ANALISIS PENGARUH PDRB DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIATERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TENGAH TESIS

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENGARUH PDRB DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIATERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TENGAH ( Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009)

TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi : Ekonomi Sumber daya Manusia dan Pembangunan

Oleh:

JUMIKAN S4211010

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA commit to user

2012 i


digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENGARUH PDRB DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIATERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TENGAH ( Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 20052009)

Disusun Oleh : JUMIKAN S4211010

Telah disetujui pembimbing Padatanggal :________________

Pembimbing I

Pembimbing II

Lukman Hakim,SE., M.Si., Ph. D

Dr. AM Susilo, M.Sc

NIP : 19680518 200312 1 001

NIP : 19590328 198803 1 001

Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dr. AM Susilo, M.Sc NIP : 19590328 commit to198803 user 1 001

ii


digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENGARUH PDRB DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIATERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TENGAH ( Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 20052009)

Disusun Oleh : JUMIKAN S4211010

Telah disetujui oleh Tim Penguji : Pada tanggal :........................

Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji

Dr. Guntur Riyanto, M.Si ......................

Pembimbing UtamaLukman Hakim, SE., M.Si., Ph.D...................... Pembimbing PendampingDr. AM Susilo, M.Sc.

......................

Mengetahui : Direktur PPs UNS

Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S NIP : 19570820 198503 1 004

Dr. AM Susilo, M.Sc. commit to user NIP : 19590328 198803 1 001 iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:JUMIKAN

NIM

: S4211010

Program Studi

: Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi

: Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan

Menyatakan bahwa tesis ini adalah karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta,

2012

Tertanda

JUMIKAN

iv commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk : · Istri dan anak-anakku tercinta : 1. Dwijuni Astuti Listiyorini, SE 2. Choirunnissa Nur Kamila 3. Adimas Khoirunafis Ma’ruf

· Ibuku, yang kami hormati. · Almamaterku

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Ilmu itu adalah gudang - gudang, anak kuncinya adalah pertanyaan. Dari itu bertanyalah !. Sesungguhnya di beri pahala pada bertanya itu empat orang, yaitu penanya, yang berilmu, pendengardan yang suka kepada mereka yang tiga tadi”. “Tak waja rbagi orang bodoh, berdiam diri atas kebodohannya. Dan tak wajar bagi yang berilmu bediam diri atas ilmunya”.

AL-HADITS

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Porduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 - 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa angka – angka kemiskinan dari tahun ketahun tidak mengalami penurunan yang signifikan padahal angka pertumbuhan ekonomi (PDRB) rata – rata cukup tinggi serta angka Indeks Pembangunan Manusia juga rata – rata mengalami kenaikan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, sedangkan analisis ekonometrika, yang dilakkukan dengan menggunakan panel data dengan pendekatan efek tetap (fixed efect), dilakukan untuk menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan Indeks pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat Penurunan Kemiskinan (PM). Data yang digunakan adalah data skunder yang berasal dari berbagai institusi pemerintah terutama Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial. Panel data yang digunakan untuk analisis ekonometrika adalah time series tahun 2005 sampai tahun 2009 dan cross-section dari 35 kabupten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Model akan diregresi menggunakan OLS (Ordinary Least Square) dengan data panel, atau dusebut PLS (Panel Least Square) dengan menggunakan Sofware Eviews.6 untuk pengolahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan pada tingkat signifikansi 5 %. Sebagai upaya percepatan penurunan kemiskinan, bagi para pihak yang terkait agar pertumbuhan ekonomi diusahakan lebih besar pada sector – sector riil terutama sector pertanian dan industry pengolahan yang berpotensi banyak menyerap tenaga kerja. Dan untuk meningkatkan angka IPM, terutama pada komponen pendidikan dan kesehatan agar selalu diusahakan untuk meningkatkan kesempatan pada warganya dalam mendapatkan akses terhadap kedua komponen tersebut. Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Kemiskinan.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT The purpose of this study was to analyze the effect Porduk Gross Domestic (GDP) and the Human Development Index (HDI) of the level of poverty in the province of Central Java from 2005-2009. This study motivated the poverty figures from year to year does not decrease significantly when the economic growth rate (GDP) on average quite high and the Human Development Index figures also mean increased. The analysis conducted in this study in the form of descriptive analysis and econometric analysis. Descriptive analysis is done by presenting the data in tabular form, while the econometric analysis, which dilakkukan using panel data with fixed effects approach (fixed-effect), was conducted to examine the effect of economic growth (GDP) and the Human Development Index (HDI) for Poverty Reduction rate (PM). The data used are secondary data from various government agencies, especially the Central Bureau of Statistics and the Department of Social Welfare. Panel data used for the analysis of time series econometrics is 2005 to 2009 and the cross-section of 35 kabupten / town in Central Java province. The model will be regressed using OLS (Ordinary Least Square) with data panels, or dusebut PLS (Panel Least Square) using Eviews.6 Software for data processing. The results of this study indicate that economic growth (GDP) had no significant effect on poverty reduction, while the Human Development Index (HDI) significantly influences poverty reduction at a significance level of 5%. As efforts to accelerate poverty reduction, for the parties concerned to be sought greater economic growth in the real sectors, especially agriculture and processing industries are potentially a lot of employment. And to increase the number of IPM, especially in education and health components that always sought to improve the opportunities for citizens to gain access to the second component. Keywords: Economic Growth, Human Development and Poverty Reduction.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya sehingga Tesis yang berjudul “ANALISIS PENGARUH

PDRB

DAN

INDEKS

PEMBANGUNAN

MANUSIA

TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TENGAH

(

Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota tahun 2005-2009)” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penelitian ini merupakan atas bimibingan, petunjuk serta nasehat dari Bapak-bapak pembimbing dan Bapak/Ibu Dosen serta Sekretariat Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, maka pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para beliau. Selanjutnya penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari Bapak/Ibu Dosen serta rekan-rekan guna perbaikan tesis ini. Demikian semoga penelitian ini bermanfaat.

Surakarta, 2012 Peneliti JUMIKAN NIM S4211010 commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .......................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

iv

PERSEMBAHAN ...........................................................................................

v

MOTTO ..........................................................................................................

vi

ABSTRAK ....................................................................................................... vii ABSTRACT ..................................................................................................... viii KATA PENGANTAR .....................................................................................

ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................

x

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...........................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... commit to user

6

x


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian ....................................................................

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Tolok Ukur Pembangunan ..........................................

8

B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi ................................................

9

C. Konsep Pembangunan manusia ................................................ 15 D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM ....................................... 16 E. Kemiskinan ............................................................................... 23 F. TinjauanPenelitianTerdahulu ................................................... 37 G. Kerangka Pemikiran Teoritis.................................................... 38 H. Hipotesis ................................................................................... 39 BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian .......................................................................... 40 B. Jenisdan Sumber Data ............................................................. 40 C. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 41 D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ....................... 41 E. Teknik Analisa Data ................................................................. 42

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Propinsi Jawa Tengah ...................................... 48 1. Keadaan Geografis ............................................................ 48 2. Keadaan Penduduk ........................................................... 53 3. Kondisi Perekonomian ..................................................... 57 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ...................... 59 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............................. 69 6. Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah ................................. 70 B. Diskripsi Variabel- Variabel Penelitian ....................................... 73 1. Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... 74 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .............................. 74 3. Kemiskinan ....................................................................... 75 C. Analisa Data ................................................................................ 76 1. Persamaan Regresi Linier Data Panel .............................. 76 2. Uji Statistik ....................................................................... 78 3. UjiAsumsiKlasik ................................................................ 78 4. Analisis Hasil Regresi ...................................................... 82 commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

5. Uji Hipotesa (Teori) ........................................................ 84 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................. 87 B. Saran ............................................................................................ 88 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN - LAMPIRAN

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

Uraian

Hal.

2.1

Perbandingan Kegunaan dan Kelemahan GNP dan PDRB

16

2.2

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

20

2.3

Tahun Konversi dan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

21

3.1

Variabel yang dinaikan dalam analisis

42

4.1

Jumlah, Kepadatandan LPP Jawa Tengah tahun 1980, 1990, 2000 dan 2008

54

4.2

Perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000, tahun 2005-2009

60

4.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 (persen)

62

4.4

PDRB Meunurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah tahun 2005-2009 (miliar rupiah)

65

4.5

Distribusi persntase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Jawa Tengah tahun 2005-2009

66

4.6

Laju Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah tahun 2005-2009

68

4.7

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Propinsi Jawa Tengah menrut daerah tahun 1996-2011.

72

4.8

IPM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2010

75

4.9

Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Jawa Tengah dari Tahun 2005-2009 (ribuan)

76

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Penelitian

Lampiran

2.Hasil Olah data dengan Eviews.7

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Beberapa studi menunjukkan bahwa pentingnya faktor pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia pada umumnya. Menurut Siregar, H. dan Wahyunarti, D. (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bekualitas, dimana pertumbuhan ekonomi lebih besar pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan dapat berdampak pada menurunnya angka kemiskinan secara signifikan. Tetapi sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya didominasi oleh sektor jasa maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan juga sangat kecil. . Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh

Lismawatie,

Kurnia (2007) tentang korelasi antara indeks pembangunan manusia dengan kondisi kemiskinan di Pematangsiantar, disimpulkan bahwa apabila data-data IPM dihitung secara benar maka bisa mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak mampu dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan. Angka-angka

Indeks Pembanguna Manusia (IPM), dianggap lebih

mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia.IPM tidak hanya

sekedar menghitung besaran PDB, tetapi

didalamnya juga mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan commit to user manusia melalui indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu 1

2 digilib.uns.ac.id


kesehatan, pendidikan dan pendapatan (daya beli), dianggap sangat cocok sebagai alat ukur kinerja pembangunan khususnya pembangunan manusia yang dilakukan disuatu wilayah pada waktu tertentu, atau secara spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintah disuatu wilayah. Maka angkaangka IPM yang meningkat bisa mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak mampu dalam upaya menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti bahwa terdapat kenaikan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dari laju pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat selama ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan pengangguran tersebut. Pertumbuhan (growth) sebagai suatu proses untuk meningkatkan produksi (output) yang ditunjukkan dengan GNP per kapita suatu negara seringkali merupakan ukuran dari kesuksesan pembangunan

ekonomi.

