ANALISIS EKONOMI TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL TAHUN DISERTASI SURYA ABADI SEMBIRING

ANALISIS EKONOMI TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL TAHUN 2005-2008

DISERTASI

SURYA ABADI SEMBIRING

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Disertasi saya yang berjudul:


merupakan gagasan atau hasil penelitian Disertasi saya sendiri, dengan pembimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Februari 2011

SURYA ABADI SEMBIRING H361060041

ABSTRACT SURYA ABADI SEMBIRING. An Economic Analysis of the Presidential Instruction for National Rice Policy in 2005-2008 (HARIANTO as Chairman, HERMANTO SIREGAR and BUNGARAN SARAGIH as Members of the Advisory Committee). The objectives of this research are (1) to describe the implementation of rice policy from the perspective of farmer, (2) to evaluate the implementation of rice policy at the national level, and (3) to analyze the impacts of rice policy on the objectives of the policy and on producer and consumer surplus. The research used time series and cross section data. Cross section data were collected from respondent of 30 farmer contact persons as determined by purposive sampling of 59 groups of farmers in six villages in the rice production center in the Sub District of Sei Rampah, Serdang Bedagai, District in the Province of North Sumatera. The data was a monthly time series from March 2005-September 2009. Rice policy model specification uses the simultaneous equations consisting of 15 structural equations and 11 identity equations which was estimated using Two Stages Least Squares (2SLS) method. The results show that: (1) the policy implementation of direct aid for seeds, subsidized fertilizer, and irrigation improvement are not effective at the farmer level to achieve the policy objectives, whereas the policy implementation of government purchase price is effective, (2) the increase of the government purchases price of dried harvest paddy by 15 percent gave a positive impact on farmer returns, farmer terms of trade, and improve food security whereas retail rice price decrease makes producer and consumer surplus increase, (3) the increase of the ceiling retail price of NPK fertilizer by 15 percent gave a negative impact on farmer returns, farmer terms of trade, and food security whereas retail rice price increase makes a negative effect to consumer surplus, (4) the increase of the realization of NPK fertilizer distribution by 10 percent gave a positive impact on farmer returns and improve food security whereas the decrease in price of dried harvest paddy makes negative producer surplus, and (5) the combination of an increase in the government purchase price of dried harvest paddy by 15 percent, along with an increase in the Bulog purchase of price of rice, the ceiling retail price of NPK fertilizer, the realization of NPK fertilizer distribution, and the number of households receiving Raskin increase 10 percent gave a positive impact on farmer returns, farmer terms of trade, and improve food security, whereas retail rice price decrease makes producer and consumer surplus increase. The objectives of rice policies of Presidential Instruction for National Rice Policy in 2005-2008, would be achieved if the combination of government purchase on dried harvest paddy, the Bulog purchase of price of rice, the ceiling retail price of NPK fertilizer, the realization of NPK fertilizer distribution, and the number of households receiving Raskin are simultaneously implemented accordingly. Key Words:

Presidential Instruction for National Rice Policy, farmer returns, farmer terms of trade, food security, producer and consumer surplus.

RINGKASAN SURYA ABADI SEMBIRING. Analisis Ekonomi Terhadap Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan Nasional Tahun 2005-2008 (HARIANTO, sebagai Ketua, HERMANTO SIREGAR dan BUNGARAN SARAGIH, sebagai Anggota Komisi Pembimbing). Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan merupakan tindakan pemerintah mempengaruhi ekonomi perberasan sehingga peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi tercapai. Tujuan penelitian yaitu: (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan perberasan dari perspektif petani, (2) mengevaluasi implementasi kebijakan perberasan pada tingkat nasional, dan (3) menganalisis dampak kebijakan perberasan terhadap tujuan kebijakan perberasan dan kesejahteraan produsen dan konsumen. Jenis data yang digunakan yaitu data time series dan cross section. Data cross section diperoleh melalui survey kepada 30 orang Kontak Tani, di kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara. Data time series adalah data bulanan dari Maret 2005-September 2009. Model kebijakan perberasan menggunakan spesifikasi persamaan simultan. Data cross section berguna untuk menjelaskan implementasi kebijakan perberasan pada tingkat petani, sedangkan data time series untuk menjelaskan implementasi kebijakan perberasan pada tingkat nasional. Hipotesis penelitian yaitu: (1) implementasi kebijakan perberasan efektif pada tingkat petani, (2) kebijakan perberasan efektif meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi, dan (3) kebijakan perberasan berdampak terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen. Temuan penelitian terkait kebijakan bentuan benih, kebijakan pupuk bersubsidi dan kebijakan irigasi pada tingkat petani antara lain: (1) distribusi bantuan benih kurang efektif karena kelompok tani yang memiliki luas hamparan sawah yang sama ternyata menerima jumlah bantuan benih berbeda, disisi lain kelompok tani yang memiliki luas hamparan sawah yang kecil mendapatkan jumlah bantuan benih yang lebih besar, (2) kebijakan pupuk bersubsidi kurang efektif karena harga yang dibayar petani untuk memperoleh pupuk urea, SP, ZA dan NPK lebih besar dari harga eceran tertinggi dan persentase harga beli pupuk oleh petani menunjukkan kecenderungan naik, dan (3) kendala terbesar yang dihadapi petani dalam mengimplementasikan kebijakan perberasan adalah ketersediaan air, disisi lain posisi daerah kecamatan Sei Rampah yang berdekatan dengan ibukota merupakan daya tarik terbesar terjadinya konversi lahan sawah seluas 5 000.3 ha pada kurun waktu 2000-2006. Petani mengikuti kebijakan harga pembelian pemerintah, mampu membedakan gabah kering panen dengan gabah kering giling tetapi kurang memperhatikan kandungan kadar air gabah dalam transaksi dengan agen/pedagang padi. Fakta menunjukkan harga jual gabah petani lebih tinggi 1011 persen di atas harga pembelian pemerintah namun petani tetap mengharapkan pemerintah meningkatkan harga gabah kering panen dan membeli langsung gabah petani. Harga Gabah Kualitas B dan B-II baik ditingkat petani dan penggilingan lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah.

Temuan penelitian terkait kebijakan perberasan di tingkat nasional antara lain: (1) ketersediaan varitas Ciherang tertinggi dibanding dengan varitas padi lainnya, tetapi pada tahun 2008 terendah, yaitu pada Mei 2008, (2) harga pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK diatas Harga Eceran Tertinggi. Semakin besar perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi dengan harga pupuk, maka biaya dikeluarkan petani semakin naik, (3) kadar air dan kadar kotoran Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling pada tingkat nasional lebih rendah dari persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, (4) harga Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling pada musim panen raya lebih rendah dari musim panen gadu dan musim panceklik, (5) dalam kurun waktu Maret 2005 sampai September 2008, harga beras pengecer lebih tinggi dari harga beras dunia, (6) sumbangan beras terhadap inflasi tertinggi pada musim panceklik, dan (7) jumlah pembelian gabah/beras pada musim panen raya lebih tinggi dibandingkan dengan musim gadu dan musim panceklik, sebaliknya penyaluran beras Bulog dan Raskin terendah pada musim panceklik. Persamaan simultan kebijakan perberasan terdiri dari 15 persamaan struktural dan 11 persamaan identitas. Berdasarkan hasil pendugaan parameter kebijakan perberasan nasional diperoleh hasil sebagai berikut: (1) jumlah beras impor responsif terhadap harga beras dunia, nilai tukar rupiah dan harga beras pengecer dalam jangka pendek, dengan elastisitas jangka pendek masing-masing 2.552, -3.594 dan 16.318, (2) jumlah pengadaan beras oleh Bulog responsif terhadap harga gabah kering panen, jumlah produksi beras baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek -1.698 dan 1.028 sedangkan jangka panjang -3.715 dan 2.248, (3) jumlah penyaluran beras pemerintah responsif terhadap harga beras di pengecer baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 4.835 sedangkan jangka panjang 8.447. Jumlah penyaluran beras pemerintah responsif terhadap dummy variabel dalam jangka panjang, dengan elastisitas 1.088, (4) penyaluran beras raskin responsif terhadap jumlah penduduk miskin baik dalam jangka pendek dan panjang, dengan elastisitas jangka pendek sebesar -1.804 dan jangka panjangnya – 2.302, sedangkan penyaluran beras raskin responsif terhadap jumlah rumah tangga penerima Raskin dalam jangka pendek, dengan elastisitas 1.045, (5) harga gabah kering panen responsif terhadap harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan kadar air gabah kering panen dalam jangka panjang dengan elastisitas 1.175 dan -3.944, (6) indeks dibayar petani padi responsif terhadap harga pupuk NPK dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek sebesar 1.198, dan (7) harga beras pengecer responsif terhadap harga beras pembelian pemerintah dari Bulog dalam jangka pendek dengan dengan elastisitas jangka pendek 1.869. Berdasarkan simulasi terhadap model persamaan simultan diperoleh hasilhasil sebagai berikut: (1) kebijakan peningkatkan 10 persen harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi, masing-masing 7.792 dan 11.612 persen. Kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik dan surplus beras, masing-masing 11.904, 7.232 dan 13.154 persen, diikuti harga beras pengecer turun 2.693 persen, (2) sebaliknya, dampak kebijakan peningkatkan harga eceran tertinggi pupuk NPK 10 persen menyebabkan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi turun, masing-

masing 0.139 dan 0.054 persen. Kebijakan tersebut mengakibatkan persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik dan surplus beras turun masingmasing 0.526, 0.316 dan 0.589 persen, diikuti dengan, harga beras pengecer naik 0.145 persen, dan (3) dampak skenario kombinasi kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan, kecuali dampak peningkatan 10 dan 15 persen Harga Eceran Tertinggi pupuk NPK, sudah mengarah kepada perbaikan kesejahteraan, karena produsen dan konsumen beras menjadi lebih baik, sebaliknya peningkatan 10 dan 15 persen harga ecerean tertinggi pupuk NPK menghasilkan net surplus yang negatif, dimana konsumen di pihak yang dirugikan. Kesimpulan penelitian yaitu: (1) implementasi kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan, sebaliknya kebijakan harga pembelian pemerintah efektif, (2) peningkatan 10 dan 15 persen harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, nilai tukar petani padi petani, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, selain itu kebijakan ini meningkatkan surplus produsen dan konsumen, (3) peningkatan 10 dan 15 persen harga eceran tertinggi pupuk NPK berdampak terhadap penurunan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi, ketahanan pangan, sedangkan harga beras meningkat, dan kebijakan ini merugikan kepada konsumen karena kehilangan surplus konsumen, (4) peningkatan 10 persen realisasi penyaluran pupuk NPK berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, tetapi harga gabah kering panen turun sehingga produsen dirugikan karena kehilangan surplus produsen, dan (5) kombinasi peningkatan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 10 dan 15 persen diikuti dengan peningkatan harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, realisasi penyaluran pupuk NPK dan jumlah rumah tangga penerima Raskin masing-masing 10 persen berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, nilai tukar petani padi, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, selain itu kebijakan ini meningkatkan surplus produsen dan konsumen. Tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tahun 2005-2008 tercapai apabila pemerintah mengimplementasikan kombinasi harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, jumlah rumah tangga penerima beras Raskin dan realisasi penyaluran pupuk NPK. Upaya lainnya yang perlu dilakukan pemerintah antara lain melakukan pembangunan irigasi dan perbaikan sistim jaringan irigasi, membeli langsung gabah petani, memfasilitasi pembentukan koperasi petani baik di tingkat desa atau kelompok tani, dan meneruskan kebijakan pengadaan beras oleh Bulog. Model kebijakan perberasan ini perlu disempurnakan dengan memasukkan variabel yang relevan dan menggunakan data tahunan.

@ Hak cipta milik IPB, tahun 2011 Hak cipta dilindungi Undang- Undang 1. Dilarang mengutip sebagian dan seluruh karya tulis ini, tanpa mencantumkan atau menyebut sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.


SURYA ABADI SEMBIRING

Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011

Penguji Luar Komisi Ujian Tertutup: 1. Dr. Ir. Parulian Hutagaol, M.S Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka: 1. Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

2. Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec Staf Pengajar pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Judul Disertasi

: Analisis Ekonomi Terhadap Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan Nasional Tahun 2005-2008

Nama Mahasiswa : Surya Abadi Sembiring Nomor Pokok

: H361060041

Program Studi

: Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui, 1.Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Harianto, M.S Ketua

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec Anggota Anggota

Mengetahui,

2.Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Agr

Tanggal Ujian: 04 Oktober 2010

Tanggal Lulus:

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Sondi Raya pada tanggal 19 November 1961 dari Bapak Suruhen Sembiring (Almarhum) dan Ibu Lesnaria br Saragih (Almarhum). Penulis merupakan anak pertama dari enam (6) bersaudara. Pada tahun 1974 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri No 3 Pematang Raya, kemudian melanjutkan sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri No 1 Pematang Raya dan tamat tahun 1976. Tahun 1980 lulus dari Sekolah Menengah Atas pada SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Tahun 1980 masuk perguruan tinggi pada Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1986. Tahun 1993 melanjutkan studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan lulus tahun 1995. Selama menempuh studi S2, Penulis menerima Piagam Penghargaan dari Program Passarjana IPB untuk Prestasi Akedemik Gemilang di Semester III TA 1994/1995. Kemudian tahun 2006 melanjutkan lagi studi S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan lulus tahun 2010. Selama menempuh studi S3, Penulis aktif mengikuti kegiatan Seminar baik Nasional dan Internasional. Penulis menerima Piagam Penghargaan dari Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor untuk Prestasi Akademik Gemilang di Semester I TA 2006/2007 dan Semester III TA 2007/2008. Penulis bersama dengan Pembimbing menulis Karya Ilmiah dengan Judul Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani: Kinerja dan Perspektif ke Depan yang dimuat pada Jurnal Terakreditasi Analisis Kebijakan Pertanian.

Riwayat pekerjaan dimulai dari mengajar di SD dan SMP Kalam Kudus Medan pada tahun 1987-1992. Pada tahun 1990 mengajar di SMA Kalam Kudus Medan. Pada tahun 1992- sekarang, menjadi staf pengajar tetap di Jurusan Sosial Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada tahun 1992-1993, penulis dipercayakan menjadi Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, tahun 1999-2002 menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik (PD-I) Fakultas Pertanian selanjutnya tahun 2002-2003, dipercayakan sebagai Pelaksana Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Unika St. Thomas Medan. Pada tahun 1991 menikah dengan Kasihani br Sinulingga dan dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, Kharis Samuel Sembiring.

KATA PENGANTAR Studi adalah anugrah Tuhan, karena itu harus tekun, kerja keras, gigih, tabah dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di Surga di dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, telah memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, penyertaan dan penjagaan yang terus dialami sampai Disertasi ini selesai dikerjakan. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: 1.

Dr. Ir. Harianto, M.S sebagai Ketua Komisi Pembimbing, untuk komunikasi yang baik, motivasi dan perhatian dalam proses pembimbingan, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec sebagai Anggota untuk komunikasi yang baik, motivasi dan perhatian dalam proses bimbingan, dan Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec sebagai Anggota, untuk komunikasi, motivasi dan perhatian dalam proses bimbingan. Ketiga Pembimbing memberi kepercayaan penuh kepada Penulis dalam proses penyelesaian Disertasi.

2.

Prof. Dr. Ir Achmad Suryana, M.S dan Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec sebagai Penguji Luar Komisi Ujian Terbuka, yang telah memberikan masukan untuk memperkaya isi Disertasi.

3.

Dr. Ir. Parulian Hutagaol, M.S dan Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S sebagai Penguji Luar Komisi, Dr. M. Firdaus sebagai Wakil SPs IPB dan Dr. Ir. Anna Fariyanti, M.S sebagai Wakil Program Studi EPN untuk masukan berharga pada Ujian Tertutup Tanggal 3 Agustus 2010

4.

Dr. Ir. Yusman Syukat, M.Ec, Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviana, M.S sebagai penguji Prelim Kedua (Proposal Penelitian Disertasi) dan Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A mewakili Program Studi EPN.

5.

Pengurus Perkantas Trust, yang diketuai Junjungan Sipahutar S.H, Drs. Almen Pasaribu, Muliawati Amie, Friska Sitorus, Yuristiawan, Tambos Siahaan, Jiefri Pattiawira, dan Bambang Harjono untuk dukungan beasiswa.

6.

Pastor Paulinus M. Simbolon, OFM Cap sebagai Ketua Yayasan Santo Thomas dan Pastor Elias Sembiring, M.Litt OFM Cap sebagai Rektor Unika Santo Thomas yang telah memberikan izin studi S-3. Pastor Hariandja, OFM Cap sebagai Ketua Yayasan Santo Thomas untuk perpanjangan studi S-3.

7.

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A, Prof. Dr. Ir. Mangara Tambunan, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec untuk rekomendasi studi S-3.

8.

Prof. Dr. Ir. Kuncoro sebagai Moderator pada Kolokium tanggal 12 Desember 2008, dan Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, M.S sebagai Moderator pada Seminar tanggal 29 April 2010.

9.

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, untuk kesabaran, keteladanan dan diskusi yang intensif terkait dengan format penulisan Proposal Disertasi dan Disertasi.

10. Seluruh dosen yang pernah mengajar Penulis selama studi S-3 di Program Studi EPN SPs IPB Bogor antara lain Prof. Dr. Ir.M. Tambunan, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A, Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec, Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S, Prof. Dr. Ir. Sri Utami K. M.S, Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec, Dr. Ir. Harianto, M.S, Dr. Ir. Dominicus Savio P. M.S, Dr. Ir. Iman Sugema, M.Ec, Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.Si, Dr. Ir. Joyo Winoto, M.S, Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, M.S, Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec, Dr. Ir. Nunung Nuryantoro, M.Si, Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi S, M.S, Dr. Ir.

Bramasto Nugroho, M.S, Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S, Prof. Dr. Ir. Abdul Azis Darwis, M.Sc 11. Menteri Pertanian dan dukungan Staf, secara khusus Ir. J. Lumbangaol, Menteri Perdagangan dan dukungan Staf, Menteri Keuangan dan dukungan Staf, Kepala Badan Pusat Statistik dan Staf, secara khusus Lia Ermayati, MSE, MPP, Ir. Zainal Achmad, M.Si, Yunita Rusanti dan Arih D. Prasetyo, S.Si yang membantu menyediakan data, Direktur Perum Bulog, khususnya Epi Sulandri, S.E, M.Ec yang menyediakan data perberasan, Direktur BMKG dan Staf, dan Kepala BPN Nasional dan Staf. 12. Prof. Dr. Husen Sawit dan Prof. Dr. Pantjar Simatupang untuk diskusi yang memperkaya isi disertasi, Dr. Ir. Rasidin Karo-Karo, M.S dan Dr. Ir. Adolf M.S untuk diskusi pengolahan data. 13. Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Sei Rampah yaitu Ibnu Faisal W, S.P, Purwanto, S.P, Mhd Sofyan, S.P, Aulia Hidayat, S.P, Hery Effendi S.P, Hasan Basri, S.P, yang ikut membantu pengumpulan data. Suyamto, Ka KUPD Kecamatan Sei Rampah dan Pujiono sebagai Sekretaris Gapoktan di desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, yang bersedia memberikan informasi tentang data harga gabah. 14. Ketua Dewan Redaksi Analisis Kebijakan Pertanian, Prof. Dr. Ir. I. Wayan Rusastra, yang telah mengoreksi dan menerbitkan artikel dalam Analisis Kebijakan Pertanian. 15. Teman-teman program doktor EPN Angkatan 2006; Ir. Damianus Adar, M.Sc, Ir. Saptana, M.Si, Ir. Halymathus S, M.Sc, Ir. Urip S, M.S, Ir. Fitria Virgantari, M.S, Ir. Heru Kustanto M.S, Ir. Eddy Supriyadi M.Sc, Ir. Trias

Handayani, M.S, Ir. Muslimin, M.S, Ir. Ono Juarno M.Sc, Dr. Ir. Dewi S M.MA, Ir. Ibrahim Isytar, M.Sc, Ir. Dudi Setiadi, H. M.MA, Ir. Boyke Situmorang, M.M untuk diskusi dan kerjasama yang baik. 16. Kelompok Tumbuh Bersama Pasutri Medan, keluarga Drs. Jefry Sirait, M.M, Ir. Eben Ezer Ginting, M.M, Drs. Tiopan Manihuruk, M. Div, Herbin Marpaung, S.E, Ir. Simon D Tarigan, M.T dan Jhon Wesly Siahaan, S.E. Kelompok Tumbuh Bersama di Jakarta, keluarga Drs. Almen Pasaribu, Junjungan Sipahutar, S.H, Ferry Tampubolon, S.H, Ivan Sihaloho, S.Si, dan Ganda Silalahi. Tim Doa Perkantas Bogor: Ina, Olly Hutabarat dan Nova. 17. Tim Doa Majelis Jemaat GKPS, W. Sinaga, dr. Juniansen Purba, keluarga J. Lumbantoruan, Alponi Sijabat, S.H, Ir. Jesry Purba, Ir. Darman Saragih, M.T, Pdt. Untung Suseno, M.Th, Ir. Alven Saragih, M.Div, R.H Tarihoran, S.Th dan Eddyman Naibaho, S.H. Tim Doa Perkantas Medan, Dra. Adelina Sitepu, Susan N, Elfrida Naibaho, Sri Menda, Esni Naibaho dan Yuly Sinaga. 18. Perkantas Nasional, secara khusus Pdt. Drs. Polo Situmorang, M.Div, Ir. Tadius Gunadi, M.C, Pdt. Dr. Ir. Mangapul Sagala, M.Div, M.Th, Ir. Indrawaty Sitepu, M.A, Pdt. Dr.Yongky Karman. Perkantas Bogor, secara khusus Ir. Charles Simanjuntak, M.S, Ayub Kurniawan, S.E, Ir Hardy, Ir. Sapto, M.Div, Jerry, Rosmala S.H, M.H, Ir. Novayanti, Ir. Benny Sinaga, Fridawaty Sinaga, Barto Sihombing, S.Si, Ir. Daner Sagala, M.Si; Ir Christ, Ir. Dedi Hutapea, Ir. Liston Siringo-ringo, Ir Hakni Wijaya, M.Si. Pdt. Jhon Ruck, Diana Frost, Desma S, Nelly, Tience Pakpahan dan Janes Purba, S.Si. 19. Anthony Tarigan, S.H dan Ir. Evalina C Pandia, M.S yang telah menunjukkan kasih yang tulus, yang mengijinkan Penulis menempati rumah di Pinang

Merah III No 10 Yasmin 6 Bogor selama studi S-3, Yohana Tarigan; Claudia Tarigan dan Sinta Ginting. Keluarga Dr. Ir. Togu Manurung, M.S yang telah menunjukkan kasih yang tulus, yang mengijinkan Penulis menempati rumah di Cibanteng Raya No 4 Dramaga, mulai Januari 2011 sampai proses penyelesaian studi. 20. Ruby S Garniwan, S.P, untuk diskusi tentang format Disertasi, Suryani Falatehan, A.Md, Kokom dan Husen yang membantu urusan administrasi di Sekretariat Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian SPs IPB. 21. Adik-adik ku; keluarga Drs. Rasmalem Raya Sembiring, M.Div, M.Th, Anthony Siregar, Rasmenang Sembiring, S.Si, Pdt. Beresan Sibagariang, S.Th dan Elserina Mawar Hati br Sembiring, S.S. 22. Isteriku, Dra. Kasihani Sinulingga untuk dukungan doa, kesabaran, kesetiaan, dan pengertian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memiliki isteri yang menjadi penolong dalam suka dan duka, dan takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. 23. Anak ku Kharis Samuel Sembiring yang kehilangan perhatian, waktu dan kasih selama studi S-3. Terimakasih untuk doa, pengertian dan kasihmu. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil mu untuk menjadi hamba-Nya. Disertasi ini tidak terlepas dari keterbatasan dan keterbatasan tersebut merupakan tanggung jawab Penulis. Semoga Disertasi ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2011 Surya Abadi Sembiring

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL .................................................................................. xxiii DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xxvii DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xxxi I. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang ................................................................................

1

1.2 Permasalahan Penelitian .................................................................

9

1.3 Tujuan Penelitian. ...........................................................................

14

1.4

Manfaat Penelitian .........................................................................

14

1.4.1 Kegunaan dalam Lingkungan Akademis/Keilmuan .............

14

1.4.2 Kegunaan dalam Lingkungan Praktis ...................................

14

Ruang Lingkup Penelitian ..............................................................

15

1.5

II. TINJAUAN PUSTAKA

17

2.1 Metode Analisis Studi Terdahulu .................................................

17

2.2 Luas Panen Padi .............................................................................

18

2.3 Konversi Lahan ...............................................................................

20

2.4 Penggunaan Benih ..........................................................................

22

2.5 Penggunaan Pupuk..........................................................................

23

2.6 Produktifitas Padi............................................................................

27

2.7 Produksi Padi dan Produksi Beras ..................................................

29

2.8 Pasca Panen ....................................................................................

30

2.9 Harga Gabah ...................................................................................

33

2.10 Impor Beras ...................................................................................

37

2.11 Stok Beras ......................................................................................

41

2.12 Permintaan Beras ...........................................................................

42

2.13 Stabilisasi Harga ............................................................................

45

2.14 Ketahanan Pangan .........................................................................

50

2.15 Simulasi Kebijakan ........................................................................

53

2.16 Posisi Studi dan Novelti Disertasi .................................................

56

xvii

III. KERANGKA PEMIKIRAN

57

3.1 Kerangka Teori ..............................................................................

57

3.1.1 Analisis Kebijakan Ekonomi ................................................

57

3.1.1.1 Pengertian Kebijakan ..............................................

57

3.1.1.2 Tujuan Kebijakan Ekonomi.....................................

59

3.1.1.3 Instrumen dan Kendala Kebijakan ..........................

60

3.1.1.4 Variabel Target dan Efek Samping .........................

65

3.1.1.5 Model Kebijakan Ekonomi .....................................

65

3.1.2 Proses Kebijakan Pertanian ..................................................

65

3.1.3 Teori Permintaan Beras ........................................................

69

3.1.4 Permintaan Masukan Produksi .............................................

78

3.1.5 Teori Perdagangan Internasional ..........................................

83

3.1.6 Hubungan Ekonomi Perberasan dengan Makroekonomi .....

88

3.1.7 Pareto Optimum dan Kriteria Pareto ....................................

95

3.1.7.1 Kondisi Pareto Optimum bagi Konsumen................

95

3.1.7.2 Kondisi Pareto Optimum bagi Produsen ..................

98

3.1.7.3 Kondisi Pareto Optimum Kasus Produk Campuran 101 3.1.7.4 Pareto Optimum dan Keseimbangan Kompetitif .... 104 3.1.8 Analisis Ekonomi Kesejahteraan Pada Pasar yang Berorientasi Kebijakan ........................................................ 109 3.1.8.1 Kenaikan Harga Output dan Surplus Produsen ....... 109 3.1.8.2 Penerapan Teknologi Baru dan Surplus Produsen .. 111 3.1.8.3 Dampak Subsidi Input dan Surplus Produsen ......... 112 3.1.8.4 Dampak Stabilitas Harga terhadap Kesejahteraan .. 113 3.1.8.5 Dampak Penerapan Teknologi terhadap Kesejahteraan Masyarakat....................................... 117 3.1.8.6 Dampak Harga Maksimum, Harga Dasar dan Dukungan Harga terhadap Kesejahteraan Masyarakat .............................................................. 119 3.1.8.7 Dampak Pajak Ad Valorem dan Subsidi terhadap Kesejahteraan .......................................................... 123 3.1.8.8 Dampak Harga Pembelian Pemerintah terhadap

xviii

Ekonomi Kesejahteraan ........................................... 125 3.2 Kerangka Berpikir Penelitian ......................................................... 127 3.3 Hipotesis......................................................................................... 132 IV. METODOLOGI PENELITIAN

133

4.1 Jenis dan Sumber Data .................................................................. 133 4.2 Lokasi Penelitian ............................................................................ 133 4.3 Spesifikasi Model ........................................................................... 137 4.3.1

Luas Areal Panen ............................................................. 139

4.3.2

Produktifitas ................................................................... 140

4.3.3

Produksi Padi ................................................................... 140

4.3.4

Produksi Beras ................................................................. 141

4.3.5

Beras untuk Benih dan Susut ........................................... 141

4.3.6

Persediaan Beras Masyarakat .......................................... 142

4.3.7

Jumlah Beras Impor ......................................................... 143

4.3.8

Jumlah Pengadaan Beras Bulog ....................................... 144

4.3.9

Persediaan Beras Bulog ................................................... 145

4.3.10

Persediaan Beras Domestik ............................................ 145

4.3.11

Jumlah Permintaan Beras ................................................ 146

4.3.12

Surplus Beras ................................................................... 146

4.3.13

Penyaluran Beras Bulog................................................... 146

4.3.14

Persediaan Akhir Beras Bulog ......................................... 147

4.3.15

Penyaluran Beras Pemerintah .......................................... 148

4.3.16

Persediaan Akhir Beras Pemerintah ................................ 148

4.3.17

Penyaluran Beras Raskin ................................................. 148

4.3.18

Harga Gabah Kering Panen ............................................. 150

4.3.19

Penerimaan Petani............................................................ 151

4.3.20

Kadar Air Gabah Kering Panen ....................................... 151

4.3.21

Harga Pupuk NPK ........................................................... 152

4.3.22

Nilai Tukar Petani Padi .................................................... 154

4.3.23

Harga Beras Pengecer ...................................................... 155

4.3.24

Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog .............. 156

xix

4.4 Identifikasi Model .........................................................................

156

4.5 Metode Pendugaan Model ............................................................

158

4.5.1 Uji F ..................................................................................

159

4.5.2 Koefisien Determinan .......................................................

160

4.5.3 Uji Parsial ..........................................................................

160

4.5.4 Uji Multikolineriti .............................................................

161

4.5.5 Autokorelasi ......................................................................

162

4.6 Validasi Model ..............................................................................

164

4.7 Simulasi Model .............................................................................

166

4.8 Simulasi Kebijakan .......................................................................

166

4.9 Surplus Konsumen dan Produsen .................................................

169

V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBERASAN PADA TINGKAT PETANI 5.1

171

Implementasi Kebijakan Perberasan di Petani : Kinerja dan Perspektif ke Depan ..................................................................... 171 5.1.1 Kareteristik Petani Padi Kecamatan Sei Rampah............... 171 5.1.2 Kebijakan Bantuan Benih ................................................. 172 5.1.3 Kebijakan Pupuk Bersubsidi .............................................. 177 5.1.4 Kebijakan Rehabilitasi Lahan Irigasi ................................. 187 5.1.5 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Petani............. 190 5.1.6 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Pedagang Padi 194 5.1.7 Kebijakan Konversi Lahan ................................................. 209 5.1.8 Perspektif Kebijakan Perberasan ke Depan pada Tingkat Petani ..................................................................... 212

5.2 Implementasi Kebijakan Perberasan Nasional ............................. 219 5.2.1 Kebijakan Perbenihan......................................................... 219 5.2.2 Kebijakan Pupuk Bersubsidi ............................................ 223 5.2.3 Kebijakan Kualitas Gabah .................................................. 228 5.2.4 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah ............................ 231 5.2.5 Kebijakan Impor Beras ....................................................... 235 5.2.6 Kebijakan Stabilisasi Harga ............................................... 238

xx

VI. HASIL PENDUGAAN MODEL EKONOMETRIKA 6.1 Keragaan Umum Hasil Pendugaan Model Ekonometrika.........

243 243

6.2 Luas Areal Panen .......................................................................... 244 6.3 Produktifitas Padi.......................................................................... 250 6.4 Produksi Padi ................................................................................ 252 6.5 Produksi Beras .............................................................................. 252 6.6 Beras untuk Benih dan Susut ........................................................ 253 6.7 Persediaan Beras Masyarakat ....................................................... 253 6.8 Jumlah Beras Impor ...................................................................

253

6.9 Jumlah Pengadaan Beras Bulog.................................................... 256 6.10 Persediaan Beras Bulog ................................................................ 258 6.11 Persediaan Beras Domestik .......................................................... 258 6.12 Jumlah Permintaan Beras ............................................................. 258 6.13 Surplus Beras ................................................................................ 261 6.14 Penyaluran Beras Bulog ............................................................... 261 6.15 Persediaan Akhir Beras Bulog ...................................................

263

6.16 Penyaluran Beras Pemerintah ....................................................... 263 6.17 Persediaan Akhir Beras Pemerintah ............................................. 265 6.18 Penyaluran Beras Raskin .............................................................. 265 6.19 Harga Gabah Kering Panen .......................................................... 268 6.20 Penerimaan Petani ........................................................................ 271 6.21 Kadar Air Gabah Kering Panen .................................................... 272 6.22 Harga Pupuk NPK ........................................................................ 273 6.23 Nilai Tukar Petani Padi................................................................. 275 6.24 Harga Beras Pengecer ................................................................... 277 6.25 Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog ........................... 280

VII. DAMPAK KEBIJAKAN PERBERASAN TERHADAP TUJUAN KEBIJAKAN DAN KESEJAHTERAAN 7.1 Validasi Model ............................................................................. 7.2 Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap

xxi

283 283

Gabah Kering Panen 10 Persen ....................................................... 287 7.3 Kebijakan Menaikkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK 10 Persen .......................................................................................... 291 7.4 Kebijakan Menaikkan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK 10 Persen .......................................................................................... 293 7.5 Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen ............................................................... 296 7.6 Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen ............................................................... 299 7.7 Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen, Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen

302

7.8 Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen, Harga Pembelian Beras oleh Bulog, Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK, Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen ................................................................ 306 7.9 Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Tujuan Kebijakan Perberasan Nasional Melalui Inpres 2005-2008 ............................................................................ 309 7.10 Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Kesejahteraan .................................................................................. 315 VIII. KESIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN 8.1 Kesimpulan ..................................................................................

319 319

8.2 Implikasi Kebijakan........................................................................ 320 8.3 Saran untuk Studi Lanjutan ............................................................ 321 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ ... 322 LAMPIRAN ...................................................................................... ... 339

xxii

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kota dan Desa Untuk Makanan di Indonesia Tahun 2006-2008 (Rupiah /Bulan). .....................

3

2. Biaya Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi dari Lini III ke Lini IV di Beberapa Propinsi di Indonesia Tahun 2006 .............................................

6

3. Analisis Kontribusi Pengadaan Alsin Pasca Panen terhadap Peningkatan Produksi Beras ......................................................................

8

4. Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Harga Gabah dan Beras Tahun 2001-2009 ..................................................................... 10 5. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Luas Areal Padi pada Persamaan Simultan .................................................................................. 19 6. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Jumlah Penggunaan Pupuk pada Persamaan Simultan .................................................................................. 26 7. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Produktifitas Padi pada Persamaan Simultan .................................................................................. 28 8. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Harga Gabah pada Persamaan Simultan ..................................................................................................... 37 9. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Impor Beras pada Impor Beras pada Persamaan Simultan ......................................................................... 40 10. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Stok Beras pada Persamaan Simultan ..............................................................................

42

11. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Permintaan Beras pada Persamaan Simultan ...............................................................................

43

12. Angka Proteksi Nominal untuk Beras di Sembilan Negara Asia, 1960-1988 ......................................................................... ...........

47

13. Kontribusi Stabilisasi harga oleh Bulog terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ............................................................................

49

14. Skenario Simulasi Kebijakan pada Persamaan Simultan .....................

55

15. Daerah Sentra Produksi di Indonesia Tahun 2008 ................................

134

16. Sentra Produksi Padi di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 .............

134

xxiii

17. Sentra Produksi Kecamatan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 ..

135

18. Metode Penentuan Sampel Penelitian di Kecamatan Sei Rampah 2009

136

19. Karateristik Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah Tahun 2009 ......

171

20. Besarnya Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Varitas Cibogo Bulan Juli Tahun 2008...........................................................................

173

21. Besarnya Bantuan Langsung Benih Unggul Varitas Ciherang Bulan September dan Oktober 2008......................................................

174

22. Besarnya Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida Bulan Desember 2008 ...........................................................................

175

23. Jenis Varitas Padi Ditanam Petani di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, MT 2008-2009 .......................................

176

24. Kendala Petani terhadap Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 ....

178

25. Harga Pupuk Bersubsidi Urea dan SP-36 di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, MT 2008-2009 .......................................

180

26. Harga Pupuk Bersubsidi ZA dan NPK di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, MT 2008-2009 .......................................

182

27. Persepsi Petani terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi Tidak Tepat di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009

183

28. Harga Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi di Tingkat Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009

184

29. Sumber Informasi Petani terhadap Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009

185

30. Respon Petani tentang Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009

186

31. Kendala Petani di Bidang Infrastruktur Irigasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perberasan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 .......................

188

32. Respon Petani terhadap Kebijakan Perberasan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 .......................

190

33. Sumber Informasi Petani Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di

xxiv

Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ............................................

191

34. Perbedaan Harga Gabah Kering Panen dengan HPP GKP di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, MT 2008 ........

193

35. Konversi Lahan Sawah Menjadi Non Sawah di Kabupaten Serdang Bedagai dari Tahun 2000-2006 .............................................................

212

36. Saran Petani Padi kepada Pemerintah terkait dengan Kebijakan Irigasi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ..........

213

37. Saran Petani Padi kepada Pemerintah terkait dengan Kebijakan Pupuk di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ..........

214

38. Saran Petani Padi kepada Pemerintah terkait dengan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai..................................................................

216

39. Saran Petani Padi kepada Pemerintah terkait dengan Kebijakan Pendukung di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ..

218

40. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ............................................

224

41. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Luas Areal Panen ...................

247

42. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produktifitas ...........................

250

43. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Persamaan Jumlah Beras Impor 254 44. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Jumlah Pengadaan Beras Bulog 257 45. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Jumlah Permintaan Beras .......

260

46. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penyaluran Beras Bulog .........

262

47. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penyaluran Beras Pemerintah

264

48. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penyaluran Beras Raskin .......

267

49. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Gabah Kering Panen....

270

50. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Kadar Air Gabah Kering Panen 273 51. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Pupuk NPK..................

274

52. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Indeks Diterima Petani Padi ...

276

53. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Indeks Dibayar Petani Padi .....

277

xxv

54. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Beras Pengecer .............

279

55. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog ............................................................................

282

56. Hasil Pengujian Daya Prediksi Model Analisis Kebijakan Perberasan Periode Bulan Maret 2005-September 2009 ..........................................

285

57. Dampak Beberapa Alternatif Kebijakan Tunggal pada periode Bulan Maret 2005-September 2009 .................................................................

288

58. Dampak Beberapa Alternatif Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan pada periode Bulan Maret 2005-September 2009 ................

300

59. Dampak Beberapa Alternatif Kombinasi Kebijakan pada Periode Bulan Maret 2005-September 2009.......................................................

305

xxvi

DAFTAR GAMBAR Nomor

Halaman

1. Anggaran Pemerintah untuk Subsidi ....................................................

11

2. Kerangka Analisis Kebijakan Tinbergen ..............................................

58

3. Teori Kuantitaf Kebijakan Ekonomi .....................................................

61

4. Model Kebijakan Linier Tinbergen ......................................................

66

5. Kurva Permintaan Beras Ordinari dan Kompensate .............................

75

6. Ekspor dan Impor ................................................................................

85

7. Keterkaitan Kebijakan Perberasan dengan Ekonomimakro .................

94

8. Diagram Kotak Edgeworth dan Pareto Konsumen ..............................

96

9. Pareto Optimum pada Produsen............................................................

99

10. Kurva Kemungkinan Produksi ..............................................................

100

11. Kondisi Pareto Optimum Kasus Mix Produk .......................................

102

12. Memaksimumkan Utilitas dengan Kendala Anggaran .........................

106

13. Biaya Minimum dalam Berproduksi .....................................................

107

14. Kenaikan Harga dan Surplus Produsen.................................................

110

15. Dampak Teknolog Baru dan Surplus Produsen ....................................

112

16. Dampak Perubahan Surplus dan Subsidi Input .....................................

113

17. Dampak Stabilisasi Harga terhadap Kesejahteraan ..............................

114

18. Kesediaan Membayar Produsen dan Konsumen...................................

117

19. Dampak Harga Maksimum, Harga Dasar dan Dukungan Harga Harga terhadap Kesejahteraan ..............................................................

121

20. Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Surplus Konsumen dan Produsen .........................................................

124

21. Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Surplus Konsumen dan Produsen.......................................................................

126

xxvii

22. Kerangka Berpikir Konseptual Kebijakan Perberasan Nasional Melalui Instruksi Presiden .......................................................... .........

128

23. Kerangka Konseptual Kebijakan Perberasan ............................. ........

130

24. Diagram Model Kebijakan Ekonomi dalam Inspres .................. .......

138

25. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2006................................................................................

196

26. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2006 ................................................................

197

27. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2007 ..................................................................

198

28. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2007 .................................................................

199

29. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2007 .................................................................. 200 30. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2007 ..................................................................

201

31. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2008 ........................................................ .....

202

32. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2008 ........................................................ .....

204

33. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2008 ......................................................... .....

206

34. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2008 ......................................................... .....

207

xxviii

35. Perbedaan Harga Gabah Kualitas KR dengan HPP GKG Di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2008 ......................................................... ....

209

36. Jumlah Benih Dicek 2008-2009 ................................................. ....

220

37. Ketersediaan Benih Bermutu per Bulan Tahun 2006-2009 ............

221

38. Ketersediaan Benih Bermutu per Bulan Tahun 2006-2009 ............

222

39. Perkembangan Kebutuhan Pasar dan Ketersediaan Benih Bermutu

223

40. Perkembangan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi.......... ....

225

41. Perkembangan rasio Harga HPGP dan HET Pupuk ................... ...

226

42. Perkembangan Perbedaan Harga Pembelian Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi ......................................................................... .....

227

43. Perkembangan Kadar Air Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling .......................................................................................... .....

229

44. Perkembangan Rata-rata Curah Hujan Bulanan ..............................

229

45. Perkembangan Kadar Kotoran Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling........................................................................

230

46. Perkembangan HPP Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling .......................................................................................... .....

232

47. Perkembangan Harga Gabah/Beras dengan Harga Pembelian Pemerintah ................................................................................... ....

233

48. Persentase Harga Gabah dibawah Harga Pembelian Pemerintah....

234

49. Perkembangan Nilai Tukar Petani Padi ...........................................

235

50. Perkembangan Harga Beras Pengecer dan Harga Impor Beras .. .....

236

51. Perkembangan Disparitas Harga Beras per Bulan dari Bulan Maret 2005 - Oktober 2009 .............................................................

238

52. Perkembangan Pengadaan dan Penyaluran Beras ............................

240

53. Perkembangan Sumbangan Inflasi Beras .................................... ....

241

54. Perkembangan Pengadaan dan Penyaluran Beras ..........................

242

xxix

55. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Pendapatan Petani ..........................................................................

312

56. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Harga Gabah Kering Panen, Harga Pupuk NPK, Indeks Diterima Dan Dibayar Petani Padi ................................................................

312

57. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Ketahanan Pangan..........................................................................

313

58. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga.......................................

314

59. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Stabilisasi Harga ............................................................................

314

60. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Kesejahteraan .................................................................................

317

xxx

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Halaman

1. Dinamika Perkembangan Kebijakan Perberasan dalam Inpres ............

339

2. Dinamika Perkembangan HPP terhadap Gabah dan Beras ..................

344

3. Persyaratan kualitas HPP dalam Inpres ................................................

349

4. Pelaksana Instruksi Kebijakan Perberasan ............................................

350

5. Dinamika Matriks Dasar pertimbangan, Diktum dengan Instrumen .....

351

6. Harga Gabah Kualitas B di Petani dan Penggilingan ............................

358

7. Data dan Sumber Data Kebijakan Perberasan .......................................

364

8. Data Kontak Tani Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ....................................................................................

376

9. Program Pendugaan Parameter Model Kebijakan Perberasan Nasional Dengan Metode 2SLS............................................................................

385

10. Hasil Pendugaan Parameter Model Kebijakan Perberasan Nasional Dengan Metode 2SLS............................................................................

389

11. Program Simulasi Dasar Model Kebijakan Perberasan Nasional Dengan Metode 2SLS............................................................................

404

12. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Tujuan Kebijakan Perberasan ...............................................................

407

xxxi

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Istilah kebijakan perberasan pertama kali muncul dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2001 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2002, sedangkan Inpres sebelumnya dikenal dengan Kebijakan Harga Dasar Gabah. Kebijakan tersebut telah dimulai sejak tahun 1968/69 dengan ditentukannya harga dasar pembelian gabah (Darwanto, 2001). Kebijakan perberasan pada dasarnya berbicara terhadap tindakan yang dipilih pemerintah mempengaruhi aspek perberasan dalam perekonomian termasuk di dalamnya tujuan dan cara mencapai tujuan kebijakan perberasan. Merujuk Sawit (2009), dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan Inpres Kebijakan Perberasan dimasukkan sebagai tujuan kebijakan perberasan. Tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan pemerintah dalam kurun waktu 2005-2008 antara lain meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi nasional, seperti yang terlihat pada Lampiran 1. Pemerintah menetapkan instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan diatas. Instrumen kebijakan dalam kurun waktu 2005-2008 secara eksplisit lebih spesifik dibandingkan dengan Inpres sebelumnya, antara lain kebijakan saprodi, kebijakan teknologi, kebijakan perbaikan sistem jaringan irigasi, kebijakan harga, kebijakan Raskin dan bantuan untuk rawan pangan, dan kebijakan impor/ekspor beras, seperti yang terlihat pada Lampiran 3. Kehadiran Inpres Kebijakan Perberasan tahun 2005-2008 merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan. Kondisi tersebut

2

mendukung pernyataan Hakcroe et al (1994) yang mengemukakan bahwa pemerintah memiliki keterikatan dengan sektor pertanian dalam mencapai kesejahteraan pelakunya. Pada kenyataannya, pasar gagal mencapai ”food price dilemma”

yang

dikemukakan

oleh

Barrett

(1999),

dimana

konsumen

menginginkan harga pangan yang rendah sedangkan produsen menginginkan harga pangan yang tinggi. Kegagalan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya barang publik, faktor eksternalitas, kekuatan pasar yang memiliki karateristik

monopoli,

biaya

transaksi

dan

informasi

tidak

sempurna,

menyebabkan pemerintah campur tangan dalam perekonomian (Pogue dan Sgontz, 1978; Stiglizt dalam Sadaoulet dan Janvry, 1995). Campur tangan pemerintah menimbulkan sikap pro dan kontra, diungkapkan Pal et al (1993), karena menciptakan inefisiensi dalam sumberdaya, disisi lain campur tangan pemerintah menyebabkan harga pangan menjadi stabil (Sawit, 2001). Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan karena beras merupakan komoditi strategis di Indonesia antara lain, Pertama, komoditi beras merupakan kebutuhan pokok, dimana besarnya pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di desa dan kota pada kurun waktu 2006-2008 mencapai 19.07- 21.04 persen dari total anggaran untuk makanan, seperti yang terlihat pada Tabel 1. Kedua, komoditi beras penting dalam perdagangan Indonesia, khususnya perdagangan impor. Efek samping (side effects) impor beras akan merugikan produsen meskipun kebijakan tarif impor diberlakukan sebesar Rp 430 per kg, aktivitas perdagangan beras antar daerah dan antar waktu menurun, beras setiap saat mudah diperoleh, harga dasar gabah terperangkap dalam masalah price

3

overhang secara berkelanjutan, dan

konsumen dianggap mampu untuk

menghadapi fluktuasi harga beras. Disisi lain, fungsi Bulog yang sudah berubah, antara lain tidak lagi memperoleh fasilitas kredit murah dan tidak memiliki lagi captive market yang memadai untuk penyaluran stok beras yang dibelinya (Surono, 2001; Pranolo, 2001; Simatupang, 2001; dan Kariyasa 2003). Tabel 1. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Kota dan Desa Untuk Makanan di Indonesia Tahun 2006-2008

Kelompok Barang Padi-padian Umbi-umbian Ikan Daging Telur dan susu Sayur-sayuran Kacang-kacangan Buah-buahan Minyak dan lemak Bahan minuman Bumbu-bumbuan Konsumsi lain Makanan dan minuman jadi Tembakau dan sirih Jumlah

2006 Rp/Bln % 33 314 21.44 1 739 1.11 13 832 8.90 5 420 3.48 8 677 5.58 12 939 8.32 4 780 3.07 6 161 3.96 5 762 3.70 7 327 4.71 4 015 2.58 3 719 2.39 30 169 19.41

2007 Rp/Bln % 35 874 20.61 2 322 1.33 13 822 7.94 6 898 3.96 10 497 6.03 13 690 7.86 5 207 2.99 9 055 5.20 5 959 3.42 7 799 4.48 3 900 2.24 4 736 2.72 37 030 21.27

2008 Rp/Bln % 36 970 19.07 2 040 1.05 15 315 7.90 7 104 3.66 12 048 6.21 15 539 8.01 5 978 3.08 8 779 4.52 8 336 4.30 8 221 4.24 4 312 2.22 5 356 2.76 44 193 22.80

17 508

11.26

17 570

10.09

19 636

10.13

155 362

100.00

174 028

100.00

193 828

100.00

Sumber: BPS, 2006; 2007; 2008 (diolah)

Efek samping lain karena impor beras, diungkapkan Harianto (2001) dimana penurunan harga beras akan menguntungkan konsumen yang berada di pedesaan. Elastisitas harga di pedesaan lebih besar daripada elastisitas harga di kota. Elastisitas harga di pedesaan dan di kota masing-masing adalah - 0.707 dan 0.504. Konsumen di pedesaan juga adalah petani padi akan menghadapi dilemma. Turunnya harga akan menguntungkan jika konsumen adalah petani subsisten yang menjadi net buyer, sebaliknya, turunnya harga beras akan merugikan petani konsumen yang net seller.

4

Dasar

pertimbangan

pemerintah

mengeluarkan

Inpres

Kebijakan

Perberasan Tahun 2005-2008 sebagai akibat perkembangan perekonomian nasional, perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan. Kondisi diatas dikemukakan antara lain oleh Suryana dan Murdianto, 2001; Simatupang, 2001; Pranolo, 2001; Cramer dan Jensen, 1991; Sawit, 2001, 2007; Saragih, 2001 yaitu : (1) pasar beras dunia hanya sekitar 4-5 persen dari total produksi dunia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai pengadaan beras domestik (2) beras sebagai bahan makanan pokok, (3) produk musiman, (4) kondisi excess supply pada musim panen raya yang merugikan produsen dan musim panceklik yang merugikan konsumen, (5) perubahan lingkungan strategis domestik, dengan berlangsungnya proses desentralisasi dan otonomi daerah, dan (6) pergerakan harga gabah antar musim. Perkembangan nasional dan global di bidang perberasan diatas akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional, disisi lain produksi padi dalam negeri akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Petani sebagai pelaku utama dalam mendukung keberhasilan ketahanan pangan, menghadapi kendala untuk meningkatkan produksi padi. Disisi lain, untuk meningkatkan produktifitas sektor padi, tidak dapat dipisahkan dari sektor perekonomian lainnnya. Sektor padi mempunyai keterkaitan langsung ke belakang (direct backward linkage) dengan dua belas sektor perekonomian lainnya, yang menyediakan input terhadap sektor padi. Lima sektor yang menyediakan input terbesar bagi sektor padi untuk kegiatan proses produksinya yaitu sektor kimia dasar dan pupuk, padi, perdagangan, perbankan dan barang-barang dari logam, masing-masing 49.34; 24.72; 9.45; 9.45, dan 1.64 persen (Sembiring (2002 b).

