ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA TESIS

ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

TESIS

Oleh

SRI IMBANG JAYA PUTRA 037024070/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Sri Imbang Jaya Putra: Analisis Pemberdayaan Dan Kualitas Sumberdaya Aparatur Serta Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Organisasi Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, 2008. USU e-Repository © 2008


TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) dalam Program Studi Pembangunan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

SRI IMBANG JAYA PUTRA 037024070/SP

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA : Sri Imbang Jaya Putra : 037024070 : Studi Pembangunan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Drs. Amru Nasution, M.Kes) Ketua

(Dr. Marlon Sihombing, MA) Anggota

Ketua Program Studi

Direktur,

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal Lulus : 4 Juli 2008


Telah diuji pada Tanggal 4 Juli 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Drs. Amru Nasution, M.Kes

Anggota

: 1. Dr. Marlon Sihombing, MA 2. Drs. Ermansyah, M.Hum 3. Drs. Zulkifli Lubis, M.Si 4. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA


PERNYATAAN


TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepenjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 4 Juli 2008

Sri Imbang Jaya Putra


ABSTRAK Era Otonomi Daerah ini, semua masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, demokratis, berdaya guna dan berkualitas. Permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah sangat kompleks. Untuk itu, Pemerintah daerah harus mampu memberdayakan dan mempunyai sumber daya aparatur daerah yang berkualitas, sehingga implementasi otonomi daerah dapat berjalan sesuai tujuan bersama. Selain itu, efektivitas organisasi pemerintahan daerah yang baik merupakan suatu cara untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Dengan tidak lupa memperhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan, seperti prosedur yang mudah, waktu pelayanan yang efektif dan biaya yang cukup efisien. Berdasarkan data sekunder yang ada, fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di daerah Kota Tebing Tinggi memiliki mekanisme penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah berkarakteristik organisasi mekanitis yang mempunyai dampak operasional berupa birokrasi yang berlebihan (birokratis), oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Pemerintahan Kota Tebing Tinggi khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pemberdayaan, kualitas sumber daya aparatur dan besarnya efektivitas organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif dengan menggunakan analisa data kuantitatif yang didukung oleh analisa data kualitatif. Populasi sama dengan sampel dalam penelitian ini, yakni adalah seluruh PNS yang ada dan bekerja di lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kota di luar jabatan fungsional yakni pendidik dan paramedis yaitu sebanyak 51 orang, yang terdiri dari 24 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 27 orang responden yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, data yang diproleh berdasarkan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekundernya bersumber dari pustaka. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara umum pemberdayaan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sudah cukup baik dan kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Tebing Tinggi sehingga menghasilkan organisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang cukup efektif dan memuaskan baik itu dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara pemberdayaan dan kualitas sumber daya aparatur dengan keefektifan suatu organisasi di wilayah tersebut. Kata kunci: otonomi daerah, pemberdayaan, kualitas sumber daya aparatur, efektivitas organisasi


ABSTRACT In local autonomy era, the public wish the clean, democratic, useful and qualified governance. The problems faced by Indonesia, especially the local people are really complex. Thus, the local government must be able to empower and own the qualified human resources as the public apparatus, so that the implementation of local autonomy runs to reach its goal. Besides, the effectiveness of good local governance organization is one way to apply the effective and efficient governance in delivering satisfying public service. By not forgetting to notice the things which related directly to the service, such as the easy and simple procedure, effective time and efficient cost. Based on secondary data, the phenomena of the local autonomy implementation in Tebing Tinggi City has the mechanistic local administration which caused the operational impact such as, the longer bureaucratic process, therefore the writer is interested to research the governance of Tebing Tinggi City especially in district of Tebing Tinggi Kota. The purpose of this research is to analyze the empowerment, the quality of human resources and the effectiveness of the organization in Tebing Tinggi Kota District. It is a descriptive research by using quantitative data analysis. The population is equal with the samples, they are all the public servants in Tebing Tinggi Kota District office, not included the functional apparatus such as teachers and paramedics, 51 peoples/samples, which involves 24 male respondents and 27 female respondents. Next, primary data, obtained from questionnaire and interview while the secondary data obtained from library. The result of this research revealed that generally the empowerment of apparatus in doing the governance task, development and society is in good enough in supporting the local autonomy in Tebing Tinggi City, so that it results the effective and satisfying organization of Tebing Tinggi Kota District either in general governance task or in public service, and it can be summarized that there’s a thigh relation between the empowerment and the quality of apparatus with the effectiveness in that region. Key words: local autonomy, empowerment, the quality of apparatus, the effectiveness of organization.


KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ”Analisis Pemberdayaan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur serta Pengaruhnya terhadap Efektivitas Organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis sangat banyak menerima bantuan baik moril maupun materil dari dosen-dosen yang selama perkuliahan, dosen pembimbing dan pihak yang dekat dengan penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada : 1. Ketua Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA 2. Sekretaris Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Drs. Agus Suriadi, M.Si yang selalu memberi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah. 3. Drs. Amru Nasution, M.Kes, pembimbing yang banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak penyusunan proposal hingga penulisan tesis selesai. 4. Dr. Marlon Sihombing, MA, pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan.


5. Drs. Ermansyah, M.Hum dan Drs. Zulkifli Lubis, M.Si, dua pembanding dengan sabar dan rasa maklum kepada penulis mulai dari kolokium, seminar hasil sampai pada sidang meja hijau. 6. Teristimewa buat Ibuku tercinta yang telah memberikan do’a restu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana. 7. Isteriku tercinta yang selama ini telah mendampingi, memberi semangat untuk penulis dalam penyelesaian tesis. 8. Rekan-rekan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi, terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan kepada Penulis. 9. Seluruh teman-teman di Program Pascasarjana Studi Pembangunan angkatan IV Universitas Sumatera Utara. 10. Staf/Karyawan di Studi Pembangunan, Dina, Dedek, Ibu Anisah dan Iwan serta khususnya adinda Darta yang telah menberikan dorongan, semangat dan motivasi, serta memudahkan saya selama kuliah di sana, tanpa bantuan yang diberikan tidak mungkin penulis dapat menyelesaikannya, terima kasih yang tulus untuk semua. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini dan pengembangan penulisan di masa yang akan datang, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Medan, 4 Juli 2008

Sri Imbang Jaya Putra


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Sri Imbang Jaya Putra

Tempat/Tgl. Lahir

: Batusangkar/19 Juli 1973

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Lintas No. 22B Tebing Tinggi

Pendidikan

:

1. SD

: SDN 2 Sungai Sarik

: 1981-1986

2. SMP

: SMPN 1 Pariaman

: 1986-1989

3. SMA

: SMAN 1 Pariaman

: 1989-1992

4. D-IV STPDN : Pemerintahan

: 1993-1997

5. SPs USU

: 2004-2008

Pekerjaan

: Studi Pembangunan :

1. 1998-1998

: Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Setda Kodya Tebing Tinggi.

2. 1998-1999

: Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kodya Tebing Tinggi.

3. 1999-2000

: Kepala Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi

4. 2000-2001

: Kasubbag Umum pada Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

5. 2001-2006

: Kepala Kelurahan Mandailing Kota Tebing Tinggi

6. 2006-2007

: Sekretaris Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

7. 2007-Sekarang : Camat Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi


Status

: Menikah

Isteri

: Imelda Mardayanti Nasution, Amd

Anak

: 1. Radhissa Alya Daviri 2. Rafizain Altaf Daviri


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK…………………………………………………………..……... ABSTRACT……………………………………………………….……….. KATA PENGANTAR…………………………………………….……..… RIWAYAT HIDUP……………………………………………………..…. DAFTAR ISI…………………………………………………………..…… DAFTAR TABEL ………………………………………………………... DAFTAR GAMBAR………………………………………………........... DAFTAR LAMPIRAN………………………………………….………… BAB I

PENDAHULUAN …………………………………………..

1

1.1. 1.2.

Latar Belakang …………………..................................... Permasalahan……………………………………………. 1.2.1. Identifikasi Masalah………………………….…... 1.2.2. Pembatasan Masalah ..…………………………… 1.2.3. Perumusan Masalah………………………………. Maksud dan Tujuan Penelitian…………………………. 1.3.1. Maksud Penelitian ..……………………………… 1.3.2. Tujuan Penelitian…………………………………. Kegunaan Penelitian……………………………………. 1.4.1. Kegunaan Teoritis ..……………………………… 1.4.1. Kegunaan Praktis …...…………….……………… Sistimatika Penulisan ...…………………………………

1 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14

TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………

16

2.1.

16 18 19 21 22 24 25 26 28 29 32 33 34

1.3.

1.4.

1.5. BAB II

i ii iii v vii xiii xvii xviii

2.2.

2.3.

Konsep Pemberdayaan Aparatur……………….….…... 2.1.1. Pemberian Tanggung Jawab……………….……. 2.1.2. Pendelegasian Wewenang……………………….. 2.1.3. Pengambilan Keputusan ..……………………….. Konsep Kualitas Sumber Daya Aparatur………………. 2.2.1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ..……………... 2.2.2. Pengalaman…… ………….…………..………… 2.2.3. Kinerja……………………...… ………...………. Konsep Efektifitas Organisasi.......................................... 2.3.1. Tujuan Organisasi................................................... 2.3.2. Produktivitas........................................................... 2.3.3. Efisiensi ................................................................. 2.3.4. Kepuasan Kerja......................................................


BAB III

METODE PENELITIAN .........................................................

36

3.1. 3.2. 3.3.

36 36 39 39 39 40 39 39 40 41 41 41

3.4.

3.5.

BAB IV

Desain Penelitian…………………….…………..……... Variabel Penelitian, Operasional Variabel………….….. Unit Analisis, Populasi dan Sampel……………...…….. 3.3.1. Unit Analisis …………………………………….. 3.3.2. Populasi dan Sampel…………..………………… Jenis dan Sumber Data…………………………………. 3.4.1. Jenis Data ..……………………………………… 3.4.2. Sumber Data…………………………………….. Teknik Pengumpulan Data………………….…………. 3.5.1. Penyebaran Angket……………………………… 3.5.2. Wawancara…………………………….………… 3.5.3. Dokumentasi……………………………………..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5

4.6 4.7

Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota…………………………………………………… Pemerintahan………………..………………….……… Aparatur Pemerintah………………………….……….. Keadaan Penduduk……………………………………. 4.4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin....... 4.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota........ 4.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis atau Suku Bangsa..................................................................... 4.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut..................................................................... 4.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.............................................................. 4.4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.. Sarana dan Prasarana........................................................ 4.5.1 Sarana Pendidikan................................................... 4.5.2 Sarana Ibadah.......................................................... 4.5.3 Prasarana Olah Raga............................................... 4.5.4 Sarana Kesehatan.................................................... Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota................ Pengaruh Pemberdayaan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Efektivitas Organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota.......................................................... 4.7.1 Identitas Responden yang menjadi Objek Penelitian.................................................................

42 42 44 44 45 45 46 47 48 49 51 52 52 53 55 55 56

58 58


4.7.1.1.

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .................................... 4.7.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama ................................................ 4.7.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .................................................... 4.7.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .......................................... 4.7.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan .............................. 4.7.1.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan ............................................... 4.7.1.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja .......................................... 4.7.2. Pemberdayaan Aparatur ....................................... 4.7.2.1. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberikan Tanggung Jawab kepada Anda untuk Melaksanakan atau Mengerjakan Sesuatu Misalnya Pembuatan KTP ................................. 4.7.2.2. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberitahukan dan Mengajari Anda tentang Bagaimana cara Mengerjakan/mengonsep SuratSurat ................................................... 4.7.2.3. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Kesempatan kepada Anda untuk Mendiskusikan Masalah-Masalah yang ada di Unit Kerja Anda ......................................... 4.7.2.4. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Unit Kerja Anda Sudah Anda Laksanakan dengan baik .......... 4.7.2.5. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Lingkungan Kerja Anda sudah dilaksanakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diharapkan.......................................... 4.7.2.6. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Dibebankan kepada Anda sesuai dengan Minat dan Bakat Anda Masing-Masing ..................................

58 59 59 60 61 62 63 64

64

65

66

67

68

69


4.7.2.7.

Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan Anda ...... 4.7.2.8. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Sebahagian Wewenangnya untuk Anda Laksanakan ........................................ 4.7.2.9. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Aktif dalam Mengawasi Pekerjaan yang Anda Kerjakan ................................... 4.7.2.10. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Melibatkan Anda dalam Pengambilan Keputusan yang Ada di Unit Kerja Anda ................................. 4.7.2.11. Jika Anda Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan Apakah menurut Anda Keputusan yang Diambil sesuai dengan Informasi dan Data yang Akurat ............................... 4.7.3 Kualitas Sumber Daya Aparatur............................. 4.7.3.1. Apakah Anda Pernah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Unit Kerja Anda ............. 4.7.3.2. Jika pernah, Apakah Pendidikan dan Pelatihan yang Anda Ikuti sesuai dengan Bidang yang Anda Geluti di Unit Kerja Anda ................................. 4.7.3.3. Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Apakah Kerja Anda mengalami Peningkatan yang Berarti................................................. 4.7.3.4. Apakah Anda Paham dan Mengerti tentang Program yang ada di Unit Kerja Anda ......................................... 4.7.3.5. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Dorongan dan Motivasi Kepada Anda demi Peningkatan Kualitas Kerja Anda ...... 4.7.3.6. Apakah Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sudah sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib yang ada ..................................

70

70

71

72

73 74

74

75

76

76

77

78


4.7.4 Efektivitas Organisasi............................................. 4.7.4.1. Apakah Unit Kerja Anda sudah Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi .................................. 4.7.4.2. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memberikan Kejelasan Arah Pembangunan yang akan dicapai ....... 4.7.4.3. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Bertanggung Jawab secara Sosial dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat ......................................... 4.7.4.4. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Standar Program Pembangunan yang akan Dilaksanakan ...................................... 4.7.4.5. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah memenuhi Kualitas Pelayanan yang Memuaskan kepada Masyarakat.......................................... 4.7.4.6. Apakah Organisasi/Instansi Tempat Anda Bekerja selalu Memperbaiki Hasil Kerjanya demi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Lebih Baik..................................................... 4.7.4.7. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda selalu Menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Jadwal yang sudah Ditetapkan ........... 4.7.4.8. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah sesuai Jumlah Pegawainya dengan Banyak Tugas yang harus Dikerjakan .......................................... 4.7.4.9. Apakah Anggaran/Dana yang Disediakan di Unit Kerja Anda sudah sesuai dengan Banyaknya Tugas yang harus Diselesaikan ............................. 4.7.4.10. Apakah Sarana dan Prasarana yang ada di Unit Kerja Anda sudah Cukup Memadai ............................................ 4.7.4.11. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda Pernah Mendapatkan Hadiah karena Prestasi yang Dicapainya ...................

78

79

80

81

82

82

84

85

86

87

87

89


4.7.4.12.

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah memenuhi Standar Lingkungan Kerja yang Kondusif ..........................

89

KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………….

91

5.1 5.2

Kesimpulan ……………………………………………… Saran ……. ………………………………………………

91 94

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………

96

BAB V


DAFTAR TABEL

Nomor 1.

Judul

Halaman

Data Jumlah Jenis Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi...............................................

5

Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Diklat Struktural di Pemerintah Kota Tebing Tinggi..........................

6

Indikator Kinerja dengan Sasaran Terciptanya Aparatur Pemerintah yang Profesional guna Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat...................................................................

7

Indikator Kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat ...........................................................

7

Indikator Kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat ................................................

8

6.

Jumlah Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ..

9

7.

Banyaknya Dokter di Kota Tebing Tinggi menurut Kategori dan Unit Kerja .........................................................................

10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2007 .............................................................................

10

9.

Variabel Penelitian ...................................................................

37

10.

Kisi-kisi Instrumen Penelitian..................................................

38

11.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin...................

45

12.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Kelurahan ................

46

13.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku Bangsa.................

47

14.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama....................................

49

15.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan................

50

2.

3.

4.

5.

8.


16.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..................

51

17.

Keadaan Sarana Pendidikan.....................................................

53

18.

Keadaan Sarana Ibadah ............................................................

54

19.

Keadaan Prasarana Olah Raga .................................................

55

20.

Keadaan Sarana Kesehatan ......................................................

55

21.

Jenis Kelamin Responden ........................................................

58

22.

Agama Responden ...................................................................

59

23.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.............................

59

24.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan ..................

60

25.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/golongan .......

61

26.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan ........................

62

27.

Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja ...................

