ANALISIS PENYEBAB KONFLIK ANTARA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON PERIODE 2004-2009 Oleh Prilly Kartini Rambing
ABSTRAK Memasuki tahun 1980 , komunitas masyarakat Tomohon punya keinginan untuk meningkatkan status Tomohon dari sebuah Kecamatan menjadi Kota Administratif (Kotif). Dari keinginan inilah sehingga perjuangan demi perjuangan dilakukan masyarakat kota Tomohon sehingga terbentuklah kota Tomohon. Walikota pertama yang memimpin kota Tomohon yaitu Boy Tangkawarouw, namun walikota dan wakil walikota pertama yang memimpin Kota Tomohon yang terpilih secara difinitif ialah pasangan Jefferson Rumajar dan Lineke Watoelangkouw. Pasangan yang terpilih ini merupakan pasangan yang solid pada masa kampannye. Pada awal kepemimpina mereka, kerjasama dan komunikasi yang baik masih terjalin diantara mereka, namun sayangnya setahun lebih kepemimpinan antara mereka, masalah-masalah kecil munlai muncul , sehingga menimbulkan konflik antara mereka berdua. Dari sinilah sehingga penelitian ini dilakuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan konflik antara walikota dan wakil walikota Kota Tomohon periode 2004-2009. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai sejumlah elemen masyarakat kota Tomohon, antara lain wartawan, pemerhati politik, aktivisaktivis pemuda kota tomohon,masyarakat kota Tomohon, bahkan sampai kepada keluarga atau sahabat terdekat dari walikota dan wakil walikota. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mencari data-data melalui media online dan Korankoran dan majalah. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti. Datadata yang didapatkan baik dari wawancara dan media, semuanya ditungakn di dalam hasil penelitian . Dari hasil penelitian yang di dapatkan, dapat dibenarkan bahwa antara walikota dan wakil walikota kota Tomohon periode 2004-2009 terjadi permasalahan sehingga timbulah konflik antara mereka. Berbagai macam konflik yang terjadi, baik konflik pribadi maupun konflik yang berhubungan dengan pemerintahan. Di mulai dari masalah pembagian jata proyek pemerintahan, masalah masing-masing partai pengusung semasa pencalonan, bahkan masalah perjanjian interen masa pra kampanye, dan ketidak pahaman tugas pokok dan fungsi dari walikota dan wakil walikota dan tekanan-tekanan dari masing-masing pihak keluarga, itu semua merupakan potensi konflik diantara mereka. Kata Kunci : Konflik, Walikota, Wakil Walikota.
PENDAHULUAN Dinamika politik yang terjadi di Negara Indonesia sungguh menjadi tantangan mencapai tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Pelbagai kepentingan oleh setiap politisi dan politikus sering terbentur dengan kepentingan rakyat pada umumnya. Mengambil sample dari pertanyaan kenapa demokrasi sering terbentur dengan kepentingan pribadi, ialah melihat masalah yang terjadi pada para elite politik, yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Fakta perubahan paradigma politik yang hanya berputar pada masalah kekuasaan, menegaskan bahwa didalam politik “tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan pribadi”. Ini fakta yang ditemukan dari hasil evaluasi tahun 2010, dimana hampir 85% kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi. Dari 244 pilkada 2010, hanya 22 pasangan kepala bbdaerah dan wakil kepala daerah yang kembali berpasangan sebagai calon. Berkaca dari kasus mundurnya Dicky Chandra sebagai wakil bupati Garut, terindikasi bahwa konflik dan perseturuan yang berakibat tidak sejalannya antara kepala daerah dengan wakilnya memang marak terjadi. Melihat contoh problematika nyata yang terjadi diseputaran daerah nyiur melambai, maka penulis mengambil dan mengangkat judul skripsi “Analisis Penyebab Konflik Antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Periode 2004-2009”. Dengan alasan judul ini diangkat, karena telah terjadi di daerah tempat lahir penulis, dan merupakan pemimpin pilahan rakyat kota Tomohon yang pertama