5

Data tersebut mengindikasikan, Pertama, kontribusi sektor kimia dasar/ pupuk dan sektor padi terhadap sektor padi sebesar 74.06 persen artinya ketersediaan sarana produksi (benih dan pupuk) merupakan syarat mutlak bagi sektor padi. Kedua, sektor padi berkembang apabila tersedia dukungan sektor perdagangan, lembaga perbankan dan mekanisasi pertanian. Kaitan antara pupuk dengan perdagangan akan menentukan harga pupuk di tingkat usahatani padi. Dukungan lembaga perbankan yang menyediakan kredit merupakan syarat pelancar bagi sektor padi sehingga petani padi memiliki akses terhadap teknologi. Sektor logam mewakili pentingnya kehadiran mekanisasi penting bagi sektor padi, akan meningkatkan produktifitas padi. Hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor menunjukkan bahwa insentif berupa fee atau margin keuntungan bagi distributor maupun pengecer pupuk urea bersubsidi adalah relatif kecil. Hal ini perlu diperhatikan, karena dengan kondisi tersebut ada dua kemungkinan yang dapat ditimbulkan yaitu: (1) distributor atau pengecer melakukan penjualan di luar ketetapan harga yang ditentukan

atau menjual

dengan cara curah, dan (2) distributor maupun pengecer tidak tertarik untuk menjadi mitra PT. Pusri dalam mendistribusikan pupuk urea bersubsidi. Kedua hal ini akan berdampak kepada keberlangsungan distribusi pupuk yang dapat menimbulkan permasalahan kelangkaan atau kenaikan harga pupuk. Tabel 2 menunjukkan biaya distribusi pupuk urea bersubsidi per kg dari Lini III ke Lini IV ditentukan oleh jarak, dimana biaya produksi terbesar terdapat di propinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Riau, masing-masing 596.472 + 25.333 S, 375.106 + 19.207 S dan 375.513 + 14.845 S, terendah dijumpai di

6

propinsi Sumatera Selatan. Sarana dan prasarana pengangkutan berpengaruh dengan biaya distribusi per kg, dimana dukungan sarana dan prasarana pengangkutan menyebabkan biaya distribusi semakin rendah sebaliknya keadaan transportasi yang kurang memadai menyebabkan biaya distribusi pupuk menjadi besar, seperti di propinsi Kalimantan Barat, dimana biaya distribusi per kg sebesar 85.21 + 3.62 S, dengan kata lain semakin jauh jarak angkut pupuk urea bersubsidi maka biaya yang dikeluarkan semakin besar. Tabel 2. Biaya Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi dari Lini III ke Lini IV di Beberapa Provinsi Indonesia Tahun 2006 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Propinsi Jawa Barat Jawa Tengah Regional Jawa Kalimantan Barat Sumatera Selatan Lampung Riau Regional Sumatera

Biaya Distribusi D= TFC + b* S 375.106 + 19.207 S 256.161 + 24.555 S 293.641 + 23.100 S 596.472 + 25.333 S 299.749 + 8.688 S 315.075 + 11.018 S 375.513 + 14.845 S 321.171 + 10.959 S

Biaya Distribusi per Kg 55.02 + 2.74 S 36.59 + 3.49 S 41.95 + 3.30 S 85.21 + 3.62 S 42.82 + 1.24 S 45.01 + 1.57 S 53.64 + 2.12 S 45.88 + 1.57 S

Sumber : LPPM IPB, 2006. Keterangan : TFC : Total Fix Cost (Rp) b: biaya angkut per km; S: Jarak angkut (km)

Produktifitas potensial tercapai apabila petani mampu melakukan teknik budidaya yang relatif sama dengan yang dilakukan pada penelitian lapangan (Irawan, 2004). Di sisi lain, kendala petani sehingga terjadi gap antara produksi potensial dengan produksi aktual menurut Herdt dan Wickham ( 1978): (1) ada tidaknya irigasi, (2) musim, (3) faktor-faktor ekonomi, (4) kerusakan karena serangan hama dan penyakit, dan (5) tidak adanya adopsi teknologi baru oleh petani. Secara berturut-turut besarnya perbedaan produksi potensial dengan aktual dari lima kendala tersebut

yaitu: (1) pengaturan air 23 persen, (2) tidak

mengadopsi teknologi baru 22 persen, (3) serangan hama penyakit 19 persen, dan

7

(4) faktor ekonomi sebesar 17 persen. Dari kelima kendala diatas maka ada tidaknya irigasi dan kendala teknologi merupakan kendala terbesar sehingga terjadi gap antara produksi potensial dan aktual.

Kendala faktor ekonomi

menyebabkan petani kesulitan mengadopsi teknologi baru. Sembiring (2002 a; 2002 c) melakukan studi dengan menggunakan model Hayami dan Herdt, diperoleh bahwa perkembangan teknologi menghasilkan penurunan harga beras sebesar 13.51 sampai 25.00 persen dan diikuti dengan meningkatnya permintaan beras dari 2.94 sampai 6.75 persen. Penurunan harga beras di pasar menyebabkan surplus konsumen meningkat sebesar 5.40 sampai 11.76 persen. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi antara 1.30 sampai 5.12 persen sehingga menghasilkan peningkatan surplus produsen dari 0.01 sampai 2.65 persen. Hasil studi tersebut mendukung teori Mosher, 1966; Ruttan, 1978; Doll dan Orazem, 1984. Dengan kata lain, teknologi mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat baik

produsen dan konsumen. Penggunaan teknologi pasca panen berguna untuk mengurangi kehilangan pasca panen padi. Bachruddin (2008) menyebutkan ada tiga permasalahan dalam pengembangan penanganan pasca panen, yaitu masalah teknis dan manajemen, sosial dan ekonomi. Permasalahan dari sisi petani antara lain tingkat pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran petani terhadap penerapan mekanisasi pasca panen masih terbatas, introduksi mekanisasi pasca panen belum sesuai dengan kebutuhan petani/kelompok tani,

dan daya beli petani/kelompok tani untuk

menyewa atau menerapkan alat mesin pasca panen masih relatif rendah. Selanjutnya, rendemen penggilingan tahun 2007 sebesar 62.60 persen, menurun

8

0.60 persen dibandingkan tahun 1995/1996 sebesar 63.20 persen. Penurunan ini diduga karena banyaknya mesin penggilingan yang sudah relatif tua dan adanya tuntutan kebutuhan konsumen akan kualitas beras yang lebih baik. Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap pengadaan satu unit jenis alat mesin akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi beras. Semakin besar kapasitas dari jenis alat mesin, semakin besar kontribusi beras yang diberikan. Sabit bergerigi dengan kapasitas dua hektar per tahun hanya memberikan kontribusi peningkatan produksi beras sebesar 63 kg per tahun, sebaliknya pengadaan alat pasca panen dengan kapasitas yang lebih besar memberikan kontribusi peningkatan beras yang lebih besar yaitu Vertical Dryer dan RMU 2 phase, masing-masing 136 080 dan 181 440 kg per tahun. Tabel 3. Analisis Kontribusi Pengadaan Alsin Pasca Panen terhadap Peningkatan Produksi Beras No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis alat mesin Sabit Bergerigi Terpal Power Thresher Box Dryer Vertical Dryer RMU 1 phase RMU 2 phase

Kap (Ha/th)

Produksi (Ton/Ha)

2

10

1.0

0.1

63

Kontribusi Beras (Kg/thn) 63

12 60 192 1 440

60 300 960 7 200

3.0 2.5 2.0 3.0

1.8 7.5 19.2 216.0

63 63 63 63

1 134 4 725 12 096 136 080

576 1 152

2 880 5 760

4.0 5.0

115.2 288.0

63 63

72 576 181 440

%

Susut (GKG) Ton

Rendemen (%)

Sumber: Bachrudin, (2008) Keterangan: Produktifitas 5 ton/ha . Menurut Sumodiningrat (2004) subsidi pupuk bertujuan menurunkan beban salah satu komponen biaya produksi tetapi dalam kenyataannya menimbulkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga pupuk. Pemerintah mengucurkan bantuan subsidi pupuk melalui pabrik pupuk urea, yang besarnya tahun 2004 mencapai Rp 1.3 triliun, tetapi petani sulit memperoleh pupuk.

9

1.2 Permasalahan Penelitian Pada kenyataannya, tidak mudah menerapkan kebijakan perberasan karena adanya kendala, baik dari sisi petani dan pemerintah. Kendala yang dihadapi petani: (1) rata-rata skala penguasaan lahan usahatani padi hanya 0.3 hektar, (2) sekitar 70 persen petani padi (khususnya buruh tani dan petani skala kecil) termasuk golongan masyarakat miskin atau berpendapatan rendah, (3) sekitar 60 persen petani padi adalah net consumer beras, dan (4) rata-rata pendapatan rumah tangga petani padi dari usahatani padi hanya sekitar 30 persen dari total pendapatan keluarga. Kendala lain yang dihadapi petani yaitu: (1) petani umumnya menghadapi keterbatasan akses pembiayaan usahatani atau kredit, (2) keluarga petani hampir selalu membutuhkan dana tunai segera setelah panen, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga maupun mengganti pinjaman biaya produksi, dan (3) petani padi sulit keluar dari usahatani padi untuk mengusahakan kegiatan pertanian lain karena berbagai faktor, termasuk kondisi infrastruktur (pengairan). Pemerintah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan harga beras di Bulog. Tabel 4 menunjukkan bahwa instrumen kebijakan harga HPP GKP, HPP GKG dan harga beras di Bulog menunjukkan kecenderungan naik (flex up), masing-masing 12.30, 12.60, 15.10, dan 11.20 persen. . Hasil kajian Kariyasa dan Andyana, dalam Kariyasa (2003) di tiga provinsi (Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan) menunjukkan bahwa harga gabah yang diterima petani mendekati harga dasar gabah (HDG), artinya, realisasi HDG tersebut di tingkat petani, masih jauh dari yang diharapkan

10

Tabel 4. Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Harga Gabah dan Beras Tahun 2001-2009 N o

Intruksi Presiden

Harga GKP

Harga Gabah Kering Giling Harga Beras di Bulog Penggilingan Penyimpanan Rp/Kg ∆ (%) Rp/Kg ∆ (%) Rp/Kg ∆ (%) Rp/Kg ∆ (%) 1 No 9/2001 1 500 1 519 2 470 2 No 9/2002 1 230 1 725 15.00 2 700 9.31 3 No 2/2005 1 330 8.16 1 740 0.90 1 765 2 790 3.30 4 No 13/2005 1 730 30.10 2 250 29.30 2 280 29.20 3 550 27.30 5 No 3/2007 2 000 15.60 2 575 14.40 2 600 14.00 4 000 12.70 6 No 1/2008 2 200 10.00 2 800 8.70 2 840 9.20 4 300 7.50 7 No 8/2008 2 400 9.90 3 000 7.10 3 070 8.10 4 600 7.00 Rerata 12.30 12.60 15.10 11.20 Sumber: Inpres tentang Kebijakan Perberasan Tahun 2001-2008 Keterangan : Inpres No 2/2005 menyebutkan harga beras di penggilingan Rp 2.790. ∆ (%) diperoleh dari Harga T1 – T0 /T0 x 100 % . (Data diolah )

Pembelian gabah oleh pemerintah di daerah, selain dilakukan oleh perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh badan pemerintah atau badan usaha di bidang pangan. Gabah yang dibeli Bulog harus memenuhi kualitas yang ditetapkan dalam Inpres. Efektifitas kebijakan harga berjalan apabila harga gabah yang diterima petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, disisi lain gabah petani

harus memenuhi persyaratan kualitas gabah seperti yang tertera pada

Lampiran 3 Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan antara lain keterbatasan anggaran. Anggaran pemerintah untuk subsidi dialokasikan untuk pupuk, benih, kredit program dan pangan. Alokasi subsidi terbesar diperuntukkan untuk subsidi pupuk, sedangkan alokasi subsidi terendah dialoaksikan terhadap kredit program, dimana besarnya anggaran pemerintah terhadap subsidi pupuk tahun 2007 sebesar Rp 6 260.5 milyar, meningkat tajam menjadi Rp 15 181.5 milyar dan Rp 17 537.0 milyar pada tahun 2008 dan 2009. (Gambar 1). Meskipun pemerintah meningkatkan anggaran untuk subsidi pupuk,

11

tetap ditemukan kelangkaan pupuk, sehingga harga pupuk bersubsidi lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi.

Sumber : Departemen Keuangan, 2010 Gambar 1. Anggaran Pemerintah Untuk Subsidi Dari sisi konsumsi pangan, terdapat perbedaan diantara negara berkembang dengan negara maju. Di negara maju, konsumsi pangan relatif lebih datar dibandingkan dengan negara berkembang. Konsumsi pangan/beras di negara maju yang terjadi pada perubahan kualitas bukan kuantitas. Hukum Engel menyebutkan bahwa semakin naik pendapatan rumah tangga, maka persentase pendapatan yang dialokasikan untuk pangan/beras semakin menurun. Sedangkan di negara berkembang, elastisitas pendapatan positip, sehingga dengan kenaikan pendapatan diikuti dengan naiknya permintaan padi/beras. Disisi lain, pemerintah mengalami kesulitan untuk menurunkan konsumsi beras. Bagi keluarga miskin di Indonesia, sumber protein berasal dari beras, apabila beras dikurangi maka subtitusi beras sebagai sumber protein tidak ada.

12

Di negara maju, perubahan pangan (food) ke pakan (feed) akan mempengaruhi perberasan nasional. Perubahan tersebut menyebabkan permintaan pakan naik. Peningkatan permintaan pakan dunia mendorong produsen di Indonesia meningkatan luas areal tanaman subtitusi padi (jagung), sehingga luas areal tanaman padi berkurang selanjutnya produksi padi/beras nasional turun, stok beras menurun, sehingga mendorong pemerintah mengimpor beras dari pasar dunia. Disisi lain, harga beras di pasar internasional naik karena excess demand. Perubahan dampak global excess demand menjadi global excess supply secara siginifikan mempengaruhi kebijakan perberasan nasional. Apabila pemerintah tidak campur tangan, maka harga beras domestik naik sehingga merugikan konsumen, sedangkan produsen padi/beras diuntungkan. Efek samping yang timbul karena implementasi kebijakan perberasan nasional: (1) instrumen kebijakan dengan naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), akan mendorong inflasi sehingga upah buruh, harga saprodi dan barang yang dikonsumsi petani juga naik, (2) instrumen kebijakan impor dan Raskin cenderung menyebabkan harga beras turun dan diikuti dengan penurunan harga gabah petani, (3) kegiatan operasi pasar Bulog menurunkan harga beras, (4) keputusan Bulog menghentikan pembelian gabah di tingkat petani karena gudang Bulog untuk pengadaan cadangan pangan nasional sudah terpenuhi menyebabkan harga gabah turun, dan (5) kebijakan pemerintah meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyebabkan kenaikan biaya pasca panen. Disisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan menjalankan dan mengawasi kebijakan perberasan pada tingkat implementasi. Hilman (2003) menyebut government failure disebabkan adanya keterbatasan informasi, kemampuan

13

pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaku birokrat, pangawasan yang terbatas dan hambatan dalam proses politik antara lembaga legistatif dan eksekutif (pemerintah). Dengan kata lain, implementasi kebijakan perberasan tidak selalu akan meningkatkan

kesejahteraan

petani.

Pemerintah

memiliki

keterbatasan

menjalankan dan mengawasi kebijakan perberasan pada tingkat inplementasi1. Keterbatasan tersebut adalah: (1) harga jual gabah petani lebih rendah dibandingkan harga yang ditentukan oleh pemerintah, dimana 52 persen panen petani tidak mendapat harga yang sesuai dengan ketentuan Inpres, (2) harga beli pupuk subsidi oleh petani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) (3) terjadi kelangkaan pupuk disisi lain ada petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan, (4) dampak kenaikan harga BBM mengakibatkan kenaikan jumlah warga miskin sekitar 10 persen, sehingga jatah beras raskin untuk setiap keluarga menurun dari 20 kg menjadi 10 kg, (5) operasi pasar menyebabkan harga gabah anjlok, (6) ketidak-mampuan Bulog menyerap 10 persen gabah petani, dan (7) lambatnya inovasi hasil pertanian Permasalahan utama penelitian apakah instrumen kebijakan perberasan mampu mencapai tujuan kebijakan perberasan: (1) meningkatkan pendapatan petani, (2) meningkatkan ketahanan pangan dan (3) stabilisasi ekonomi ? Perumusan masalah

kebijakan perberasan nasional yaitu: (1) bagaimana

implementasi kebijakan bantuan benih, pupuk bersubsidi, rehabilitasi jaringan irigasi dan harga pembelian pemerintah terhadap petani dan perspektif ke depan ?, (2) bagaimana implementasi kebijakan perberasan tingkat nasional ?, (3) 1

Kompas, 11 Agustus 2004; 1 Maret 2005; 16 Desember 2004; 3 Agustus 2004; 13 Mei 2004; 19 Agustus 2004; Media Indonesia, 4 April 2004

14

bagaimana model ekonometrika kebijakan perberasan dan dampak kebijakan pemerintah terhadap tujuan kebijakan perberasan?, dan (4) bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat ?. 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1.

Mendeskripsikan implementasi kebijakan perberasan dari perspektif petani.

2.

Mengevaluasi implementasi kebijakan perberasan pada tingkat nasional.

3.

Menganalisis dampak kebijakan perberasan terhadap tujuan kebijakan perberasan dan kesejahteraan produsen dan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak baik dalam lingkup akademis (keilmuan) maupun lingkup praktis. 1.4.1 Kegunaan dalam Lingkungan Akademis/Keilmuan 1.

Memperkaya khasanah keilmuan tentang pemahaman implementasi kebijakan perberasan pada tingkat produsen/petani padi.

2.

Memperkaya khasanah keilmuan tentang pemahaman kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perberasan.

3.

Memperkaya khasanah keilmuan tentang pemahaman menyusun dan menganalisis model persamaan simultan kebijakan perberasan.

4.

Memperkaya khasanah keilmuan tentang pemahaman dampak kebijakan perberasan terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen.

5.

Memberikan informasi bagi penelitian yang serupa agar dapat melakukan penyempurnaan demi kemajuan ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan di tingkat petani, penyusunan model persamaan simultan kebijakan

15

perberasan melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. 1.4.2 Kegunaan dalam Lingkungan Praktis 1.

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk tambahan informasi sebagai

bahan

masukan

bagi

pemerintah

dalam

menyusun

dan

mengimplementasikan kebijakan perberasan yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. 2.

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan informasi bagi semua pelaku Instruksi Presiden kebijakan dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya kebijakan perberasan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dalam kurun waktu delapan tahun dari 2000-2008, pemerintah mengeluarkan

delapan Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan.

Pemerintah memiliki respon yang positif dalam menghadapi perubahan domestik dan global yang mempengaruhi perberasan nasional. Fakta ini mengindikasikan bahwa diktum kebijakan dalam menghadapi perubahan lingkungan domestik dan global berbeda. Konsekwensi kebijakan perberasan dikeluarkan secara periodik menyebabkan analisis kebijakan perberasan dalam suatu kurun waktu yang panjang tidak mudah dilakukan. Penelitian ini fokus terhadap kebijakan perberasan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2005-2008. Dasar pertimbangan menentukan Inpres tentang Kebijakan Perberasan tahun 2005-2008, yaitu: (1) dasar pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan perberasan diantara Inpres tidak berbeda, kecuali Inpres Tahun 2005, seperti terlihat pada Lampiran 1, (2) persyaratan kadar kualitas

16

gabah dan beras yang harus dipenuhi tidak berbeda diantara Inpres, kecuali Inpres Tahun 2005, seperti terlihat pada Lampiran 3, (3) pengelompokan gabah terdiri dari Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling, seperti terlihat pada Lampiran 3, (4) pelaku yang ditugasi membeli gabah dan beras pada tingkat nasional yaitu perum Bulog, sedangkan pembelian di daerah dilakukan oleh perum Bulog, badan pemerintah atau badan usaha bidang pangan, seperti terlihat pada Lampiran 2, (5) instrumen kebijakan dalam Inpres tidak memiliki perbedaan yang berarti, kecuali instrumen kebijakan pada Inpres No 8 Tahun 2008, yaitu penggunaan pupuk anorganik dan organik yang berimbang, seperti terlihat pada Lampiran 5, dan (6) pelaksana Inpres tidak berbeda berarti, kecuali Inpres No 2 dan 13 Tahun 2005, dimana Badan Pertanahan Nasional belum bagian dari pelaksana Inpres, seperti terlihat Lampiran 4.

II. TINJAUAN PUSTAKA 2. 1. Metode Analisis Studi Terdahulu Studi terdahulu menggunakan data time series tahunan yaitu Situmorang (1995); Hutauruk (1996); Mulyana (1998); Sitepu (2002); Hutauruk dan Sembiring (2002); Sugiyono (2005); Sembiring (2007); Sembiring et al (2008), dan Kusumaningrum (2008), 1981 - 2005 Studi lainnya yang menggunakan data time series yaitu Lakollo (1986); Benu (1996); dan Cahyono (2001), sedangkan studi Lubis (2005) menggunakan nilai elastisitas negara lain. Studi yang menggunakan data cross section Sakrani (1978), pada 23 daerah sentra produksi padi pada musim tanam yang berbeda yaitu musim T-1 (bulan Januari sampai April) dan musim T-2 ( Mei sampai Agustus). Studi yang menggunakan kombinasi data time series dengan cross section dilakukan Anton (1990); Ritonga (2004), dan Nurmalina (2007), sedangkan Suparmin (2005) menggunakan data runtun waktu yang mempunyai masalah kestasioneran. Metode pendugaan analisis yang menggunakan 2 SLS dilakukan Mulyana (1998);

Cahyono (2001); Sitepu (2002); Hutauruk dan Sembiring

(2002) Sugiyono (2005); Sembiring (2007); Sembiring et al. (2008) dan Kusumaningrum (2008). Sedangkan metode pendugaan Three Stage Least Squares (3 SLS) dilakukan oleh Benu ( 1996), dan Hutauruk (1996). Studi terdahulu konteks Indonesia oleh Lakollo (1986);

Situmorang

(1995); Sugiyono (2005); Lubis (2005); Suparmin (2005); Sembiring (2007); Nurmalina (2007); Sembiring et al. (2008) dan Kusumaningrum (2008). Studi konteks Jawa dan Luar Jawa oleh Hutauruk (1996). Studi konteks pendekatan kepulauan, Mulyana (1998), konteks Indonesia dan luar negeri, Sitepu (2002).

18

Studi konteks propinsi, Indonesia dan luar negeri, Cahyono (2001). Studi konteks propinsi oleh Sakrani (1978); Benu (1996); Hutauruk dan Sembiring (2002); konteks Indonesia dengan propinsi oleh Sastrohoetomo (1984), sedangkan kabupaten Ritonga (2004). 2.2 Luas Panen Padi Salah satu tujuan kebijakan dalam instruksi Presiden yaitu meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan pendapatan petani apabila produksi padi meningkat. Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari teknologi dan sumberdaya yang dimiliki petani padi. Tabel 5 menunjukkan ada tujuh belas jumlah variabel penjelas yang mempengaruhi luas panen padi. Jumlah variabel penjelas tersebut menggambarkan bahwa fenomena luas panen padi beragam. Studi Hutauruk (1996), dan

studi

Hutauruk dan Sembiring (2002)

memasukkan instrumen kebijakan perberasan dalam model. Dalam kurun waktu tersebut, variabel penjelas harga dasar padi masih relevan dimasukkan sebagai variabel penjelas dalam persamaan fungsional luas areal padi. Pedoman harga dasar dalam Inpres No 8 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001 berubah menjadi harga dasar pembelian melalui Inpres No 9 Tahun 2001 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2002. Dalam diktum pertama Inpres No 9 Tahun 2001 diberikan instruksi kepada menteri/kepala badan sampai kepada para bupati dan walikota, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 3, untuk memberi dukungan bagi peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. Pada tanggal 1 Desember 1969, program Bimas disempurnakan menjadi program Bimas Nasional dengan dibentuknya Badan Pengendalian Bimas melalui

19

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 95 tahun 1969. Bimas dikembangkan menjadi Intensifikasi Khusus (Insus), selanjutnya menjadi Supra Insus. Berbagai bentuk program intensifikasi tersebut memerlukan penerapan teknologi dan penyaluran kredit usahatani seperti kredit ketahanan pangan, kredit agribisnis dan skim kredit lainnya. Disamping dukungan kredit, pemerintah juga menyediakan pupuk kimia yang disubsidi oleh pemerintah (Hafsah dan Sudaryanto, 2004). Tabel 5. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Luas Areal Padi Pada Persamaan Simultan No

P1

P2

P3

P4

1

Variabel Penjelas Harga padi

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

2

Harga dasar padi

Rp/kg

3

Harga jagung

Rp/kg

4

Harga pupuk

Rp/kg

5

Rasio gabah

6

Suku bunga

%

7

Kredit usahatani

Rp/ha

8

Luas areal irigasi

9

Areal tanam padi

10

Rp/kg

Rp/ha

P8

P9

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/k g

Rp/kg

Rp/kg

Rp/k g

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg Rp/kg

Rp 000/ha

Rp

000 ha

000 ha

Ha

mm/th

mm/t h

000ha

12

Produktifitas padi

Ton/ha

13

Lag produktifitas padi Peubah dummy

17

P7

Rp/kg

11

16

Rp/kg Rp/kg

000 ha

15

P6

Rp/kg

Konversi lahan sawah Curah hujan

14

P5

mm/th

000 ha Mm

mm/th

mm/th

Ku/ha Ku/ha √

Serangan hama penyakit Lag pengeluaran riil irigasi Lag luas areal

ha

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Jumlah variabel

7

7

6

5

8

4

5

6

7

Mlr rp

Keterangan : P1 = Hutauruk (1996); P2 = Mulyana (1998); P3 = Sitepu (2002); P4 = Hutauruk dan Sembiring (2002); P5 = Ritonga (2004); P6 = Sugiyono (2005); P7 = Sembiring (2007); P8 = Sembiring et al (2008) dan P9 = Kusumaningrum (2008)

Studi Hutauruk (1996), Hutauruk dan Sembiring (2002) dan Sitepu (2002) memasukkan harga pupuk dan kredit usahatani sebagai variabel penjelas yang

20

mempengaruhi luas areal padi. Disisi lain, Kusumaningrum (2008) yang menggunakan data time series tahun 1981 - 2005 hanya memasukkan kredit usahatani sebagai variabel penjelas, seperti ditunjukkan Tabel 5. Studi Sastrohoetomo (1984) menggunakan model pendugaan areal panen, dimana luas areal panen setiap musim dipengaruhi oleh harga gabah di deflasi dengan Indeks Harga Konsumen, realisasi dosis pemupukan, areal tanam, bagian areal tanam berupa sawah dalam persen, bagian areal tanam yang berupa sawah bermutu, bagian areal tanam yang menggunakan bibit varitas unggul baru, bagian areal tanam yang puso (tidak panen) karena serangan hama penyakit dan bencana alam (kekeringan dan atau kebanjiran), variabel boneka musim, musim hujan diberi nilai 0, musim kemarau diberi nilai 1. 2.3 Konversi Lahan Pemerintah menyadari bahwa konversi lahan irigasi teknis berdampak kepada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan yang secara secara eksplisit menyebutkan pentingnya memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis. Kebijakan untuk mengurangi penurunan luas lahan irigasi teknis menjadi bagian integral dari Inpres tentang Kebijakan Perberasan, setelah Inpres No 3 tahun 2007. Data yang diungkapkan oleh Isa (2006), secara nasional, selama periode tahun 1979-1999, konversi lahan di Indonesia mencapai 1 627 514 hektar atau 81 376 hektar per tahun. Sementara itu, dalam kurun waktu 1999-2002, laju konversi lahan sawah semakin tinggi, yaitu sekitar 132 000 hektar per tahun (Agus et al. 2006). Data yang dikemukakan oleh (Dirjen Pengelola Lahan dan Air, 2005)

21

menunjukkan bahwa sekitar 187 720 hektar sawah di Indonesia telah terkonversi ke penggunaan lain setiap tahunnya. Apabila Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang ada pada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7.3 juta hektar), hanya sekitar 4.2 juta hektar (57.6 persen) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni sekitar 3.01 juta hektar (42.4 persen) terancam terkonversi ke penggunaan lain ( Winoto, 2005) Laju konversi lahan yang meningkat setiap tahunnya secara nyata akan mempengaruhi produksi padi selanjutnya ketahanan pangan nasional tidak tercapai. Kerugian yang ditimbulkan konversi lahan dikemukakan Irawan (2005), seperti hilangnya peluang produksi padi sawah rata-rata sebesar 1.19 juta ton per tahun atau 2.46 persen dari produksi padi sawah tahunan selama 2000-2002, dan lahan sawah yang sudah dikonversi tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan diungkapkan oleh Nasution dan Winoto (1996), Pakpahan et al. (2003) , Igbal (2007), dan Iqbal dan Sumaryanto (2007), yaitu : (1) implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lemah, (2) motif ekonomi pemilik lahan, (3) menurunnya kualitas lahan, (4) peluang memperoleh pendapatan rendah, (5)

daerah persawahan

banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan, (6) infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering, dan (7) dampak pembangunan, dimana pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsun cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

22

2.4 Penggunaan Benih Tabel Lampiran 1 menunjukkan dinamika perkembangan kebijakan perberasan dalam Inpres, dimana pada kolom matriks terdapat hubungan dasar pertimbangan menetapkan kebijakan dengan diktum dalam Inpres. Inpres yang secara eksplisit memuat tentang diktum penggunaan benih padi unggul bersertifikat yaitu Inpres No 3 Tahun 2007. Tujuan penggunaan benih unggul bersertifikat yaitu untuk mencapai tujuan kebijakan perberasan. Sembiring (2008) mengidentifikasi beberapa faktor kegagalan dari sisi pembuat kebijakan (pemerintah pusat) sehingga kebijakan pengadaan benih tidak mencapai target yang ditentukan. Kegagalan kebijakan (bantuan benih) di tingkat pembuat kebijakan karena: (1) ada lag waktu antara perubahan mekanisme kebijakan pengadaan benih dari sistim tender menjadi penunjukan langsung, dengan keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB), (2) pedoman umum tentang kebijakan pengadaan benih belum tersedia, (3) pengadaan benih padi lamban karena terkendala perubahan prosedur pengadaan, dari semula tender menjadi penunjukan langsung, (3) komitmen pemerintah melaksanakan kebijakan pengadaan benih lemah, (4) kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lemah, dan (5) kebijakan (pengadaan benih) kurang memperhatikan ”informasi/fakta”di lapangan, misalnya iklim dan infrastuktur. Pada kenyataannya pemda kurang meresponi kebijakan pengadaan benih. Bantuan benih yang dijanjikan pemerintah pusat belum didistribusikan ke sejumlah petani di kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa daerah sentra produksi di Jawa Barat seperti Kerawang, Cirebon, Sukabumi dan Cianjur. Sentra produksi beras di

23

propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara dan Bali, pengadaan benih kurang terealisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan respon pemda terhadap kebijakan pengadaan benih kurang berhasil karena: (1) bupati atau walikota terkendala Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan proyek yang nilainya lebih dari Rp 50 juta harus melalui tender, (2) pemahaman aparat pemerintahan (antara pemerintah pusat dan daerah) terhadap peraturan berbeda, (3) para bupati atau walikota takut kebijakan pengadaan benih melalui penunjukan langsung terkait dengan persoalan hukum, (4) proses administrasi persetujuan penggunaan anggaran untuk pengadaan benih belum selesai, dan (5) pemda kurang percaya terhadap keputusan di tingkat pemerintah pusat. 2.5 Penggunaan Pupuk Inpres yang secara eksplisit memuat tentang diktum penggunaan pupuk berimbang yaitu Inpres No 3 Tahun 2007. Dalam perkembangannya, instrumen kebijakan penggunaan pupuk berimbang berubah menjadi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara seimbang, pada Inpres No 8 Tahun 2008, seperti ditunjukkan pada Lampiran 4. Inpres tentang Kebijakan Perberasan tidak mencantumkan harga pupuk bersubsidi, tetapi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian yang dikeluarkan setiap tahun. Berdasarkan perhitungan Kariyasa, Maulana dan Murdianto (2004), maka Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea pada tahun 2004 adalah Rp 1 130 per kg, sehingga subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan subsidi sebesar Rp 251 per kg. Kebijakan HET dan subsidi pupuk

24

ini sebaiknya diterapkan untuk semua pasar domestik, mengingat kebutuhan pupuk untuk pasar nonsubsidi (perkebunan besar) hanya sebesar 7.17 persen dari kebutuhan total, sehingga diperkirakan tidak berpengaruh banyak terhadap anggaran negara. Darwis dan Nurmanaf (2004) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi petani dalam membeli pupuk untuk digunakan pada usahatani padi. Bagi petani di Jawa Barat, jumlah pupuk yang dibeli dipengaruhi oleh anjuran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pendapatan dan harga pupuk itu sendiri. Sedangkan petani di Sulawesi Selatan,

dipengaruhi oleh pendapatan

dari usahatani, PPL dan harga jual hasil panen. Menurut Darwis dan Nurmanaf (2004), secara umum pemakaian pupuk Urea, SP36, KCl dan ZA tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dengan diterapkanya paket Desember 1998, dimana Kebijakan Desember 1998 melakukan pencabutan subsidi pupuk dan sekaligus pencabutan monopoli distribusi pupuk. Bagi petani faktor yang mempengaruhi pembelian pupuk adalah PPL (berkaitan dengan anjuran pemakaian pupuk berimbang) dan pendapatan usahatani

padi

yang berkaitan langsung

dengan harga jual

gabah. Hanya sedikit petani yang mempermasalahkan harga pupuk merupakan diperkuat

dampak dengan

yang

langsung penerapan kebijakan subsidi pupuk. Hal ini pemakaian

pupuk

(khusus Urea)

yang

cenderung

bertambah, bahkan melebihi rekomendasi pupuk berimbang. Dengan kondisi seperti ini, disarankan agar pemerintah lebih memfokuskan pada perbaikan efisiensi penggunaan pupuk dan kestabilan harga produk, khususnya harga gabah.

25

Rachman (2003) menjelaskan adanya pemikiran petani bahwa pupuk urea adalah pupuk utama sedangkan jenis pupuk KCL dan SP-36 hanya bersifat pelengkap telah menyebabkan tingkat penggunaan pupuk urea berlebih di tingkat petani. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya peningkatan harga pupuk urea. Umumnya petani menggunakan pupuk urea antara 500 - 700 kg per ha, sebaliknya banyak petani yang tidak menggunakan KCL dan SP-36. Dosis anjuran penggunaan pupuk urea, KCL dan SP-36 per hektar yaitu, 300: 100 :100. Penggunaan pupuk urea secara berlebih, sementara dosis anjuran penggunaannya masih belum ada penyelesaian telah menyebabkan petani tidak berproduksi pada tingkat yang optimal. Hasil penelitian Rachman et al. (2001) dalam Rachman (2003) di 5 propinsi sentra produksi padi ditemukan bahwa secara umum petani membeli pupuk urea, SP-36, KCL, dan ZA lebih mahal, masing-masing 18 persen, 1 persen, 31 persen, dan 19 persen dari harga yang seharusnya dibayar oleh petani. Hal ini mengundang makna bahwa petani belum menikmati kebijakan input yang diterapkan pemerintah, sebagaimana tercirikan dari laba usahatani yang masih tergolong suboptimal. Kariyasa dan Yusdja (2005) menjelaskan

ada lima kondisi yang

menyebabkan pendistribusian pupuk tidak efektif, yaitu Pertama, pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Dalam perhitungan subsidi pupuk, dosis pemupukan urea yang dianjurkan pemerintah hanya sebanyak 250 kg per ha, akan tetapi dalam prakteknya banyak petani menggunakan pupuk jenis ini berkisar 350-500 kg per ha. Kedua, pemilikan lahan yang sempit (< 0.3 ha) juga menyebabkan penggunaan pupuk kalau

26

dikonversi ke dalam satu hektar menjadi sangat tinggi. Ketiga, tidak adanya ketepatan dalam menghitung luas pertanaman komoditas pangan (padi). Jumlah rencana kebutuhan pupuk yang ditetapkan

Departemen Pertanian yang

merupakan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten secara umum lebih rendah dari luas pertanaman sesungguhnya, sehingga jumlah permintaan pupuk selalu

melebihi dari

yang dialokasikan. Keempat, adanya ketidakdisiplinan

petani dalam menentukan pola tanam. Kelima, terjadi penggunaan pupuk di tingkat petani untuk kebutuhan yang bukan bersubsidi. Di daerah pantura, banyak permintaan pupuk dari petani untuk kebutuhan tambak, bukan merupakan alokasi pupuk bersubsidi.

Tabel 6. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Jumlah Penggunaan Pupuk Pada Persamaan Simultan No 1

Variabel Penjelas Harga pupuk

2 3

Rasio harga pupuk dengan gabah Harga gabah petani

4

Harga dasar gabah

5

Luas areal panen

6

10

Luas areal intensifikasi Proporsi areal sawah intensifikasi Perubahan luas areal irigasi Dummy Krisis ekonomi Teknologi

11

Lag subsidi pupuk

12

Lag penggunaan pupuk Jumlah variabel

7 8 9

P2 Rp/kg

P3

P4 Rp/kg

P6 Rp/kg

P7 Rp/kg

Rp/kg

P8 Rp/kg

P9 Rp/kg

Rp/kg Rp/kg

Rp/kg

000 ha

000 ha

Rp/kg

Rp/kg

000 ha

000 ha Ha

% Ha D T

Kg/ha

Kg/ha

4

5

3

T

T

Rp miliar Ku/ha

Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

4

5

4

5

Keterangan : P2 = Mulyana (1998); P3 = Sitepu (2002); P4 = Hutauruk dan Sembiring (2002); P6 = Sugiyono (2005); P7 = Sembiring (2007); P8 = Sembiring et al (2008) dan P9 = Kusumaningrum (2008)

27

Tabel 6 menunjukkan instrumen kebijakan yang mempengaruhi jumlah penggunaan pupuk antara lain harga dasar gabah (Sembiring, 2007); Sembiring et al.( 2008) dan lag subsidi pupuk (Sugiyono, 2005). Studi yang memasukkan efek samping kebijakan subsidi sebagai variabel penjelas (Mulyana,1998; Sitepu 2002; Hutauruk dan Sembiring, 2002; Sugiyono, 2005; Sembiring, 2007; Sembiring et al. 2008; dan Kusumaningrum, 2008). Variabel penjelas utama yang mempengaruhi penggunaan pupuk yaitu harga pupuk, artinya harga pupuk akan mempengaruhi jumlah pupuk yang digunakan oleh petani. Anggaran pemerintah terhadap subsidi input diwakili oleh variabel penjelas lag subsidi pupuk. 2.6 Produktifitas Padi Inpres No 9 Tahun 2001 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2002, menyebutkan pelaku kebijakan dalam Tabel Lampiran 1 memberi dukungan bagi peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. Dalam perkembangan Inpres berikutnya (Inpres No 2 Tahun 2005), secara eksplisit disebutkan bahwa produktifitas padi dilakukan dengan harga pembelian pemerintah. Tabel 7 menunjukkan delapan belas variabel penjelas yang mempengaruhi produktifitas padi. Instrumen kebijakan yang mempengaruhi produktifitas padi yaitu harga dasar padi, harga pupuk dan kredit usahatani. Umumnya studi terdahulu menunjukkan bahwa produksi padi adalah luas areal panen dikalikan dengan produktifitas padi. Persamaan identitas produksi padi yaitu luas areal panen dikalikan produktifitas padi (ton/ha) Produksi beras adalah perkalian antara produksi padi dengan suatu angka konversi k sebesar 0.63. Ada juga studi yang menggunakan angka konversi k sebesar 0.65, seperti Hutauruk (1996).

28

Sastrohoetomo (1984) menggunakan persamaan produktifitas dipengaruhi oleh harga gabah di deflasi dengan Indeks Harga Konsumen, realisasi dosis pemupukan, bagian areal tanam dalam persen, bagian areal tanam yang menggunakan bibit varitas unggul baru, bagian areal tanam yang puso (tidak panen) karena serangan hama dan penyakit dan bencana alam (kekeringan dan atau kebanjiran), dan variabel boneka musim, musim hujan diberi nilai 0, musim kemarau diberi nilai 1. Tabel 7. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Produktifitas Padi Pada Persamaan Simultan No 1 2

Variabel Penjelas Harga Padi

P1 Rp/kg

4

Harga Dasar Padi Rasio Gabah dengan Pupuk Harga Pupuk

5

Trend Pupuk

6

Jumlah Pupuk

7

Luas Areal Irigasi

8

15

Persentase Areal Irigasi Luas Areal Intensifikasi Proporsi Sawah Intensifikasi Konversi Lahan Sawah Luas Areal Padi Sawah Luas Serangan Hama Penyakit Trend Teknologi Dummy

16

Curah Hujan

17

Kredit Usahatani Lag Produktifitas Jumlah Variabel

3

9 10 11 12 13 14

18

Keterangan :

P2

P3

P4

P5

P6

Rp/kg

P7

P8

P9

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg √ Rp/kg √ Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

Ku/ha

Kg/ha

000 ha %

%

Rp/kg

Kg/ha 000 ha

Kg /ha 000 ha

Kg/ha

%

000 ha

000 ha

000 ha

000 ha

% 000 ha 000 ha ha T

T El Nino

T

T

T

El Nino mm/th

Rp/ha √

√

√

Rp 000/ha √

6

6

6

7

√

√

√

√

√

8

4

5

6

4

P1 = Hutauruk (1996); P2 = Mulyana (1998); P3 = Sitepu (2002); P4 = Hutauruk dan Sembiring (2002); P5 = Ritonga (2004); P6 = Sugiyono (2005); P7 = Sembiring (2007); P8 = Sembiring et al (2008) dan P9 = Kusumaningrum (2008).

29

2.7 Produksi Padi dan Produksi Beras David (1975) dalam disertasinya mengembangkan model pendugaan pendekatan makro dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dimana produksi gabah total (ribuan ton) dipengaruhi oleh areal tanaman ( ribuan hektar), pupuk NPK yang digunakan total (ribuan ton), bagian yang ditanam Varitas Unggul Benih (VUB) dan variabel boneka. Rachman (1978) dan Rachman dan Montgomery (1980) menggunakan model makro David (1975) dalam Sastrohoetomo (1984) tersebut untuk studinya, dengan beberapa perubahan. Perubahan tersebut dengan menggunaan produksi sebagai produksi rata-rata per hektar, dan memasukkan variabel lahan beririgasi dan dummy musim, dimana musim hujan diberi nilai 1 dan musim kemarau diberi nilai 0. Dalam pengembangan model selanjutnya, David dan Barker (1978) mengembangkan model David (1975) dengan memasukkan variabel harga, indeks pengairan, dosis pemupukan optimal, curah hujan dalam 2 bulan sebelum panen terhadap hujan tahunan dan nilai kotor pendapatan usahatani. Model makro untuk negara – negara Asia (Asia Aggregate) terdiri dari dua model, yakni model pertama yaitu pendugaan melalui fungsi produksi, dan model kedua, pendugaan langsung. Produksi gabah model pertama dipengaruhi oleh areal tanaman padi, pupuk, areal tanaman yang menggunakan VUB, dan variabel boneka untuk memisahkan perbedaan elastisitas produksi pupuk antara negara, sedangkan model produksi gabah dengan model pendugaan langsung dipengaruhi oleh harga nisbi pupuk terhadap padi, dosis pemupukan per hektar, bagian areal yang yang

30

menggunakan VUB, variabel boneka untuk memisahkan elastisitas permintaan pupuk. Rachman (1978) dan Rachman dan Montgomery (1980) telah mengadaptasikan model David (1975) untuk Jawa dan Bali, dengan melakukan penyesuaian dengan memasukkan persentase sawah yang beririgasi teknis dan semi teknis. Widodo (1989) menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas dimana satu dari empat model fungsi produksi tersebut dipengaruhi oleh luas lahan, urea, TSP, kombinasi urea dengan TSP, pestisida, jumlah jam kerja ternak, dan efisiensi teknis index Farrel. Persamaan identitas produksi padi yaitu luas areal panen dikalikan produktifitas padi (ton/ha), sedangkan produksi beras adalah perkalian antara produksi padi dengan suatu angka konversi k sebesar 0.63. Ada juga studi yang menggunakan angka konversi k sebesar 0.65, seperti Hutauruk (1996). 2.8 Pasca Panen Inpres No 2 Tahun 2005 pada Lampiran 1 secara eksplisit menyebutkan perlunya dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil. Pemerintah melalui Inpres, yang ditunjukkan pada

Lampiran 3 menentukan

persyaratan terhadap Harga Dasar gabah dan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering panen dan Gabah Kering Giling. Pranadji dan Hutabarat (1998) mengutip Winarno (1982) mengemukakan bahwa sejak penanaman padi jenis unggul (VUTN, High-Yield Variety) meluas pada tahun 1970-an, pada panen musim penghujan atau panen raya kebanyakan padi tidak mempunyai kekeringan dan mutu yang cukup untuk disimpan lama.

31

Persentase Kadar Air (KA) gabah yang dikeringkan oleh Pabrik Penggilingan Kecil (PPK), Pabrik Penggilingan Besar (PPB) dan Koperasi Unit Desa (KUD), tergantung pada kepada siapa beras yang dihasilkan tersebut akan dipasarkan. Untuk Dolog / Bulog, KA gabah maksimum 14.5 persen, sebelum digiling jadi beras (gabah lama dan baru sama saja). Sedang untuk memenuhi pasaran umum, misalnya Pasar Induk Cipinang, cukup dikeringkan hingga KA 16-17 persen. Jika dikeringkan hingga KA 14.5 persen, selain lama dan biaya lebih besar yang dihasilkan dari gabah ber KA 16-17 persen. Apalagi jika berasal dari gabah baru harga akan dapat lebih tinggi lagi. Menurut Pranadji dan Hutabarat (1998), kegiatan pengeringan padi sebagai bagian dari unit bisnis penggilingan padi lebih banyak dikuasai olek PPK (Pabrik Penggilingan Kecil), PPB (Pabrik Penggilingan Besar) dan KUD besar, dan nilai tambahnya tidak jatuh ke petani. Ketiga, koordinasi yang bersifat kelembagaan antara Departemen Pertanian, Perindustrian, Koperasi dan Bulog perlu lebih diserasikan agar memberi iklim yang lebih merangsang bagi perkembangan KUD dan organisasi yang mendukungnya. Keempat, penggunaan jenis teknologi lantai jemur untuk kegiatan pengeringan padi dalam sepuluh tahun mendatang agaknya masih sebagai alternatif teknik termurah dan memenuhi patokan pasaran umum (kota besar) dan BULOG. Pada musim panen raya atau cenderung (bulan Maret – Juni), pengeringan gabah dilakukan dan diarahkan untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dolog/Bulog. Sebab harga beras yang dibayar Dolog / Bulog lebih tinggi daripada pasar umum / lokal. Sedang dari panen gadu (September–Januari) pengeringan dilakukan untuk gabah yang akan dijual ke pasar umum, karena harga di pasaran

32

umumnya lebih tinggi dibanding Dolog/Bulog. Hal ini berkaitan erat sekali dengan sistem pemasaran beras, yang umumnya dikuasai oleh kegiatan penggilingan padi. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dalam suatu usaha yang bertujuan demi keuntungan atau komersial, kegiatan pengeringan agaknya sukar dipisahkan dengan penggilingan padi. Sebab, biasanya pedagang tidak langsung mengambil keuntungan dari selisih harga antara harga sebelum pengeringan dan sesudah pengeringan. Keuntungan atau nilai tambah diambil dari hasil setelah gabah digiling dan hasil samping seperti sekam, bekatul, menir dan lain-lain yang berguna sebagai pakan ternak. Kegiatan pengeringan, walaupun penting, hanya merupakan salah satu tahap kegiatan dalam proses penggilingan padi Menurut Azahari (2003) mekanisme pertanian khususnya usaha jasa alsintan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung keberhasilan pembangunan perberasan nasional. Hal tersebut terkait dengan usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi dan efisien usahatani padi serta peningkatan mutu hasil gabah/beras. Usaha pelayanan jasa alsintan sudah mulai berkembang terutama di daerah sentra produksi padi, namun dalam operasionalnya di temukan beberapa kendala sehingga perkembangannya sangat lamban dan bahkan kurang memadai (bila dilihat dari luas areal dan kebutuhan alsintan) Jenis peralatan jasa alsintan atau suku cadang yang dapat disediakan oleh usaha penggilingan padi meliputi: alat pengolahan tanah, alat perontok, alat penyemprot hama tanaman, peralatan panen, peralatan pengering gabah, alsintan penyediaan air irigasi dengan pompa, dan peralatan lainnya yang sudah biasa digunakan oleh unit usaha pelayanan jasa alsintan.

33

2.9 Harga Gabah Kariyasa (2003) mengutip kajian Kariyasa dan Adnyana bahwa penerimaan dan keuntungan petani padi MT III justru pada umumnya paling tinggi, padahal tingkat produksinya relatif paling rendah dibandingkan pada musim lainnya (MT I dan MT II). Kondisi di lapangan ini sejalan dengan teori ekonomi, karena komoditas gabah/beras penawarannya bersifat inelastis, dimana penurunan produksi yang terjadi MT III telah mampu memacu kenaikan tingkat harga yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan produksi tersebut. Kinerja Harga Dasar Gabah (HDG) baru yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1 725 per kg GKG (Gabah Kering Giling) yang dituangkan dalam Inpres No. 09/2002 dan mulai efektif berlaku 1 Januari 2003. Penetapan harga dasar baru sebesar Rp 1 725 per kg GKG atau setara dengan Rp 2 730 per kg beras (asumsi rendemen dari GKG ke beras 63.2 persen), apakah terlalu tinggi atau rendah amat tergantung pada perkembangan harga beras di pasar internasioal. Dengan kurs rupiah sekitar Rp 8 500 sampai Rp 10 000 maka harga dasar baru tersebut sekitar 51.67 - 78.13 persen lebih tinggi dari harga FOB (asumsi harga FOB US$ 180/ton). Fenomena secara umum perubahan harga beras di Indonesia berkaitan erat dengan musim. Harga gabah/beras akan cenderung turun pada musim panen raya dan cenderung meningkat pada musim paceklik. Harga beras biasanya mencapai puncaknya bulan Desember-Februari yaitu saat musim paceklik di sentra produksi padi. Harga beras akan mencapai titik terendah pada saat panen raya sekitar bulan Maret-Mei. Dalam periode dua minggu yaitu akhir Desember 2001 dan awal Januari 2002 terjadi lonjakan tajam harga beras di Jakarta sebesar 25 persen yang

34

dinilai tidak wajar atau abnormal, padahal harga beras meningkat karena permintaan yang tinggi (saat hari-hari besar atau akibat psikologis pasar peningkatannya antara 2 hingga 3 persen per bulan (Deptan, 2002 dan Simatupang, 2002). Menurut Sudaryanto dan Agustian (2003) lonjakan harga yang tajam disebabkan oleh adanya tindakan spekulatif dalam perdagangan beras sebagai upaya meningkatkan rente ekonomi dari harga beras yang tiba-tiba dalam waktu singkat. Munculnya tindakan spekulatif ini dipicu oleh kondisi: (1) menurunnya volume beras yang diperdagangkan karena pada sebagian besar sentra produksi beras telah memasuki musim paceklik, (2) menurunnya pasokan beras ke Pasar Induk Jakarta karena adanya penurunan aktivitas ekonomi pengolahan dan distribusi) sehubungan dengan panjangnya masa "istirahat" berkaitan dengan periode hari raya lebaran, natal dan Tahun Baru dalam periode lebih dari 2 minggu, (3) terjadinya gangguan distribusi akibat banjir di beberapa daerah (4) meningkatkan harga beras di pasar dunia, dan (5) kemungkinan antisipasi para pedagang karena adanya rencana kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, telepon dan kebijakan harga dasar gabah/beras yang baru. Simatupang, Murdianto, Kariyasa dan Maulana (2005) menyimpulkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan melalui Inpres No. 2 Tahun 2005 dapat terlaksana secara efektif dan berjalan relatif stabil. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa fakta berikut ini. Pertama, rata-rata harga GKP dan GKG yang diterima petani lebih tinggi dari HPP. Kedua, harga GKP di tingkat petani stabil pada tingkat harga yang cukup tinggi (di atas

HPP) dan yang lebih

penting

kenaikan

harga

GKP

lebih

tinggi

35

dibandingkan dengan kenaikan harga GKG. Dengan kata lain, Inpres No. 2 Tahun 2005

mampu

meningkatkan pendapatan petani padi, karena

dalam

kenyataannya sebagian besar petani menjual gabahnya dalam bentuk GKP. Ketiga,

semakin

menyempitnya

menunjukkan bahwa

perbedaan

peningkatan harga

harga GKP

gabah

dengan

GKG

tahun 2005 benar-benar

dinikmati oleh petani. Simatupang, Murdianto dan Maulana (2005) mengemukakan bahwa penurunan harga gabah petani pada tahun 2004 bersamaan dengan peningkatan cukup tinggi (sekitar 25 persen) harga beras impor. Seperti halnya harga gabah, harga beras yang dibayar konsumen di pasar domestik juga mengalami penurunan pada tahun 2004. Ini berarti, pada tahun 2004 pasar beras dan gabah domestik tersekat, tidak lagi terintegrasi dengan harga beras dunia. Akar penyebabnya ialah kebijakan pelarangan impor beras yang ditetapkan pemerintah sejak bulan Januari 2004, pada awalnya hanya pada masa panen raya, namun diperpanjang secara bertahap hingga sampai bulan Desember 2004 mendatang. Penurunan harga gabah tahun 2004 merupakan akibat dari perpaduan kesalahan kebijakan pelarangan impor dan melonjaknya produksi gabah domestik. Fakta bahwa harga Gabah Kering Giling (GKG) kerapkali di bawah Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) dan harga beras selalu di bawah HDPP walaupun Gabah Kering Panen (GKP) di atas HDPP merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih mendalam karena mengandung implikasi terhadap konstruksi kebijakan HDPP tersebut. Patut diduga HDPP untuk GKG dan beras kurang relevan atau terlalu tinggi terhadap GKP (Simatupang, Murdianto dan Maulana, 2005).