63

28.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberikan Tanggung Jawab kepada Anda untuk Melaksanakan atau Mengerjakan Pembuatan KTP ...................................................................... 65

29.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberitahukan dan Mengajari Anda tentang Apa yang Harus dan Bagaimana cara Mengerjakan/mengonsep Surat-Surat ..............................

65

30.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah memberikan Kesempatan kepada Anda untuk Mendiskusikan Masalah-Masalah yang ada di Unit Kerja Anda .................................................................. 66

31.

Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Unit Kerja Anda Sudah Anda Laksanakan dengan Baik ..........................

67

Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Lingkungan Kerja Anda Sudah Dilaksanakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang Diharapkan ........................................................

68

32.


33.

34.

Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Dibebankan kepada Anda sesuai dengan Minat dan Bakat Anda Masing-Masing ..

69

Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan Anda.....................

70

35.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah memberikan Sebahagian Wewenangnya untuk Anda Laksanakan .................................. 70

36.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda Aktif dalam Mengawasi Pekerjaan yang Anda Kerjakan................................................

71

37.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah melibatkan Anda dalam Pengambilan Keputusan yang ada di Unit Kerja Anda............ 72

38.

Jika Anda Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan Apakah menurut Anda Keputusan yang Diambil sesuai dengan Informasi dan Data yang Akurat............................................................... 73

39.

Apakah Anda Pernah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Unit Kerja Anda...............................................

74

Jika Pernah, Apakah Pendidikan dan Pelatihan yang Anda Ikuti sesuai dengan Bidang yang Anda Geluti di Unit Kerja Anda .........................................................................................

75

Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Apakah Kerja Anda Mengalami Peningkatan yang Berarti ............................

76

Apakah Anda Paham dan Mengerti tentang Program yang Ada di Unit Kerja Anda ...........................................................

77

40.

41.

42.

43.

Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberikan Dorongan dan Motovasi kepada Anda demi Peningkatan Kualitas Kerja.. 77

44.

Apakah Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sudah sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib yang ada........ 78

45.

Apakah Unit Kerja Anda sudah Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi

79

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memberikan Kejelasan Arah Pembangunan yang akan Dicapai ..................

80

46.


47.

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Bertanggung Jawab secara Sosial dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.............. 81

48.

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Standar Program Pembangunan yang akan Dilaksanakan ....................

82

49.

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Kualitas Pelayanan yang Memuaskan kepada Masyarakat .................... 83

50.

Apakah Organisasi/Instansi Tempat Anda Bekerja selalu Memperbaiki Hasil Kerjanya demi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang lebih Baik ...........................................................

84

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda selalu Menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Jadwal yang Sudah Ditetapkan .....................................................................

85

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah sesuai Jumlah Pegawainya dengan Banyak Tugas yang harus Dikerjakan.....

86

Apakah Anggaran/Dana yang Disediakan di Unit Kerja Anda Sudah sesuai dengan Banyaknya Tugas yang harus Diselesaikan .............................................................................

87

Apakah Sarana dan Prasarana yang ada di Unit Kerja Anda Sudah Cukup Memadai ............................................................

87

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda Pernah Mendapatkan Hadiah karena Prestasi yang Dicapainya .................................

89

Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Standar Lingkungan Kerja yang Kondusif............................................

90

51.

52.

53.

54.

55.

56.


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

1.

Peta Kecamatan Tebing Tinggi Kota………………………….

42

2.

Aparat Kecamatan Tebing Tinggi Kota………………………..

45

3.

Kantor Camat Tebing Tinggi Kota…………………………….

56

4.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota……………………………………………………………

57



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

1.

Daftar Pertanyaan …………………………………..

Halaman 99


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Nuansa baru ini merupakan tuntutan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang menginginkan perubahan pada organisasi pemerintahan yang ada di daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah. Era Otonomi Daerah ini, semua masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, demokratis, berdaya guna dan berkualitas. Permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah sangat kompleks. Untuk itu Pemerintah Daerah, khususnya aparatur pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena segala kebijakan-kebijakan pemerintah Daerah yang akan dirumuskan dan diputuskan harus menyangkut kepentingan organisasi dan masyarakat luas. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberdayakan dan mempunyai sumber daya aparatur daerah yang berkualitas, sehingga

implementasi

otonomi daerah dapat berjalan sesuai tujuan bersama. Menurut Ndraha (2000:186187) yang menyatakan bahwa: “Tujuan otonomi, jika dilihat sebagai berian, otonomi diartikan sebagai cara untuk mengurangi beban pusat, meningkatkan efisiensi memenuhi kebutuhan psikologikal

1 Sri Imbang Jaya Putra: Analisis Pemberdayaan Dan Kualitas Sumberdaya Aparatur Serta Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Organisasi Di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, 2008. USU e-Repository © 2008

daerah akan self esteem atau self-actualization, atau mendekatkan layanan kepada masyarakat, atau juga muatan politik tertentu. Tetapi jika dilihat sebagai hak, otonomi daerah berfungsi sebagai alat dan cara untuk membuat daerah atau masyarakat mandiri (zelstanding)”. Efektivitas organisasi pemerintahan daerah yang baik merupakan suatu cara untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Dengan tidak lupa memperhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan, seperti prosedur yang mudah, waktu pelayanan yang efektif dan biaya yang cukup efisien. Menurut Rasyid (2000: 13) bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan yaitu : 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 2. Memelihara ketertiban dengan mencegah gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar,


menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. 7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Iglesias dalam Kaho (2003:65-66) menyatakan bahwa keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : 1.

Resource… Include generally human ( e.q. program personnel ) as well as nonhuman components (funding, physical plant and equipment, material, etc); berkaitan dengan kemampuan berbagai sumber daya baik dana, manusia, sarana, perlengkapan dan sebagainya.

2.

Structure…This refers to certain stable organizational roles and relationships which are program relevant and either prescribes legally or informally by convention at both; berkaitan dengan peranan dan hubungan organisasional yang berkaitan dengan program.

3.

Technology…Refers brodly to knowledge and behavior essentially for the operation of organization and more specifically to knowledge and practices required by or essential to the program itself; berkaitan dengan pengetahuan dan prilaku yang dimiliki badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi.

4.

Support… Refers to whole range or actual or potentials roles and behavior of persons and entities which tend to promote the attainment of certain


organizational goals; menunjuk kepada dukungan secara keseluruhan dari setiap pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisai. 5.

Leadership…Is the dominant factor in term of it ability to alter and modify the cretical inputs ; kepemimpinan merupakan faktor yang dominan, yaitu menunjuk kepada kemampuan dalam memanfaatkan masukan secara teknis. Sedangkan Widodo (2001:71) berpendapat bahwa : “Dengan memberikan kemampuan dan kemauan perangkat aparatur pemerintah daerah. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, melalui pengalaman, pemberdayaan sumber daya keuangan dan peralatan, pemberdayaan kelembagaan (organisasi) pemerintah daerah, dan pengembangan organisasi ke arah organisasi (lembaga) yang kondusif, responsif dan adaptif”. Wasistiono (2003:41) mengutarakan bahwa

diklat penjenjangan, diklat

teknis maupun diklat jangka panjang untuk aparatur pemerintah seringkali lebih menekankan pada aspek administrasi kepemimpinan dan sedikit substansi keilmuan. Hal ini akan membuat kurangnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Undang-undang

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 122 yang

berbunyi : (1). Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (2). Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.


(3). Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4). Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Penjelasan pada ayat (4) yang dimaksud dengan “pembina” pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pelaksana pengembangan profesionalisme dan karier pegawai negeri sipil di daerah dalam rangka peningkatan kinerja. Berikut ini data jumlah seluruh pegawai negeri sipil yang terdiri dari PNS Fungsional Guru, PNS Fungsional Paramedis dan PNS Non Fungsional dalam lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi : Tabel 1. Data Jumlah Jenis Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi No 1. 2. 3.

Jenis Pegawai Fungsional Guru Fungsional Paramedis Non Fungsional Jumlah

Pria 467 71 671 1.209

Wanita 968 247 387 1.602

Jumlah 1.435 318 1.058 2.811

Ket

Sumber: Bagian Kepegawaian Setda Kota Tebing Tinggi 2007

Berdasarkan pengamatan awal Penulis dapat diketahui bahwa kondisi aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih perlu diberdayakan secara optimal. Hal ini mengingat dari data awal yang didapatkan bahwa masih banyak aparatur daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang belum mengikuti Diklat Jabatan Struktural, sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2. Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Diklat Struktural di Pemerintah Kota Tebing Tinggi Jumlah Pegawai yang memenuhi Syarat

Mengikuti Diklat Struktural Sudah Belum Jumlah (%) Jumlah (%)

No

Diklat Penjenjangan

1.

PIM II

IV/A = 30

2

6,66

28

93,34

2.

PIM III

III/C = 185

25

13,51

160

86,49

3.

PIM IV

III/A = 381

225

59,05

156

40,95

596

252

42,28

344

57,71

Sumber: Bagian Kepegawaian Setda Kota Tebing Tinggi 2007

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur daerah yang telah menduduki jabatan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jabatan atau tugas yang diembannya. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu diarahkan agar tercipta aparatur yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugasnya. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih efektif, efisien, responsif, adaptif dan produktif, sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, baik yang meliputi dimensi organisasi, dimensi sumber daya manusia, serta dimensi manajemen/tata laksana. Untuk mengetahui indikator kinerja dengan sasaran terciptanya aparatur pemeintah yang bermoral dan profesional guna peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai mana terlihat pada tabel berikut:


Tabel 3. Indikator Kinerja dengan Sasaran Terciptanya Aparatur Pemerintah yang Profesional guna Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Indikator Kinerja Aparat yang mengikuti Diklat Penjenjangan Aparat yang mengikuti diklat teknis/fungsional Kehadiran Aparatur Ratio Pegawai yang tidak dikenai PP No.30

Satuan orang orang

Target 42 orang 80

Realisasi 14 69

% 46,67 86,25

% %

100 100

98 99,61

98 99,61

Sumber: LAKIP Kota Tebing Tinggi 2006

Sasaran terciptanya aparatur pemerintah yang bermoral dan profesional belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja antara 46,67% s.d 99,61%, sehingga peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat belum tercapai. Tabel 4. Indikator Kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Indikator Kinerja Terselenggaranya Pendidikan Luar Sekolah (PAUD) Jumlah Sekolah yang memiliki standar pelayanan minimal Terpenuhinya angka kelayakan mengajar guru negeri Angka Kelulusan siswa

Satuan unit

Target 27

Realisasi 11

% 40,70

unit

10

5

50

%

80

74,67

93,33

%

100

98,36

98,36

Sumber : LAKIP Kota Tebing Tinggi 2006

Pada tabel 4 di atas kita dapat melihat produktivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebagai pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan diberikannya otonomi daerah belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja dengan sasaran meningkatkan pendidikan formal sekolah dan peningkatan pendidikan informal atau pendidikan luar sekolah pada tabel berikut:


Jika dilihat dari produktivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar juga belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat diketahui dari indikator kinerja dengan sasaran “Peningkatan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat” pada tabel berikut : Tabel 5. Indikator Kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator Kinerja Tercapainya Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan Jenis Obat cukup tersedia Angka kematian bayi Angka kematian ibu bersalin Umur harapan hidup Kasus demam berdarah Meningkatnya Status Gizi Masyarakat a. Prevalensi berat Badan bayi Lahir Rendah b. Prevalensi Anemia balita c. Prevalensi Ibu hamil kekurangan energi Kronis (KEK) Angka Kelahiran

Satuan

Target

Realisasi

%

nilai

B+

B

75

Jenis Permil KH

100 < 10

75 11

75 0

Permil KH tahun kasus

< 0,15 70 < 20

0,027 65 400

100 92,86 0

%

<8

6

100

% % %

<5 <5 < 2,5

9,40 5 10

0 0 0

Sumber : LAKIP Kota Tebing Tinggi 2006

Sasaran meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berkisar antara 0% s.d 100%, yaitu: 1. Masih belum optimalnya akses pelayanan kesehatan masyarakat baik di rumah sakit pemerintah maupun di puskesmas. 2. Masih belum lengkapnya alat-alat medis sesuai standar. 3. Masih belum terpenuhinya obat-obatan dasar di puskesmas. 4. Masih belum memadainya jumlah dokter.


Indikator Kinerja diatas diperkuat dengan data awal pelayanan bidang kesehatan sebagai berikut : Tabel 6. Jumlah Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Fasilitas Rumah Sakit Umum Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Balai Pengobatan Umum Laboratorium Kesehatan Apotik Jumlah

Jumlah 1 5 15 6 1 1 1 30

Keterangan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, 2006

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas yang ada belum mampu melayani masyarakat yang menempati 27 Kelurahan. Dari data awal yang didapat jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi 135.671 jiwa, sedangkan jumlah dokter yang melayani seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi adalah 56 orang dari berbagai macam spesialis. Jadi ratio antara dokter dan masyarakat adalah 1 : 2.423. Maksudnya adalah 1 (satu) orang dokter harus melayani 2.423 masyarakat Kota Tebing Tinggi. Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum berjalan efektif dan optimal. Adapun jumlah dokter yang melayani masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 7. Banyaknya Dokter di Kota Tebing Tinggi Menurut Kategori dan Unit Kerja No.

Kategori Dokter

1 1. 2. 3.

2 Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Obstetri dan Gikekologi Dokter Spesialis Mata Dokter THT Dokter Spesialis Paru Dokter Spesialis Kulit/Kelamin Dokter Spesialis Bedah Jumlah

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dinkes 3 3 1 -

Unit kerja Rumah Sakit Puskesmas 4 5 13 16 2 9 2 -

Jumlah 6 32 12 2

-

2 3

-

2 3

-

1

-

1

-

1 1

-

1 1

4

1 27

25

1 56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi 2006

Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk biaya pembangunan Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari belanja publik dan belanja aparatur sebagaimana pada tabel berikut ini: Tabel 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2007 Pendapatan

Belanja

Uraian 1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan 1 Belanja Aparatur Belanja Publik Jumlah Belanja

Anggaran (Rp) 2 7.384.121.800 131.457.320.300 4.979.880.000 143.721.322.100 2 102.852.305.321 77.588.207.211 180.440.512.532

Realisasi (Rp) 3 9.457.096.412 141.806.233.152 5.187.280.000 156.450.609.564 3 85.834.957.777 67.076.386.633 152.911.344.410

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Tebing Tinggi 2007


Dilihat

dari

tabel

di

atas,

belanja

aparatur

lebih

besar

yaitu

Rp.102.852.305.321 atau 54,86% dibandingkan dengan belanja publik sebesar Rp.67.076.386.633 atau 45,14% sehingga anggaran yang ada masih lebih besar untuk membiayai rutinitas kegiatan pegawai daripada pembangunan untuk masyarakat. Berdasarkan data sekunder yang ada, fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota

Tebing Tinggi

memiliki mekanisme

penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah berkarakteristik organisasi mekanitis yang mempunyai dampak operasional berupa birokrasi yang berlebihan (birokratis), banyaknya keluhan baik dari aparatur sendiri maupun masyarakat yang meminta pelayanan,

kurangnya

pemberdayaaan

aparatur

daerah

dalam

menciptakan

profesionalitas bekerja, rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan produktivitas kerja aparatur yang belum optimal. Berdasarkan

pengamatan

di

atas,

penulis

tertarik

untuk

meneliti

pemberdayaan dan kualitas sumber daya aparatur serta pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

1.2.

Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang terjadi di lapangan dapat diidentifikasi sebagai berikut ;


1. Kinerja aparatur pemerintah daerah yang masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. 2. Masih rendahnya kompetensi aparatur yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 3. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Masih kurang diberdayakannya aparatur pemerintah daerah baik dalam pendelegasian wewenang, pemberian tanggung jawab maupun pengambilan keputusan. 5. Fasilitas kerja, sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur. 6. Produktivitas kerja aparatur yang masih belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Masih belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.2.2. Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang diajukan di batasi pada pemberdayaan dan kualitas sumber daya aparatur serta pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota. 1.2.3. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka research question yang diajukan untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:


a. Bagaimana pemberdayaan aparatur pemerintah daerah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota? b. Bagaimana kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota? c. Bagaimana pengaruh antara pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah terhadap efektivitas organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1. Maksud Penelitian Adapun maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh gambaran tentang besarnya pemberdayaan dan kualitas sumber daya aparatur serta pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota. 1.3.2. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pemberdayaan aparatur pemerintah daerah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. b. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah di Kecamatan Tebing Tinggi Kota.


c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

1.4. Kegunaan Penelitian 1.4.1. Kegunaaan Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual dan pratikal dalam pengembangan konsep ilmu pemerintahan. 1.4.2. Kegunaan Praktis Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada umumnya dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota pada khususnya.

