ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN METODE RIA (REGULATORY IMPACT ASSESSMENT)
SATRIO ANINDITO H14104127
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
1
RINGKASAN SATRIO ANINDITO. Analisis Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 Kabupaten Bogor tentang Retribusi Izin Trayek dengan Metode RIA (Regulatory Impact Assessment). (Dibimbing oleh HENNY REINHARDT). Semenjak otonomi daerah dicanangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dirubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 35 Tahun 2004, iklim regulasi di Indonesia mengalami perubahan besar. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan hukum dan administrasi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengadministrasikan perdagangan dan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak mengenakan regulasi dan perizinan usaha. Pada tahun pertama desentralisasi, pemerintah daerah di Indonesia telah mengeluarkan ratusan Perda yang menerapkan pengenaan pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Akibat yang dihasilkan dari penerbitan regulasi demi regulasi pun menimbulkan masalah. Ini dapat terlihat dari perjalanan satu tahun saja dari kebijakan otonomi daerah diduga 1053 Perda yang diinventarisasi Departemen Dalam Negeri, 105 Perda diantaranya bermasalah (Hardjasoemantri, 2003). Perdaperda bermasalah tersebut diantaranya telah dipertimbangkan untuk dicabut. Walaupun otonomi daerah memberikan harapan besar bagi perubahan daerah tetapi dinamika pelaksanaan otonomi itu sendiri sebenarnya tidak lepas dari tantangan dan permasalahan. Sebagai contoh Kabupaten Bogor, pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah menginventaris perda-perda yang masih berlaku yang seharusnya sudah di revisi atau dicabut sebanyak 31 perda (Setwilda Kabupaten Bogor, 2007). Perda Nomor 23 Tahun 1998 Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Retribusi Izin Trayek merupakan studi kasus yang akan diangkat dalam tulisan ini yang merupakan satu dari sekian kebijakan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi permasalahan substansial dan prinsipil Perda Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dalam implementasi pada tataran kebijakan publik. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode RIA (Regulatory Impact Analysis) sebagai masukan untuk memperbaiki Perda No 23 tahun 1998, serta turut memberikan alternatif pemecahan masalah dalam Perda tersebut. RIA (Regulatory Impact Assessment) adalah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan. Metode RIA memiliki 7 tahapan review regulasi yaitu: perumusan masalah, identifikasi tujuan, identifikasi alternatif, analisis manfaat dan biaya, komunikasi dengan stakeholders, penentuan opsi terbaik, perumusan strategi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini tahap yang dilakukan dibatasi sampai dengan tahap penentuan alternatif terbaik Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perumusan masalah, masalah berpangkal pada Ketidakteraturan dalam kegiatan usaha angkutan penumpang (trayek). Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi pengusaha angkutan pada
2
implementasi perda dan kurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari aparatur dalam implementasi perda. Sedangkan review regulasi mempunyai tujuan yaitu teraturnya kegiatan usaha angkutan penumpang (trayek). Hal ini merupakan hasil dari meningkatnya partisipasi pengusaha angkutan pada implementasi perda dan meningkatnya fungsi pengawasan dan pengendalian dari aparatur dalam implementasi perda Melihat perumusan masalah dan identifikasi tujuan dari Perda No 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek penulis dapat merumuskan 3 alternatif opsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sehingga tujuan review regulasi tercapai. Alternatif-alternatif tersebut diantaranya adalah: (a) Do nothing (tidak melakukan apa-apa), (b) Revisi Perda No 23 Tahun 1998 tentang retribusi Izin Trayek yang disesuaikan dengan revisi atau perubahan beberapa peraturan dan melakukan sosialisasi terhadap perda tersebut, (c) Tindakan non regulasi berupa penertiban yang melayani rute jalan Kabupaten Bogor wilayah Bogor Barat,Tengah, dan Timur. Setelah alternatif teriidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis manfaat dan biaya untuk masing-masing opsi dari sudut padang setiap stakeholders. Tahap konsultasi publik pada analisis Perda no 23 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dilakukan dengan cara wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa pihak yaitu pihak Dinas Perhubungan, Bappeda, Setwilda bagian hukum, dan pengusaha angkutan di Kabupaten