36

Pertama, pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk GKP, jarang dalam bentuk GKG dan praktis tidak pernah dalam bentuk beras. Oleh karena itu, HDPP untuk GKG dan beras kurang relevan dijadikan sebagai instrumen penyangga harga gabah petani. HDPP mestinya hanya untuk GKP saja. Harga GKG dan beras dibiarkan bebas berdasarkan kekuatan pasar. Kedua, dapat dipastikan HDPP untuk GKG dan beras relatif terlalu tinggi dibanding untuk GKP. Rasio harga Gabah Kering Giling dengan Gabah Kering Panen berdasarkan harga pasar (di tingkat penggilingan) adalah 1.16 sedangkan berdasarkan HDPP yang ditetapkan pemerintah 1.40. Rasio harga beras di tingkat konsumen dengan Gabah Kering Panen di tingkat penggilingan

adalah

2.15,

sedangkan

berdasarkan HDPP yang ditetapkan pemerintah adalah 2.27. Hal inilah yang menyebabkan harga GKG dan harga beras dapat berada dibawah HDPP masingmasing, walaupun harga GKP di bawah HDPP-nya Ketiga, penetapan HDPP untuk GKG dan beras yang tidak konsisten, atau tegasnya terlalu tinggi relatif terhadap GKP, sementara transaksi GKG dan beras berdasarkan HDPP praktis hanya antara Bulog dan pengusaha kilang penggilingan padi, maka dapat dipastikan penetapan HDPP untuk GKG dan beras kurang bermanfaat bagi petani, lebih menguntungkan bagi Bulog dan mitra pengusaha kilang padinya, dan merugikan bagi negara. Keempat, penetapan tiga HDPP (untuk GKP, GKG, beras) yang tidak konsisten dapat menimbulkan kesulitan dalam monitoring dan evaluasi kinerja kebijakan HDPP tersebut. Jika harga GKP yang diterima petani selalu diatas HDPP, sementara GKG dan beras di bawah HDPP masing-masing, lantas apakah dapat disimpulkan kebijakan HDPP efektif atau tidak ? Harga produk mana yang

37

akan diacu ? Kesulitan ini dapat diatasi dengan menetapkan HDPP untuk satu jenis produk gabah saja, yakni Gabah Kering Panen. Tabel 8. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Harga Gabah Pada Persamaan Simultan No

Variabel Penjelas

1

Harga Beras Eceran Harga Impor Beras Harga Dasar Padi/Gabah Harga Pembelian Pemerintah Nilai Margin Pemasaran Produksi Padi

2 3 4 5 6 7

P1

P2

P3

P4

Rp/kg Rp/kg

P6

Rp/k g $/ton Rp /kg

$/ton Rp /kg

P7

P8

P9

Rp/kg Rp/kg

Rp/ kg

Rp /kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg Rp/kg

Rp/kg 000 ton

Rp/k g 000 ton

000 ton

8

Pengadaan Beras oleh Bulog Trend Waktu

T

T

9

Lag Harga Gabah

Rp/kg

Rp/k g 5

Jumlah Variabel

P5

3

7

Rp/kg 000 ton T

T

3

Rp/k g 4

000 ton

000 ton

Kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

3

3

3

5


Tabel 8 menunjukkan ada sembilan variavel penjelas yang mempengaruhi harga gabah. Instrumen kebijakan yang mempengaruhi harga gabah yaitu harga dasar gabah, sedangkan studi Kusumaningrum (2008) menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan perberasan dalam Inpres No 2 tahun 2005 dalam diktum keempat disebutkan harga pembelian oleh pemerintah. 2.10 Impor Beras Dalam Inpres No. 9 Tahun 2002,

pemerintah

memberikan arahan

bagaimana mengatur kebijakan impor beras yang melindungi petani dan sekaligus melindungi konsumen dalam negeri. Menurut Mardianto dan Ariani (2004), salah satu cara adalah mengatur penetapan tarif impor. Saat ini tarif impor beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 430 per kg atau kurang lebih setara dengan 30 persen spesifik tarif saat itu.

38

Sawit (2005) mengemukakan bahwa tingkat tarif terhadap beras ternyata kurang efektif, karena terjadi penyeludupan beras. Sawit mengutip Tabor et al. (2002) bahwa pada periode 2002-2003, ditaksir tidak kurang dari 50 persen beras masuk Indonesia ke Indonesia melalui pelabuhan, terbanyak melalui selat Malaka adalah ilegal. Masuknya beras ilegal tersebut menyebabkan harga gabah tingkat produsen di musim panen raya beberapa tahun malah lebih tinggi dari musim paceklik atau musim panen gadu, akibatnya perdagangan antar pulau dan antar wilayah tidak bergairah, beras dari sentra produsen terhambat mengalir ke wilayah konsumen, terutama ke perkotaan. Selain melalui penetapan tarif impor beras, pemerintah juga telah melakukan pengaturan tata laksana impor, yaitu melarang impor beras pada saat panen raya. Melalui SK Menperindag No 9 Tahun 2004 tentang ketentuan impor beras, telah diatur bahwa impor beras dilarang dalam masa satu bulan sebelum panen raya, pada saat panen raya dan dua bulan setelah panen raya. Mengingat masa panen raya dapat bergeser karena anomali iklim, sehingga penentuan masa panen raya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Kasryno et al. (2001) mengemukakan bahwa mulai tahun 1994 Indonesia kembali menjadi negara importir beras yang besar di pasar internasional. Kondisi ini antar lain di sebabkan peningkatan produksi beras dalam periode 1990 – 2000 rata-rata 1.3 persen sedangkan laju pertumbuhan permintaan adalah 2.3 persen per tahun. Sedangkan Sawit (2007), mengemukakan sejak 1990, impor beras Indonesia terus meningkat. Puncak impor beras Indonesia terjadi pada periode krismon 1998-1999. Kemudian, pemerintah mengeluarkan SK Mendag No. 439 tentang bea masuk, tertanggal 22 September 1998 dimana

impor beras

39

dibebaskan, dengan bea masuk 0 persen. Indonesia mengalami serbuan impor beras pada 1998, 1999, 2002 dan 2003, yang besarannya mencapai masing-masing 84, 78, 42 dan 11 persen. Serbuan impor ini terjadi lebih parah, karena sebagian besar beras impor itu masuk dalam Musim Panen Raya (MPR) dan Panen Gadu (MPG). Pada periode 1998-99 dan 2000-03, jumlah beras impor yang masuk dalam periode itu mencapai masing-masing 79 persen dan 77 persen. Ini mendorong secara langsung atau tidak langsung terhadap kekacauan pergerakan harga antar musim. Harga gabah pada musim panceklik menjadi lebih rendah dari harga gabah di musim panen raya atau panen gadu. Ini juga mendorong terjadi dan meluasnya kasus kejatuhan harga tingkat petani di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Serbuan impor telah berdampak negatif terhadap perdagangan antar musim, menyulitkan pemerintah untuk melindungi petani dari kejatuhan harga di musim panen padi. Setelah terjadi kebanjiran impor 1998 dan 1999, kekacauan harga baru terjadi mulai 1999. Harga gabah di MPG jauh lebih rendah dari harga MPR Harga gabah tingkat produsen sebaiknya dianalisa sesuai dengan pola panen padi, karena padi adalah komoditas musiman. Separoh dari luas total areal panen berlangsung pada Musim Panen Raya, sedangkan pada Musim Panen Gadu mengambil peran 35 persen, dan sisanya 15 persen berlangsung pada Musim Paceklik (MP). Menurut Sawit (2007) apabila tidak ada intervensi pemerintah baik berupa pengamanan HPP maupun pengelolaan impor, maka harga gabah tingkat produsen pasti akan jatuh di MPR, dan harganya melonjak pada MP. Kejatuhan harga beras di bawah HPP meluas, mencapai 43 persen pada 2003. Pergerakan harga antar

40

musim menjadi kacau, tidak seperti biasanya. Misalnya harga GKP pada MP atau MPG lebih rendah dari harga MPR. Ini artinya, banyak beras impor masuk pada masa MPG dan stok itu, menyebabkan over supply sehingga mendorong harga turun di MP. Dengan pergerakan harga seperti itu, akan mengurangi insentif para pelaku usaha, terutama UKM untuk membeli gabah, menggiling serta menyimpannya. Kejatuhan harga dasar meluas dan besar. Pemerintah kemudian menetapkan tariff untuk beras Rp 430 per kg atau setara dengan 30 persen ad valorem pada waktu ditetapkan, Januari 2000.

Tabel 9. Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Impor Beras Pada Persamaan Simultan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Variabel Penjelas Harga Impor Beras Harga Beras Tingkat Pengecer Produksi Beras Domestik Permintaan Beras Domestik Nilai Tukar

P1

P2

$/ton

P3 US$ /kg

P4

US$ /kg

Rp/kg 000 ton 000 ton Rp

Stok Beras Nasional Akhir Tahun Lag Stok Beras Nasional Tingkat Bunga Pinjaman Bulog Kecenderungan Waktu Jumlah Penduduk Indonesia Pendapatan per Kapita Indonesia PDB Indonesia

P6 Rp/kg

Rp/kg 000 ton

000 ton

US$ /kg 000 ton

P7 US$ /ton

P9

US$ /ton

Rp/kg

000 ton

000 ton

P8

000 ton

Rp/kg Rp/kg

000 ton

000 ton

000 ton

000 ton

000 ton

Kg

Rp/ US$

Rp/ US$

000 ton

Kg

lag % T

T Juta Jiwa Rp juta

000 orang

Juta Jiwa Rp juta Rp milyar

Penawaran Agregat Lag Impor

√

√

√

Jumlah variabel

6

7

7

√

Rp milyar √

√

√

√

4

6

5

8

6


41

Pergerakan harga gabah antar musim terganggu lagi, pada 2002 dan 2003, karena adanya serbuan impor masing-masing sebesar 42 persen dan 11 persen. Impor beras ternyata banyak masuk dalam bulan-bulan di mana masih panen yaitu di MPG, padahal pada periode itu suplai beras dalam negeri masih tinggi. Hal ini menyebabkan bertambahnya suplai dan stok berlebih, sehingga telah mendorong harga tertekan di MP. Kasus kejatuhan harga gabah juga meluas dalam periode itu. Pada waktu itu, kejatuhan harga di MP masing-masing 13 persen dan 42 persen. Tabel 9 menunjukkan jumlah variabel penjelas yang mempengaruhi impor beras terdapat

14 variabel, tetapi hanya ada satu yang mewakili instrumen

kebijakan yaitu stok beras. Inpres No 9 tahun 2001 merupakan Inpres yang secara exsplist menyebutkan kebijakan perberasan. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut per 31 Desember 2001, diktum keempat menyebutkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen.

2.11. Stok Beras Inpres No 2 tahun 2005 secara eksplisit menyebutkan perlunya pengadaan untuk cadangan beras pemerintah dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri. Diktum keenam tersebut mengindikasikan pentingnya stok beras. Peubah penjelas seperti harga beras domestik dan jumlah impor merupakan peubah penjelas utama dalam menjelaskan keragaman stok beras. Dari sembilan studi terdahulu, Maulana (1998) menggunakan marjin pemasaran beras sebagai peubah penjelas sedangkan Kusumaningrum (2008), menggunakan peubah penjelas pelepasan/penyaluran beras dalam menjelaskan peubah endogen.

42

Cadangan beras pemerintah digunakan untuk penyediaan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. Tabel 10 menunjukkan variabel penjelas yang mewakili instrumen kebijakan perberasan yaitu impor beras, jumlah pelepasan/penyaluran beras, dan operasi pasar Bulog. Tabel 10.Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Stok Beras Pada Persamaan Simultan No

Variabel Penjelas

P1

P2

P3

P4

P7

P8

P9

1

Harga Beras Domestik

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

2 3

Jumlah Impor Jumlah Pengadaan Gabah/Beras Pelepasan/Penyaluran Beras Produksi Beras Trend Perubahan Stock Tingkat Bunga Pinjaman Bulog Operasi Pasar Bulog

000 ton

000 ton 000 ton

000 ton 000 ton

000 ton

000 ton

000 ton

Kg

000 ton

000 ton

4 5 6 7 8 9 10

Marjin Pemasaran Beras Lag Stok Beras Jumlah variabel

000 ton Ts

Kg 000 ton Ts

%

000 ton Ts

000 ton

% Kg

Rp/kg 000 ton 5

000 ton 7

000 ton 6

000 ton 4

000 ton 5

000 ton 4

Kg 5

Keterangan : P1 = Hutauruk (1996); P2 = Mulyana (1998); P3 = Sitepu (2002); P4 = Hutauruk dan Sembiring (2002); P5 = Ritonga (2004); P6 = Sugiyono (2005); P7 = Sembiring (2007); P8 = Sembiring et al (2008) dan P9 = Kusumaningrum (2008).

2.12 Permintaan Beras Tabel

11

menunjukkan

bahwa

jumlah

variabel

penjelas

yang

mempengaruhi permintaan beras terdapat 13 variabel. Variabel penjelas yang mempengaruhi permintaan beras yaitu harga beras, harga subtitusi, penduduk, pendapatan per kapita, pendapatan penduduk, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan, trend waktu, indeks harga konsumen, penawaran agregat dan lag permintaan beras. Tabel 8 menunjukkan bahwa meskipun ditemukan variabel penjelas yang sama tetapi satuan harga yang digunakan berbeda. Perbedaan tersebut dijumpai pada studi yang dilakukan Hutauruk (1996) menggunakan harga

43

beras kualitas medium; Mulyana (1998) menggunakan harga beras tingkat konsumen domestik dan Sugiyono (2005) menggunakan harga beras di tingkat pedagang besar. Timmer dan Alderman (1979) juga melakukan pendugaan elastisitas pendapatan dan harga dengan menggunakan model log dengan variabel boneka propinsi, putaran, pedesaan-kota, dan interaksi antar variabel tertentu. Bentuk linier maupun kuadratik telah digunakan dengan memanfaatkan data Susenas 1976 dengan tiga kali putarannya.

Tabel 11.Variabel Penjelas yang Mempengaruhi Permintaan Beras Pada Persamaan Simultan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Variabel Penjelas Harga Beras Eceran Harga Jagung Harga Ubi Kayu Persentase Penduduk Kota Rasio Penduduk Kota dan Desa Pendapatan Per Kapita Pendapatan Penduduk Jumlah Penduduk Pengeluaran/ Kapita untuk Makanan Trend Waktu Indeks Harga Konsumen Penawaran Agregat Lag Permintaan Beras Jumlah variabel

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

Rp/kg

P8

P9

Rp /kg Rp/kg

Rp /kg Rp/kg

Rp /kapita

Rp /kapita

Rp /kg Rp /kg

Rp/kg %

% orang

orang

Rp /kapita

Rp 000 orang

Juta orang

Juta orang

orang

T

000 orang Rp /kapita

000 orang

Jiwa

T IHK

IHK

Rp √

√

√

√

√

√

√

√

√

6

7

7

4

6

4

5

5

6


44

Studi pada Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel penjelas utama yang mempengaruhi permintaan beras yaitu harga beras eceran, harga jagung, jumlah penduduk, dan lag permintaan beras. Variabel penjelas yang berbeda diantara studi terhadap permintaan beras yaitu harga subtitusi beras, harga ubi kayu (Hutauruk dan Sembiring, 2002), rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan (Ritonga, 2004), penawaran agregat (Sugiyono, 2005) dan pendapatan penduduk Indonesia Kusumaningrum (2008). Model empirik Timmer dan Alderman (1979), yaitu log konsumsi per kapita dalam kg per minggu untuk tiap kelas pendapatan, propinsi dan perkotaan atau pedesaan dipengaruhi oleh perpotongan spesifik kelas pendapatan, log rata – rata pengeluaran total untuk tiap sel pengamatan, log harga sendiri dari komoditi untuk pengamatan, log harga silang, dan variabel boneka nol. Apabila studi Mears et al (1981) dalam Sastrohoetomo (1984) variabel harga tidak tercakup, maka pada studi Squire (1981) dalam Sastrohoetomo (1984) variabel ini tercakup. Dengan menggunakan variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, Squire (1981) telah menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai

proxy

dari

pendapatan.

Model

Squire

konsumsi/persediaan beras per kapita dipengaruhi oleh

(1981)

yaitu

log

log PDB per kapita yang

dideflasi dengan Indeks Harga Barang Bukan Makanan, log harga bahan makanan ke-i, dimana bahan makanan yang dimasukkan adalah beras, ubi kayu, ubi jalar, jagung dan terigu log konsumsi per kapita, dan lag konsumsi beras tahun sebelumnya. Model pendugaan Sastrohoetomo (1984) untuk permintaan beras dipengaruhi harga beras rata-rata bulanan dalam musim yang bersangkutan

45

dideflasi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam

rupiah per kg,

pendapatan/pengeluaran per kapita sebulan, kwadrat dari pendapatan/pengeluaran per kapita sebulan untuk bisa menangkap efek Engel. Dalam studi tersebut didefinisikan (1) konsumsi per kapita sebulan musiman adalah produksi bersih satu musim ditambah beras impor yang tersalur dalam musim tersebut dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dalam kg per kapita per bulan, (2) harga dasar digunakan sebagai proxy harga musim kemarau (pasar panen) dan harga atap untuk musim hujan (paceklik), dan (3) pendapatan/pengeluaran per kapita sebulan yaitu pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan PDB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dan dibagi lagi dengan duabelas. 2.13 Stabilisasi Harga David dan Huang (1996) menyebutkan bahwa peranan ekonomi dan politis perberasan di Asia, menyebabkan pemerintah tidak membiarkan sektor perberasan domestiknya bebas dipengaruhi permintaan pasar serta kekuatan penawaran. Kecuali Thailand, sebagian besar pemerintah Asia mengendalikan harga beras melalui monopoli terhadap perdagangan beras internasional dan operasi pasar domestik dalam jangka pendek. Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam jangka panjang yaitu

melakukan investasi terhadap

pengembangan irigasi, penelitian dan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan produktifitas, dan pemberian incentif kepada petani. David dan Huang (1996) terhadap harga beras yang

menganalisis dampak kebijakan pemerintah

diukur oleh angka proteksi nominal (nominal

protection rate/NPR) yang didefisinikan sebagai persentase kelebihan harga beras domestik (Pd) terhadap harga beras dunia (Pw) yang dikonversi dengani nilai

46

tukar. Harga domestik merepresentasikan

biaya marginal memproduksi beras,

sedangkan Pw merepresentasikan biaya kesempatan memproduksi beras secara domestik. Perbedaan harga beras dunia dengan domestik tersebut, karena: (1) keinginan pemerintah yang kuat untuk menstabilisasi harga beras dari ketidakstabilan harga beras dunia yang ekstrim dan penyesuaian terhadap kurs valuta asing, (2) tindakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing beras domestik, dan (3) posisi perdagangan beras dari suatu negara, apakah sebagai negara pengimpor atau pengekspor beras. Data pada Tabel 12 diestimasi dari persentase perbedaan harga domestik dengan harga beras di luar negeri. Harga beras domestik adalah rata-rata harga beras pedagang besar pada setiap negara. Harga beras luar negeri Thailand dan Pakistan ditentukan dari nilai ekspor sedangkan negara lainnya ditentukan berdasarkan harga dunia. Tabel 12 menunjukkan terdapat perbedaan yang tajam terhadap angka perlindungan nominal diantara sembilan negara Asia. Pertama, di negara dengan pendapatan tinggi seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, terjadi tingkat proteksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan pendapatan rendah di bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pada tahun 1960-1988 tingkat proteksi di negara pendapatan tinggi seperti Jepang terus menunjukkan trend yang naik secara tajam dari 70 tahun 1960-1970 menjadi 443 tahun 1980-1988, tertinggi dibandingkan negara Asia lainnya. Kedua, negara pengekspor beras memiliki angka proteksi yang negatif, sementara negara importir beras memiliki angka proteksi yang negatif dan positip. Ketiga, sepanjang tahun 1960-1988, angka proteksi nominal meningkat dengan

47

tajam di negara Asia Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 1980-an, angka proteksi nominal kelihatan meningkat di Indonesia, Thailand dan Pakistan, sebaliknya angka proteksi nominal di India, Bangladesh dan Philippina mengalami penurunan dalam kurun waktu 1960-1988.

Tabel 12. Angka Proteksi Nominal untuk Beras di Sembilan Negara Asia, Tahun 1960-1988 Negara 1960-1970* 1970-1980** 1980-1988 Bangladesh 68 51 32 India 19 - 5 - 3 Pakistan*** 1 -42 -17 IRRI 18 - 42 -13 Basmati - 40 - 38 -27 Indonesia 3 27 Fhilippina 31 - 3 6 Thailand - 28 - 28 11 Korea Selatan 17 65 243 Taiwan - 12 6 101 Jepang 70 146 443 Sumber : David dan Huang (1996) Ket: * 1960-69 untuk Pakistan; ** : 1973-75, 1978-80 untuk Pakistan Pal et al. (1993) mengemukakan ada tiga pandangan yang berbeda terhadap intervensi pemerintah dalam pangan biji-bijian (gandum dan beras). Pandangan pertama,

dari penganut pasar bebas, yang menyebutkan bahwa

intervensi pemerintah menstabilkan harga menyebabkan inefisiensi skala besar terhadap penggunaan sumberdaya seperti harga pasar terdistorsi sehingga tidak merefleksikan biaya kesempatan, sebagaimana direfleksikan oleh harga internasional. Pandangan kedua, penganut struktural, yang mengatakan bahwa bagi negara maju, harga internasional merupakan harga yang terdistorsi karena tidak

merefleksikan biaya oportuniti. Pandangan ketiga, pendukung campur

tangan pemerintah, yang mendukung stabilisasi harga domestik.

48

Chambers dan Quiggin (2003) melakukan analisis stabilisasi harga terhadap perusahaan penghindar resiko dalam kondisi yang stokastik. Kondisi stokastik yang dimaksud adanya harga-harga dan lingkungan produksi yang stokastik. Studi tersebut mempelajari dampak lingkungan stokastik terhadap tingkat kesejahteraan perusahaan. Perusahaan penghindar resiko berusaha menyeimbangkan ketidak pastian harga terhadap ketidakpastian produksi untuk memperoleh pendapatan dengan melakukan self insurance. Newbery dan Stiglitz (1981), Williams dan Wright (1991), Jha dan Srinivasan (1999) mengemukakan bahwa kegiatan distribusi dapat mempengaruhi fluktuasi harga dan menciptakan ekonomi yang tidak efisien tetapi

tujuan

stabilisasi harga tidak tercapai. Sedangkan (Mc Gregor, 1998; Timmer, 2000; Dawe, 2001) berpendapat bahwa stabilisasi harga pangan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Myers (2006) dalam studinya menguji kembali pendekatan Newbery dan Stiglitz (1981) tentang standar biaya kesejahteraan fluktuasi harga pangan dengan menggunakan pendekatan kegunaan second-order Taylor, yang mendefinisikan ukuran equivalent variation dari biaya kesejahteraan fluktuasi harga pangan. Fokus studi Newbery dan Stiglitz (1981) mengukur kesejahteraan terhadap konsumen dan produsen, sedangkan studi Myers (2006) mengevaluasi dampak kesejahteraan terhadap rumah tangga sebagai produsen dan konsumen pangan. Timmer

(1996)

menyebutkan

keuntungan

stabilisasi

harga:

(1)

menurunkan tingkat resiko yang dihadapi petani sehingga investasi semakin produktif dan mendorong petani melakukan investasi yang lebih besar melalui inovasi dan teknologi baru yang meningkatkan produktifitas usahatani beras, dan

49

(2) konsumen diuntungkan melalui harga yang stabil. Keuntungan konsumen melalui stabilisasi harga berpengaruh nyata dari sisi keadilan, dan (3) mengurangi kemiskinan. Menurut Timer (1996) ada dua fakta penting dari Tabel 13, yaitu : (1) Bulog telah menunjukkan kontribusi yang besar terhadap proses pertumbuhan ekonomi dalam 25 tahun melalui stabilisasi harga beras. Kontribusi stabilisasi harga beras oleh Bulog pada periode 1969-74 sangat besar, mencapai 0.98 persen atau hampir mencapai seperenam dari peningkatan output total dalam periode tersebut, dan (2) peranan Bulog melalui stabilisasi harga beras terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sepanjang tahun. Pada pertengahan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke Lima pada tahun 1991, kontribusi stabilisasi harga beras tinggal 0.19 persen terhadap pertumbuhan ekonomi atau 3.8 persen terhadap kenaikan total dalam pendapatan per kapita. Penurunan tersebut disebabkan kontribusi beras terhadap perekonomian terus menurun setiap tahun. Dengan kata lain, dampak stabilisasi harga beras terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun sedangkan pendapatan per kapita naik. Tabel 13 Kontribusi Stabilisasi Harga oleh Bulog terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode

Pertumbuhan GDP per Kapita

1969-74 1974-79 1979-84 1984-89 1989-91 Sumber: Timer (1996)

5.96 4.51 4.17 3.42 5.01

Pertumbuhan GDP per Kapita oleh Bulog 0.96 0.61 0.28 0.27 0.19

(%/Tahun) Pangsa Pertumbuhan GDP per Kapita oleh Bulog 16.4 13.5 6.7 7.9 3.8

50

Pengalaman Bulog yang dianggap sukses dalam melaksanakan stabilisasi harga beras, mendorong Poulton, C et al. (2006) menyarankan model Bulog Indonesia sebagai model untuk melaksanakan stabilisasi harga pangan di Afrika. Bagi Pearson, S.et al. (1997), kebijakan stabilisasi harga yang membutuhkan pembiayaan besar diimplementasikan oleh Bulog. Ellis (1993) mengemukakan bahwa pada musim surplus produksi (bulan Februari-Mei), Bulog melakukan pembelian gabah/beras sekitar 1.3 juta ton dengan menggunakan kebijakan harga dasar gabah. Disisi lain, Yonekura (2005) melakukan studi tentang tahapan reformasi kelembagaan Bulog menjadi perusahaan publik. Cummings Jr et al. (2006) mempelajari pengalaman negara-negara di Asia tentang stabilisasi harga biji-bijian. Studi tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi harga biji-bijian berdampak positip terhadap pertumbuhan sektor pertanian, pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Cummings Jr et al. (2006) menunjukkan dengan data empiris bahwa pengalaman beberapa negara di Asia, khususnya Indonesia, Pakistan, Fhilippina dan India berbeda dalam menghadapi stabilisasi harga biji-bijian. Timmer (2000) memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan dimensi ”makro” dari ketahanan pangan. Smith, L. D (1997) mengemukakan bahwa stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah akan berimplikasi terhadap kestabilan makroekonomi.

2.14 Ketahanan Pangan Suryana dan Swatika (1997) menyimpulkan konsep ketahanan pangan dari studi terdahulu, seperti Soetrisno (1996), Andersen (1994), Soekirman (1996), dan Sahardjo (1996) sebagai pangan yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup

51

dengan kualitas yang memadai pada waktu dan tepat, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (1996) menyebutkan bahwa ketahanan pangan terdiri dari dimensi yaitu ketersediaan (availability), akses (access) dan manfaat (utilization). Menurut Simatupang (2007), kerangka pikir yang dianut pemerintah dalam merancang kebijakan ketahanan pangan ialah: (1) harga yang "terjangkau" dan stabil cukup untuk menjamin bahwa semua konsumen akan dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidupnya, (2) tingkat harga di konsumen merupakan refleksi dari kecukup-sediaan pangan, (3) stabilisasi harga beras pada tingkat yang "terjangkau" cukup untuk menjamin ketahanan pangan, (4) produksi domestik merupakan sumber pengadaan yang paling handal untuk menjamin kecukup-sediaan pangan, dan (5) oleh karena itu swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang. Salah satu permasalahan yang diteliti Rindayati (2009) di propinsi Jawa Barat yaitu peranan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dalam konteks implementasi desentralisasi fiskal. Kebijakan yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja perekonomian, peningkatan ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan adalah kombinasi antara peningkatan pengeluaran sektor pertanian, peningkatan dana kesehatan dan pendidikan serta peningkatan harga gabah. Artinya kombinasi kebijakan tersebut akan berdampak pada kinerja fiskal daerah yang semakin baik. Melalui simulasi peningkatan pengeluaran sektor pertanian sebesar 20 persen menyebabkan peningkatan pendapatan sektor pertanian sehingga jumlah

52

penduduk miskin menurun. Peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah penduduk miskin menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata konsumsi beras, energi dan protein yang merupakan cerminan adanya peningkatan akses pangan dan diversifikasi pangan dari sumber karbohidrat kepada pangan sumber protein. Dengan demikian pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu, akan berdampak pada kinerja fiskal daerah yang semakin baik karena beban subsidi dari pemerintah berkurang dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Baliwati (2001) melakukan studi tentang ketahanan pangan rumah tangga didesa Sukajadi, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor menemukan bahwa sebagai besar (82.0 persen) rumah tangga petani berada pada kondisi ketidaktahanan pangan, dengan rincian 51.0 persen rawan pangan dan 31.0 persen sangat rawan pangan. Ketidaktahanan pangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Selanjutnya Baliwati (2001) menyebutkan bahwa modal sosial mempunyai kedudukan yang strategis untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Modal sosial yaitu serangkaian nilai, kepercayaan dan jaringan sosial sehingga dapat dilakukan kordinasi dan kerjasama yang bersifat mutualisme untuk memecahkan masalah bersama. Sedangkan kebijakan di bidang pendidikan, perubahan teknologi, pemanfaatan masukan secara lokal dan sarana irigasi memberikan dampak positif dalam jangka panjang sedangkan kebijakan dalam bentuk subsidi memberikan dampak sangat positif dalam jangka pendek. Nurmalina (2007) menyebutkan atribut- atribut yang sensitif terhadap keberlanjutan sistem ketersediaan beras, yaitu dimensi ekologi: (1) ketersediaan

53

lahan dengan sistem irigasi, (2) produktifitas usahatani, (3) konversi lahan sawah, (4) kesesuaian lahan, dan (5) pencetakan sawah. Dimensi ekonomi: (1) perubahan upah riil buruh tani, (2) jumlah rumah tangga pertanian dengan luas lahan lebih besar dari 0.5 ha, (3) nilai tukar petani, (4) jumlah tenaga kerja pertanian, dan (5) produksi padi. Dimensi sosial budaya: (1) penduduk, (2) pertumbuhan konsumsi per kapta, (3) rumah tangga pertanian yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian, (4) persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung, dan (5) perempuan berpendidikan. Dimensi kelembagaan: (1) keberadaan lembaga pemerintah yang terkait dengan benih, (2) keberadaan lembaga keuangan mikro, (3) keberadaan lembaga pemerintah Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan (4) keberadaan lembaga pemerintah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Dimensi teknologi: (1) mesin pengering gabah, (2) mesin pembersih gabah, (3) pompa air, dan (4) mesin pemberantas jasad pengganggu. 2.15 Simulasi Kebijakan Sastrohoetomo (1984) melakukan lima skenario simulasi kebijakan, yaitu: Skenario pertama, tata kebijaksanaan harga yang telah diterapkan dalam tahun 1982, dengan harga pupuk urea dan TSP Rp 70 per kg, harga dasar gabah Rp 135 per kg serta harga atap beras seperti yang terwujud tahun 1982, yaitu sebesar Rp 225 per kg. Skenario kedua, tata kebijaksanaan harga yang telah diterapkan dalam tahun 1983, dengan harga pupuk urea dan TSP Rp 90 per kg, harga dasar gabah Rp 145 per kg serta harga atap beras sebesar Rp 299 per kg. Skenario ketiga, kebijaksanaan harga pupuk urea dan TSP Rp 90 per kg, harga dasar gabah sama dengan harga dasar tahun 1982 (Rp 135 per kg) ditambah

54

kenaikan yang besarnya sama dengan persentase kenaikan rata-rata Indeks Harga Konsumsi, Masukan dan Modal yang harus dibayar Petani (IHKMM) dalam enam tahun terakhir (1978-1982). Karena persentase kenaikan rata-rata IHKMM adalah 17.6 persen maka harga dasar gabah untuk pilihan ini menjadi Rp 158.76 per kg dibulatkan menjadi Rp 159 per kg. Karena laju inflasi diperkirakan berada diatas 10 persen, karena itu pita harga beras antar musim maksimum 10 persen. Harga atap beras adalah Rp 266 per kg. Skenario keempat, harga urea dan TSP masih tetap sama, keduanya naik menjadi Rp 112 per kg, sama dengan nilai ekonomi urea perhitungan Bank Dunia, 1982. Harga gabah dan harga atap beras menjadi Rp 187 per kg dan Rp 285 per kg. Skenario ke lima, kebijaksanaan harga dimana semua subsidi eksplisit dihapuskan. Untuk menghindari subsidi beras, maka pita harga antar musim ditetapkan sebesar 35 persen. Harga urea dan TSP Rp 144 per kg, sedang harga dasar gabah dan harga atap beras menjadi masing-masing Rp 230 per kg dan Rp 473 per kg. Simulasi studi terdahulu terdiri dari dua bagian yaitu studi evaluasi kebijakan pada masa lampau dan peramalan yang akan datang. Simulasi kebijakan pada masa lampau, Hutauruk (1996); Hutauruk dan Sembiring (2002); Ritonga (2004); Sugiyono (2005); Sembiring (2007); Sembiring et al. (2008) dan Kusumaningrum (2008). Studi terdahulu kombinasi antara evaluasi kebijakan pada masa lampau dan peramalan yang akan datang, Mulyana (1998) dan Sitepu (2002). Skenario kebijakan tunggal yang terkait dengan kebijakan perberasan antara lain harga dasar gabah, Harga Pembelian Pemerintah dan subsidi pupuk. Skenario kombinasi kebijakan merupakan kombinasi kebijakan tunggal diatas.

55

Tabel 14. Skenario Simulasi Kebijakan Pada Persamaan Simultan (%) No

Alternatif Kebijakan

P2

P1

1

Harga Dasar Gabah (HDG)/HPP

15

2

Harga Pupuk

15

3

Subsidi Pupuk

4

HDG dan Pupuk Persentase Sama

5

HDG dan Pupuk

6

Harga Beras Eceran

7

Persentase Lahan Irigasi

8

Luas Areal Intensifikasi

9

Pemakaian Kredit

P3 20

P4 15

P5

10/1 5

P6 20

P7 50

15

P8 10

P9 15

10 20

15

20

15

20/25

20

10

15/1 0 20

10

5

5 5

20

50

10

Suku Bunga

11

Devaluasi Rupiah

40

12

40

14

Devaluasi Rupiah dan Menghapus Interevensi Harga Devaluasi Rupiah, HDG dan Pupuk Konversi Lahan

15

Penurunan Tarif Impor

16

Harga Impor Beras

10

17

Nilai Tukar Rupah

10

18

Indeks Harga Konsumen

10

19

HPP dan Urea

20

Menghapus HPP

21

HPP dan Areal Intensifikasi

15/5

22

HPP dan Areal Irigasi

15/5

23

HPP dan Tarif Impor

24

HPP dan Devaluasi Rupiah

25

HPP/Urea, Luas Intensifikasi/Irigasi Tarif / Nilai Tukar

15/1 0 15/1 0 15/5/ 10

13

5

40/ 20

15

15 20 20

15/5 √


Tabel 14 menunjukkan ada 24 skenario simulasi kebijakan yang dilakukan studi terdahulu. Alternatif skenario kebijakan terdiri kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan. Skenario kebijakan tunggal seperti harga dasar gabah dan

56

harga pembelian pemerintah, harga pupuk, subsidi pupuk, harga beras eceran, kredit, suku bunga, lahan intensifikasi dan irigasi, indeks harga konsumen, nilai tukar rupiah dan penghapusan HPP. Skenario kombinasi kebijakan merupakan gabungan dari dua atau tiga kebijakan tunggal. 2.16 Posisi dan Novelti Disertasi Posisi dan novelti disertasi, yaitu: Pertama, pendekatan studi terdahulu parsial, sedangkan kebijakan perberasan nasional bersifat komprehensif, artinya terdapat keterkaitan diantara kebijakan bantuan benih, kebijakan subsidi pupuk, kebijakan harga output, kebijakan pengadaan gabah/beras dan kebijakan penyaluran beras pemerintah dan Raskin. Kedua, studi terdahulu fokus terhadap kebijakan subsidi input, output, dan stabilisasi harga, antara lain harga dasar (floor price), harga maksimum (ceiling price) dan operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog. Inpres tentang Kebijakan Perberasan juga mencakup kegiatan pasca panen, benih unggul bersertifikat, pupuk berimbang, ekspor dan impor beras, pembagian beras kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang rawan pangan. Inpres tentang perberasan nasional tidak hanya harga, terdapat diktum-diktum lainnya, seperti peningkatkan produktifitas, diversifikasi usahatani dan sebagainya. Operasi pasar tidak hanya ditujukan terhadap stabilisasi harga tetapi juga menolong masyarakat miskin. Ketiga, studi ini menganalisis kebijakan perberasan nasional dengan pendekatan holistik dengan membangun model ekonometrika dimana terdapat keterkaitan tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, kendala dan efek samping kebijakan. Keempat, studi ini mendeskripsikan implementasi instrumen kebijakan perberasan melalui Inpres pada tingkat petani dan perspektifnya pada masa mendatang.

III. KERANGKA PEMIKIRAN 3.1 Kerangka Teori 3.1.1 Analisis Kebijakan Ekonomi 3.1.1.1 Pengertian Kebijakan Tidak ada definisi tunggal tentang kata kebijakan yang digunakan oleh penulis kebijakan. Secara umum kata kebijakan terkait dengan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Ellis (1992) mendefinisikan Policy is defined as the course of action by government towards on aspect of the economy, including the goals the government seeks to achieve and the choices of methods to pursue those goals. Dari definisi diatas, terdapat tiga kata kunci dari kata kebijakan yaitu: (1) tindakan pemerintah dalam perekonomian, (2) adanya tujuan kebijakan, dan (3) pilihan metode/cara untuk mencapai tujuan. Kebijakan dilakukan oleh pemerintah, karena itu kebijakan perlu diformulasi, disamping itu tujuan kebijakan yang ditetapkan

perlu

diimplementasikan.

Kata

pemerintah

merujuk

kepada

sekelompok orang dalam suatu negara yang bertugas pada suatu waktu untuk melakukan kebijakan. Kerangka berpikir analisis kebijakan Timbergen dikenal sebagai teori kebijakan ekonomi. Dalam teori ini, pemerintah bertujuan memaksimumkan kesejahteraan sosial. Kerangka berpikir Timbergen juga disebut dalam literatur kebijakan sebagai objectives-constraints- instruments dengan pendekatan analisis kebijakan. Tugas kebijakan yaitu memilih instruments yang terbaik untuk mencapai target yang sudah ditentukan, dimana terdapat: (1) kendala, (2) keberadaan faktor-faktor tertentu dimana

pengambil kebijakan

mengendalikan factor tersebut seperti iklim, dan (3) efek samping.

tidak dapat

58

Gambar 2 menunjukkan hubungan variabel eksogen dengan endogen dijelaskan melalui model, baik model matematik, linier programming atau model lainnya.

Dalam

analisis

kebijakan

Timbergen,

instrument

kebijakan

dikelompokkan menjadi variabel eksogen sedangkan tujuan dan efek samping sebagai variabel endogen. Tujuan akhir kebijakan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Exogenous variables

Relationship Between Variables ”The Model”

POLICY INSTRUMENTS

Endogenous Variables

GOALS OR TARGET VARIABLES

Ultimate Goal

W FOR SOCIAL WALFARE

CONSTRAINTS

FACTORS BEYOND CONTROL

SIDE EFFECTS

Sumber: Ellis (1992) Gambar 2. Kerangka Analisis Kebijakan Timbergen Metodologi teori kuantitatif kebijakan ekonomi terdiri dari tiga elemen, yaitu: (1) fungsi preferensi yang merupakan tujuan kebijakan ekonomi, (2) pengklasifikasian variabel-variabel kebijakan, dan (3) membangun model kuantitatif (Thorbecke dan Hall, 1982).

59

3.1.1.2 Tujuan Kebijakan Ekonomi Fungsi preferensi merefleksikan tujuan kebijakan oleh pengambil keputusan. Fungsi preferensi merupakan wilayah pembuat kebijakan bukan ahli ekonomi, karena

para ahli ekonomi mempunyai peranan untuk menganalisis

dampak kebijakan. Dalam terminologi Timbergen, tujuan disebut variabel target. Fungsi tujuan kebijakan tidak kaku tetapi fleksibel dan dicapai dengan cara memaksimumkan beberapa tujuan, dengan kendala-kendala yang terdapat dalam model. Tujuan kebijakan lebih dari satu, memungkinkan timbulnya persoalan karena ada trade off diantara tujuan kebijakan. Tomeck

dan

Robinson

(1990)

mengemukakan

tujuan

intervensi

pemerintah terhadap harga produk usahatani yaitu untuk mencapai satu atau lebih kombinasi dari tujuan berikut yaitu: (1) mendukung atau meningkatkan pendapatan usahatani, (2) mencegah petani kecil melakukan eksodus dari desa, (3) mencapai usaha untuk mencukupi kebutuhan dalam pangan atau menurunkan ketergantungan dari impor, (4) mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan, dan (5) mengurangi biaya yang dikeluarkan konsumen untuk pangan atau meningkatkan konsumsi pangan. Norton (2004) mengemukakan kebijakan pertanian memiliki tujuan lebih spesifik: (1) memenuhi kebutuhan nutrisi dan kebutuhan pangan lainnya di daerah pedesaan dan perkotaan, dan (2) meningkatkan daya beli (purchasing power) rumah tangga pedesaan melalui harga riel produk pertanian yang dihasilkan. Peningkatan daya beli rumahtangga pedesaan akan menghasilkan efek permintaan multiplier terhadap produk non pertanian. Dalam konteks ekonomi perberasan Indonesia pada tahun 1960-1980, tujuan yang dicapai pemerintah: (1) mengendalikan tingkat inflasi, (2) meningkatkan stabilisasi harga domestik, (3)

60

mencapai harga beras domestik yang murah, (4) pendapatan petani padi, (5) meningkatkan kecukupan (self-sufficiency) pangan, dan (6) memperbaiki kebutuhan nutrisi. Rasahan (1983) dalam Satari, Karyno and Rasahan, 1986) Elis (1992) mengemukakan tujuan kebijakan pertanian berbeda dan beragam: (1) stabilitas sosial dan politik, (2) integrasi perekonomian nasional, (3) meningkatkan ketahanan pangan, (4) meningkatkan penerimaan dari ekspor, (5) mencegah kekurangan gizi, (6) pertumbuhan ekonomi, dan (7) kesempatan kerja dan lain sebagainya. Skope intervensi kebijakan pertanian dapat di tingkat lokal (meningkatkan pendapatan petani miskin), propinsi atau nasional. Elis (1992) mengelompokkan tujuan kebijakan pertanian menjadi dua tujuan utama yaitu pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan meningkatkan distribusi pendapatan (income distribution), yang sering dikenal sebagai tujuan efficiency dan equity. Dalam ekonomi neoklasikal, efisiensi merujuk terhadap peningkatkan output dengan menggunakan sumberdaya tertentu. Sedangkan equity, merujuk kepada pendistribusian total output diantara individu/kelompok dalam segmen masyarakat, tidak dipersoalkan siapa yang diuntungkan. Seperti diungkapkan Elis (1992) dan Hilman (2003), dalam pelaksanaannya ada konflik diantara tujuan efisiensi dengan equity. 3.1.1.3 Instrumen dan Kendala Kebijakan Bagian kedua teori kuantitatif kebijakan ekonomi yaitu klassifikasi variabel-variabel kebijakan, yaitu variable eksogen yang ditentukan di luar sistim, terdiri dari instrumen kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dan “data.” Data terdiri dari konstrain dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

61

62

Thorbecke dan

Hall (1982) memberikan contoh instrumen kebijakan

berdasarkan alokasi investasi publik berdasar wilayah, kategori infrastruktur dan proyek, perubahan nilai tukar dan tingkat suku bunga dan rasio marginal pajak pendapatan. Contoh ”data” seperti harga impor dalam suatu negara kecil, tingkat pendapatan diantara patner perdagangan antar negara dan cuaca. Instrumen kebijakan adalah metoda atau cara atau alat yang dipilih oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. McCalla dan Josling, 1985; Colman dan Young, 1989 dalam Ellis (1992) mengelompokkan instrument terkait dengan kebijakan yang dilakukan: (1) apakah instrumen untuk mencapai efisiensi atau equity, (2) apakah instrumen diterapkan pada level produsen atau konsumen atau diterapkan pada saluran pemasaran atau antar negara, (3) apakah instrument terkait dengan harga, kelembagaan atau teknologi, (4) apakah sifatnya spesifik komoditi atau umum (kebijakan nilai tukar, atau upah minimum), dan (5) apakah instrument terkait kebijakan pasar komoditi seperti subsidi input, kebijakan perdagangan (tarif, quota, pajak ekspor) atau kebijakan makroekonomi (nilai tukar, suku bunga, penawaran uang dan lain-lain). Tomeck dan Robinson (1990) menambahkan instrumen yang digunakan mendukung atau meningkatkan harga komoditi: (1) menentukan harga penjualan, (2) dukungan pinjaman, (3) membuat jaminan atau harga yang dipatok, (4) subsidi ekspor langsung dan tidak langsung, (5) mengurangi jumlah komoditi yang ditawarkan, (6) program diversifikasi, (7) subsidi pangan domestik atau program distribusi pangan, dan (8) tarif, pajak, quota impor atau restriksi lainnya. Selanjutnya Ellis (1992) mengemukakan bahwa ketidakstabilan harga menjadi kendala dalam meningkatkan output usahatani kecil, karena itu

63

instrument stabilisasi harga usahatani seharusnya menjadi fokus dalam analisis kebijakan. Instrumen kebijakan irigasi diperlukan

untuk mengatasi kendala

sumberdaya air. Kendala yang tidak spesifik terkait kebijakan seperti iklim, curah hujan dan sumberdaya alam lainnya merupakan pertanian,

sedangkan

kendala

utama

kendala terhadap produksi

meningkatkan

produktifitas

yaitu

ketersediaan teknologi baru. Kendala yang tidak spesifik terkait lingkungan ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu nilai tukar mata uang asing, besarnya anggaran pemerintah, harga input dan output internasional. Kendala yang terkait lingkungan politik yaitu pertimbangan keamanan nasional, stabilitas pemerintahan menjalankan tugas kekuasaan, dan persaingan diantara pemegang kekuasaan. Kendala yang sifatnya di luar kendali pemerintah, seperti harga internasional dan curah hujan yang tidak cukup, dimana pemerintah perlu menciptakan varitas tanaman yang sesuai, harga beras internasional, dan harga bahan bakar minyak dunia. Dengan kata lain, kendala – kendala di dalam kebijakan ekonomi ada yang dapat dan tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam ekonomi perberasan pada tahun 1960-1980, diungkapkan oleh Rasahan (1983) dalam Satari, Karyno and Rasahan (1986), diantaranya: (1) parameter struktural penawaran beras domestik, (2) parameter struktural permintaan beras domestik, (3) goncangan yang tidak dapat diantisipasi terhadap penawaran dan permintaan domestik beras, (4) pergerakan dari harga beras dunia, (5) penerimaan pemerintah dan nilai tukar asing (6) peranan khusus terhadap ketertarikan politik dan ekonomi, dan (7) sistim pemasaran dan kelembagaan desa.

64

3.1.1.4 Variabel Target dan Efek Samping Dalam model ekonomi kebijakan terdapat dua variabel endogen yang ditentukan dalam sistim (model) yaitu target variabel dan irrelevant variable. Target variabel merefleksikan tujuan kebijakan, sedangkan irrelevant variable mengindikasikan pengaruh (effects) dari suatu kebijakan ekonomi. Perbedaan target dan irrelevant variable tergantung dari sifat alami permasalahan kebijakan dan pertimbangan pemerintahan. Dalam kasus pendapatan sebagai target variabel maka

konsumsi sebagai irrelevant variabel, pada kasus lain, kebijakan

meningkatkan standar hidup masyarakat sebagai target variabel,

maka

pendapatan sebagai variabel irrelevant. Elis (1992) mengemukakan perubahan skecil dalam kebijakan akan berdampak kepada kegiatan perekonomian lainnya, seperti kenaikan harga pangan akan menyebabkan perubahan di pasar komoditi, dan berdampak signifikan terhadap variabel makroekonomi seperti pengeluaran konsumen, upah, inflasi dan nilai tukar. Colman dan Young (1989)

dalam Ellis (1992) mengemukakan

dampak suatu kebijakan dapat diklassifikasikan dalam menjelaskan

analisis

kebijakan pertanian. Terdapat tujuh kategori pengaruh kebijakan yang diidentifikasi yaitu (1) price effects, (2) production effects, (3) consumption effects, (4) trade or balance payment effects, (5) budget effects, (6) income distribution effects, dan (7) social welfare effects. Gambar 3 menunjukkan bahwa data dan instrumen kebijakan secara bersama-sama mempengaruhi target dan irrelevant variabel. Fokus pembuat kebijakan adalah target variabel, yaitu kesejahteraan yang ditunjukkan oleh garis tebal. Disisi lain, pembuat kebijakan kurang berminat terhadap dampak yang

65

diakibatkan oleh garis kosong dan garis yang terputus terhadap irrelevant variabel, yaitu side effects terhadap variabel ekonomi lainnya. Tujuan utama analisis kebijakan yaitu

kesejahteraan sosial. Dalam

terminologi ekonomi kesejahteraan, kesejahteraan sosial adalah total volume dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan sosial selalu mengarah kepada konsumsi material dan sisi permintaan akhir dalam perekonomian. 3.1.1.5 Model Kebijakan Ekonomi Elemen ketiga teori kuantitatif kebijakan ekonomi yaitu membangun spesifikasi model. Model kebijakan dapat dalam bentuk beberapa persamaan linier yang simultan, dimana sejumlah persamaan yang dibangun

dalam bentuk

hubungan perilaku, teknis dan definisi. Hubungan perilaku seperti fungsi konsumsi, fungsi impor, fungsi pajak dan lainnya, hubungan teknis seperti fungsi produksi yaitu hubungan teknologi antara input dan output, sedangkan hubungan definisi melalui persamaan identitas. Selanjutnya persamaan yang telah dibangun diestimasi dengan least square atau dengan estimasi prosedur lain sebaliknya estimasi tidak dilakukan pada hubungan identitas . 3.1.2 Proses Kebijakan Pertanian Hakcroe et al. (1994) menyatakan kebijakan pangan dan pertanian dihasilkan melalui suatu proses dalam suatu sistim perekonomian pasar. Ada empat tahapan dalam membangun kebijakan yaitu: (1) mengidentifikasi permasalahan yang langsung mempengaruhi perekonomian kebijakan pangan dan pertanian, (2) menyadarkan kesadaran publik terhadap permasalahan, (3) membangun proposal kebijakan alternatif dan memprediksi konsekuensinya, dan (4) mencari keputusan publik dan tindakan implementasi.

66

Proses pendekatan pengambilan keputusan kebijakan dilakukan dengan linear policy cycle, yang terdiri dari dua tahap yaitu formulasi kebijakan dan tahap implementasi kebijakan, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Tahap pertama adalah tentang tujuan yang akan dicapai. Tahap berikutnya adalah analisis teknis dan ekonomi dengan melakukan alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan.