1.5. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Berisi latar belakang msaalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Berisikan uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti.


BAB III

: METODE PENELITIAN Berisi metode/teknik penelitian, variable penelitian, operasionalisasi variable, populasi dan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisikan gambaran umum mengenai lokasi, dimana peneliti melakukan penelitian, dan juga berisi tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian beserta analisisnya.

BAB V

: PENUTUP Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemberdayaan Aparatur Pemberdayaan pada dasarnya mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan pada seseorang dan pemberian peluang serta kesempatan bagi bawahan untuk mengaktualisasikan diri, meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang menjadi berdaya. Dalam hal ini Stewart dalam Harjana (1998:22-23) memberikan defenisi sebagai berikut: “Pemberdayaan sederhananya merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf kita.Dituntut lebih dari sekedar pendelegasian agar kekuasaan ditempatkan secara tepat sehingga dapat digunakan secara efektif , yakni dekat dengan pelanggan/konsumen.Ini berarti bukan hanya untuk pelimpahan tugas melainkan juga pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh”. Menurut Noe dalam Usmara (2002:123) bahwa pemberdayaan merupakan pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan. Byar dan Rue dalam Usmara (2002:1230) mengemukakan bahwa pengertian empowerrment merupakan bentuk desentralisasi yang melibatkan pada bawahan dalam membuat keputusan. Lebih lanjut Pranarka dalam Sedarmayanti (2000:79) berpendapat bahwa munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin


menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri, oleh karena itu, wajar apabila konsep ini menampakkan 2 (dua) kecenderungan, yaitu: 1.

pemberdayaan menekankan kepada

proses memberikan atau mengalihkan

sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecendrungan primer dari makna pemberdayaan. 2.

kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi. Mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Selanjutnya Nisjar dalam Sedarmayanti (2000:80) menyatakan bahwa

pemberdayaan organisasi dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang (pemberian wewenang) sehingga diharapkan

organisasi lebih fleksibel, efektif,

inovatif, kreatif, etos kerja tinggi, yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa dengan pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respons, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel. Aparatur/karyawan dapat bebas memutuskan sesuatu tanpa harus melapor terlebih dahulu atau merasa khawatir akan reaksi dari pimpinan mereka. Dalam organisasi yang memiliki pemberdayaan, setiap aparatur/karyawan akan dihormati karena peranan penting akan menunjang keberhasilan. organisasi. Mereka memiliki wewenang dan fleksibilitas guna memastikan adanya hasil akhir yang berkualitas .


Organisasi yang mengupayakan pemberdayaan, pada dasarnya mudah diajak berusaha, karena seluruh pola kerjanya diarahkan pada sikap penuh tanggung jawab. Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada aparatur daerah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, untuk mengukur pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Tebing Tinggi, penulis menggunakan 3 (tiga) dimensi atau sub variabel yaitu 1. Pemberian tanggung jawab 2. Pendelegasian wewenang 3. Pengambilan keputusan 2.1.1. Pemberian Tanggung Jawab Pegawai yang bekerja dalam organisasi pemerintahan daerah pada suatu waktu ingin di percaya memegang tangung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab ini bukan saja atas hasil pekerjaan yang baik tetapi juga tanggung jawab berupa kepercayaan yang diberikan sebagai orang yang mempunyai potensi. Ndraha (2003:111) mengemukakan bahwa “Tanggung jawab didefenisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau commitment, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri.” Menurut Ndraha (2003:115) bahwa ada beberapa dimensi tanggung jawab, yaitu: 1. Konsep tanggung jawab 2. Tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai out put


3. Pentingnya tanggung jawab 4. Isi pertanggung jawaban 5. Batas, dan bentuk pertanggungjawaban 6. Mengapa pemerintah bertanggung jawab 7. Kepada siapa pemerintah bertanggung jawab 8. Bagaimana pemerintah melakukan pertanggungjawaban 9. Akibat pertanggungjawaban 10. Saat pertanggungjawaban. Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan pemberian tanggung jawab adalah pemberian kewajiban kepada aparatur pemerintah daerah yang dipercaya untuk memenuhi janji dan melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam organisasi. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel pemberian tanggung jawab adalah: 1. Tanggung jawab yang di berikan oleh atasan 2. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah 3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tujuan/sasaran unit kerja masing-masing. 2.1.2. Pendelegasian Wewenang Pendelegasian wewenang merupakan salah satu dimensi dari pemberdayaan aparatur. Menurut Ndraha (2003:85) bahwa wewenang atau kewenangan adalah


padanan kata authority, yaitu “ The power or right delegated or given; the power to judge, act or command”. Menurut Steers dalam Yamin (1985:72) bahwa “Desentralisasi kewenangan sering menghasilkan beberapa segi dari efektifitas organisasi khususnya desentralisasi yang berhubungan dengan meningkatnya komunikasi dua arah yang terbuka. Dengan adanya komunikasi dua arah, akan mendorong menghasilkan peningkatan inovasi dan kreatifitas dalam organisasi”. Handoko (1994:224) merumuskan pendelegasian wewenang sebagai “proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya”. Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan Pendelegasiaan wewenang adalah suatu proses dimana para atasan/pimpinan menyerahkan sebagian besar kekuasaanya kepada bawahannya untuk mengambil tindakan dalam melaksanakan tugas, sehingga atasan lebih aktif untuk mengarahkan dan mengawasi bawahannya. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel pendelegasian wewenang adalah: 1. Atasan menyerahkan sebagian besar kekuasaanya kepada bawahannya ; 2. Bawahan melaksanakan penyerahan wewenang yang diberikan oleh atasan dengan sebaik-baiknya; 3. Lebih aktif dalam mengawasi bawahanya bekerja.


2.1.3. Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan menurut Rivai (2003:151) adalah ”Proses mental dimana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainya, menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data; manajer secara individual dan dalam tim, mengatur dan mengawasi informasi terutama informasi bisnisnya“. Dengan demikian maka fokus pengambilan keputusan adalah pada kemampuan untuk menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin, sehingga permasalahan dapat dituntaskan. Dalam pelaksanaanya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Menurut Rivai (2003:235) bahwa agar individu mencapai hasil yang maksimal maka proses pengambilan keputusan harus rasional. Model pengambilan keputusan rasional melalui 6 (enam) langkah yaitu: (1) Menetapkan masalah; (2) Mengidentifikasi kriteria keputusan; (3) Mengalokasikan bobot pada kriteria; (4) mengembangkan alternatif; (5) Mengevaluasi alternatif dan (6) Memilih alternatif terbaik . Model pengambilan keputusan rasional diatas didasarkan atas asumsi yaitu (1) kejelasan masalah dan tidak mendua; (2) Pilihan-pilihan diketahui yaitu semua kriteria dapat diidentifikasi dan disadari konsekuensinya; (3) pilihan yang jelas yaitu kriteria dan alternatif dapat diperingkatkan dan ditimbang akan arti pentingnya; (4) Pilihan yang konstan; (5) Tidak ada batasan waktu atau biaya dan (6) Pelunasan maksimal yaitu pengambil keputusan rasional akan memilih alternatif yang menghasilkan nilai yang dirasakan paling tinggi.


Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah proses mental yang didalamnya terdapat seperangkat langkah dalam memilih suatu alternatif cara bertindak yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan metode yang efisien sesuai situasi untuk memecahkan suatu masalah. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel pengambilan keputusan adalah: 1.

Kebijakan yang akan di keluarkan di diskusikan dahulu;

2.

Mampu berfikir secara rasional;

3.

Kualitas informasi/data akurat dan relevan;

2.2. Konsep Kualitas Sumber Daya Aparatur Kualitas Sumber daya manusia menurut Ruky (2003:57) adalah “Tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumberdaya manusia”. Tingkat itu di bandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi. Manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.


Menurut Sumardjan dalam Sedarmayanti (2000:21) bahwa manusia seutuhnya yang berkualitas adalah manusia-manusia pembangunan yang memiliki ciri : 1. Mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri, tidak boleh rendah diri yang menimbulkan sikap pasrah atau menyerah pada nasib, sehingga ia menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan untuk memperbaiki nasibnya. 2. Mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya 3. Mempunyai watak yang dinamis antara lain: a. Memanfaatkan setiap kesempatan yang menguntungkan b. Mampu mmemecahkan persoalan hidup yang dihadapi c. Selalu siap menghadapi perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. 4. Bersedia dan mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian

dan

penghormatan hak serta kewajiban masing-masing pihak. 5. Mempunyai watak yang bermoral tinggi, antara lain: jujur. menepati janji, dan peka hak dan kepentingan pihak lain. Koswara (2001:266-267) menyatakan bahwa konteks kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah : “Kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya yang cukup, tetapi juga kualitas para pegawai yang harus diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status kepegawaian”.


Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan kualitas sumber daya aparatur adalah tingkat pendidikan dan pelatihan, pengalaman, kinerja yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, untuk mengukur Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Tebing Tinggi, penulis menggunakan 3 (tiga) dimensi atau subvariabel yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan; 2. Pengalaman; 3. Kinerja. 2.2.1

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Menurut Siagian (1998:178) bahwa “Pendidikan adalah keseluruhan proses,

teknik dan metoda belajar mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya”. Nawawi (2000:358) mengatakan bahwa “Pelatihan merupakan peningkatan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan seseorang dan dapat digunakan untuk pengembangan pegawai dalam menghadapi peningkatan tanggung

jawabnya

di

masa

mendatang

bersamaan

dengan

peningkatan

kepangkatannya serta dilakukan untuk pegawai lama dan baru.” Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa, ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar


peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri , kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan adalah keseluruhan proses, teknik dan metoda untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel pendidikan dan pelatihan adalah: 1. Mendapatkan kesempatan yang terbuka luas untuk mengikuti Diklat; 2. Memperbaiki/meningkatkan kemampuan,kecakapan,keterampilan; 3. Peningkatan hasil kerja aparatur. 2.2.2. Pengalaman Pengalaman menurut kata peribahasa adalah” guru yang terbaik”. Saydam (1996:156) mengemukakan bahwa “pengalaman yang dimiliki pegawai lebih banyak membantunya dalam mengerjakan sesuatu dibandingkan dengan pendidikan yang diikutinya. Karena pengalaman akan memberikan kemahiran dan keterampilan bagi pegawai untuk berbuat sesuatu”. Hal ini diperkuat dengan pendapat Siagian (1994:60) bahwa yang dimaksud dengan “Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seorang dari peristiwa-peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya.”


Menurut Sedarmayanti (2004:144) bahwa ”Pengalaman bekerja pada awal melaksanakan tugas tidak banyak memerlukan bimbingan, tetapi bila sifat kepribadiaanya buruk atau intelegensinya rendah, maka semakin lama akan semakin berkurang ”. Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwaperistiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam bekerja.” Dengan demikian maka indikator dari sub variabel Pengalaman adalah : 1. Memberikan kemahiran dan keterampilan bagi aparatur; 2. Proses rekrutmen dan penempatan berdasarkan kriteria yang obyektif; 3. Mengetahui, mengerti dan memahami program kerja. 2.2.3. Kinerja Menurut The Scribner – Bantam English Dictionary dalam Sedarmayanti (2004 : 175) bahwa Kinerja (performance) berasal dari akar kata “ to perform”, yang mempunyai beberapa “entries” sebagai berikut : 1. To do or carry out, execute (melakukan, menjalankan, melaksanakan); 2. To discharge of fulfil; as a vew (memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar); 3. To portray as character in a play (menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan);


4. To render by the voice or musical instrument (menggambarkannya dengan suara atau alat musik); 5. To execute or complete an undertaking (melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab); 6. To act a part in a play (melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan); 7. To perform music (memainkan/pertunjukan musik); 8. To do what is expected of a person or machine (melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin). Pengertian kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Supriyatna (2000 : 132) adalah “Prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja/hasil kerja/penampilan kerja yang diterjemahkan dari “performance”. Sedangkan Fieldman dalam Supriyatna (2000 : 132) mengemukakan bahwa “Prinsip dasar manajemen adalah kinerja yang merupakan perpaduan antara motivasi yang ada pada diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan”. Nawawi (2000 : 142) menyatakan bahwa : “Kinerja dalam arti unjuk prilaku dalam bekerja (performance) yang positif, merupakan gambaran kongkrit kemampuan mendayagunakan sumber-sumber kualitas, yang berdampak pada keberhasilan mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi non profit. Kinerja yang tinggi terlihat dari proses pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung efektif dan efisien, yang terus menerus diperbaiki kualitasnya. Disamping itu juga dapat diketahui dari prestasi atau hasil kerja yang berkualitas, dan selalu sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yang dilayani, sebagai bukti bahwa sumber-sumber kualitas terdayagunakan secara efektif”. Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan Kinerja adalah hasil kerja atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat


dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing serta saling pengertian dan pertimbangan bersama dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etik yang berpedoman pada suatu standar kerja. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel Kinerja adalah : 1. Mampu memberikan motivasi kepada bawahannya; 2. Pencapaian hasil kerja yang optimal; 3. Tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan etika.

2.3. Konsep Efektivitas Organisasi Untuk mengukur dan menentukan apakah suatu organisasi Pemerintah Daerah dapat dikategorikan berhasil, terdapat beberapa kriteria. Siagian (1986:151) menyatakan

bahwa

secara

sederhana

“Efektivitas

kerja

dikatakan

berarti

menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”. Liang Gie (1986:27) menyatakan bahwa efektivitas (effectiveness) adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud


tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Sedangkan Mardiasmo (2002:132) menyatakan bahwa “Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely).” Bertolak dari beberapa pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan Efektivitas organisasi pemerintah daerah adalah tingkatan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang terkait dengan tujuan organisasi, produktivitas, efisiensi dan kepuasan. Dengan demikian, untuk mengukur efektivitas Organisasi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, Penulis menggunakan 4 (empat) dimensi atau sub variabel yaitu: 1. Tujuan Organisasi; 2. Produktivitas; 3. Efisiensi; 4. Kepuasan. 2.3.1. Tujuan Organisasi Pencapaian tujuan organisasi merupakan fokus utama dibentuknya organisasi. Sebagai langkah penting yang harus dilakukan organisasi pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan organisasi yang jelas. Secara umum dibentuknya suatu organisasi


secara sadar adalah untuk pencapaian suatu tujuan tertentu, agar organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif maka harus didasari dengan perhitungan yang rasional. Menurut Ndraha (1997:54) “rasional adalah usaha yang didasarkan pertimbangan untung rugi dan baik buruknya”. Hasan (2003:67) mengemukakan bahwa “Tujuan Organisasi merupakan kondisi jangka panjang yang diinginkan yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif, dan mungkin hanya sebagian saja yang dapat dicapai”. Sedangkan Hasibuan (1997:2) berpendapat bahwa “Organisasi jika dilihat dari dari sudut tujuannya

dikenal organisasi perusahaan (Business Organization) dan organisasi

sosial (Pubkic Organization). Organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomis rasional. Sedangkan organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan, dengan prinsip pengabdian sosial”. Menurut Nawawi (2000 : 283) bahwa di lingkungan organisasi non profit yang sehat/baik, dalam mendukung perwujudan visinya, kegiatan Manajemen SDM memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan kegiatan pengembangan organisasi dan tujuan pengimplementasian Manajemen Stratejik. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Organisasi a. Tujuan Utama Manajemen SDM adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian kontribusi pada organisasi melalui perbaikan, pengembangan

penyempurnaan,

dan

peningkatan

kemampuan

pegawai/karyawan dalam bekerja.


b. Meningkatkan tanggung jawab para manajer lini dan pimpinan produk lini dalam meningkatkan cara/metode kerja setiap dan semua pegawai/karyawan dilingkungan unit/satuan kerjanya. c. Memberikan dukungan dan bantuan pada setiap usaha para manajer dan pimpinan produk lini dalam menyelesaikan issu-issu tentang SDM di unit/satuan kerjanya. 2. Tujuan Fungsional 3. Tujuan Kemasyarakatan 4. Tujuan Personal/SDM Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan Tujuan Organisasi adalah petunjuk pemikiran dasar jangka panjang yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk melaksanakan aktivitas yang ingin dicapai oleh manajemen organisasi. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel Tujuan Organisasi adalah : 1. Menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Visi dan misi 2. Pemerintah Daerah mampu memberikan kejelasan arah pembangunan 3. Bertanggung jawab secara sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan administrasi pemerintahan.


