22 Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang 1. Tingkat Nasional a. Musyawarah Nasional PPGI merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi PPGI ditingkat Pusat. b. Rapat Kerja Nasional PPGI disingkat Rakernas PPGI merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya keputusan-keputusan Musyawarah Nasional PPGI, serta membantu Dewan Pimpinan Pusat PPGI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Pusat. 2. Tingkat Provinsi a. Musyawarah Daerah PPGI merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi PPGI di Provinsi. b. Rapat Kerja Daerah PPGI disingkat Rakerda PPGI merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya keputusan-keputusan Musyawarah Daerah PPGI, serta membantu Dewan Pimpinan Daerah PPGI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Daerah. 3. Tingkat Kabupaten a. Musyawarah Cabang PPGI merupakan lembaga kekuasaan tertinggi PPGI di Kabupaten/ Kota. 11
dan
b. Rapat Kerja Cabang PPGI disingkat Rakercab PPGI merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya keputusan-keputusan Konferensi Cabang PPGI, serta membantu Dewan Pimpinan Cabang PPGI dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Cabang. 4. Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang masing-masing diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 5. Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Daerah/ Rapat Kerja Cabang masing-masing diadakan 2 (dua) kali antara dua Munas/ Musda/ Muscab. 6. Rapat Dewan Pimpinan Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sedangkan Rapat Dewan Pimpinan Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 23 Kuorum 1. Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ditambah satu jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara. 2. Bilamana Kuorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang,Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang ditunda paling lama 2 (dua) jam. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Daerah/Rapat Kerja Cabang dapat terus diselenggarakan dengan dihadiri sekurangkurangnya satu per tiga jumlah peserta yang berhak hadir yang 12
memiliki hak suara, dan semua keputusan dinyatakan sah dan mengikat. 4. Khusus untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga atau keperluan pembubaran organisasi, dinyatakan syah dan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh satu per dua ditambah satu jumlah peserta yang berhak hadir Pasal 24 Pengambilan Keputusan 1. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Nasional/ Rapat Kerja Daerah/ Rapat Kerja Cabang sedapatnya diusahakan atas dasar musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila dengan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara. 3. Apabila terdapat perimbangan suara, diadakan pemungutan suara sekali lagi, dan jika masih terdapat perimbangan suara, kebijakan diserahkan ke Pimpinan Sidang. Pasal 25 Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan diluar jadual Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pimpinan mengenai pelanggaran prinsip Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga , penyalah gunaan keuangan dan perbendaharaan organisasi atau Dewan Pimpinan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga keputusan-keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang tidak dapat terlaksana. 13
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis sekurang-kurangnya satu per dua jumlah DPD yang sah untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa, atau satu per dua jumlah DPC yang sah atau satu per dua jumlah anggota bagi DPD yang belum memiliki DPC untuk Musyawarah Daerah Luar Biasa atau satu per dua jumlah anggota biasa dan Anggota Luar Biasa untuk Musyawarah Cabang Luar Biasa. 3. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh pengusul masing-masing tingkatan Dewan Pimpinan dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan yang setingkat lebih tinggi. 4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang Luar Biasa sama kedudukan serta kekuatan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang sesuai dengan tingkatan organisasi masingmasing. BAB VII KESEKRETARIATAN Pasal 26 Sekretariat Organisasi 1. Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat/ Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana kebijakan dan program kerja dari Dewan Pimpinan Harian, bertugas mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional organisasi dan melakukan pelayanan kepada anggota. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang bertanggungjawab penuh kepada Dewan Pimpinan Harian.
14
BAB VIII KEUANGAN Pasal 27 Sumber Dana Keuangan untuk membiayai organisasi PPGI diperoleh dari : 1. Uang pangkal anggota 2. Uang iuran anggota 3. Bantuan dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat 4. Usaha-usaha dan sumber-sumber lain yang sah 5. Besarnya uang pangkal anggota dan iuran anggota, ditetapkan pada Rapat Kerja Daerah Pasal 28 Pengelolaan Harta Kekayaan 1. Dewan Pimpinan Pusat/ Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan yang ada pada masing-masing tingkatan organisasi. 2. Harta kekayaan yang ada harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan Harian pada forum Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar PPGI hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional PPGI. 15
Pasal 30 Pembubaran Organisasi 1. Pembubaran organisasi secara nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu. 2. Apabila organisasi PPGI ini dibubarkan, maka Mussyawarah Nasional tersebut sekaligus menetapkan penghibahan seluruh kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial atau Yayasanyayasan. BAB X PENUTUP Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga Hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur di dalam Anggaran Dasar PPGI ini, akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 32 Berlakunya Anggaran Dasar Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang dirubah dan disahkan oleh Kongres ke VI PPGI pada tanggal 07 – 09 November 2000 di Jakarta, perubahan yang disahkan pada Kongres ke VII PPGI pada tanggal 21-23 Juli 2006 di Jakarta, perubahan yang disahkan pada Kongres ke VIII PPGI pada tanggal 01 - 03 November 2011 di Jakarta, yang berlaku sejak tanggal penetapan ini.