Phase I. Policy Formulation

Policy Goal Declared

Technical/Economic Analysis

Array of Policy Alternatives

Best Policy Chosen

Phase 2. Policy Implementation

Best Policy Implemented

Outcome of Policy

Evaluation of Policy

Lesson of Policy Start Analysis Next Policy Sumber : Ellis (1992) Gambar 4. Model Kebijakan Linier Tinbergen

67

Pembuat kebijakan akan mengambil keputusan setelah menghitung biaya dan keuntungan dari suatu kebijakan, selanjutnya memilih alternatif kebijakan yang paling baik. Tahap kedua yaitu implementasi suatu kebijakan. Kebijakan perlu diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan kebijakan tercapai. Outcome suatu kebijakan perlu diukur, selanjutnya dilakukan evaluasi. Evaluasi suatu kebijakan akan membantu mengetahui kekuatan dan kelemahan kebijakan, selanjutnya menindaklanjuti kebijakan tersebut. Gambar 4 menunjukkan terdapat keterkaitan antara formulasi dengan implementasi kebijakan. Pemilihan kebijakan yang tepat akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik, sebaliknya kesalahan dalam memilih kebijakan akan menghasilkan implementasi yang salah. Sadoulet dan de Janvry (1991) mengemukakan bahwa

suatu paket

kebijakan dapat diterapkan dan berkelanjutan melalui uji kelayakan politis, efisiensi dan kesejahteraan yang seringkali bersifat trade off. Strategi yang dilakukan menurunkan trade off adalah: (1) meningkatkan fleksibilitas ekonomi, (2) meningkatkan derajad ekonomi, (3) melakukan pendekatan kepada publik, dan (4) memberikan kompensasi. Selanjutnya Hakcroe et al. (1994) menjelaskan lima variabel independen yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam memutuskan suatu kebijakan publik dalam pangan dan pertanian. Pada Persamaan (1) ditunjukkan ke lima variabel yang perlu dipertimbangkan sebelum pembuat kebijakan mengeluarkan suatu kebijakan baru di bidang pangan dan pertanian. Pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pangan/perberasan yang ada sekarang. Salah satu variabel yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan yaitu perkembangan

68

perekonomian nasional, sedangkan Inpres No 1 Tahun 2008 dan No 8 Tahun 2008 yaitu perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan. Kelima variabel independen tersebut, yaitu: PPFA = f(P, ES, K, VB, I) .................................................................................. (1) dimana: PPFA : Kebijakan publik untuk pangan dan pertanian P : Kebijakan yang ada sekarang ES : Situasi ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kebijakan pangan dan pertanian K : Tingkat pengetahuan dari partisipan individu atau kelompok VB : Nilai dan keyakinan dari partisipan individu atau kelompok I : Pengaruh kelompok yang menaruh perhatian terhadap kebijakan Andersen (2005) memperkenalkan hubungan etika dengan

kebijakan

ekonomi pangan. Faktor etika seharusnya pertimbangan utama dalam menolong penduduk berpendapatan rendah, dimana manusia kehilangan potensi karena kemiskinan, kelaparan dan akhirnya meninggal. Starbird (2005) memperkenalkan kebijakan pengawasan dalam ketahanan pangan, seperti kegiatan yang dilakukan di bidang militer. Kebijakan pengawasan diperlukan karena adanya informasi yang tidak sempurna (imperfect information), mengurangi ketidakpastian dan memotivasi produsen menghasilkan pangan yang berkualitas. Innes (2003) memperkenalkan kebijakan asuransi tanaman sebagai suatu kebijakan alternatif dengan pendekatan kwantitatif. Ada tiga persyaratan yang dipenuhi sehingga kebijakan pertanian optimum yaitu: (1) asuransi penerimaan pemerintah yang dapat menjamin keuntungan petani (πI), (2) pemerintah mampu menciptakan selisih harga positip yang diterima oleh petani (Ps) dengan harga di pasar (Pm), dan (3) asuransi premium (I) yang harus dibayar petani, dimana I ≥ 0. Komponen asuransi merupakan syarat keharusan untuk mencapai kebijakan yang

69

optimal, dimana ada jaminan bahwa target penerimaan minimum petani sama dengan : πI + c(y) + I ...................................................................................................... (2) dimana πI merupakan keuntungan usahatani, c(y) estimasi biaya produksi dan I adalah asuransi premium. Ukuran efektifitas kebijakan menurut Ramdan et al. (2003): (1) efisiensi, suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal, (2) adil; bobot kebijakan harus ditempatkan adil yakni kepentingan publik tidak terabaikan, (3) mengarah kepada insentif; suatu kebijakan harus mengarah atau mendorong adanya perbaikan dan peningkatan sasaran yang ditetapkan, (4) diterima oleh publik, karena diperuntukkan bagi kepentingan publik, dan (5) moral dimana suatu kebijakan harus dilandasi oleh moral yang baik. 3.1.3 Teori Permintaan Beras Permintaan seorang konsumen terhadap suatu barang dapat diturunkan dari fungsi kegunaan (utility function). Konsumen bertujuan memaksimumkan utilitinya dengan kendala anggaran (Koutsoyiannis, 1977; Nicholson, 1985; Henderson dan Quandt, 1980; dan Varian, 1992). Diasumsikan ada dua komoditi dikonsumsi konsumen yaitu beras dan non beras. Permintaan beras diturunkan dari fungsi kegunaan konsumen beras. Fungsi kegunaan yang digunakan ordinal utility function. Secara matematis fungsi kegunaan dituliskan sebagai berikut: U = f(Cb,Cnb) ................................................................................................... (3) dimana: U : tingkat utilitas konsumen dan konstan Cb: jumlah konsumsi beras

70

Cnb adalah jumlah konsumsi barang lain (non beras). Diasumsikan f (Cb, Cnb) adalah continious dan strictly quasi concave. Diasumsikan turunan parsial persamaan (3) adalah strictly positif. Total diferential dari persamaan fungsi utiliti persamaan (3), yaitu: δU = f1 δCb + f2 δCnb .................................................................................... (4) dimana f1 dan f2 adalah turunan parsial dari U terhadap Cb dan Cnb. Apabila perubahan total utiliti sepanjang kurva indefferen adalah nol, δU adalah nol, maka persamaan (3) berubah menjadi: f1 δCb + f2 δCnb = 0 ........................................................................................ (5) hasilnya diperoleh:

-

∂Cnb f1 = ∂Cb f2

............................................................................................. (6)

Slope kurva indifferen adalah δCnb/ δCb artinya jika seorang konsumen menginginkan lebih banyak mengkonsumsi beras, konsumen mengorbankan konsumsi non beras agar tingkat kepuasan yang diterima tetap sama. Slope negatif, - δCnb/ δCb adalah marginal rate of subtitution dari konsumsi beras terhadap non beras. Marginal rate of subtitution adalah tingkat dimana konsumen bersedia mengganti barang yang satu dengan barang lainnya (Mankiw, 2004). Konsumen bersikap rasional akan memilih kombinasi antara beras dan non beras yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi, pada tingkat harga dan pendapatan tertentu. Pada tingkat harga beras Pb dan harga barang selain beras Pnb, serta pendapatan konsumen I, maka dapat dituliskan fungsi kendala anggaran konsumen sebagai berikut: I = Pb*Cb + Pnb*Cnb

...................................................................................

(7)

71

Persamaan (7) diubah menjadi: I - Pb*Cb - Pnb*Cnb = 0

..........................................................................

(8)

Untuk memperoleh fungsi permintaan konsumen terhadap komoditas beras, melalui

maksimisasi

kegunaan dengan kendala pendapatan

konsumen,

digunakan formula fungsi Lagrange (L) dan Lagrange multiplier (λ ) sebagai berikut: L = f (Cb, Cnb) + λ (I - Pb *Cb - Pnb * Cnb)

................................................ (9)

Fungsi permintaan beras akan diperoleh jika persamaan (9) memenuhi syarat First Order Condition (FOC) dan Second Order Condition (SOC), yaitu turunan pertama parsial sama dengan nol dan determinan matrik Hessian bernilai positif. Selain itu, dari FOC diperoleh:

∂L = Cb − λ * Pb = 0 ∂Cb

atau f1 - λ Pb = 0 ………………......................... (10)

∂L = Cnb − λ * Pnb = 0 atau f2 - λ Pnb = 0 ………................................. ∂Cnb

(11)

∂L = I – Pb* Cb - Pnb* Cnb = 0 …………………………..................... ∂λ

(12)

Dengan mensubsitusikan (10) ke dalam (11) maka akan diperoleh:

λ=

Cb Cnb = Pb Pnb

atau

f1/f2 = Pb/Pnb …………............................

(13)

Untuk mencapai tambahan kegunaan yang maksimum maka rasio marginal utiliti harus sama dengan rasio harga.

λ=

Cb Pb = Cnb Pnb

atau λ= f1/Pb = f2/Pn ...............................................

(14)

72

Lagrange multiplier λ merupakan marginal utiliti dari pendapatan. Apabila

marginal utiliti beras dan non beras diasumsikan positif maka marginal utiliti dari pendapatan juga positip. Cb adalah marginal utiliti dari konsumsi beras, sedangkan Cnb adalah tambahan kegunaan dari konsumsi barang non-beras. Makna dari persamaan (14), bahwa kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang akan maksimum, jika rasio tambahan kepuasan yang dihasilkan oleh barang tersebut sama dengan rasio harganya.

Second order condition diperoleh dengan melakukan turunan parsial kedua terhadap fungsi utiliti dengan f11, f22 dan turunan silang parsial kedua melalui f12 dan f21 sehingga diperoleh determinan bordered Hessian adalah positip.

f 11 f 12 -Pb f 21 f 22 -Pnb > 0 ................................................................................... (15) -Pb –Pnb 0

Dengan menggunakan teknik matriks, persamaan (15) menghasilkan 2 f12 PbPnb – f11 f22 – f22 f12 > 0 .................................................................... (16) Subtitusi Pb = f1/λ dan Pnb = f2/λ dari persamaan 10 dan 11 dan dikalikan dengan λ2 > 0, diperoleh 2 f12 f1 f2 – f11 f22 – f22 f12 > 0 ..................................................................

(17)

Second order condition tercapai apabila fungsi utiliti memenuhi asumsi strict quasi concavity. Dengan terpenuhi asumsi maka kurva indifferen adalah convex dan marginal rate of subtitution adalah decreasing pada titik keseimbangan.

73

Asumsi fungsi permintaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ordinary demand function yang juga dikenal dengan fungsi permintaan Marshalian yang menunjukkan jumlah komoditi beras yang dibeli pada tingkat harga dan pendapatan tertentu. Fungsi permintaan ordinari dikenal sebagai fungsi permintaan sederhana tetapi berbeda dengan analisis fungsi permintaan lainnya. Fungsi permintaan Hicksian menjelaskan sejumlah komoditi yang diperoleh pada tingkat utiliti tertentu dengan meminimalkan pengeluaran. Dengan mensubstitusikan persamaan (10) dan (11) ke dalam persamaan (12) akan menghasilkan fungsi permintaan beras dan barang non beras: qCb = I/2 Pb dan qCnb = I/2 Pnb

...........................................................

(18)

Ada dua propertis penting dari fungsi permintaan, Pertama, permintaan terhadap suatu komoditi (beras atau non beras) adalah fungsi

nilai tunggal dari

harga dan pendapatan. Properties yang pertama ini merupakan fungsi utiliti yang

strict quasi concavity; memiliki titik maksimum satu, kemudian ada kombinasi komoditi tunggal, yang berkaitan dengan sejumlah harga dan pendapatan. Kedua, fungsi

permintaan adalah homogenous derajad nol terhadap harga dan

pendapatan. Perubahan harga dan pendapatan dalam proporsi yang sama menyebabkan jumlah permintaan tidak berubah. Dalam konteks beras, perubahan harga beras dan pendapatan dalam jumlah yang sama tidak akan merubah jumlah permintaan beras. Asumsikan seluruh harga dan pendapatan berubah dalam proporsi yang sama, sehingga kendala anggaran menjadi: kI – kPb*Cb - kPnb*Cnb = 0 ......................................................................... (19)

dimana k adalah faktor proporsional. Persamaan (9) menjadi V = f (Cb, Cnb) + λ (kI - kPb *Cb - kPnb * Cnb)

...................................... (20)

74

First order condition menjadi f1 - λ kPb = 0 ……………….............................................................................. (21) f2 - λ kPnb = 0 ………........................................................................................

(22)

kI – kPb* Cb - kPnb* Cnb = 0 …………………………............................... (23) Persamaan 23 merupakan turunan parsial dari persamaan 20, dengan multiplier Langrange dapat ditulis dalam bentuk k(I – Pb* Cb - Pnb* Cnb) = 0 …………………………...............................

(24)

Oleh karena k tidak sama dengan nol, persamaan (24) menjadi I – Pb* Cb - Pnb* Cnb = 0 …………………………...................................

(25)

Dengan menghilangkan k dari persamaan (21) dan (22), dengan memindahkan λ Pb dan λ Pnb akan diperoleh persamaan:

f 1 Pb = f 2 Pnb ......................................................................................................

(26)

Persamaan (26) sama dengan persamaan (13). Kemudian fungsi pemintaan untuk satu set harga dan pendapatan (kPb, kPnb, kI) juga diturunkan dari persamaan yang sama seperti terhadap harga dan pendapatan (Pb, Pnb, I). Fungsi permintaan ordinari konsumen untuk beras dan non beras pada persamaan berikut: qCb = f(Pb,Pnb,I) .....................................................................................

(27)

qCnb = f(Pnb, Pb, I) .................................................................................

(28)

Dimana permintaan beras dipengaruhi oleh harga beras itu sendiri, harga komoditi non beras dan tingkat pendapatan. Asumsi pada persamaan (27), Pnb, I sebagai parameter yang given, sehingga permintaan beras dipengaruhi oleh harga beras itu sendiri, persamaan (27) berubah menjadi:

75

qCb = f(Pb) ..............................................................................................

(29)

dalam bentuk fungsi permintaan inverse, persamaan (29) dapat ditulis dalam bentuk : Pb = D-1(qCb ) ........................................................................................... (30) Grafik pada persamaan (30) harga beras menjadi garis vertikal sedangkan jumlah permintaan beras sebagai garis horijontal. Gambar 5 menunjukkan ada dua kurva permintaan beras yaitu kurva ordinari D dan kurva kompensate D1. Perpotongan kedua kurva pada Pbodan qCbo. Pada harga yang lebih tinggi dari Pbo, kompensasi pendapatan adalah positif. Harga beras pada kurva kompensasi (kurva Hicksian) lebih tinggi dari kurva ordinari (Marshalian). Pada harga yang lebih rendah dari Pbo, harga beras pada kurva Marshalian lebih tinggi dari Hicksian Pb

Pbo

D1

D

qCbo

Sumber: Varian(1992) Gambar 5. Kurva Permintaan Beras Ordinari dan Kompensasi Dalam studi ini, juga dilakukan analisis elastisitas, baik elastisitas harga dan pendapatan terhadap permintaan beras.

Faktor-faktor yang

menentukan elastisitas permintaan beras antara lain (1) tersedianya barang

76

subtitusi yang terdekat, (2) pertimbangan kebutuhan dengan kemewahan, (3) definisi pasar, dan (4) rentang waktu. Elastisitas permintaan terdiri dari elastisitas permintaan harga sendiri (own elasticity) disimbolkan dengan ε11 dan elastisitas permintaan harga barang lain (cross elasticity) dengan simbol ε dengan simbol

21

dan elastisitas pendapatan

η. Elastisitas harga beras adalah

persentase perubahan

jumlah beras dibagi dengan persentase perubahan harga beras.

ε11 =

∂ (ln Cb) Pb ∂Cb = ∂ (ln Pb) Cb ∂Pb

........................................................................ (31)

Asumsi persamaan (31), pola konsumsi dan barang-barang lain konstan. Elastisitas harga mempunyai tanda negatif sesuai dengan kurva permintaannya. Dengan mengetahui elastisitas harga beras, dapat diketahui efek dari perubahan harga beras terhadap belanja (pengeluaran) konsumen terhadap beras. Total pengeluaran konsumen untuk beras adalah CbPb. Perubahan pengeluaran konsumen terhadap beras karena perubahan harga beras yaitu:

∂ (CbPb) ∂Cb = Cb + Pb ∂Pb ∂Pb

= Cb

⎛ Pb ∂Cb ⎞ ⎜1 + ⎟ = Cb( 1 + ε11) .................... ⎝ Cb ∂Pb ⎠

(32)

Apabila ε11 > 1, permintaan beras elastis, maka kenaikan Pb menyebabkan Cb turun sehingga pengeluaran konsumen untuk beras menurun. Apabila ε11 = 1 (unitary elastis) maka kenaikan Pb menyebabkan Cb tidak berubah sehingga pengeluaran konsumen tidak berubah, selanjutnya ε11< 1 (inelastis), kenaikan Pb menyebabkan Cb turun sehingga pengeluaran konsumen untuk beras meningkat tapi dalam jumlah yang kecil.

77

Elastisitas silang menunjukkan tingkat responsif permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan barang lain. Barang lain dalam hal ini dapat berupa barang subtitusi dan barang komplemen. Barang A dan B dikatakan subtitusi, artinya saling menggantikan. Dalam studi ini misalnya antara beras dengan jagung atau ubi kayu. Barang A dan B disebut komplemen karena sama-sama diperlukan. Elastisitas silang adalah persentase perubahan jumlah permintaan barang dibagi dengan persentase perubahan harga barang lain, dituliskan sebagai berikut: ε 21 = ∂ (ln Cnb) = Pb ∂Cnb ∂ (ln Pb) Cnb ∂Cb Tanda notasi ε

21,

.................................................................. (33) angka 2 menunjuk konsumsi non beras (Cnb)

dipengaruhi oleh konsumsi barang Cb sedangkan tanda angka 1 menunjukkan harga beras. Elastisitas silang dapat mempunyai nilai positif atau negatif. Apabila elastisitas silang positif (ε 21 > 0) maka diantara beras dan non beras mempunyai hubungan subtistusi atau kompetitif, apabila negatif (ε

21

< 0)

maka hubungannya komplemen. Apabila harga beras naik maka jumlah permintaan beras akan turun sehingga permintaan barang komplemen beras juga turun. Dengan melakukan total diferensial terhadap persamaan (7) diperoleh persamaan sebagai berikut: δI = Pb δCb + Cb δ Pb + Pnb δ Cnb + Cnb δ Pnb .......................................... (34) Apabila δI =δ Pnb = 0 maka persamaan (34) menjadi Pb δCb + Cb δ Pb + Pnb δ Cnb = 0 ............................................................

(35)

78

Dengan mengalikan persamaan (35) dengan

Pb Cb Cnb /I Cb Cnb δ Pb

diperoleh persamaan: α1 ε11 + α2 ε 21 = -α1 .................................................................................

(36)

Dimana α1 = Pb Cb/I merupakan proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk beras, α2 = Pnb Cnb/I merupakan proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk barang non beras. Persamaan (36) disebut kondisi agregat Cournot. Apabila ε11 diketahui maka ε 21 dapat juga diketahui.

Persamaan (27) dan (28) merupakan persamaan permintaan barang dari individu-individu konsumen. Untuk memperoleh persamaan permintaan pasar, harus dilakukan penjumlahan horizontal terhadap persamaan permintaan individu-individu dalam yurisdiksi pasar. Oleh sebab itu fungsi permintaan pasar selain dipengaruhi oleh ketiga faktor di atas juga dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk dalam suatu wilayah pasar. Selain itu, fungsi permintaan pasar selain dipengaruhi oleh harga barang tersebut, harga barang alternatif, pendapatan konsumen, juga dipengaruhi oleh selera konsumen (Koutsoyiannis, 1977). Oleh sebab itu fungsi permintaan pasar beras untuk keperluan konsumsi langsung dapat ditulis sebagai berikut: Dbd = f(Pb, Pnb, I, Pop, T) ...........................................................................

(37)

Persamaan (37) bermakna bahwa konsumsi beras secara langsung (Dbd) merupakan fungsi dari harga beras (Pb), harga bahan pangan selain beras (Pnb), pendapatan masyarakat (I), jumlah penduduk (Pop), dan trend waktu (T) sebagai proksi dari perubahan selera masyarakat. 3.1.4 Permintaan Masukan Produksi

Menurut Koutsoyiannis

(1977), bentuk umum dari fungsi produksi

merupakan hubungan teknologi antara jumlah input dengan jumlah output. Harga

79

input dan output tidak masuk dalam fungsi produksi. Harga input dan output digunakan hanya untuk keputusan produksi dari perusahaan atau produsen. Bentuk umum matematika dari fungsi produksi oleh Koutsoyiannis (1977) yaitu: Y = f ( L, K, R, S, ν, γ) ………………………………………….................. (38) dimana Y L K R S ν γ

: output : input kapital : input kapital : raw material : input lahan : skala pengembalian : parameter efisiens Hubungan antara raw material dengan output diasumsikan konstan pada

setiap tingkat produksi. Demikian juga input lahan diasumsikan konstan terhadap perekonomian secara menyeluruh, sehingga tidak dimasukkan ke dalam fungsi produksi agregat. Pada model Koutsoyiannis, input lahan bersama dengan mesin dan perlengkapannya dimasukkan ke dalam faktor K. Sehingga fungsi produksi dalam teori ekonomi tradisional diasumsikan dalam bentuk: Y = f ( L, K, ν, γ) …………………………………………........................

(39)

Faktor ν adalah return to scale, menunjukkan analisis jangka panjang dari suatu kegiatan produksi. Perbedaan analisis jangka pendek dengan jangka panjang terletak pada komponen-komponen dari faktor produksi yang digunakan. Dalam jangka pendek, komponen faktor produksi terdiri dari faktor dan fixed variabel, sedangkan dalam jangka panjang, semua faktor produksi menjadi faktor variabel. Dalam studi ini, analisis yang dilakukan menggunakan jangka pendek sehingga faktor ν tidak dimasukkan dalam fungsi produksi.

80

Di dalam literatur ekonomi, khususnya literatur ekonomi pertanian disamping lahan, tenaga kerja dan kapital sebagai faktor produksi, juga dimasukkan ketrampilan atau entrepreneurship. Pengembalian untuk lahan diukur dari rent atau sewa, tenaga kerja dengan upah dan kapital dengan suku bunga, sedangkan pengembalian entrepreneurship adalah profit. Entrepreneurship yang dimaksud yaitu bagaimana produsen menggunakan kombinasi dari ke tiga faktor produksi lain (lahan, tenaga kerja dan kapital untuk memperoleh keuntungan (profit). Oleh karena itu dalam studi ini

γ tidak dimasukkan dalam fungsi

produksi. Dengan penjelasan diatas maka persamaan (39) berubah menjadi persamaan berikut (40) dimana fungsi produksi adalah kontinius: Y = f ( L, K ) ……………………………………………….......................... (40) Diktum kebijakan perberasan nasional menjelaskan bahwa benih unggul bersertifikat, pupuk berimbang dan pasca panen merupakan instrumen untuk meningkatkan pendapatan petani. Benih, pupuk dan alat pertanian (pasca panen) masuk dalam variabel kapital dalam persamaan (40). Dalam studi ini diasumsikan bahwa pupuk berimbang dianalisis bukan dalam konteks budidaya tanaman tetapi dari pendekatan analisis ekonomi. Diferensial dari fungsi produksi pada persamaan (40) yaitu δY = f1δ L + f2 δK ......................................................................................... (41) Dimana f1 dan

f2 turunan parsial Y terhadap L dan K, yang menunjukkan

Marginal Product (MP) terhadap L dan K. Produk marginal dari suatu input adalah output tambahan yang bisa diperoleh dengan menambah input yang

81

bersangkutan 1 unit, sedang input lain dianggap konstan. Jika δY = 0 sepanjang kurva isoquant, maka 0 = f1δ L + f2 δK ........................................................................................... RTS = -

∂K f1 = ∂L f2

(42)

...................................................................................... (43)

Rate of technical subtitution (RTS) merupakan rasio antara MPL dengan MPK, dimana RTS adalah tingkat dimana tenaga kerja bisa disubtitusi dengan kapital sementara output tetap konstan di sepanjang kurva isoquant. Asumsikan bahwa tujuan akhir petani padi bukan untuk memaksimumkan output tetapi memaksimumkan keuntungan. Dengan diketahui harga dan output, kombinasi optimum dapat diketahui. Fungsi keuntungan sebagai berikut: Л = TR – TC ................................................................................................... (44) dimana: Л : Profit (Keuntungan) TR : Total Reveneu (Penerimaan Total) TC : Total Cost (Biaya Total) Total reveneu diperoleh dari perkalian dari harga gabah (Py) dengan fungsi produksi Y = f ( L, K ) sedangkan Total Cost merupakan penjumlahan dari Total Variable Cost dengan Total Fixed Cost. Persamaan (41) berubah menjadi persamaan: Л = Py * f ( L, K ) – (TVC + TFC) .............................................................. (45) TVC = w *L + r* K ...................................................................................... (46) TC = w *L + r* K + TFC ............................................................................ (47) Penentuan keputusan produksi dapat didasarkan atas pilihan (1) memaksimumkan keuntungan dengan kendala biaya, atau (2) meminumkan biaya dengan kendala output/produksi. Dalam konteks kebijakan perberasan nasional,

82

keputusan produksi pada pilihan pertama. Pada tingkat keputusan produksi maka variabel harga output dan input boleh dimasukkan dalam persamaan. Notasi pada persamaan (47) sedikit dimodifikasi, dimana TFC dengan notasi b. Dengan mensubtitusi persamaan (45) dan (46) ke dalam TC pada persamaan (47) diperoleh persamaan: C = w *L + r* K + b ................................................................................... (48) Keputusan produksi dengan memaksimumkan keuntungan dengan kendala biaya. Maksimisasi keuntungan dengan prinsip optimalisasi berkendala untuk kasus persaingan sempurna pada pasar keluaran dan pasar masukan dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi kuntungan berikut: Л

= Py * f ( L, K ) - w *L - r* K - b ) ......................................................

(49)

FOC terhadap L, K, sehingga diperoleh persamaan (50) sampai (51), ∂π = Pyf1 – w = 0 atau f1Py = w .............................................................. ∂L

(50)

∂π ∂K

(51)

= Pyf2 - r = 0 atau f2 Py = r ...............................................................

Pada persamaan (50) dan (51), f1 adalah marginal produk terhadap input L, sedangkan f2 adalah marginal produk terhadap input K. Turunan partial terhadap L diperoleh f1Py yang menunjukkan Value Marginal Product (VMP) tenaga kerja dan terhadap K diperoleh f2 Py yaitu VMP kapital. Dari persamaan (50) dan (51) diperoleh bahwa VMPi = Pi ...................................................................................................... (52) dimana VMPi adalah nilai produksi marjinal dari masukan i. Fungsi permintaan untuk masukan i yaitu lahan (A), input benih (S), pupuk (F), pestisida (H) dan

83

mesin/peralatan (M) dengan Pi adalah harga masukan i, yang diturunkan dari persamaan (52), yaitu: A = a (Pa, Ps, Pf, Ph, Pm) ............................................................................. (53) S = s (Ps, Pa, Pf, Ph, Pm) . ............................................................................. (54) F = f (Pf, Pa, Ps, Ph, Pm) ............................................................................... (55) H = h (Ph, Pa, Ps, Pf, Pm) .............................................................................. (56) M = m (Pm, Pa, Ps, Pf, Ph) ............................................................................. (57) Fungsi permintaan masukan agregat pada pasar bersaing sempurna dalam suatu wilayah merupakan jumlah permintaan masukan oleh semua individu petani. Dengan mensubtitusikan persamaan (53) hingga (57) ke persamaan (58) maka dari pendekatan masukan produksi akan diperoleh persamaan penawaran berikut: Y = y (Pl, Pa, Ps, Pf, Pm) ............................................................................... (58) Fungsi total penawaran padi pada pasar persaingan sempurna dalam suatu wilayah merupakan jumlah total penawaran padi oleh individu produsen (petani), dengan penentu atau penjelas yang sama.

3.1.5 Teori Perdagangan Internasional

Menurut Krugman dan Obstfeld (1991) dan Nopirin (1997) perdagangan antar negara atau perdagangan internasional muncul karena adanya perbedaan harga komoditi diantara kedua negara. Perbedaan harga tersebut disebabkan karena perbedaan biaya produksi di kedua negara. Sulistyo (1981) mengatakan bahwa perdagangan antar dua negara muncul karena semakin intensifnya spesialisasi dalam proses produksi kedua negara tersebut.

84

Pada Gambar 6 ditunjukkan bahwa pada mulanya terjadi perbedaan harga beras antara negara A dan B, dimana masing-masing mempunyai keseimbangan EA untuk negara A dan EB untuk negara B. Pada titik keseimbangan tersebut negara A memperdagangkan beras dalam jumlah QEA dengan harga PEA, dan negara B memperdagangkan beras dalam jumlah QEB dengan harga PB. Perbedaan ini akan mendorong terjadinya perdagangan antara negara A dan B, yaitu dengan terciptanya permintaan impor dan penawaran ekspor di pasar dunia. Menurut Labys (1973); Krugman dan Obstfeld (1991), permintaan impor adalah kelebihan dari apa yang diminta konsumen atas apa yang ditawarkan oleh produsen domestik. Penawaran dari ekspor asing adalah kelebihan dari apa yang ditawarkan oleh produsen asing (negara lain) atas apa yang diminta oleh konsumen negara tersebut. Nampak dalam Gambar 6 bahwa kelebihan permintaan (exess demand) di negara B merupakan permintaan impor di pasar dunia Dw dan kelebihan penawaran (exess supply) di negara pengekspor (A) merupakan penawaran ekspor dari pasar dunia (Sw). Interaksi antara suplai ekspor dan permintaan impor menghasilkan keseimbangan di pasar dunia Ew, dengan harga dunia Pw dan total transaksi dunia Qw. Pada tingkat harga Pw konsumen di negara eksportir (A) meminta beras sebanyak QA, namun produsen menawarkan kelebihan penawaran sebesar Q1AQ2A, yang harus diekspor ke negara lain, sehingga merupakan penawaran ekspor di pasar dunia. Sementara di negara importir, pada tingkat harga Pw jumlah yang diminta oleh konsumen negara B adalah Q2B dan jumlah 'yang ditawarkan oleh produsen adalah Q1B. Dengan demikian terjadi kelebihan permintaan (exess demand) sebesar Q1BQ2B . Oleh sebab itu negara B harus mengimpor beras sebanyak Q1BQ2B

85

86

Uraian di atas menunjukkan bahwa ekspor suatu negara merupakan selisih antara penawaran domestik dengan permintaan domestik. Secara matematis persamaan ekspor dapat dituliskan sebagai berikut: Xt = St-Dt ...............................................................................................

(59)

dimana Xt adalah jumlah ekspor negara bersangkutan pada tahun t, St adalah jumlah penawaran pada tahun t, dan Dt adalah jumlah barang yang diminta pada tahun tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, ekspor suatu negara merupakan kelebihan penawaran domestik atau produksi barang atau jasa yang tidak dikonsumsi oleh konsumen negara bersangkutan atau tidak disimpan dalam bentuk stok (Labys, 1973; Kindleberger dan Lindert, 1982). Oleh sebab itu persamaan ekspor dapat juga dituliskan sebagai: Xt = St-Ct + STt-l

......................................................................................

(60)

dimana: Xt = jumlah ekspor beras pada lahun ke-t, St = jumlah produksi beras pada tahun ke-t, Ct = jumlah konsumsi beras pada lahun ke-t, STt-1 = jumlah stok beras pada tahun sebelumnya. Branson dan Litvack (1981) menyatakan bahwa penawaran ekspor suatu barang dipengaruhi oleh tingkat bunga dan nilai tukar valuta asing di negara pengekspor dan di negara importir. Sementara Krugman dan Obstfeld (1991) mengatakan bahwa penawaran ekspor suatu negara ditentukan oleh harga barang tersebut di negara asal, harga barang di negara importir. Selain itu kebijakan perdagangan seperti tarif, pembatasan ekspor/impor dapat juga mempengaruhi penawaran ekspor suatu barang dari suatu negara. Jika beberapa faktor tersebut digabungkan, maka akan diperoleh persamaan penawaran ekspor:

87

Xt = f(Pt, PNMt, ERt, Zt, QXt-1) ................................................................ (61) dimana: Pt PNMt ERt Zt Xt-1

= harga tahun ke-t, = harga beras di negara importir pada tahun ke-t, = nilai tukar mata uang asing tahun ke-t, = faktor lain yang mempengaruhi penawaran ekspor pada tahun ke-t, = jumlah ekspor beras tahun sebelumnya.

Komponen perdagangan internasional lainnya adalah permintaan impor. Menurut Labys (1973) permintaan impor suatu barang adalah kelebihan konsumsi yang tidak sanggup diproduksi di dalam negeri. Sementara Krugman dan Obstfeld (1991) menyatakan permintaan impor domestik merupakan kelebihan dari apa yang diminta konsumen atas yang ditawarkan oleh produsen domestik. Oleh sebab itu persamaan impor dapat dituliskan: Mt = Ct- St + STt-1 ....................................................................................... (62) dimana: Mt Ct St STt-l

= jumlah impor beras pada tahun ke-t, = jumlah konsumsi beras tahun ke-t, = jumlah produksi beras tahun ke-t, = jumlah stok beras tahun sebelumnya.

Bila stok beras di negara pengimpor diasumsikan tetap, maka permintaan impor beras negara pengimpor akan konsisten dengan pola konsumsinya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka fungsi permintaan impor dapat diturunkan dari fungsi konsumsi, sedangkan fungsi konsumsi dapat diturunkan dari fungsi utilitas. Seperti telah dijelaskan didepan, bahwa maksimisasi fungsi utilitas dengan kendala pendapatan akan menghasilkan fungsi konsumsi: Cb = f(Pb, Pnb, I, Pop) ................................................................................ dimana: Cb Pb

= jumlah konsumsi beras, = harga beras,

(63)

88

Pnb = harga non beras, Pop = jumlah penduduk Selain itu, permintaan impor juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, seperti tarif impor, tarif ekspor negara pengekspor, quota ekspor dan lain-lain (Krugman dan Obstfeld, 1991). Dengan menggabung dua rumusan tersebut, serta menggabung peubah Y dan POP menjadi GNPt negara pengimpor, maka fungsi permintaan impor dapat diturunkan sebagai berikut: Mt = f( PJt, PNJt, GNPt, GMt, GXt) ..........................................................

(64)

dimana: PJt = harga beras di negara pengimpor pada tahun ke-t, PNJt = harga barang substitusi beras tahun ke-t, GNPt = pendapatan nasional negara pengimpor pada tahun ke-t, GMt = kebijakan perdagangan pemerintah negara importir pada tahun ke-t, GXt = kebijakan perdagangan negara pengekspor tahun ke-t. 3.1.6 Hubungan Ekonomi Perberasan Nasional dengan Makroekonomi

Menurut Mankiv (2007), untuk menganalisis

kebijakan perekonomian

dalam konteks perberasan dunia maka Indonesia termasuk negara yang besar. Model ekonomimakro untuk menganalisis dampak perberasan Indonesia dengan negara lain diperlukan kombinasi logika perekonomian tertutup dari model ISLM dan logika perekonomian kecil dari Model Mundell-Fleming. Katakanlah keseimbangan Model IS-LM perekonomian Indonesia berada pada tingkat bunga r0 dan pendapatan Y0, seperti ditunjukkan pada bagian a. Bagian b, menunjukkan hubungan tingkat bunga dengan modal aliran neto, pada tingkat bunga r0 menentukan aliran modal keluar neto, CF0. Bagian c menunjukkan bahwa net capital outflow (aliran modal keluar neto) CF0 dan kurva ekspor netto NX menentukan kurs nominal e0.

89

Model IS-LM pada bagian (a) pengeluaran agregat E yang merupakan fungsi dari pendapatan agregat Y dengan tingkat suku bunga R. Diasumsikan bahwa komponen eksogen dari pengeluaran, yaitu: E = E + E (Y , R ),

0 < E y < 1, ER < 0 ………………………… ……. (65)

Turunan partial mengindikasikan bahwa apabila pengeluaran meningkat ketika pendapatan meningkat. Kondisi keseimbangan jika agregat suplai dan permintaan terhadap barang dan jasa adalah sama Y = E + E (Y , R ) ……………………………………………………............

(66)

Sekarang ada dua endogenous variabel yaitu Y dan R, dengan satu eksogenous variabel E tetapi baru satu persamaan, sehingga tidak dapat dicari solusi keseimbangan untuk variabel endogen. Dalam Gambar 7 bagian (a) digambarkan kurva IS, dengan slope negatif. Kurva IS menunjukkan hubungan antara R dengan Y.

Y − E − E (Y , R ) = 0 …………………………………………………........

(67)

Kemudian dilakukan diferensial parsial dari persamaan (67), sehingga diperoleh dR 1 − E y = < 0 …………………………………………………............. dY Er

(68)

Peningkatan eksogenous variabel (E) seperti pengeluaran pemerintah untuk subsidi pupuk atau pembelian/pengadaan gabah/beras, akan menggeser kurva IS ke kanan. Turunan partialnya dengan asumsi Y tetap yaitu: dr dE

=−

1 > 0 ………………………………………………………....... ER

(69)

Kurva LM pada Gambar 7 bagian (a) menunjukkan permintaan uang di pasar uang, dengan persamaan

90

L = L(Y , R ),

Ly > 0, L R < 0 ………………………………….........

(70)

Keseimbangan di pasar uang apabila permintaan dan penawaran uang sama, dimana penawaran uang adalah konstan, diperoleh persamaan berikut L(Y , r ) − M = 0 ……………………………………………………...........

(71)

Persamaan (70) kondisi kedua yang menggambarkan hubungan antara R dan Y pada Gambar 6 bagian (a). Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara R dan Y, dengan slope positip.. Dengan melakukan turunan partial terhadap persamaan (71) diperoleh L dR = − y > 0 ………………………………………………………....... dY Lr

(72)

Dalam kurva LM, penawaran uang adalah eksogen. Untuk menunjukkan dampak dari perubahan penawaran uang terhadap kurva LM, dengan asumsi Y tetap, sedangkan R dan M adalah variabel dalam kondisi keseimbangan pasar uang. dR dM

=

1 < 0 …………………………………………………................. LR

(73)

Akhirnya diperoleh bahwa kenaikan penawaran uang menyebabkan penurunan tingkat suku bunga di pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Dari persamaan (67) dan (71) diperoleh keseimbangan antara LM dan IS pada pendapatan Y0 dan tingkat suku bunga ro Y * − E − E (Y *, R *) = 0 ……………………………………………............ (74) L(Y *, R *) − M = 0 ………………………………………………............... (75) Nilai Y* dan R* merupakan keseimbangan simultan pada pasar barang dan jasa dengan pasar uang. Seperti yang ditunjukkan Gambar 7 bagian (a), ada hubungan

91

antara kurva LM dan IS. Dalam analisis komparatif statis, perlu diketahui dampak dari dua variabel eksogen yaitu dan M, dalam kondisi keseimbangan Y* dan R*. Dalam kasus terjadinya perubahan, dilakukan dengan sistim linier

⎡(1 − E y ) − ( ER )⎤ ⎡∂Y * / ∂ E ⎤ ⎡1⎤ ………………………………........... (76) ⎥= ⎢ ⎢ L LR ⎥⎦ ⎢⎣∂R * / ∂ E ⎥⎦ ⎢⎣0⎥⎦ y ⎣ Dari persamaan (76) diperoleh determinan D sebagai berikut: D = (1 − E y )LR + Ly ( ER ) < 0 …………………………………..................... (77)

Dampak dari komparatif statis yaitu 1 − ( ER ) ∂Y * ∂E

∂R * ∂E

=

=

0

LR D

(1 − ER ) 1 Ly 0 D

=

LR > 0 ………………………………….................... (78) D

=−

Ly D

> 0 ………………………………..................... (79)

Dalam konteks kebijakan perberasan nasional maka peningkatan pengeluaran pemerintah untuk subsidi pupuk, anggaran untuk pembelian gabah petani dan investasi untuk perbaikan saluran irigasi akan menggeser kurva IS ke kanan, sehingga pendapatan akan naik dan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Oleh karena pertanian hanya salah satu sektor dari beberapa sektor perekonomian umum dan adanya keterkaitan dengan sektor lainnya, perubahan dalam kebijakan makroekonomi akan mempengaruhi pendapatan di sektor pertanian (perberasan nasional)

melalui perubahan dalam pajak, pengeluaran

pemerintah dan penawaran uang. Kebijakan moneter terkait dengan penawaran

92

uang dan kredit, sedangkan kebijakan fiskal menyangkut pengeluaran pemerintah dan pajak. Perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal akan mempengaruhi baik produsen dan konsumen perberasan nasional. Kebijakan moneter ekspansif, seperti pembelian surat-surat berharga, menyebabkan peningkatan penawaran uang sehingga semakin banyak uang yang digunakan untuk kredit dan pinjaman. Peningkatan jumlah uang/kredit yang dipinjamkan kepada petani padi, cateris paribus, menyebabkan suku bunga menurun, sehingga meningkatkan pengeluaran investasi (Lipsey, 1974; Branson and Litvack, 1981 Dornbush and Fisher, 1987; Mankiv, 2007) Pemberian kredit kepada petani akan

menambah uang beredar, akan

menggeser kurva LM0 ke kanan menjadi LM1, seperti bagian (a). Tingkat pendapatan dan tingkat bunga turun menjadi r1. Asumsi tingkat harga (P) tetap. Gambat 7 bagian (b) menunjukkan bahwa pada perekonomian Indonesia, penurunan tingkat bunga dari r0 ke r1 menyebabkan aliran keluar modal neto meningkat dari CF0 ke CF1. Pada tingkat bunga yang lebih rendah, investor Indonesia akan meningkatkan pemberian pinjaman ke luar negeri. Peningkatan dalam aliran modal keluar neto, akan meningkatkan penawaran rupiah yang akan ditukar menjadi mata uang non-dollar di pasar valuta asing. Asumsikan kurs yang berlaku di Indonesia

adalah floating exchange rate (kurs mengambang).

Peningkatan penawaran rupiah tersebut menyebabkan kurs rupiah terdepresiasi, sebagaimana pada bagian (c) karena barang-barang di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan produk luar negeri, sehingga ekspor neto meningkat dari NX0 ke NX1. Bagian (d) kita turunkan dari perpotongan antara kurva IS0

93

dengan kurva LM0 dan LM1 dari bagian (a) sehingga terbentuk kurva aggregate demand (permintaan agregat) yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga (P) dengan pendapatan (Y). Asumsikan kurva aggregate supply (penawaran agregat), yang digunakan model Keynesian. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk perberasan nasional menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, selanjutnya menggeser kurva permintaan agregat AD0 ke AD1, pendapatan Y0 menjadi Y1, sehingga dampak output perberasan nasional akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran, selanjutnya mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Dalam perekonomian tertutup, dampak kebijakan fiskal sebagian dikurangi oleh desakan investasi (crowding out of investment) ketika tingkat bunga naik, investasi turun yang mengurangi pengganda kebijakan fiskal. Dalam perekonomian Indonesia, ketika tingkat bunga naik, aliran modal keluar neto turun, kurs dollar AS berapresiasi dan ekspor neto turun, sehingga pendapatan berkurang dari Y2 ke Y1. Dampak kebijakan fiskal tersebut tetap menyebabkan pertumbuhan ekonomi (Y0 ke Y1) meskipun diikuti dengan inflasi (dari P0 ke P1) yang disebabkan oleh demand pull inflation. Kenaikan harga dari sisi produsen akan menguntungkan karena harga jual produk di pasar bergeser dari P0 ke P1, tetapi dari sisi petani sebagai konsumen, kenaikan harga menyebabkan harga sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida dan alsintan mengalami kenaikan sehingga biaya produksi semakin meningkat. Pada tingkat petani, inflasi menyebabkan daya beli petani semakin rendah.

94

LM0

r

r

LM1

r0

r0 r1

r1

IS1 IS0

Y0 Y 1

Y2

CF0 CF1

Y

b. Aliran Modal Keluar Neto

a. Model IS-LM

e

P P0

e0

P1

e1

CF0

CF1

AD

NX (e)

Y 0 Y1

AD0

NX0 NX1

Y

c. Model Permintaan Agregat

P

CF

AD1

d. Pasar Valuta Asing

NX

AS

P1 P0

Y0 Y1 Y2

Y

e. Pergeseran Kurva Agregat

Sumber: Branson and Litvack (1981), Mankiv (2007) Gambar 7. Keterkaitan Kebijakan Perberasan dengan Ekonomimakro

Campur tangan pemerintah terhadap kebijakan perberasan melalui tersedianya anggaran pemerintah terhadap subsidi pangan, pupuk dan benih. Besarnya anggaran pemerintah untuk mendukung kebijakan perberasan bervariasi,

95

tergantung dari ketersediaan cadangan pangan nasional. Kenaikan anggaran pemerintah menyebabkan kurva IS akan bergeser ke kanan, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan harga-harga umum (inflasi). 3.1.7 Pareto Optimum dan Kriteria Pareto

3.1.7.1. Kondisi Pareto Optimum bagi Konsumen Asumsikan dalam perekonomian ada dua orang konsumen A dan B, dua produk, yaitu q1 (beras) dan q2 (non beras) yang dihasilkan dan didistribusikan diantara dua individu tersebut. Keadaan ini digambarkan oleh kotak EdgeworthBowley pada Gambar 8, dimana garis mendatar adalah jumlah q1 dan garis tegak adalah jumlah q2 dihasilkan. Setiap titik pada box menggambarkan distribusi q1 dan q2 diantara individu A dan B. Kurva indifferens konsumen A ditunjukkan dalam box dimana OA sebagai titik asal, dengan tiga kurva indifferens yaitu U1A, U2A, and U3A. Kurva indifferens konsumen B yaitu U1B dan U2B dimana OB sebagai titik asal dan bergerak dari atas ke bawah dan dari sisi yang berlawanan. Setiap titik pada kurva indiferens menunjukkan kesamaan dalam kesukaan konsumen A dan B terhadap kombinasi beras dan non beras yang berbeda-beda. Setiap titik pada kurva U3A menghasilkan kepuasan yang lebih besar daripada setiap titik pada kurva U1A, U2A dari sisi konsumen A. Setiap titik pada kurva U2B menunjukkan kepuasan yang lebih besar daripada setiap titik pada kurva U1B dari sisi konsumen B. Pada titik a, individu A mengkonsumsi q11 produk q1 dan q21 produk q2, sedangkan sisanya masing-masing, q1 – q11 dan q2 – q12, didistribusikan kepada individu B. Kurva Kontrak dibentuk dengan menghubungkan semua titik-titik (a dan b) diantara garis singgung kurva indifferens yang mempunyai slope sama

96

dengan kata lain ke dua konsumen memiliki rasio marginal subtitusi yang sama terhadap produk q1 dan q2. Pada titik c, marginal rate of substitution (MRS) q1 terhadap q2 untuk konsumen A, dimana MRSAq1q2 lebih besar dari MRS Bq1q2. Jika konsumen A ingin menambah jumlah q1 yang dikonsumsi sebesar ∆q1, maka konsumen A harus mengurangi konsumsi barang q2 sebesar ∆q2 untuk mendapatkan utilitas sama (titik c bergeser ke d), karena titik d berada pada kurva indifferens U2A yang sama. q2 q22

f

c d

1

q

U2B

a

2

qA

U1 B b U3 A

∆q1 U1 A

q11

e

U2 A

q 21

q1

Sumber: Just, et al. (1982) Gambar 8. Diagram Kotak Edgeworth dan Pareto Konsumen Bagi konsumen B, konsumsi barang q1 yang berkurang sebesar ∆q1 harus diimbangi dengan penambahan ∆q2 sebesar ef sehingga tetap pada tingkat kesejahteraan yang sama. Masih ada kelebihan q2 yang dikorbankan A untuk menambah q1 sebesar ed. Apabila ed dibagi diantara konsumen A dan B maka utilitas naik. Apabila semua ed diberikan kepada A, B tidak dirugikan, demikian juga jika ed diberikan ke B tidak ada yang dirugikan. Dari sisi konsumen A, pergeseran dari titik c ke d menguntungkan konsumen A tanpa merugikan konsumen B. Kondisi ini disebut dengan

perbaikan pareto atau Pareto

97

Improvement. Pergerakan titik c ke titik-titik di dalam area bayang-bayang terang disebut juga pareto improvement. Jika konsumen A ingin meningkatkan utilitas menjadi U3A, maka titik b merupakan kondisi dimana tidak dimungkinkan lagi terjadi perubahan karena jika terjadi perubahan maka salah satu konsumen akan dirugikan. Pada titik b kurva indefferens A dan B bersinggungan. Kondisi di titik d disebut dengan Pareto Optimum. Jika kondisi pareto optimum di titik a dan b dihubungkan akan terbentuklah kurva kontrak dan disepanjang kurva kurva kontrak ini kondisinya adalah pareto optimum. Setiap pergerakan dari titik c ke titik manapun pada daerah terang terjadi perbaikan berdasarkan kriteria Pareto. Oleh karena itu, semua titik dalam daerah terang adalah pareto superior terhadap titik c. Titik e adalah Pareto superior terhadap titik c, dimana konsumen A lebih baik (better off) dan B tidak lebih buruk (worse off). Sedangkan semua titik-titik pada daerah bayang-bayang gelap, jika dibandingkan dengan titik c adalah Pareto inferior, dimana paling sedikit satu individu dirugikan dan individu lain tidak lebih baik. Perbaikan kepada masyarakat dengan menggunakan kriteria Pareto dapat diidentifikasi hanya untuk kasus dimana seseorang diuntungkan atau setidaknya tidak ada yang dirugikan. Anggaplah bahwa masyarakat mulai bergerak dari titik c ke titik e untuk membuat perbaikan pareto (Pareto Improvement). Pada titik e, MRS

A

q1q2> MRS

B

q1q2 dan memperoleh keuntungan dari pertukaran yang

dilakukan. Dengan cara ini, titik pertukaran bergerak sepanjang kurva indifferen U1B sampai titik b tercapai. Pada titik b, jumlah q2 yang dikorbankan A untuk

98

menambah satu unit q1 adalah sama dengan jumlah q2 yang dikorbankan B untuk memperoleh satu unit q1. Pada titik b adalah Pareto optimum. Kondisi optimal pada titik b, dimana. MRS Aq1q2 = MRS Bq1q2 …………………………………………………… (80) Jadi dalam kasus pertukaran murni, setiap titik pada kurva kontrak adalah Pareto optimum; dimana tingkat subtitusi marginal diantara dua barang adalah sama untuk semua konsumen. Suatu Pareto dikatakan efisien apabila tidak bisa menghasilkan suatu barang tanpa mengurangi barang lainnya. 3.1.7.2. Kondisi Pareto Optimum bagi Produsen Asumsikan bahwa dalam perekonomian hanya terdapat dua orang produsen yang menghasilkan dua jenis barang (q1 dan q2), dengan menggunakan dua input yaitu x1 dan x2. Kurva isoquant q1 terdiri dari isoquant q11, q21 dan q31 dan kurva isoquant untuk q2 yaitu q12 dan q22 dengan titik awal Oq2. Kurva isoquant menunjukkan tempat kedudukan dari kombinasi x1 dan x2 yang memberikan hasil yang sama. Setiap titik dalam box menggambarkan alokasi input untuk menghasilkan q1 dan q2. Pada titik g, x11 dari x1 dan x12 dari x2 dialokasikan untuk menghasilkan q1. Input yang sisa yaitu x1 – x11 and x2 – x21 dialokasikan untuk menghasilkan q2. Titik g tidak menggambarkan effisiensi alokasi input karena pada titik g rate of technical subtitution (RTS) x1 terhadap x2 untuk menghasilkan q1 dimana RTS

q1

x1x2 lebih besar dari

RTS

q2

x1x2. Tingkat subtitusi teknis mengukur

dimana produsen bersedia menggantikan input yang satu dengan input lainnya pada tingkat isoquant yang sama. Perpindahan dari titik g ke c menunjukkan bahwa bagi produsen q1 perlu menambah input x1 sebesar ∆x1 dan mengurangi

99

input x2 sebesar ∆x2, sebaliknya bagi produsen q2 penggunaan x2 bertambah banyak sedangkan penggunaan x1 berkurang. Bagi produsen q2, penambahan input x2 sebesar ab lebih kecil dari pengurangan x2 sebesar ∆x2 supaya output q2 tetap pada isoquant awal q12. Titik

g adalah titik yang tidak efisien; karena output

q2 dapat

ditingkatkan tanpa menurunkan output q1. Jika input x2 sebesar bc dialokasikan ke q2 seperti ∆x1 dialokasikan ke q1 maka output q1 dan q2 meningkat. Titik b juga titik yang tidak efisien, karena output q1 dapat ditingkatkan tanpa menurunkan output q2. Output q1 dapat meningkat, dengan membiarkan q2 konstan, dengan realokasi input x1 ke q1 dan input x2 ke q2. Proses ini akan terus berlanjut sampai titik d tercapai. Pada titik d tidak mungkin meningkatkan output q1 tanpa mengurangi output q2, pada Titik d adalah efisien secara Pareto.

x2

O q2

q 12 g

x 12

a b

Δx2

c

d

f q 13 q 12

e

q 11 Δ x1

O q1

q 22

x11

Sumber: Just, et al. (1982) Gambar 9. Pareto Optimum Pada Produsen

x1

100

Apabila titik d dan e dihubungkan akan terbentuk kurva kontrak. Semua titik pada tempat yang efisien Oq1Oq2 adalah titik-titik output yang efisien secara Pareto. Garis singgung isoquants pada Gambar 9 menunjukkan bahwa RTS q1x1x2 = RTS q2x1x2 ……………………………………………………. (81) Pareto optimum dalam produksi menunjukkan bahwa RTS antara dua input adalah sama terhadap semua industri yang menggunakan kedua input tersebut. Kumpulan titik-titik Pareto-optimal Oq1Oq2 digambarkan pada ruangan output. Pada Gambar 10, kurva yang menghubungkan q1* dan q2* berhubungan dengan Oq1Oq2, pada Gambar 9 dimana q2* adalah output maksimum jika semua sumberdaya x1 dan x2 digunakan untuk menghasilkan q1, sedangkan q1* output maksimum jika semua sumberdaya x1 dan x2 digunakan untuk menghasilkan q2.

q2

o

q

2

Δq1

q 12

Δq 2 U

A 1

OB '

OB Δq 2

U 1B U 2B OA

U 1B ' Δq1 q11

q1o

Just, et al. (1982) Gambar 10. Kurva Kemungkinan Produksi Titik-titik pada kurva kontrak sepanjang Oq1Oq2 pada Gambar 9 dapat diterjemahkan ke dalam suatu kurva kemungkinan produksi (production possibility curve) yang menunjukkan semua titik produksi yang efisien menurut

101

Pareto. Kurva kemungkinan produksi menunjukkan jumlah barang yang dapat dihasilkan dengan penggunaan semua faktor produksi secara penuh. Titik g pada Gambar 9 adalah pareto inferior kelihatan pada Gambar 10. Perubahan kotak Edgeworth berhubungan dengan titik asal individu A pada OA dan individu B pada OB dengan output yang berhubungan dengan titik g pada Gambar 9 yang didistribusikan secara efisien pada titik k. Pergerakan ke titik f dalam Gambar 9 berhubungan dengan peningkatan ∆q1 dan ∆q2 pada Gambar 10, akan menggeser titik asal individu B menjadi OB’. Dengan demikian, kurva awal indifferen B dari U1B bergeser ke U1B’, dan konsumsi bergeser ke titik j. Peningkatan output ∆q1 + ∆q2 membuat individu A dan B menjadi lebih baik, maka titik g dalam Gambar 9 bukan Pareto optimum. Walaupun titik g pada Gambar 9 bukan Pareto optimum, dapat disimpulkan bahwa pergerakan dari titik g ke salah satu Pareto efisien produksi disebut Pareto improvement. Itu sebabnya, kriteria Pareto tidak dapat digunakan untuk membandingkan

titik-titik yang

berproduksi secara tidak efisien dengan titik lain yang berproduksi secara efisien. Pergerakan dari OB ke OB’ dalam Gambar 10 dapat terjadi dengan adanya distribusi output yang lebih banyak pada titik h, meskipun adanya pertukaran yang efisien. Pada titik tersebut individu A rugi sedangkan individu B lebih baik. Perbaikan Pareto untuk bundel barang yang banyak hanya terjadi jika seluruh individu diuntungkan dan tidak ada satupun yang dirugikan.