2.3.2

Produktivitas Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional dalam Umar (2003:9)

adalah : Sebagai suatu sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Secara umum produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua adalah efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaanya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Faktor tersebut besar artinya bagi penciptaan suasana kerja yang egronomis untuk menunjang tercapainya efisiensi yang berarti

di dalam proses yang telah

memenuhi batasn standar produktivitas kerja. Produktivitas kerja bukan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak–banyaknya, melainkan kualitas unjuk kerja juga penting diperhatikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Laeham dan Wexley dalam Sedarmayanti (1996:144) bahwa: “……Performance appraisals are crucial to the effectivity management of an organization’s productivity (Produktivitas individudapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya.Dengan kata lain produktivitas individu adalah bagaimana seseorang melakisanakan pekerjaanya atau unjuk kerja/job performance)”. Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan produktivitas adalah suatu sikap mental untuk melakukan peningkatan perbaikan


yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dengan demikian maka indikator dari sub variabel produktivitas adalah: 1. Program Pembangunan yang dilaksanakan 2. Kualitas pelayanan yang diberikan 3. Mampu memperbaiki hasil kerjanya 2.3.3. Efisiensi Menurut Steers dalam Yamin (1985:156) bahwa “Efektivitas organisasi dapat diukur dengan efisiensi dan efektivitas, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian salah satu indikator untuk mengukur efektivitas organisasi pemerintah daerah adalah efisiensi.” Umar (2003:10) menyatakan bahwa “Efisiensi merupakan suatu

ukuran

dalam membandingkan input yang direncanakan dengan input yang sebenarnya. Apabila input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Tetapi semakin kecil input yang dapat dihemat akan semakin rendah tingkat efisiensinya.” Etzioni dalam Suryatin (1982:55) mengemukakan bahwa “Efisiensi menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output”. Dapat dikatakan organisasi pemerintah daerah yang efisien, cpabila suatu organisasi pemerintah daerah mampu menghasilkan satusatuan out put dengan menggunakan sumber yang jumlahnya lebih sedikit dari yang digunakan oleh organisasi lainnya.


Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka yag dimaksud dengan Efisiensi adalah melaksanakan suatu pekerjaan dengan menggunakan gerakan, usaha, sumber daya, dana, waktu, sarana dan prasarana yang sedikit mungkin yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa tertentu. Dengan demikian indikator dari sub variabel efisiensi adalah : 1. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 2. Jumlah aparatur Pemda dan biaya yang dibutuhkan. 3. Berusaha menggunakan sarana dan prasarana sebaik mungkin. 2.3.4. Kepuasan Kerja Pembahasan mengenai kepuasan kerja perlu didahului oleh penegasan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun dalam arti analisisnya, karena kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka ragam. Hasibuan (1997: 295) mengemukakan bahwa “Pemahaman kepuasan kerja dapat terwujud apabila analisis tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan prestasi kerja, tingkat kemangkiran, keinginan pindah, usia pekerjaan, tingkat jabatan dan besar kecilnya organisasi”. Menurut Handoko dan As’ad dalam Umar (2003: 36) bahwa “kepuasan kerja merupakan penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan kerjanya”. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja seseorang menurut Rivai (2003:248) adalah: 1. Kedudukan


2. Pangkat dan jabatan 3. Masalah umur 4. Jaminan finansial dan jaminan sosial 5. Mutu pengawasan Bertolak dari beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan kepuasan kerja adalah sikap emosional yang ditandai dengan penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap seberapa jauh pekerjaanya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Dengan demikian indikator dari sub variabel kepuasan kerja adalah: 1. Prestasi kerja yang dicapai 2. Balas jasa yang adil dan layak 3. Suasana dan lingkungan kerja yang kondusif.


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan serta menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Hadari, 1990:64). Dengan demikian penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan data dan fakta sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini akan diklasifikasikan dan dibuat dalam bentuk tabel frekuensi kuantitatif dan dibantu dengan data kualitatif kemudian diinterpretasikan dan dianalisis.

3.2. Variabel Penelitian, Operasionalisasi Variabel. Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran penelitian yang telah dikemukakan tadi, maka penulis menentukan variabel penelitian sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Aparatur. Pemberdayaan aparatur adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada aparatur dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Kualitas Sumber Daya Aparatur. Kualitas Sumber Daya Aparatur adalah tingkat pendidikan dan pelatihan, pengalaman, kinerja yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan aktivitas-


aktivitas yang menjadi tanggung jawab anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Efektivitas Organisasi. Efektivitas organisasi pemerintah daerah adalah tingkatan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang terkait dengan tujuan organisasi, produktivitas, efisiensi dan kepuasan. Berikut ini disajikan bagan variabel penelitian yang dioperasionalisasikan sebagai berikut: Tabel 9. Variabel Penelitian Pemberdayaan Pemberdayaan Aparatur, indikatornya adalah: 1. Pemberian Tanggung Jawab 2. Pendelegasian 3. Pengambilan Keputusan

Kualitas Kualitas sumber daya aparatur,indikatornya adalah : 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Pengalaman 3. Kinerja

Efektifitas Efektivitas Organisasi, indikatornya adalah : 1. Tujuan Organisasi 2. Produktivitas 3. Efisiensi 4. Kepuasan

Variabel dan indikator di atas selanjutnya akan diuraikan menjadi kisi-kisi instrumen penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut :


Tabel 10. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel

Sub Variabel

Indikator

1

2

3

Pemberdayaan Aparatur

1. Pemberian Tanggung Jawab

1. 2. 3.

2. Pendelegasian Wewenang

1. 2. 3.

3. Pengambilan Keputusan

Kualitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

2. Pengalaman

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

3. Kinerja

1. 2. 3.

Efektivitas Organisasi

1. Tujuan Organisasi

1. 2. 3.

2. Produktivitas

3. Efisiensi

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Tanggung jawab yang diberikan oleh atasan Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tujuan/sasaran unit kerja masing-masing Atasan menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada bawahannya Bawahan melaksanakan wewenang yang diberikan oleh atasan dengan sebaik-baiknya; Lebih aktif dalam mengawasi bawahannya bekerja Kebijakan yang akan dikeluarkan didiskusikan dahulu Mampu berfikir secara rasional Kualitas informasi/data akurat dan relevan Mendapatkan kesempatan yang terbuka luas untuk mengikuti Diklat Memperbaiki/meningkatkan kemampuan, kecakapan dan keterampilan Peningkatan hasil kerja aparatur Memberikan kemahiran dan keterampilan bagi aparatur Proses rekrutmen dan penempatan berdasarkan kriteria yang obyektif Mengetahui,mengerti dan memahami program kerja Mampu memberikan motivasi kepada bawahannya Pencapaian hasil kerja yang optimal Tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan etika Menjalankan roda pemerintahan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah mampu memberikan kejelasan arah pembangunan Bertanggung jawab secara sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan administrasi pemerintahan Program pembangunan yang dilaksanakan Kualitas pelayanan yang diberikan Mampu memperbaiki hasil kerjanya Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya Jumlah aparatur pemda yang bekerja dan biaya yang dibutuhkan Berusaha mendayagunakan sarana dan prasarana sebaik mungkin

No. Item 4 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27


Lanjutan 1. Kepuasan

1. Prestasi kerja yang dicapai 2. Balas jasa yang adil dan layak 3. Suasana dan lingkungan pekerjaan yang kondusif

28 29 30

3.3. Unit Analisis, Populasi dan Sampel 3.3.1. Unit Analisis Menurut Arikunto (2002:121) bahwa unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dengan demikian yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah PNS yang bekerja di Pemerintah

Kecamatan

Tebing Tinggi Kota di luar jabatan fungsional (pendidik dan paramedis). 3.3.2. Populasi dan Sampel Menurut Sugiyono (2003:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan defenisi diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS yang ada dan bekerja di lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kota di luar jabatan fungsional yakni pendidik dan paramedis. Dengan demikian, adapun populasi penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang berjumlah sebanyak 51 orang terdiri dari PNS yang bekerja di kantor kecamatan dan di kantor-kantor kelurahan. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi yakni semua PNS yang ada dan bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang bukan pendidik dan


paramedis yakni sebanyak 51 orang. Mereka terdiri dari 24 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 27 orang responden yang berjenis kelamin perempuan.

3.4. Jenis dan Sumber Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 1. Data Primer, yaitu data yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian, data primer harus dapat terjaring pada daftar isian atau kuesioner (Ndraha, 1985 : 60). Penelitian ini menggunakan angket yang akan diisi atau dijawab responden, dan melakukan wawancara untuk melengkapi data yang terekam atau kurang lengkap. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan maupun dokumentasi. Sumber data menggunakan klasifikasi 3 (tiga) P, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2002 : 107), yaitu : 1. Person

: Sumber data berupa orang

2. Place

: Sumber data berupa tempat (diam dan gerak)

3. Paper

: Sumber data berupa simbol (angka, huruf, gambar dan lain-lain).

3.5. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data atau bahan-bahan yang dipergunakan dalam rangka penyusunan laporan ini, peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :


3.5.1. Penyebaran Angket Menurut

Sugiyono

(2003:

162)

bahwa

Angket

merupakan

teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Teknik angket yang digunakan adalah angket yang bersifat tertutup dengan memberikan

pilihan jawaban yang sudah

disediakan oleh peneliti, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 3.5.2. Wawancara Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur yang bersifat terbuka dengan instrumen pedoman wawancara. Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan

responden yang dianggap

memahami dan mengetahui objek yang akan diteliti sesuai dengan indikatornya. 3.5.3.Dokumentasi Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dasar-dasar hukum ataupun literatur, lisan dan artikel yang berkaitan dengan indikator yang akan diteliti, baik dokumentasi adanya perpustakaan, kantor, di rumah dan lain sebagainya.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota

99°8'45" BT

99°9'00"

99°9'15"

99°9'30"

99°9'45"

99°10'00"

99°10'15"

99°10'30"

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KOTA TEBING TINGGI

Sungai Padang

3°20'15"

3°20'15" LU

KEC. RAMBUTAN

KEL. BANDAR UTAMA

Sudi rman

Jl.T

Jl.Perintis Kemerde kaan

Jl.Im am Bo njol

a rK a jum B and

Jl.Veteran

Jl.Gereja

aita n Panj DI.

Y #

Jl. Da rat

KEC. PADANG HILIR

Jl. Lan gsat

3°19'15"

Jl.Nenas

Jl. P. Dip on eg oro

yjen Sutoy o

wan R Jl.G O

Th am rin

Jl .

Gg.Turi

Jl.Mandailing

Jl.Delima

Jl. Ma

A .Y an i

KEC. PADANG HILIR

KEC. PADANG HULU

KEL. RAMBUNG

Y #

ati

ata rim

ka Bang

Mel

l Ka

Gg.

Jl. Sl

Jl.Se

Je nd .

KEC. TEBING TINGGI KOTA

Jl.Nangka

Jl.Pusara Pejuang

s

au S.lim

akt iL ubi

Gg.

Jl.S

Jl.Gerilya KEL. MANDAILING

J l.

Jl. 13 Dese mber

KEL. PASAR GAMBIR

g Bahilan Sungai

KEC. BAJENIS

Y #

3°19'30"

Y # Kantor Kelurahan Batas Kecamatan Batas Kelurahan Jalan Utama Jalan Jalan Kereta Api Sungai Kelurahan Tebing Tinggi Lama Rambung Pasar Gambir Pasar Baru Mandailing Bandar Utama Badak Bejuang

KEC. RAMBUTAN

Jl.Merde ka

Jl. Ra o lla

LEGENDA

KOTA TEBING TINGGI

Jl.Sutomo

Jl.

350Meter

Iska ndar mud a

Jl. Pahla

315

en gg iri

Jl.T eri

Jl. Je nd.

. Si

AR

Jl. Jl.A

280

r ga ng La Gg.

mangaraja Jl.Sisinga

KEC. PADANG HULU Jl. Cemara

Jl. Abdul Rahim Lubis

Jl. Bagelen

3°19'30"

Jl. Kartini

.D ah lan

Pane 245

uso

3°19'15"

Gg. An tara

Gg .Bun ga law ang

Gg.H ndidi alb kan a

Jl. Pe

mpu lan Jl.Ku

210

ha b

Jl.P ala Gg.K II ayum anis Gg.S rewa ngi Gg.C enda na

3°20'00" 3°19'45"

175

Jl. Sim alu

KEL.TEBING TINGGI LAMAngun

3°19'45"

140

3°20'00"

Y #

M Gg.

105

in nang Jl.Se

KEL. PASAR BARU Jl. elita

70

at ep Jl.S

n

P Jl.

35

KEC. PADANG HILIR

a Jl. Sup arm .P rapt o Jl.S

SU

SKALA 1 : 3 500 0

Y #

KEL. BADAK BEJUANG

Y #

T S

35

Jl.Se lar

ng

U B

Jl.G abus Jl.B aw al

uru

Jl. R

Jl.B ad ak

Jl.J

KEC. BAJENIS

Y #

Jl.Gurami

Jl.B ad ak

ak ad Jl .B

Jl. Kapt .Tan dean

Jl.B an teng Jl.B erua ng

Jl.K ijang Jl.O nta

Sumber : Peta Administrasi, Hasil Interpretasi Foto Udara Berwarna Tahun 2004 dan Pengecekan Lapangan Dibuat : Desember 2005 Oleh :

GEO CITRA PRIMA

Consultant, Contractor & Supplier : Geographic Information System, Survey Regional Planning & Remote Sensing Jl. Sisingamangaraja 57 D Medan Telp. 061-7357364 E-mail : [email protected]

3°19'00"

KEC. PADANG HILIR

99°9'00"

99°9'15"

99°9'30"

99°9'45"

99°10'00"

3°19'00"

99°8'45"

99°10'15"

99°10'30"

Gambar 1: Peta Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah salah satu dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan. Kecamatan Tebing Tinggi Kota terletak diantara 3o19` - 3o21` Lintang Utara dan 98o9` - 98o11` Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota 2,943 km2, yang terbagi menjadi tujuh kelurahan. Adapun kelurahankelurahan tersebut adalah Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Bandar Utama,


Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Gambir, Kelurahan Mandailing, Kelurahan Rambung dan Kelurahan Tebing Tinggi Lama. Kecamatan Tebing Tinggi Kota terletak di dataran rendah pulau Sumatera dengan ketinggian 26-34 m di atas laut. Temperatur udara di kota ini cukup panas, yakni berkisar antara 250-270 Celcius. Tebing Tinggi mengalami musim kemarau, yang biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September, dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret. Kedua musim tersebut diselingi oleh musim Pancaroba. Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 92 hari dengan curah hujan berkisar 64 sampai 245 mm. Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota berbatasan dengan : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambutan 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Hulu 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Hilir 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajenis Disamping itu Kecamatan Tebing Tinggi Kota terletak dijalan penghubung antara Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara. Daerah ini di lintasi oleh aliran sungai besar dan kecil sebanyak 2 (dua) buah yaitu: Sungai Padang dan Sungai Bahilang.


4.2. Pemerintahan Pusat Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota terletak di Kelurahan Pasar Gambir. Setiap kelurahan berjarak kurang setengah kilometer dari pusat Pemerintahan Kecamatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terpilih pada Pemilu tahun 2004 berjumlah 24 orang. DPRD Kota Tebing Tinggi pada periode 2005-2009 terdiri dari: yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Pembangunan dan Fraksi Bintang Reformasi.

4.3. Aparatur Pemerintah Pada tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada intansi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota berjumlah 51 orang, yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Mereka bekerja di kantor kecamatan yang bertugas sebagai Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan staf-staf yang ada disana. Selain itu mereka juga yang berada dikantor kelurahan yakni seperti Lurah, Sekretaris Lurah, seksi-seksinya beserta staf yang ada di kantor tersebut.


Gambar 2: Aparat Kecamatan Tebing Tinggi Kota 4.4. Keadaan Penduduk Penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sangat bervariasi, baik suku, agama, pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam beberapa tabel di bawah ini : 4.4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kota terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini : Tabel 11. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis Kelamin

Jumlah (Jiwa)

Persentase

1.

Laki-laki

12.727

45,72

2.