16
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA ( INDONESIA PRINT MEDIA ASSOCIATION)
17
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PERUSAHAAN GRAFIKA INDONESIA
BAB I UMUM Pasal 1 Landasan Penyusunan Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskan pasal 31 Anggaran Dasar PPGI. Pasal 2 Kode Etik 1. Azas Kode Etik Pengusaha industri grafika ini berazaskan Pancasila. 2. Tanggungjawab Legal dan Moral Pengusaha industri grafika melaksanakan profesinya dengan penuh tanggung jawab legal dan moral, tidak akan mencetak apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku seperti dan atau melanggar perasaan susila, pemalsuan (uang dan dokumen negara), pornografi dan yang mengandung unsur suku, agama, ras dan aliran (SARA). 3. Sifat Gotong Royong Pengusaha industri grafika berpedoman kepada sifat gotongroyong serta bantu-membantu antara sesama pengusaha baik dibidang teknologi, peralatan, pengetahuan dan keterampilan . 4. Persaingan Sehat a. Pengusaha industri grafika bertindak ksatria dalam persaingan yang sehat, yang bersifat baik dan jujur untuk mencapai kemajuan, menghindari persaingan yang tidak layak. 18
b. Pengusaha industri grafika juga tidak akan mendiskreditkan sesama pengusaha (rekannya) dimata pihak ketiga. 5. Kewajiban Memberikan Informasi a. Pengusaha industri grafika berkewajiban memberikan informasi yang obyektif dan benar. b. Pengusaha industri grafika akan membantu menyelesaikan permasalahan karyawan yang diterima. 6. Dasar Berlakunya Kode Etik Kode etik ini berlaku atas dasar kesadasaran masing-masing pengusaha. Pertanggung jawaban utama adalah pada hati nurani pengusaha itu sendiri. 7. Sanksi-Sanksi Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia menetapkan sanksisanksi yang dianggap perlu terhadap pelanggaran kode etik ini. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Persyaratan Menjadi Anggota 1. Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPGI : a. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta, Lembaga Industri Grafika, Unit Usaha Grafika pada Lembaga Pendidikan. b. Perusahaan berbentuk Badan Hukum bergerak dibidang usaha grafika dan memiliki Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Instansi terkait. c. Menyatakan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGI serta Kode Etik PPGI. d. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan keadaan daerah yang bersangkutan. 19
2. Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPGI adalah : a. Anggota Kehormatan DPP adalah perseorangan yang berjasa bagi organisasi dan dunia grafika nasional, diangkat pada Musyawarah Nasional. b. Anggota Kehormatan DPD adalah perseorangan yang berjasa bagi organisasi dan dunia grafika didaerahnya, diangkat pada Musyawarah Daerah. c. Anggota Kehormatan DPC adalah perseorangan yang berjasa bagi organisasi dan dunia grafika didaerah cabangnya, yang diangkat pada Musyawarah Cabang. Pasal 4 Tata Cara Penerimaan Anggota 1. Penerimaan pendaftaran Anggota Biasa dilakukan oleh DPC PPGI tempat perusahaan/ lembaga yang bersangkutan berdomisili, selanjutnya disampaikan kepada DPD PPGI untuk dilakukan registrasi guna dilaporkan kepada DPP PPGI. 2. Bila DPC belum terbentuk maka pendaftaran dilakukan oleh DPD PPGI diwilayahnya. 3. Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan, dengan dilengkapi salinan profil perusahaan. 4. Keputusan diterima atau tidaknya sebagai anggota biasa, ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah, dan dimasukkan Daftar Registrasi Anggota oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah formulir pendaftaran diterima oleh DPD/DPC PPGI. 5. Bagi perusahaan yang dinyatakan diterima menjadi Anggota Biasa akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah , dan berlaku 1 (satu) tahun 6. Bentuk formulir pendaftaran dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Anggota Biasa dibuat dalam bentuk seragam diseluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 20
Pasal 5 Ketentuan Penggunaan Hak Anggota Hak Anggota Biasa PPGI digunakan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Hak Anggota Biasa PPGI diwakili oleh nama penanggung jawab yang tercantum dalam Kartu Tanda Anggota ( KTA ) PPGI yang berlaku. 2. Apabila diwakilkan kepada orang lain, maka : a. Yang bersangkutan adalah merupakan salah satu/ salah seorang dari unsur pengurus perusahaan anggota PPGI, yang nama dan jabatannya tercantum secara jelas dalam akte pendirian/ akte perubahan terakhir perusahaan. b. Yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari perusahaan anggota PPGI, untuk mewakili perusahaan anggota tersebut dalam organisasi PPGI. 3. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan kepada orang lain maka hak pada pasal 5 ayat 1 secara otomatis menjadi gugur. Pasal 6 Pemberhentian Anggota 1. Anggota Biasa PPGI dapat diberhentikan sementara ataupun diberhentikan tetap karena : a. Bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik. b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi. c. Tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran organisasi selama 12 (dua belas) bulan berturutan. d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi 21