Dari

GNP

per

kapita

juga

dapat

untuk

menggambarkan apakah suatu negara diklasifikasikan sebagai negara maju atau sedang berkembang. Akan tetapi dengan lajunya pertumbuhan GNP tidaklah mutlak merupakan ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi negara sedang berkembang. commit to user


3 digilib.uns.ac.id

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan PDB dari pada memperbaiki kualitas manusia. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dapat diartikan sebagai pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa, peningkatan kesejahteraan tercermin pada peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyrakat yang semakin meningkat Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), setelah dipublikasikan pertama kali oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1996, sebagai tolok ukur pembangunan manusia. IPM tidak hanya sekedar menghitung besaran PDB, tetapi didalamnya juga mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia melalui indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (daya beli). Saat ini IPM dianggap lebih mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia.IPM dianggap sangat cocok sebagai alat ukur commitpembangunan to user kinerja pembangunan khususnya manusia yang dilakukan

4 digilib.uns.ac.id


disuatu wilayah pada waktu tertentu, atau secara spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintah disuatu wilayah. Publikasi tentang IPM memberikan semangat terhadap propinsipropinsi bahkan kabupaten/kota dengan melakukan hitungan IPM untuk kepentingan daerahnya. Upaya untuk menghitung IPM sampai ketingkat kabupaten/kota sangat penting karena proses desentralisasi yang berjalan di Indonesia memindahkan sebagian besar proses pembangunan ketangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Desentralisasi tidak hanya tertuju pada pembangunan ekonomi saja tetapi pembangunan manusia juga merupakan prioritas utama, penduduk ditempatkan obyek dan sekaligus subyek pembangunan. Artinya, angka-angka besaran IPM bisa dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990, menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan PDRB per kapita. Konsekuensi dari kebijakan desentralisasi sesuai dengan UU nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa kepada tanggung jawab

yang

besar

kepada

pemerintah

daerah

terutama

pemerintah

kabupaten/kota terhadap pembangunan manusia. Oleh karena itu, besaran IPM juga

bisa

menggambarkan

kinerja

pemerintah

pembangunan manusia tersebut. commit to user

kabupaten/kota

dalam

5 digilib.uns.ac.id


Pada konteks itulah pada tingkat yang lebih kecil, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pengaruhnya

terhadap tingkat

kemiskinan. Disamping itu juga untuk mengetahui seberapa besar kepekaan perubahan PDRB dan IPM

tersebut terhadap laju penurunan kemiskinan.

Sehingga dengan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang kemudian dapat sebagai salah satu pertimbangan bagi pengambil kebijakan diwilayah Propinsi Jawa Tengah. B. Rumusan Masalah Bukti empiris menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup, karena ternyata tidak diikuti dengan pengurangan tingkat pengurangan kemiskinan yang signifikan. Begitu juga dengan skor Indeks Pembangunan Manusia yang terus naik dari tahun ketahun, belum tentu signifikan pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan. Konsepsi diatas mengandung pengertian bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang tinggi dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang meningkat belum tentu diikuti dengan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, berpijak pada latar belakang pemikiran tersebut maka rumusan masalah penelitian yang diajukan oleh penulis adalah : commit to user

6 digilib.uns.ac.id


1. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2009. 2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2009. 3. Bagaimana Pengaruh Produk Doestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama – sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009. C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadapTingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009. 2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009. 3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Doestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama – sama Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009.

commit to user

terhadap

7 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Penelitian

ini

diharapkan

dapat

menjadi

salah

satu

bahan

pertimbangan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha penanganan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dan juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. 1. Manfaat Teoritis. Sebagai sarana pembanding bagi ilmu pengetahuan dalam memperkaya informasi tentang pengaruh hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan usahausaha menurunkan angka kemiskinan. 2. Manfaat Praktis. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam upaya membuat kebijakan penanganan kemiskinan dimasa yang akan datang. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Propinsi Jawa Tengah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dimasa yang akan datang.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Tolok Ukur Pembangunan Hakekat

pembangunan

dalam

suatu

wilayah

adalah

proses

multidimensional yang mencakup perubahan yang mendasar meliputi strukturstruktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penenganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan juga merupakan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system social secara keseluruhan tanpa mengabaikan kerjasama, kebutuhan dasar, dan keinginan mayoritas individu maupun kelompok social yang ada untuk bergerak maju menuju suatu kondisi yang lebih baik (Sulasdi, 2006). Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian proses sosial, ekonomi dan institusi demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan paling tidak mempunyai tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial individu. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan adanya pertambahan dan disertai dengan perubahan fondamental dalam struktur ekonomi suatu commit to penduduk user negara dan pemerataan pendapatan bagi suatu wilayah.

8

9 digilib.uns.ac.id


Pembangunan yang dilaksanakan disuwatu wilayah akan memberikan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pada prinsipnya tolok ukur kinerja pembangunan meliputi tolok ukur pembangunan fisik dan non fisik.Pembangunan

fisik

terwakili

oleh

pembangunan

fisik

dan

ekonomi.Ukuran peningkatan ekonomi terwakili dengan Gross Domestic Product (GDP), Gross Domestic Regional Bruto (PDRB).Sementara itu, pembangunan manusia dapat dukur salah satunya dengan menggunakan tolok ukur IPM. B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth);

dan pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil dinegara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan

antara

keduanya

adalah

pertumbuhan

ekonomi

keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan commit to user

10 digilib.uns.ac.id


pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomia seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999). Teori pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : 1. Teori-teori klasik, mencakup teori pertumbuhan Adam Smith, David Richardo dan Arthur Lewis. Perbedaan teori Lewis dengan teori-teori klasik Smith dan Richardo terletak pada penekanan oleh Lewis pada aspek dualisme perekonomian, yaitu adanya sektor modern dan sektor tradisional, yang masing memiliki ciri-ciri ekonomi khusus. 2. Teori-teori modern, yang mencakup empat sub golongan, yaitu : a. Teori pertumbuhan yang tumbuh dari teori makro Keynes (Keynesian). Dalam hal ini termasuk teori pertumbuhan Harrod-Domar, Kaldor. b. Teori pertumbuhan Neo-Klasik, diawali terutama oleh teori Robert Solow dan Trevor Swan. c. Teori pertumbuhan optimum.

commit to user



Teori ini bertujuan mencari jalur pertumbuhan yang paling baik (optimum) bagi suatu perekonomian. Termasuk dalam hal ini teori Dalil Emas dan teori Jalan Raya. d. Teori pertumbuhan dengan uang. Teori ini merupakan perkembangan labih lanjut dari pertumbuhan Neo Klasik, tetapi dengan tambahan adanya uang didalam perekonomian sebgai alat penyimpan kekayaan. Teori pokoknya berawal dari karya James Tobin. Dalam hal ini diambil suatu teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori jangka panjang. Harrod-Domar melihat pengaruh Investasi (I) dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Manurut Harrod-Domar, pengeluaran investasi (I) tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, I menambah stok kapital ( misalnya pabrik-pabrik, jalan-jalan). Jadi I=ΔK, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Hal ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Harrod-Domar mengatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat

(K)

meningkatkan

menghasilkan output (QP).

pula

kemampuan

masyarakat

untuk

QP adalah output yang potensial bisa dihasilkan commit to user



dengan stok kapital yang ada. Hubungan antara K dan QP digambarkan sebagai : QP = hK dimana h, menunjukkan berapa unit output yang bisa dihasilkan dari setiap unit kapital. Koefisien ini diberi nama output-capital ratio, dan kebalikannya, yaitu 1/h adalah capital-output ratio. Hubungan antara K dan QP adalah proporsional, apabila K naik dua kali lipat maka QP juga akan naik dua kali lipat. Jadi apabila dalam satu tahun ada investasi sebesar I, maka stok kapital pada akhir tahun tersebut akan bertambah sebesar ΔK = I. Selanjutnya penambahan kapasitas ini akan meningkatkan output potensial sebesar : ΔQP = hΔK = hI hK Semakin besar I, semakin besar tambahan output potensial. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan bertujuan untuk menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak menghabiskan sumber daya alam. Teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan konsep pembangunan, dimana hal ini dibahas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan berusaha menganalisa secara kritikal dengan melihat kesesuaian dalam konteks negara. Walaupun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun berbagai pendapat mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, commit tanah, modal to userdan pengusaha dapat menjelaskan



penyebab tidak terlaksananya pembangunan dalam sebuah negara. Pada tahap awal, pendapatan per kapita menjadi alat ukur utama bagi pembangunan. Namun sesuai dengan perubahan waktu, aspek pembangunan manusia dan pembangunan sumber daya alam semakin ditekankan. Pembangunan sumber daya alam melihat kepada aspek manfaat kepada generasi akan datang melalui kebijakan masa kini. Oleh karena itu konsep pembangunan dan pertumbuhan tidak ditafsirkan dari perspektif ekonomi semata-mata, namun meliputi berbagai disiplin seperti pendidikan, perindustrian dan kebijakan (Idris dan Dan, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output (barang dan jasa) atau produk domestik bruto (PDB/PDRB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu biasanya satu tahun. PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus sirkular (sircular flow) yang pengukurannya dapat dibedakan menjadi tiga cara yaitu metode total keluaran (thetotal output method), metode pengeluaran commit user atas keluaran (the spending on outputto method) , dan metode pendapatn dari



produksi (the income from production method). Pendekatan penghitungan PDRB dengan metode yang pertama dikenal dengan sebutan pendekatan produksi, yang kedua dikenal sebagai pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir dikenal dengan pendekatan pendapatan (BPS, 2008).Pendekatan produksi pada penghitungan PDRB dilakukan melalui penjumlahan unit-unit produksi pada masing-masing sektor. Sektor PDRB terdiri dari sector pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa (BPS, 2008). Sektor industri sebagai salah satu sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang menampung tenaga kerja dari desa (urban), menanggulangi kemiskinan masyarakat yang semakin meningkat, dan dengan pertumbuhan yang positif sektor industry berperan dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dalam nilai absolut dan nilai relatif (persentase). Pertumbuhan dalam nilai absolut dinyatakan dalam rupiah, misalnya PDB tahun 2000 tumbuh 2 triliun dibandingkan dengan PDB tahun 1999. Sedangkan pertumbuhan dalam persentase dapat dihitung dengan cara sederhana, sebagai berikut : ( Tambunan, 2001b) ΔPDB(t) = [PDB(t)-PDB(t-1)/PDB(t-1)] x 100%

commit to user



dimana ΔPDB(t) = pertumbuhan ekonomi tahun t tertentu dalam nilai absolut, t-1 = tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi ratarata per tahun, dapat menggunakan rumus sebagai beriku : 

= 1

dimana r = laju pertumbuhan PDB rata-rata per tahun, n = jumlah tahun,  = tahun akhir periode, 1

menggambarkan compound faktor. Menurut

Tambunan (2001b), pertumbuhan ekonomi dalam nilai absolut selanjutnya dapat dinyatakan dalam nilai nominal berdasarkan harga berlaku dan nilai riil berdasarkan harga konstan. C. Konsep Pembangunan manusia Menurut UNDP (2001), pembangunan manusia (human development) adalah suatu perluasan pilhan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya kearah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dapat dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui perbaukan taraf kesehatan , pengetahuan

dan

ketrampilan

sekaligus

sebagai

pemanfaatan

kemampuan/ketrampilan mereka tersebut. D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. Definisi Pembangunan Manusia dan Pengukurannya. UNDP (United Nation Development programme) mendefinisikan commit to user pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-



pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : a.. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi

penuh

dalam

proses

penciptaan

pendapatan.

Pembangunan ekonomi dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. b. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

commit to user



c. Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbarui. d. Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang akibatnya banyak PHK dan menurunnya kesempatan kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 19971998.