3.1.7.3 Kondisi Pareto Optimum Kasus Produk Campuran Kriteria Pareto tidak dapat digunakan menentukan urutan dari sekumpulan barang dimana sekumpulan barang lebih baik, kurang baik dibandingkan barang

102

lainnya tanpa mengetahui bagaimana barang tersebut didistribusikan. Pada Gambar

11, masyarakat menghasilkan

q11 barang

q1 dan q21 barang

Scitovsky indifference curve (SIC) SIC diberi tanda

q2.

C dalam Gambar 11

berhubungan dengan titik a pada kurva kontrak, dimana tingkat utilitas individu A diwakili oleh U1A dan U1B oleh individu B. Untuk menentukan SIC, dengan menahan OA dalam kondisi tetap, dengan demikian kurva indifferen individu A ditahan diam pada U1A. Pada saat yang sama, OB berpindah sehingga kurva indifferen B bergeser; sedangkan kurva indifferens individu B U1B

tetap

bersinggungan dengan kurva indefferen A pada U1A dengan sumbu datar untuk kedua barang paralel diantara individu. Jadi, C terdiri dari sekumpulan tempat dari semua bundel output dimana setiap anggota masyarakat yang berbeda, jika suatu bundel output awalnya didistribusikan pada titik a.

q2 q 12

OB

q 22 q 23

OB' U 3B

a

b

O B* U 2A

U 1B

a'

U

q 11

A 1

q 13 q 12

OB C ' p'C q1

Just, et al. (1982) Gambar 11. Kondisi Pareto Optimum Kasus Mix Produk

103

Gambar 11 mempertimbangkan perbandingan bundel output di OB yang didistribusikan diantara individu A dan B pada titik a, dengan bundel output di OB’ yang didistribusikan pada titik a'. Kurva

Scitovsky menghubungkan

distribusi pada titik a dan a' masing-masing C dan C’. Kurva Scitovsky C tidak bersinggungan dengan kurva kemungkinan produksi di OB sementara C’ bersinggungan di OB’. Kedua individu dapat dibuat lebih baik dengan memilih bundel pada OB’ karena C’ terletak diatas C dan output pada OB* (bukan OB’) didistribusikan pada titik a' yang dibutuhkan dalam menghasilkan tingkat utilitas yang sama seperti pada OB. Penambahan produk q21 – q31, q22 – q32 dapat dibagi sehingga individu lebih baik dengan bergerak dari OB* ke OB’. Meskipun C' terletak diatas C, kedua individu pada faktanya tidak lebih baik dengan pergerakan dari OB ke OB’ dalam Gambar 11. Itu artinya, bundel yang diwakili OB’ dapat didistribusikan pada titik b, dimana individu A dibuat lebih baik sedangkan individu B relatif lebih buruk pada bundel yang diwakili OB yang didistribusikan di titik a. SICs tidak dapat dengan tepat terhadap yang lain dan satu orang individu mungkin masih lebih buruk pada SIC yang lebih tinggi. Bagaimanapun juga, dimungkinkan mendistribusikan bundel output pada OB’ dimana seseorang

dapat

lebih baik daripada titik a dengan memilih suatu

distribusi produk pada OB’ dalam daerah bayang-bayang. Sekarang membandingkan bundel output di OB’ yang didistribusikan pada titik a’(SIC dilambangkan dengan C' bersinggungan dengan PP') dengan bundel output lainnya yang efisien

dengan semua kemungkinan yang dapat

didistribusikan. Karena tidak ada titik produksi yang layak diatas C’, karena tidak mungkin menghasilkan SIC yang terletak diatas C’. Artinya, jika seseorang mulai

104

di OB’ yang didistribusikan pada titik a', satu orang tidak dapat dibuat lebih baik tanpa membuat yang lain lebih buruk, dengan kata lain OB’ yang didistribusikan pada titik a’ adalah titik Pareto-optimum. Persyaratan persinggungan

SIC dengan kurva kemungkinan produksi

menetapkan tiga set marjinal yang sama untuk Pareto optimum dalam kasus produk campuran. Artinya, slope produksi frontier harus sama dengan

SIC

optimum, dimana slope kurva kemungkinan produksi negatif yaitu marginal rate of transformation dari q1 terhadap q2 (yang mengukur tingkat dimana output yang dapat dipertukarkan dengan jumlah input tetap), dinotasikan

dengan

MRTq1q2 dan slope SIC yang negatif adalah marginal rate of substitution dari q1 terhadap q2, untuk kedua individu A dan B adalah sama. Dengan demikian, produk campuran yang memenuhi persyaratan Pareto optimum dimana marginal rate of transformation sama dengan

tingkat transformasi marginal terhadap

konsumen, yaitu: MRT q1q2 = MRSA q1q2 = MRSBq1q2 …………………………………........ (82)

3.1.7.4 Pareto Optimum dan Keseimbangan Kompetitif Asumsikan

konsumen

memaksimalkan keuntungan,

memaksimumkan

utilitas

dan

produsen

konsumen dan produsen bertindak kompetitif,

dimana harga adalah konstan. Jumlah permintaan barang qk merupakan fungsi DA (pk) untuk individu A dan DB (pk) untuk individu B, dimana pk adalah harga barang qk, k = 1, 2. Penawaran barang qk merupakan fungsi penawaran Sk (pk), k = 1, 2. Asumsikan ada satu set harga

p1 dan p2 yang positif sehingga jumlah

permintaan adalah sama dengan jumlah penawaran untuk setiap komoditas, yaitu DA (p1) + DB (p1) = S1 (p1) dan DA (p2) + DB (p2) = S2 (p2).

105

Set harga p1 dan p2 memberikan keseimbangan yang kompetitif. Dengan demikian, keseimbangan kompetitif adalah sekumpulan harga pada semua pasar dimana tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Konsep ini mudah digunakan untuk kasus umum dimana ada banyak konsumen dan produsen,

dan

harga

produk

ditentukan

penawaran

dan

permintaan.

Keseimbangan yang kompetitif ditunjukkan (1) jika semua konsumen memiliki preferensi yang diwakili oleh kurva indifferen yang konveks ke titik asal, dan (2) jika tidak ada pengembalian yang meningkat dari setiap perusahaan. Hubungan terpenting antara keseimbangan kompetitif dengan Pareto optimum adalah ketika keseimbangan kompetitif terjadi maka terjadi kondisi pareto optimal. Hasil ini dikenal dengan Theorem Optimality yang merujuk kepada teori Adam Smith. Dalam The Wealth of Nation yang dipublikasikan tahun 1776, Smith mengemukakan bahwa kepentingan konsumen adalah memaksimumkan utiliti dan produsen fokus kepada profit, merupakan “best

possible state of affairs” dalam masyarakat. Konsumen memaksimumkan utilitas dengan kendala anggaran II’(Gambar 12) dengan pendapatan m. Konsumen A memilih bundel konsumsi q1 q2 yang memungkinkan untuk mencapai kurva indifferens yang tertinggi. Dengan demikian, konsumen memilih titik singgung antara II’ dengan kurva indifferen UA. Pada titik singgung tersebut, MRSAq1q2 = p1/p2, dimana slope kurva indifferens dan kendala anggaran adalah negatip. Pada pasar persaingan sempurna, semua konsumen diperhadapkan pada harga yang sama, Jadi bagi konsumen B, MRSBq1q2 = p1/p2, dengan demikian MRSBq1q2 = MRSAq1q2 ……………………………………………………. (83)

106

adalah kondisi pertukaran Pareto optimum yang diturunkan dari persamaan (80). Jika semua konsumen diperhadapkan dengan harga relatif yang sama dari dua barang maka marginal equivalen akan sama pada keseimbangan.

q2 m/p2 I

Slope = -MRSAq1q2

Slope = -p1/p2

q2

UA I’ m/p1

q1

q1

Just, et al. (1982) Gambar 12. Memaksimumkan Utilitas dengan Kendala Anggaran Perlu diketahui bahwa perusahaan tidak dapat memaksimumkan keuntungan pada setiap tingkat output tanpa perusahaan menghasilkan output pada biaya minimum. Itu berarti implikasi memaksimumkan keuntungan adalah meminimumkan biaya. Asumsikan

perusahaan

memaksimumkan

keuntungan,

dengan

menghasilkan output q1 (Gambar 13), biaya minimum untuk berproduksi pada harga input w1 dan w2 adalah tetap, dengan menggunakan input x1 dan x2. Biaya minimum dalam berproduksi tercapai pada perpotongan kurva isocost (dinyatakan dengan tingkat biaya C) dengan kurva isoquant yang ditunjukkan dengan output q1 = q1. Slope kurva isoquant dan isocost masing-masing negatif. Titik singgung jika tingkat subtitusi marginal x1 terhadap x2 sama dengan rasio harga input.

107

dengan slope negatip. Semua perusahaan memproduksi dengan menggunakan x1 dan x2 diperhadapkan dengan harga input yang sama: maka, RTSq2x1x2 = RTSq1x1x2 …………………………………………………….... (84) menghasilkan kondisi efisiensi produksi pada persamaan (81). x2

c/w2 C

x2

Slope = - RTSq

1

x1x2

q1 = q1 Slope = -w1/w2 C'

Oq1

x1

c/w1

x1

Just, et al. (1982) Gambar 13. Biaya Minimum dalam Berproduksi Untuk menetapkan bahwa kondisi produk campuran persamaan (82) dipenuhi, dengan cara menaikkan output q1 sebesar ∆q1 dan mengurangi output of q2 sebesar ∆q2, sepanjang kurva kemungkinan produksi. Perubahan ini menyebabkan adanya transfer satu unit x1 atau satu unit x2 dari q2 untuk menghasilkan q1. Peningkatan output sebesar q1 adalah sama dengan produk fisik marginal dari input xk untuk produksi q1, dimana ∆q1 = MPPq1xk. Demikian pula, penurunan output q2 adalah ∆q2 = MPPq1xk. Jumlah q2 yang dikorbankan untuk meningkatkan q1, dinyatakan dengan marginal rate of transformation diantara q1 dan q2. Dengan demikian, 3

MRTq1q 2

q Δq 2 MPPxk = = Δq1 MPPxqk1

………………………………………………….... (85)

108

Produsen yang meminimisasi biaya harus menyamakan marginal physical

product sama dengan per dollar yang dihabiskan untuk setiap input. Dengan demikian, kombinasi biaya terendah terhadap x1, x2 dalam Gambar 13 dicirikan oleh kondisi berikut:

MPPxaj2

=

w2

MPPxaj2 w1

,

j = 1,2 ………………………………………………. (86)

Marginal physical product dari input adalah sama dengan peningkatan output ∆qj dibagi dengan peningkatan input ∆xk

yang diperlukan untuk

meningkatkan output, sehingga MPPxkaj= ∆qj/ ∆xk. Dengan memasukkan hasil ini ke dalam persamaan (86), diperoleh hasil:

w

Δx1 Δx = w2 2 , Δx2 Δx j

j = 1,2

……………………………………………….. (87)

Dimana wk ∆xk/∆qj/ adalah marginal cost, dimana MCaj :

MCaj =

wk j MPPxqk

j = 1,2 ……………………………………………….. . (88)

Produsen yang memaksimumkan keuntungan pada pasar persaingan sempurna akan menyamakan marginal return dengan marginal cost, dengan mensubtitusi pj dengan MCaj dalam persamaan (88) dan membagi persamaan dengan j = 1 dan yang lain dengan j = 2 , hasilnya menjadi: 2

q p1 MPPxk = 1 p2 MPPxq k

................................................................................................... (89)

109

Dari persamaan (85) adalah sisi kanan persamaan (89) adalah MRTq1q2 dimana konsumen menghadapi harga komoditi yang sama, sehingga kondisi produk campuran pada persamaan (82). MRS qA1q 2 = MRTqB1q 2

…………………………………………………………. (90)

pada keseimbangan pasar yang bersaing. Dengan demikian pada pasar persaingan sempurna diperoleh kondisi keseimbangan dimana tidak mungkin

melakukan perubahan tanpa membuat

seseorang lebih buruk pada pasar kompetitif pada keadaan yang efisien menurut Pareto. Kesimpulan ini mungkin satu-satunya hasil yang paling kuat dalam teori ekonomi pasar dan secara luas digunakan oleh ahli-ahli ekonomi yang percaya bahwa pasar kompetitif dan pemerintah tidak perlu intervensi dalam aktifitas pasar. 3.1.8 Analisis Ekonomi Kesejahteraan pada Pasar yang Berorientasi Kebijakan 3.1.8.1 Kenaikan Harga Output dan Surplus Produsen

Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan

berada pada kondisi

Pareto Optimum jika ada pihak yang diuntungkan tanpa pihak lain dirugikan. Kebijakan perberasan yang berpihak kepada petani maka pihak yang diuntungkan adalah petani, sebaliknya kebijakan perberasan yang berpihak kepada konsumen maka pihak yang diuntungkan adalah konsumen. Apabila kebijakan perberasan hanya menguntungkan petani tetapi merugikan konsumen atau sebaliknya maka kebijakan tidak memenuhi persyaratan Pareto Optimum. Solusi terhadap kebijakan perberasan yang tidak memenuhi kriteria Pareto Optimum

apa yang disebut dengan dengan criteria kompensasi. Kriteria

110

kompensasi apabila ada sesuatu perubahan akibat suatu kebijakan yang membuat pihak yang diuntungkan memberi kompensasi ke pihak yang dirugikan maka perubahan dianggap layak. Surplus produsen yaitu luasan yang berada di atas kurva penawaran dan dibawah kurva harga, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. Kurva penawaran untuk perusahaan pada pasar kompetitif adalah Marginal Cost (MC) yang berada diatas titik minimum Variabel Cost. Sebelum kenaikan harga (P1) surplus produsen yaitu P1 x Q1 dikurangi daerah b ( jumlah biaya variabel), yaitu daerah a.

P S B

P2 c

P1

A

e

a

b

d

S 0 Q1

Q2

Q

Sumber: Ellis, F (1992) Gambar 14. Kenaikan Harga dan Surplus Produsen Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) naik yang ditunjukkan perubahan dari P1 ke P2. Perubahan harga tersebut menyebabkan efek akuntansi dan efek produksi. Efek akuntansi ditunjukkan dengan perubahan surplus produsen. Kenaikan HPP menyebabkan kenaikan produksi dari Q1 ke Q2,

111

sehingga surplus produsen Q2 x P2 dikurangi daerah b + d yaitu a + c + e yang diperoleh dari selisih a + b + c + d + e dengan b + d . Tambahan

surplus

produsen

dengan

kenaikan

Harga

Pembelian

Pemerintah diperoleh dari selisih antara sesudah dengan sebelum kebijakan, yaitu ( a + c + e) – (a) yaitu c + e. Apabila kurva penawaran inelastis maka daerah e semakin kecil dan sebaliknya kurva penawaran yang elastis menyebabkan daerah e semakin meningkat.

3.1.8.2 Penerapan Teknologi Baru dan Surplus Produsen

Besarnya surplus produsen tanpa teknologi yaitu

P1 x Q1 dikurangi

daerah b ( jumlah biaya variabel), yaitu daerah a. Penerapan teknologi baru menggeser

kurva penawaran

S ke S’. Besarnya surplus produsen. dengan

teknologi baru yaitu P1 x Q2 yaitu daerah a + b + c, yang diperoleh dari selisih surplus produsen dengan daerah d. Tambahan surplus produsen dengan kenaikan teknologi baru diperoleh dari selisih antara sesudah dengan sebelum teknologi baru diterapkan, yaitu ( a + b + c) – (a) yaitu daerah b + c, pada Gambar 15. Penerapan teknologi baru menyebabkan output naik dari Q1 ke Q2 dengan asumsi harga konstan dan diikuti dengan tambahan biaya. Tambahan output karena penerapan teknologi lebih besar dari tambahan biaya, sebesar daerah c. Apabila petani memilih berproduksi di Q1 pada kondisi penerapan teknologi baru pada kurva S’ menyebabkan tambahan surplus produsen sebesar daerah b, karena biaya yang dikeluarkan oleh produsen pada tingkat output Q1 lebih rendah dibandingkan pada kondisi kurva S. Dengan kata lain penerapan teknologi meningkatkan kesejahteraan produsen atau petani.

112

P S S’ P1 c

a b S

d S’ 0

Q1

Q

Q2

Sumber: Ellis (1992) Gambar 15. Dampak Teknologi Baru dan Surplus Produsen

3.1.8.3 Kebijakan Subsidi Input dan Surplus Produsen

Sebelum

kebijakan subsidi input diimplementasikan kepada petani,

surplus produsen yaitu P1 x Q1 dikurangi daerah b ( jumlah biaya variabel), yaitu daerah a. Kebijakan subsidi input dimana petani membeli input yang telah disubsidi

oleh pemerintah

per setiap unit input

akan

menggeser

kurva

penawaran S ke S’. Besarnya surplus produsen. dengan adanya kebijakan subsidi input yaitu P1 x Q2 yaitu a + b + c, yang diperoleh dari selisih a + b + c + d dengan daerah

d.

Tambahan surplus produsen dengan kebijakan subsidi

diperoleh dari selisih antara sesudah dengan sebelum subsidi input, yaitu ( a + b + c) – (a) yaitu b + c, ditunjukkan pada Gambar 16. Apabila petani memilih berproduksi di Q1 pada kurva S’ menyebabkan tambahan surplus produsen sebesar derah b. Dengan kata lain kebijakan subsidi

113

input menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh petani terhadap input berkurang sehingga surplus produsen naik sebesar daerah b. Kebijakan subsidi input menyebabkan tambahan output naik dari Q1 ke Q2 dengan asumsi harga konstan.

S

P

S’ P1 a

c

b

d S

0

Q1

Q2

Q

Sumber: Ellis, F (1992) Gambar 16. Dampak Perubahan Surplus Produsen dan Subsidi Input Tambahan penerimaan kotor kenaikan output karena kebijakan subsidi lebih besar dari tambahan biaya yang dikeluarkan, sehingga tambahan output menghasilkan tambahan surplusdan produsen sebesar c. Dengan asumsi kebijakan subsidi input diimplementasi sesuai dengan tujuannya, akan berdampak terhadap perbaikan kesejahteraan produsen. 3.1.8.4 Dampak Stabilitas Harga terhadap Kesejahteraan

Pada musim panen raya harga gabah anjlok sehingga produsen dirugikan sebaliknya pada masa panceklik harga naik sehingga konsumen dirugikan. Masa

114

panceklik dapat terjadi karena kondisi gagal panen, pengaruh iklim dan bencana alam. Salah satu tujuan pemerintah

mengeluarkan Inpres tentang Kebijakan

Perberasan yaitu pentingnya stabilisasi ekonomi. Mengingat beras merupakan komoditi strategis, maka pemerintah berkepentingan menjaga stabilitas harga beras. Untuk menjaga stabilitas harga tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga. Salah satu diktum dalam Inpres tentang Kebijakan Perberasan yaitu keputusan pemerintah membeli gabah petani melalui Harga Pembelian Pemerintah baik di tingkat petani dan penggilingan.

P D

j P2

A a

b

Pe

d

c P1

g

i 0

e

Q2

f a

B

h Qe

D Q1

Q

Sumber: Ellis, F (1992) Gambar 17. Dampak Stabilisasi Harga terhadap Kesejahteraan Harga P1 dan P2 adalah harga pasar pada saat panen gagal dan berhasil, sedangkan Pe adalah harga stabilisasi. Kurva penawaran pada Gambar 17 tidak kelihatan, tetapi terletak diantara titik A dan B. Pada kondisi gagal panen, produksi berkurang menjadi Q2, dengan harga yang lebih tinggi pada P2. Surplus

115

konsumen dalam kondisi panen gagal adalah daerah a, sedangkan surplus produsen daerah a + c + i. Surplus konsumen pada kondisi harga stabilisasi yaitu daerah a + b + j, sedangkan surplus produsen c + i. Untuk mempertahankan stabilitas harga tetap di Pe pada kondisi gagal panen maka pemerintah menjual stok sebesar d + g. Penjualan stok pada harga yang lebih rendah dari P2 menguntungkan konsumen, dimana surplus konsumen sebesar a + b + j sehingga keuntungan konsumen menjadi a + b, dari selisih surplus konsumen pada kondisi harga stabil (daerah a + b + j) dengan kondisi gagal panen (daerah j). Sebaliknya, produsen dirugikan sebesar daerah a, yang diperoleh dari selisih surplus produsen kondisi gagal panen (a + c + i) dengan kondisi harga stabil (c + i). Pada kondisi panen berhasil, produksi naik menjadi Q1, dengan harga yang lebih rendah pada P1. Surplus konsumen dalam kondisi panen berhasil adalah daerah a + b + c + d + e + j, sedangkan surplus produsen daerah g + h + i. Untuk mempertahankan stabilitas harga tetap di Pe pada kondisi panen berhasil maka pemerintah membeli gabah sebesar e + f + h. Pemerintah membeli gabah untuk keperluan stok pada harga Pe yang lebih tinggi dari harga pada kondisi panen berhasil, yaitu P1. Tindakan pemerintah membeli gabah sebesar Q1 menguntungkan produsen, dimana surplus produsen sebesar c + d + e + f + i + g + h sehingga keuntungan produsen menjadi c + d + e + f, dari selisih surplus produsen pada kondisi harga stabilisasi (daerah c + d + e + f + I + g + h) dengan kondisi panen berhasil (daerah g + h + i). Sebaliknya, konsumen dirugikan sebesar daerah c + d

116

+ e, yang diperoleh dari selisih surplus konsumen kondisi panen berhasil (a + b + c + d + e + j) dengan kondisi harga stabil (a + b + j). Apabila dibandingkan antara kondisi panen gagal dengan kondisi panen berhasil, diperoleh kesimpulan antara lain (1) penerimaan pemerintah dalam kondisi panen gagal, sebesar daerah d + g sama dengan pengeluaran pemerintah membeli gabah ketika panen berhasil, yaitu daerah e + f + h, (2) konsumen rugi sebesar daerah d, karena c + e sama dengan a + b, (3) produsen untung sebesar daerah d + e + f. Dengan menjumlahkan kerugian konsumen dengan keuntungan produsen, maka kesejahteraan bersih sebesar daerah e + f. Stabilisasi harga belum mencerminkan stabilisasi pendapatan, karena tergantung dari penawaran dan permintaan gabah, juga seberapa besar produk dijual produsen ke pasar. Pada kenyataannya, harga pembelian pemerintah dalam kondisi panen berhasil tidak selalu berada di Pe, karena persyaratan kualitas gabah yang harus dipenuhi oleh petani. Apabila persyaratan kualitas gabah dipenuhi, seperti kadar air dan kadar kotoran untuk Gabah Kering Panen maka harga beli pemerintah pada harga Pe. Pemerintah melalui Bulog membeli Gabah Kering Petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah jika kadar airnya maksimal 25 persen. Pemerintah melalui Inpres tentang Kebijakan Perberasan

telah

menetapkan instrument kebijakan pada kondisi panen gagal. Instrumen kebijakan tersebut antara lain penyaluran cadangan beras pemerintah dan melakukan impor beras. Pada kondisi panen gagal, produksi gabah/beras dalam negeri berkurang sehingga harga naik sehingga stabilisasi harga beras terganggu. Salah satu fungsi

117

penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menstabilisasi harga beras di pasar melalui kegiatan operasi pasar murni. 3.1.8.5 Dampak Penerapan Teknologi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Gambar 18 menunjukkan kurva penawaran dan permintaan masing-masing S0 dan D, sedangkan harga dan jumlah keseimbangan pada po dan qo. Sebelum penerapan teknologi, surplus konsumen adalah a sedangkan surplus produsen daerah b + e. Penerapan teknologi baru akan menggeser kurva penawaran ke S1, sehingga harga keseimbangan turun ke po sedangkan jumlah output meningkat menjadi q1.

p

S0 S1 a

p0 b p1

e

c d f

h

g

D q0

q1

q

Sumber: Ellis, F (1992) Gambar 18. Kesediaan Membayar Produsen dan Konsumen Dampak

penerapan

teknologi

baru

terhadap

kesejahteraan

menyebabkan surplus konsumen meningkat dari daerah a menjadi a + b + c + d dengan keuntungan sebesar b + c + d. Jika kurva permintaan merupakan

118

permintaan turunan dari industri yang memaksimalkan keuntungan, maka daerah b + c + d merupakan kesediaan membayar dari industri. Surplus produsen sebelum inovasi teknologi adalah daerah b + e dan e + f + g setelah inovasi, sehingga keuntungan industri adalah daerah f + g - b. Penerimaan kotor produsen pada qo adalah po x qo yaitu daerah b + c + e + f, sedangkan surplus produsen adalah penerimaan kotor (b + c + e + f ) dikurangi dengan jumlah biaya variabel (c + f) yaitu b + e. Jika produsen memutuskan menghasilkan output di qo dan menjual harga di po, pada kondisi penerapan teknologi baru, maka keuntungan produsen meningkat sebesar c + f. Tambahan keuntungan tersebut karena pergeseran kurva penawaran ke kanan menyebabkan biaya marginal berkurang, sehingga jumlah biaya variabel untuk menghasilkan qo berkurang. Jika produsen lebih mempertimbangkan peningkatan produksi yang memaksimalkan keuntungan tetapi kurang mempertimbangkan penyesuaian harga produk, maka keuntungan produsen meningkat sebesar c + d + f + g + h, tetapi diikuti dengan harga produk turun. Oleh karena itu, tingkat keuntungan produsen tidak selalu sama dengan c + d + f + g + h, karena harga output di pasar berada di p1. Dampak kesejahteraan seharusnya ditentukan pada kondisi harga dan kuantitas keseimbangan. Pergeseran kurva penawaran ke kanan menjadi S1 menyebabkan biaya marginal turun, disisi lain output bertambah menjadi q1. Penambahan output q menyebabkan permintaan input naik. Penerapan teknologi yang sifatnya kapital intensif menyebabkan permintaan tenaga kerja turun sehingga pengangguran bertambah, juga diikuti dengan upah buruh yang rendah. Dengan demikian,

119

kesejahteraan pekerja/buruh tani yang menurun berdampak terhadap kesejahteraan sektor lainnya. Dengan asumsi harga di pasar lainnya tidak dipengaruhi oleh suku bunga, masing-masing produsen tidak dapat mempengaruhi harga pasar, dan permintaan memiliki elastisitas harga silang yang kecil, maka dampak perubahan teknologi terhadap

kesejahteraan bersih dapat dihitung, seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 18. Keuntungan bersih produsen dan konsumen dengan adanya perubahan teknologi adalah daerah c + d + f + g, yang menggambarkan perubahan daerah diatas kurva penawaran dan dibawah kurva permintaan, dimana semua produsen dan konsumen bersedia membayar. Perubahan teknologi menghasilkan surplus ekonomi yang positif yang dapat didistribusikan untuk mencapai Pareto Optimum. Pada kondisi Pareto Optimum kompensasi diberikan kepada pihak yang dirugikan. Jika daerah b > f + g, maka produsen dirugikan sedangkan konsumen diuntungkan. Seharusnya kriteria untuk melakukan perubahan (perubahan teknologi) yaitu baik produsen dan konsumen diuntungkan, atau setidaknya konsumen yang diuntungkan memberikan kompensasi kepada produsen. Sebagai contoh, jika produsen minus 10 dan konsumen untung 20, maka tanpa kompensasi perubahan tersebut tidak dibenarkan kecuali beban produsen tidak lebih dua kali dari beban konsumen. 3.1.8.6 Dampak Harga Maksimum, Harga Dasar dan Dukungan Harga Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Gambar 19, kurva permintaan dan kurva penawaran yaitu D dan S. Pada keseimbangan pasar, harga dan jumlah keseimbangan adalah po dan qo. Pada harga maksimum p1, produsen bersedia menawarkan q1 daripada qo sehingga

120

surplus produsen hilang sebesar d + e. Pada harga p1 konsumen bersedia membeli jumlah output pada q4, tetapi jumlah yang diproduksi adalah q1 sehingga jumlah output dikonsumsi terbatas. Dengan asumsi efisiensi (pasar bersedia membeli pada jumlah yang diproduksi), pengaruh surplus konsumen setara dengan harga naik ke p2, konsumen membayar (p2 – p1) q1. Dengan demikian, perubahan surplus konsumen sebesar daerah d – b. Dampak bersih produsen ditambah konsumen akan kehilangan sebesar b + e. Jika S dan D adalah kurva penawaran kompensasi dan kurva permintaan, yang mewakili konsumen/yang menawarkan sumberdaya, yang merupakan ukuran nyata dari Compensating Variations (CV) atau Equivalent Variations (EV). Compensating Variations adalah sejumlah uang yang dapat diambil dari produsen setelah adanya perubahan sehingga kesejahteraannya sama dengan sebelum adanya perubahan, sedangkan Equivalent Variations

adalah berapa

banyak uang perlu diberikan kepada produsen jika tidak terjadi perubahan agar kesejahteraan sama dengan jika terjadi perubahan. Perubahan yang dimaksud karena adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan harga maksimum, harga dasar, dukungan harga, pajak atau subsidi. Dengan demikian, skema kompensasi harus ada sehingga setiap orang lebih baik tanpa harga maksimum. Sebagai contoh, produsen yang kehilangan daerah d + e dapat hanya membayar daerah d ke konsumen dan konsumen memperoleh keuntungan daerah d tanpa menyerahkan derah b. Harga maksimum akan diberlakukan jika ada kelompok yang menerima keuntungan. Gambar 19 menunjukkan bahwa harga maksimum membantu konsumen jika daerah d > b.

121

Gambar 19 menunjukkan bahwa harga maksimum menyebabkan terjadi kekurangan jumlah output sebesar q4-q1 sehingga setiap individu tidak mungkin mengkonsumsi sebanyak yang diinginkan pada tingkat harga yang baru dan sebagian konsumen tidak memperoleh keuntungan pada tingkat harga yang lebih rendah.

p S p2 p3

a d

b e

p1

c

g f D

h

q1

q0 q3

q4

q

Just, et al. (1982) Gambar 19. Dampak Harga Maksimum, Harga Dasar dan Dukungan Harga Terhadap Kesejahteraan Jika harga dasar pada Gambar 19 adalah p2 maka konsumen hanya mampu membeli q1. Konsumen kehilangan daerah a + b, sementara keuntungan produsen daerah a – e. Kehilangan bersih karena harga dasar adalah daerah b + c. Dengan kompensasi setiap orang lebih baik tanpa harga dasar dibandingkan dengan harga maksimum. Melalui transfer lump-sum sebesar daerah a dari konsumen ke produsen pada harga dan jumlah keseimbangan po dan qo, produsen akan lebih baik pada daerah e dan konsumen akan lebih baik pada daerah b pada harga dasar.

122

Kadang harga dasar atau harga yang dikendalikan

oleh pemerintah

menimbulkan adanya halangan memasuki akses ke pasar. Tindakan pemerintah tersebut menimbulkan perbedaan dalam penawaran dan permintaan terhadap output. Asumsikan harga p2 pada Gambar 19 menunjukkan dukungan harga oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan harga p2 dengan membeli jumlah output sebesar q3 – q1, yang membentuk perbedaan penawaran dan permintaan terhadap harga. Dampak dukungan harga terhadap

kesejahteraan adalah konsumen

kehilangan daerah a + b sedangkan keuntungan produsen menjadi a + b + c. Keuntungan produsen dan konsumen secara bersama-sama adalah daerah c pada keseimbangan pasar. Pemerintah mengeluarkan biaya untuk menutupi keuntungan tersebut dengan mengeluarkan anggaran sebesar p2 (q3 –q1) atau daerah b + c + e + f + g + h. Pengeluaran ini dibiayai oleh pembayar pajak dan menyebabkan kerugian bersih ketiga kelompok secara bersama-sama menjadi b + e + f + g + h. Jumlah output tersebut dibeli oleh pemerintah dan dapat dijual kembali ke pasar internasional atau disimpan untuk menutupi keku rangan. Dukungan harga berlaku dalam bidang ekonomi pertanian (dalam konteks Indonesia dukungan harga untuk gabah). Pada musim panen raya terjadi ekses penawaran, yang mendorong harga gabah turun, sehingga pendapatan produsen turun. Dukungan harga dibentuk untuk melindungi petani dari pendapatan yang tidak memadai karena sifat alami dari harga pertanian yang tidak stabil. Dari Gambar 19, transfer lump-sum sebesar daerah a dari konsumen ke produsen dan b + c dari pembayar pajak ke produsen menyebabkan keuntungan produsen lebih

123

besar, dengan kerugian konsumen lebih kecil dan pengeluaran yang kecil oleh pembayar pajak. 3.1.8.7 Dampak Pajak Ad Valorem dan Subsidi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pajak ad valorem adalah pajak yang dibayar per unit dari jumlah output, seperti pajak penjualan. Jika p adalah harga yang dikenakan pada produsen dan t adalah pajak ad valorem, maka pajak yang harus dibayar oleh konsumen untuk setiap unit barang yang dibeli adalah p + t. Dengan demikian efek pajak adalah menurunkan kurva permintaan efektif sehingga kurva permintaan menjadi D1. Harga keseimbangan po dan jumlah keseimbangan qo berubah menjadi keseimbangan baru yaitu harga keseimbangan p1 dan jumlah keseimbangan p1. Jarak harga p2 – p1 adalah sama dengan t sehingga p2 mewakili harga konsumen efektif. Dampak pajak terhadap kesejahteraan yaitu produsen kehilangan daerah d + e dan konsumen kehilangan a + b. Baik produsen dan konsumen kehilangan dari drive pajak karena perpotongan penawaran dan permintaan. Pemerintah memperoleh keuntungan dari pajak sebesar (p2 - p1) . q1 atau sebesar daerah a + d. Dampak kerugian yang diakibatkan oleh pajak disebut dengan deadweight loss yaitu daerah b + c. Pajak memiliki dampak distorsi sebab produsen didorong untuk menyesesuaikan dengan harga marginal yang berbeda dibandingkan dengan yang dialami oleh konsumen. Kemungkinan kondisi yang lebih baik yaitu memberlakukan pajak lump-sum kepada produsen dan konsumen masing-masing daerah d dan e, sehingga harga marginal tidak efektif. Dengan cara ini, harga

124

keseimbangan pada po dan jumlah keseimbangan qo masih tetap dapat dipertahankan, sehingga daerah b + e tidak perlu hilang. Kasus subsidi mirip dengan pajak ad valorem tetapi dengan arah yang berbeda. Apabila pemerintah ingin mendorong produksi

beberapa komoditas

(gabah), maka pemerintah melakukan tindakan subsidi. Misalkan subsidi, dinotasikan dengan s, yang dibayar kepada kas publik sebesar per unit output. Gambar 20 menunjukkan subsidi secara efektif akan menggeser kurva permintaan ke kanan menjadi Do, sehingga terjadi keseimbangan baru pada harga keseimbangan p2 dan jumlah keseimbangan q2. Dengan subsidi, harga produsen yang efektif pada p2 menyebabkan keuntungan produsen menjadi a + b + c, sedangkan keuntungan

konsumen adalah d + e + f. Jumlah subsidi yang

dibayarkan oleh pemerintah (p2 - p1). q2 yang mewakili kerugian sebesar a + b + c + d + e + f kepada pembayar pajak. Subsidi menyebabkan kesejahteraan bersih hilang sebesar daerah g.

p s t p2 p0 P1

S a d

b e

c

g

D0

f

D' q1

q0

q2

D q

Just, et al. (1982) Gambar 20. Dampak Pajak dan Subsidi Terhadap Kesejahteraan

125

Tanpa pertimbangan lain (ketahanan pangan melalui peningkatan produksi gabah), pendekatan yang lebih baik dalam membantu konsumen adalah mentransfer lump-sum sebesar a + b + c dari pembayar pajak ke produsen. Konsumen juga dapat lebih sejahtera tanpa subsidi

dengan cara melakukan

transfer lump-sum d + e + f dari pembayar pajak ke konsumen. Dengan demikian, pembayar pajak memperoleh daerah g, sementara produsen dan konsumen keadaannya lebih baik dengan subsidi. Disisi lain, jika faktor ketahanan pangan dengan peningkatan produksi gabah penting, maka analisis kesejahteraan ekonomi dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang biaya biaya yang diperlukan untuk mencapai peningkatan ketahanan pangan tersebut.

3.1.8.6 Dampak Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Ekonomi Kesejahteraan

Harga Pembelian Pemerintah terhadap harga gabah dan beras yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Inpres No 2 Tahun 2005, maka penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) menurut keputusan Inpres No. 9 tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tidak berlaku lagi. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan sudah tidak mungkin lagi melaksanakan kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG). Pelaksanaan HDG tidak dimungkinkan lagi karena anggaran pemerintah yang terbatas. karena tidak mungkin setiap terjadi kelebihan penawaran beras harus dibeli oleh pemerintah. Kebijakan HPP dimaksudkan agar pemerintah dapat merencanakan anggaran untuk pembelian beras dengan pasti. Dampak kebijakan

126

harga pembelian pemerintah terhadap surplus konsumen dan surplus produsen dapat dilihat pada Gambar 21. Apabila dilakukan

suatu

kebijakan dengan mengadakan

subsidi

positif terhadap output (harga pembelian pemerintah terhadap gabah), maka harga output akan menjadi lebih tinggi dan kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Jika diasumsikan tidak ada perdagangan luar negeri, maka pada keadaan awal (Po dan Qo), maka surplus konsumen adalah sebesar PoCB dan surplus produsen sebesar PoCA.

Just, et al. (1982) Gambar 21. Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Surplus Konsumen dan Produsen Implikasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen atau Gabah Kering Giling dilakukan maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan karena pemerintah membeli kelebihan penawaran sebesar stok yang telah ditetapkan yaitu sebesar delapan persen (Q2-Q1), hal ini dilakukan untuk melindungi produsen dari kerugian. Maka surplus konsumen menjadi PtFD

127

dan surplus produsen menjadi PtFA. Kebijakan ini akan menyebabkan produksi meningkat sebesar Q2 sedangkan jumlah yang diminta oleh konsumen sebesar Q1. Pengeluaran pemerintah akibat diberlakukannya kebijakan harga pembelian pemerintah sebesar Q1EFQ2. Surplus konsumen mengalami penurunan sebesar PoCEPt dan surplus produsen mengalami peningkatan sebesar P0CFPt. 3.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 22 menunjukkan hubungan antara instrumen kebijakan dengan tujuan kebijakan perberasan, disisi lain instrumen kebijakan akan menciptakan efek samping. Implementasi kebijakan perberasan diperhadapkan dengan kendala, baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Keempat variabel endogenous baik ketahanan pangan, stabilisasi ekonomi, ekonomi pedesaan dan pendapatan petani saling terkait. Tujuan kebijakan seperti peningkatan produktifitas padi, kualitas padi dan produksi beras akan meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan kebijakan perberasan untuk meningkatkan pendapatan petani akan tercapai melalui peningkatan produktifitas didukung kualitas padi/gabah yang baik. Model ekonometrik kebijakan perberasan dibangun berdasarkan teori kuantitatif kebijakan ekonomi Timbergen, sehingga yang termasuk sebagai variabel endogen yaitu tujuan kebijakan dan efek samping, sedangkan instrumen kebijakan, kendala yang dapat dikendalikan tidak dapat dikendalikan bagian variabel eksogen. Merujuk Ellis (1992), di dalam analisis kebijakan ekonomi kemungkinan terjadi instrumen kebijakan berubah menjadi variabel endogen. Inpres tentang kebijakan perberasan, kedudukan impor beras dalam model ekonometrika bisa sebagai variabel eksogen dan endogen.

128

129

Impor beras sebagai instrumen kebijakan apabila produksi gabah/beras dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan pangan/beras, atau dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Kondisi demikian menempatkan impor beras sebagai variabel eksogen. Sebaliknya efek samping

instrumen

kebijakan perberasan menyebabkan produktitas padi/gabah naik sehingga produksi beras juga naik, dengan demikian mengurangi impor beras. Kondisi demikian menyebabkan impor beras dimasukkan sebagai varibel endogen. Stiglizt (2000) menyebutkan konsekwensi kebijakan pemerintah sering sangat sulit untuk diprediksi dengan akurat, dan meskipun suatu kebijakan sudah diimplementasikan, sering terjadi kontraversi karena dampak kebijakan pemerintah tersebut. Terkait pernyataan tersebut, dalam konteks kebijakan perberasan sering terjadi kontraversi terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan: (1) apakah perlu tidak melakukan impor beras jika produksi beras dalam negeri naik, (2) siapa yang diuntungkan dengan kebijakan perberasan, apakah produsen atau konsumen perberasan, dan (3) apakah petani perlu disubsidi atau tidak. Gambar 22 dikembangkan dari kebijakan perberasan yang terdapat dalam Inpres, tetapi kesejahteraan sosial sebagai tujuan kebijakan tidak secara eksplisit dinyatakan. Myles (1995) menyebutkan bahwa suatu kebijakan optimal adalah kebijakan yang fisibel yang menghasilkan tingkat kesejahteraan tertinggi. Oleh karena itu, Gambar 23 dikembangkan menjadi kerangka konseptual kebijakan perberasan untuk melengkapi Gambar 22. Pada gambar 22 tersebut ditunjukkan keterkaitan tujuan kebijakan, efek samping, kendala dan instrumen kebijakan. Kendala yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah yaitu harga pangan dunia dan perubahan iklim.

130

131

Efektifitas kebijakan perberasan apabila tujuan kebijakan seperti peningkatan pendapatan, peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi tercapai. Gambar 23 menunjukkan indikator yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan antara lain: (1) luas areal panen, (2) produktifitas, (3) produksi padi, (4) harga pupuk bersubsidi, (5) kadar air gabah, (6) nilai tukar petani padi, (7) harga gabah kering panen, (8) indeks harga diterima petani padi dan (9) indeks harga dibayar petani padi. Indikator yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan pangan antara lain: (1) produksi beras, (2) tersedianya benih, (3) persediaan beras masyarakat, (4) persediaan beras Bulog, (5) persediaan akhir beras di Bulog, (6) persediaan akhir beras pemerintah, (8) surplus beras, dan (9) persediaan beras domestik. Sedangkan indikator stabilisasi ekonomi terdiri dari (1) harga beras di pengecer, (2) penyaluran beras Bulog, (3) penyaluran beras pemerintah, (4) penyaluran beras Raskin, (5) harga impor beras, dan (6) harga beras pembelian Pemerintah dari Bulog. Instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari kebijakan sarana produksi pertanian (saprodi) terdiri dari HET pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidi, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan lainnya yaitu kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, pengadaan beras oleh Bulog, dan jumlah rumah tangga penerima raskin. Efektifitas kebijakan pemerintah diukur dari tercapainya tujuan kebijakan dalam Gambar 23 diatas, dengan kata lain kebijakan pemerintah efektif apabila tujuan tercapai. Disamping itu, kebijakan pemerintah perlu dianalisis terhadap

132

kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari besarnya surplus produsen dan konsumen. Besarnya surplus produsen dan konsumen memberikan informasi tentang siapa dan berapa besar manfaat dari suatu kebijakan, khususnya kebijakan perberasan. Instrumen kebijakan perberasan merupakan variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen, disisi lain, side effects merupakan variabel endogen.

3.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian yaitu: 1. Implementasi kebijakan perberasan seperti bantuan benih langsung, pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, harga pembelian pemerintah efektif pada tingkat petani. 2. Kebijakan perberasan efektif terhadap peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi. 3. Kebijakan konsumen.

perberasan

meningkatkan

kesejahteraan

produsen

dan

IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data terdiri dari data time series dan cross section. Data time series dari bulan Maret 2005- September 2009, sejak diberlakukannya Inpres No 2 tahun 2005 sampai dikeluarkannya Inpres No 8 Tahun 2008 yang diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2009. Sumber data time series yaitu Badan Pusat Statistik, Departemen Pertanian,

Perum Bulog, Departemen Perdagangan, Departemen

Keuangan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG), dan lembaga lain yang mensuplai data perberasan nasional. Data cross section diperoleh dengan melaksanakan survey di tingkat Kelompok Tani. Semua data harga yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data riil. Data harga dideflasi dengan indeks harga konsumen dengan bulan dasar yaitu Juni 2008 dengan tujuan menghilangkan pengaruh inflasi. 4.2 Lokasi Penelitian Penentuan lokasi penelitian dengan purposive sampling, yaitu sentra produksi padi di Indonesia. Tabel 15 menunjukkan delapan sentra produksi padi dengan produksi melebihi 2 juta ton per tahun. Pulau Jawa merupakan lumbung beras di Indonesia, dengan produksi padi mencapai 9-10 juta ton setiap tahunnya yaitu Jawa Tinur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Provinsi Sumatera Utara merupakan penghasil padi terbesar di pulau Jawa setelah provinsi Sulawesi Selatan, dengan produksi mencapai 3 274 061 ton, dengan peringkat 5 dari provinsi yang menjadi sentra padi di Indonesia. Tabel 16 menunjukkan kabupaten yang menjadi sentra produksi di Sumatera Utara, berdasarkan luas panen padi sawah. Kabupaten Serdang Bedagai menempati

134

peringkat ke tiga dalam luas panen di provinsi Sumatera Utara, tetapi produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu 46.09 kwintal per ha. Tabel 15. Daerah Sentra Produksi Padi di Indonesia tahun 2008 No Propinsi 1 Jawa Timur 2 Jawa Barat 3 Jawa Tengah 4 Sulawesi Selatan 5 Sumatera Utara 6 Sumatera Selatan 7 Lampung 8 Sumatera Barat Sumber: BPS, ( 2008a), R: Ranking

Produksi Padi per Tahun 10 357 203 10 077 625 9 066 180 3 874 266 3 274 061 2 883 991 2 341 418 2 017 582

(ton) R 1 2 3 4 5 6 7 8

Lokasi penelitian pada tingkat kecamatan yaitu kecamatan yang memiliki luas panen padi sawah terbesar. Tabel 17 menunjukkan kecamatan sentra produksi pada masing-masing kabupaten, dimana kecamatan Sei Rampah memiliki luas panen sawah terbesar dibandingkan kecamatan lainnya di provinsi Sumatera Utara. Luas panen di kecamatan Sei Rampah 17 238 ha dengan produksi padi mencapai 84 766 ha. Tabel 16. Sentra Produksi Padi di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No

Kabupaten

Luas Panen

Produksi

(ha) 73 928

(ton) 339 669

Rata-rata Produksi (kw/ha) 45.95

1

Simalungun

2

Langkat

73 042

318 207

43.56

3

Serdang Bedagai

72 618

334 675

46.09

4

Deli Serdang

71 732

329 291

45.91

5

Tapanuli Selatan

67 942

306 182

45.07

6

Labuhan Batu

62 374

269 947

43.28

Sumber: BPS, (2008b).

135

Tabel 17. Sentra Produksi Padi Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No

Kecamatan

(ha) 73 928 9 959 9 260 7 143 6 127 5 816

(ton) 339 669 56 310 52 422 40 108 34 702 32 084

Rata-rata Produksi (kw/ha) 45.95 56.54 56.61 56.15 56.64 55.17

Kabupaten Langkat 2.1 Kecamatan Secanggang 2.2 Kecamatan Gebang 2.3 Kecamatan Tanjung Pura 2.4 Kecamatan Babalan 2.5 Kecamatan Sei Bingei

73 042 11 135 7 910 7 225 6 168 5 839

318 207 58 055 42 430 35 150 33 805 37 160

43.56 52.10 53.60 48.70 54.80 63.60

3

Kabupaten Serdang Bedagai 3.1 Kecamatan Sei Rampah 3.2 Kecamatan Perbauangan 3.3 Kecamatan Tebing Tinggi 3.4 Kecamatan Dolok Masihul 3.5 Kecamatan Pantai Cermin

72 618 17 238 13 839 10 041 8 916 6 650

334 675 84 766 62 826 49 218 43 098 32 875

46.09 49.17 45.40 49.01 49.33 49.43

4

Kabupaten Deli Serdang*

71 732

329 291

45.91

5

Kabupaten Tapanuli Selatan 5.1 Kecamatan Batang Angkola 5.2 Kecamatan Angkola Timur 5.3 Kecamatan Angkola Barat 5.4 Kecamatan Batang Toru 5.5 Kecamatan Sayurmatinggi

67 942 6 290 5 106 4 240 4 121 3 834

306 182 30 525 25 995 20 967 20 675 19 599

45.07 48.53 50.91 49.45 50.17 51.12

6

Kabupaten Labuhan Batu 6.1 Kecamatan Kualuh Hilir 6.2 Kecamatan Panai Hilir 6.3 Kecamatan Kualuh Leidong 6.4 Kecamatan Panai Tengah 6.5 Kecamatan Kualuh Selatan

62 374 17 064 9 303 8 192 5 288 4 477

269 947 78 238 42 238 37 421 24 256 20 666

43.28 45.85 45.78 45.68 45.87 46.16

1

Kabupaten Simalungun 1.1 Kecamatan Tanah Jawa 1.2 Kecamatan Hutabayu Raja 1.3 Kecamatan Pematang Bandar 1.4 Kecamatan Hatondukan 1.5 Kecamatan Jorlang Hataran

2

Luas Panen

Produksi

Sumber: BPS (2008 c), BPS (2008 d), BPS ( 2008 e), BPS (2008 f) dan BPS (2008 g). Keterangan: * Dalam Deli Serdang dalam Angka 2008 tidak ada Data per Kecamatan

136

Kecamatan Sei Rampah mempunyai enam desa sentra produksi padi, dengan 59 kelompok tani. Responden penelitian yaitu pengurus kelompok tani dengan jumlah 30 orang ( 50 persen dari jumlah kontak tani). Metode penentuan sampel ditentukan dengan purposive sampling, seperti yang ditunjukkan Tabel 18, dimana desa dengan jumlah kelompok tani yang lebih besar, jumlah sampel kontak taninya lebih besar. Pemilihan Kontak tani sebagai sampel karena memiliki ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman diatas rata-rata dari anggota kelompok tani lainnya. Jumlah kelompok tani antara desa Pematang Ganjang dan Sei Rejo masing-masing 16 kelompok tani, tetapi jumlah sampel berbeda. Jumlah sampel di desa Pematang Ganjang lebih banyak dari Sei Rejo, dengan pertimbangan kehadiran kontak tani merespon undangan PPL untuk kegiatan penelitian yang dilakukan. Tabel 18. Metode Penentuan Sampel Penelitian di Kecamatan Sei Rampah Tahun 2009 No

Nama Desa Sentra Padi

1 2 3

Pematang Ganjang Sei Rejo Pematang Pelimpahan Sei Rampah Silau Rakyat Sungai Parit Jumlah

4 5 6

Jumlah Kelompok Tani 16 16 8

Jumlah Kontak Tani 16 16 8

Jumlah Sampel Kontak tani 9 7 4

7 5 7 59

7 5 7 59

3 4 3 30

Ket

2*

3* 5

Sumber: Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sei Rampah (Diolah). Keterangan :* Lima Kontak Tani berhalangan sehingga diwakili oleh Sekretaris Kelompok Tani

Penelitian dilakukan sekitar bulan Mei-Juli 2009, pada dua musim tanam yaitu Musim Kering (MK) 2008 dan Musim Hujan (MK) 2008. Sebelum melakukan survey kepada Kontak Tani, terlebih dahulu dilakukan pra survey, melalui kunjungan langsung ke daerah penelitian, diskusi dengan dinas pertanian,

137

dan PPL. Responden diberi kesempatan menjawab setiap pertanyaan dalam lembar questioner. Peneliti dibantu PPL untuk memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh kontak tani. Disamping Kontak Tani, kepada PPL juga diberikan pertanyaan tertulis tentang kebijakan perberasan. 4.3 Spesifikasi Model Pada bagian ini dirumuskan persamaan-persamaan yang spesifik dari peubah-peubah penjelas (explanatory variabel) yang digunakan dalam model kebijakan perberasan. Persamaan struktural yang terkait peningkatan produktivitas dan produksi padi yaitu areal panen padi dan produktivitas padi, harga pupuk NPK, sedangkan produksi padi menjadi persamaan identitas. Persamaan struktural yang terkait peningkatan kualitas hasil yaitu kadar air gabah kering panen. Persamaan struktural terkait peningkatan ketahanan pangan, yaitu penyaluran beras Bulog, penyaluran beras raskin, penyaluran beras pemerintah, dan jumlah impor beras, sedangkan persamaan identitas terdiri dari jumlah ketersediaan beras domestik, jumlah beras untuk benih dan susut, persediaan akhir beras Bulog, persediaan akhir beras pemerintah dan surplus beras. Persamaan struktural terkait dengan tujuan kebijakan stabilisasi ekonomi yaitu persamaan harga beras di pengecer, sedangkan persamaan nilai tukar petani padi dan penerimaan petani untuk tujuan kebijakan peningkatan pendapatan petani. Hubungan persamaan sruktural digambarkan melalui Gambar 24. Pada Gambar 24 ditunjukkan hubungan variabel eksogen dengan variabel endogen. Jumlah variabel endogen 26 dengan 12 lag variabel endogen. Kotak empat persegi panjang adalah variabel endogen, kotak bentuk trapesium variabel eksogen, sedangkan lingkaran bentuk oval adalah lag variabel endogen.