2. Pemberhentian/ pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis dahulu sebanyak 3 ( tiga ) kali berturutturut dalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan, terkecuali untuk halhal yang sangat luar biasa 3. Bagi anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara dapat melakukan pembelaan diri atau menggunakan hak banding pada Rakerda yang terdekat. 4. Dalam masa pemberhentian sementara, maka anggota yang bersangkutan kehilangan hak-haknya. 5. Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hakhaknya setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut. 6. Apabila pembelaan anggota tidak dapat diterima, pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan dilaporkan kepada DPP. BAB III SUSUNAN DEWAN PIMPINAN Pasal 7 Dewan Pimpinan Pusat 1. Dewan Pimpinan Pusat PPGI terdiri dari : a. Seorang Ketua Umum b. Beberapa orang Wakil Ketua Umum yang mengkoordinir beberapa Kompartemen c. Seorang Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum d. Seorang Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum e. Beberapa Ketua Kompartemen, Wakil Kompartemen sesuai dengan kebutuhan.
22
2. Dewan Pimpinan Pusat PPGI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 3. Dewan Pimpinan Harian berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang. Dewan Pimpinan Lengkap berjumlah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang. Pasal 8 Dewan Pimpinan Daerah 1. Dewan Pimpinan Daerah PPGI terdiri dari : a. Seorang Ketua b. Beberapa orang Wakil Ketua yang mengkoordinir beberapa Kompartemen. c. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris d. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara e. Beberapa orang Ketua/ Wakil Ketua Kompartemen sesuai dengan kebutuhan. 2. Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan 3. Dewan Pimpinan Harian berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang. 4. Dewan Pimpinan Lengkap berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang. Pasal 9 Dewan Pimpinan Cabang 1. Dewan Pimpinan Cabang PPGI, terdiri dari : a. Seorang Ketua b. Beberapa orang Wakil Ketua yang mengkoordinir beberapa bidang c. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris. d. Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara. e. Beberapa orang Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan 23
2. Dewan Pimpinan Cabang PPGI berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 3. Dewan Pimpinan Harian berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. Dewan Pimpinan Lengkap berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang
BAB IV DEWAN PENASEHAT PUSAT/ DEWAN PENASEHAT DAERAH/ DEWAN PENASEHAT CABANG Pasal 10 Dewan Penasehat Pusat 1. Anggota Dewan Penasehat Pusat adalah seorang senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada PPGI dan/ atau dunia grafika nasional, baik mantan Anggota Dewan Pimpinan Pusat maupun bukan, dan tidak boleh merangkap sebagai Anggota Dewan Pimpinan Pusat. 2. Dewan Penasehat Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, sebanyak-banyaknya terdiri 7 (tujuh) orang. 3. Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Musyawarah Nasional dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Dewan sebelum masa jabatan nya berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional terdekat. 4. Dewan Penasehat Pusat memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi pelaksanaan program kerja serta keterikatan dengan Kode Etik PPGI 24
Pasal 11 Dewan Penasehat Daerah/ Dewan Penasehat Cabang 1. Anggota Dewan Penasehat Daerah/ Dewan Penasehat Cabang adalah seseorang yang senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada PPGI dan/ atau dunia grafika baik mantan Dewan Pimpinan Daerah maupun bukan, dan tidak boleh merangkap sebagai Anggota Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang. 2. Dewan Penasehat Daerah/ Dewan Penasehat Cabang sekurangkurangnya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang. 3. Dewan Penasehat Daerah/ Dewan Penasehat Cabang di diangkat oleh Musda / Muscab dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Dewan sebelum masa jabatan berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Daerah/ Rapat Kerja Cabang terdekat. 4. Dewan Penasehat Daerah/ Dewan Penasehat Cabang memberikan saran kepada Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi pelaksanaan program kerja organisasi serta keterikatan Kode Etik PPGI. BAB V TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN Pasal 12 Dewan Pimpinan Pusat Tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat antara lain sebagai berikut :