Menurunnya

pembangunan

tingkat

manusia

kesempatan

merupakan

kerja

terputusnya

dalam jembatan

konteks yang

menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

commit to user



2. Metode Perhitungan dan Komponen – komponen IPM a. Metode Perhitungan IPM Adapun komponen IPM disususn dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas : IPM

= 1/3 (Indeks 輦 + Indeks 輦 + Indeks 輦 )

X1

= Lamanya hidup

X2

= Tingkat Pendidikan

X3

= Tingkat kehidupan yang layak

Dimana :

Indeks 輦

Dimana: 輦

輦뻠 輦뻠

,

=( 輦

,

-輦 뻠

퓨뻠

= Indikator ke-I dari daerah J

, 퓨뻠 퓨/

= Nilai minimum dari 輦뻠

= Nilai maksimal dari 輦뻠 commit to user

)/(輦

,

-輦뻠

퓨/

)



b. Komponen-komponen IPM 1. Lamanya Hidup (Longevity) Lamanya hidup adalah kehidupan untuk bertahan lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (Lifeexpectacy at birth)

( ).

Perhitungan

dilakukan

secara

tidak

langsung

berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks harapan Hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimumnya, seperti tercantum pada tabel 2.1 dibawah ini : Tabel 2.2Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen

Nilai

Nilai

IPM

Minimum

Maksimu m

Angka harapan Hidup( )

25

85

Stndar UNDP

Angka Melek Huruf (Lit)

0

100

Standar UNDP

Rata-rata lama Sekolah

0

15

Standar UNDP

Kemampuan Daya Beli (PPP)

300.000

737.720

UNDP menggunakan PDB Riil per kapita

(1996) 360.000 (1999)

Sumber : Biro Pusat Statistik

commit to user

Keterangan



2. Tingkat Pendidikan Dalam perhitungan IPM, komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu : angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Tabel 2.2 menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan, rata-rata lama sekolah (MYS) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : MYS

= tahun konversi + kelas tertinggi yang

pernah

diduduki – 1 Tabel 2.3Tahun konversi dari pendidikan Tertinggi yang ditamatkan No.

Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan

Tahun Konversi

1.

Tidak Pernah Sekolah

0

2.

SD

6

3.

SMP

9

4.

SMA

12

5.

D1

13

6.

D2

commit to user

14



7.

D3

15

8.

S1/D4

16

9.

S2

18

10.

S3

21

Sumber : BPS 1. Standar Hidup Standar hidup dalam perhitungan IPM, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antara waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut : a. Menghitung pengeluaran per kapita dari modul SUSENAS (=Y) b. Menaikkan nilai Y sebesar 20 % (=Y), karena berbagai studi diperkirakan bahwa data dari SUSENAS cenderung lebih rendah dari 20%. c. Menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relative terhadap harga kelompok barang yang sama didaerah yang ditetapkan sebagai standar. d.Menghitung nilai riil

dengan mendeflasikan

harga konsumen (CPI) (= e.Membagi

dengan indeks

)

dengan PPP untuk memperoleh rupiah yang sudah

disetarakan antar daerah (= ). commit to user



f.Mengurangi nilai

dengan menggunakan formula Atkinson

untuk mendapatkan estimasi daya beli (= ). Langkah ini ditempah berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan. E. Kemiskinan 1. Pengertian Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.Kemiskinan merupakan masalah global.Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya

dari

sudut

ilmiah

yang

telah

mapan.(http://id.wikpedia.org/wiki/kemiskinan). Definisi kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya.Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskian adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat commit to user



konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi per bulan.

Definis kemiskinan menurut UNDP adalah

ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: ·

Pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·

Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikand dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

·

Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan dalam arti proper dipahami sebagai keadaan kekurangan

uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, commit to user



kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti : tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan

terhadap

ancaman

tindak

kriminal,

ketidakberdayaan

menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. 2. Penyebab Kemiskinan Chambers

menyampaikan

konsep

perangkap

deprivasi

yang

menganalis penyebab kemiskinan sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab akibat yang berkaitan antara : a. Ketidak berdayaan (powerlessness) b. Kerapuhan (vulnerabability) c. Kelemahan fisik (physical weakness) d. Kemiskinan (poverty) e. Keterasingan (isolation) Dengan demikian kemiskinan bukan merupakan suatu kondisi alamiah semata-mata melainkan merupakan suatu proses pengingkaran pemberdayaan sosial, ekonomi dan politis, sehingga diperlukan alternatif pembangunan baru. Menurut Arsyad (1999) kemiskinan dapat diamati dari adanya anggota masyarakat yang tidak atau belum mampu ikut serta dalam commit to user proses perubahan, karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan



dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Menurut Sahdan (2005) berdasarkan sejarahnya, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saat perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru.

Dengan

berkembangnya

perdagangan

keseluruh

dunia

dan

ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai suatu masalah. Pada waktu individu itu sadar akan kedudukan ekonominya mereka akan mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Panudju (1999) mengatakan kondisi tersebut diatas dapat dilihat pada era

pembangunan

ekonomi

yang

pesat

yang

cenderung

semakin

mendistorsikan kemajuan sektor formal dengan informal, yang umumnya merupakan ukuran ekonomi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh : Pertama, pranata atau prinsip yang mendukung kegiatan ekonomi informal sama sekali lepas kaitannya dengan pranata-pranata yang mendukung kegiatan ekonomi formal yang modern. Kedua, faktor disagregasi lainnya yang mengekalkan keterpisahan sektor formal dan informal ini adalah tingkat produktivitas yang pincang. Ketiga, faktor disagregasi lainnya yang juga

menonjol adalah pemanfaatan teknologi. Keempat, upah juga

merupakan faktor disagregasi lain yang memberi andil mengapa sektor informal tetap berjalan ditempat. commit to user



Nasiku menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : 1. Policy induces processes, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induces of policy) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitasnya justru melestarikan. 2. Socio-economic Dualism,

yaitu Negara eks koloni yang mengalami

kemiskinan karena pola produksi nasional, yaitu petani menjadi marjinal Karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor. 3. Population Growth, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung. 4. Resources Management and The Environment, yaitu adanya unsur misalnya sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktifitas lahan. 5. Natural Cycles and Processes, yaitu keiskinan yang terjadi karena siklus alam . Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir dan pada musim kemarau akan kekurangan air sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal. 6. The marginalization of Woman,

yaitu peminggiran kaum perempuan

karena kaum perempuancommit masih todianggap sebagai golongan kelas dua, user



sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki. 7. Cultural and Ethnic Factors, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan kita ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat – istiadat keagamaan. 8. Explorative Intermediation, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat). 9. Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. 10. Internal Processes,

yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional

(kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin. Selain beberapa faktor diatas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu : 1. Natural Assets, seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk pencaharianya. 2.Human Assets, menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibanding masyarakat pertkotaan (tingkat pendidikan , commit to user



pengetahuan, ketrampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 3. Physical Assets, minimnya asset ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi. 4. Finacial Assets, berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha. 5.Social Assets, berupa jaringna, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusankeputusan politik. Sebagaimana

telah

disebutkan

diatas,

masalah

kemiskinan

menyangkut berbagai aspek yang saling terkait. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa suatu aspek akan mempengaruhi kemunduran atau kemajuan aspek lainnya. Kondisi tersebut sering disebut sebagai lingkaran kemiskinan. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh pemikiran Nurkse yang mensinyalir bahwa “a poor country is poor because it is poor”. Secara skematis lingkaran kemiskinan dalam konteks makro negara menurut Sumodiningrat (1999) dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user



Ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan Kekurangan Modal

Investasi rendah

Produktivitas rendah

Tabungan rendah

Pendapatan riil rendah

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan

3. Ukuran Kemiskinan Dalam konsep kemiskinan menurut Kartasasmita (1996) terdapat beberapa ukuran kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Selain itu berdasarkan pola waktunya kemiskinan dapat dibedakan menjadi persistent poverty, cyclical poverty, seasonal poverty serta accidental poverty. a. Kemiskinan absolut Seseorang dapat dikatakan miskin absolut menurut Kartasasmita (1996) apabila tingkat pendapatannya berbeda dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan yang user Konsep kemiskinan absolut diperlukan untuk hidupcommit dan to bekerja.



dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. b. Kemiskinan relatif Seseorang dikatakan miskin secara relatif jika dia sudah berada sedikit diatas batas garis kemiskinan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya (Hardiman dan Midgley dalam Wiratmoko, 2008). Kemiskinan relatif diukur dari perbandingan dengan kondisi masyarakat disekitarnya. Dengan konsep ini meskipun seseorang telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Jika digunakan konsep kemiskinan relatif ini maka batas garis kemiskinan menjadi berfluktuasi tergantung perubahan tingkat hidup masyarakat dan dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya akibat tingkat hidup masyarakat yang berbeda.

commit to user



c. Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural menurut Kartasasmita (1996) mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidupnya, meskipun ada upaya pihak luar untuk membantunya. Pandangan ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan dan budaya masyarakat yang berada didaerah tersebut. d. Kemiskinan Struktural Keadaan pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemapuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan menjadi tidak merata pula. Ketimpangan ini pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan antara masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan keadaan kemiskinan. Keadaan ini menurut Kartasasmita (1996) dikenal dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini juga dikenal dengan kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum merata.

commit to user



e. Kemiskinan Pola Waktu Dikaji dari pola waktu kemiskinan di suatu daerah menurut Kartasasmita (1996) kemiskinan dapat digolongkan menjadi empat pola. Pola pertama disebut sebagai persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti itu pada umumnya merupakan daerahdaerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerahnya yang terisolasi. Pola kedua adalah cyclical poverty, atau kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan atau pertanian tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Setiap pola kemiskinan yang telah disebutkan diatas memiliki hubungan yang kuat dengan suatu wilayah. 4. Indikator Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan indeks per kepala (Head Count Index), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan.Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan disepanjang waktu. Salah commit to user satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yaitu



mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan

perekonomian

pada

kemiskinan

dapat

sangat

berbeda

tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin. Prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan , yaitu : 1. Anonimitas independensi, yaitu ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. 2. Monotenisitas, yaitu bahwa jika kita member sejumlah uang kepada seseorang yang berada dibawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. 3. Sensitifitas distribusional, yaitu menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. Menurunnya garis batas kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai

metode.