dilaksanakan secara demokratis sehingga menjadi salah satu alasan, judul ini menurut penulis sangatlah menarik dan mudah-mudahan akan menjadi pelajaran dan bahan referensi dengan sepenggal perjalanan tatanan birokrasi dan dinamika politik yang terjadi di kota Tomohon, kota mungil yang masih seumur jagung penuh kekayaan alam dan keanekaragaman culture dan segala bidang yang memukau wisatawan dan masyarakat setempat yang menjadi sumber kesejahtraan penduduk bahkan juga berbagai potensi dan kebanggan pemerintah maupun masyarakat kota Tomohon. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Konflik Konflik berasal dari kata kerja latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih ( bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia konflik adalah percekcokkan, perselisihan, pertentangan. Tidak satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan cirriciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut cirri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan dibawanya cirri-ciri individual
dalam interaksi social, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan masyarakat itu sendiri. Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara faktual mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tomohon periode 2004-2009. Adapun dasar penelitian ini adalah studi kualitatif yaitu pendekatan ditujukan pada beberapa individu dan kelompok. Individu-individu dalam hal ini adalah orang-orang pemerintah kota Tomohon sendiri maupun masyarakat kota Tomohon yang akan menggambarkan masalah yang terjadi yang lebih relevan dijawab dengan strategi studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tetap memperhatikan aspek efisiensi serta efektifitas guna pencapaian tujuan penelitian. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendapat dan asumsi dari berbagai informan yang akan penulis uraikan sebagai berikut : Menurut Fargo Tular seorang aktivis yang pada masa periode walikota dan wakil walikota 2004-2009 , yang dianggap sebagai kerabat dekat mantan walikota Jefferson Rumajar, berpendapat dan membenarkan adanya konflik antara walikota Jefferson dan wakilnya Syenni . Saat ditanyakan mengenai adakah perbedaan persepsi antara walikota dan wakil walikota pada saat itu , dengan jelas Ago (panggilan akrab Fargo Tular) mengungkapkan “ada perbedaan persespsi pada saat itu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara walikota dan wakilnya, dimana terkait dengan hal diatas wakil walikota pada saat itu memandang pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan adalah hal yang biasa dikompromikan atau dibagi lewat kesepakatan interen. Sedangkan walikota mengenai hal tersebut diatas memiliki persepsi bahwa, tugas tanggung jawab dan kewenangan adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan karena dalam system birokrasi pemerintahan semuanya telah diatur dibagi dan didistribusikan sesuai peraturan perundangundangan”.Ditambahkan juga oleh Ago bahwa “konflik terhadap pembagian persepsi tugas dan tanggung jawab kewenangan dimana wakil walikota menginginkan kewenangan yang lebih besar dari pada apa yang telah diatur dalam UU No 32 mengenani tugas pokok dan fungsi walikota dan wakil walikota”. Ditambahkannya juga bahwa “perbedaan kepentingan yang sangat menonjol juga terjadi karena
Epe dan Syenni pada saat itu di calonkan dari partai yang berbeda sehingga baik epe maupun syenni mementingkan kepentingan partai masing-masing”. Mengenai indikasi terjadinya pelanggaran terhadap penyelenggaran pemerintahan Ago mengungkapan bahwa “adanya pelanggaran sepanjang perjalanan pemerintahan, pelaggaran terindikasi sebab ketidakpahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing”. Namun pendapat berbeda di kemukakan oleh frity turang seorang aktivis muda kota Tomohon bahwa “tidak adannya pelanggaran selama penyelengaraan pemerintahan pada saat itu , justru apabila walikota melakukan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana persepsi wakil wallikota maka itulah yang akan menjadi pelanggaran terhadap UU”. Menurut Yanni Rumajar “tidak ada komitmen yang dilanggar pada saat itu, karena komitmen politik yang disepakati telah dituangkan dalam visi dan misi dan itu telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Juga apabila ada komitmen antar pribadi pada saat itu pun telah dipenuhi dan tentunya semua komitmen yang dibangun berhubungan dengan orang banyak pada akhirnya harus memperhatikan dan mengacu kepada UU”. Pandangan yang berbeda mengenai pelanggaran komitmen diutarakan oleh Yongki Sumual menurtu yongki “pengikaran janji dalam bentuk komitmen dan kesepakatan awal pada masa pra kampanya jelas terlihat pada sikap dan prilaku walikota dan wakil walikota karena sebenarnya itu bersifat intern”. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan segenap komponen-