Perempuan

15.112

54,28

Total

27.839

100,00

Sumber : Kantor Camat Tebing Tinggi Kota 2007


Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 15.112 jiwa (54,28 %). Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 12.727 jiwa (45,72 %). Selisih antara keduanya yakni sebesar 2385 jiwa (8,57 %). 4.4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Jumlah penduduk Kecamatan Tebing Kota berdasarkan wilayah kelurahan terdapat sebanyak 27.839 jiwa (100,00 %), yang terdiri dari semua golongan umur, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini : Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Kelurahan No.

Kelurahan

Jumlah (jiwa)

Persentase

1.

Bandar Utama

5.243

18,83

2.

Mandailing

3.237

11,63

3.

Pasar Baru

2.366

8,50

4.

Pasar Gambir

3.763

13,52

5.

Tebing Tinggi Lama

3.639

13,07

6.

Badak Bejuang

4.744

17,04

7.

Rambung

4.847

17,41

Total

27.839

100,00


Menurut tabel 12 tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa jumlah penduduk yang mendiami wilayah kelurahan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota hampir berimbang antara wilayah kelurahan yang satu dengan wilayah kelurahan


yang lainnya. Kelurahan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kelurahan Bandar Utama yakni sebanyak 5.243 jiwa (18,83 %), kemudian diikuti oleh Kelurahan Rambung yakni sebanyak 4.847 jiwa (17,41 %), selanjutnya disusul oleh Kelurahan Badak Bejuang yakni sebanyak 4.744 jiwa (17,04 %). Berikutnya adalah Kelurahan Pasar Gambir yakni sebanyak 3.763 jiwa (13,52 %), disusul oleh Kelurahan Tebing Tinggi Lama yakni sebanyak 3.639 jiwa (13,07 %), seterusnya adalah Kelurahan Mandailing yakni sebanyak 3.237 jiwa (11,63 %). Sedangkan Kelurahan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Pasar Baru yakni sebanyak 2.366 jiwa (8,50 %). Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah mempengaruhi jumlah penduduk yang mendiaminya, artinya semakin luas wilayah yang dijadikan tempat bermukim maka semakin banyak pula penduduk yang akan menempati wilayah tersebut. 4.4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis atau Suku Bangsa Etnis atau pun suku yang mendiami wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sangat beragam jenisnya, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada berikut ini : Tabel 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku Bangsa No.

Etnis

Jumlah (jiwa)

Persentase

1.

Jawa/Sunda/Banten

4.620

16,60

2.

Batak (Tapanuli, Mandailing, Karo)

6.999

25,14

3.

Melayu

2.320

8,33

4.

Tionghoa/China

9.064

32,56

5.

Minang

3.916

14,07

6.

Lain-lain

920

3,30

Total

27.839

100,00



Berdasarkan tabel 13 tersebut dapat kita lihat jumlah penduduk menurut suku atau etnisnya. Secara mayoritas etnis yang paling banyak mendiami wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota ini adalah bersuku Tionghoa atau China yakni sebanyak 9.064 jiwa (32,56%). Kemudian diikuti oleh penduduk yang bersuku bangsa Batak seperti Tapanuli, Mandailing dan Karo yakni sebanyak 6.999 jiwa (25,14%). Berikutnya adalah penduduk yang bersuku bangsa Jawa, Sunda dan Banten yakni sebanyak 4.620 jiwa (16,60%), selanjutnya adalah penduduk yang bersuku bangsa Minang atau Padang yakni sebanyak 3.916 jiwa (14,07%). Seterusnya adalah penduduk yang bersuku bangsa Melayu yakni sebanyak 2.320 jiwa (8,33%), dan penduduk yang paling minoritas bersuku bangsa lain-lain yakni sebanyak 920 jiwa (3,30%). Penduduk yang termasuk dalam suku lain-lain diantaranya adalah suku bangsa Nias, Toba, Ambon, Banjar dan sebagainya. 4.4.4.Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut Berdasarkan agama yang dianut, masyarakat yang bermukim di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota juga bervariasi. Semua jenis agama yang diakui di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hampir semuanya ada penganutnya di kecamatan ini, kecuali penduduk yang menganut aliran kepercayaan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini :


Tabel 14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama No.

Agama

1.

Kristen Protestan

2.

Islam

3.

Jumlah (Jiwa)

Persentase

3.265

11,73

14.025

50,38

Katholik

1.512

5,43

4.

Budha

8.913

32,02

5.

Hindu

124

0,44

Total

27.839

100,00


Dari tabel 14 diatas didapatkan gambaran bahwa mayoritas penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota beragama Islam yakni sebanyak 14.025 jiwa (50,38%), disusul oleh penduduk yang beragama Budha yakni sebanyak 8.913 jiwa (32,02%). Kemudian selanjutnya adalah penduduk yang beragama Kristen Protestan yakni sebanyak 3.265 jiwa (11,73%), dan penduduk yang beragama Kristen Katholik sebanyak 1.512 jiwa (5,43%). Penduduk yang beragama Hindu merupakan penduduk yang paling minoritas jumlahnya yakni sebanyak 124 jiwa (0,44%). Hal ini berarti secara religius wilayah ini lebih banyak dipengaruhi oleh suasana dan nuansa yang Islami ketimbang nuansa Nasrani, Budhaisme dan Hinduisme. 4.4.5.Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penduduk

Kecamatan

Tebing

Tinggi

Kota

berdasarkan

tingkat

pendidikan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :


Tabel 15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat Pendidikan Belum Sekolah Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Akademi/Perguruan Tinggi Total

Jumlah (Jiwa) 1.975 3.655 3.828 6.025 10.752 1.604 27.839

Persentase 7,09 13,14 13,75 21,64 38,62 5,76 100,00


Berdasarkan tabel 15 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kota berada pada tingkat pendidikan SLTA yakni sebanyak 10.752 jiwa (38,62%), kemudian disusul oleh penduduk yang tingkat pendidikannya tamatan SLTP yakni sebanyak 6.025 jiwa (21,64%). penduduk yang tingkat pendidikannya tamat SD berimbang dengan penduduk yang tingkat pendidikannya pernah sekolah dan tidak tamat SD yakni masing-masing adalah sebanyak 3.828 jiwa (13,75%) untuk tamat SD dan 3.655 jiwa (13,14%) untuk mereka yang pernah sekolah tapi tidak tamat SD. Selanjutnya penduduk yang belum sekolah yakni sebanyak 1.975 jiwa (7,09%), dan yang paling kecil jumlahnya adalah penduduk yang tingkat pendidikannya akademi atau perguruan tinggi yakni sebanyak 1.604 jiwa (5,76%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk sudah mengikuti program pemerintah wajib sembilan tahun. Walaupun sebenarnya sangat disayangkan karena penduduk yang berpendidikan tinggi masih sangat minim, namun bila ditinjau secara umum maka pendidikan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah dapat dikatakan cukup baik.


4.4.6.Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk, maka dapat kita lihat bahwa

profesi-profesi

ataupun

pekerjaan-pekerjaan

penduduk

untuk

memenuhi kebutuhan hidup mereka sangat bervariasi sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut ini : Tabel 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian No.

Mata Pencaharian

1.

Buruh/Karyawan

2.

Supir/Tukang Becak

3.

Wiraswasta

4.

PNS/TNI/POLRI

5.

Dokter

6.

Jumlah (jiwa)

Persentase

3.601

12,94

684

2,46

1.231

4,42

924

3,32

32

0,11

Pengusaha

337

1,21

7.

Pedagang

2.869

10,31

8.

Lain-lain

18.161

65,23

Total

27.839

100,00


Berdasarkan tabel 16 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa mayoritas penduduk berprofesi lain-lain yakni sebanyak 18.161 jiwa (6523%). Adapun penduduk yang termasuk dalam bermata pencaharian lain-lain ini adalah mereka yang berfprofesi sebagai pengacara, wartawan, guru honorer, notaris, penjahit, pengrajin, anggota DPRD, peternak, tukang kayu, tukang batu, para pensiunan dan lain sebagainya. Kemudian diikuti oleh mereka yang bekerja sebagai buruh atau karyawan yakni sebanyak 3.601 jiwa (12,94%), dimana pada umumnya mereka bekerja di pabrik-pabrik dan perkebunan, namun ada juga yang termasuk buruh lepas. Penduduk


yang berprofesi sebagai pedagang yakni sebanyak 2.869 jiwa (10,31%), dimana mereka ini kebanyakan adalah suku Cina yang berdagang di ruko-ruko yang menjual bahan makanan maupun barang dagangan lainnya. Selanjutnya adalah mereka yang berprofesi sebagai wiraswasta yakni sebanyak 1.231 jiwa (4,42%), dan seterusnya adalah mereka yang termasuk kedalam PNS, TNI, dan POLRI yakni sebanyak 924 jiwa (3,32%), dimana mereka banyak bekerja di intansi pemerintah seperti kantor walikota, kantor camat, kantor lurah, kantor polisi dan seterusnya. Berikutnya adalah mereka yang berprofesi sebagai supir dan tukang becak yakni sebanyak 684 jiwa (2,46%), serta disusul oleh mereka yang berprofesi sebagai pengusaha yakni sebanyak 337 jiwa (1,21%). Sedangkan yang paling sedikit jumlahnya adalah penduduk yang berprofesi sebagai dokter medis yakni sebanyak 32 jiwa (0,11%).

4.5. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung tugas pelayan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka di Kecamatan Tebing Tinggi Kota tersedia berbagai sarana dan prasarana, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana tempat ibadah dan lain sebagainya. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut: 4.5.1. Sarana Pendidikan Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka sarana dan prasarana pendidikan merupakan satu hal yang penting. Sarana dan prasarana


pendidikan formal yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini: Tabel 17. Keadaan Sarana Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Sarana Pendidikan TK SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi Total

Jumlah (Unit) 30 25 13 7 3 78

Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Baik


Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota boleh dikatakan cukup baik dan sudah memadai. Hal dapat kita ketahui dari banyaknya jumlah sarana pendidikan yang ada yakni TK ada 30 unit sekolah, SD ada 25 unit sekolah, SLTP ada 13 unit sekolah, SLTA ada 7 unit sekolah, dan perguruan tinggi ada 3 unit sekolah. Semua sekolah-sekolah tersebut dalam keadaan baik dan terawat. Ini menunjukkan bahwa antausias masyarakat terhadap pendidikan sudah cukup positif. 4.5.2. Sarana Ibadah Dalam hal keagamaan dan sarana peribadatan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dapat di lihat pada tabel 18 berikut ini :


Tabel 18. Keadaan Sarana Ibadah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Sarana Masjid Langgar/Musholla Gereja Kristen Protestan Gereja Katholik Wihara Pura Total

Jumlah (Unit) 18 21 6 1 7 0 53



Jumlah sarana peribadatan yang paling banyak adalah sarana peribadatan umat islam yakni sebanyak 39 unit, yang terdiri dari 18 unit Masjid dan 21 unit berupa Langgar, dan Musholla. Kemudian diikuti oleh sarana peribadatan umat kristiani baik Protestan maupun Katholik yakni sebanyak 7 unit bangunan Gereja yang masing-masing 6 unit Gereja umat Protestan dan 1 unit Gereja umat Katholik. Selanjutnya adalah sarana ibadah untuk umat Budha yakni ada sebanyak 7 unit bangunan Wihara. Sedangkan bangunan Pura untuk umat Hindu sama sekali tidak ada. Semua bangunan saran ibadah tersebut dalam keadaan terawat dan baik. Ini menunjukkan bahwa umat beragama di wilayah kecamatan ini sangat religius dan taat menjalankan agama mereka masing-masing.


4.5.3. Prasarana Olah Raga Prasarana olah raga dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini : Tabel 19. Keadaan Prasarana Olah Raga No. 1. 2. 3. 4. 5.

Sarana Olah Raga Lapangan Sepak Bola Lapangan Bola Volly Lapangan Bulu Tangkis Lapangan Bola Basket Lapangan Tenis Total

Jumlah (Unit) 1 3 8 2 3 17



Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa ada sebanyak 15 unit sarana olah raga yang berupa lapangan. Adapun masing-masing lapangan tersebut adalah lapangan sepak bola sebanyak 1 bidang, lapangan bola volley 3 bidang, lapangan bulu tangkis 8 bidang dan lapangan bola basket 2 bidang serta lapangan tennis 3 bidang. Semua lapangan olah raga yang tersedia tersebut dalam kondisi baik dan sering dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kota termasuk masyarakat yang gemar berolah raga terutama permainan olah raga bulu tangkis. 4.5.4. Sarana Kesehatan Untuk dapat melihat keadaan sarana kesehatan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, dapat kita perhatikan tabel berikut ini: Tabel 20. Keadaan Sarana Kesehatan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Sarana Poliklinik Puskesmas Rumah Sakit Praktek Dokter Posyandu Apotik/Toko Obat Total

Jumlah (unit) 5 2 3 19 28 13 70

Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik



Berdasarkan tabel 20 tersebut dapat dikatakan bahwa sarana kesehatan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah cukup baik dan memadai. Kondisi dan keadaan sarana kesehatan tersebut semuanya aktif dan selalu digunakan oleh masyarakat setempat. Dapat kita ketahui bahwa ada 5 unit poliklinik, 2 unit puskesmas, 3 unit rumah sakit , 19 tempat praktek dokter, 28 unit posyandu dan 13 unit apotik atau toko obat.

4.6. Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Gambar 3 : Kantor Camat Tebing Tinggi Kota Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 dengan Pembentukan Organisasi Kecamatan, maka adapun tugas Camat adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, dan Camat mempunyai fungsi melaksanakan pelimpahan sebahagian wewenang pemerintahan dari Pemerintah Kota dan memberikan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Adapun wewenang Camat adalah sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian serta pembinaan politik dalam negeri. 2. Pembinaan pemerintahan kelurahan 3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah 4. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.

Camat

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pemerintahan

Sekretaris Kecamatan

Seksi Trantib

Seksi PMK

Seksi Kesos

Seksi Pel. umum

Lurah Badak Bejuang, Lurah Bandar Utama, Lurah Pasar Baru, Lurah Pasar Gambir, Lurah Mandailing, Lurah Rambung, dan Lurah Tebing Tinggi Lama. Sumber : Kantor Camat Tebing Tinggi Kota 2007

Gambar 4: Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Kecamatan Tebing Tinggi Kota mempunyai struktur pemerintahan yang baku seperti tertera dalam skema struktur organisasi pemerintahan dalam gambar skema diatas.


4.7. Pengaruh Pemberdayaan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Efektifitas Organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota Berdasarkan kuesioner yang telah disebar di lapangan, maka adapun hasil yang terkumpul mengenai pengaruh pemberdayaan dan kualitas sumber daya aparatur terhadap efektivitas organisasi akan dipaparkan dalam beberapa tabel frekuensi data tunggal yang dianalisis berdasarkan kemampuan intelektual dan empiris penulis sebagai berikut : 4.7.1. Identitas Responden yang Menjadi Objek Penelitian 4.7.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 21. Jenis Kelamin Responden No. 1. 2.

Jawaban Laki-laki Perempuan Total

Jumlah (Jiwa) 24 27 51

Persentase 47,06 52,94 100,00

Sumber: Data Primer 2007

Berdasarkan tabel 21 tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan responden adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 27 orang responden (52,94%), dan responden laki-laki sebanyak 24 orang responden (47,06%). Selisisih antara responden laki-laki dan perempuan sebanyak 3 orang responden (5,88%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan aparatur pemerintah yang bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah perempuan.


4.7.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama Tabel 22. Agama Responden No. 1. 2. 3. 4.

Sarana Olah Raga Islam Kristen Hindu Budha Total

Jumlah (Unit) 45 6 0 0 51

Persentase 88,24 11,76 0 0 100,00

Sumber : Data Primer 2007

Tabel 22 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah mereka yang beragama Islam yakni sebanyak 45 orang responden (88,24%), dan responden yang beragama Kristen ada 6 orang responden (11,76%). Sedangkan responden yang beragama lain seperti Hindu dan Budha sama sekali tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan aparatur pemerintah yang bekerja di luar jabatan fungsional yaitu guru dan paramedis di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah mereka yang beragama Islam dan sedikit yang beragama Nasrani. Hal ini juga sejalan dengan banyak jumlah penduduk yang secara mayoritas memang beragama Islam, jadi karena penduduknya banyak yang beragama Islam tentu aparaturnya juga pasti banyakan beragama Islam. 4.7.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Tabel 23. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia No. 1. 2. 3. 4.