Menurut

Sumodiningrat

(1996)

penetuan

garis

kemiskinan dengan menggunakan indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi commit to user



(production aproach), pendapatan (income aproach) dan pengeluaran (expenditure aproach). Indikator lain yang sering digunakan adalah indikator kesejahteraan, disarankan 9 (sembilan) komponen sebagai indikator kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan (UN, 1961 dalam Wiratmoko, 2008). Menurut Departemen Kimpraswil terdapat tujuh variabel kemiskinan, bila 3 diantaranya terpenuhi maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang miskin, variabel tersebut adalah : a. Luas lantai hunian kurang dari 8

per anggota rumah tangga.

b. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah c. Fasilitas air bersih tidak ada d. Fasilitas jamban/WC tidak ada e. Kepemilikan aset kursi tamu tidak tersedia f. Konsumsi lauk pauk dalam seminggu tidak bervariasi g. Kemampuan membeli pakaian minimal satu stel per tahun untuk setiap anggota rumah tangga tidak ada Sedangkan menurut BPS,

masyarakat miskin terdiri dari 14

indikator sebagai berikut : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat commit to dari usertanah

per orang



3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/kayu murahan 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik 6. Sumber air minum berasal dari mata air yang tidak terlindungi 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari kayu bakar/arang/minyak tanah 8. Tidak pernah mengkonsumsi daging walaupun satu kali dalam seminggu 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari 11.Tidak sanggup membayar biaya pengobatan ke puskesmas/petugas kesehatan 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan yang lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD 14. Tidak memiliki tabungan yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lain. Sedangkan menurut Emil Salim (1976), mengemukakan lima commit to user karakteristik kemiskinan, kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah :



1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki factor produksi sendiri. 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan pada umumnya sendiri. 4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas. 5. Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang memadai. F. Tinjauan Penelitian Terdahulu 1. Penelitian Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto ( 2010) Judul Penelitian :Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan Random effect. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara PDRB terhadap kemiskinan sebesar 0,011 % (-0,011). Apabila PDRB naik sebesar 1 % maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,011 %.Sebaliknya apabila PDRB turun sebesar 1 % maka kemiskinan akan naik sebesar 0,011 %. Sedangkan variabel IPM juga mempunyai pengaruh negatif sebesar 4,582 % (-4,582), artinya apabila IPM naik sebesar 1 % maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 4,582 %. Sebaliknya apabila IPM turun commit to user sebesar 1 % maka kemiskinan akan naik sebesar 4,582 %.



2. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006). Judul Penelitian : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah PDRB, jumlah penduduk, share pertanian, share industri, inflasi, pendidikan dan dummy krisis ekonomi tahun 1997-1998. Studi tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, share sektor pertanian, dan sektor industri. 3.

Kurnia Lismawatie (2007) Judul Penelitian : Korelasi Hitungan Indeks Pembangunan Manusia dan Kondisi Kemiskinan di Pematangsiantar. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menandakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat tidak mampu untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Hal ini karena data

antara lain disebabkan

oleh

IPM, terutama di Pematangsiantar, belum menunjukkan

keadaan wilayah yang sesungguhnya yaitu disebutkan bahwa hitungan IPM tersebut belum mampu menjangkau wilayah-wilayah miskin atau wilayah yang memiliki penduduk miskin. G. Kerangka Pemikiran Teoritis Berdasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bekerja dengan kerangka pemikiran bahwa Pertumbuhan commit to user



Ekonomi yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memecahkan masalah, perlu disusun suatu kerangka pemikiran sebagai dasar yang dipakai dalam menganalisis data.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

H. Hipotesis Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang harus diuji kebenarannya, maka hipotesis masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan penganalisaan data. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 – 2009. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2009. commit to user



3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga secara bersama – sama berpengaruh positip terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2009.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan studi deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data panel. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika. B. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu (Soeratno dan arsyad, 2003). Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data panel (pooling data) atau data longitudinal. Data panel (data longitudinal) adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain : 1. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 di 35 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009, bersumber dari Kantor BPS Propinsi Jawa Tengah.

commit to user

40



2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 35 kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009, bersumber dari Kantor BPS Propinsi Jawa Tengah. 3. Data Jumlah Penduduk Miskin di 35 kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009,bersumber dari Kantor BPS Propinsi Jawa Tengah. C. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, leterature dan lain-lain yang masih relevan, dan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek satudi. D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. Variabel merupakan obyek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable) : 1. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

commit to user



2. Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah Penurunan Kemiskinan (PM). Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.1.Variabel yang digunakan dalam analisis Variabel PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

PM

Penurunan Kemiskinan

Satuan

Sumber

Juta rupiah Harga Konstan 2000

BPS, PDRB Propinsi Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha tahun 20052009. BPS, IPM di 35 kabupaten /kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.

orang

BPS, Penduduk miskin di 35 kabupaten/kota Propinsi Jawa tengah tahun 20052009.

E. Teknik Analisis Data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif dan analisis ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, sedangkan analisis ekonometrika, yang dilakkukan dengan menggunakan panel data dengan pendekatan efek tetap (fixed efect), dilakukan untuk menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB)

dan Indeks pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat

Penurunan Kemiskinan (PM). Data yang digunakan adalah data skunder yang berasal dari berbagai institusi pemerintah terutamacommit BadantoPusat user Statistik dan Dinas Sosial. Panel



data yang digunakan untuk analisis ekonometrika adalah time series tahun 2005 sampai tahun 2009 dan cross-section dari 35 kabupten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Model akan diregresi menggunakan OLS (Ordinary Least Square) dengan data panel, atau dusebut PLS (Panel Least Square) dengan menggunakan Sofware Eviews 7 untuk pengolahan data. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data lintas waktu (time-series data) dan data lintas unit (cross-section data). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalnya pada data cross-section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama disurvey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data , persamaan model dengan menggunakan data cross-section dapat ditulis sebagai berikut : 뻠

=

+

輦뻠 +

뻠

; i = 1,2,..., N

dimana N adalah banyaknya data cross setion. Sedangkan persamaan model dengan time-series adalah : 4

=

+

輦4 +

4

; t = 1,2,..., T

dimana T adlah banyaknya data time series. Mengingat data panel merupakan gabungan antara cross-section dan time- series, maka model dapat ditulis dengan : commit to user



뻠4

=

+

輦뻠4 +

i = 1,2,...,N

뻠4

;

t = 1,2,...,T

dimana : N

= banyaknya observasi

T

= banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel. Menurut Hsiao ( 1986), keunggulan penggunaaan data panel dibanding deret waktu dan kerat lintang adalah : 1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degrees of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien. 2. Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section dan time-series. 3. Panel data dapat memberikan penjelasan yang lebih baik dalam infererensi peruntukan dinamis dibandingkan data cross-section. Dalam analisis mdel panel data, dua model pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (fixed effect) dan pendekatan efek acak (random efeect). Kedua pendekatan yang dilakukkan delam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut :

commit to user



1. Pendekatan efek tetap (fixed effect). Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit dipenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk menunjukkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (cross-section) maupun lintas waktu (time series). Pendekatan yang memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variable (LSDV). 2. Pendekatan efek acak (random effect) Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (fixed effect) tidak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degrees of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang didalamnya melibatkan korelasi antara error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen eror (error component model) atau disebut juga model efek acak (random effect).

commit to user



Ada empat pendekatan pokok untuk memilih atau menggunakan pendekatan efek tetap (fixed effect) atau pendekatan efek acak (random effect) dalam panel data : 1. Apabila jumlah time series (T) besar sedangkan jumlah cross section (N) kecil, maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda shingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu fixed effect model (FEM). 2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi apabila kita meyakini bahwa unit cross section yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) maka random effect harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit cross section yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan fixed effect. 3. Apabila komponen error

뻠

individual berkorelasi maka penaksir random

efect akan bias dan penaksid fixed efect tidak bias. 4. Apabila n besar dan T kecil, apabila asumsi yang mendasari random effect dapat terpenuhi, maka random effect lebih efisien dibanding fixed effect. Pilihan

antara

Fixed

Effect

dan

Random

Effectditentukan

dengan

menggunakan Hausman’s test. PDRB diharapkan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dimana peningkatan PDRB akan menyebabkan turunnya kemiskinan karenanya commitPembangunan to user <0. Begitu juga dengan Indeks Manusia (IPM) diharapkan



berpengaruh negatif terhadap turunannya kemiskinan dengan statistik.

commit to user

<0. Uji


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Propinsi Jawa Tengah 1. Keadaan Geografis a. Letak Geografis Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, yang letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.Letaknya antara 5o40’ dan 8o30’ LS dan antara 108o30’ dan 111o30’ BT (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Batas-batas wilayah Jawa Tengah adalah : Sebelah utara

:Laut Jawa

Sebelah Selatan :DI Yogyakarta dan Samudra Indonesia Sebelah Barat

:Provinsi Jawa Barat

Sebelah Timur

:Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 35 Daerah Kabupaten dan Kota yaitu 6 Daerah Kota dan 29 Daerah Kabupaten dengan 352 Kecamatan, yang meliputi 8.530 Desa dan 606 Kelurahan.

commit to user

48



b. Sumber Daya Alam 1). Iklim dam Suhu Udara Provinsi Jawa Tengah memiliki dua musim yaitu musin kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu rata-rata Jawa Tengah tahun 1999 berkisar antara 18oC sampai dengan 28oC. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi, sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 74 % sampai 95%. Jumlah curah hujan dalam satu tahun sebesar 200 mm, sehingga Jawa Tengah termasuk beriklim basah. Jumlah curah hujan rata-rata bulanan di Bagian Dataran Rendah Utara minimum 3 mm dan maksimum 663 mm, sedangkan di Bagian Dataran Rendah Selatan minimun 8 mm dan maksium 207 mm. 2). Keadaan Alam Provinsi Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam. Daerah pegunungan dan dataran yang membujur sejajar dengan panjang Pulau Jawa, daerah dataran rendah yang hampir tersebar diseluruh Jawa Tengah serta daerah pantai yaitu pantai utara dan selatan. Ditinjau dari sisi topografinya Jawa Tengah mempunyai relief yang beragam meliputi daerah pantai, dataran rendah dan dataran commit to user



tinggi. Diukur dari permukaan laut, Jawa Tengah dapat dibedakan atas empat golongan ketinggian, yaitu : ·

0 – 9 meter meliputi wilayah seluas 53.3 persen

— 100 – 499 meter meliputi wilayah seluas 27.4 persen — 500 – 999 meter meliputi wilayah seluas 14.7 persen — 1000 meter keatas meliputi wilayah seluas 4.6 persen Dari kemiringannya, Jawa Tengah juga dibedakan menjadi empat golongan derajat kemiringan, yaitu : v 0o – 2o meliputi wilayah seluas 41,3 persen v 3o – 15o meliputi wilayah seluas 27,7 persen v 16o – 39o meliputi wilayah seluas 21,2 persen v 4o keatas meliputi wilayah seluas 4,8 persen Luas lahan yang terdapat di Jawa Tengah 64 persen dapat dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan 21,1 persen luas lahan hanya dapat dibudidayakan dengan perlakuan khusus. 3). Hutan Kelestarian hutan sangat penting artinya bagi kehidupan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari hutan antara lain sebagai pencegah bahaya banjir, pencegah polusi, habitat flora dan fauna, commit to user



selain itu dapat diambil hasil hutannya dan secara umum adalah sebagai penyeimbang lingkungan. Menurut Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah luas di Jawa Tengah adalah 646.831,93 ha atau kurang lebih 28,80 persen dari luas wilayah Jawa Tengah, dimana 41.739,12 ha berfungsi sebagai hutan lindung 604.255,69 ha sebagai hutan produksi dan 867,12 ha sebagai hutan suaka alam dan wisata. 4). Gunung Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak dan empat diantaranya masih aktif, artinya gunung tersebut sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava atau gas beracun. Gunung-gunung yang masih aktif tersebut adalah : — Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta — Gunung Slamet yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes dan Tegal — Gunung Sindoro yang terletak di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo — Pegunungan Dieng yang terletak di perbatasan Kabupaten commit to user Wonosobo dan Kabupaten Pekalongan.