komponen yang terkait dari judul penelitian ini. Akhirnya penulis banyak mendapatkan data faktual mengenai konflik antara waikota dan wakil walikota kota Tomohon periode 20042009. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut: Indikasi Pemicu Terjadinya Konflik Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap individu dan tidak ada satu individu pun yang tidak pernah mengalami konflik antar individu, konflik antar kelompok dan konflik dengan diri sendiri, dan konflik hanya akan hilang bersamaan dengan individu itu sendiri. Mengenai konflik antara walikota dan wakil walikota Tomohon periode 20042009, dipicu karena adanya indikasiindikasi sehingga terjadi dan terciptalah konflik. Hal perbedaan persepsi didasari salah satunya sehingga konflik bisa tercipta. Dan perbedaan persepsi soal biasa dalam menjalankan roda pemerintahan didaerah, jenis persepsi digolongkan dalam beberapa macam penyebab dan sudut pandang. Dan perbedaan persepsi pada saat itu, adalah hal-hal yang berhubungan dengan tugas, dan tanggung jawab dan kewenangan antara walikota dan wakilnya. Dimana terkait dengan hal diatas wakil walikota pada saat itu memandang pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan adalah hal yang biasa dikompromikan dan dibagi lewat kesepakatan interen sedangkan walikota mengenai hal tersebut diatas memiliki persepsi atau pemahaman bahwa tugas, tanggung jawab dan kewenangan adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan karena dalam sistim menejemen birokrasi pemerintahan semuanya telah diatur, dibagi dan
didistribusikan sesuai perundang-undangan.
peraturan
Bentuk Konflik Tidak satupun individu yang tidak pernah mengalami konflik. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan yang dibawa individu dalam suatu interaksi social, seharusnya konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat / individu. Demikian konflik yang terjadi antara walikota dan wakil walikota kota Tomohon, dimana konflik yang palng menonjol ialah terhadap persepsi pembagian tugas dan tanggung jawab dan kewenangan dimana wakil walikota menginginkan kewenangan yang lebih besar dari pada apa yang telah diatur dalam perundang-undangan. Bentuk konflik yang menonjol juga soal pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Dimana kurang tercipta kekompakan dan kesepahaman mengenai tugas dan kewajiban yang sering tercermin dalam pandangan masyarakat, terutama konflik kepentingan yang berbeda dalam politik. Kemudian juga diuraikan juga hal yang bisa menyebabkan konflik yaitu : -Perbedaan persepsi -Perbedaan kepentingan -Pembagian tugas dan kewajiban -Pembagian jatah -Agenda politik kedepan -Pecah kongsi -Keretakan komunikasi -Money orientic Akibat dan Cara Mengatasi Konflik
Pada dasarnya konflik hanya akan hilang bersamaan dengan waktu maupun hilangnya individu itu sendiri yang berkonflik. Konflik yang dilator belakangi perbedaan ciri-ciri individu yang dimaksudkan disini ialah walikota dan wakil walikota dalam interaksi sehingga konflik yang bermunculan bisa menyebabkan akibat yang baik dan tidak baik. Konflik berakibat tidak baik seperti : Menghambat komunikasi, karena pihak-pihak yang berkonflik cenderung tidak berkomunikasi. Menghambat keeratan hubungan. Karena komunikasi relative tidak ada, maka akan mengancam hubungan pihak-pihak yang berkonflik. Mengganggu kerja sama. Hubungan yang tidak terjalin baik, bagaimana mungkin terjadi kerjasama yang baik. Mengganggu proses produksi, bahkan menurunkan produksi. Kerja sama yang kurang baik, maka produktifitas pun rendah. Menimbulkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Karena produktifitas rendah, timbullah ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Yang kemudian berakibat pada individu mengalami tekanan, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi dan apatisme. Konflik berakibat baik seperti: Membuat suatu organisasi hidup, bila pihak-pihak yang berkonflik memiliki
kesepakatan keluarnya.