138

139

4.3. 1 Luas Areal Panen Instrumen kebijakan perberasan seperti: (1) mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi, (2) memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis, (3) memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama, dan (4) dukungan kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah dan beras diharapkan akan mendorong peningkatan luas areal panen padi. Kenaikan luas areal panen menyebabkan produktifitas dan produksi padi naik, sehingga tujuan kebijakan perberasan tercapai. Dengan demikian luas areal panen padi dimasukkan sebagai variabel endogen. Instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan perberasan yang dimasukkan dalam persamaan areal panen padi yaitu harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen. Kendala yang dihadapi petani dalam meningkatkan luas areal panen padi antara lain curah hujan dan rata-rata hari hujan. Persamaan areal panen padi merupakan fungsi dari rasio harga Gabah Kering Panen (HGKP) dengan harga pupuk NPK (HPNP), harga jagung produsen, curah hujan rata-rata, nilai tukar petani padi dan luas areal panen bulan lalu. Persamaan struktural areal panen padi dirumuskan: LAPTt = a0 + a1 RGPNt + a2 HJRTRt + a3 CHITt + a4 NTPPt + a5 LAPT t-1 +u1 .... dimana:

LAPTt RGPNt CHITt NTPPt HJRTt

: : : : :

Luas Areal Panen (000 ha) Rasio HGKP dengan HPNP (Rp/Kg) Rata- rata Curah Hujan Indonesia (mm/bulan) Nilai Tukar Petani Padi Harga Jagung Tingkat Petani (Rp/kg)

LAPT t-1

:

Lag Luas Areal Panen (000 ha)

tanda dan besaran parameter yang diharapkan: a2 < 0 ; a1 , a3 , a4 > 0 dan 0 < a5 < 1

(91)

140

4.3.2 Produktivitas Padi Peningkatan produktivitas padi nasional merupakan tujuan kebijakan perberasan nasional. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan produktivitas padi antara lain penggunaan benih padi unggul bersertifikat, penggunaan pupuk berimbang, dan pengurangan kehilangan pasca panen padi. Kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan kebijakan perberasan yaitu teknologi. Dampak teknologi diharapkan meningkatkan produktivitas padi. Persamaan struktural produktivitas padi merupakan fungsi harga pupuk bersubsidi NPK,

trend teknologi dan

produktivitas padi Indonesia bulan lalu. YPITt = bo+ b1 HPNPRt + b2 T + b3 YPIT t-1 + u2 ……………............... . (92) dimana : YPITt HPUTt HPNPt T YPIT t- 1

: Produktifitas Padi (ton/ha) : Harga Pupuk Urea Bersubsidi (Rp/Kg) : Harga Pupuk NPK Bersubsidi (Rp/Kg) : Trend Teknologi : Lag Produktifitas Padi ( ton/ha)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: B2 > 0 ; b1 < 0 dan 0 < b3 < 1 4.3. 3 Produksi Padi Peningkatan produksi padi nasional merupakan tujuan kebijakan perberasan nasional, sehingga dimasukkan sebagai variabel endogen. Model penyesuaian Nerlove dalam Maulana (1998) diperoleh bahwa total produksi diperoleh dari perkalian antara luas areal dengan produktifitas. Peningkatan produksi padi nasional padi diharapkan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Persamaan identitas produksi padi nasional QPIT = LAPT x YPIT .............................................................................................. (93) dimana :

141

QPIT LAPT YPIT

: Produksi Padi (000 ton) : Luas Areal Panen (000 ha) : Produktifitas Padi (ton/ha)

4.3.4 Produksi Beras Nasional Produksi beras merupakan tujuan kebijakan perberasan, karena itu dimasukkan sebagai variabel endogen. Produksi beras adalah perkalian antara produksi padi dengan suatu angka konversi k yang nilainya berkisar antara 0.600.65 (Hutauruk, 1996; Maulana, 1998; Sitepu, 2002; Hutauruk dan Sembiring, 2002; Ritonga, 2004; Sugiyono, 2005, Sembiring, 2007; Sembiring et al, 2008 dan Kusumaningrum, 2008). Persamaan identitas produksi beras nasional QBIT

: Fk x QPIT ............................................................................. (94)

Dimana :

QBIT Fk QPIT

: Produksi Beras (000 ton) : Angka Konversi 0.63 : Produksi Padi (000 ton)

4.3. 5 Beras untuk Benih/Susut Jumlah beras untuk benih, susut dan penggunaan lainnya diasumsikan merupakan suatu proporsi tertentu (Fp) dari jumlah produksi beras nasional. QBLD = Fp x QBIT ......................................................................... (95) dimana: QBIT QBLD Fp

: Produksi Beras (000 ton) : Beras untuk benih dan susut (000 ton) : Angka konversi sebesar 0.10

4.3. 6 Persediaan Beras Masyarakat Definisi ketahanan pangan menurut Undang-Undang No 7 tahun 1996 tentang Pangan pada Pasal 1 Ayat 17 disebutkan bahwa :’ ketahanan pangan

142

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau’ (Undang- Undang No 7 Tahun 1996). Salah satu tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres yang dikeluarkan pada periode waktu 2005-2009 yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Pasal 46 huruf a UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Ketahanan Pangan), pemerintah menyelenggarakan, membina dan atau mengkordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional. Selanjutnya Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa cadangan pangan nasional adalah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, serta mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf a disebutkan dengan Cadangan pangan pemerintah merupakan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Pada huruf b yang dimaksud dengan cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh masyarakat, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ayat 4, cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

143

Ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Persediaan Beras Masyarakat dinyatakan dengan persamaan identitas residual hasil pengurangan dari produksi beras nasional dengan jumlah benih, susut dan penggunaan lainnya. QCBD = (QBIT – QBLD) ................................................................ (96) dimana: QCBD QBIT QBLD

: Persediaan Beras Masyarakat (000 ton) : Produksi Beras (000 ton) : Beras untuk benih dan susut (000 ton)

4.3.7 Jumlah Impor Beras Instrumen kebijakan perberasan dalam Instruksi Presiden menyebutkan (1) menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen, dan (2) impor beras dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Tirtosoediro (1968) menyebutkan bahwa ada kepentingan saling tarik menarik diantara kepentingan produsen dan konsumen, yaitu: (1) produsen beras menginginkan harga beras yang merangsang produksi, yang berarti tak mau ditekan, (2) konsumen beras, yang umumnya penduduk di kota, menginginkan harga beras yang rendah artinya sesuai dengan daya belinya, (3) produsen non

144

beras turut mengeluh, kalau harga beras naik, dan (4) seluruh masyarakat menghendaki harga beras yang stabil. Kendala yang dihadapi dalam melakukan impor beras dalam rangka menjaga kepentingan konsumen yaitu nilai tukar rupiah dan harga beras dunia. Persamaan impor beras merupakan fungsi dari harga beras dunia, surplus beras, nilai tukar rupiah, dan harga beras pengecer. Persamaan struktural jumlah impor beras dirumuskan: QMBTt = c0 + c1 HIBTRRt + c2 EXRTt + c3 HBRTRt + c4 SDBIt + u3 …………

(97)

dimana: QMBTt HIBTRRt SDBIt EXRTt HBRTRt

: Jumlah Impor Beras (000 Ton) : Harga Beras Dunia (Rp/Kg) : Surplus Beras (000 ton) : Nilai Tukar Rupiah terhadap US $ (Rp/US $) : Harga Beras Pengecer (Rp/Kg)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: c1, c2 < 0; c3 > 0; dan c4≠ 0 4.3.8 Jumlah Pengadaan Beras oleh Bulog Jumlah pengadaan beras oleh Bulog merupakan fungsi dari harga gabah kering panen real, produksi beras, trend waktu dan jumlah pengadaan beras oleh Bulog bulan lalu. Persamaan struktural jumlah pengadaan beras oleh Bulog dirumuskan: QBBTt = d0 + d1 HGKPRt + d2 QBITt + d3 Tt + d4 QBBT t-1 + u4

dimana: QBBTt HGKPRt QBITt Tt

: Jumlah Pengadaan Beras Bulog (000 Ton) : Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg) : Produksi Beras (000 Ton) : Trend Waktu

………………………

(98)

145

QBBT t-1 : Lag Jumlah Pengadaan Beras oleh Bulog (000 Ton) tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: d1 < 0 ; d2, d3 > 0; dan 0 < d4 < 1

4.3.9 Persediaan Beras Bulog Persediaan Beras Bulog merupakan persamaan identitas dari persediaan awal beras di Bulog ditambah pengadaan beras oleh Bulog dan jumlah impor beras oleh Bulog. Jumlah beras impor dimasukkan ke dalam Persediaan Beras Bulog karena Bulog melakukan impor beras: QCBB = STBW + QBBT + QMBT dimana: QCBB STBW QBBT QMBT

............................................. (99)

: Persediaan Beras Bulog (000 ton) : Persediaan Awal Beras Bulog (000 ton) : Jumlah Pengadaan Beras oleh Bulog (000 ton) : Jumlah Impor Beras (000 ton)

4.3.10 Persediaan Beras Domestik Persediaan Beras Domestik merupakan persamaan identitas dari persediaan beras di masyarakat ditambah persediaan beras Bulog dikurangi dengan jumlah pengadaan beras oleh Bulog. Mengingat pengadaan beras oleh Bulog diperoleh dari persediaan beras masyarakat, maka untuk menghilangkan pengaruh doublé accounting pada persamaan Persediaan Beras Domestik perlu dikurang dengan

jumlah pengadaan beras oleh Bulog. Persamaan identitas

Persediaan Beras Domestik yaitu: QCBN = QCBD + QCBB - QBBT dimana: QCBN QCBB QBBT

............................................. (100)

: Persediaan Beras Domestik (000 ton) : Persediaan Beras Bulog (000 ton) : Jumlah Pengadaan Beras Bulog (000 ton)

146

QCBD

: Persediaan Beras Masyarakat (000 ton)

4.3.11 Jumlah Permintaan Beras Persamaan jumlah permintaan beras merupakan fungsi dari harga beras di pengecer, penyaluran Raskin dan pendapatan per kapita. QDBTt = e0 + e1 HBRTRt + e2 RASTt + e3 INCRRt + u5 dimana: QDBTt HBRTRt RASTt INCRRt

……………………..

(101)

: Jumlah Permintaan Beras (000 Ton) : Harga Beras Pengecer (Rp/Kg) : Penyaluran Beras Raskin (000 Ton) : Pendapatan per Kapita (Rp Milyar/Kapita)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: e3 > 0; dan e1, e2 < 0

4.3.12 Surplus/Defisit Beras Surplus atau defisit beras merupakan persamaan identitas dari persediaan beras domestik dikurangi dengan jumlah permintaan beras dan jumlah impor beras. SDBI = QCBN - QDBT - QMBT ................................................... (102) dimana: SDBI QCBN QDBT QMBT

: Surplus/Defisit Beras (000 ton) : Persediaan Beras Domestik (000 ton) : Jumlah Permintaan Beras (000 ton) : Jumlah Impor Beras (000 ton)

4.3.13 Penyaluran Beras oleh Bulog Diktum Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan menyebutkan bahwa pengelolaan Cadangan Beras pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog. Dengan kata lain, penyediaan beras untuk kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin, penanggulangan keadaan darurat, dan stabilisasi

147

harga beras dalam negeri dilaksanakan oleh Perum Bulog. Oleh karena itu Bulog melakukan pembelian gabah/beras sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden. Jumlah Operasional Bulog didistribusikan kepada: (1) Operasi Pasar Khusus (OPK)/Raskin, (2) Golongan Anggaran ( TNI-Polri, PNS, Anggaran lain), dan (3) Golongan Non Anggaran ( Operasi Pasar Murni/OPM, Cadangan Beras Pemerintah, Lain- lain). Operasi Pasar Khusus (OPK) dimulai dari bulan Juli 1998 sampai bulan Desember 2001. Distribusi beras untuk kelompok masyarakat miskin dimulai bulan Januari 2002 sampai sekarang, sedangkan distribusi CBP dimulai bulan Januari 2005. Penyaluran beras oleh Bulog pemerintah fungsi dari penyaluran beras untuk Raskin, harga beras di pengecer dan persediaan akhir beras Bulog. Persamaan struktural penyaluran beras oleh Bulog dirumuskan sebagai berikut STOBt = f0 + f1 RASTt + f2 HBRTRt + f3 STBFt + u6 ................................. (103) dimana: STOBt RASTt HBRTRt STBFt

: Penyaluran Beras Bulog (000 ton) : Penyaluran Beras Raskin (000 ton) : Harga Beras Pengecer (Rp/Kg) : Persediaan Akhir Beras Bulog (000 ton)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: f1, f2 > 0 ; dan f3 < 1

4.3.14 Persediaan Akhir Beras Bulog Persediaan Akhir

Beras Bulog merupakan persamaan identitas dari

cadangan beras di Bulog dikurangi dengan penyaluran beras oleh Bulog. STBF = QCBB - STOB

................................................................. (104)

148

dimana: STBF QCBB STOB

: Persediaan Akhir Beras Bulog (000 ton) : Persediaan Beras Bulog (000 ton) : Penyaluran Beras oleh Bulog (000 ton)

4.3.15 Penyaluran Beras Pemerintah Persamaan penyaluran beras pemerintah merupakan fungsi dari harga beras di pengecer, dummy variabel dan penyaluran beras pemerintah bulan lalu. DCBPt = g0 + g1 HBRTRt + g2 D + g3 DCBPt-1 + u7 ……………………… (105) dimana: DCBPt : Penyaluran Beras Pemerintah (000 Ton) HBRTRt : Harga Beras Pengecer (Rp/Kg) D

: Dummy; D=1 Operasi Pasar Murni (OPM) ; D=0 Tidak ada OPM

DCBPTt-1 : Lag Penyaluran Beras Pemerintah(000 Ton) tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: o1 , o2 > 0 dan 0 < o3 < 1

4.3.16 Persediaan Akhir Beras Pemerintah Persediaan akhir beras pemerintah merupakan persamaan identitas dari persediaan beras pemerintah dikurangi dengan penyaluran beras pemerintah. STGF = QCBG - DCBP dimana: STGF QCBG DCBP

.............................................................

(106)

: Persediaan Akhir Beras Pemerintah (000 ton) : Persediaan Beras Pemerintah (000 ton) : Penyaluran Beras Pemerintah (000 ton)

4.3. 17 Penyaluran Beras Raskin Krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan perberasan baru dengan menyalurkan beras kepada masyarakat miskin. Periode sebelum krisis ekonomi,

149

penyaluran beras dilakukan kepada ABRI, pegawai negeri dan otonom, operasi pasar, PN/PNP dan penyaluran beras non anggaran. Diktum Intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan menyebutkan: (1) menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, dan (2) pengadaan beras untuk penyediaan dan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran raskin yaitu jumlah rumah tangga penerima Raskin. Sawit (2002) menyebutkan tujuan program Raskin adalah menyampaikan energi dan protein melalui beras murah atau bersubsidi kepada keluarga rawan pangan. Tujuan program Raskin lebih jelas dan spesifik dibandingkan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Keluarga rawan pangan tersebut dapat berasal dari keluarga miskin kronis (chronic poor) atau miskin baru (transient poor), baik mereka berada di kota atau di desa. Persamaan penyaluran beras untuk orang miskin merupakan fungsi dari jumlah rumah tangga penerima Raskin, jumlah penduduk miskin, jumlah pengadaan beras oleh Bulog, tingkat inflasi, penerimaan petani dan penyaluran Raskin bulan sebelumnya. Persamaan struktural jumlah penyaluran beras untuk orang miskin dirumuskan sebagai berikut: RASTt = ho + h1 RTRAt + j2 JPMTt + h3 INFTt + h4 QBBTt + h5 TRFTt + j6 RAST t-1+ u8

......................................................................................

dimana: RASTt RTRAt JPMTt

: Penyaluran Beras Raskin (000 ton) : Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin (000 RT) : Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)

(107)

150

QBBTt INFTt TRFTt RAST t-1

: Jumlah Pengadaan Beras Bulog (000 Ton) : Tingkat Inflasi (%) : Penerimaan Petani (Rp 000 /ha) : Lag Penyaluran Beras Raskin (000 ton)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: h1, h3, h4, > 0 ; 0 < h6 < 1; h2≠ 0 dan h5 < 0. 4.3.18 Harga Gabah Kering Panen Instrumen dalam kebijakan perberasan untuk meningkatkan pendapatan petani yaitu harga pembelian pemerintah terhadap gabah. Side effects karena kenaikan harga pembelian pemerintah menyebabkan harga gabah kering panen petani juga meningkat. Dengan demikian harga gabah kering panen dimasukkan sebagai variabel endogen. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pendapatan petani yaitu kualitas gabah yang dihasilkan petani. Kualitas gabah diukur melalui kandungan air dan kadar hampa/kotoran gabah kering panen. Pada umumnya petani menjual gabah kering panen. Harga gabah kering panen merupakan fungsi harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, kadar air gabah kering panen petani, produksi padi, dan harga gabah kering panen petani bulan yang lalu. Persamaan struktural harga gabah kering panen petani dirumuskan: HGKPRt = io + i1 HPGPRt + i2 KAGPt + i3 QPITt + i4 HGKPR t-1 + u9 .................. (108)

dimana: HGKPRt : HPGPRt : : KAGPt QPITt : HGKPR t-1 :

Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg) Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen (Rp/Kg) Kadar Air Gabah Kering Panen (%) Produksi Padi (000 Ton) Lag Harga Gabah Kering Panen (Kg/ha)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: i1 > 0 ; i2, i3 < 0 dan 0 < i4 < 1

151

4.3.19 Penerimaan Petani Penerimaan petani merupakan perkalian produktifitas dengan harga gabah kering panen. Studi yang dilakukan oleh Maulana, 1998; dan Kusumaningrum, 2008; memasukkan pendapatan petani srebagai persamaan identitas. Keterbatasan ketersediaan data tentang jumlah penggunaan input per bulan sehingga studi dibatasi dengan penerimaan petani. Persamaan identitas penerimaan petani yaitu: TRFT = YPIT*HGKPR dimana: TRFT YPIT HGKPR

.............................................................

(109)

: Penerimaan Petani (Rp 000/Ha) : Produktifitas (Ton/Ha) : Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg)

4.3.20 Kadar Air Gabah Kering Panen Peningkatan kualitas padi/gabah merupakan tujuan kebijakan perberasan, karena itu variabel kualitas gabah dimasukkan sebagai variabel endogen. Instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu memberi dukungan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah dan kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah. Kualitas adalah kondisi dari komponen bawaan yang terdapat pada suatu komoditas yang ukurannya bisa dinilai secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Komponen bawaan disebut komponen kualitas dan dinyatakan dalam angka dengan satuan yaitu persen. Besar kecilnya komponen kualitas yang ada pada bahan (gabah/beras) akan sangat mempengaruhi terhadap mutu seperti daya tahan simpan, penampakan (performance) dan tingkat harga gabah/beras itu sendiri. Kandungan air yaitu jumlah air di dalam gabah yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah. (Perum Bulog, 2006).

152

Instrumen kebijakan perberasan tentang ketentuan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen diharapkan mendorong petani meningkatkan kualitas hasil gabah. Dengan demikian, kadar air gabah kering panen diminimalkan. Kendala yang dihadapi petani yaitu harga penjualan gabah kering panen, teknologi, rata-rata hari hujan dan jumlah curah hujan. Panen pada musim hujan menyebabkan kadar air gabah kering panen naik, disisi lain kehadiran teknologi mengurangi kandungan air dari gabah kering panen. Kadar air gabah kering panen merupakan fungsi harga gabah kering panen, rata-rata curah hujan, teknologi dan kadar air gabah kering panen bulan yang lalu. Persamaan struktural kadar air gabah kering panen dirumuskan: KAGPt = jo + j1 HGKPRt + j2 CHITt + j3 T + j4 KAGP t-1 + u10 .............

(110)

dimana: KAGPt : Kadar Air Gabah Kering Panen (%) HGKPRt : Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg) : Rata- rata Curah Hujan Indonesia (mm/bulan) CHITt T

: Trend Teknologi

KAGP t-1 : Lag Kadar Air Gabah Kering Panen (%) tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: j2 > 0 ; j1; j3 < 0 dan 0 < j4 < 1 4.3.21 Harga Pupuk NPK Bersubsidi Instrumen kebijakan dalam kebijakan perberasan tidak secara ekspilist menyebutkan pupuk bersubsidi, tetapi mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi. Pemupukan berimbang adalah penambahan pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis unsur hara yang sesuai dengan kesuburan tanah dan kebutuhan unsur hara tanaman untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil komoditas pertanian. Rekomendasi pemupukan berimbang N-P-K-S berpedoman kepada dosis anjuran spesifik lokasi

153

yang dinamis, memperhatikan lahan yang mengalami kekurangan unsur mikro, serta memanfaatkan bahan organik berupa limbah pertanian serta kotoran hewan (PT Petrokimia Gresik, 2009). Rochayati, (2010) dan Las (2010) menyebutkan dosis pemupukan berimbang sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman yang ditetapkan dengan uji tanah. Pemupukan berimbang dapat dilakukan dengan pupuk tunggal, pupuk majemuk, atau kombinasi pupuk tunggal dan majemuk. Pemupukan berimbang “bisa” tetapi “ tidak sama “ dengan pupuk majemuk, tergantung dari kondisi tanah dan varitas. Side effects dari instrumen kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menyebabkan harga pembelian petani terhadap pupuk urea bersubsidi melebihi HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Instruksi Presiden menyebutkan perlu menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian secara berkala mengeluarkan keputusan tentang jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi setiap tahun. Kendala yang dihadapi adanya perbedaan rencana dan realisasi pupuk bersubsidi. Apabila realisasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan rencana, harga pupuk bersubsidi akan naik,

dengan demikian harga pupuk NPK bersubsidi

dimasukkan sebagai variabel endogen. Harga pupuk NPK bersubsidi merupakan fungsi dari rasio harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen (HPGP) dengan HET pupuk NPK (HENP), realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi dan harga pupuk NPK bersubsidi

bulan yang lalu. Persamaan

struktural jumlah penggunaan pupuk NPK bersubsidi dirumuskan:

154

HPNPRt = ko + k1 RGHNt + k2 RPNPt + k3 HPNP t-1 + u11 .......................... (111) dimana: HPNPRt RGHNt RPNPt HPNP t-1

: : : :

Harga Pupuk NPK Bersubsidi (Kg/ha) Rasio HPGP dengan HET Pupuk NPK ( Rp/Kg) Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi (000 ton) Lag Harga Pupuk NPK Bersubsidi (Kg/ha)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: k1, k2 <0 ; dan 0 < k3 < 1 4.3. 22 Nilai Tukar Petani Padi Tujuan kebijakan perberasan yaitu meningkatkan pendapatan petani. Dalam studi ini pendapatan petani di froksi dari nilai tukar petani dan berfungsi sebagai variabel endogen. Nilai Tukar Petani (NTPP) diperoleh dari indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Persamaan NTPP merupakan persamaan identitas: NTPPt = IT/IB ……………………………………………………………… (112) dimana:

NTPPt ITt IBt

: Nilai Tukar Petani Padi : Indeks Diterima Petani Padi : Indeks Dibayar Petani Padi

Indeks diterima petani padi adalah persamaan struktural, merupakan fungsi dari harga gabah kering petani dan indeks diterima petani padi bulan lalu.

ITt = lo + l1 HGKPRt + l2 IT t-1 + u12………………………………………… (113) dimana:

ITt : Indeks Diterima Petani Padi HGKPRt : Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg) : Lag Indeks Diterima Petani Padi IT t- 1 tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: l1 > 0 ; dan 0 < l2 < 1

155

Indeks dibayar petani padi adalah persamaan struktural merupakan fungsi dari harga pupuk NPK dan indeks dibayar petani padi bulan lalu. IBt = mo + m1 HPNPRt + m2 IB t-1 + u13…………………………………… (114) dimana:

IBt HPNPRt IB t- 1

: Indeks Dibayar Petani Padi : Harga Pupuk NPK (Rp/Kg) : Lag Indeks Dibayar Petani Padi

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: m1 > 0 ; dan 0 < m2 < 1

4.3.23 Harga Beras Pengecer Pertimbangan pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan yaitu dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan

pendapatan

petani,

peningkatan

ketahanan

pangan,

dan

pengembangan ekonomi pedesaan. Disisi lain, side effects yang ditimbulkan dengan kenaikan harga pembelian pemerintah terhadap beras menyebabkan harga beras di tingkat pengecer juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras di tingkat pengecer menyebabkan gangguan terhadap stabilisasi ekonomi nasional. Kendala yang dihadapi

untuk mencapai tujuan stabilisasi harga yaitu

kenaikan harga beras impor akan mendorong kenaikan harga beras di tingkat pengecer. Dengan demikian harga beras tingkat pengecer dimasukkan sebagai variabel endogen. Harga beras pengecer merupakan fungsi penyaluran raskin, persediaan beras domestik, persediaan akhir beras beras pemerintah, harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, dan harga beras pengecer bulan yang lalu. Persamaan struktural harga beras dalam negeri dirumuskan:

156

HBRTRt = no + n1 RASTt + n2 QCBNt + n3 STGFt + n4 HPGPRt + n5 HBRTR t-1 + u14 ................................................................ dimana: HBRTRt : : RASTt QCBNt : : STGFt HBRTR t-1:

(115)

Harga Beras Pengecer (Rp/Kg) Penyaluran Beras Raskin (000 Ton) Persediaan Beras Domestik (000 Ton) Persediaan Akhir Beras Pemerintah (000 Ton) Lag Harga Beras Pengecer (Rp/Kg)

tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan: n3, n4 > 0 ; n1, n2 < 0 dan 0 < n5 < 1

4.3.24 Harga Pembelian Beras Pemerintah dari Bulog Keputusan pemerintah menentukan harga pembelian beras pemerintah tidak terlepas dari perkembangan perkembangan harga beras baik domestik dan internasional. Persamaan struktural harga pembelian beras pemerintah dari Bulog merupakan fungsi dari harga beras dunia, harga pembelian beras oleh Bulog, harga beras di pengecer dan harga pembelian beras pemerintah dari Bulog. Persamaan struktural harga pembelian beras Pemerintah dari Bulog dirumuskan: HPGBRt = o0 + o1 HIBTRRt + o2 HPBBRt + o3 HBRTRt + o4 HPGBR t-1 + u15 ........(116)

dimana : HPGBRt : Harga Pembelian Beras Pemerintah dari Bulog (Rp/Kg) HIBTRRt : Harga Beras Dunia ( Rp/Kg) HPBBRt : Harga Pembelian Beras oleh Bulog (Rp/Kg) HBRTRt : Harga Beras Pengecer (Rp/Kg HPGBR t-1: Lag Harga Pembelian Beras Pemerintah dari Bulog (Rp/Kg) tanda dan besaran parameter dugaan yang diharapkan o1 , o2 , o3 > 0;

dan 0 < o4 < 1

4.4 Identifikasi Model Identifikasi adalah suatu masalah formulasi model, bukan masalah pendugaan atau penilaian model (Koutsoyiannis, 1977). Model ekonometrika

157

sering dibangun dari sistem persamaan simultan. Suatu model persamaan simultan dikatakan lengkap jika mengandung jumlah persamaan sekurang-kurangnya sama banyak dengan jumlah variabel endogen. Koutsoyiannis (1977) selanjutnya menyatakan bahwa dalam teori ekonometrika dua kemungkinan situasi yang muncul dari proses identifikasi yaitu: (1) persamaan tidak teridentifikasi ( underidentified), sehingga tidak mungkin menduga seluruh parameternya dengan teknik ekonometrika, dan (2) persamaan teridentifikasi, baik teridentifikasi secara tepat (exactly identified) dan secara berlebih (overidentified). Implementasi dari suatu persamaan teridentifikasi yaitu (1) jika suatu persamaan teridentifikasi secara tepat, metode pendekatan yang digunakan untuk pendugaan adalah metode Indirect Least Squares (ILS), dan (2) jika persamaan adalah overidentified, maka indirect least squares tidak dapat digunakan karena tidak menghasilkan pendugaan unique dari parameter struktural. Metode pendugaan yang dilakukan dapat menggunakan Two-Stage Least Squares (2SLS) atau Maximum Likehood Methods. Identifikasi model ditentukan berdasarkan pada kondisi order dimana. kondisi order ditentukan dengan kriteria (Koutsoyiannis, 1977; Karo-Karo dan Sinaga, 2006) K – M ≥ G – 1 .......................................................................................

(117)

dimana: K = Total variabel dalam model yaitu endogenous variables dan predermined variables. M = Jumlah variabel endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model

158

G = Total persamaan dalam model, yaitu jumlah variabel endogen dalam model. Apabila K - M > G - 1 disebut persamaan over identified, exatcly identified apabila K - M = G – 1 dan disebut unidentified apabila

K - M < G - 1.

Berdasarkan kondisi Order diatas, model ekonometrika kebijakan perberasan terdiri dari 15 persamaan struktural dan 11 persamaan identitas. Seluruh persamaan dalam model adalah overidentified, karena memenuhi kondisi K - M > G – 1, dimana jumlah K (jumlah total variabel dalam model, baik variabel endogen dan predetermin) sebanyak 59, jumlah M ( variabel endogen dan eksogen dalam setiap persamaan) berjumlah antara 3 sampai 7 variabel dan jumlah G (jumlah total persamaan sebanyak 26). Dengan demikian untuk persamaan IT dan IB dengan jumlah M sebanyak 3 diperoleh overidentified yaitu 59 – 3 > 26-1, demikian juga untuk persamaan RAST dengan jumlah M sebanyak 7 juga overidentified yaitu 52 > 25. Dengan demikian persamaan lainnya yang memiliki M antara 5-6 juga overidentified. 4.5 Metode Pendugaan Model Berdasarkan seluruh persamaan dalam model adalah overidentified, maka metode pendugaan model yang digunakan yaitu 2SLS, dengan beberapa pertimbangan bahwa penerapan 2 SLS menghasilkan taksiran yang konsisten, lebih sederhana dan lebih mudah, sedangkan metode Three stage least square (3SLS) dan Full Information Maximum Likehood (FIML) menggunakan informasi yang lebih banyak dan lebih sensitif terhadap kesalahan pengukuran maupun kesalahan spesifikasi model (Gujarati, 1999; Sumodiningrat, 1999). Dalam membangun suatu model, yang merupakan gambaran dari dunia nyata, umumnya satu variabel terikat (dependent) mungkin dipengaruhi lebih dari

159

satu variabel bebas (independent) yang dapat menjelaskan variasi dari variabel tersebut. Model dengan menggunakan data ekonomi sering tidak mengikuti asumsi metode Ordinary least squares, seperti asumsi multicollinearity, dan autocorrelation. Analisis statistik yang dilakukan antara lain uji t, uji F dan koefisien determinasi.

4.5.1 Uji F Fungsi uji F untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen. Setiap persamaan struktural pada model persamaan simultan dilakukan uji statistik F. Dalam model regresi linier berganda, hipotesis yang akan diuji adalah: H 0 : β1 = β 2 = ... = β k = 0 ………………………………………....

(118)

H1 : setidaknya ada satuβ j ≠ 0 dimana Ho ditolak (Koutsoyiannis, 1977) jika : Frasio > Fα …………………………………………………………… (119) dimana Fα adalah nilai batas atas α (kesalahan) pada tabel distribusi F dengan derajat bebas, v1 = K − 1 , dan v 2 = N − K . Nilai F rasio diperoleh dari:

∑ y (K − 1) …………………........................................ = ∑ e (N − K ) 2

Frasio

2

(120)

dimana ∑y2 yaitu jumlah deviasi kuadrat dari garis regresi, ∑e2 adalah jumlah kuadrat residu, derajad bebas untuk ∑y2 yaitu K-1 dimana K = k+1 yaitu jumlah parameter estimasi termasuk intersep. Derajad bebas untuk ∑e2 yaitu N-K dimana N adalah jumlah observasi.

160

4.5.2 Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (coefficient of determination) dalam model persamaan regresi linier berganda untuk melihat seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data aktualnya. Koefisien determinan, (R2) ditentukan dengan formula: SSR = R = SST 2

∑ (Yˆ − Y ) ∑ (Y − Y )

2 2

…………………………………………… (121)

dimana SSR adalah jumlah deviasi kuadrat dari garis regresi, sedangkan SST yaitu total jumlah deviasi kuadrat. Nilai koefisien determinasi antara 1 dan 0. Sedangkan untuk mencari nilai Adjusted R squared ( R 2 ), masing-masing harus disesuaikan dengan derajat bebas (degree of freedom), sedangkan

n adalah

jumlah observasi. Nilai Adjusted R squared diperoleh dari: SSE

2

R = 1−

(n − K ) ………………………………………………

SST

(n − 1)

(122)

4.5.3 Uji Parsial

Uji parsial dilakukan untuk menguji secara individu (satu per satu dari variabel penjelas) apakah signifikan atau tidak mempengaruhi variabel dependennya, dengan uji statistik t. Hipotesis yang akan diuji yaitu: H0 = β j = 0 H1 = β j ≠ 0

………………………………………………………….. (123)

Uji statistik-t adalah: t=

βj Sβ j

……………………………………………………………

(124)

dimana βj adalah koefisien parameter estimasi dari metode ordinary least square untuk masing-masing variabel penjelas ke-j dan Sβj adalah estimasi standar deviasi

161

(standar error) dari variabel penjelas ke-j. Nilai t rasio dibandingkan dengan nilai distribusi tabel-t dengan derajat bebas n-K. Daerah penolakan H0 dengan dua arah jika t > tα atau t > tα dengan satu arah. 2

4.5.4 Uji Multikolineriti

Suatu hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (predictor variables) disebut juga sebagai multicollinearity. Dalam hal ini variabel-variabel bebas ini tidak bersifat ortogonal. Variabel-variabel bebas yang ortogonal adalah variabel bebas (independent) yang bernilai korelasi diantara sesama sama dengan nol. Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel independen, dengan kata lain koefisien korelasi sama dengan satu, maka (a) koefisien parameter menjadi tidak dapat ditaksir, dan (b) nilai standar error setiap koefisien estimasi menjadi tidak terhingga. Hanke (2001) dalam Sitepu dan Sinaga (2006) menyatakan bahwa kekuatan multicollinearity dapat diukur dengan variance inflation factor (VIF), formula VIF dapat dituliskan sebagai berikut: VIF j =

1 , 1 − R 2j

j = 1,2,..., k ……………………………………. (125)

R2j ini adalah koefisien determinasi dari regresi variabel independent ke-j terhadap sisa variabel-variabel independen k – 1, sedangkan variabel independen dimana k = 2, maka r2j merupakan akar dari koefisien korelasi (r). Jika variabel independent Xj ke-j tidak berhubungan, maka variabel lainnya ke X, maka R2j = 0 dan nilai VIF = 1. Jika ada hubungan, maka VIFj > 1. Masalah multicollinearity hampir selalu ditemukan pada persamaan regresi linier

162

berganda. Masalah multicollinearity dapat diatasi dari suatu persamaan regresi linier berganda antara lain dengan melakukan: 1.

Respesifikasi, yaitu dengan mengeluarkan atau menambah variabel yang dianggap relevan secara apriori dan statistik yang paling diyakini dalam menentukan nilai dependen variabel. Cara ini kemungkinan akan dapat merubah baik tanda maupun besaran dari koefisien regresi. Model yang terpilih disebut sebagai elementary regression.

2.

Transformasi variabel, yaitu dengan transformasi variabel dalam suatu model regresi menjadi suatu bentuk yang disebut dengan first difference, ini dilakukan dengan mengurangkan variabel pada periode sebelumnya (periode t = 1) dengan variabel yang sedang berjalan (periode t).

3.

Menambah lebih banyak data, kemungkinan dengan menambah jumlah data diharapkan standar error cenderung turun sehingga memungkinkan untuk mengestimasi koefisien regresi lebih tepat.

4.5.5 Autokorelasi

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar estimasi parameter dalam model regresi linier berganda bersifat BLUE adalah autocorrelation; yaitu cov (ui,uj) = 0, i ≠ j, artinya tidak ada korelasi antara Ui dan Uj untuk Ui ≠ Uj atau dituliskan dengan E(Ui,Uj) = 0 i ≠ j. Asumsi ini mengandung arti nilai faktor gangguan U yang berurutan tidak tergantung secara temporer, yaitu gangguan yang terjadi pada satu titik observasi tidak berhubungan dengan faktor-faktor gangguan lainnya. Jika observasi dilakukan sepanjang waktu, pengaruh faktor gangguan yang terjadi dalam satu periode tidak terbawa ke periode lainnya.

163

Untuk menguji autocorrelated residuals, yang paling sering digunakan dengan cara mendeteksi otokorelasi adalah uji Durbin-Watson, dw, yang didefinisikan: 2

T

dw =

∑ (εˆt − εˆt −1 ) t =2

T

∑ εˆ t =1

……………………………………………..

(126)

2 t

dimana i adalah nilai sisa (residuals) Nilai statistik dw sama dengan 2(1 - p). Dimana p adalah koefisien korelasi antara error periode waktu t dengan error periode waktu t – 1, yang didefinisikan:

ρ=

Cov(εˆt , εˆt −1 )

σ ε2

…………………………………………………..

(127)

Jika nilai p = 0, maka tidak ada otokorelasi, maka nilai statistik dw mendekati dua. Jika p mendekati satu, maka nilai statistik dw mendekati nol, dan ketika p mendekati -1, maka nilai statistik mendekati 4. Selanjutnya karena model mengandung persamaan simultan dan peubah bedakala (lag endogenous variable), maka uji serial korelasi dengan menggunakan statistic dw (Durbin-Waston Statistics) tidak valid untuk digunakan. Untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi (autocorrelation) atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan statistic dh (Durbin-h statistics) (Pindick dan Rubinfield, 1991) sebagai berikut.

h=

⎛ 1 ⎞ n ⎜1 − d ⎟ ⎜ 2 1 − n(var β ) ⎟ ....................................................... ⎝ ⎠

dimana d = dw statistik, n = jumlah observasi, dan var ( β) = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable.

(128)

164

Apabila hhitung lebih kecil dari nilai kritis h dari tabel distribusi normal, maka dalam persamaan tidak mengalami serial korelasi

4.6 Validasi Model Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi alternatif kebijakan atau non kebijakan dan peramalan, maka perlu dilakukan suatu validasi model, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Dalam penelitian ini, kriteria statistik untuk validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah: Root Means Square Error (RMSE), (Root Means Square Percent Error (RMSPE), dan Theil’s Inequality Coefficient (U) (Pindick and Rubinfield, 1999). Indikator validasi statistik yang digunakan yaitu Root Mean Square Percent Errror (RMSPE) untuk mengukur seberapa dekat nilai masing-masing peubah endogen hasil pendugaan mengikuti nilai data aktualnya selama periode pengamatan atau dengan kata lain seberapa jauh penyimpangannya dalam ukuran persen. RMSE =

(

1 T s ∑ Yt − Ytα T t =1

1 T ⎛ Yt s − Ytα RMSPE = ∑⎜ T t =1 ⎜⎝ Ytα

)

2

……………………………………..

(129)

2

⎞ ⎟⎟ …………………………………… ⎠

(130)

Simbol Ytα adalah nilai aktual dan Yts menunjukkan nilai simulasi, sedangkan T menunjukkan jumlah periode observasi. Pendugaan model akan semakin valid jika nilai RMSE, RMSPE dan U semakin kecil. Nilai U berkisar antara 0 dan 1. Pada persamaan (131), apabila Ytα sama dengan Yts maka nilai U adalah nol, berarti pendugaan model adalah sempurna, sebaliknya nilai Yts adalah nol

165

maka nilai U menjadi satu, sehingga pendugaan model tidak sempurna, dan model perlu direspesifikasi. …………………………………...

(131)

Proporsi bias (UM) pada persamaan (132) menunjukkan kesalahan sistematis untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai rata-rata dugaan dengan nilai rata-rata pengamatan aktualnya. Nilai UM yang baik berkisar antara 0.1-0.2. Jika nilai UM diatas 0.2 maka model tersebut perlu direvisi kembali karena terjadi bias sistematik.

……………………………………………..

(132)

Proporsi varians (US) pada persamaan (133) yang menunjukkan kemampuan model menyerupai tingkat perubahan peubah endogen. Jika US sangat besar, artinya nilai seri actual sangat berfluktuasi sedangkan nilai seri pendugaan kurang berfluktuasi. Bila US sangat besar, maka model perlu direvisi kembali. Notasi σs dan σt menunjukkan standar deviasi Yts dan Ytα.

………………………………………………… (133) ……………………………………………..

(134)

Proporsi kovarians (UC) untuk mengukur kesalahan yang tidak sistematik. UC berfungsi untuk menjelaskan kesalahan yang tersisa. Notasi ρ menunjukkan koefisien korelasi nilai pendugaan dengan nilai pengamatan contoh.

Model

166

pendugaan yang baik apabila nilai UM dan US mendekati nol, sedangkan UC mendekati satu, karena UM+US+UC adalah satu.

4.7 Simulasi Model

Setelah model divalidasi dan memenuhi kriteria secara statistik, maka model tersebut dapat dijadikan sebagai model dasar simulasi. Peramalan dapat dibedakan beberapa jenis dan tujuan simulasi, diantaranya ramalan berdasarkan horizon waktu, yang dibedakan menjadi ex post forecasting, ex ante forescasting dan backcasting. Pada periode T1 menunjukkan batas waktu dari model yang di hitung dengan data yang ada. Simulasi yang dibuat antara T1 ke T2 disebut dengan expost simulation atau historical simulation. Nilai historical series yang dimulai tahun t1 dan berakhir tahun t2, digunakan untuk peubah eksogen, sedangkan nilai historical dalam t1 merupakan keadaan awal dari peubah endogen. Ex-post forecasting menunjukkan kalau periode dugaan T2 < T3, maka peramalan dapat dilakukan diakhir periode. Sedangkan pada ex-ante forecasting yang dimulai dari T3 adalah simulasi atau perkiraan nilai dependen variabel yang didasarkan pada variable bebas dan dapat diteruskan hingga pada tahun-tahun berikutnya. 4.8 Simulasi kebijakan

Simulasi merupakan suatu proses yang menerangkan jalur masa yang ditempuh oleh peubah-peubah ekonomi menurut perubahan waktu dengan suatu teknik tertentu. Penentuan waktu suatu simulasi didasarkan pada tujuan simulasi. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (1991), tujuan simulasi terdiri dari tiga yaitu pengujian dan evaluasi model, analisis kebijakan historis dan peramalan.

167

Labys (1973) menyatakan bahwa simulasi kebijakan dilakukan pada periode sampel tertentu dengan maksud membantu menjelaskan perilaku pasar komoditi bila suatu kebijakan baru diterapkan. Simulasi kebijakan digunakan karena mampu memberikan berbagai tipe informasi yang cukup bagi pihak-pihak tertentu dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, Challen dan Hagger (1983) menyatakan bahwa simulasi dikatakan statis manakala dalam proses simulasi tersebut nilai peubah bedakala dari peubah endogen menggunakan data pengamatan. Simulasi dikatakan dinamis manakala nilai peubah endogen menggunakan dugaan model. Bila kedua simulasi tersebut dibandingkan maka simulasi dinamis merefleksikan bekerjanya fenomena ekonomi. Simulasi kebijakan dilakukan untuk melihat dampak alternatif kebijakan terhadap semua peubah endogen. Dengan demikian dilihat bagaimana peubah endogen akan bereaksi dan mengantisipasi perubahan. Peubah kebijakan merupakan peubah eksogen. Peubah kebijakan yang diterapkan adalah instrumen kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah. Pada kenyataannya, instrumen kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah

merupakan kombinasi dari

beberapa kebijakan, dengan kata lain pemerintah tidak melakukan kebijakan tunggal (singel policy). Alternatif kebijakan yang diterapkan yaitu gabungan kebijakan harga, kebijakan saprodi dan kebijakan Raskin. Instrumen kebijakan harga yaitu harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan harga beras pembelian Bulog. Pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen. Kebijakan saprodi yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi NPK

168

dan realisasi penyaluran pupuk NPK untuk tanaman pangan, sedangkan kebijakan Raskin yaitu jumlah rumah tangga penerima Raskin. Skenario kebijakan dilakukan berdasarkan rata-rata kenaikan instrumen kebijakan perberasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu 20052009. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh data-data berikut, yaitu: (1) kenaikan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen sebesar 12.3 persen, (2) kenaikan harga pupuk NPK bersubsidi 2.4 persen, (3) realisasi penyaluran pupuk NPK 7.2 persen, dan (4) kenaikan jumlah rumah tangga penerima Raskin sebesar 18.1 persen. Alternatif kebijakan yang dilakukan yaitu kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan yaitu: 1.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 10 dan 15 persen.

2.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga eceran tertinggi pupuk NPK bersubsidi 10 dan 15 persen.

3.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi 10 persen.

4.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan

harga eceran tertinggi pupuk NPK

bersubsidi masing-masing 10 persen. 5.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 15 persen, harga eceran tertinggi pupuk NPK bersubsidi 10 persen.

169

6.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi masing-masing 10 persen.

7.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, realisasi penyaluran pupuk NPK dan jumlah rumah tangga penerima Raskin masing-masing 10 persen.

8.

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 15 persen sedangkan harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, realisasi penyaluran pupuk NPK dan jumlah rumah tangga penerima Raskin masing-masing 10 persen.

4.9 Surplus Konsumen dan Produsen

Dalam studi ini, alternatif kebijakan untuk menghitung dan menganalisis kesejahteraan produsen dan konsumen diukur dengan surplus produsen dan konsumen pada periode yang diciptakan, sehingga dampak kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kebijakan terhadap penentuan arah kebijakan akan dilakukan. Kesejahteraan bersih diperoleh dari selisih surplus produsen dengan surplus konsumen. Dengan

memperoleh surplus produsen dan konsumen akan diperoleh

informasi apakah kebijakan perberasan bias kepada produsen atau konsumen. Melalui persamaan 137 akan diperoleh surplus produsen padi, dan dengan membagi luas panen padi akan diperoleh surplus produsen padi per ha.

170

Dampak alternatif kebijakan perberasan terhadap perubahan kesejahteraan produsen dan konsumen dihitung berdasarkan rumus berikut (Sinaga, 1989 dalam Mulyana, 1998): 1. Perubahan dalam Surplus Produsen Beras: QPITd( HGKPs-HGKPd) + 1/2 (QPITs-QPITd)(HGKPs-HGKPd)

(135)

2. Perubahan dalam Surplus Konsumen Beras: QDBTd(HBRTd-HBRTs)+1/2(QDBTs-QDBTd)(HBRTd-HBRTs) (136) Dimana: QPIT QDBT HGKP HBRT d s

: Produksi Padi (000 Ton) : Jumlah Permintaan Beras (000 Ton) : Harga Gabah Kering Panen (Rp/Kg) : Harga Beras di Pengecer (Rp/Kg) : Notasi pada nilai simulasi dasar : Notasi pada simulasi kebijakan

171

V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBERASAN 5.1 Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani: Kinerja dan Perspektif Ke Depan 5.1.1 Karateristik Petani Padi Kecamatan Sei Rampah Tabel 19 menunjukkan karateristik petani berdasarkan luas lahan sawah diusahai dari penjumlahan lahan sawah dimiliki dan disewa. Jumlah petani yang mengusahakan lahan sawah lebih besar dari satu hektar sekitar 43.33 persen dari responden. Kenaikan umur diikuti dengan pengalaman petani dalam berusahatani. Petani pemilik lahan darat di desa Silau Rakyat dan Sungai Parit mengusahai kebun kelapa sawit. Rata-rata luas lahan sawah disewa signifikan dengan lahan sawah dimiliki dan jumlah tanggungan keluarga, tetapi tidak signifikan dengan tingkat pendidikan petani. Tabel 19. Karakteristik Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah Tahun 2009 No

Karateristik Petani

1 2 3 4 5 5 6 7

Umur (Tahun) Pengalaman Bertani (Tahun) Lahan Sawah Dimiliki (Ha) Lahan Padi Sawah Diusahai (Ha) Lahan Sawah Disewa (Ha) Lahan Darat (Ha) Jumlah Tanggungan (Orang) Tingkat Pendidikan (Orang) 7.1 TSD 7.2 SD 7.3 SMP 7.4 SMA 7.5STM

Jumlah Sampel Sumber: Petani (Diolah)

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.01- 1.51- >2.00 0.50 1.00 1.50 2.00 42.75 45.17 50.00 42.00 50.00 20.50 19.50 23.33 19.80 29.67 0.38 0.56 0.69 1.52 2.33 0.40 0.81 1.21 1.92 2.63 0.02 0.25 0.52 0.40 0.29 0.20 0.21 0.16 0.12 1.05 5.00 3.00 5.00 5.00 6.00

Rataan

45.34 21.33 1.13 1.40 0.30 0.18 5.00

0 1 0 3 0

0 5 2 5 0

0 1 2 3 0

0 2 1 1 1

0 1 2 0 0

0 10 7 12 1

4

12

6

5

3

30

Luas lahan sawah dimiliki signifikan dengan lahan disewa, artinya kenaikan lahan sawah dimiliki diikuti dengan kenaikan lahan sawah disewa.

172

Kondisi tersebut membuktikan respon petani positip

terhadap peningkatkan

pendapatan, meskipun terdapat tambahan biaya sewa lahan sebesar Rp 80 000100 000 di desa Sei Rejo dan Sei Rampah, Rp 100 000 – 150 000 ribu di desa Pematang Ganjang setiap 400 m2 per musim tanam. 5.1.2

Implementasi Kebijakan Bantuan Benih Sembiring (2008a) menyebutkan bahwa kebijakan pemberian dana

pengadaan benih bantuan jenis padi varitas unggul bersertifikat dan hibrida merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia. Studi tersebut menguraikan kendala dari sisi pembuat dan pelaku kebijakan sehingga tujuan tidak tercapai. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan pengadaan bantuan benih diundur yang seharusnya dimulai dari bulan April 2007 menjadi bulan Maret 2008. Hasil evaluasi oleh Direktorat Perbenihan Tahun 2008 menunjukkan bahwa rencana dan realisasi penugasan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di propinsi Sumatera Utara mencapai 100 persen. Jumlah BLBU mencapai 1.375.000 kg, dengan pelaksana yaitu PT. Sang Hyang Seri (SHS) dan PT. Pertani, masing-masing mendistribusikan benih 750.000 kg dan 625.000 kg. Berdasarkan Berita Acara penerimaan BLBU bulan Juli 2008, kelompok tani Prona memperoleh bantuan benih varitas Cibogo kurang dari 25 kg per ha, sedangkan Kelompok Tani Seroja, Ibus-Ibus dan Ibusan memperoleh BLBU 25 kg per ha, sedangkan kelompok tani lainnya memperoleh bantuan benih diatas 25 kg per ha, seperti ditunjukkan Tabel 20. Informasi dari Tabel 20 mengindikasikan bahwa pendistribusian BLBU tidak berdasarkan luas hamparan sawah yang diusahai oleh masing-masing kelompok tani.