5). Hidrologi Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa (572 km); memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara melintasi Kota Solo, dan akhirnya menuju ke Propinsi Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik. Sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa diantaranya adalah Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedang sungaisungai yang bermuara di Samudra Hindia diantaranya adalah Serayu dan Kali Progo. Diantara waduk-waduk yang utama di Jawa Tengah adalah Waduk Gajahmungkur (Kabupaten Wonogiri), Waduk Kedungombo (Kabupaten Boyolali dan Sragen), Rawa Pening (Kabupaten Semarang), Waduk Cacaban (Kabupaten Tegal), Waduk Malahayu (Kabupaten Brebes) dan Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen). 6). Keadaan Tanah Menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah di Propinsi Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grumosol sehingga hamparan tanah di propinsi Jawa Tengah termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik.

commit to user



c. Luas Wilayah Luas daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 32.547 km2 atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 2.138,51 Km2, dan yang terkecil adalah Kota Magelang dengan luas 18,12 Km2. 2. Keadaan Penduduk. Penduduk memiliki fungsi ganda di dalam perekonomian. Dalam konteks pasar, penduduk berada di sisi permintaan sekaligus di sisi penawaran. Pada sisi permintaan penduduk adalah konsumen, sumber permintaan akan barang-barang dan jasa. Sedangkan di sisi penawaran penduduk adalah produsen, misalnya sebagai pengusaha atau tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap keberadaan penduduk terpecah menjadi dua yaitu penduduk pemacu pembangunan. Namun demikian, apakah penduduk merupakan pemacu atau penghambat pembangunan, persoalannya bukan semata-mata terletak pada besar/kecil jumlahnya, akan tetapi tergantung pada kapasitas penduduk tersebut, baik selaku konsumen ataupun produsen (Dumairy, 1997 : 68). Data terakhir menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 penduduk Jawa Tengah, dari total kira-kira 32,64 juta, pada umumnya banyak menempati wilayah perkotaan dibanding kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduknya tercatat 1.003 jiwa per kilometer persegi dan commit to user



wilayah terpadat penduduknya adalah kota Surakarta dengan tingkat kepadatan 11 ribu orang setiap kilometer persegi. Jumlah rumah tangga sebesar 8,9 juta pada tahun 2011 sedangkan rata-rata penduduk per rumah tangga di Jawa Tengah tercata sebesar 3,7 jiwa. Tabel 4.1. Jumlah, Kepadatan dan LPP Jawa Tengah Tahun 1980, 1990, 2000 dan 2008 Keterangan

1980

1990

2000

2008

Jumlah (juta jiwa)

25,37

28,52

30,78

32.62

Laki-laki (juta jiwa)

12,47

14,08

15,25

16.19

Persentase (laki-laki)

49,15

49,37

49,55

49,63

12,9

14,44

15,52

16.43

Persentase (perempuan)

50,85

50,63

49,63

50,37

10 tahun ke atas(juta jiwa)

23,46

21,87

25,12

27.10

Persentase (10 tahun ke atas)

92,47

76,68

81,61

83.07

10 tahun ke bawah (juta jiwa)

1,91

6,65

5,66

5,52

Persentase (10 tahun ke bawah)

7,53

23,32

18,39

16.93

Kepadatan (Jiwa per km2)

745

834

918,98

1002.53

Pertumbuhan(persen )

1,18

0,75

1,24

0.55

91,27

107,53

121,20

132.86

Perempuan (juta jiwa)

Penduduk Pulau Jawa (juta jiwa)

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah Dari Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah commit to user memiliki penduduk dalam jumlah yang besar.Jumlah penduduk Jawa



Tengah berdasarkan Jawa Tengah Dalam Angka 2009 adalah sebesar 32.626.400 jiwa. Jumlah ini setara dengan 25 persen penduduk Pulau Jawa atau 15 persen jumlah penduduk Indonesia sehingga Jawa Tengah menempati urutan ketiga Provinsi yang memiliki penduduk terbesar dari seluruh Provinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat besar bila dibandingkan pada tahun 2000 dimana penduduk Jawa Tengah adalah 30,78 juta jiwa dan pada tahun 2008 berjumlah 32.62 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah 0.55 persen dimana pada tahun 2007 penduduk Jawa Tengah berjumlah 32.380.3000 jiwa. Angka pertumbuhan ini relatif lebih besar jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2007 yang besarnya 0.52 persen. Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki, dimana di tahun 2008 persentase jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 50,37 persen sedangkan persentase jumlah penduduk laki-laki adalah 49,63 persen. Sedangkan pada tahun 2000 penduduk Jawa Tengah menunjukkan persentase penduduk perempuan adalah sebesar 50,37 persen dan persentase penduduk laki-laki adalah 49,63 persen. Pada tahun 1990 proporsi penduduk perempuan sebesar 50,63 persen dan proporsi penduduk laki-laki adalah 49,37 persen. commit to user



Selain memiliki masalah tentang besarnya jumlah penduduk, Jawa Tengah juga menghadapi masalah sebaran penduduk yang tidak merata. Ketidakmerataan jumlah penduduk antar wilayah menimbulkan masalah urbanisasi. Urbanisasi dalam jumlah besar akan menimbulkan masalah bagi kota yang didatangi, yang antara lain menyangkut penyediaan lapangan kerja, permukiman, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Kepadatan penduduk dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dimana 15 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa Tengah. Kepadatan penduduk tiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Pada tahun 1980 kepadatan penduduk tercatat 745 jiwa per km2, tahun 1990 nilainya meningkat menjadi 834 jiwa per km2 dan pada tahun 2000 tercatat rata-rata sebesar 918 jiwa setiap kilometer persegi dan pada tahun 2008 tercatat rata-rata sebesar 1002 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk di wilayah kota secara umum lebih tinggi dibandingkan di wilayah Provinsi (lihat tabel 4.2), wilayah terpadat terdapat di wilayah Kota Surakarta yaitu sekitar 11.876 orang setiap km2 dengan jumlah penduduk sebesar 522.935 jiwa atau 1,6 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah. Sedangkan wilayah dengan angka kepadatan terkecil di Kabupaten Blora 2 yaitu sekitar 465 orang commit setiap km dengan jumlah penduduk sebesar to user



835.160 jiwa atau 2,6 persen dari jumlah Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk terkecil adalah di Kabupaten Cilacap yaitu 0.22 persen , angka pertumbuhan penduduk terbesar di Jawa Tengah yaitu Kota Magelang yaitu sebesar 1.84 persen. 3. Kondisi Perekonomian Propinsi Jawa Tengah merupakan daerah agraris, sehingga pertanian merupakan mata pencaharian utama yang digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap.Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi penyangga pangan nasional, oleh karena itu produktifitas padi lebih diutamakan untuk terus dipacu. Dari total nilai Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 175,685 triliun, sector pertanian didalamnya (didalamnya termasuk tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) menyumbang sebesar 34,949 triliun atau sekitar 20,27 persen yang merupakan ranking ketiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran. (BPS, 2010). Kemudian sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi di Jawa Tengah tanpa mengabaikan pembanguan sektor lain. Sektor industri sebagai lapangan usaha yang potensial bisa menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah pertanian, merupakan penyumbang PDRB terbesar yaitu 54,137 triliun rupiah atau 31,74 persen. Tetapi dalam kenyataannya sektor industri

baru tumbuh sebesar 4,24 persen,

pertumbuhannya masih jauh lebih kecil dari sector lain yang tidak banyak commit to user



menyerap tenaga kerja seperti sector transportasi dan komunikasi (7,30%), keuangan,jasa-jasa (6,97 %) dan sewa dan jasa perusahaan (6,79%). Hal ini merupakan

peluang yang cukup baik untuk

memacu

pertumbuhan terutama kedua sektor tersebut tanpa mengabaikan sektor lainnya.Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi pada kedua sektor tersebut diharapkan dampaknya akan lebih bisa dirasakan dalam penyerapan tenaga kerja, yang selanjutnya pengentasan kemiskinan bisa lebih nyata. Pada sektor perdagangan, selain pasar tradisional yang jumlahnya di Jawa Tengah pada tahun 2011 sejumlah 1.561 unit, juga tumbuh sejumlah pusat-pusat perbelanjaan yaitu department store 53 unit, pasar swalayan 589 unit dan 26 pusat perbelanjaan. Kemudian pada sektor ekspor-impor, menurut data BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa perolehan devisa Jawa Tengah dari ekspor migas cenderung menurun,

yang mendorong sekator non migas untuk

berkembang. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai ekspor Jawa Tengah pada tahun 2011 yang mencapai 432 juta dolar Amerika (9,21 persen) dan ekspor non migas sebesar 4,2 milyar dolar Amerika (90,79 persen). Jika dibandingkan tahun sebelumnya nilai ekpsor Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 21,27 persen. Sedangkan realisasi impor di Jawa Tengah pada tahun 2011 mencapai 13.027,1 milyar dolar Amerika. Nilai impor tersebut mengalami kenaikan sebesar 35,06 persen pada tahun 2010 (Januari-Desember). Dari data yang ada, nampak bahwa nilai impor commit to user selama lima tahun (2007-2011) masih cenderung lebih tinggi disbanding



nilai ekspor, padahal yang diharapkan akan berlaku sebaliknya akan memperbesar penerimaan devisa. Pengembangan perkoperasian juga mendapat perhatian di Jawa Tengah, karena koperasi sebagai soko guru perekonomian memegang peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi rakyat. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah antara lain melakukan pemberian bantuan modal kepada koperasi dan pengusaha kecil dalam bentuk pinjaman, pembinaan koperasi di daerah pedesaan/perkotaan. Sampai dengan tahun 2011 terdapat 26.347 unit koperasi di Jawa Tengah dengan jumlah anggota seluruhnya sekitar 5,21 juta orang. 4. PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto ) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan

pembangunan

dibidang

ekonomi.Pertumbuhan

tersebut

merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi terjadi.Pertumbuhan ekonomi secara rinci, ditunjukkan dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha.Jika terjadi pertumbuhan positip, hal ini menunjukkan peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun lalu.Sebaliknya apabila menunjukkan negatip, hal ini berarti terjadi penurunan perekonomian disbanding tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

2000, selama tahun 2005 – 2009

commit to user mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,39 persen per tahun.