25
1. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional PPGI. 2. Musyawarah Nasional harus diselenggarakan selambatlambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Pusat. 3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional. 4. Menghadiri Musyawarah Daerah, mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Daerah. 5. Menetapkan DPD PPGI sementara, bila DPD telah berakhir masa baktinya tetapi belum melaksanakan Musyawarah Daerah atau belum terbentuk DPD PPGI baru. 6. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, instansi-instansi serta badan-badan lain baik nasional maupun internasional yang terkait dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 7. Menyusun, mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) di tingkat Pusat. Pasal 13 Dewan Pimpinan Daerah Tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah antara lain sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah 2. Musyawarah Daerah harus diselenggarakan selambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Daerah. 3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah. 4. Menghadiri Musyawarah Cabang, mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Cabang. 26
5. Menetapkan DPC PPGI Sementara, bila DPC masa bakti telah berakhir akan tetapi bila belum melaksanakan Musyawarah Cabang atau belum terbentuk DPC yang baru. 6. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi setempat dalam mencapai tujuan organisasi. 7. Menyusun, mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi ditingkat daerah. Pasal 14 Dewan Pimpinan Cabang Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang antara lain sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Cabang. 2. Musyawarah Cabang harus diselenggarakan selambatlambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Cabang. 3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Kerja Cabang. 4. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota setempat dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 5. Menyusun, mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Biaya Organisasi (APBO) ditingkat Cabang. Pasal 15 Pembagian Tugas Anggota Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang 1. Ketua Umum/ Ketua mempunyai tugas : a. Memimpin Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang serta bertanggungjawab baik kedalam maupun keluar 27
b. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi yang dilakukan oleh setiap jajaran Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang. c. Melaksanakan seluruh keputusan Munas/ Musda/ Muscab/ Rakernas/ Rakerda/ Rakercab dan keputusan-keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang yang telah disahkan. d. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenangnya bertanggung jawab kepada Munas/ Musda/ Muscab. 2. Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua mempunyai tugas : a. Membantu Ketua Umum/ Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang masing-masing. b. Mewakili Ketua Umum/ Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam bidang bidang dibawah tanggung jawabnya maupun penugasan lain dari Ketua Umum/ Ketua. c. Mengkoordinir semua kegiatan kompartemen bidang-bidang yang dipimpinnya. d. Dalam hal Ketua Umum/ Ketua berhalangan, dapat mewakili Ketua Umum/ Ketua dengan mandat dari Ketua Umum. e. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 3. Sekretaris Umum/Sekretaris, Wakil Sekretaris Umum/ Wakil Sekretaris mempunyai tugas : a. Mengkoordinir seluruh kegiatan dan kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang. b. Mengkoordinir penyusunan dan atau perencanaan program kerja Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang. c. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional serta penyusunan laporan kerja Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang diakhir tahun anggaran. 28