Bogor. Mengacu pada analisis manfaat dan biaya yang muncul pada opsi kedua, baik bagi sisi pamerintah dan pengusaha angkot, maka dapat diketahui manfaat yang diperoleh adalah : (1) dasar hukum Perda menjadi relevan dengan prinsip dasar regulasi, (2) kesadaran, penegakan dan kepastian hukum, bagi pihak subjek dan objek hukum semakin meningkat, (3) terciptanya standar pelayanan administrasi yang baik, (4) bertambahnya jumlah PAD yang diperoleh dari retribusi, dan (5) terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara pengusaha angkot. Selain itu opsi kedua akan memberikan net present value sebesar 63,658 miliar rupiah atau 531,784 juta rupiah lebih tinggi dari opsi ketiga.Sedangkan di sisi biaya, cenderung bersifat teknis, yaitu dibutuhkannya anggaran biaya yang dialokasikan guna proses sosialisasi dan penyuluhan, agar perda yang baru dapat secara efektif dan efisien sampai pada masyarakat. Oleh karena itu, studi ini menentukan bahwa opsi kedua adalah opsi terbaik dengan beragam manfaat yang kualitatif dan juga biaya sedikit yang cenderung dibutuhkan secara teknis saja. Hal tersebut pula yang diajukan sebagai saran dalam studi ini. Dari hasil wawancara peneliti dengan para pihak terkait pun menunjukkan bahwa opsi tersebut merupakan salah satu upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sebuah sistem regulasi dan bentuk penerapannya. Melalui metode RIA dan tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan dalam studi ini, maka perlu digarisbawahi bahwa otonomi daerah berkaitan dengan proses penerapan regulasi di setiap daerah. Namum ada kalanya regulasi dan penerapannya ternyata masih bermasalah. Oleh karena itu studi RIA dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki dan merevisi regulasi tanpa mengubah secara keseluruhan sistematika yang telah ada, namun dikaji sesuai dengan kebutuhan yang proporsional.
3
ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN METODE RIA (REGULATORY IMPACT ASSESSMENT)
SATRIO ANINDITO H14104127
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
4
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian yang disusun oleh: Nama Mahasiswa
: Satrio Anindito
Nomor Registrasi Pokok
: H14104127
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dengan Metode RIA (Regulatory Impact Assessment)
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Henny Reinhardt, SP, M.Sc NIP: 132 321 419
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr.Ir. Rina Oktaviani, MS NIP: 131 846 872
5
Tanggal Kelulusan : PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN
SEBAGAI
SKRIPSI
ATAU
KARYA
ILMIAH
PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor,
Mei 2008
Satrio Anindito H14104127
6
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Satrio Anindito lahir pada tanggal 20 November 1986 di Jakarta. Penulis anak terakhir dari 4 bersaudara, dari pasangan dr. Waloejo Djati dan dr. Manggarsasi Arum Wardhani. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada SDN Beji I Depok, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Depok dan lulus tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMUN 1 Depok dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan studinya ke jenjang universitas di Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis masuk IPB melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kepanitiaan acara kemahasiswaan di lingkungan IPB. Pada tahun 2006 penulis mengikuti lomba esai ekonomi yang dilaksanakan oleh HIPOTESA FEM IPB dan memenangkan juara III. Untuk menambah pengetahuan tentang metode Regulatory Impact Assessment (RIA) yang menjadi alat analisis pada skripsi ini, penulis mengikuti pelatihan metode RIA di Bappeda Kabupaten Bogor pada tahun 2007.
7
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI...........................................................................................
vi
DAFTAR TABEL...................................................................................
vii
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................
viii
DAFTAR LAMPIRAN...........................................................................
ix
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ...........................................................................
1
1.2. Perumusan Masalah ...................................................................
8
1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................
9
1.4. Kegunaan Penelitian ..................................................................
9
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Reformasi Regulasi ....................................................................