173

Tabel 20. Besarnya Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Varitas Cibogo Bulan Juli Tahun 2008 No

Nama Kelompok Tani

Desa

Jumlah Luas Bantuan Hamparan (Kg) Sawah (Ha) 1 Sri Rahayu Pematang Ganjang 1 400 52 2 Seroja Pematang Ganjang 1 250 50 3 Melati Pematang Ganjang 1 300 50 4 Sederhana Pematang Ganjang 1 275 50 5 Ibus-Ibus Sei Rampah 875 35 6 Ibusan Sei Rampah 1 225 49 7 Parit Duabelas Sei Rejo 1 000 30 8 Prona Sei Rejo 875 53 Sumber: Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul

Bantuan per Hektar (Kg/Ha) 26.92 25.00 26.00 25.50 25.00 25.00 33.33 16.50

Bantuan Langsung Benih Unggul varitas Ciherang bulan September/ Oktober 2008, diterima oleh 17 Kelompok Tani tetapi jumlahnya kurang dari 25 kg per ha, seperti ditunjukkan Tabel 21. Kelompok Tani dengan luas hamparan sawah terbesar (Rahayu di desa Pematang Limpahan Dusun I) menerima BLBU yang lebih kecil (6.51 kg per ha), sebaliknya kelompok tani dengan luas hamparan sawah lebih kecil (Maju Bersama di desa Sei Rejo Dusun II) menerima BLBU yang lebih besar yaitu 22.72 kg per ha. Informasi dari Tabel 21 mengindikasikan bahwa pendistribusian BLBU tidak berdasarkan luas hamparan sawah yang diusahai oleh masing-masing kelompok tani. Berdasarkan berita acara BLBU, Kelompok Tani Prona yang telah menerima BLBU varitas Cibogo pada bulan Juli 2008, juga menerima varitas Ciherang sebesar 9.43 kg per hektarnya pada bulan Oktober 2008. Target luas persawahan penerima BLBU di propinsi Sumatera Utara sebesar 55.000 ha pada Tahun 2008. Target tercapai apabila BLBU per hektar yang diterima masing-masing Kelompok Tani 25 Kg, artinya BLBU kurang dari 25 kg per ha menyebabkan target tidak tercapai. Pada bulan Desember 2008, dari 13 Kelompok Tani penerima BLBU Padi Non Hibrida (Ciherang), terdapat enam

174

kelompok tani penerima BLBU, yang menerima varitas Cibogo pada bulan Juli 2008, yaitu Sri Rahayu, Seroja, Melati dan Sederhana di desa Pematang Ganjang, sedangkan di desa Sei Rejo, yaitu Kelompok Tani Ibusan dan Ibus-Ibus, pada Tabel 22. Terdapat sembilan Kelompok Tani yang memiliki luas hamparan sawah yang sama (masing-masing 50 ha) tetapi bantuan yang diterima per ha berbeda. Besarnya perbedaan BLBU yang diterima Kelompok Tani Sederhana di desa Pematang Ganjang, empat kali lebih besar dibandingkan dengan BLBU yang diterima Kelompok Tani Tani Jaya, Hebras, Cempaka, dan Kenanga, dari desa Sei Rejo. Tabel 21. Besarnya Bantuan Langsung Benih Unggul Varitas Ciherang Bulan September dan Oktober Tahun 2008 No

1 2 3 4

Nama Kelompok Tani Sri Kencana Dahlia Serasi Mekar Jaya

Desa

Jumlah Bantuan (Kg)

Pematang Ganjang Dusun V 750 Pematang Ganjang Dusun V 750 Pematang Pelimpahan 750 Pematang Pelimpahan Dsn 750 V 5 Rahayu Pematang Pelimpahan Dsn I 625 6 Bahagia Pematang Pelimpahan Dsn 625 V 7 Tirtasari Pematang Pelimpahan 375 8 Paret Mesin Sei Rejo Dusun IV 500 9 Sri Jaya Sei Rejo Dusun IV 500 10 Sri Murni Sei Rejo Dusun IV 500 11 Sri Makmur Sei Rejo Dusun II 500 12 Maju Bersama Sei Rejo Dusun II 500 13 Sidorukun Sei Rejo 600 14 Sri Sejati Sei Rejo Dusun II 500 15 Suka Maju Sei Rejo Dusun I 500 16 Perona Sei Rejo Dusun III 500 17 Budiman I Sei Rampah 475 Sumber: Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul

Luas Hamparan Sawah (Ha) 50 60 55 46

Besarnya Bantuan (Kg/Ha) 15.00 12.50 13.63 16.30

96 55

6.51 11.36

55 45 38 43 34 22 34 30 26 53 25

6.81 11.11 13.15 11.62 14.70 22.72 17.64 16.66 19.23 9.43 19.00

Sembiring (2008) menyebutkan bahwa pada tahap implementasi, kebijakan perberasan nasional adalah fleksibel, dimana kehadirannya tidak

175

menjamin

menyelesaikan

permasalahan

perberasan

nasional

mengingat

mekanisme yang dimunculkan pada waktu dan kondisi tertentu memberikan peluang timbulnya permasalahan baru. Besarnya BLBU yang berbeda meskipun luas hamparan sawah sama diantara Kelompok Tani, akan menciptakan permasalahan baru, adanya perasaan ” tidak adil” diantara Kelompok Tani. Pada tingkat Kelompok Tani, BLBU yang diterima kurang dari 25 kg per ha akan menciptakan permasalahan baru, jika ketua Kelompok Tani (Kontak Tani) tidak bijaksana membagi BLBU tersebut kepada masing-masing anggota kelompoknya. Tindakan Kontak Tani mencegah keributan diantara Kelompok Tani, dengan membagikan bantuan benih tersebut secara merata, dengan kata lain jumlah BLBU yang diterima oleh masing-masing anggota Kelompok Tani tidak ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki. Tabel 22. Besarnya Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida Bulan Desember Tahun 2008 No

Nama Kelompok Tani

Desa

Jumlah Luas Besarnya Bantuan Hamparan Bantuan (Kg) Sawah (Ha) (Kg/Ha) 1 Ibusan Sei Rampah 625 35 17.87 2 Ibus-Ibus Sei Rampah 625 49 12.75 3 Tani Jaya Pematang Ganjang 250 50 5.00 4 Hebras Pematang Ganjang 250 50 5.00 5 Cempaka Pematang Ganjang 250 50 5.00 6 Melati Pematang Ganjang 550 50 11.00 7 Kenanga Pematang Ganjang 250 50 5.00 8 Seroja Pematang Ganjang 500 50 10.00 9 Sederhana Pematang Ganjang 1 000 50 20.00 10 Sri Rahayu Pematang Ganjang 550 52 10.57 11 Kamboja Pematang Ganjang 625 50 12.50 12 Mawar Pematang Ganjang 625 50 12.50 13 Melur Pematang Ganjang 875 45 19.44 Sumber: Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul. Padi Non Hibrida : Ciherang

Studi terhadap petani menunjukkan bahwa besarnya bantuan benih pemerintah berkisar antara 0.5 -1.0 kg per 0.04 ha. Besarnya BLBU tersebut

176

bukan berarti petani pemilik lahan tiga ha akan menerima 75 kg, atau petani pemilik lahan 0.16 ha hanya menerima empat kg. Metode pembagian BLBU memerlukan seni tersendiri, sehingga tidak satu orangpun yang dirugikan. Luas hamparan sawah diantara Kelompok Tani berbeda dan keanggotanya Kelompok Tani tidak selalu dari desa terdekat. Dengan kata lain, anggota Kelompok Tani yang sawahnya di suatu desa tetapi bertempat tinggal di desa lain, siap menerima BLBU dalam proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan anggota Kelompok Tani lainnya yang bertempat tinggal di sekitar hamparan sawah. Tabel 23. Jenis Varitas Padi Ditanam Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam 2008-2009 (%) N o

Uraian

1

Varitas Padi Musim Tanam Kering (MTK) Tahun 2008 1.1 Ciherang 1.2 Cibogo 1.3 Mekongga 1.4 Hibrida Varitas Padi Musim Tanam Hujan (MTH) Tahun 2008/2009 2.1 Ciherang 2.2 Cibogo 2.3 Mekongga 2.4 Hibrida

2

3

Varitas Padi Musim Tanam Kering (MTK) Tahun 2009 3.1 Ciherang 3.2 Cibogo 3.3 Mekongga 3.4 Hibrida

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.010.51- 1.01- 1.51- > 2.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Total

13.32 0.00 0.00 0.00

36.63 3.33 0.00 0.00

13.32 6.66 0.00 0.00

9.99 5.00 0.00 0.00

6.66 0.00 0.00 0.00

79.92 14.99 0.00 0.00

13.32 0.00 0.00 0.00

39.96 0.00 0.00 0.00

13.32 6.66 0.00 0.00

13.32 3.33 0.00 0.00

6.66 0.00 0.00 0.00

86.58 9.99 0.00 0.00

13.32 0.00 0.00 0.00

26.64 3.33 9.99 0.00

13.32 0.00 6.66 0.00

16.66 0.00 0.00 0.00

6.66 0.00 0.00 0.00

76.60 3.33 16.65 0.00

Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009. Tabel 23 menunjukkan varitas padi Ciherang merupakan persentase terbesar ditanam petani pada MTK 2008, MTH 2008/2009 dan MTK 2009, masing-masing mencapai 79.92, 86.51 dan 76.60 persen. Sebaliknya dalam tiga

177

musim tanam terakhir, varitas padi Mekongga menunjukkan trend naik dari nol persen menjadi 16.65 persen. Persentase petani yang merasakan bantuan BLBU kurang memadai dan tidak tepat waktu, masing-masing 9.99 dan 16.65 persen. 5.1.3 Kebijakan Pupuk Bersubsidi Pada kurun waktu tahun 1998-2006, pupuk tersedia di kios pupuk tetapi petani memiliki sumber daya modal yang terbatas, sebaliknya tahun 2007-2009, petani memiliki modal tetapi pupuk tidak tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan petani. Petani menghadapi perubahan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, dari sistim terbuka menjadi tertutup, yang dimulai tahun 2007. Pada sistem terbuka, petani memiliki akses yang lebih luas untuk memperoleh pupuk, sebaliknya dengan sistem tertutup petani memperoleh jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan isian dalam Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK). Proses penyusunan RDKK membutuhkan waktu dua minggu. Pada Kelompok Tani tertentu, petani perlu melampirkan daftar pajak dalam pengisian RDKK, untuk mencegah terjadinya permintaan pupuk yang melebihi luas lahan yang diusahai. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diperhadapkan dengan dilemma dalam penyusunan RDKK (Sumaryanto dan Pasandaran, 1991). Disatu pihak jika RDKK disusun persis dengan permintaan petani (lewat Kelompok Tani), PPL menghadapi ketidak terjaminan aplikasi teknologi usahatani sesuai dengan anjuran dan mungkin tidak seragam. Jumlah pupuk yang diperoleh petani tidak sesuai RDKK, ditunjukkan pada Tabel 24. Survey yang dilakukan pada PPL mengindikasikan terjadi kelangkaan pupuk pada masa tanam. Menurut PPL, faktor-faktor penyebab kelangkaan pupuk: (1) waktu kehadiran pupuk dari distributor tidak tepat waktu, (2) jalur distribusi

178

yang panjang dari produsen ke kios penyalur, (3) jumlah pupuk yang diterima Kelompok Tani tidak sesuai dengan rekomendasi PPL, dan (4) Kios Penyalur terlambat melakukan pembayaran ke distributor. Tabel 24. Kendala Petani terhadap Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 (%) N o 1

Permasalahan Dihadapi Petani

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.01- 1.51- >2.00 0.50 1.00 1.50 2.00 3.33 13.32 6.66 3.33 0.00

Total

Kesulitan memperoleh pupuk Urea 26.64 bersubsidi 2 Kesulitan memperoleh pupuk SP3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 36 bersubsidi 3 Kesulitan memperoleh pupuk ZA 3.33 19.98 9.99 9.99 0.00 43.29 bersubsidi 4 Kesulitan memperoleh pupuk NPK 3.33 19.98 6.66 0.00 0.00 29.97 bersubsidi 5 Kesulitan memperoleh pupuk 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00 6.66 Organik bersubsidi 6 Harga pupuk sulit terjangkau 0.00 6.66 3.33 0.00 0.00 9.99 7 Ketersediaan pupuk bersubsidi 0.00 13.32 0.00 0.00 3.33 16.65 tidak tepat waktu 8 Pembelian pupuk dengan sistim 3.33 0.00 0.00 0.00 3.33 6.66 paket memberatkan petani 9 Tambahan biaya karena membeli 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 3.33 pupuk dengan kredit/utang 10 Pupuk yang diperoleh petani tidak 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 3.33 sesuai RDKK 11 Kesulitan memperoleh pupuk KCL 0.00 9.99 3.33 0.00 0.00 13.32 Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2008/2009.

Jumlah pupuk ZA bersubsidi yang dibutuhkan 50 kg tetapi terpenuhi hanya 25 kg, sehingga petani dengan terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga Rp 3 400 per kg. Darwis dan Nurmanaf (2004) mengemukakan bahwa sistem distribusi pupuk yang tidak berjalan menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk, sehingga petani membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal. Alasan lain dikemukakan oleh Kariyasa dan Yusdja (2005) bahwa pemakaian pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis anjuran. Pemikiran petani yang menganggap

179

pupuk urea merupakan pupuk utama sedangkan jenis pupuk KCL dan SP-36 hanya bersifat pelengkap (Rachman, 2003). Kariyasa, Maulana dan Murdianto (2004) menyebutkan upaya pemerintah melindungi petani melalui kebijakan subsidi pupuk belum bisa berjalan seperti yang diharapkan, yang terbukti masih seringnya terjadi fenomena lonjakan harga dan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Tabel 24 menunjukkan petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, baik Urea, SP-36, ZA, dan NPK, dan diikuti dengan harga pupuk yang sulit terjangkau. Kariyasa, Maulana dan Murdianto (2004) mengemukakan bahwa kelangkaan pupuk di pasar domestik karena terjadinya perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non-subsidi, yang terjadi pada daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar. Kondisi tersebut juga dihadapi petani di desa Sungai Parit dimana pupuk subsidi mengalami perembesan ke sektor perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut menyebabkan harga pupuk lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, seperti ditunjukkan pada Tabel 25. Hasil studi Rachman et al (2002) yang dikutip Rachman (2003) di lima propinsi sentra produksi padi menunjukkan hasil yang berbeda dengan kondisi Kontak Tani di kecamatan Sei Rampah. Petani membeli pupuk Urea, SP-36, KCL dan ZA di lima propinsi sentra produksi lebih mahal, masing-masing 18 persen, 1 persen, 31 persen dan 19 persen dari harga yang seharusnya dibayar oleh petani. Permasalahan lain yang memberatkan petani yaitu distributor mewajibkan petani membeli pupuk dengan sistem paket, ditunjukkan pada Tabel 24, dimana petani tetap dalam posisi yang dirugikan. Kerugian yang dialami oleh petani menurut Penyuluh Pertanian Lapangan: (1) petani harus mengeluarkan tambahan

180

biaya di luar pupuk bersubsidi, (2) petani memiliki keterbatasan pengetahuan untuk mengaplikasikan teknologi baru yang dipaketkan dengan pupuk bersubsidi, dan (3) sarana produksi yang dipaketkan dengan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Tabel 25. Harga Pupuk Bersubsidi Urea dan SP-36 di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai , Musim Tanam 2008 – 2009 N o 1

Uraian

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.01- 1.51- > 2.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Rataan

Harga pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2008 1.1 Musim Tanam Kering 2008 1 500 1 469 1 500 1 480 1 500 1 489 (Rp/Kg) 1.2 Musim Tanam Hujan 2008 1 500 1 469 1 500 1 480 1 500 1 489 (Rp/Kg) 1.3 Musim Tanam Kering 2009 1 500 1 476 1 510 1 504 1 500 1 498 (Rp/Kg) 1.4 HET Tahun 2008-2009 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 (Rp/Kg) 1.5 Harga Urea lebih mahal dari 25.00 22.16 25.00 23.33 25.00 24.08 HET Musim Tanam Kering 2008 (%) 1.6 Harga Urea lebih mahal dari 25.00 22.16 25.00 23.33 25.00 24.08 HET Musim Tanam Hujan 2008 (%) 1.7 Harga Urea lebih mahal dari 25.00 23.00 25.83 25.33 25.00 24.83 HET Musim Tanam Kering 2009 (%) 2 Harga pupuk SP-36 Tahun 2008 2.1 Musim Tanam Kering 2008 1 750 1 646 1 633 1 680 1 600 1 662 (Rp/Kg) 2.2 Musim Tanam Hujan 2008 1 750 1 646 1 633 1 680 1 600 1 662 (Rp/Kg) 2.3 Musim Tanam Kering 2009 1 775 1 659 1 660 1 732 1 600 1 685 (Rp/Kg) 2.4 HET Tahun 2008-2009 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 (Rp/Kg) 2.5 Harga SP-36 lebih mahal dari 12.90 6.19 5.35 8.38 3.22 7.21 HET Musim Tanam Kering 2008 (%) 2.6 Harga SP-36 lebih mahal dari 12.90 6.19 5.35 8.38 3.22 7.21 HET Musim Tanam Hujan 2008 (%) 2.7 Harga SP-36 lebih mahal dari 14.51 6.32 7.09 11.74 3.22 8.58 HET Musim Tanam Hujan 2009 (%) Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun2008/2009. Keterangan: Harga Urea, SP-36, ZA dan NPKphonska tahun 2008 dan 2009 di Lini IV di propinsi Sumatera Utara sama,sesuai Surat Gubsu No 32 tahun 2008.

181

Sistim paket yang merugikan petani, misalnya pupuk bersubsidi dipaketkan dengan pupuk KCL atau pestisida. Disisi lain petani di kecamatan Sei Rampah jarang menggunakan pupuk KCL karena harganya kurang terjangkau petani. Petani di kecamatan Sei Rampah membeli pupuk lebih mahal dibandingkan petani di lima propinsi. Petani membeli pupuk Urea dan SP-36 masing-masing 24.08 persen, 7.21 persen lebih mahal dari HET pada MTK 2008 (Tabel 25). Harga pupuk Urea dan SP-36 pada MTK 2009, masing-masing 24.83 dan 8.58 persen lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar petani, meskipun HET pupuk bersubsidi tetap sama dengan tahun 2008. Tabel 26 menunjukkan harga beli pupuk ZA dan NPK phonska oleh petani sekitar 34.09 dan 10.62 persen diatas HET pupuk bersubsidi pada MTK 2008. Hasil ini berbeda dengan studi Rachman et al (2002) yang dikutip Rachman (2003) di lima propinsi sentra produksi padi, dimana harga ZA diatas HET sebesar 19 persen, dengan kata lain, harga ZA di kecamatan Sei Rampah lebih tinggi dibandingkan dengan ke lima propinsi sentra produksi padi. Harga pupuk ZA dan NPK phonska pada MTK 2009, masing-masing 35.53 dan 15.42 persen diatas HET, meskipun HET pupuk urea dan SP-36 bersubsidi tidak berubah dari tahun 2008,masing-masing Rp 1 200 per kg dan Rp 1 550 per kg. Kondisi diatas membuktikan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi belum efektif, karena tujuan yang diharapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 70/MPP/Kep/2/2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tidak terlaksana. Pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa pengecer wajib menjual bersubsidi kepada petani dengan HET, artinya

182

harga yang dibayar petani kepada pengecer sebagai pelaksana resmi harus sesuai dengan harga HET.

Tabel 26. Harga Pupuk Bersubsidi ZA dan NPK di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai , Musim Tanam 2008 – 2009 N o 1

Uraian


Rataan

Harga pupuk ZA Tahun 2008 1 450 1 381 1 417 1 344 1 450 1.1 Musim Tanam Kering 2008 1 408 (Rp/Kg) 1 450 1 383 1 417 1 344 1 450 1 409 1.2 Musim Tanam Hujan 2008 (Rp/Kg) 1.3 Musim Tanam Kering 2009 1 475 1 383 1 427 1 372 1 450 1 421 (Rp/Kg) 1.4 HET Tahun 2008-2009 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 (Rp/Kg) 1.5 Harga ZA lebih mahal dari 38.09 31.52 34.95 28.00 36.47 34.09 HET Musim Tanam Kering 2008 (%) 1.6 Harga ZA lebih mahal dari 38.09 31.71 34.95 28.00 36.47 34.19 HET Musim Tanam Hujan 2008 (%) 1.7 Harga ZA lebih mahal dari 40.47 31.71 35.90 30.66 36.47 35.33 HET Musim Tanam Kering 2009 (%) 2 Harga pupuk NPK Phonska Tahun 2008 2.1 Musim Tanam Kering 2008 1 800 1 992 1 900 1 940 2 050 1 936 (Rp/Kg) 1 936 2.2 Musim Tanam Hujan 2008 1 800 1 992 1 900 1 940 2 050 (Rp/Kg) 2 020 2.3 Musim Tanam Kering 2009 2 000 2 047 1 960 1 992 2 100 (Rp/Kg) 1 750 2.4 HET Tahun 2008-2009 (Rp/Kg) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 10.62 2.5 Harga NPK phonska lebih 2.85 13.82 8.57 10.85 17.14 mahal dari HET Musim Tanam Kering 2008 (%) 10.62 2.6 Harga NPK phonska lebih 2.85 13.82 8.57 10.85 12.40 mahal dari HET Musim Tanam Hujan 2008 (%) 15.42 2.7 Harga NPK phonska lebih 14.28 16.97 12.00 13.82 20.00 mahal dari HET Musim Tanam Kering 2009 (%) Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009. Keterangan: Harga Urea, SP-36, ZA dan NPKphonska tahun 2008 dan 2009 di Lini IV di propinsi Sumatera Utara sama,sesuai Surat Gubsu No 32 tahun 2008.

183

Harga pupuk bersubsidi yang lebih tinggi dari HET, sehingga petani tidak melakukan pupuk berimbang dan menerapkan dosis pemupukan sesuai anjuran. Pemupukan berimbang yang dianjurkan pemerintah untuk pupuk Urea 225 kg per ha, ZA 100 kg per ha, SP 150 kg per ha dan KCL 100 kg per ha. Kendala keterbatasan modal dan pupuk menyebabkan terdapat perbedaan rekomendasi pemupukan dengan jumlah pupuk yang diberikan oleh petani. Pada MTK 2008, jumlah pupuk per ha untuk Urea, SP-36, ZA, NPK phonska, masing-masing 126.92, 69.27, 71.73 dan 80.91 kg. Berdasarkan fakta tersebut maka diktum tentang penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi dalam Inpres No 1 Tahun 2008 belum tercapai. Tabel 27. Persepsi Petani terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi Tidak Tepat di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8

Dampak yang Dialami Pertumbuhan padi terhambat Waktu pemupukan terlambat Dosis pemupukan tidak tepat Hasil panen berkurang Pendapatan turun Kecewa Demonstrasi Merugikan petani

Sumber :

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.010.511.01- 1.51> 2.00 0.50 1.00 1.50 2.00 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00

Total 6.66

0.00

6.66

0.00

3.33

0.00

9.99

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

3.33

13.32 0.00 3.33 0.00 0.00

23.31 0.00 0.00 0.00 3.33

9.99 0.00 3.33 0.00 0.00

13.32 3.33 0.00 3.33 0.00

6.66 0.00 0.00 0.00 0.00

66.6 3.33 6.66 3.33 3.33

Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009.

Persepsi petani ketika distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat waktu dapat dilihat pada Tabel 27. Sekitar 69.93 persen petani menyatakan hasil panen berkurang apabila distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat waktu di petani. Seperti yang dikemukakan oleh

Kariyasa, Maulana dan Mardianto (2004),

yang

184

menginformasikan prinsip dasar pemberian subsidi pupuk yaitu prinsip azas 6 tepat ( tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga yang layak) dan subsidi harus dan sepatutnya sebesar-besarnya dinikmati oleh petani. Sekitar 3.33 persen petani akan melakukan demonstrasi untuk menyalurkan aspirasinya. Petani padi sawah pernah melaksanakan demonstrasi ke DPRD Serdang Bedagai terkait dengan kelangkaan pupuk. Tabel 28 Harga Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi Informasi di Tingkat Petani Tahun 2009 di Kecamatan Sei Rampah No

Jenis Pupuk 1

1 2 3

Urea ZA NPK

Harga Pupuk Non Bersubsidi (Rp/Zak) 2 180 000 140 000 400 000

Harga Pupuk Bersubsidi (Rp/Zak) 3 70 000 65 000 100 000

4 S-Phos/SP-36 TD 85 000-90 000 5 Petro Organik TD 25 000/20 kg Sumber : Petani Ket: 1 Zak = 50 Kg. TD= Tidak Ada Keterangan: Persentase diperoleh dari Kolom (2- 3)/ 3 x 100%

Perbedaan (Rp/Zak)

Perbedaan (%)

4= 2-3 110 000 75 000 300 000 -

5 157.14 115.38 300.00 -

Petani kesulitan menerapkan pupuk organik, karena sebagian lahan sawah memiliki struktur lahan sawah berpasir. Disisi lain, petani tidak mudah mengubah sikap fanatik terhadap pupuk kimia beralih ke pupuk organik, sehingga wajar petani menggunakan pupuk organik dalam jumlah relatif rendah, 18.33 kg per ha. Kendala lain yang dihadapi petani yaitu keterbatasan sumberdaya modal (28.19 persen), disisi lain harga pupuk non-bersubsidi tidak terjangkau. Sebagai contoh, harga pupuk urea non-subsidi bisa mencapai 157.14 persen lebih tinggi dari harga pupuk urea bersubsidi, seperti ditunjukkan Tabel 28. Keterbatasan modal menyebabkan petani tergantung dengan pedagang pupuk sehingga petani menambah biaya sekitar 10-15 persen dari harga pembelian pupuk. Kondisi dimana petani membayar utang setelah panen disebut yarnen.

185

Apabila harga pembelian pupuk urea sebesar Rp 75 000 per zak maka waktu panen petani membayar sebesar Rp 90 000. Dengan kata lain, beban biaya per kg pupuk urea yang ditanggung oleh petani sebesar Rp 300 per kg. Sistem pembayaran melalui yarnen menyebabkan harga pupuk urea per kg meningkat tajam dari Rp 1 200 menjadi Rp 1 800 per kg, artinya harga urea lebih mahal 50 persen dari HET yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, petani menghadapi kesulitan melakukan pemupukan tiga kali, karena biaya yang dikeluarkan petani naik. Tabel 29. Sumber Informasi Petani Tentang Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 (%) No

Sumber Informasi

1

Penyuluh Pertanian Lapangan Kontak Tani Petani Lain Dinas Pertanian KUPD Telivisi Radio Koran Kios/Pedagang Pupuk

2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber :

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) Total 0.010.511.011.51> 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 13.32 33.30 16.65 9.99 6.66 79.92 0.00 3.33 9.99 3.33 9.99 3.33 6.66 0.00

6.66 6.66 13.32 23.31 13.32 3.33 6.66 3.33

0.00 6.66 9.99 3.33 6.66 6.66 3.33 0.00

0.00 0.00 6.66 3.33 6.66 0.00 0.00 3.33

0.00 0.00 0.00 3.33 6.66 0.00 0.00 0.00

6.66 16.65 39.96 36.63 43.29 13.32 16.65 6.66

Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009.

Tabel 29 menunjukkan bahwa sumber informasi petani terbesar diperoleh dari tenaga PPL mencapai

79.92 persen. Disamping PPL, kegiatan petani

mengikuti pertemuan kelompok tani juga menjadi sumber informasi untuk mengikuti kebijakan pupuk bersubsidi, yaitu melalui kontak tani dan petani, masing-masing 6.66 dan 16.65 persen. Kinerja Kepala Unit Pertanian Daerah (KUPD) yang merangkap sebagai petani dan kegiatan pertanian lainnya juga

186

merupakan sumber informasi yang efektif bagi petani mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut mengindikasikan kesadaran petani akan pentingnya peranan pupuk dalam meningkatkan produksi padi. Tabel 29 menunjukkan sekitar 16.65 persen petani mengharapkan pemerintah berusaha sehingga pupuk bersubsidi dengan tepat waktu sampai di petani. Hasil survey terhadap delapan orang PPL menunjukkan bahwa distribusi pupuk tidak tepat waktu sampai di petani. Tabel 30. Respon Petani terhadap Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 No

Uraian


Total (%)

1

Mengikuti Kebijakan HET(%) 1.1 Ya 0.00 33.30 16.65 9.99 6.66 66.60 1.2 Tidak 13.32 6.66 3.33 6.66 0.00 29.97 2 Dukungan Pemerintah 5T + H (%) 2.1 Ya 3.33 6.66 3.33 3.33 3.33 19.98 2.2 Tidak 6.66 33.30 16.65 13.32 6.66 76.69 2.3 Ya dan Tidak 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009.

Tabel 30 menunjukkan bahwa persentase petani mengikuti kebijakan HET mencapai 66.6 persen, artinya petani memiliki respon positif terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak ada jaminan dimana petani memberikan penilaian positif terhadap kebijakan pemerintah. Penilaian petani terhadap kebijakan distribusi pupuk bersubsidi terkait dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan 5T+H (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga yang layak) rendah, dimana 76.99 persen dari petani mengatakan ’Tidak’ artinya pelaksanaan 5T + H tidak dirasakan petani.

187

Dari sisi PPL, kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah sehingga distribusi pupuk bersubsidi memenuhi 5T+ H, yaitu : (1) alokasi pupuk bersubsidi disesuaikan dengan RDKK, (2) birokrasi dipermudah, (3) perlu pelayanan PT Pusri langsung ke kios penyalur yang menjadi mitra petani, (4) produsen pupuk langsung memberikan pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani, (5) perlu adanya penyuluhan tentang pertanian, melalui pertemuan dan kunjungan kepada petani maupun Kelompok Tani, dan (6) RDKK sudah selesai dalam dua minggu dan satu bulan sebelum pengolahan tanah dan pihak distributor meresponinya dengan cepat. 5.1.4

Kebijakan Rehabilitasi Lahan Irigasi Kendala terbesar yang dihadapi petani dalam infrastruktur irigasi yaitu

ketersediaan air untuk irigasi terbatas, sekitar 63.27 persen, seperti ditunjukkan Tabel 31. Kendala tersebut secara signifikan mempengaruhi produksi padi, seperti yang dikemukakan oleh Herdt dan Wickham (1978), bahwa ada tidaknya irigasi merupakan kendala terbesar sehingga terjadi gap antara produksi potensial dengan produksi aktual. Tabel 31 menunjukkan bahwa petani dengan skala penguasaan lahan sawah diatas dua ha tidak mempunyai kendala di infrastruktur irigasi, kecuali di desa Sungai Parit, dengan kendala ketersediaan air untuk irigasi yang terbatas dan saluran pembuangan air yang kurang berfungsi. Sebaliknya, petani yang usahataninya berada di desa Pematang Pelimpahan

tidak mempunyai

kendala seperti yang ditampilkan dalam Tabel 31. Posisi daerah persawahan di kecamatan Sei Rampah berdekatan dengan ibukota kabupaten dan perkebunan kelapa sawit merupakan daya tarik besar kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan pada masa yang datang, apabila

188

rehabilitasi lahan irigasi tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Fakta empiris tersebut sejalan dengan Iqbal dan Sumaryanto (2007), yang mengemukakan daerah persawahan yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan paling rentan terhadap alih fungsi lahan. Disisi lain Irawan (2005) mengemukakan bahwa lahan sawah yang sudah dikonversi bersifat permanen atau tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah. Tabel

31.Kendala Petani di Bidang Infrastruktur Irigasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perberasan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 (%)

No

1 2 3 4 5 6 7

Permasalahan Dihadapi Petani Ketersediaan air untuk irigasi terbatas Irigasi belum tersedia Pembuangan air irigasi tidak tersedia Saluran pembuangan air kurang berfungsi Tali air mengalami kebocoran Pintu air irigasi rusak Bendungan air tidak berfungsi

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah Jumlah (Ha) 0.01- 0.511.01- 1.51> 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 6.66 26.64 9.99 16.65 3.33 63.27 3.33 3.33

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3.33 3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

3.33

6.66

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

3.33

0.00 0.00

0.00 3.33

3.33 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3.33 3.33

Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009.

Perbaikan jaringan irigasi di kecamatan Sei Rampah merupakan prioritas utama bagi pemerintah sehingga petani tidak terdorong melakukan konversi lahan sawah. Mengikuti apa yang diungkapkan oleh Pasandaran (2007) bahwa penundaan investasi publik untuk infrastruktur irigasi berarti menunda kemampuan mendukung ketahanan pangan di masa yang akan datang memperbesar impor beras. Perlu disadari benar oleh pemerintah membangun irigasi berarti mendukung kesejahteraan petani.

bahwa

189

Di desa Sungai Parit, dengan debet air sungai hanya mampu mengairi sawah seluas 80 hektar, tidak memungkinkan melakukan tanam serempak, sehingga menciptakan peluang kepada hama (tikus) memiliki ruang gerak yang lebih luas, yang berdampak terhadap kerusakan tanaman padi sawah. Serangan hama tikus menyebabkan produktifitas padi sawah turun. Perbaikan jaringan irigasi akan meningkatkan debet air sehingga mampu mengairi sawah yang lebih luas sehingga tanam serempak terlaksana, dengan demikian dapat meminimalkan serangan hama tikus. Permasalahan

utama

petani

sebagai

pelaku

kebijakan

dalam

mengimplementasikan kebijakan perberasan adalah ketersediaan air untuk irigasi terbatas, mencapai 63.27 persen dari petani, ditunjukkan pada Tabel 31. Di desa Sungai Parit, kegiatan petani mengatasi permasalahan suplai air dengan melakukan gotong royong pada setiap musim tanam dengan bendungan sementara, dari tumpukan

membangun

plastik yang diisi dengan tanah/pasir.

Kegiatan tersebut membutuhkan tambahan biaya yang dikeluarkan petani sekitar Rp 5 juta Di desa Sei Rejo, petani melakukan pompanisasi dengan cara mengeruk air dari sungai Rampah dan dialirkan ke lahan sawah, dan petani mengeluarkan tambahan biaya sebesar 20 kg gabah per 0.04 ha. Sedangkan di desa Pematang Ganjang, petani melakukan penambahan debet air dengan mesin pompa. Seperti dikemukakan oleh Murdianto, Kariyasa dan Maulana (2005), bahwa terbatasnya sumber daya air akan mendorong pengembangan irigasi pompa, khususnya pada lahan tadah hujan. Curah hujan tinggi, tanpa dukungan sistem irigasi menyebabkan lahan sawah banjir sehingga menimbulkan kerugian bagi petani. Kerugian dapat terjadi

190

pada masa vegetatif dan panen padi, selanjutnya mempengaruhi pendapatan petani. Dalam bahasa petani, selama jaringan irigasi berfungsi dengan baik maka petani tidak kuatir meskipun harga saprodi naik. 5.1.5 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Petani Tabel 32 menunjukkan petani mengikuti kebijakan HPP dan mampu membedakan Gabah Kering Panen (GKP) dengan Gabah Kering Giling (GKG) tetapi kurang memperhatikan kandungan kadar air gabah dalam transaksi dengan agen/pedagang padi. Persentase petani yang mempertimbangkan kadar air ketika melakukan transaksi dengan pedagang sekitar 33.3 persen, sedangkan sisanya kurang memperhatikan kualitas gabah yang dihasilkan. Teknik yang dilakukan oleh petani mengetahui kandungan air dari gabah yang dijual antara lain : (1) berdasarkan pengalaman dan pengamatan visual, dan (2) mengambil gabah dengan telapak tangan, menggigit dan mematahkan gabah.

Tabel 32. Respon Petani terhadap Kebijakan Perberasan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2009 No

Uraian

1

Mengikuti Kebijakan HPP (%) 1.1 Ya 1.2 Tidak

2

3

Mampu Membedakan GKP dan GKG (%) 2.1 Ya 2.2 Tidak Gabah dijual dengan Memperhatikan Kadar Air (%) 3.1 Ya 3.2 Tidak

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.011.51- > 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00

Total (%)

6.66 6.66

19.98 19.98

13.32 6.66

9.99 6.66

6.66 0.00

56.61 39.96

13.32 0.00

39.96 0.00

19.98 0.00

16.65 0.00

6.66 0.00

100.0 0.00

0.00 13.32

13.32 26.64

6.66 13.32

9.99 6.66

0.00 6.66

29.97 66.60

Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2008/2009.

191

Seperti yang diungkapkan oleh PPL, ketergantungan petani dengan pedagang pupuk yang sekaligus juga sebagai pedagang padi melalui sistem yearnen, menjadi salah satu pertimbangan petani kurang mempertimbangkan kualitas gabah pada saat transaksi berjalan. Faktor-faktor yang mendorong petani menjual gabah ke pedagang/agen padi yaitu : (1) harga beli pedagang/agen padi lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah, (2) kebutuhan keluarga yang mendesak meskipun kadang kala ”diakali’ oleh pedagang/agen, dengan melakukan permainan harga. Misalnya harga di penggilingan tidak berbeda dengan harga pedagang/agen padi (3) petani memiliki hutang kepada pedagang padi yang bertindak sebagai pedagang kios pupuk, (4) petani memiliki sumberdaya terbatas untuk mengangkut hasil usahatani, (5) perilaku petani yang sudah terbiasa menjual gabah ke pedagang/agen, (6) mudah melakukan transaksi dan sistem pembayaran dengan tunai, dan (7) harga gabah yang tidak stabil. Studi ini menunjukkan bahwa penjualan gabah dilakukan pada

tingkat usahatani,

artinya petani jarang melakukan kegiatan penjemuran dalam rangka meningkatkan kualitas gabah, sehingga harga jual lebih tinggi. Tabel 33. Sumber Informasi Petani tentang Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. (%) No

Sumber Informasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penyuluh Pertanian Lapangan Kontak Tani Petani Lain Pedagang /Agen/Toke Dinas Pertanian KUPD Telivisi Radio Koran

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.011.51> 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 13.32 26.64 19.98 13.32 6.66 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.66 0.00 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 0.00 0.00 6.66 0.00 16.65 3.33 9.99 6.66 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 3.33 3.33 0.00 0.00


Total (%) 79.92 6.66 0.00 13.32 6.66 23.31 36.63 3.33 6.66

192

Tabel 33 menunjukkan sumber informasi utama bagi petani mengetahui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yaitu PPL, TV dan KUPD masingmasing 79.92, 36.63 persen, dan 23.31 persen. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa: (1) pertemuan kelompok tani yang dilakukan satu kali dalam sebulan, merupakan media yang efektif dalam menyampaikan pesan kebijakan pemerintah kepada petani, dan (2) mass media juga merupakan sarana pendukung yang efektif dalam penyampaian kebijakan pemerintah. Informasi yang diberikan PPL terkait dengan kebijakan harga antara lain (1) dampak panen serentak, musim pendaftaran sekolah, hari raya lebaran terhadap harga gabah, (2) harga gabah dari daerah lain, dan (3) pekerja panen lintas kabupaten. Informasi tersebut penting diketahui karena terkait dengan tingkat upah panen, dimana panen dilakukan dengan ”sistem borongan. Survey pendahuluan menunjukkan

harga gabah petani di propinsi

Sumatera Utara lebih tinggi dari HPP, khususnya di daerah sentra produksi padi. Kualitas gabah pada MTH lebih seragam dan kering dibandingkan dengan MTK, sehingga secara umum harga Gabah Kering Panen pada MTH lebih tinggi dari MTK, seperti ditunjukkan Tabel 34, masing-masing 11.06 dan 10.91 persen. Studi Pranadji dan Hutabarat (1998) mengemukakan bahwa gabah yang dijual pada musim gadu (September-Januari), harga di pasaran lebih tinggi dibandingkan dengan Dolog/Bulog. Berdasarkan indikator yang digunakan Simatupang, Murdianto, Kariyasa dan Maulana (2005), disimpulkan bahwa HPP GKP yang ditetapkan melalui Inpres

No 3 Tahun 2007, No 1 Tahun 2008 dan No 8 Tahun 2008 dapat

terlaksana secara efektif dan berjalan relatif stabil. Kesimpulan ini didasarkan

193

pada beberapa fakta berikut ini. Pertama, rata-rata harga GKP dan

yang

diterima petani lebih tinggi dari HPP GKP. Kedua, harga GKP di tingkat petani stabil pada tingkat harga yang cukup tinggi (di atas HPP) dan yang lebih penting kenaikan harga GKP lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga GKG. Dengan kata lain, Inpres No 3 Tahun 2007, No 1 Tahun 2008 dan No 8 Tahun 2008 Tahun 2005 mampu meningkatkan pendapatan petani padi, karena dalam kenyataannya sebagian besar petani menjual gabahnya dalam bentuk GKP. Tabel 34. Perbedaan Harga Gabah Kering Panen dengan HPP GKP di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, MT 2008 Strata Lahan Sawah (Ha) 0.01-0.50 0.51-1.00 1.01-1.50 1.51-2.00 >2.00 Rata-rata

Harga GKP MTK 2008 Harga Jual HPP GKP Perbedaan (RP/Kg) (Rp/Kg) (%) 2 400.00 2 495.83 2 441.67 2 580.00 2 300.00 2 443.50

2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

9.09 13.44 10.98 17.27 4.54 11.06

Harga GKP MTH 2008 Harga Jual HPP GKP Perbedaan (Rp/Kg) (RP/Kg) (%) 2 575.00 2 662.50 2 683.33 2 740.00 2 650.00 2 662.16

2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

7.29 10.93 11.80 14.16 10.41 10.91

Sumber : Data Primer 30 Orang Kontak Tani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2008/2009. Dari sisi pendekatan harga, instrumen HPP dalam Inpres efektif, bukan berarti implementasi Inpres pada tingkat petani di kecamatan Sei Rampah lepas dari kendala. Beberapa kendala yang dihadapi: (1) pembelian gabah petani tidak dilakukan oleh Perum Bulog/badan pemerintah/badan usaha di bidang pangan tetapi oleh agen/pedagang, (2) pada umumnya proses penjualan gabah diantara petani dengan pedagang berdasarkan pengalaman agen, tidak mengikuti persyaratan kualitas kadar air maksimum dan kadar hampa/kotoran sesuai dengan diktum keenam dalam Instruksi Presiden, (3) petani tetap dalam posisi tawar yang lemah, dalam penentuan harga gabah, karena adanya informasi yang tidak simetris

194

diantara petani dengan agen/pedagang, sehingga petani bersikap pasrah terhadap informasi yang diterima, (4) kendala infrastruktur seperti ketidakadaan alat pengukur kadar air gabah, kerusakan jalan, jembatan yang rusak, merupakan ”alat pembenaran harga” oleh pedagang, dan petani menerima saja harga yang ditentukan oleh pedagang, dan (5) pada kasus tertentu, petani berusaha meningkatkan ”posisi tawar” nya dengan menyebutkan harga gabah pembelian pemerintah, justru melemahkan posisi petani, karena reaksi si agen/pedagang menyuruh petani menjual gabahnya ke pemerintah atau PPL yang pada faktanya tidak mungkin dilakukan. 5.1.6 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Pedagang Padi Pedagang padi mengelompokkan kualitas Gabah Kering Panen yang terdiri dari: (1) kualitas gabah B yaitu kondisi gabah baik (kering, bersih dan persentase beras diatas 53 persen), artinya dalam 100 kg gabah dihasilkan beras lebih besar dari 53 kg, (2) kualitas gabah B-II yaitu kondisi gabah lembab, bersih dan agak hijau dimana persentase beras mencapai 50-53 kg beras, artinya dalam 100 kg gabah dihasilkan beras antara 50 kg-53 kg, (3) kualitas gabah B- III yaitu kondisi gabah kotor, basah, agak hijau dan persentase beras dihasilkan per 100 kg gabah yaitu lebih kecil 50 persen atau kurang dari 50 kg beras, (4) kualitas gabah BX yaitu kondisi gabah kotor, hijau dan basah, dan (5) kualitas gabah BXX yaitu kondisi gabah sangat kotor, sangat hijau dan sangat basah (hitam) karena padi yang kena banjir. Produksi padi pada Musim Tanam Hujan 2006 di desa Pematang Ganjang dijual pada bulan Februari - Mei 2007. Menurut Inpres No 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan pada diktum keempat disebutkan Harga Pembelian Gabah

195

Kering Panen dalam negeri Rp 1 730 per kilogram di penggilingan, dan memenuhi persyaratan kualitas dengan kadar air maksimum 25 persen. Inpres No 13 Tahun 2005 mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005 sampai 31 Maret 2007. Oleh karena diktum pada Inpres No 13 Tahun 2005 tidak menyebutkan secara eksplisit Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen di tingkat petani, maka harga gabah menurut spesifikasi pedagang dibandingkan dengan HPGP di penggilingan. Inpres No 2 Tahun 2005 juga tidak secara eksplisit menyebutkan Harga Pembelian Pemerintah pada tingkat petani, sehingga untuk keperluan analisis, maka Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen sebesar Rp 1 700 di tingkat petani. Dalam kurun waktu Februari-Mei 2007 terjadi 25 kali transaksi diantara pedagang padi dengan petani, pedagang padi dengan penggilingan padi. Sedangkan pada Maret 2007,

terjadi 16 kali transaksi antara pedagang padi

dengan petani, dimana harga beli pedagang untuk kualitas B, B-II dan B-III berfluktuasi, masing-masing dari Rp 2 400 - Rp 2 675 per kg, Rp 2 325 – Rp 2 625 per kg, dan Rp 2 325- Rp 2 525 per kg, seperti terlihat pada Lampiran 6 . Grafik pada Gambar 25 diperoleh dengan cara selisih harga kualitas B, BII dan B-III dengan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen pada tingkat petani, kemudian dibagi dengan Harga Pembelian Pemerintah dan dikali seratus. Transaksi pada tanggal 15-16 Maret 2007 diantara petani dengan pedagang padi menunjukkan sekitar 57.4 persen harga gabah kualitas B lebih tinggi dari HPP Gabah Kering Petani. Perubahan Inpres No 13 Tahun 2005 menjadi Inpres No 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan menyebabkan HPP Gabah Kering Panen naik menjadi Rp 2 000 per kg di petani.

196

Kenaikan HPP tersebut menyebabkan perbedaan harga gabah kualitas B terhadap HPP Gabah Kering Panen pada tingkat petani turun. Transaksi pada tanggal 2 April 2007 menunjukkan harga gabah kualitas B, B-II dan B-III turun menjadi 21.3, 17.5 dan 17.5 persen dari transaksi sebelum Inpres No 3 Tahun 2007 dikeluarkan pemerintah. Harga gabah kualitas B, B-II dan B-III di petani berfluktuasi sepanjang bulan Maret 2007 dalam 16 kali transaksi antara pedagang padi dengan petani.

Sumber: Pedagang Padi, Februari 2007- April 2007, diolah

Gambar 25. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2006 Data diatas mengindikasikan bahwa harga gabah kualitas B, B-II dan B-III setiap harinya bervariasi, meskipun ditemukan pada hari tertentu harga gabah yang tidak berubah. Misalnya, harga gabah kualitas B-II pada tingkat petani pada tanggal 10 dan 15-17 Maret 2007, yaitu Rp 2 575 per kg. Transaksi pedagang padi dengan petani, pedagang dengan pihak penggilingan, pada kurun waktu tanggal

197

25 Agustus 2007- 04 Oktober 2007 dilakukan 29 kali. Harga gabah kualitas B, BII dan B-III baik pada tingkap petani dan penggilingan pada kurun waktu tanggal 2 Februari 2007- 08 Mei 2007, lebih fluktuatif dari transaksi pada kurun waktu tanggal 25 Agustus 2007- 04 Oktober 2007.

Sumber: Pedagang Padi Bulan Februari 2007-April 200, diolah

Gambar 26. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2006 Harga gabah kualitas B di penggilingan lebih tinggi dari petani, seperti terlihat pada Lampiran 6, tetapi transaksi tanggal

16 dan 17 Maret 2007,

persentase harga gabah kualitas B diatas HPP GKP penggilingan lebih rendah dari HPP GKP petani. Pada tanggal tersebut, harga gabah kualitas B diatas harga yang ditetapkan pemerintah sebesar 56.07 persen, seperti ditunjukkan pada Gambar 26. Perubahan regulasi kebijakan perberasan menyebabkan harga kualitas gabah B, B-II dan B-III diatas HPP GKP di penggilingan menurun tajam pada tanggal 2 April 2007.

198

Harga gabah kualitas B, B-II dan B-III berbeda diantara MTK 2007 dengan MTH 2006, dimana pada MTH 2006, harga Gabah kualitas B baik di tingkat petani dan penggilingan diatas HPP GKP, sebaliknya harga Gabah Kualitas B, baik di tingkat petani dan penggilingan pada MTK 2007, yaitu dari tanggal 31 Agustus-04 September 2007 lebih rendah dari HPP GKP. Pada tingkat petani, frekwensi harga gabah kualitas B-III lebih rendah dari HPP GKP mencapai 16 kali dari 29 kali (55.17 persen) pada MTK 2007, seperti ditunjukkan pada Gambar 27. Transaksi pada tanggal 01 September 2007 menghasilkan perbedaan harga tertinggi antara gabah kualitas B-III dengan HPP GKP, dimana HPP GKP lebih tinggi 12.5 persen dari harga gabah kualitas B-III.

Sumber: Pedagang Padi, Agustus 2007-Oktober 2007, diolah

Gambar 27. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2007 Lampiran 6 menunjukkan perbandingan harga gabah kualitas B, B-II dan B-III dengan HPP Gabah Kering Panen: (1) frekwensi harga gabah kualitas B-III

199

sama dengan HPP GKP pada tingkat petani lebih kecil (3.44 persen), (2) frekwensi harga gabah kualitas B-II sama dengan HPP GKP mencapai tujuh kali (24.13 persen), dan (3) frekwensi harga gabah kualitas B sama dengan HPP GKP satu kali (3.44 persen). Harga gabah kualitas B menunjukkan kenaikan pada kurun kurun waktu tanggal 07 September 2007 sampai tanggal 04 Oktober 2007, tetapi harga gabah kualitas B diatas HPP GKP lebih kecil dari sepuluh persen.

Sumber: Pedagang Padi, Agustus 2007-Oktober 2007, diolah

Gambar 28. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2007 Frekwensi harga gabah kualitas B, B-II dan B-III di tingkat penggilingan dibawah HPP GKP, masing-masing 13.79, 20.68 dan 44.82 persen pada MTK 2007. Harga Gabah Kualitas B, B-II dan B-III diatas HPP GKP di penggilingan, masing-masing dimulai tanggal 05 September, 06 September dan 12 September 2007, seperti ditunjukkan pada Gambar 28. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 01 September 2007 menghasilkan perbedaan harga tertinggi antara gabah kualitas B-III dengan HPP GKP, dimana HPP GKP lebih tinggi 12.5 persen dari

200

harga gabah kualitas B-III. Sebaliknya, transaksi tanggal 31 Agustus 2007 sampai 04 September 2007, perbedaan harga gabah kualitas B dari HPP GKP pada tingkat penggilingan lebih kecil dari dua persen.