Peningkatan PDRB yang paling tinggi terjadi pada tahun 2007 (10,85 persen), dan terendah pada tahun 2006 (0,45 persen). Perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah

dari tahun 2005

sampai dengan tahun 2009 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000, tahun2005-2009. Tahun

PDRB (Milyar)

Peningkatan (%)

2005

143.051,214

-

2006

150.682,655

5,33

2007

151.362,625

0,45

2008

167.790,370

10,85

2009

175.685,268

4,71

Jumlah

5,39

Sumber : Jawa Tengah dalam angka, tahun 2010. Perkembangan pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan 2000 periode 2005 – 2009 secara umum lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan Produk Regional Bruto per kapita. Pada tahun 2004 pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 4,99 juta rupiah, naik 11,24 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB per kapita selama tahun 2000 – 2004 baik atas dasar harga konstan 2000 maupun

atas

dasar

peningkatan.PDRB

harga berlaku juga cenderung mengalami commit to user harga berlaku menunjukkan pendapatan yang



memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah, sedangkan PDRB harga konstan

dapat digunakan untuk menunjukkan laju

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. Besarnya PDRB perkapita bervariasi antar kabupaten/kota karena selain dipengaruhi oleh potensi dari wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan. Beberapa kabupaten/kota dengan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku cukup tinggi pada tahun 2004, mulai dari Kabupaten Cilacap ( 21,56 juta rupiah ), Kabupaten Kudus (15,89 juta rupiah ) dan Kota Semarang ( 14,57 juta rupiah ). Kondisi makro ekonomi 25 Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini di jelaskan oleh kondisi PDRB per kapita 25 kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, seperti ditunjukkan oleh tabel 4.3 berikut ini. Tabel 4.3Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008(persen). No

Kab/Kota

2005

2006

2007

2008

Rata-rata

01.

Cilacap

7.72

5.00

2.64

4.92

5,07

02.

Banyumas

3.21

4.48

5.30

5.41

4,60

03.

Purbalingga

4.18

5.06

6.19

5.30

5,18

04.

Banjarnegara

3.95

4.35

5.01

4.98

4,57

05.

Kebumen

3.20

4.08

4.52

5.61

4,35

06.

Purworejo

4.85

5.23

6.08

5.62

5,45

07.

Wonosobo

3.19

3.23

3.58

3.69

3,42

08.

Magelang

4.62

4.91

5.21

4.99

4,93

09.

Boyolali

4.07

4.19

4.08

4.04

4,10

10.

Klaten

4.59

2.30

3.31

3.93

3,53

11.

Sukoharjo

4.11commit 4.53 to user

5.11

4.84

4,65



12.

Wonogiri

4.31

4.07

5.07

4.27

4,43

13.

Karanganyar

5.49

5.08

5.74

5.75

5,47

14.

Sragen

5.16

5.18

5.73

5.69

5,44

15.

Grobogan

4.74

4.00

4.37

5.33

4,61

16.

Blora

4.07

3.85

3.95

5.62

4,37

17.

Rembang

3.56

5.53

3.81

4.67

4,21

18.

Pati

3.94

4.45

5.19

4.94

4,63

19.

Kudus

4.43

2.46

3.23

3.71

3,46

20.

Jepara

4.23

4.19

4.74

4.49

4,41

21.

Demak

3.86

4.02

4.15

4.11

4,04

22.

Semarang

3.11

3.81

4.72

4.26

3,98

23.

Temanggung

3.99

3.31

4.03

3.54

3,72

24.

Kendal

2.63

3.67

4.28

3.92

3,63

25.

Batang

2.80

2.51

3.49

3.67

3,12

26.

Pekalongan

3.98

4.21

4.59

4.78

4,39

27.

Pemalang

4.05

3.72

4.47

4.99

4,31

28.

Tegal

4.72

5.19

5.51

5.32

5,12

29.

Brebes

4.80

4.71

4.79

4.81

4,78

Kota/Cities

30.

Magelang

4.33

2.44

5.17

5.05

4,25

31.

Surakarta

5.15

5.43

5.82

5.69

5,52

32.

Salatiga

4.15

4.17

5.39

4.98

4,67

33.

Semarang

5.14

5.71

5.98

5.59

5,36

34.

Pekalongan

3.82

3.06

3.80

3.73

4,85

35.

Tegal

4.87

5.15

5.21

5.15

5,10

4,278

4,208

4,69

4,81

Rata-rata

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tiap tahunnya cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota mengindikasikan adanya proses pembangunan ekonomi daerah berada pada keadaan yang cukup baik. Dari commit to user kondisi makroekonmi di Propinsi tabel 4.3 juga dapat dideskripsikan bahwa



Jawa Tengah dalam keadaan yang baik dapat dilihat dari standar deviasi setiap tahunnya , yaitu menurun dari 0,07 persenpada tahun 2005-2006, kemudianmeningkat dari 0,12 persen pada tahun 2007-2008, menunjukkan adanya kestabilan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Secara umum pertumbuhan ekonomi 25 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan dampak yang positif dan signifikan. Adapun wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Surakarta dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen per tahun, yang kedua adalah Kabupaten Karanganyar dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen per tahun, dan yang ketiga adalah Kabupaten Purworejo dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen per tahun. Sedangkan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Batang dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3,12 persen per tahun. Perbedaan pengelolaan dan pengembangan antar sektoral di masing-masing

Kabupaten/Kota

menjadi

salah

satu

alasan

yang

menimbulkan perbedaan tingkat PDRB per kapita yang terjadi antar wilayah di Propinsi Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu biasanya satu tahun. Sektor PDRB terdiri dari sector commit to user pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan,



sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa (BPS, 2008). Sektor industri sebagai salah satu sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang menampung tenaga kerja dari desa (urban), menanggulangi kemiskinan masyarakat yang semakin meningkat, dan dengan pertumbuhan yang positif sektor industri berperan dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 di Jawa Tengah tahun 2005-2009 dapat dilihat pada table 4.4 dibawah ini.

commit to user



Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Jawa Tengah tahun 2005-2009 (miliar rupiah) N o.

Lapangan Usaha

Tahun

1.

Pertanian

29.924,64

a.Tan.Bhn Mknn

21.507,49

b.Tan.Perkeb unn

2005

2007

2008

31.862,70

33.484,07

34.949,14

22.120,97

22.335,54

23.414,03

24.399,76

2.747,12

2.854,27

3.041,56

3.161,08

3.357,83

c.Peternakan

3.292,24

3.603,30

4.033,97

4.395,37

4.662,64

d.Kehutanan

693,83

580,32

582,29

555,66

579,23

e.Perikanan

1.683,97

1.894,33

1.869,32

1.957,93

1.949,68

2.

Prtbngn& Galian

1.454,23

1.678,30

1.782,89

1.851,19

1.952,87

3.

Industri Pengolhn

46.105,71

48.189,13

50.870,79

53.158,96

54.137,60

4.

Listrik,Gas& Air bersih

1.179,89

1.256,43

1,340,85

1.404,67

1.482,64

5.

Bangunan

7.960,95

8.446,57

9.055,73

9.647,59

10.300,65

6.

Perdgn,hotel &restorn

30.056,96

31.816,44

33.898,01

35.626,20

37.766,36

7.

Tranprtsi& Kom.

6.988,43

7.451,51

8.052,60

8.657,88

9.260,45

8.

Keu,sewa&Ja saPersh.

5.067,67

5.339,61

5.767,34

6.218,05

6.701,53

9.

Jasa-jasa

14.312,74

15.442,47

16.479,36

17.741,76

19.134,04

143.051,21

150.682,65

159.110,25

167.790,37

175.685,27

PDRB

2006

2009

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah. Dari tabel 4.4 diatas dapat

dilihat bahwa sektor indutri

pengolahan menempati kontribusi jumlah PDRB terbesar, baru kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran , sektor pertanian secara luas serta

sektor jasa-jasa.Hal ini juga berarti bahwa keempat sektor commit to user



tersebut secara berurutan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang PDRB di propinsi Jawa Tengah, yang secara rinci prosentase distribusinya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. Tabel 4.5 Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 N o.

Lapangan Usaha

1.

Pertanian

Tahun 2005 20,92

a.Tan.Bhn Makanan b.TanmnPerkebunn c.Peternakan

2006 20,57

20,03

19,96

14,68

14,04

13,95

1,89

1,91

1,88

2,39

2,54

2,62

0,39

0,37

0,33

15,03 1,92

0,49

e.Perikanan

1,18 1,22

3. 4.

Prtmbngn & Galian Industri Pengolhn Listrik,Gas& bersih

2008

2,30

d.Kehutanan

2.

2007

1,02

1,17

1,17

1,12

1,10

1,11

32,23 Air

5.

Bangunan

6.

Perdgn,hotel& rstorn

7.

Tranprtsi& Kom.

2009

Rata2

19,89

20,27

13,89

14,32

1,91

1,74

2,65

2,50

0,33

0,38

1,11

1,17

1,11

1,09

30,82

31,74

0,84

0,83

31,98

31,97

31,68

0,83

0,84

0,84

5,57

5,61

5,69

5,75

5,86

5,70

21,01

21,11

21,30

21,23

21,50

21,23

5,27

5,07

3,81

3,65

0,82

4,89 4,95

5,06

5,16

3,58

3,62

3,71

10,25

10,36

10,57

10,89

10,42

100,0 100,0 100,0 commit to user Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah

100,0

100,0

100,0

8. 9.

Keu,sewa&Jasa Persh. Jasa-jasa PDRB

3,54 10,01



Dari table 4.5 diatas dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian secara berturut-turutmempunyai distribusi prosentase terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini artinya bahwa ketiga sektor tersebut mempunyai sumbangan yang besar terhadap PDRB di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000,

antara tahun 2005-2009 mengalami naik turun.

Pertumbuhan PDRB yang terjadi pada tahun 2008 lebih lambat dari tahun sebelumnya, yaitu 5,46 persen (tahun 2007 = 5,59 persen). Hal tersebut cukup beralasan mengingat kondisi perekonomian pada tahun tersebut cukup bergejolak dengan adanya krisis moneter yang melanda seluruh negara di dunia.Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

commit to user



Tabel 4.6Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah tahun 2005-2009 (Persen). No. Lapangan Usaha

Tahun 2005

1.

2006

2007

2008

2009

Ratarata

Pertanian

4,61

3,60

2,78

5,09

4,38

4,09

a.Tan.Bhn Makanan

4,00

2,85

0,97

4,83

4,21

3,37

b.TanmnPerkebu nn

4,28

3,90

6,56

3,93

6,22

4,98

c.Peternakan

7,01

9,45

11,95

8,96

6,08

8,69

d.Kehutanan

48,11

-16,36

0,34

-4,57

4,24

6,32

e.Perikanan

-3,61

9,46

1,41

4,74 -0,42

1,51

9,28

15,41

6,23

3,83

5,49

8,05

4,80

4,52

5,56

4,50

1,84

4,24

10,78

6,49

6,72

4,76

5,55

6,86

2.

Prtmbngn Galian

&

3.

Industri Pengolhn

4.

Listrik,Gas&Air bersih

5.

Bangunan

6,88

6,10

7,21

6,54

6,77

6,70

6.

Perdgn,hotel& restoran

6,05

5,85

6,54

5,10

6,01

5,91

7.

Tranprtasi& Kom.

7,34

6,63

8,07

7,52

6,96

7,30

8.

