ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA AKIBAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH: Studi mengenai akta yang dibuat oleh PPAT di Kota Banda Aceh
TESIS Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PascaSarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh :
HUSNA 002111020
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2003 Husna : Analisis Hukum Terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Mengenai…, 2003 USU Repository © 2007
A N A L I S I S H U K U M T E R H A D A P S E N G K E T A A K I B A T PERALIHAN HAK ATAS TANAH: Studi mengenai akta yang dibuat PPAT di Kota Banda Aceh Husna *) T. Syamsul Bahri **) Muhammad Yamin **) Syahril Sofyan **) INTISARI Transaksi suatu peralihan hak atas tanah biasanya dibuat jika para pihak yang datang kepada PPAT dengan menyatakan kehendaknya untuk membuat suatu transaksi peralihan hak atas tanah atas sebudang tanah dengan harga dan lokasi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal pembuatan transaksi ini para pihak harus harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan oleh PPAT dengan tujuan untukmenghindari sengketa di kemudian hari. Namun pada kenyataannya para pihak mengenyampingkan hal tersebut. Hal inilah yang membuat para PPAT dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit, karena di satu pihak mereka harus tunduk pada perturan yang berlaku sementra di pihak lain mereka juga membutuhkan klien. Walaupun perjanjian peralihan hak atas tanah dilaksnakan dengan sempurna akan tetapi sering terjadi suatu masalah ataupun sengketa. Sengketa ini terjadi setelah dilakukannya peralihan hak atas tanah. Pen elit ian ini meru pakan pen eli tian y u ridi s normati f d engan metod e pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam dan Baiturrahman. Selain dari empat kecamatan tersebut penelitian juga dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Badan Pertanahan Nasional Kota Banda. Aceh. Data primer dikumpulkan dengan mewawancarai informan yaitu pada instansi terkait dengan permasalahan penyelesaian sengketa tanah akibat dari peralihan hak atas tanah yang dibuat dengan akta PPAT. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Banda Aceh mengadakan transaksi peralihan hak atas tanah milik adat. dan peralihan tersebut dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT sementara. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa tanah setelah akta dibuat oleh PPAT antara lain karena adanya itikad tidak balk dari salah satu pihak/perbuatan melawan hukum, sengketa batas, dan sertifikat ganda. Dalain hal in( sebelum
*)Mahasiswi Magister Kenotariatan Pascasarjana USU- Medan **) Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU- Medan
Husna : Analisis Hukum Terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Mengenai…, 2003 USU Repository © 2007
membuat akta seorang PPAT harus dapat mengantisipasi sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa yaitu harus memenuhi syaratsyarat formil dan materil. Jika kedua syarat ini tidak dapat dipenuhi maka dimungkinkan untuk mencari jalan keluarnya asal tidak melanggar peraturanperaturan yang berlaku. Jika terjadi sengketa maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah atau perdamaian yang dapat dilakukan oleh para pihak itu sendiri, dengan bantuan pihak ke tiga sebagai mediator misalnya Notaris, PPAT, Badan Pertanahan setempat, dan Hakim. Selain hal tersebut pihak Badan Pertanahan juga memiliki badan khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa pertanahan. Jika musyawarah atau perdamaian tidak dapat dicapai maka jalan terakhir untuk mencari keadilan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap pihak yang ingin melaksanakan peralihan hak atas tanah disarankan kepada pejabat instansi yang terkait dalam hal ini Notaris, PPAT dan Badan Pertanahan supaya dapat mensosialisasikan secara jelas hal-hal yang perlu diberitahukan kepada mereka untuk menghindari terjadinya sengketa, jika sengketa itu terjadi juga disarankan untuk menempuh jalur musyawarah atau perdamaian terlebih dahulu, jika tidak berhasil maka langkah selanjutnya untuk mendapatkan keadilan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kata Kunci :
-
Analisis Sengketa Peralihan hak atas tanah PPAT
Husna : Analisis Hukum Terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Mengenai…, 2003 USU Repository © 2007
THE ANALYSIS LAW FOR DISPUTE ARESULT THE TRANSFER OF LAND RIGHTS: Study of act made by Land Act Drafter Officer (PPAT) in Banda Aceh City Husna *) T. Syamsul Bahri **) Muhammad Yamin **) Syahril Sofyan **) ABSTRACT Transaction Transfer of land rights is normally made when there are parties who present a PPAT (Land act drafter Officer) by confirming their conviction to make a transaction Transfer of land rights or a parcel at the price and location as agreed by the parties. In the case of preparing such a transaction, the parties have to meet several requirements as stipulated in the validating rules. It is carried out by a Land act drafter Officer aimed at preventing any dispute in future. In fact, however, the parties always exclude it. It is this problem that make the Land act drafter Officer are faced to a substantially difficult circumstance since in one side, they have subject to the validating rules, whereas on the other side, they also need clients. Even though the agreement Transfer of land rights is perfectly carried out, however, a dispute often occurs. It occurs after shifted the possession right of land. This research is a yuridis normative using a yuridis sociologies method. It was performed in Banda Aceh city at three sub regencies, Meuraxa, Kuta Alam and Baiturrahman. Inspite of the four sub regencies, it was also carried out at Civil Court of Banda Aceh and Badan Pertahanan Nasional (National Board of Land Affairs) of Banda Aceh. The primary data was collected by interviewing some informants at the institutions related to the dispute resolution of land as a result of the possession right shift of land made with the Land act drafter Officer. The collected data was analyzed using a qualitative descriptive method. The result of research showed that the community of Banda Aceh city generally made a transaction Transfer of land rights as owned by custom. And the shift was carried out under a certificate issued by Camat as a temporarily Land act drafter Officer. The causative factors inducing a dispute after the certificate issued by the Land act drafter Officer included inadequate conviction/violation, boundary dispute, double certificate, etc. Prior to preparation of a title certificate, the Authority has to early anticipate and prevent any possible things inducing a dispute.
*) A Student of Notary Magister of North Sumatera University - Medan. **) Teaching Staff of Notary Magister of North Sumatera University - Medan
Husna : Analisis Hukum Terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Mengenai…, 2003 USU Repository © 2007
In other words, it has to fulfill the formal and material requirements. When these formal and material requirements failed to meet, it is allowed to seek another alternative provided that it breaks against the validating rules. When there is a dispute, what things necessary to do is to make a consensus by the parties assisted by third parties as a mediator as for example, notary public, Land act drafter Officer, local National Board of Land Affairs, judges, etc. In addition, the National Board also has a typical subboard to resolve any dispute of land. When the consensus is failed to find, the final solution for justice is to make an accusation to the local civil court. To implement the legal certainty and protection for any party who want to prepare Transfer of land rights, it is suggested that the related institutions such as notary public, Land act drafter Officer and the National Board of Land Affairs may clearly socialite anything’s necessary to inform for prevention of any possible dispute and when a dispute occurs, it is suggested to first resolve it in a consensus, when it failed, it is then suggested to seek out a justice by accusing it to civil court. Key word:
-
Analysis Dispute Transfer Of Land Rights Land Act Drafter Officer (PPAT)
Husna : Analisis Hukum Terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Mengenai…, 2003 USU Repository © 2007