d. Mengkoordinir persiapan dan penyelenggaraan Munas/ Musda/ Muscab/ Rakernas/ Rakerda/ Rakercab dan Rapatrapat Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/Cabang lengkap dengan pembuatan notulasi setiap kegiatan tersebut. e. Dalam hal Ketua Umum/ Ketua berhalangan, dapat mewakili Ketua Umum/ Ketua dengan mandat dari Ketua Umum. f. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 4. Bendahara Umum/Bendahara, Wakil Bendahara Umum/ Wakil Bendahara mempunyai tugas : a. Mengkoordinir, mengelola dan memelihara harta kekayaan dan keuangan di tingkat Pusat/ Daerah/Cabang. b. Mengkoordinir penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya yang telah disetujui untuk tahun anggaran bekerja sama dengan Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Umum/ Sekretaris. c. Bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dan verifikasi setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya serta penyusunan laporan keuangan untuk setiap akhir tahun anggaran. d. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 5. Ketua Kompartemen/ Bidang mempunyai tugas : a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai dengan kompartemennya. b. Membantu Wakil Ketua Umum/ Ketua dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban kompartemen masing-masing. c. Mewakili Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua apabila berhalangan untuk tugas dan kewajiban yang ditangani kompartemen masing-masing. d. Mendampingi Wakil Ketua Umum/ Ketua pada Munas/ Musda/ Muscab/ Rakernas/ Rakerda/ Rakercab. 29
e. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua yang mengkoordinasikan. 6. Apabila Ketua Umum/ Ketua berhalangan sementara untuk melaksanakan tugasnya, maka Ketua Umum / Ketua menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua untuk mewakilinya. 7. Apabila Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua berhalangan dapat menugaskan Anggota Dewan Pengurus Harian lainnya untuk mewakilinya. Pasal 16 Sanksi Jabatan Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang 1. Anggota Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang yang melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi kewajibannya sebagai pengurus, maka kepadanya dapat diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai Anggota Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang. 2. Kepada Anggota Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang yang terkena sanksi jabatan, dapat melakukan pembelaan diri serta menggunakan hak banding kepada : a. Musyawarah Nasional/ Rapat Kerja Nasional untuk Dewan Pimpinan Pusat. b. Musyawarah Daerah/ Rapat Kerja Daerah untuk Dewan Pimpinan Daerah. c. Musyawarah Cabang/ Rapat Kerja Cabang untuk Dewan Pimpinan Cabang
30
BAB VI TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL/ DAERAH/ CABANG, RAPAT KERJA NASIONAL/ DAERAH/ CABANG Pasal 17 Musyawarah Nasional 1. Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional adalah : a. Mengubah, menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan garis-garis besar kebijakan organisasi. c. Membahas visi, misi dan program-program yang disampaikan oleh Calon Ketua Umum, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi DPP PPGI untuk menyusun garisgaris besar kebijakan organisasi dan program kerja. d. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi. e. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat PPGI. f. Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi selama 5 (lima) tahun masa bakti. g. Mengangkat serta menetapkan Dewan Penasehat DPP PPGI. h. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat PPGI. 2. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari : a. Peserta Penuh, yaitu Ketua dan 2 (dua) orang utusan Dewan Pimpinan Daerah yang dipilih dalam rapat Dewan Pimpinan Daerah dengan membawa surat mandat serta memiliki hak suara, hak dipilih dan hak bicara. b. Peserta Biasa yaitu : - Dewan Pimpinan Lengkap DPP PPGI yang masingmasing memiliki hak bicara dan dipilih. - Dewan Penasehat Pusat, masing-masing memiliki hak bicara dan dipilih. 31
c. Peninjau yaitu : - Utusan Dewan Pimpinan Daerah diluar Peserta Penuh, yang masing-masing memiliki hak bicara. - Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara d. Bagi DPD PPGI yang masa baktinya sudah berakhir dan belum melaksanakan Musda pada saat pelaksanaan Munas, maka statusnya menjadi Peninjau. Pasal 18 Musyawarah Daerah 1. Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah adalah : a. Membahas visi, misi dan program-program yang disampaikan oleh Calom Ketua, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi DPD PPGI untuk menyusun Program Kerja. b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi. c. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah PPGI. d. Menyusun dan menetapkan program kerja organisasi selama 5 (lima) tahun masa bakti. e. Mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat DPD PPGI f. Memilih Dewan Pimpinan Daerah PPGI. 2. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari : a. Peserta Penuh, yaitu : Ketua dan 2 (dua) orang utusan Dewan Pimpinan Cabang yang dipilih dalam rapat Dewan Pimpinan Cabang dengan membawa surat mandat serta memiliki hak suara, hak dipilih dan hak bicara. b. Peserta Biasa, yaitu : - Dewan Pimpinan Lengkap DPD PPGI, masing-masing memiliki hak bicara dan dipilih.