Jawaban 20-30 Tahun 31-40 Tahun 41-50 Tahun 51-60 Tahun Total

Jumlah (jiwa) 5 14 22 10 51

Persentase 9,80 27,45 43,14 19,61 100,00



Dari tabel 23 tersebut diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa para responden secara mayoritas berada pada umur antara 42-50 tahun yakni sebanyak 22 orang responden (43,14%), kemudian disusul oleh responden yang berumur antara 31-40 tahun yakni sebanyak 14 orang responden (27,45%). Seterusnya adalah mereka yang berada antara umur 51-60 tahun yakni sebanyak 10 orang responden (19,61%). Sedangkan responden yang paling kecil jumlahnya adalah mereka yang berada pada usia antara 20-30 tahun yakni sebanyak 5 orang responden (9,80 %). Hal ini berarti bahwa mayoritas responden atau aparatur yang bekerja pada wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota masih berada pada usia yang sangat produktif, sehingga mereka diharapkan benar-benar memang mampu bekerja melayani masyarakat dengan sangat baik. Oleh karena itu kedepannya para PNS tidak akan lagi memakai istilah “kalau bisa dipersulit mengapa mesti dipermudah”. 4.7.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Tabel 24. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jawaban SLTP SLTA Akademi D3 Akademi D4 Sarjana S1 Sarjana S2 Total

Jumlah (Jiwa) 2 36 2 3 7 1 51

Persentase 3,92 70,59 3,92 5,88 13,73 1,96 100,00


Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden berpendidikan SLTA yakni sebanyak 36 orang responden (70,59%), kemudian diikuti oleh responden yang berpendidikan strata satu (S1) yakni sebanyak 7 orang


responden (13,73%). Selanjutnya adalah responden yang berpendidikan akademi D4 yakni sebanyak 3 orang responden (5,88%), disusul oleh responden yang berpendidikan akademi D3 dan responden yang berpendidikan SLTP yakni masingmasing bernilai sama yakni sebanyak 2 orang responden (3,92%). Sedangkan responden yang berpendidikan strata dua (S2) sebanyak 1 orang responden (1,96%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para aparatur yang bekerja di instansi pemerintah di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota kebanyakan adalah berpendidikan SLTA, ini berarti bila ditinjau dari segi pendidikan bahwa para kualitas aparatur pemerintah yang bekerja di wilayah tersebut masih di bawah standar yang seharusnya adalah mereka yang berpendidikan strata satu (S1). 4.7.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan Tabel 25. Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan No. 1. 2.

Jawaban Pengatur/II Penata/III Total


Persentase 31,37 68,63 100,00


Bila dilihat dari pangkat atau golongan seperti yang terlihat pada tabel 25 tersebut, maka mayoritas responden adalah mereka yang mempunyai pangkat sebagai Penata/III yakni sebanyak 35 orang responden (68,63%). Sedangkan yang lain adalah responden yang berpangkat sebagai Pengatur/II yakni sebanyak 16 orang responden (31,37%). Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan yang mereka emban untuk dilaksanakan setiap harinya.


Kenyataan ini dapat kita lihat dari pangkat mereka memang lebih banyak Penata dari pada Pengatur . 4.7.1.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Tabel 26. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan No. 1. 2. 3. 4.

Jawaban Lurah Sekretaris (camat/lurah) Kepala Seksi Staf Total

Jumlah (Jiwa) 7 7 34 3 51

Persentase 13,73 13,73 66,66 5,88 100,00


Berdasarkan tabel 26 diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden mempunyai jabatan sebagai kepala seksi (kasi) di kantor tempat mereka bekerja, yakni sebanyak 34 orang responden (66,66%). Kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai jabatan sebagai lurah dan sekretaris yang masing-masing mempunyai besaran yang sama yakni sebanyak 7 orang responden (13,73%). Sedangkan responden yang paling kecil jumlahnya adalah mereka yang mempunyai jabatan sebagai staf yakni sebanyak 3 orang responden (5,88%). Fakta ini menunjukkan bahwa kebanyakan pekerjaan yang dikerjakan dikantor tempat mereka bekerja dikerjakan oleh mereka mempunyai jabatan sebagai kepala seksi dan dibantu oleh sekretaris serta staf yang ada. Apabila staf tidak ada dikantor tempat mereka bekerja maka pekerjaan yang ada tidak ada yang membantu dan berarti harus dikerjakan sendiri oleh para kepala seksi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya di kantor tempat dia bekerja tersebut.


4.7.1.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja Tabel 27. Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja No. 1. 2.

Jawaban Kantor Camat Kantor Lurah Total


Persentase 9,80 90,20 100,00


Berdasarkan tabel 27 tersebut dapat diketahui bahwa secara mayoritas para responden bekerja di kantor kelurahan yakni sebanyak 46 orang responden (90,20%). Sedangkan sisanya adalah responden yang bekerja dikantor kecamatan yakni sebanyak 5 orang responden (9,80%). Hal ini menunjukkan bahwa para aparatur yang bekerja di kantor kelurahan lebih banyak daripada yang bekerja di kantor camat, bila kita teliti lagi maka dapat kita ketahui bahwa para aparatur yang bekerja di kantor kelurahan masing-masing dapat mencapai 6 atau 7 orang aparatur pemerintah. Ini berarti bahwa tugas yang mereka kerjakan lebih banyak berada pada kantor kelurahan daripada di kantor kecamatan, atau bisa juga karena belum terisinya jabatan-jabatan yang ada di kantor camat tersebut, mengingat bahwa Kecamatan Tebing Tinggi Kota ini merupakan kecamatan yang baru saja dibentuk pada tanggal 2 Juli 2007 yang lalu. Sedangkan kelurahan sudah lama terbentuk tetapi masih berada pada kecamatan yang lain yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi, sehingga para aparaturnya memang sudah ada dan sudah lengkap. Kenyataan ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari program pemerintah pusat mengenai otonomi daerah dan pemekaran wilayah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengingat tentang Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang


Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi. 4.7.2. Pemberdayaan Aparatur 4.7.2.1. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberikan Tanggung Jawab kepada Anda untuk Melaksanakan atau Mengerjakan Sesuatu Misalnya Pembuatan KTP Berdasarkan tabel 28 berikut ini yang berisi pertanyaan tentang pemberdayaan aparatur yakni apakah pimpinan atau atasan anda pernah memberi tanggung jawab untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas khususnya dalam pelayanan pembuatan KTP, maka mayoritas responden mengatakan bahwa mereka sering mengerjakannya yakni sebanyak 49 orang responden (96,08%), dan yang menjawab jarang kalau atasan mereka memberikan tugas tersebut kepada mereka yakni sabanyak 2 orang responden saja (3,92%). Sedangkan yang menjawab tidak pernah sama sekali tidak ada respondennya atau (0%). Fakta ini menunjukkan bahwa para aparatur yang bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota memang banyak mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan perintah atasan mereka.


Tabel 28. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberikan Tanggung Jawab Kepada Anda untuk Melaksanakan atau Mengerjakan Pembuatan KTP No. Jawaban Jumlah (Jiwa) Persentase 1. Sering 49 96,08 2. Jarang 2 3,92 3. Tidak Pernah 0 0 Total 51 100,00 Sumber: Data Primer 2007

4.7.2.2.

Apakah

Pimpinan/Atasan

Anda

Pernah

Memberitahukan

dan

Mengajari Anda tentang Bagaimana cara Mengerjakan/mengonsep Surat-Surat Tabel 29. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Pernah Memberitahukan dan Mengajari Anda tentang Bagaimana cara Mengerjakan/mengonsep Surat-Surat No. 1. 2. 3.

Jawaban Sering Jarang Tidak Pernah Total

Jumlah (Jiwa) 37 13 1 51

Persentase 72,55 25,49 1,96 100,00


Bila dilihat dari apakah atasan mereka pernah memberitahu atau mengajari mereka tentang mengerjakan tugas yang ada di unit kerja mereka khususnya tentang mengonsep surat-surat, seperti terlihat pada tabel 29 tersebut, maka mayoritas responden menjawab bahwa atasan mereka sering melakukannya yakni sebanyak 37 orang responden (72,55%), dan yang menjawab jarang sebanyak 13 orang responden (25,49%), serta yang menjawab tidak pernah sama sekali hanya 1 orang responden saja (1,96 %). Ini berarti bahwa pimpinan di setiap unit kerja mereka memang perduli terhadap pekerjaan yang sedang dihadapi, sehingga memang harus diperhatikan atasannya apakah bawahannya mampu melakukannya atau tidak.


4.7.2.3. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Kesempatan kepada Anda untuk Mendiskusikan Masalah-Masalah yang ada di Unit Kerja Anda

Tabel 30. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Kesempatan kepada Anda untuk Mendiskusikan Masalah-Masalah yang ada di Unit Kerja Anda No. 1. 2. 3.



Persentase 68,63 23,53 7,84 100,00


Berdasarkan pertanyaan apakah pimpinan mereka pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sedang dihadapi di unit kerja mereka sesuai dengan tabel 30 tersebut, maka secara mayoritas responden menjawab sering yakni sebanyak 35 orang responden (68,63%), dan disusul oleh responden yang mengatakan jarang yakni sebanyak 12 orang responden (23,53%). Sedangkan yang menyatakan tidak pernah terdapat 4 orang responden (7,84%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan atasan dan bawahan berjalan sangat positif sehingga mereka sering saling berkomunikasi dalam menyelesaikan masalahmasalah yang mereka hadapi di unit kerja mereka masing-masing. Peristiwa ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak A. Nasution salah seorang aparatur yang bekerja di kantor Kelurahan Pasar baru, beliau diwawancarai sekitar jam 14.30 siang di kantor kelurahan tersebut. Dia mengatakan bahwa:


“…o kalau masalah tentang membicarakan pekerjaan yang sedang kita lakukan atau pun kendala-kendala yang dihadapi ketika dalam bekerja, bapak pimpinan selalu sedia setiap saat walaupun terkadang beliau sangat sibuk asalkan beliau ada ditempat.” Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa sudah terjalin hubungan yang sangat baik antara atasan dan bawahan, sehingga setiap masalah yang ada selalu dapat di diskusikan untuk mencari solusi yang terbaik. 4.7.2.4. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Unit Kerja Anda Sudah Anda Laksanakan dengan baik

Tabel 31. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Unit Kerja Anda Sudah Anda Laksanakan dengan baik No. 1. 2.

Jawaban Sudah Belum Total


Persentase 98,04 1,96 100,00


Berdasarkan tabel 31 tersebut, dapat kita ketahui bahwa tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing aparatur yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah mereka laksanakan dengan baik, yakni sebanyak 50 orang responden (98,04%) mengatakan sudah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh aparatur menyatakan kalau mereka sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing yang ada di unit kerjanya. Sedangkan yang menjawab belum ada 1 orang responden (1,96%). Ini menunjukkan ada seorang aparatur yang belum berfungsi sebagimana mestinya di unit kerjanya. Data ini didukung oleh petikan wawancara dengan salah seorang aparatur yang bernama bapak Edi Saputra, bahwasanya tugas dan tanggung jawab yang diembankan


kepada mereka memang sudah mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut ini petikan wawancaranya: “…saya pribadi dan memang kebanyakan aparatur yang ada dan bekerja di kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kota ini selalu menggerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebaik mungkin, karena ini merupakan kewajiban bagi kami sebagai aparat yang sudah dipercaya pemerintah.” Dari wawancara tersebut, kita sudah melihat dengan jelas bahwa para aparatur selalu berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.7.2.5. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Lingkungan Kerja Anda Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang Diharapkan

Tabel 32. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang ada di Lingkungan Kerja Anda Sudah Dilaksanakan Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang Diharapkan No. 1. 2.

Jawaban Sudah Belum Total


Persentase 80,39 19,61 100,00


Dari tabel 32 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di unit kerja masing-masing sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jawaban responden yang menyatakan sudah mereka laksanakan dengan sebenarnya tugas dan pekerjaan mereka yakni sebanyak 41 orang responden yang menjawab sudah (80,39%). Sedangkan yang menjawab belum sebanyak 10 orang responden (19,61%). Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak


A. Nasution sebelumnya yang diwawancarai pada hari dan jam yang sama pula. Beliau menuturkan lebih jauh yakni sebagai berikut: “Sejauh ini apa yang kami lakukan masih sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dapat dikatakan sudah tepat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sesuai yang diharapkan masyarakat.” Dari hasil petikan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan main yang berlaku sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik. 4.7.2.6. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Dibebankan kepada Anda sesuai dengan Minat dan Bakat Anda Masing-Masing Tabel 33. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Dibebankan kepada Anda sesuai dengan Minat dan Bakat Anda Masing-Masing No. 1. 2.

Jawaban Ya Tidak Total


Persentase 84,31 15,69 100,00


Berdasarkan tabel 33 dapat kita lihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan sudah sesuai minat dan bakat atau pun hobi mereka masing-masing yakni sebagai tenaga administrasi ataupun orang yang terjun langsung ke masyarakat. Sebanyak 43 orang responden (84,31%) yang menyatakan bahwa tugas mereka sudah sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sedangkan yang menyatakan tidak sesuai hanya 8 orang responden saja (15,69%). Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian kecil dari para aparatur yang bekerja terpaksa karena harus menjalankan tugas bukan karena memang senang untuk melakukannya.


4.7.2.7. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan Anda Tabel 34. Apakah Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan Anda No. 1. 2.



Persentase 90,20 9,80 100,00


Merujuk kepada tabel 34 tersebut, dapat kita ketahuia bahwa mayoritas responden menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, yakni sebanyak 46 orang responden (9,20%). Sedangkan yang mengatakan kalau tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka sebelumnya sebanyak 5 orang responden (9,20%). Berdasarkan fakta yang terlihat tersebut dapat kita ketahui bahwa kebanyakan para aparatur seharusnya sudah dapat bekerja dengan sangat baik sebab latar belakang pendidikan juga sudah menunjang untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. 4.7.2.8. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Sebahagian Wewenangnya untuk Anda Laksanakan Tabel 35. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Sebahagian Wewenangnya untuk Anda Laksanakan No. 1. 2. 3.



Persentase 17,65 33,33 49,02 100,00



Berdasarkan tabel 35 tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa para pemimpin di unit tempat mereka bekerja kebanyakan menjawab bahwa pimpinan atau atasan mereka tidak pernah membebankan atau pun memberikan sebagian wewenang mereka kepada bawahannya, yakni sebanyak 25 orang responden (49,02%). Kemudian diikuti oleh responden yang menjawab jarang yakni sebanyak 17 orang responden (33,33%). Sedangkan responden yang menjawab sering sebanyak 9 orang responden (17,65%). Hal ini menunjukkan bahwa para pimpinan atau atasan di unit tempat mereka bekerja lebih suka mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sendiri dari pada mereka serahkan kepada orang lain sebagai bawahannya untuk melaksanakannya. Dengan demikian terlihatlah bahwa mereka memang benar-benar berorientasi pada apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 4.7.2.9. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Aktif dalam Mengawasi Pekerjaan yang Anda Kerjakan Tabel 36. Apakah Pimpinan/Atasan Anda Aktif dalam Mengawasi Pekerjaan yang Anda Kerjakan No. 1. 2.



Persentase 96,08 3,92 100,00


Berdasarkan pertanyaan apakah pimpinan atau atasan anda aktif dalam mengawasi pekerjaan yang anda kerjakan seperti terlihat pada tabel 36 tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menjawab ya bahwa pimpinan atau atasan mereka aktif dalam mengawasi pekerjaan bawahannya, yakni sebanyak 49 orang responden (96,08%). Sedangkan responden yang menjawab bahwa pimpinan atau


atasan mereka tidak peduli dan tidak mengawasi pekerjaan bawahannya sebanyak 2 orang responden (3,92%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik dalam hal pengawasan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dengan demikian diharapkan semua tugas dan pekerjaaan yang mereka kerjakan dapat selesai dengan sangat baik. 4.7.2.10. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Melibatkan Anda dalam Pengambilan Keputusan yang Ada di Unit Kerja Anda Pada tabel 37 berikut ini dimana berdasarkan pertanyaan apakah pimpinan mereka pernah melibatkan para aparaturnya dalam pengambilan keputusan, dapat kita lihat dengan jelas bahwa responden yang mengatakan sering dan jarang sama besaran nilainya yakni masing-masing 23 orang responden (45,10%). Sedangkan yang menjawab tidak pernah sebanyak 5 orang responden (9,80%). Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi dalam pengambilan keputusan sudah mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebagai salah satu kecamatan yang paling muda usianya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan induk di wilayah Kota Tebing Tinggi seperti Kecamatan Padang Hilir, Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Rambutan. Tabel 37. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Melibatkan Anda dalam Pengambilan Keputusan yang ada Di Unit Kerja Anda No. 1. 2. 3.