Keu,sewa& Jasa Persh.

5,00

6,55

6,81

7,81

7,78

6,79

9.

Jasa-jasa

4,75

7,89

6,71

7,66

7,85

6,97

PDRB

5,35

5,33

5,59

5,46

4,71

5,29

Sumber :BPS Propinsi Jawa Tengah,diolah. Dari Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata laju commit to user pertumbuah sektor pertambangan dan galian menempati ranking



tertinggiyaitu8,05 persen, meskipun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 1,09 persen. Sedangkan sektor pertanian secara luas ternyata mengalami pertumbuhan yang paling rendah dibanding

dengan sektor

lainnya (4,09 persen) padahal peranannya cukup besar dalam perekonomian di Jawa Tengah yaitu 24,27 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu rata-rata 31,74 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,24 persen. Hal ini membuktikan bahwa sektor-sektor yang banyak menampung tenaga kerja, yaitu sektor industri pengolahan dan pertanian, hanya terjadi pertumbuhan yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor tersebut diatas. Dari data tersebut dapat diambil suatu gambaran bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah selama tahun 2005-2009, lebih besar terjadi pada sektorsektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja. 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

commit to user



IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: ·

hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

·

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

·

standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan

penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. 6. Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah a. Perkembangan Penduduk Miskin Propinsi Jawa Tengah, 1996-2006. Jumlah dan prosentase penduduk miskin pada periode 19962009 berfluktuasi dari tahun ke tahun (tabel 4.7). Pada Periode 19961999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 2,338 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 6,418 juta orang pada tahun 1996 menjadi 8,755 juta orang pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 21,61 persen menjadi 28,46 persen pada periode yang sama. commit to user



Pada periode tahun 2002-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 7,308 juta orang pada tahun 2002 menjadi 6,534 juta orang pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan prosentase penduduk miskin dari 23,06 persen pada tahun 2002 menjadi 20,49 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu dari 6,534 juta orang (20,49 persen) pada bulan pebruari 2005 menjadi 7,101 juta (22,19 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 0,287 juta orang, sementara di daerah pedesaan bertambah 0,280 juta orang. Peningkatan penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah dari Pebruari 2005 ke Maret 2006 disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada 1 September 2005, yang kemudian memacu kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya. Namun pada tahun 2007 sampai tahun 2009, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah yaitu dari 7,101 juta orang (22,19 persen) pada bulan Maret 2006 turun menjadi 6,190 juta orang (19,23 persen) pada bulan Maret 2008. Pada periode yang sama, penduduk miskin di daerah perkotaan turun 0,402 juta orang sementara di daerah pedesaan turun 0,509 juta orang.

commit to user



Tabel 4.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Propinsi JawaTengah menurut Daerah tahun 1996-2011. Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (000)

Persentase Penduduk Miskin

Kota

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

Desa

1996

1.973,4 4.444,2

6.417,6

20,67

22,05

21,61

1999

3.062,2 5.723,2

8.755,4

27,80

28,05

28,46

2002

2.762,3 4.546,0

7.308,3

20,50

24,96

23,06

2003

2.520,3 4.459,7

6.980,0

19,66

23,19

21,78

2004

2.346,5 4.497,3

6.843,8

17,52

23,64

21,11

2005

2.671,2 3.862,3

6.533,5

17,24

23,57

20,49

2006

2.958,1 4.142,5

7.100,6

18,90

25,28

22,19

2007

2.687,3 3.869,9

6.557,2

17,23

23,45

20,43

2008

2.556,5 3.633,1

6.189,6

16,34

21,96

19,23

2009

2.420,9 3.304,8

5.725,7

15,41

19,89

17,72

2010

2.258,9 3.110,2

5.369,2

14,33

18,66

16,56

2011

2.092,5 3.014,9

5.107,4

14,12

17,14

15,76

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik No. 37/07/33/Th.V, 1 Juli 2011. b. Perkembangan Penduduk Miskin Propinsi Jawa Tengah, Maret 2010maret 2011 Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada bulan Maret 2011 sebesar 5,107 juta orang (15,76 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 yang berjumlah 5,369 juta orang (16,56 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 261,8 ribu orang. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama commit to user Maret 2010 – Maret 2011 terjadi karena pada bulan Pebruari 2011



memasuki periode panen raya. Kondisi ini juga turut didukung karena adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak sebanyak tiga kali (tanggal 1 Desember 2008, 15 Desember 2008 dan 15 Januari 2009) meskipun harga Bahan Bakar Minyak juga mengalami kenaikan pada 24 Mei 2008. Jumlah penduduk miskin di perkotaan Jawa Tengah turun lebih besar disbanding didaerah pedesaan. Selama periode Maret 2010 – Maret 2011, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 95,37 ribu orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 166,93 ribu orang (tabel 4.6). B. Diskripsi Variabel – Variabel Penelitian Pada penelitian ini data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Propinsi Jawa Tengah sebagai variable Independen dan penurunan kemiskinan (PM) di Propinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen dari tahun 2005-2009. Datadata tersebut merupakan data sekunder, yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis.Dari data tersebut diharapkan dapat diketahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan pada penelitian ini adalah data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Jawa Tengah.Dari hasil pengumpulan data pada 35 Kabupaten/Kota di commit to user



Jawa Tengah, diperoleh data bahwa PDRB pada masing-masing kabupaten selalu meningkat dari tahun ketahun. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menurut data tahun 2009, tiga terbesar jumlah PDRBnya berturutturut adalah Kota Semarang ( 20,057 miliar rupiah), kabupaten Cilacap (12,303

miliar

rupiah)

dan

Kabupaten

Kudus.

(12,125

miliar

rupiah).Sedangkan tiga Kabupaten / Kota dari yang terkecil jumlah PDRBnya berturut-turut masing-masing adalah Kota Salatiga (869,452 juta rupiah), Kota Magelang (1,044 miliar rupiah) dan Kota Tegal (1,225 miliar rupiah). 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Data IPM yang digunakan dalam penelitian data IPM Propinsi

Jawa

Tengah dari tahun 2005-2009. Angka-angka Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah secara umum menunjukkan trend yang meningkat, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jawa Tengah mengindikasikan ada perbaikan. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menurut data terakhir tahun 2009, yang tertinggi angka IPMnya adalah Kota Surakarta yaitu sebesar 77,49 baru dikuti oleh Kota Semarang (76,90) dan Kota Salatiga (76,11). Sedangkan daerah yang paling kecil angka IPM nya adalah Kabupaten Brebes sebesar 67,69 baru kemudian diatasnya

adalah

Kabupaten

Pemalang

(69,02)

dan

Kabupaten

Banjarnegara (69,63). Sedangkan besarnya angka IPM rata-rata Propinsi Jawa tengah dapat commit to user dilihat pada tabel 4.6 berikut :



Tabel 4.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa tengah Tahun 2004-2010 Tahun

Angka Harapan Hidup (tahun)

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Pengeluaran IPM riil per kapita disesuaikan (ribu rupiah)

2004

69,70

6,50

86,70

618,70

68,90

2005

70,60

6,60

87,40

621,40

69,80

2006

70,80

6,80

88,20

621,70

70,30

2007

70,90

6,80

88,62

628,53

70,92

2008

71,1

6,86

89,24

633,59

71,60

2009

71,25

7,07

89,46

636,39

72,10

2010

71,40

7,24

89,95

637,27

72,49

Sumber : BPS, diolah 3. Kemiskinan Dari data BPS Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa data rata-rata tingkat Propinsi Jawa Tengah jumlahnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2006

jumlah kemiskinan mengalami kenaikan sebesar

567.100 jiwa dari tahun 2005. Sedangkan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 jumlahnya selalu mengalami penurunan, dengan total penurunan sebesar 1.445.190 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

commit to user



Tabel 4.9 Jumlah penduduk miskin di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 (000) No.

Tahun

Jumlah Penduduk miskin

1.

2005

6.533,50

2.

2006

7.100,60

3.

2007

6.557,20

4.

2008

6.122,55

5.

2009

5.655,41

Sumber : BPS, diolah C. Analisa Data Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan IPM terhadap Penurunan Kemiskinan (PM) dilakukan analisis data panel dengan pendekatan efektetap (Fixed Effect). Model efek tetap (fixed effect) dipilih karena berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa nilai probabilitasnya (pvalue) adalah sebesar 0,036, kurang 5%, oleh karena itu model pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah menggunakan efektetap (fix effect) 1. Persamaan Regresi Data Panel Hasil Penelitian Model datapanel diregresi dengan menggunakan OLS ( Ordinary Least Square), atau disebut PLS ( Panel Least Square ) dengan menggunakan Sofware Eviews.6. Berdasarkan hasil analisis tersebut, hasil perhitungan dengan menggunakan regresi data panel terhadap 35 Kabupaten / Kota dapat commit to user dituliskan persamaan regresi sbb :



PM = 1.143,036 - 13,57863 IPM + 0,00000104 PDRB dimana,

PM

= Besarnya Penurunan Kemiskinan

IPM

= Indeks Pembangunan Manusia

PDRB

= Produk Domestik Regional Bruto

2. Uji Statistik a. Uji t ( Uji secara individu) Uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi dari variabel independen secara individu

bertujuan untuk melihat apakah variabel

independen tersebut signifikan atau tidak dalam mempengaruhi variabel dependen. Jika besarnya t hitung lebih besar dari pada t tabel ( t hitung > t tabel ) atau -t hitung lebih kecil dari pada t tabel ( -t hitung < t tabel ), maka variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara individu. 1. Variabel PDRB Koefisien regresi variabel PDRB

sebesar 0,00000104

dengan nilai t hitung 0,202 yang lebih kecil dari t tabel pada α = 0,05 ; df : 175 yang bernilai 1,9736. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai 0,8401 ( menunjukkan nilai yang cukup besar) yang lebih besar dari 0,05, maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel PDRB di Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan pengaruh yang positif dan commit to user signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.