32
- Dewan Penasehat Daerah, masing-masing memiliki hak bicara dan dipilih. c. Peninjau, yaitu : - Utusan Dewan Pimpinan Cabang diluar Peserta Penuh, yang masing-masing memiliki hak bicara. - Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara. d. Bagi DPC PPGI yang masa baktinya sudah berakhir dan belum melaksanakan Muscab pada saat pelaksanaan Musda, maka statusnya menjadi Peninjau. e. Bagi DPD PPGI yang belum memiliki DPC, peserta penuh adalah anggota PPGI yang sah di wilayah provinsinya yang memiliki hak suara, hak bicara dan hak dipilih. Pasal 19 Musyawarah Cabang 1. Tugas dan wewenang Musyawarah Cabang : a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Organisasi selama 5 tahun masa bakti. b. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi. c. Memberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang PPGI. d. Mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat PPGI di tingkat Cabang. e. Memilih Dewan Pimpinan Cabang PPGI. 2. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari : a. Peserta Penuh, yaitu segenap utusan anggota yang ada diwilayah Cabang yang bersangkutan. Jika dianggap terlalu banyak, maka dapat diatur dengan cara perwakilan yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan. Peserta ini memiliki hak suara, hak bicara dan hak dipilih. 33
b. Peserta Biasa, yaitu : - Dewan Pimpinan Lengkap DPC PPGI yang masingmasing memiliki hak bicara dan hak dipilih. - Dewan Penasehat yang masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. c. Peninjau, yaitu Anggota Kehormatan masing-masing mempunyai hak bicara. Pasal 20 Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Daerah/ Rapat Kerja Cabang 1. Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional /Rapat Kerja Daerah/ Rapat Kerja Cabang adalah : a. Mengadakan evaluasi, penyempurnaan dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh DPP/ DPD/ DPC. b. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi serta menetapkan kebijakan penyelesaian masalahnya c. Membantu DPP/ DPD/ DPC untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri 2. Peserta Rakernas/ Rakerda/ Rakercab, sama dengan ketentuan Munas/ Musda/ Muscab. Pasal 21 Rapat Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang 1. Rapat Dewan Pimpinan Harian : a. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan-keputusan Munas/ Musda/ Muscab. b. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijakan operasional dari keputusan organisasi. 2. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap a. Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan teknis dari Program Kerja hasil keputusan Munas/ Musda/ Muscab. 34
b. Menetapkan kebijakan koordinasi atas kegiatan dan tugas-tugas Kompartemen/ Bidang agar serasi dan berhasil guna. c. Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari-hari dari rencana kerja setiap Kompartemen/ Bidang Pasal 22 Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa / Musyawarah Cabang Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa / Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan karena: a. Atas permintaan tertulis dari satu per dua ditambah satu dari jumlah DPD/ DPC/ Anggota PPGI yang sah. b. Dewan Pimpinan diduga melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyalahgunakan wewenang/ keuangan organisasi. 2. Pelaksanaan Munaslub/ Musdalub/ Muscablub : a. Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah pengusul setelah berkonsultasi dari Dewan Penasehat. b. Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang pengusul setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat Daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat. c. Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan oleh anggota Pengusul setelah berkonsultasi dengan Dewan Penasehat dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah. 3. Tugas dan wewenang musyawarah luar biasa pada setiap tingkatan organisasi adalah : a. Menilai, mensahkan, atau menolak laporan kerja beserta pertanggungjawaban keuangan dari Dewan Pimpinan. 35
b. Memberhentikan Dewan Pimpinan, walaupun masa baktinya belum berakhir. c. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan baru. 4. Peserta dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa/ Musyawarah Cabang Luar Biasa sama dengan ketentuan untuk Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang sesuai dengan tingkatan organisasi masing – masing. 5. Tidak ada Peninjau pada Musyawarah Nasional Luar Biasa/ Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa. BAB VII TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 23 Pemilihan Dewan Pimpinan 1. Tata cara pemilihan Dewan Pimpinan dilakukan dalam Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang yaitu dengan cara memilih dan menetapkan 5 (lima) orang formatur untuk membentuk Dewan Pimpinan. Sebelum pemilihan dilakukan, calon Ketua Umum/ Ketua menyampaikan visi, misi serta programnya kepada peserta Musyawarah Nasional/ Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang. 2. Pemilihan formatur diupayakan dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan formatur dilakukan dengan cara tertulis melalui azas langsung, bebas dan rahasia yang dilakukan oleh para peserta penuh yang memiliki hak suara. Setiap peserta penuh menulis sebanyak 5 (lima) orang calon formatur.