untuk
mencari
jalan
Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan merupakan salah satu akibat dari konflik, yang tujuannya tentu meminimalkan konflik yang akan terjadi dikemudian hari. Melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam system serta prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Memunculkan yang inovatif.
keputusan-keputusan
Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Mengatasi konflik antara pihak-pihak yang bertikai tergantung pada kemauan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah. Selain itu juga peran aktif dari pihak luar yang menginginkan redanya konflik. Berikut adalah cara-cara untuk mengatasi konflik yang telah terjadi : Rujuk merupakan usaha pendekatan demi terjalinnya hubungan kerjasama yang lebih baik demi kepentingan bersama pula. Persuasi mengubah posisi pihak lain, dengan menunjukan kerugian yang mungkin timbul, dan bukti factual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Kesimpulan Berapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam bagian ini adalah sebagai berikut :
Berbagai indikasi yang menimbulkan sebuah konflik walikota dan wakil walikota adalah rangkain analisis perbedaan persepsi antara kesuanya, persoalan tugas pokok dan fungsi antara keduanya yang sebenarnya telah diatur dalam UU, dan terakhir tentang perbedaan kepentingan dari segala bidang baik politik, pemerintahan, social, ekonomi dan budaya. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk konflik yang menonjol yang terjadi, yang telah terurai pendalaman hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik itu yang memunculkan perbedaan secara keseluruhan dari uraian potensi-potensi konflik yang telah tercermin dari walikota dan wakil walikota. Uraian lengkap mengenai akibat baik buruknya konflik yang terjadi beserta cara mengatasi konflik yang dijabarkan dari berbagai bidang, pandangan dan pernyataan. Saran Saran yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kesimpulan diatas, yaitu ; Dalam sebuah konflik yang terjadi kepada pemimpin, perlu ada komitmen dan persatuan untuk menjaga kebersamaan yang dibina sejak awal yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang solutif dan penuh kajian dimana soal perbedaan persepsi dan kepentingan, terlepas dari segala semuanya itu yang namanya tugas dan tanggung jawab pemimpin dan teladan masyarakat itu, tidak boleh dikompromikan dan diatur atas kewenangan pribadi, dan telah ditetapkan sebagai sistim manajemen birokrasi pemerintahan dan pejabat politik yang memimpin sebuah daerah,
semuanya diatur dan tertata jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan yang dicatat segala bentuk konflik yang berpotensi terjadi, diperlukan ketegasan dan pendirian serta pendalaman mendalam soal masing-masing tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi pelemahan kinerja kerja secara menyeluruh dalam menjalankan roda pemerintahan. Penjabaran mengenai akibat yang terlihat baik dan buruk dari segi apapun dan cara mengatasi konflik yang nanti berbuah pemikiran yang efektif untuk kepentingan masyarakat, agar juga segala tujuan dan sasaran pokok sebagai seorang pemimpin pilihan rakyat bisa benar dilakukan dan dipenuhi segala janji maupun visi misi walikota dan wakil walikota, yang bersifat fair dan turut dirasakan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Gie, Pengertian Analisis, Rajawali Press, Jakarta 1989 Komarudin, Pengertian Analisis, Gramedia, Jakarta 1994 Gibson, Pengertian Konflik, Pustaka Sinar Harapan, Bogor 1997
Sumber-sumber lain : http://kateglo.bahtera.org/?mod=dictio nary&action=view&phrase=analisis http://www.anneahira.com/pengertiananalisis.htm http://mediainformasill.blogspot.com/2 012/04/pengertian-definisianalisis.html