11
2.2. Retribusi Daerah ........................................................................
13
2.2.1. Retribusi Secara Umum ..................................................
13
2.2.2. Retribusi Izin Trayek ......................................................
14
2.3. Teori Transportasi ......................................................................
16
2.4. Penelitian-Penelitian Terdahulu .................................................
18
2.5. Kerangka Pemikiran...................................................................
24
III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....................................................
26
3.2. Jenis dan Sumber Data ...............................................................
26
3.3. Metode Pengambilan Contoh.....................................................
26
3.4. Metode Analisis Data.................................................................
28
3.4.1. Regulatory Impact Assessment........................................
28
3.4.2. Tahapan Review Regulasi dengan Pendekatan RIA........
29
3.4.2.1. Perumusan Masalah ...........................................
29
3.4.2.2. Identifikasi Tujuan .............................................
30
3.4.2.3. Identifikasi Alternatif Penyelesaian Masalah....
30
3.4.2.4. Analisis Manfaat dan Biaya (Costs/Benefits).....
31
3.4.2.5. Konsultasi Publik ...............................................
32
3.4.2.6. Penentuan Opsi Terbaik .....................................
32
8
3.4.3. Net Present Value (NPV) ................................................
34
IV.GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOGOR 4.1. Kondisi Umum Kabupaten Bogor..............................................
36
4.1.1. Letak Geografi ................................................................
36
4.1.2. Administrasi Pemerintahan .............................................
37
4.2. Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Bogor ..................
37
4.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan .................................................
38
4.3.1. Laju Pertumbuhan Penduduk ..........................................
38
4.3.2. Tingkat Pengangguran ....................................................
39
4.4. Perkonomian Kabupaten Bogor .................................................
40
4.5. Sarana dan Prasarana Transportasi.............................................
42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Perumusan Masalah ...................................................................
50
5.2. Identifikasi Tujuan .....................................................................
57
5.3. Identifikasi Alternatif Penyelesaian Masalah ...........................
62
5.4. Analisis Manfat dan Biaya (Costs/Benefits) .............................
63
5.4.2. Analisis Kualitatif ...........................................................
64
5.4.3. Analisis Kuantitatif .........................................................
72
5.5. Konsultasi Publik ......................................................................
76
5.6. Penentuan Opsi Terbaik .............................................................
78
KESIMPULAN DAN SARAN...............................................................
80
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................
82
LAMPIRAN............................................................................................
85
9
DAFTAR TABEL
Nomor 1.1.
Halaman
Realisasi PAD Kabupaten Bogor Tahun 2006..............................
6
1.2. Realisasi Retribusi Izin Trayek Kabupaten Bogor........................
7
2.1.
Tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi untuk Permohonan Baru..........................................................................
2.2.
15
Tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi untuk Permohonan Ulang........................................................................
16
2.3. Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ................................
22
3
Jumlah Sample Wawancara...........................................................
27
4.1.
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006 .................................
41
4.2. Kontribusi Sektor dalam Perekonomian di Kabupaten Bogor Tahun 2006 .................................................. 4.3.
42
Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Bogor Tahun 2006 ..................................................
43
4.4.
Rute dan Jumlah Angkutan Kota Kabupaten Bogor ....................
46
5.1.
Rasio Jumlah Penduduk dan Angkutan Umum ............................
55
5.2. Tabel Ringkasan Manfaat dan Biaya Opsi 1.................................
64
5.3. Tabel Ringkasan Manfaat dan Biaya Opsi 2.................................
68
5.4. Tabel Ringkasan Manfaat dan Biaya Opsi 3.................................
70
5.5.
Tabel Perkiraan Penerimaan Retribusi..........................................
73
5.6.
Tabel Perkiraan Penerimaan Supir Angkutan ...............................
73
5.6.
Tabel Perkiraan Biaya Opsi 2 .......................................................
74
5.7.
Tabel Perhitungan Net Present Value Opsi 2................................
74
5.8.
Tabel Perkiraan Penerimaan Retribusi..........................................
76
5.9.
Tabel Perkiraan Biaya Penertiban Angkutan ................................
76
5.10. Tabel Perhitungan Net Present Value ...........................................
77
10