36
3. Apabila pemilihan formatur dilakukan dengan cara tertulis melalui azas langsung, bebas dan rahasia, maka yang dinyatakan urutan sebagai formatur adalah 5 (lima) orang yang memperoleh suara terbanyak. Bagi formatur yang memperoleh suara terbanyak secara otomatis sebagai Ketua Formatur, berhak untuk ditetapkan menjadi Ketua Umum/ Ketua atau diserahkan kepada kesepakatan formatur untuk menetapkan Ketua Umum/ Ketua. 4. Apabila pemilihan Ketua Umum/ Ketua dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, maka untuk pemilihan anggota formatur dilakukan dengan cara menulis empat nama calon anggota formatur. Bagi yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat ditetapkan menjadi anggota formatur terpilih. 5. Formatur kemudian membentuk Dewan Pimpinan Harian ataupun dapat sekaligus membentuk Dewan Pimpinan Lengkap dan Dewan Penasehat. 6. Dalam hal formatur hanya membentuk Dewan Pimpinan Harian saja, maka Dewan Pimpinan Harian terpilih selanjutnya membentuk Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Lengkap. Pasal 24 Persyaratan Menjadi Dewan Pimpinan Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Dewan Pimpinan PPGI adalah anggota yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Anggota yang perusahaannya telah terdaftar sebagai anggota PPGI sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun untuk DPC, DPD, DPP, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPGI dan menyatakan kesediaan secara tertulis. 2. Tidak dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, dan tidak berada dalam keadaan pailit dan/ atau kehilangan haknya menguasai kekayaan, tidak terlibat perkara pidana. 37
3. Khusus untuk jabatan Ketua Umum DPP, pernah menjadi anggota DPP atau DPD, sedangkan untuk Ketua DPD, pernah menjadi anggota DPD atau DPC. 4. Anggota Dewan Pimpinan PPGI tidak dapat merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan PPGI ditingkat yang lebih rendah. Pasal 25 Masa Jabatan Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang 1. Masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan selama 5 tahun. Bila DPP telah berakhir masa baktinya, tetapi belum melaksanakan Munas maka DPD-DPD dapat menyelenggarakan Munaslub. 2. Masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah yang kepengurusannya dibentuk melalui Musyawarah Daerah ditetapkan 5 (lima) tahun. Bagi DPD yang sudah berakhir masa bakti nya, tetapi belum dapat melaksanakan Musyawarah Daerah guna membentuk kepengurusan yang baru, maka DPP dapat menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan DPD Sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah yang tertunda. 3. Masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang yang kepengurusannya dibentuk melalui Musyawarah Cabang, masa jabatan kepengurusan selama 5 (lima) tahun. Bagi DPC yang sudah berakhir masa baktinya, tetapi belum melaksanakan Musyawarah Cabang guna membentuk kepengurusan yang baru, maka DPD dapat menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan DPC Sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan Musyawarah Cabang yang tertunda. 4. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/ Ketua, hanya dapat dipilih/ dijabat untuk (dua) kali masa bakti, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
38
Pasal 26 Pergantian Antar Waktu 1. Apabila Ketua Umum/ Ketua berhalangan tetap, maka DPP/ DPD/ DPC harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pimpinan Lengkap untuk menggantikan Ketua Umum/ Ketua dari salah satu anggota Dewan Pimpinan Harian untuk mengisi jabatan yang tersisa. 2. Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pimpinan, maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pimpinan dengan menunjuk pengurus/ anggota lain untuk mengisi jabatan yang tersisa, yang dilakukan melalui rapat Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) yang khusus diagendakan untuk itu. 3. Atas perubahan dan penggantian anggota Dewan Pimpinan, maka Dewan Pimpinan yang bersangkutan berkewajiban untuk melaporkan kepada Dewan Pimpinan yang tingkatan organisasinya lebih tinggi. BAB VIII KEUANGAN Pasal 27 Uang Pangkal dan Iuran Anggota 1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota, dan tata cara penarikannya ditetapkan oleh Rakerda DPD PPGI Provinsi yang bersangkutan. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat. 2. Besarnya uang iuran anggota dibedakan antara pengusaha besar, menengah dan kecil. 39
Pasal 28 Perimbangan dan Pembagian Keuangan 1. Pemasukan dari uang pangkal dan uang iuran anggota, pembagiannya sebagai berikut : a. Sebesar 60% untuk Dewan Pimpinan Cabang b. Sebesar 30% untuk Dewan Pimpinan Daerah c. Sebesar 10% untuk Dewan Pimpinan Pusat 2. Dewan Pimpinan Cabang/ Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyampaian bagian pemasukan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah. 3. Penerimaan dari sumber lainnya, pembagiannya dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara DPP dan DPD. Pasal 29 Laporan Keuangan Tahunan Setiap Dewan Pimpinan pada semua tingkatan organisasi, diwajibkan membuat laporan keuangan dan perbendaharaan masing-masing untuk kemudian diteruskan sebagai berikut : 1. Laporan keuangan dan perbendaharaan Dewan Pimpinan. Cabang disampaikan kepada semua anggotanya masing-masing dan juga kepada Dewan Pimpinan Daerah. 2. Laporan keuangan dan perbendaharaan Dewan Pimpinan Daerah disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Cabang yang ada dibawah koordinasinya dalam Rakerda dan juga disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat. 3. Laporan keuangan dan perbendaharaan Dewan Pimpinan Pusat disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Daerah dalam Rakernas. 4. Tahun buku disetiap tingkatan organisasi dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. 40
5.