2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Koefisien regresi variabel IPM sebesar -13,57863 dengan nilai t hitung -6,218866 yang lebih kecil dari t tabel pada α = 0,05; df : 175 yang bernilai 1,9736. Bila dilihat dari probabilitasnya yang mempunyai nilai 0,0000 ( menunjukkan nilai yang sangat kecil) yang lebih kecil dari 0,05, maka dari kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel IPM di Propinsi Jawa Tengah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. b. Uji F Dari hasil pengolahan data pada table IV.1 diperoleh Fhitung = 176,8923 sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 3,04. Dikarenakan Fhitung> Ftabel (176,8923> 3,04), maka Ho ditolak artinya variabel-variabel

independen

secara

bersama-sama

berpengaruh

terhadap variabel dependen. Jadi PDRB dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah. Langkah-langkah sebagai berikut : 1) Ho : b = 0 (tidak ada pengaruh) Ha : b ¹ 0 (ada pengaruh) 2) α = 0,05 commit to user df pembilang : 2



df penyebut : 175 3) Perhitungan uji F nilai F tabel : nilai F hitung : 176,8923 4) Daerah pengujian Gambar 4.1 Daerah terima dan daerah tolak uji F

Ho ditolak Ho diterima

F tabel : 3,04

F hitung : 176,8923

Tingkat signifikansi dari nilai F statistic juga dapat dilihat dari probabilitas F statistiknya. Besarnya F Proob ( F statistik ) dalam model persamaan ini adalah 0,000000, maka dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi tersebut signifikan, bahwa sampai pada tingkat signifikansi 5 %. Ini berarti bahwa variabel PDRB dan IPM secara bersama-sama mempengaruhi variabel PM di Provinsi Jawa Tengah.

commit to user



c. Uji Determinasi(

)

Kemudian untuk mengetahui persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, maka digunakan koefisien determinasi (R2). Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai adjusted R2 sebesar

0.978789; sehingga dapat dikatakan bahwa hasil

pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 97,88 % variasi dari variabel dependen dalam hal ini Penurunan kemiskinan (PM) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri PDRB dan IPM. Sedang 2,12 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 3. Uji Asumsi Klasik Model regresi yang digunakan akan menunjukkan hubungan yang representatif, apabila model regresi memenuhi asumsi dasar klasik regresi, yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

commit to user



a. Uji Multikolinieritas Multikolinieritas dimaksudkan untuk melihat apakah ada hubungan diantara variabel yang menjelaskan. Cara paling mudah untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan metode Auxillary Regresi, yaitu dengan melihat nilai R2 dan nilai r2. Apabila dari hasil pengujian statistik diperoleh R2 > multikolinieritas,

sedangkan

jika

r2 berarti tidak ada

R2 <

r2 berarti

terjadi

multikolinieritas. Pada tabel 4.10, ditunjukkan bahwa untuk semua korelasi antara variabel independen memiliki r2 yang lebih kecil dari pada R2.Hal ini memberikan kesimpulan bahwa semua variabel independen memberikan pengaruh bebas dari masalah multikolinieritas. Tabel 4.10 HasilUji Multikolinieritas Keterkaitan antar Variabel Bebas

R2

Tanda

r2

Keterangan

PDRB C IPM

0,978789

>

0,061016

Tidak terjadi Multikolinieritas

0,061016

Tidak terjadi Multikolinieritas

IPM C PDRB Sumber :

0,978789 >

Hasil Olah data Eviews.7. 2012

b. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas

terjadi

apabila

gangguan

mempunyai

varians yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Salah satu pendekatan untuk mengetahui terjadi tidaknya adalah dengan metode commitheteroskedastisitas to user



pendekatan probabilitas.Berdasarkan olah data, nilai probabilitas kedua variabel tersebut adalah 0,0015 dan 0,0014

<

0,05 ( signifikan)

sehingga model ini terdapat masalah heteroskedastisitas. c. Uji Autokorelasi Pengujian terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Darbin-Watson (DW). Uji ini dilakukkan dengan membandingkan nilai Darbin-Watson yang diperoleh dari hasil regresi dengan batas bawah uji d (df), dan batas atas uji d (dU) dalam total statistic Darbin-Watson dan dengan (4-dL) dan (4-dU) ( Damodar Gujarati, 1991 : 372). Dari hasil olah data diketahui nilai DarbinWatson stat adalah 1,521934.Sedangkan dari tabel Darbin-Watson (α = 5%, k = 3, n = 175) diketahui bahwa nilai dL = 1,738, dU = 1,799 , 4dL = 2,261, 4-dU = 2,201 sedangkan DW = 1,521934 sehingga dU < d < (4-dU) maka menerima Ho berarti tidak ada autokorelasi. 4. Analisis Hasil Regresi Dari hasil estimasi dengan menggunakan regresi data panel di 35 Kabupaten/Kota diperoleh datasebagai berikut: PM = 1.143,036 - 13,57863 IPM + 0,00000104 PDRB dimana,

PM

= Besarnya Penurunan Kemiskinan

IPM

= Indeks Pembangunan Manusia

PDRB

= Produk Domestik Regional Bruto commit to user



Model persamaan regresi di atas dapat di analisis sebagai berikut : a. Pengaruh

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Terhadap

Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Dari hasil olah data dengan Eviews.6 diperoleh koefisien regresi variable PDRB 0,00000104 dan bertanda positif yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pada variabelPDRB

Provinsi Jawa

Tengah 1 %justru akan menyebabkan penambahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 0,00000104 %, ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah PDRB di Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh signifikan pada penurunan jumlah kemiskinan (PM) di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil uji signifikansi terbukti perubahan yang terjadi dalam variabel PDRB tidak pengaruh yang signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 0.05 atau 5 %. Jumlah PDRB yang meningkat belum bisa secara otomatis akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang signifikan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah lebih besar pada sektor-sektor yang kurang menyerap banyak tenaga kerja seperti pada sektor pertambangan dan galian yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 8,05 % ,meskipun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 1,09 %. Sedangkan sektor commit to user pertanian secara luas ternyata mengalami pertumbuhan yang paling



rendah dibanding dengan sektor lainnya (4,09%) padahal peranannya cukup besar dalam perekonomian di Jawa Tengah yaitu 24,27 %. b. Pengaruh Indeks Pembangungan Manusia (IPM) Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Dari hasil olah data diperoleh koefisien regresi variable IPM 13,57863 dan bertanda negatif yang berarti bahwa apabila terjadi kenaikan pada nilai variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah

akan menyebabkan penurunan tingkat

kemiskinan , ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa angka-angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

di Provinsi Jawa Tengah

berpengaruh signifikan pada penurunan jumlah kemiskinan (PM). Dari hasil uji signifikansi terbukti perubahan yang terjadi dalam variabel IPM pengaruh yang signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada taraf signifikansi 0.05 atau 5 %. Angka-angka IPM yang meningkat

bisa

menurunkan tingkat

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang signifikan. 5. Uji Hipotesa (Teori) a. Koefisien variabel PDRB bernilai positif sebesar 0.00000104 artinya jika nilai

PDRB meningkat justru

bisa menaikkan jumlah kemiskinan

walaupun hanya dalam jumlah kecil dan sebaliknya tidak bisa menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini tidak sesuai dengan hipotesa. commit to user



b. Koefisien variabel IPM bernilai negatif sebesar -13,57863 artinya jika angka-angka IPM naik maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesa. c. Dari hasil pengolahan data diperoleh Fhitung = 176,8923 sedangkan Ftabel pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 3,04. Dikarenakan Fhitung> Ftabel (176,8923>3,04), maka Ho ditolak artinya variabel PDRB dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.Artinya apabila terjadi peningkatan jumlah PDRB dan terjadi kenaikan angka-angka IPM di Propinsi Jawa Tengah secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan sesuai dengan hipotesa. Dari hasil analis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh angka-angka PDRB, di Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan tetapi sebaliknya angka-angka IPM berbengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan , dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. PDRB yang rata-rata mengalami pertumbuhan 5,29 % dari tahun 20052009, lebih dominasi oleh sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil yaitu sektor pertambangan dan galian tumbuh sebesar 8,05 % (kontribusi tehadap PDRB 1,09 %) , transportasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 7,3 % (kontribusi terhadap PDRB 5,07 %) dan commit to user Jasa-jasa tumbuh 6,97 % (kontribusi 10,42 %). Sementara sektor-sektor



yang banyak menyerap banyak tenaga kerja hanya tumbuh dibawah ratarata pertumbuhan tingkat propinsi Jawa Tengah. Sektor Pertanian dan industri pengolahan yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja hanya mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,09 % dan 4,24 % padahal kontribusinya terhadap PDRB cukup besar yaitu 20,27 % dan 31,74 %. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah kurang berkualitas, dan sekaligus membedakan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Siregar, H. Dan Wahyunarti, D. (2006), yang mensyaratkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan supaya dapat berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. 2. Dari analisis terhadap angka-angka IPM di Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, ini berarti bahwa ketiga komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat sudah cukup baik.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan perumusan masalah, hipotesis dan hasil analisis yang diperoleh, di mana kesemuannya telah di kemukankan pada bab-bab sebelumnya. Hasil analisis tentang pengaruh PDRB selama kurun waktu tahun 2005-2009 dan angkaangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dalam analisis regresi panel data terbukti bahwa koefisien regresi pada variabel PDRB mempunyai nilai positif artinya pengaruhnyanegatif atau tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dengan tingkat signifikansi 5 %. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dalam analisis regresi panel data terbukti bahwa koefisien variabel IPM mempunyai nilai negatif yang artinya pengaruhnya

positif atau

signifikanterhadap penurunan

kemiskinan dengan tingkat signifikansi 5 %.

commit to user

87



B. Saran-saran 1. Kedepan perlu pemikiran tentang

usaha-usaha pada pertumbuhan

ekonomi yang lebih sehat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Menurut data dan hasil analisis yang telah dilakukan diatas , bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi, yang ditunjukkan oleh angka-angka PDRB lebih pada sektorsektor pertambangan dan galian yang mengalami pertumbuhan 8,6 %, transportasi ( 7,3 %) , jasa-jasa (6,97 %) padahal kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil yaitu masing-masing 1,09 %; 5,07 % dan 10,42 % . Sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan yang kontribusinya terhadap PDRB cukup besar yaitu masing-masing 20,27 % dan 31,74 %, hanya mengalami pertumbuhan masing-masing 4,09 % dan 4,24 %. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat, tenaga kerja yang bisa terserap akibat pertumbuhan tersebut juga relatif banyak sehingga diharapkan bisa menurunkan tingkat kemiskinan. 2. Angka-angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari tahun ketahun ternyata berdampak positip terhadap penurunan kemiskinan. Angka – angka IPM bisa mencerminkan kinerja pemerintah (terutama pemerintah daerah) yang baik dalam usaha pembangunan manusia. Selain itu, juga bisa menjadi indikator kinerja pemerintah dalam rangka pembangunan manusia yang lebih luas. Skor IPM yang

meningkat,

walaupun bukan sebagai indikator pembangunan yang menyeluruh tentang pembangunan

user mencerminkan manusia commit tetapi to bisa

pembangunan



kesejahteraan yang lebih luas tidak sekedar pembangunan ekonomi semata. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbb : a. Dibidang pendidikan ·

Penggunaan dana BOS harus tepat sasaran, agar semua mendapatkan kesempatan belajar dengan biaya murah.

·

Beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin yang berpestasi.

·

Fasilitas belajar mengajar diperbaiki dari waktu ke waktu untuk memberikan kenyamanan dalam belajar.

b.

Dibidang kesehatan § Pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin. § Perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas yang ada. § Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang makin baik.

c.

Dibidang kemampuan daya beli § Pemberdayaan masyarakat perlu lebih digiatkan lagi. § Pemberian kredit murah bagi pengusaha UMKM. § Perbaikan sarana/prasarana transportasi yang lebih memadai untuk mendorong distribusi barang dan jasa lebih efisien. commit to user

ANALISIS PENGARUH PDRB DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIATERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROPINSI JAWA TENGAH TESIS

Recommend Documents