Persentase 45,10 45,10 9,80 100,00



4.7.2.11. Jika Anda Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan Apakah menurut Anda Keputusan yang Diambil sesuai dengan Informasi dan Data yang Akurat Tabel 38. Jika Anda Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan Apakah Menurut Anda Keputusan yang Diambil sesuai Dengan Informasi dan Data yang Akurat No. 1. 2.



Persentase 98,04 1,96 100,00


Menurut tabel 38 tersebut dapat kita lihat bahwa pengambilan keputusan di unit kerja mereka masing-masing sudah sesuai dengan data dan informasi yang akurat. Dapat diketahui bahwa sebanyak 50 orang responden (98,04%) atau hampir semuanya mengatakan bahwa keputusan yang diambil sudah berdasarkan data yang akurat. Dari informasi ini dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan di intansi pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota tidaklah asal-asalan saja. Sedangkan yang menjawab belum akurat atau tidak sesuai dengan data dan fakta ada 1 orang responden (1,96%).


4.7.3. Kualitas Sumber Daya Aparatur 4.7.3.1. Apakah Anda Pernah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Unit Kerja Anda Tabel 39. Apakah Anda Pernah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Unit Kerja Anda No. 1. 2. 3.



Persentase 41,18 45,10 13,72 100,00


Berdasarkan tabel 39 tersebut dapat kita lihat bahwa para aparatur jarang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan mereka, yakni sebanyak 23 orang responden (45,10%), dan yang menjawab sering juga tidak kalah banyak jumlahnya yakni sebanyak 21 orang responden (41,18%). Sedangkan yang menjawab tidak pernah merupaka responden yang paling minoritas yakni sebanyak 7 orang responden (13,72%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan para aparatur pemerintah yang bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di unit kerja mereka masing-masing.


4.7.3.2. Jika pernah, Apakah Pendidikan dan Pelatihan yang Anda Ikuti sesuai dengan Bidang yang Anda Geluti di Unit Kerja Anda Tabel 40. Jika pernah, Apakah Pendidikan dan Pelatihan yang Anda Ikuti sesuai dengan Bidang yang Anda Geluti di Unit Kerja Anda No. 1. 2.



Persentase 90.91 9,09 100,00


Dari responden yang menjawab pernah seperti terlihat pada tabel 40 tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden mengaku bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah mereka ikuti sesuai dengan bidang yang sedang yang dikerjakannya di unit kerjanya saat ini, yakni sabanyak 40 orang responden (90,91 %). Sedangkan yang menjawab tidak sesuai sebanyak 4 orang responden (9,09 %). Hal ini menunjukkan bahwa para aparatur seharusnya sudah dapat bekerja maksimal sesuai dengan harapan unit kerja masing-masing. Fakta ini juga sesuai dengan petikan wawancara dengan Bapak A. Nasution sebelumnya, yakni beliau mengatakan lagi : “…kami hampir rata-rata pernah mengikuti diklat dan hal tersebut sangat mendukung apa yang kami kerjakan sekarang, bahkan saya pikir setelah mengikuti diklat tersebut ada peningkatan kinerja yang kami lakukan sehingga diklat itu sangat penting bagi para aparatur pemerintah.” Petikan wawancara ini terbukti telah bahwa diklat sangat menunjang pekerjaan yang sedang mereka lakukan sehingga dapat mendukung peningkatan karir para aparatur pemerintah tersebut.


4.7.3.3. Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Apakah Kerja Anda Mengalami Peningkatan yang Berarti

Tabel 41. Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Apakah Kerja Anda Mengalami Peningkatan yang Berarti No. 1. 2.



Persentase 90,91 9,09 100,00


Berdasarkan tabel 41 tersebut, sesuai dengan pertanyaan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, apakah kerja anda mengalami peningkatan yang berarti, maka mayoritas responden mengatakan bahwa kerja mereka mengalami peningkatan yang berarti yakni sebanyak 40 orang responden (90,91%). Sedangkan yang menjawab sama sekali tidak ada peningkatan kinerja mereka walaupun sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan yakni sebanyak 4 orang responden (9,09%). Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memang diperlukan demi perbaikan mutu, kinerja dan sumber daya aparatur pemerintah yang bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota ini pada khususnya dan para aparatur pemerintah di wilayah-wilayah lain yang di Kota Tebing Tinggi pada umumnya. 4.7.3.4. Apakah Anda Paham dan Mengerti tentang Program yang ada di Unit Kerja Anda Dari tabel 42 berikut ini, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan mereka paham dan mengerti tentang program yang ada di unit kerja mereka masing-masing, yakni sebanyak 47 orang responden (92,16%). Sedangkan


yang menjawab tidak mengerti sebanyak 4 orang responden (7,84%). Hal ini menunjukkan bahwa para aparatur kebanyakan sudah mengerti tentang tugas dan program-program yang ada di unit kerja mereka masing-masing. Dengan demikian diharapkan para aparatur tersebut dapat bekerja sesuai dengan program yang sudah ditetapkan di unit kerjanya masing-masing yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota tersebut. Tabel 42. Apakah Anda Paham dan Mengerti tentang Program yang ada di Unit Kerja Anda No. 1. 2.



Persentase 92,16 7,84 100,00


4.7.3.5. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Dorongan dan Motivasi Kepada Anda demi Peningkatan Kualitas Kerja Anda Tabel 43. Apakah Pimpinan/Atasan Anda pernah Memberikan Dorongan dan Motivasi Kepada Anda demi Peningkatan Kualitas Kerja Anda No. 1. 2. 3.



Persentase 52,94 37,26 9,80 100,00


Menurut tabel 43 terlihat dengan jelas bahwa para pimpinan atau atasan tempat mereka bekerja sering memberikan dorongan dan motivasi kepada para aparatur, yakni sebanyak 27 orang responden (52,94%). Kemudian disusul oleh responden yang mengatakan jarang yakni sebanyak 19 orang responden (37,26%). Sedangkan yang menyataka tidak pernah yakni sebanyak 5 orang responden (9.80%).


Peristiwa ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara atasan dan bawahan sudah berjalan dengan baik dan harmonis. 4.7.3.6. Apakah Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sudah sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib yang ada Tabel 44. Apakah Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab yang Anda Kerjakan sudah sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib yang ada No. 1. 2.



Persentase 92,16 7,84 100,00


Dari tabel 46 tersebut dapat dilihat dengan jelas mayoritas para aparatur pemerintah yang bekerja di kantor camat dan lurah di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsi dan peran mereka di unit kerjanya masing-masing. Sebanyak 47 orang responden mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab mereka sudah dilaksanakan sesuai peraturan dan tata tertib yang yang berlaku diinstansi masing-masing, sehingga tugastugas mereka selalu selesai tepat pada waktunya. Sedangkan responden yang mengatakan tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan tata tertib ada 4 orang responden (7,84%).


4.7.4. Efektivitas Organisasi 4.7.4.1. Apakah Unit Kerja Anda sudah Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi Tabel 45. Apakah Unit Kerja Anda sudah Menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi No. 1. 2.



Persentase 94,12 5,88 100,00


Berdasarkan tabel 45 tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab tugas dan tanggung jawab mereka sudah mereka laksanakan sesuai dengan visi dan misi organisasi yakni sebanyak 48 orang responden (94,12%). Sedangkan yang menjawab tidak sesuai dengan misi dan visi organisasi sebanyak 3 orang responden (5,88%). Hal ini membuktikan bahwa organisasi unit kerja mereka berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Irawati yang bekerja di kantor Kelurahan Rambung yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 2 agustus 2007 sekitar jam 11.30 WIB siang bertempat di Kantor kelurahan Pasar Baru, beliau kebetulan ada di kantor tersebut. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan : “kalau menurut saya semua yang kami lakukan sebagai aparat pemerintah sudah sesuai dengan apa visi dan misi di unit kerja masing-masing, sebab semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tapi untuk lebih jelasnya mungkin dapat ditanyakan kepada masyarakat yang menerima pelayanan yang kami lakukan sebagai aparatur pemerintah.”


Petikan wawancara ini menunjukkan bahwa organisasi tempat bekerjanya para aparatur pemerintah sudah menjalankan visi dan misinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. 4.7.4.2. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memberikan Kejelasan Arah Pembangunan yang akan dicapai Tabel 46. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memberikan Kejelasan Arah Pembangunan yang akan dicapai No. 1. 2.



Persentase 94,12 5,88 100,00


Tabel 46 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas resaponden menjawab bahwa organisasi unit kerja mereka sudah memberikan kejelasan arah pembangunan yang akan dicapai, yakni sebanyak 48 orang responden (94,12%). Sedangkan yang menyatakan belum atau sama sekali tidak sesuai dengan arah pembagunan yakni sebanyak 3 orang responden (5,88%). Ini berarti bahwa organisasi unit kerja mereka masing-masing sudah bekerja sesuai dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syahminan Hutagalung yang diwawancarai pada tanggal 3 Agustus 2007 pukul 14.00 WIB, dimana saat itu beliau sedang mengurus surat-surat di Kantor Camat Tebing Tinggi Kota. Dalam wawancara itu beliau mengatakan: “Melihat kepada arah pembangunan, Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah memiliki visi dan misi kecamatan yang dibuktikan dengan aktifnya kecamatan ini dalam membantu masyarakat di bidang pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu dari visi dan misi Kota Tebing Tinggi”.


Petikan wawancarai ini menunjukkan bahwasanya Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. 4.7.4.3. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Bertanggung Jawab secara Sosial dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tabel 47. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Bertanggung Jawab secara Sosial dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat No. 1. 2.



Persentase 100,00 0 100,00


Bila dilihat dari tanggung jawab secara sosial dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, seperti terlihat pada tabel 47 tersebut, maka semua responden menjawab bahwa organisasi unit kerja mereka sudah bertanggung jawab secara sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebanyak 51 orang responden (100%). Sedangkan yang menyatakan tidak atau belum bertanggung jawab secara sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yakni sama sekali tidak ada atau (0%). Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja mereka memang sudah berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan jika dibandingkan dengan tanggapan dari salah satu warga masyarakat yakni Ibu Farida yang diwawancarai pada tanggal 13 Agustus 2007 pukul 14.30 WIB di Kantor Camat Tebing Tinggi Kota dapat disimpulkan bahwasanya Kecamatan Tebing Tinggi Kota telah berupaya untuk dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana dalam petikan wawancara sebagai berikut:


“Saya perhatikan Kecamatan ini telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana sebagai bukti kecamatan ini telah melakukan kegiatan pasar murah untuk masyarakat miskin sebagai upaya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sembakonya, walaupun tidak semua masyarakt miskin memperolehnya”.

4.7.4.4. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Standar Program Pembangunan yang akan Dilaksanakan Tabel 48. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Standar Program Pembangunan yang akan Dilaksanakan No. 1. 2.



Persentase 96,08 3,92 100,00


Dari tabel 48 tersebut, berdasarkan pertanyaan apakah organisasi unit kerja anda sudah memenuhi standar program pembangunan yang akan dilaksanakan, maka mayoritas responden menjawab ”ya” , yakni sebanyak 49 orang responden (96,08%). Sedangkan yang menyatakan “tidak” atau belum memenuhi standar program pembangunan yakni sebanyak 2 orang responden (3,92%). Hal ini berarti bahwa organisasi unit kerja mereka sudah berjalan sesuai dengan program pemerintah yang sudah ditetapkan. 4.7.4.5. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah memenuhi Kualitas Pelayanan yang Memuaskan kepada Masyarakat Dalam tabel 49 berikut ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa organisasi unit kerja mereka masing-masing yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah memenuhi kualitas pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, yakni


semua responden menyatakan bahwa organisasi unit kerja mereka sudah memenuhi kualitas pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat atau sebanyak 51 orang responden (100%) yang menyatakan demikian. Sedangkan yang menyatakan tidak atau belum memenuhi kualitas pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sama sekali tidak ada (0%). Hal ini berarti bahwa semua organisasi unit kerja yang ada sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tabel 49. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Kualitas Pelayanan yang Memuaskan kepada Masyarakat No. 1. 2.



Persentase 100,00 0 100,00


Penilaian kepuasan pelayanan terhadap masyarakat juga penulis pertanyakan kepada warga masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan di Kantor Camat Tebing Tinggi Kota yakni Bapak Amran YP yang juga berprofesi sebagai jurnalis. Beliau diwawancarai pada tanggal 14 Agustus 2007 pukul 09.00 WIB. Adapun petikan wawancara beliau sebagai berikut : “Untuk pelayanan masyarakat dalam hal pengurusan surat-surat keterangan seperti surat keterangan ahli waris, surat kematian ataupun surat-surat lainnya pelayanan yang kami terima sudah cepat dan cukup bagus, namun terkadang hal yang kami keluhkan adalah masalah pelayanan KTP/KK, tapi kami maklum karena sampai saat ini pelayanan KK/KTP masih belum sepenuhnya dilaksanakan di kantor camat dimana khusus dalam hal pencetakan KK/KTP dimaksud masih dilaksanakan di kantor Catatan Sipil ”.


4.7.4.6. Apakah Organisasi/Instansi Tempat Anda Bekerja selalu Memperbaiki Hasil Kerjanya demi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Lebih Baik Tabel

50.

No. 1. 2.

Ya Tidak

Apakah Organisasi/Instansi Tempat Anda Bekerja selalu Memperbaiki Hasil Kerjanya demi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Lebih Baik Jawaban

Total


Persentase 100,00 0 100,00


Tabel 50 menunjukkan bahwa semua responden menyatakan bahwa organisasi unit kerja mereka selalu memperbaiki hasil kerjanya demi pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih baik, yakni sebanyak 51 orang responden (100%). Sedangkan yang menyatakan belum atau tidak memperbaiki hasil kerjanya sama sekali tidak ada atau (0%). Hal ini berarti bahwa para aparatur selalu melakukan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan mereka masing-masing sehingga selalu ada perbaikan menuju kearah yang lebih baik di unit kerja mereka. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sawiyah yang diwawancarai pada tanggal 14 Agustus 2007 pukul 10.00 WIB dengan petikan wawancara sebagai berikut : “Saya pernah mengurus Kartu Keluarga di Kelurahan Badak Bejuang, tapi tanggal lahir anak saya salah ketik, saya langsung lapor sama Pak Lurah, hari itu juga Kartu Keluarga saya langsung diperbaiki dengan biaya perbaikan ditanggung oleh kelurahan karena hal itu terjadi karena kesalahan staf kelurahan ”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya aparatur kelurahan berupaya untuk memperbaiki hasil kerja mereka setelah adanya komplain dari masyarakat.


4.7.4.7. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda selalu Menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Jadwal yang sudah Ditetapkan Tabel 51. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda selalu Menyelesaikan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Jadwal yang sudah Ditetapkan No. 1. 2.



Persentase 82,35 17,65 100,00


Berdasarkan pertanyaan apakah organisasi unit kerja anda selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, seperti terlihat pada tabel 51 tersebut, maka mayoritas responden menjawab kalau unit kerjanya selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya yakni sebanyak 42 orang responden (82,35%). Sedangkan responden yang menjawab sebaliknya sebanyak 9 orang responden (17,65%). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada organisasi unit kerja yang belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, akan tetapi masih lebih banyak organisasi unit kerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kenyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rahmad Suud yang diwawancarai pada tanggal 14 Agustus 2007 pukul 08.00 WIB sebagai berikut: “Saya selaku LSM dan kebetulan juga teman Pak Camat, melihat bahwasanya pelayanan di Kantor Camat telah 80% tepat waktu, begitu juga di beberapa Kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan ini, tapi kami harapkan agar seluruh kantor kelurahan dapat tepat waktu dalam pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah dipampangkan di masing-masing kantor kelurahan dan kecamatan”.


Dari petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwasanya pelayanan kepada masyarakat telah sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah dibuat walaupun pelaksanaannya belum maksimal. 4.7.4.8. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah sesuai Jumlah Pegawainya dengan Banyak Tugas yang harus Dikerjakan Merujuk kepada tabel 52 dibawah dapat kita lihat dengan jelas bahwa organisasi unit kerja mereka sudah sesuai jumlah pegawainya dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan di organisasi unit kerja mereka tersebut. Sebanyak 36 orang responden (70,59%) yang mengaku sudah cukup sesuai pegawai dengan tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan yang menyatakan belum sesuai sebanyak 15 orang responden (29,41%). Ini menunjukkan bahwa ada di beberapa unit kerja yang masih kekurangan pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kebanyakan oreganisasi unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sudah sesuai para pegawainya dengan pekerjaan yang harus diselesaikan di unit kerja mereka masing-masing.