Laporan keuangan dan perbendaharaan tersebut harus sudah dapat disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penutupan buku. BAB IX KESEKRETARIATAN Pasal 30 Sekretariat Organisasi
1. Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat/ Daerah/ Cabang PPGI dipimpin/ dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif yang dibantu oleh Staf Sekretariat. 2. Direktur Eksekutif melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Pimpinan untuk melaksanakan program kerja dan layanan kepada anggota. 3. Direktur Eksekutif diangkat oleh Dewan Pimpinan Harian DPP/ DPD/ DPC berdasarkan kontrak kerja selama masa baktinya dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan melalui Ketua Umum/ Ketua dalam mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan organisasi. 4. Direktur Eksekutif tidak boleh dirangkap oleh salah seorang dari unsur Dewan Pimpinan Harian. BAB X LAMBANG DAN BENDERA PPGI Pasal 31 Lambang PPGI Arti dan Makna Lambang PPGI adalah : 1. Bentuk persegi empat sama sisi melambangkan lembaran kertas yang selalu mempunyai empat sudut, memiliki arti dan melambangkan kesamaan hak dan tanggung jawab serta pelayanan dalam organisasi, walaupun skala usahanya berbedabeda. 41
2. Delapan sudut melambangkan delapan penjuru angin yang bermakna eksistensi PPGI diseluruh persada tanah air beserta kiprah dan perannya dalam ikut menunjang pembangunan mencerdaskan anak bangsa. 3. Huruf PPGI yang digambarkan menjadi satu dalam suatu bentuk persegi empat sama sisi, melambangkan kesatuan dan persatuan di dalam suatu wadah organisasi dunia Grafika Indonesia. 4. Warna biru melambangkan kesetiaan, kejujuran dan semangat dalam melaksanakan usaha untuk mencapai kemajuan dan pembangunan dunia grafika. 5. Warna putih melambangkan kesucian, kegotong-royongan berdasarkan persaudaraan dan kesamaan tujuan.
Pasal 32 Bendera PPGI Bendera PPGI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi ( 3 : 2 ), berukuran panjang 105 cm, lebar 70 cm dengan lambang PPGI ditengah, dibawah lambang terdapat nama PPGI setempat. Dasar bendera berwarna putih, lambang berwarna biru. BAB XI PENUTUP Pasal 33 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga PPGI hanya dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
42
dapat
Pasal 34 Lain-lain Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam suatu keputusan atau peraturan tersendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 35 Berlakunya Anggaran Rumah Tangga Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ada, yang dilakukan dan disahkan pada Kongres PPGI ke VIII tanggal 1-3 November 2011 di Jakarta, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penetapan ini. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang dirubah dan disahkan oleh Kongres ke VI PPGI pada tanggal 07 – 09 November 2000 di Jakarta, perubahan yang disahkan pada Kongres ke VII PPGI pada tanggal 21-23 Juli 2006 di Jakarta, perubahan yang disahkan pada Kongres ke VIII PPGI pada tanggal 01- 03 November 2011 di Jakarta, yang berlaku sejak tanggal penetapan ini. Tim Penyusun Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Kep.Kongres VIII PPGI H. Momo Suparmo ................................. Ketua/Anggota Soegeng Boedhyanto .............................. Anggota Amrih Sahri ............................................ Anggota H. Syahrudin Nasution ........................... Anggota Jimmy Juneanto ...................................... Anggota 43