Tabel 52. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda Sudah Sesuai Jumlah Pegawainya dengan Banyak Tugas yang harus Dikerjakan No. 1. 2.



Persentase 70,59 29,41 100,00



4.7.4.9. Apakah Anggaran/Dana yang Disediakan di Unit Kerja Anda sudah sesuai dengan Banyaknya Tugas yang harus Diselesaikan Tabel 53. Apakah Anggaran/Dana yang Disediakan di Unit Kerja Anda sudah sesuai dengan Banyaknya Tugas yang harus Diselesaikan No. 1. 2.



Persentase 37,25 62,75 100,00


Dari tabel 53 tersebut, terlihat dengan jelas anggaran yang disediakan di unit kerja masing-masing belum sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa sebanyak 32 orang responden (62,75%) yang mengaku belum atau tidak sesuai anggaran/dana yang ada dengan tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan yang menyatakan sudah sesuai dananya dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebanyak 19 orang responden (37,25%). Ini berarti anggaran atau dana yang ada di unit kerja masing-masing harus ditingkatkan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 4.7.4.10. Apakah Sarana dan Prasarana yang ada di Unit Kerja Anda sudah Cukup Memadai Tabel 54. Apakah Sarana dan Prasarana yang ada di Unit Kerja Anda sudah Cukup Memadai No. 1. 2.



Persentase 50,98 49,02 100,00


Berdasarkan tabel 54 tersebut, dapatlah diketahui bahwa sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai di unit kerja mereka. Namun bila dilihat dari persentase


yang ada pada tabel tersebut, maka lebih banyak yang menjawab bahwa unit kerjanya sudah memadai sarana dan prasarananya yakni sebanyak 26 orang responden (50,98%). Sedangkan yang menyatakan tidak atau belum memadai yakni sebanyak 25 orang responden (49,02%). Ini berarti perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di unit kerja yang belum lengkap sarana dan prasarananya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Chaidir Lubis, beliau adalah salah seorang yang bertugas sebagai kasi pemerintahan kelurahan Pasar Baru. Beliau diwawancarai pada hari rabu 1 Agustus 2007 di kantor Kelurahan Pasar Baru, dan mengatakan : “…sebenarnya sih sudah ada tapi masih kurang, seperti dapat anda lihat sendiri kamar mandinya masih satu dan saya kira perlu ditambah agar lebih mudah buang air kecil atau besar.” Dari keterangan Bapak Chaidir Lubis, disisi lain dapat diketahui bahwa fasilitas kamar mandi masih kurang dan perlu diadakan penambahan demi kenyamanan bersama diantara sesama aparatur pemerintah yang bekerja disana. Begitu pun bagi para tamu yang sedang mengurus sesuatu dikantor tersebut dapat lebih merasa nyaman untuk buang air besar atau pun air kecil. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa masih ada kantor-kantor kelurahan yang lain juga kekurangan sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan perlu kiranya adanya pembenahan dalam hal peningkatan sarana dan prasarana tersebut.


4.7.4.11. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda Pernah Mendapatkan Hadiah karena Prestasi yang Dicapainya

Tabel 55. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda Pernah Mendapatkan Hadiah karena Prestasi yang Dicapainya No. 1. 2.



Persentase 43,14 56,86 100,00


Berdasarkan tabel 57 tersebut, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa kebanyakan unit kerja para responden atau para aparatur pemerintah yang bekerja di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kota belum pernah mendapat hadiah atau penghargaan dari atasan mereka berkat prestasi kerja unit kerjanya, yakni sebanyak 29 orang responden (56,86%) yang menyatakan tidak pernah mendapatkan hadiah apaapa. Sedangkan yang menjawab ya pernah sebanyak 22 orang responden (43,14%). Hal ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota pernah mendapatkan penghargaan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa mereka para aparatur harus lebih meningkatkan kinerja mereka agar lebih baik lagi dan diharapkan dikemudian hari unit kerja mereka dapat meraih hadiah atau penghargaan dari instansi lain khususnya walikota. 4.7.4.12. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah memenuhi Standar Lingkungan Kerja yang Kondusif Berdasarkan pertanyaan seperti tertera pada tabel 56 dibawah ini, dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden menjawab bahwa unit kerja mereka sudah


memenuhi standar lingkungan kerja yang kondusif yakni sebanyak 45 orang responden (88,24%), dan yang menjawab tidak memenuhi standar lingkungan yang kondusif sebanyak 6 orang responden (11,76%). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan disekeliling organisasi unit kerja mereka masing-masing memang sudah layak untuk dijadikan tempat kerja bagi mereka. Tabel 56. Apakah Organisasi Unit Kerja Anda sudah Memenuhi Standar Lingkungan Kerja yang Kondusif No. 1. 2.



Persentase 88,24 11,76 100,00



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilaksanakan, serta dari hasil dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari segi pemberdayaan aparatur di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dapat dikatakan cukup berhasil dengan baik, hal ini dapat kita lihat dari kenyataan yang ada yakni dari hasil kuesioner pertanyaan yang didistribusikan pada tabel 28 yang berbunyi apakah pimpinan anda pernah memberikan tanggung jawab kepada anda untuk mengerjakan sesuatu khususnya dalam pembuatan KTP, maka mayoritas responden menjawab sering yaitu sebanyak 49 orang responden atau (96,08%) dari 51 orang responden. Fakta ini juga didukung oleh tabel 31 dan 32 tentang pertanyaan mengenai pemberdayaan aparatur yang berbunyi apakah tugas dan tanggung jawab yang ada di unit kerja anda sudah dilaksanakan dengan baik untuk tabel 32, maka mayoritas responden menjawab sudah yakni sebanyak 50 orang responden yang menyatakan sudah (98,04%). Kemudian pada tabel 32 juga mayoritas responden menjawab sudah yakni sebanyak 41 orang responden (80,39%), jawaban ini atas pertanyaan apakah tugas dan tanggung jawab yang ada di lingkungan unit kerja anda sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.


91

2. Ditinjau dari kualitas sumber daya aparatur yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi Kota, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya aparatur yang bekerja disana sangat baik. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya persentase jawaban responden yang tergambar dalam tabel 39, 40, 41 dan 42. Pada tabel 39 mayoritas responden pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yakni sebanyak 44 orang responden atau (86,28 %) dari 51 orang responden dan berdasarkan frekuensinya yang menjawab sering sebanyak 21 orang responden (41,18%), serta yang menjawab jarang sebanyak 23 orang responden (45,10%) . Kemudian pada tabel 40 berdasarkan pertanyaan apakah pendidikan dan pelatihan yang anda ikuti sesuai dengan bidang yang anda geluti di unit kerja anda, maka mayoritas responden menjawab sesuai yakni sebanyak 40 orang responden (90,91%) dari 44 orang responden yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya pada tabel 41 menurut pertanyaan setelah anda mengikuti pendidikan dan pelatihan apakah kerja anda mengalami peningkatan yang berarti, maka mayoritas responden menjawab mengalami peningkatan yakni sebanyak 40 orang responden (90,91%). Berikutnya pada tabel 42 atas pertanyaan apakah anda paham dan mengerti mengenai program yang ada di unit kerja anda, maka mayoritas responden menjawab paham yakni sebanyak 47 orang responden (92,16% ) dari 51 orang responden. Ini membuktikan bahwa kualitas para aparatur sudah baik sekali, terlihat dari jawaban-jawaban yang mereka berikan.


3. Dari segi efektivitas organisasi dapat diketahui bahwa di kecamatan tersebut juga berjalan cukup baik. Hal ini tergambar dari tabel 45, yakni berdasarkan pertanyaan apakah unit kerja anda sudah menjalan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi organisasi, maka sebanyak 48 orang responden menjawab sudah atau (94,12%) dari 51 orang responden. Selanjutnya juga persentasenya sama dengan tabel 46 yakni sebanyak 48 orang responden (94,12%) yang menyatakan bahwa organisasi unit kerja mereka sudah memberikan kejelasan arah pembangunan yang akan dicapai. Kemudian hal ini juga didukung oleh fakta pada tabel 46 atas pertanyaan apakah organisasi unit kerja anda sudah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat, maka semua responden menjawab sudah yakni sebanyak 51 orang responden dari 51 orang responden (100,00%). 4. Apabila dalam suatu organisasi hanya pemberdayaan aparatur yang dilaksanakan tanpa diimbangi kualitas sumber daya aparatur ataupun sebaliknya tentu akan membawa kehancuran bagi organisasi itu sendiri. Dalam hal ini dapat juga disimpulkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara pemberdayaan dan kualitas sumber daya aparatur dengan keefektifan suatu organisasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Dengan kata lain semakin berdaya dan semakin tinggi kualitas para aparatur maka tujuan dan efektifnya suatu organisasi menjadi berjalan lebih baik ketimbang kurangnya kualitas dan sumber daya para aparatur yang bekerja di lingkungan kecamatan tersebut.


5.2. Saran Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Diharapkan kepada para aparatur agar dapat terus mempertahankan keadaan, situasi dan kondisi yang sudah berjalan dengan baik dilingkungan unit kerja mereka masing masing baik dari segi pemberdayaan aparatur, kualitas sumber daya aparatur maupun dari segi tujuan dan efektivitas organisasi yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota tersebut.

2.

Kepada para aparatur yang merasa belum adanya peningkatan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang mereka kerjakan agar dapat kiranya mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mau memperbaiki diri demi kebaikan pelayanan yang dilakukan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di lingkungan kecamatan tersebut.

3.

Kepada seluruh aparatur diharapkan agar selalu dapat mengintropeksi diri mereka masing-masing serta tidak lupa pula untuk saling membantu dan saling mengingatkan dalam menjalankan pekerjaan yang sedang mereka lakukan apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

4.

Kepada Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Kota khususnya dan Kota Tebing Tinggi pada umumnya untuk lebih memperhatikan kinerja para aparaturnya agar dapat lebih baik lagi dari sebelumnya, dan diharapkan agar dapat selalu mengevaluasi kinerja setiap organisasi unit kerja baik dari segi program kerja, ketepatan waktu atau penjadwalan pelaksanaan program kerja tersebut dan hasil


dari program yang sudah berjalan agar ada perbaikan untuk program-program kerja selanjutnya, sehingga ada program kerja yang sudah berjalan dengan baik dapat dipertahankan serta program yang tidak layak lagi dapat diubah dengan program baru yang lebih berguna tentunya.


DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Handoko, Hani, 1994, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu SP, 1997, Manajemen Sumber Daya manusia ( Dasar dan Kunci Keberhasilan), Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta. Hasan, Ibnu, dkk, 2003, Teknik Pengambilan Keputusan, Penerbit, AlqaPrint, Sumedang. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta... Nawawi, Hadari, 1998, Manajemen Stratejik Mutu Total, Gadjah Mada Yogyakarta ______. 2000 Manajemen Stratejik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan( dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan ), Gadjah Mada, Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu, 1985, Research Teori Metodologi Administrasi, Penerbit Bina Akssara, Jakarta. ______. 1997, Budaya Organisasi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 1999, Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Rasyid, Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta. Rivai, Veithzal, 2003, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ruky, Achmad S, 2003, SDM Berkualitas ( Mengubah Visi Menjadi Realitas ), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sedarmayanti, 1996, Tata kerja dan Produktifitas Kerja, Penerbit PT Mandar Maju, Bandung.


_______. 2000, Pestrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan, Penerbit Mandar Maju, Bandung. _______. 2004, Pengembangan Kepribadian Pegawai, Penerbit Mandar Maju, Bandung. Setyawan Salam, Dharma, 2001, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan Nilai, dan Sumber Daya, Penerbit Djambatan, Jakarta. Siagian , Sondang P, 1986, Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta. _______. 2000, Teori Pengembangan Organisasi, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta. _______. 2002, Kiat meningkatkan Produktifitas Kerja, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. Sugiyono, 2003 Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta, Bandung. Supriyatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. _______. 2000, Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik, Penerbit CV Indra Prahasta, Bandung. Sutarto, 1989, Dasar-Dasar Organisasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Syaukani HR, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2003, Otonomi daerah dalam Negara Kesatuan, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. The Liang Gie, 1986, EfisieNSI Kerja Bagi Pembangunan Negara, UGM, Yogyakarta. Umar, Husein, 2003, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Usmara, A, 2002, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Amara Books, Yogyakarta. Wasisitiono, Sadu, 2002, Manajemen Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah, Penerbit Fokuis Media, Bandung.


Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah pimpinan/atasan anda pernah memberikan tanggung jawab kepada anda untuk melaksanakan atau mengerjakan pembuatan KTP? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 2. Apakah Pimpinan/Atasan anda pernah memberitahukan dan mengajari anda tentang bagaimana cara mengerjakan/mengonsep surat-surat? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 3. Apakah pimpinan/atasan anda pernah memberikan kesempatan kepada anda untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di unit kerja anda? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 4. Apakah tugas dan tanggung jawab yang ada di unit kerja anda sudah anda laksanakan dengan baik? a. Sudah b. Belum 5. Apakah tugas dan tanggung jawab yang ada di lingkungan kerja anda sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan? a. Sudah b. Belum 6. Apakah tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada anda sesuai dengan minat dan bakat anda masing-masing? a. Ya b. Tidak 7. Apakah tugas dan tanggung jawab yang anda kerjakan sesuai dengan latar belakang pendidikan anda? a. Ya b. Tidak


8. Apakah pimpinan/atasan anda pernah memberikan sebahagian wewenangnya untuk anda laksanakan? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 9. Apakah pimpinan/atasan anda aktif dalam mengawasi pekerjaan yang anda kerjakan? a. Ya b. Tidak 10. Apakah pimpinan/atasan anda pernah melibatkan anda dalam pengambilan keputusan yang ada di unit kerja anda? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 11. Jika anda dilibatkan dalam pengambilan keputusan apakah menurut anda keputusan yang diambil sesuai dengan informasi dan data yang akurat? a. Ya b. Tidak 12. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di lingkungan unit kerja anda ? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 13. Jika pernah, apakah pendidikan dan pelatihan yang anda ikuti sesuai dengan bidang yang anda geluti di unit kerja anda ? a. Ya b. Tidak 14. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, apakah kerja anda mengalami peningkatan yang berarti ? a. Ya b. Tidak 15. Apakah anda paham dan mengerti tentang program yang ada di unit kerja anda? a. Ya b. Tidak


16. Apakah pimpinan/atasan anda pernah memberikan dorongan dan motivasi kepada anda demi peningkatan kualitas kerja anda ? a. Sering b. Jarang c. Tidak Pernah 17. Apakah tugas-tugas dan tanggung jJawab yang anda kerjakan sudah sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada ? a. Ya b. Tidak 18. Apakah unit kerja anda sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi organisasi ? a. Ya b.Tidak 19. Apakah organisasi unit kerja anda sudah memberikan kejelasan arah pembangunan yang akan dicapai ? a. Ya b. Tidak 20. Apakah organisasi unit kerja anda sudah bertanggung jawab secara sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat ? a. Ya b. Tidak 21. Apakah organisasi unit kerja anda sudah memenuhi standar program pembangunan yang akan dilaksanakan ? a. Ya b. Tidak 22. Apakah organisasi unit kerja anda sudah memenuhi kualitas pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat ? a. Ya b. Tidak 23. Apakah organisasi/instansi tempat anda bekerja selalu memperbaiki hasil kerjanya demi pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih baik ? a. Ya b. Tidak


24. Apakah organisasi unit kerja anda selalu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ? a. Ya b.Tidak 25. Apakah organisasi unit kerja anda sudah sesuai jumlah pegawainya dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan ? a. Ya b. Tidak 26. Apakah anggaran/dana yang disediakan di unit kerja anda sudah sesuai dengan aanyaknya tugas yang harus diselesaikan ? a. Ya b. Tidak 27. Apakah sarana dan prasarana yang ada di unit kerja anda sudah cukup memadai ? a. Ya b. Tidak 28. Apakah organisasi unit kerja anda pernah mendapatkan hadiah karena prestasi yang dicapainya ? a. Ya b. Tidak 29. Apakah organisasi unit kerja anda sudah memenuhi standar lingkungan kerja yang kondusif? a. Ya b. Tidak


ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA TESIS

Recommend Documents