Sumber: Pedagang Padi, Februari 2008-April 2008, diolah

Gambar 29. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2007 Berbeda dengan transaksi yang dilakukan pada MTK 2007, harga gabah kualitas B, B-II dan B-III pada tingkat petani pada transaksi yang dilakukan pada MTH dari bulan Februari - April 2010 diatas HPP GKP. Perbedaan diantara harga gabah kualitas B dengan HPP GKP di tingkat petani

terbesar terjadi pada

transaksi pada tanggal 14-19 April 2008. Pada tanggal tersebut persentase harga gabah kualitas B-II terbesar dibandingkan dengan HPP GKP di tingkat petani, seperti ditunjukkan pada Gambar 29. Bentuk kurva harga gabah kualitas B dengan B-II dan B-III pada tingkat petani sama, slope nya mendatar, yang mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tertentu tidak ada perubahan harga. Sebagai contoh, transaksi diantara

201

pedagang dengan petani yang dilakukan pada periode tanggal 4 Maret – 8 Maret 2008, baik bentuk kurva B, B-II dan B-III adalah sama. Harga Gabah Kualitas B pada tingkat penggilingan lebih tinggi dibandingkan tingkat petani, dengan perbedaan harga mencapai Rp 25 per kg. Angka ini mengindikasikan bahwa margin kotor yang diterima pedagang padi sebesar Rp 25 per kg. Meskipun terdapat perbedaan harga di tingkat penggilingan dengan petani, harga gabah kualitas B, B-II dan B-III lebih tinggi dari HPP GKP di tingkat penggilingan. Slope kurva pada periode tanggal 4 Maret-8 Maret, 12 Maret-15 Maret dan 18 Maret-21 Maret 2008 untuk harga gabah kualitas B, B-II dan B-III pada tingkat petani tidak berbeda dengan slope kurva harga gabah kualitas B, B-II dan B-III di tingkat penggilingan, dimana slope kurvanya samasama mendatar.

Sumber: Pedagang Padi, Februari 2008- April 2008, diolah

Gambar 30. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2007

202

Dari 30 kali transaksi diantara pedagang dengan penggilingan, terdapat tiga kali harga gabah kualitas B mencapai titik tertinggi yaitu Rp 2 750 per kg pada periode tanggal 14 April – 19 April 2008. Harga gabah kualitas B diatas HPP GKP di tingkat penggilingan cenderung fluktuatif, artinya harga tidak bersifat tetap naik (flex up) tetapi naik turun, seperti ditunjukkan pada Gambar 30. Harga Gabah yang bersifat fluktuatif tersebut merupakan karakteristik tanaman pangan (Cremer dan Jansen, 1991)

Sumber: Pedagang Padi, September 2008-Oktober 2008, diolah

Gambar 31. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Kering 2008 Dalam Diktum Keenam Inpres No 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Harga disebutkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen ditingkat petani dan penggilingan pada MTK 2008 naik menjadi Rp 2 200 dan Rp 2 240 per kg. Kenaikan tersebut diikuti dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan pada MTK 2008. Harga gabah kualitas

203

B, B-II dan B-III baik ditingkat petani dan penggilingan lebih tinggi dibandingkan dengan MTK 2007. Harga gabah kualitas B, B-II dan B-III pada tingkat petani pada transaksi yang dilakukan pada MTK dari bulan September - Oktober 2008 lebih rendah dari transaksi yang dilakukan pada MTH 2007. Transaksi antara pedagang dengan petani pada tanggal 3 September 2008 untuk Gabah Kualitas B yaitu Rp 2 350 per kg. Jika harga tersebut dibandingkan dengan harga tertinggi Gabah kualitas B pada periode tanggal 14 April-19 April 2008 maka terdapat perbedaan harga sebesar Rp 400 per kg. Perbedaan harga beli pedagang terhadap gabah kualitas B dengan B-II yaitu Rp 50 per kg pada tanggal 3, 27 dan 28 September 2008, sedangkan transaksi pada hari lainnya tidak ada perbedaan harga antara gabah kualitas B dengan B-II. Perbedaan diantara harga gabah kualitas B dan B-II dengan HPP GKP di tingkat petani terbesar terjadi pada transaksi pada tanggal 25 September 2008, sebesar 21.59 persen, sedangkan terendah pada tanggal

3

September 2008, pada Gambar 31. Slope kurva harga gabah kualitas B dengan B-II dan B-III pada tingkat petani mendatar. Sebagai contoh, slope kurva pada transaksi diantara pedagang dengan petani yang dilakukan pada periode tanggal 5 September – 7 September, 10 September-12 September, 15-16 September, 18-24 September, dan 27-28 September 2008 adalah datar artinya pada periode tersebut tidak ada perubahan harga dari ke tiga spesifikasi gabah kualitas B, seperti ditunjukkan pada Gambar 31. Harga gabah kualitas B pada tingkat penggilingan lebih tinggi dibandingkan tingkat petani, dengan perbedaan harga mencapai Rp 50 per kg.

204

Angka ini mengindikasikan bahwa margin kotor yang diterima pedagang padi pada MTK 2008 lebih besar dari MTH 2007. Meskipun perbedaan harga di tingkat penggilingan dibandingkan petani sebesar angka diatas, harga gabah Kualitas B, B-II dan B-III masih penggilingan.

Bentuk

kurva

pada

lebih tinggi dari HPP GKP di tingkat transaksi

diantara

pedagang

dengan

penggilingan yang dilakukan pada periode tanggal 5 September-7 September, 10 September-12 September, 15-16 September, 18-24 September, dan 27-28 September 2008 adalah mendatar artinya pada periode tersebut tidak ada perubahan harga ke tiga spesifikasi gabah kualitas B, pada Gambar 32.

Sumber: Pedagang Padi September 2008-Oktober 2008, diolah

Gambar 32. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedag, Musim Tanam Kering 2008 Dari 26 kali transaksi diantara pedagang dengan penggilingan, terdapat satu kali harga gabah kualitas B mencapai titik tertinggi yaitu Rp 2 725 per kg pada tanggal 25 September 2008, yang mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan

205

harga sebelum tanggal tersebut dan penurunan harga sesudahnya. Meskipun harga Gabah kualitas B pada MTK 2008 lebih rendah dari MTH 2007, harga gabah kualitas B masih diatas HPP GKP di tingkat penggilingan. Perubahan Inpres No 1 Tahun 2008 ke No 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009 menyebabkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen ditingkat petani dan penggilingan pada MTK 2008 naik menjadi Rp 2 400 dan Rp 2 440 per kg. Kenaikan tersebut diikuti dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan pada MTH 2008. Harga gabah kualitas B, B-II dan B-III baik ditingkat petani dan penggilingan lebih tinggi dibandingkan dengan MTH 2007. Harga gabah kualitas B, B-II dan B-III pada tingkat petani yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2009 - 23 April 2009 lebih tinggi dari tanggal 28 Februari-21 April 2008. Transaksi diantara pedagang dengan petani dari tanggal 16 Maret-18 Maret 2009 merupakan Harga Gabah Kualitas B, B-II dan B-III tertinggi, yaitu masing-masing sebesar Rp 2 875, Rp 2 875 dan Rp 2 825 per kg, pada Gambar 33. Jika harga tersebut dibandingkan dengan harga tertinggi gabah kualitas B pada periode tanggal 14 April-19 April 2008 terdapat perbedaan harga masing-masing sebesar Rp 150, Rp 150 dan Rp 125 per kg untuk gabah kualitas B, B-II dan B-III. Jika dibandingkan dengan harga tertinggi pada tanggal 25 September 2008, maka perbedaan harga semakin meningkat, masing-masing sebesar Rp 200, Rp 200 dan Rp 250 per kg. Bentuk kurva harga gabah kualitas B, B-II dan B-III pada tingkat petani sama, dimana slope kurva harga gabah kualitas B yang datar maka slope kurva

206

gabah kualitas B-II dan B-III juga mendatar. Sebagai contoh, slope kurva pada transaksi diantara pedagang dengan petani yang dilakukan pada periode tanggal 13 Maret – 18 Maret, dan 25 Maret-23 April 2009 adalah mendatar. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 13 Maret – 18 Maret 2009, harga gabah Kualitas B, B-II dan B-III lebih tinggi dari HPP GKP di petani, masing-masing sebesar 19.79, 19.79 dan 17.71 persen.


Gambar 33. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Petani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2008 Harga pada tingkat penggilingan lebih tinggi dibandingkan tingkat petani, dengan perbedaan harga mencapai Rp 25 per kg. Angka ini mengindikasikan bahwa margin kotor yang diterima pedagang padi pada MTH 2008 lebih kecil dari MTK 2008. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 13 Maret – 18 Maret 2009, harga gabah kualitas B, B-II dan B-III lebih tinggi dari HPP GKP di petani, masing-masing sebesar 18.85, 18.85 dan 16.80 persen. Slope kurva transaksi

207

diantara pedagang dengan penggilingan yang dilakukan pada periode tanggal 16 Maret – 18 Maret 2009 adalah mendatar artinya pada periode tersebut tidak ada perubahan harga ke tiga spesifikasi gabah kualitas B, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 34.


Gambar 34. Perbedaan Harga Gabah Kualitas B dengan HPP GKP Penggilingani di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2008 Dari 30 kali transaksi diantara pedagang dengan penggilingan, terdapat tiga kali harga gabah kualitas B mencapai titik tertinggi yaitu Rp 2 900 per kg pada tanggal 16 Maret-18 Maret 2009, yang mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan harga sebelum tanggal tersebut dan penurunan harga sesudahnya. Faktor-faktor yang menyebabkan harga gabah petani lebih tinggi dari HPP GKP menurut PPL: (1) terdapat banyak pedagang padi yang langsung membeli gabah pada tingkat usahatani, (2) adanya persaingan harga diantara pedagang padi, (3)

208

permintaan gabah meningkat, (4) kualitas gabah petani baik, dan (5) petani menjual gabah kepada pihak swasta. Pada tingkat pedagang padi, pengelompokan kualitas Gabah Kering Giling (GKG) yaitu: (1) kualitas gabah KR yaitu kondisi gabah kering, dengan tingkat kadar air yang rendah, (2) kualitas gabah KR-II yaitu kondisi Gabah Kering, dengan tingkat kadar air lebih tinggi dari KR, dan (3) kualitas gabah KR II Saga yaitu sisa hasil padi/kering dari kualitas gabah B-III yang dibiarkan hingga lama. Dalam kurun waktu tahun bulan April 2007- Mei 2009, jumlah transaksi antara pedagang dengan penggilingan gabah untuk gabah kualitas KR dan KR2 lebih rendah dibandingkan dengan gabah kualitas B, dimana jumlah transaksi pada kurun waktu diatas hanya 32 kali. Angka ini mengindikasikan bahwa keputusan petani padi di kecamatan Sei Rampah lebih memilih menjual gabah dalam bentuk Gabah Kering Panen. Transaksi gabah kualitas B pada tahun 2007 berlangsung sampai bulan Oktober 2007 sebaliknya transaksi gabah kualitas KR berlangsung sampai dengan bulan Desember 2007, pada Gambar 35. Masa transaksi yang lebih panjang pada gabah kualitas KR karena gabah hasil panen dilakukan kegiatan pascapanen seperti penjemuran, sehingga kadar air gabah lebih rendah dan dapat disimpan lebih lama. Sebaliknya gabah kualitas B, tidak dilakukan kegiatan pascapanen. Harga gabah kualitas B pada transaksi antara pedagang dengan penggilingan pada tanggal 4 Oktober 2007 yaitu Rp 2 100 per kg, sedangkan harga gabah kualitas KR sebesar Rp 2 800 per kg, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 700 per kg. Angka ini mengindikasikan bahwa menjual gabah dalam bentuk kualitas KR lebih menguntungkan, tetapi petani memiliki kendala menjual

209

gabah dalam bentuk gabah kualitas KR. Kendala yang dihadapi petani seperti keterbatasan tempat pengeringan padi dan penyimpanan padi.

Sumber: Pedagang Padi, April 2007-April 2009, diolah

Gambar 35.

Perbedaan Harga Gabah Kualitas KR dengan HPP GKG Penggilingan di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Musim Tanam Hujan 2008

Dari 32 kali transaksi diantara pedagang dengan penggilingan, terdapat satu kali harga Gabah Kualitas KR dan KR2 mencapai titik tertinggi yaitu Rp 3 700 per kg pada tanggal 11 Mei 2009, yang mengindikasikan adanya kenaikan harga sebelum tanggal tersebut dan penurunan harga sesudahnya.

Meskipun

harga Gabah Kualitas KR dan KR2 tertinggi pada tanggal tersebut, harga Gabah KR dan KR2 diatas Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Giling (HPGKG) sebesar 23.33 dan 20.00 persen, lebih rendah dari transaksi tanggal 17 April 2008, yaitu 33.98 dan 28.16 persen diatas HPGKG. 5.1.7 Kebijakan Konversi Lahan Sawah Hasil survey menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil (3.33 persen) petani yang menjual sawah, karena alasan ekonomi, artinya bagian terbesar dari petani tidak menjual lahannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan

210

petani umumnya tidak ingin menjual lahannya dengan tujuan beralih ke sektor non-pertanian dikemukakan (Witjaksono, 1996), yaitu : (1) Kesempatan kerja di sektor non-pertanian relatif terbatas dan tidak memperlihatkan peningkatan yang signifikan, (2) di daerah pedesaan pemilikan lahan merupakan simbol

status

sosial

yang

kuat, dan (3) untuk dapat beralih ke sektor

non-pertanian umumnya dibutuhkan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan atau bidang usaha yang digeluti. Kontak Tani menunjukkan kekuatiran terjadinya konversi lahan sawah, apabila perbaikan jaringan irigasi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut didukung dengan pengalaman seharian para Kontak Tani, ketika membandingkan petani yang berkebun sawit dengan bersawah. Apabila pemerintah tidak serius memperhatikan perbaikan jaringan irigasi, petani di desa Sungai Parit akan mengalihkan lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, karena keuntungan berkebun sawit lebih menjanjikan dibandingkan dengan bersawah. Sejalan

dengan

pendapat

Iqbal

dan

Sumaryanto

(2007),

yang

mengemukakan faktor-faktor sehingga lahan sawah paling rentan terhadap alih fungsi lahan, antara lain: (1) kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah, (2) daerah persawahan yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan, (3) akibat pola pembangunan masa sebelumnya, infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari wilayah lahan kering, dan (4) pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri dan sebagainya yang cenderung berlangsung lebih cepat diwilayah bertopografi datar.

211

Dalam kurun waktu tahun 2000-2006, di kecamatan Sei Rampah telah terjadi perubahan fungsi lahan sawah menjadi non pertanian mencapai 5 000.288 ha atau sekitar 28.81 persen dari total konversi lahan sawah di kabupaten Serdang Bedagai. Perubahan konversi lahan sawah menjadi perkebunan rakyat, kebun campuran, pemukiman, dan tegalan masing-masing 19.64, 6.58, 1.86 dan 0.72 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa perubahan status lahan sawah menjadi perkebunan rakyat (kelapa sawit) merupakan persentase terbesar dalam kurun waktu enam tahun, artinya setiap tahun terjadi konversi lahan sawah untuk perkebunan rakyat sebesar 3.27 persen. Posisi daerah persawahan di kecamatan Sei Rampah berdekatan dengan ibukota kabupaten dan perkebunan kelapa sawit merupakan daya tarik besar kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan pada masa yang datang, apabila rehabilitasi lahan irigasi tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Berdasarkan data primer ditunjukkan bahwa petani yang memiliki lahan darat, mengusahakan tanaman kelapa sawit. Tabel 35 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2000-2006, telah terjadi perubahan fungsi lahan sawah menjadi non pertanian, seperti bakau, perkebunan rakyat, pemukiman, tegalan, kebun campuran dan non irigasi. Perubahan konversi lahan dari sawah menjadi non sawah terbesar terjadi di kecamatan Sei Rampah mencapai 5 000.288 hektar atau sekitar 28.81 persen dari keseluruhan konversi lahan sawah, sedangkan terendah di kecamatan Kotarih 358.507 ha. Alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan rakyat mencapai 11 325. 712 ha atau 65.26 persen dari luas konversi lahan sawah. Dari 12 kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai, perubahan konversi lahan sawah menjadi hutan

212

bakau terjadi di kecamatan Tanjung Beringin, Bandar Khalifah dan Sialang Buah, masing-masing 340.824 ha, 283.699 ha dan 32.871 ha. Tabel 35. Konversi Lahan Sawah Menjadi Non Sawah di Kabupaten Serdang Bedagai dari Tahun 2000 -2006 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Bandar Khalifah Bangun Purba Dolok Masihul Galang Kotarih Pantai Cermin Perbaungan Sei Rampah Sialang Buah Sipispis Tanjung Beringin Tebing Tinggi Jumlah

Perubahan Konversi Lahan Sawah Menjadi Non Sawah (Ha) Bakau Kebun PemuTega Kebun Rakyat kiman lan Campuran 283.699 60.422 47.353 92.053 0

Jumlah NonIrigasi 0

483.527

0

540.185

21.73

105.495

0

15.036

682.446

0

913.299

67.764

0

91.93

0.41

1 072.683

0 0 0

1 072.942 258.661 470.305

246.848 0 228.925

0 0 0

195.809 0 75.966

81.673 99.846 0

1 597.272 358.507 775.196

0 0

2 057.028 3 409.051

678.906 323.638

0 125.294

7.37 1 142.305

0 0

2 743.304 5 000.288

32.871

645.631

326.958

0

735.349

0

1 740.809

0 340.824

367.824 343.324

0 153.973

0 0

0 334.931

22.143 0

3 89.967 1 172.562

0

1 187.040

111.206

37.425

0

0

1 335.671

657.394

11 325.712

2 207.301

360.267

2 583.66

219.108

17 353.442

Sumber : BPN, 2009

Konsekwensi pemekaran kabupaten Deli Serdang menjadi dua kabupaten, yaitu Serdang Bedagai dan Deli Serdang menjadi faktor utama terjadinya konversi lahan sawah menjadi non sawah, karena permintaan lahan untuk kebutuhan pemukiman cukup tinggi, seperti yang terjadi pada tiga kecamatan, yaitu Perbaungan, Sei Rampah dan Sialang Buah. 5.1.8 Perspektif Kebijakan Perberasan Ke Depan Pada Tingkat Petani Bantuan Langsung Benih Unggul yang diberikan kepada petani kurang memadai dan terlambat diterima oleh petani. Besarnya BLBU belum mengikuti ketentuan pemerintah, karena jumlahnya kurang dari 25 kg per ha. Pemerintah perlu konsisten melaksanakan kebijakan BLBU yang ditawarkan kepada petani, sehingga tujuan kebijakan tercapai. Besarnya BLBU diterima petani disesuaikan dengan luas hamparan sawah yang diusahai oleh masing-masing kelompok tani.

213

Jenis varitas BLBU yang diberikan yaitu varitas Ciherang. Pemerintah melalui KUPD/PPL memfasilitasi pendistribusian BLBU antara produsen benih (PT SHS dan PT Pertani) sehingga menimbulkan rasa adil diantara kelompok tani. Pembangunan irigasi dan perbaikan sistim jaringan irigasi merupakan syarat esensial untuk mewujudkan tujuan kebijakan perberasan, ditunjukkan pada Tabel 36. Seperti yang diungkapkan oleh Pasandaran (2007) bahwa adanya teknologi revolusi hijau yang responsif terhadap air memerlukan upaya perbaikan infrastruktur irigasi yang sudah ada dan perluasan sistem irigasi khususnya di luar Jawa. Pemerintah memberikan prioritas utama dalam pembangunan irigasi dan perbaikan sistim irigasi, sehingga petani tidak ”tergoda” melakukan konversi lahan. Petani memiliki ”godaan’ mengkonversi lahan sawah menjadi lahan sawit, karena mengusahakan perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan dibandingkan dengan bertanam padi. Hasil survey menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil (3.33 persen) petani yang menjual sawah, karena alasan ekonomi. Tabel 36. Saran Petani Padi kepada Pemerintah Terkait dengan Kebijakan Irigasi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (%) No

Saran Petani

1

Pemerintah melakukan perbaikan jaringan irigasi Pemerintah melarang petani mengkonversi lahan sawah menjadi kebun Kelapa Sawit Pemerintah melakukan pembangunan irigasi

2 3

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.01- 1.51- > 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 0.00 13.32 6.66 3.33 3.33

Total

26.44

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

3.33

6.66

16.65

6.66

3.33

0.00

33.30


Petani menunjukkan kekuatiran terjadinya konversi lahan sawah, apabila perbaikan jaringan irigasi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut didukung dengan pengalaman seharian para petani, ketika membandingkan

214

keuntungan

berkebun sawit dari bersawah. Apabila pemerintah tidak serius

memperhatikan perbaikan jaringan irigasi, petani di desa Sungai Parit akan mengalihkan lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit, karena keuntungan berkebun sawit lebih menjanjikan dibandingkan dengan bersawah. Petani sudah memberikan tanggung jawabnya dalam bentuk pemberian pajak air kepada lembaga P3A tetapi petani tetap diperhadapkan dengan resiko banjir dengan segala kerugian yang mengikutinya dan ketidakpastian pelaksanaan pembangunan irigasi. Petani tidak mudah memperoleh pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik) dan harga yang sulit terjangkau. Persentase harga pupuk bersubsidi lebih mahal dari HET tahun 2009 lebih tinggi dari tahun 2008. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan saprodi, secara khusus kebijakan pupuk bersubsidi tidak efektif. Kondisi tersebut menjadi suatu alasan yang kuat bahwa permasalahan pupuk terletak pada sistem distribusi pupuk itu sendiri. Tabel 37. Saran Petani Padi kepada Pemerintah terkait dengan Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (%) No

Saran Petani

1

Pemerintah mengawasi distribusi pupuk bersubsidi sehingga lancar Pemerintah mengawasi supaya harga pupuk lebih stabil/tidak naik Pemerintah berusaha sehingga pupuk bersubsidi tepat waktu sampai di petani Pemerintah perlu meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi Pemerintah menyediakan pupuk Organik Pemerintah tidak menghilangkan Subsidi

2 3 4 5 6


Total

9.99

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

3.33

9.99

0.00

3.33

0.00

16.65

3.33

6.66

3.33

0.00

0.00

13.32

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33


215

Sistim pembelian paket oleh distributor pupuk memberatkan petani, karena dengan ”terpaksa” membeli saprodi yang tidak diperlukan untuk kegiatan usahatani, atau kurangnya pengetahuan menyebabkan biaya yang dikeluarkan petani naik. Disamping itu, petani tidak menerima jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK sehingga tujuan kebijakan pemerintah tidak tercapai. Terkait dengan kebijakan saprodi, tindakan pemerintah antara lain : (1) melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, (2) tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga pupuk bersubsidi, (3) penyaluran pupuk bersubsidi ke petani tepat waktu, (4) jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan ditingkatkan, dan (5) menyediakan pupuk organik, pada Tabel 35. Dari sisi petani tetap mengharapkan pemerintah meneruskan kebijakan pupuk bersubsidi. Ke-enam saran petani terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi pada Tabel 37 sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi petani dengan skala penguasaan lahan sawah lebih kecil dari satu hektar di kecamatan Sei Rampah kurang merasakan manfaat

dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, petani dengan skala

penguasaan lawan sawah diatas dua hektar tidak memberikan saran terhadap pemerintah. Apakah itu berarti petani yang memiliki lahan sawah yang luas sudah merasa puas dengan kebijakan pupuk bersubsidi atau petani tersebut bisa bertahan tanpa campur tangan pemerintah, studi ini tidak menjawab kondisi diatas. Saran petani kepada pemerintah untuk menyediakan pupuk organik mengindikasikan

bahwa

petani

menyadari

teknologi

diperlukan

untuk

meningkatkan produksi. Teknologi baru tidak selalu identik dengan ” peralatan untuk kegiatan usahatani yang canggih” tetapi cara-cara dan metode baru yang dapat menaikkan produksi (Mubyarto, 1989). Menurut Doll dan Orazem (1984),

216

kehadiran teknologi menyebabkan biaya produksi turun dan diikuti dengan kenaikan keuntungan dalam jangka pendek. Harga jual gabah petani lebih tinggi 10-11 persen diatas HPP, namun petani tetap

mengharapkan pemerintah

meningkatkan Harga Pembelian

Pemerintah terhadap gabah dan membeli langsung gabah petani, pada Tabel 38. Studi tentang kebijakan perberasan oleh Hutauruk (1996); Hutauruk dan Sembiring (2002); dan Kusumaningrum (2008) membuktikan bahwa kenaikan harga dasar gabah/harga pembelian pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan produsen. Dengan demikian, harapan petani terhadap pemerintah adalah rasional karena kebijakan pemerintah menaikkan HPP menguntungkan bagi petani. Tabel 38. Saran Petani Padi kepada Pemerintah Terkait dengan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (%) No

Saran Petani

1

Pemerintah menghentikan impor Beras Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemeritah terhadap Gabah Pemerintah memantau harga gabah petani Pemerintah memperhatikan keseimbangan kenaikan harga gabah dengan pupuk Pemerintah membeli Gabah dari petani bukan Tengkulak

2 3 4 5

Strata Luas Pengusaan Lahan Sawah (Ha) 0.01- 0.51- 1.01- 1.51> 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 0.00 3.33 0.00 0.00 3.33

Total

6.66

9.99

16.65

6.66

3.33

0.00

36.33

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

3.33

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

3.33

3.33

0.00

0.00

6.66


Pemerintah menghadapi kesulitan untuk melakukan pembelian langsung gabah petani, karena keterbatasan sumberdaya. Kesulitan tersebut dapat dipecahkan dengan memfungsikan kembali koperasi sebagai ”perpanjangan pemerintah” untuk membeli langsung gabah petani. Dari 59 kelompok tani di

217

kecamatan Sei Rampah, masih tersisa satu kelompok tani yang memiliki kelembagaan koperasi yaitu Koperasi Sri Murni. Koperasi ini menjalankan fungsi mensuplai saprodi dan simpan pinjam bagi anggotanya.

Dengan dukungan

pemerintah, koperasi ini dapat bertindak merealisasikan harapan petani. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong petani membentuk koperasi petani baik di tingkat desa atau kelompok tani. Kehadiran koperasi petani yang difasilitasi pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tercapai. Tabel 39 menunjukkan bahwa sumber informasi utama petani mengetahui kebijakan saprodi adalah PPL oleh karena itu pemerintah perlu mengangkat status PPL harian menjadi tetap (Pegawai Negeri). Perubahan status tersebut penting sehingga mendorong kinerja dan kepercayaan diri dalam membimbing petani, sehingga tujuan kebijakan perberasan tercapai. Disamping itu, perbaikan infrastuktur jalan usahatani menjadi penting, karena terkait dengan ketersediaan saprodi pada tingkat lokalitas usahatani, seperti yang dikemukakan oleh Mosher (1966) dalam bukunya Getting Agricultural Moving. Mosher (1966) mengungkapkan pentingnya faktor insentif bagi petani seperti harga pestisida yang terjangkau petani, dukungan subsidi dan memberikan bantuan

yang

diperlukan

oleh

petani.

Mardianto

dan

Ariani

(2004)

mengemukakan bahwa semua negara penghasil beras di Asia memberikan insentif usahatani padi yang cukup lengkap. Sebagai contoh, India, Philippina,Vietnam, Myanmar dan Thailand memberikan insentif berupa subsidi input (pupuk), bahan bakar, pengadaan alsintan, dan bunga kredit usahatani. Republik Rakyat China,

218

sebagai negara produsen dan konsumen beras terbesar dunia berusaha membimbing petani melalui penyuluhan dan percontohan yang konkrit.

Tabel 39. Saran Petani Padi kepada Pemerintah terkait dengan Kebijakan Pendukung di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (%) No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Saran Petani

Pemerintah meneruskan bantuan subsidi Pemerintah memperbaiki jalan usahatani Pemerintah memperhatikan kesejahteraan PPL Pemerintah meneruskan pemberian bantuan kepada petani Pemerintah mengusahakan sehingga harga Pestisida tidak naik Pemerintah perlu mendorong PPL meningkatkan Kinerja Pemerintah tetap memperhatikan sektor pertanian Pemerintah melakukan subsidi terhadap pestisida Pemerintah tidak menghilangkan Subsidi Pemerintah mengangkat status PPL harian menjadi PNS Pemerintah konsisten melaksanakan kebijakan yang ditawarkan


Total

12.32

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

3.33

6.66

3.33

3.33

0.00

16.65

3.33

0.00

3.33

0.00

0.00

6.66

0.00

3.33

0.00

6.66

0.00

9.99

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

3.33

0.00

0.00

3.33


Konsekuensi bila reorientasi/implementasi diatas tidak dilakukan, akan terjadi hubungan yang disharmoni antara pemerintah dengan petani, dengan sendirinya merugikan kedua belah pihak. Dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan,

outcome

dari inkonsistensi

terhadap

implementasi

kebijakan

perberasan menyebabkan tujuan kebijakan perberasan melalui Inpres tidak tercapai. Dari sisi petani sebagai pelaku kebijakan, kemungkinan keputusannya untuk tetap melanjutkan kegiatan usahatani padi tetapi sebagai pihak dengan

219

”posisi tawar’ lemah, atau mengalihkan kegiatan usahatani ke non padi, yang memberikan kesejahteraan yang lebih baik 5.2 Implementasi Kebijakan Perberasan Tingkat Nasional 5.2.1 Kebijakan Perbenihan Penggunaan benih padi unggul bersertifikat akan meningkatkan produksi padi sehingga ketahanan pangan meningkat.

Nugraha et al. (2005)

mengemukakan instrumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi benih sampai kepada benih yang memiliki sertifikat benih belum semuanya tersedia, sehingga perbaikan mutu untuk memuaskan pelanggan (konsumen) belum terjamin. Disisi lain, pengawasan mutu untuk benih komersial dilakukan melalui penerapan prinsip truth-in-labeling atau alternatifnya tanpa pengawasan. Tujuan

pengawasan mutu terhadap benih yang akan diperdagangkan

penting sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Gambar 36 menunjukkan bahwa jumlah benih dicek tidak sesuai label menunjukkan kecenderungan positip, artinya terjadi kenaikan trend positip pada kurun waktu Januari 2008- Desember 2009. Pada Februari 2008, jumlah benih dicek tidak sesuai label 27.5 ton mengalami peningkatan tajam menjadi 1 025.11 dan 1 471.74 ton pada Januari dan Desember 2009. Menurut Nugraha et al. (2005), benih dari varitas komersil (permintaan tinggi) dengan varitas non komersil (permintaan rendah), serta petani dan konsumen tradisional (belum peduli mutu) dengan petani dan konsumen komersial (telah peduli mutu) diperlakukan sama. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah terjadi pengorbanan mutu. Seperti yang ditunjukkan Gambar 36, apabila konsumen memerlukan jaminan mutu, maka kemungkinan

220

benih bersertifikat tidak tersedia karena jumlah benih yang tidak sesuai label cukup tinggi. Studi Sembiring (2008) menunjukkan bahwa benih bersertifikasi tidak jaminan memuaskan konsumen karena ditemukan juga adanya benih palsu.

Sumber: Departemen Pertanian, Juni 2008-Desember 2009

Gambar 36. Jumlah Benih Dicek Tahun 2008-2009 Suprihatno dan Daradjat (2008) mengemukakan 14 alasan petani untuk menanam varitas unggul tertentu, lima alasan utama yang menjadi penentu pilihan petani adalah potensi hasil tinggi, harga jual gabah tinggi, rasa nasi enak (sesuai dengan preferensi konsumen), daya tahan terhadap hama dan penyakit dan umur genjah. Pemilihan varitas unggul padi akan mempengaruhi pendapatan petani dan permintaan varitas unggul tersebut. Suprihatno dan Daradjat (2008) mengemukakan keuntungan ekonomi dari penggantian suatu varitas ke varitas unggul padi lainnya. Keuntungan ekonomi

penanaman varitas Ciherang yang menggantikan varitas IR-64 di

propinsi Jawa Barat mencapai Rp 142 milyar per tahun, diikuti dengan penurunan areal tanam varitas IR-64. Penggantian varitas IR-64 dengan varitas Ciliwung,

221

Memberamo, Ciherang dan Widas di 12 propinsi menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar Rp 1.018 trilyun pada tahun 2002. Namun demikian, luas areal tanam varitas IR-64 pada MT 2002 dan 2002/2003 pada 23 kabupaten di Jawa Barat mencapai 32.9 persen, sedangkan varitas Ciherang, Way Apo Buru, dan Widas masing-masing 17.9 persen, 9.7 persen dan 8.0 persen. (Hidayat et al , 2005 dan Suprihatno dan Daradjat, 2008). Gambar 37 menunjukkan ketersediaan benih bermutu varitas dominan Ciherang lebih besar dibandingkan dengan varitas IR 64 kecuali pada Januari 2008. Fakta ini mengindikasikan bahwa varitas Ciherang yang dilepas pada tahun 2000 lebih diminati oleh konsumen. Varitas benih lainnya yang ketersediaan tinggi tetapi dibawah varitas Ciherang dan IR-64 yaitu Cigeulis, Cibogo, Ciliwung dan Hibrida, sedangkan varitas IR-42 tidak tersedia sejak Juni 2008.

Sumber : Departemen Pertanian, Februari 2006-November 2009

Gambar 37. Ketersediaan Benih Bermutu per Bulan Tahun 2006-2009 Gambar 38 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2006,

ketersediaan

varitas Ciherang tertinggi dibanding dengan varitas padi lainnya, tetapi pada tahun

222

2008 ketersediaan varitas Ciherang mengalami titik terendah, yaitu pada Mei 2008. Persentase ketersedian varitas Ciherang pada Mei sekitar 10.39 persen, disisi lain ketersediaan varitas Cigeulis tertinggi yaitu 20.29 persen, diikuti dengan varitas Hibrida 11.46 persen. Dalam kurun waktu Februari 2006-Desember 2009, ketersediaan varitas IR-64 tertinggi pada Januari 2008, sekitar 50.92 persen dari total ketersediaan benih. Sedangkan varitas Cigeulis, Cibogo, Hibrida dan Ciliwung memberikan kontribusi ketersediaan benih tertinggi, masing-masing pada Mei 2008, Maret 2006, Desember 2009 dan Oktober 2006, dengan persentase secara berurutan yaitu 20.29, 11.74, 19.63 dan 14.78 persen.

Sumber: Departemen Pertanian, Februari 2006-September 2009

Gambar 38. Ketersediaan Benih Bermutu per Bulan Tahun 2006-2009 Informasi pada Gambar 38 menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap varitas padi Hibrida dan Ciliwung semakin naik, disisi lain terjadi penurunan ketersediaan benih varitas Ciherang. Namun demikian, ketersediaan benih varitas Ciherang masih tertinggi dibandingkan dengan varitas padi lainnya. Ketersediaan

223

varitas Ciherang mengalami penurunan yang tajam, dimana

sejak Mei 2009

ketersediaan varitas Ciherang menurun tajam menjadi 37.85 persen pada Desember 2009, disisi lain varitas Hibrida dan Ciliwung melonjak naik tajam, yaitu dari 6.06 dan 1.63 pada Mei 2009, menjadi 19.63 dan 12.15 persen pada Desember 2009.

Sumber: Departemen Pertanian, Februari 2006-September 2009

Gambar 39 Perkembangan Kebutuhan Pasar dan Ketersediaan Benih Bermutu 5.2.2 Kebijakan Pupuk Bersubsidi Salah satu diktum dalam Inpres tentang Kebijakan Perberasan yaitu menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan. Kementerian Pertanian secara berkala mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi

pupuk bersubsidi. Dalam kurun waktu 2005-2009, Kementerian

Pertanian mengeluarkan lima peraturan tentang kebijakan pupuk bersubsidi.

224

Tabel 40 menunjukkan perkembangan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi, dalam kurun waktu 2005-2009. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi kenaikan pupuk satu kali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No 66/Permentan/OT.140/12/2007 yang menetapkan harga pupuk per kg yaitu urea, ZA, SP-36 dan NPK, masing-masing menjadi Rp 1 200 per kg, Rp 950 per kg, Rp 1 550 per kg dan Rp 1 750 per kg. Persentase kenaikan harga pupuk bersubsidi pada tahun 2007 baik urea, SP-36, ZA dan NPK, masing-masing 14.28, 10.71, 10.52 dan 9.37 persen, dimana kenaikan harga pupuk terbesar pada pupuk urea.

Tabel 40 Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2005-2009 No

Tahun 2005

Urea (Rp/Kg) 1 050

ZA (Rp/Kg) 950

SP-36 (Rp/Kg) 1 400

NPK (Rp/Kg) 1 600

1

Organik (Rp/Kg)

2

2006

1 050

950

1 400

1 600

-

3

2007

1 200

1 050

1 550

1 750

-

4

2008

1 200

1 050

1 550

1 750*

1 000

-

Peraturan Menteri No 64/Kpts/SR.130/3 /2005 No 505/Kpts/SR.130/ 12/2005 No 66/Permentan /OT.140/12/2006

No76/Permentan/ OT.140/12/2007 5 2009 1 200 1 050 1 550 1 750* 500 No 42/Permentan /OT.140/12/2008 Keterangan: * NPK Phonska (15:15:15); NPK Pelangi (20:10:10) Rp 1 830/kg, NPK Kujang (30:6:8) Rp 1 586/kg

Pengertian notasi pada Gambar 40, yaitu: (1) Harga Eceran tertinggi pupuk Urea (HETU), (2) Harga Eceran tertinggi pupuk SP-36 (HESP), (3) Harga Eceran tertinggi pupuk ZA (HEZA), dan (4) Harga Eceran tertinggi pupuk NPK (HENP). Pada umumnya, harga jual pupuk bersubsidi pada tingkat kios pengecer pupuk lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi, seperti ditunjukkan pada Gambar 40. Slope kurva HPUT, HPZA, HPSP dan HPNP menunjukkan trend positip artinya

225

harga ke empat pupuk bersubsidi tersebut pada periode Maret 2005-September 2009 naik. Harga tertinggi dari keempat pupuk bersubsidi yaitu: (1) harga pupuk urea Rp 2 325.22 per kg pada Agustus 2009, (2) harga pupuk ZA Rp 1 984.447 pada Desember 2007, (3) harga pupuk SP-36 Rp 3 521.94 per kg pada Januari 2009, dan (4) harga pupuk NPK Rp 4 372.573 per kg pada November 2008. Sampai dengan periode Desember 2008 harga pupuk NPK (HPNP) lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk lainnya, tetapi mulai periode Desember 2008 sampai September 2009, harga pupuk SP-36 lebih tinggi dari HPNP. Perkembangan harga pupuk urea (HPUT) dan HPSP menunjukkan trend naik dibandingkan dengan HPNP dan harga pupuk ZA (HPZA) yang fluktuatif.

Sumber: Departemen Pertanian, Maret 2005-September

Gambar 40 Perkembangan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Rasio Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen (HPGP) dengan HET dari masing-masing harga pupuk bersubsidi menunjukkan kecenderungan positip, ditunjukkan pada Gambar 41. Slope kurva rasio HPGP

226

dengan HENP berbeda dengan slope ke tiga kurva lainnya. Pada periode waktu November 2006 - April 2007, slope kurva rasio HPGP dengan HENP positip meskipun sangat landai, sebaliknya slope ketiga kurva lainnya fluktuatif. Rasio HPGP dengan HET pupuk HEZA tertinggi dibandingkan pupuk lainnya.

Sumber: Departemen Pertanian, Maret 2005-Oktober 2009, diolah

Gambar 41. Perkembangan Rasio Harga Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Gabah Kering Panen dengan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Metode yang digunakan

untuk memperoleh perubahan harga pupuk

bersubsidi yaitu dengan mengurangkan selisih harga pembelian pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi dibagi dengan harga pembelian pupuk bersubsidi dikali dengan 100 persen. Tanda positip di depan ∆ menunjukkan besarnya perbedaan harga pembelian pupuk dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Gambar 42 menunjukkan perbedaan harga pupuk NPK dibandingkan dengan HET nya lebih besar pada kisaran 50.00-60.00 persen, lebih tinggi dari pupuk SP-36, Urea dan ZA sampai dengan November 2008, sesudah bulan tersebut diikuti

227

dengan SP-36. Semakin besar perbedaan antara HET dengan harga pembelian pupuk, maka tambahan biaya yang dikeluarkan oleh petani semakin naik, khususnya pupuk urea.

Sumber: Departemen Pertanian, Maret 2005-September 2009 ( Diolah)

Gambar 42. Perkembangan Perbedaan Harga Pembelian Pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi Gambar 42 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Maret 2006September 2009, harga beli pupuk bersubsidi oleh petani diatas harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Data tersebut mengindikasikan bahwa harga pupuk bersubsidi trendnya positip, artinya semakin besar selisih antara harga beli petani dengan HET maka slope kurva perubahan harga semakin curam, seperti yang ditunjukkan oleh perubahan harga pupuk urea dan SP-36, dimana slope harga keduanya menunjukkan kecenderungan naik mulai Maret 2007. Pada bulan tersebut, harga beli petani terhadap pupuk urea dan SP-36 diatas HET mencapai 35.19 dan 39.63 persen. Perbedaan tersebut naik menjadi 48.27 persen terhadap pupuk urea dan 54.75 persen terhadap pupuk SP-36 pada bulan September 2009.

228

Semakin tinggi harga beli pupuk bersubsidi diatas HET tentu merugikan petani, karena pendapatan petani turun. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tidak tercapai. Dari sisi petani, memiliki ekspektasi harga pupuk bersubsidi tidak berbeda jauh dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 5.2.3 Kebijakan Kualitas Gabah Diktum Inpres Kebijakan Perberasan secara eksplisit menyebutkan pentingnya kualitas gabah yang dihasilkan petani. Kualitas gabah akan mempengaruhi harga gabah. Dengan kata lain, semakin baik kualitas gabah maka harga akan naik, sehingga pendapatan petani meningkat. Gambar 43 menunjukkan slope kurva Kadar Air Gabah Kering Panen (KAGP) dan Kadar Air Gabah Kering Giling (KAGG) menurun meskipun sangat landai. Slope kurva KAGP lebih flukuatif dari KAGG, artinya perubahan kadar air KAGP setiap bulannya lebih besar dari KAGG. Dalam kurun tahun 2005-2009, KAGP tertinggi setiap tahunnya terjadi pada Maret, kecuali pada tahun 2007 dimana KAGP tertinggi terjadi pada April, yaitu 20.46 persen. Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, persyaratan Kadar Air Maksimum Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling, masing-masing 25 persen dan 14 persen, seperti ditunjukkan Lampiran 1. Berdasarkan persyaratan tersebut, KAGP dan KAGG pada tingkat nasional lebih rendah dari persyaratan kualitas gabah yang ditetapkan dalam Inpres. Gambar 44 menunjukkan

slope kurva rata-rata curah hujan bulanan

fluktuatif, karena perbedaan rata-rata curah hujan setiap bulannya bervariasi. Sebagai contoh, pada tahun 2005, dari Maret-Agustus 2005 rata-rata curah hujan

229

setiap bulan cenderung menurun, selanjutnya dari September- Desember 2005, rata-rata curah hujan bulanan meningkat tajam menjadi 277.10 mm per bulan pada Desember 2005, pada Gambar 44.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-Oktober 2009

Gambar 43. Perkembangan Kadar Air Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Maret 2005-November 2009

Gambar 44 Perkembangan Rata-rata Curah Hujan Bulanan

230

Apabila informasi pada Gambar 43 disandingkan dengan Gambar 44, terdapat hubungan antara KAGP dengan rata-rata curah hujan bulanan, dimana KAGP tertinggi diatas 200 mm per bulan. Sebagai contoh, KAGP tertinggi terjadi pada April 2007 ketika rata-rata curah hujan bulanan mencapai 253.80 mm per bulan. Inpres No 2 Tahun 2005 dan No 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan secara eksplisit menyebutkan persyaratan Butir Hampa/Kotoran Maksimum terhadap GKP dan GKG, masing-masing 10.0 persen dan 3.0 persen, terlihat pada Lampiran 3. Inpres No 3 Tahun 2007 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret

2007

tidak

menggunakan

Butir

Hampa/Kotoran,

tetapi

Kadar

Hampa/Kotoran Maksimum.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-November 2009

Gambar 45 Perkembangan harga Kadar Kotoran GKP dan GKG Persyaratan Kadar Hampa/Kotoran Maksimum untuk Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling, masing-masing 10.0 persen dan 3.0 persen.

231

Berdasarkan persyaratan tersebut, KKGP dan KKGG pada tingkat nasional lebih rendah dari persyaratan kualitas dalam Inpres tentang Kebijakan Perberasan, seperti ditunjukkan pada Gambar 45. Slope kurva Kadar Kotoran Gabah Kering Panen (KKGP) menunjukkan trend negatif dalam kurun waktu lima tahun, sedangkan slope kurva Kadar Kotoran Gabah Kering Giling (KKGG) lebih mendatar. Kadar Kotoran Gabah Kering Panen (KKGP) pada Maret 2005 sebesar 7.96 persen (tertinggi), sedangkan terendah pada Januari 2009, sebesar 4.73 persen.

5.2.4 Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Lampiran 2 menguraikan dinamika perkembangan kebijakan harga terhadap gabah dan beras dalam Inpres tentang Kebijakan Perberasan. Dalam kurun waktu 1997-2008, pemerintah mengeluarkan 11 Inpres tentang Kebijakan Perberasan. Dinamika Kebijakan Harga dalam kurun waktu diatas: (1) Inpres tentang Harga Dasar Gabah, tahun 1997-1998, (2) Inpres tentang Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras tahun 1998-2000, dan

(3)

Kebijakan Perberasan, tahun 2001-2008. Inpres No 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan menetapkan kebijakan harga melalui Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen (HPGP) dan Gabah Kering Giling (HPGG) dan Beras (HPPB). Frekwensi perubahan kebijakan harga dalam kurun waktu Maret 2005-September 2009 mencapai empat kali. Gambar 46 menunjukkan bahwa baik slope kurva HPGP dan HPGG adalah positip, artinya dalam kurun waktu 55 bulan HPGP dan HPGG naik. Gambar 46 menunjukkan HGKP lebih tinggi dari HPGP, demikian juga halnya dengan HGKG lebih tinggi dari HPGG.

232

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-Oktober 2009

Gambar 46. Perbedaan Harga Gabah dengan Harga Pembelian Pemerintah Perbedaan harga Gabah Kering Panen dengan HPGP diberi notasi HGHP, merupakan selisih antara Harga Gabah Kering Panen (HGKP) dengan HPGP, kemudian dibagi HPGP dikali dengan seratus, sedangkan HGHG adalah selisih antara Harga Gabah Kering Giling (HGKG) dengan HPGG, dibagi HPGG kemudian dikali seratus. Sedangkan HBHB adalah selisih Harga Beras Pengecer (HBRT) dengan HPPB, kemudian dibagi HPPB dan dikali dengan seratus. Slope kurva HGHP lebih curam dibandingkan dengan HGHG dan HBHB, mengindikasikan

persentase perubahan HGHP setiap bulan lebih besar dari

perubahan HGHG dan HBHB. Pada Mei 2005 persentase HGKP diatas HPGP 4.79 persen kemudian mengalami kenaikan yang tajam menjadi 39.11 persen pada Desember 2005. Selanjutnya menurun tajam menjadi 6.19 persen pada Maret 2006, kemudian melonjak naik dengan tajam menjadi 59.98 persen pada Februari 2007. Pola diatas terulang pada periode April 2007- Januari 2008, tetapi periode Februari 2008-November 2009, slope kurva HGHP lebih landai, meskipun masih

233

lebih curam dari slope HGHG dan HBHB. Pada Februari 2007, baik HGHP dan HGHG mencapai titik tertinggi, sedangkan HBHB tertinggi pada Maret 2007, artinya pada titik tersebut ada perbedaan terbesar antara harga gabah/beras aktual dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dari ketiga kurva tersebut, frekwensi kurva HGHG dibawah sumbu mendatar nol satu kali, dengan kata lain harga aktual di tempat penggilingan lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kurun waktu Maret 2005-November 2009, frekwensi HGKG dibawah HPGG terjadi lima kali yaitu Juni 2005, Mei 2007, April 2008, Mei 2008 dan April 2009, masing-masing 4.74, 4.83, 8.11, 1.98 dan 10.18 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-Oktober 2009, diolah

Gambar 47. Perbedaan Harga Gabah/Beras dengan Harga Pembelian Pemerintah Informasi pada Gambar 47 menunjukkan kurva HGHP diatas sumbu nol, tidak selalu identik bahwa HGKP diatas HPGP. Observasi di sentra produksi pada beberapa propinsi membuktikan bahwa terdapat kasus dimana harga HGKP dibawah HPP. Dari 626 kali observasi pada Februari 2007, tidak ditemukan

234

adanya kasus HGKP lebih rendah dari HPP. Kondisi yang sama juga terjadi pada HGKG, dari 65 observasi tidak ditemukan adanya kasus HGKG lebih rendah dari HPGG. Observasi di beberapa provinsi membuktikan adanya kasus HGKP lebih rendah dari HPGP, demikian halnya dengan HGKG lebih rendah dari HPGG, seperti ditunjukkan pada Gambar 48. Gambar tersebut memberikan informasi tentang jumlah kasus

HGKP dan HGKG lebih rendah dari HPP. Kasus HGKP

dibawah HPGP diberi notasi HGHPP, sedangkan kasus HGKG dibawah HPGG diberi notasi HGGHP.

Sumber: Badan Pusat Statistikm Maret 2005-Desember 2008, diolah

Gambar 48. Persentase Harga Gabah dibawah Harga Pembelian Pemerintah Semakin tinggi kedudukan suatu titik dari sumbu datar (titik nol) maka jumlah kasus penyimpangan HGKP dan HGKG dibawah HPP semakin besar. Sebagai contoh, kasus HGGHP pada Juli 2005 dan Mei 2007, ditemukan kasus HGKG dibawah HPGG mencapai 70.00 dan 71.08 persen. Artinya, kasus HGKP

235

dan HGKG lebih tinggi dari HPP hanya sekitar 30 persen. Sebaliknya, semakin dekat kedudukan titik HGHPP dan HGGHP dari sumbu datar maka jumlah kasus penyimpangan lebih rendah, dengan kata lain: (1) kasus HGKP lebih tinggi dari HPP persentasenya lebih besar, dan (2) kasus

HGKG lebih tinggi dari HPP

persentasenya lebih besar.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-November 2009

Gambar 49. Perkembangan Nilai Tukar Petani Padi Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio index diterima petani dengan index dibayar petani. Semakin tinggi perbedaan harga HGKP diatas HPGP maka nilai tukar petani padi juga semakin tinggi. Pada Gambar 48 ditunjukkan bahwa pada Februari 2007, persentase perbedaan harga HGKP dengan HPGP mencapai 58.93 persen, disisi lain NTP Februari 2007, pada Gambar 49 tertinggi, yaitu 109.93. 5.2.5 Kebijakan Impor Beras Sejak Inpres No 9 Tahun 2001 tentang Kebijakan Perberasan, pemerintah telah menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan

236

kepada petani dan konsumen. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Inpres No 3 Tahun 2007, disebutkan bahwa impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan atau menjaga stabilitas harga dalam negeri, seperti terlihat pada Lampiran 1. Harga beras dunia (HMBT) dalam rupiah diperoleh dengan mengalikan harga beras dunia (US$/ton) dengan nilai tukar rupiah, kemudian dibagi dengan seribu sehingga diperoleh harga beras dunia dalam rupiah per kg. Gambar 50 menunjukkan HBRT dan HMBT sama-sama mengalami kenaikan tetapi slope kenaikan HMBT lebih curam dibandingkan dengan HBRT, dimulai periode Februari-Juli 2008, selanjutnya mengalami penurunan yang tajam pada Oktober 2008. Harga beras di pengecer lebih tinggi dari harga beras dunia, kecuali periode Juli-Oktober 2008. Besarnya perbedaan harga (disparitas harga) antara HBRT dan HMBT dimulai dari Maret 2005 sampai September 2008, dimana harga beras di pengecer lebih tinggi dengan harga beras dunia.

Sumber: Perum Bulog, Maret 2005-September 2009 (Diolah)

Gambar 50. Perkembangan Harga Beras Pengecer dan Harga Impor Beras

237

Indonesia dikenal sebagai negara importir beras terbesar di dunia, sehingga impor beras Indonesia akan mempengaruhi harga beras dunia. Apabila konsumen diberikan kesempatan pilihan antara produk beras dalam negeri dengan produk beras impor, dengan asumsi kualitas beras impor dengan domestik sama, maka pilihan konsumen jatuh kepada beras impor, karena dengan tingkat pendapatan tertentu, konsumen akan memperoleh beras impor lebih besar karena harga beras dunia lebih rendah dari beras dalam negeri. Harga gabah kering panen yang dikonversi dengan pengalian faktor konversi sebesar 0.63, diberi notasi KHGKP sedangkan variabel DKHGP adalah disparitas harga KHGKP dengan HMBT. Disparitas harga beras pengecer dengan HMBT, diberi notasi DHBM. Kurva DHBM dan DKHGP dibawah titik nol berarti harga impor beras lebih tinggi dibandingkan dengan HBRT dan HGKP. Apabila kurva DHBM dan DKHGP diatas titik nol, berarti HBRT dan KHGKP lebih tinggi dari HMBT (Gambar 51). Pada kondisi kurva DHBM dan DKHGP diatas titik nol, dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah, maka pemerintah lebih untung melakukan impor beras dibandingkan dengan membeli gabah/beras dalam negeri. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimpor beras, seharusnya dapat dialokasikan untuk membangun irigasi sehingga produksi padi dalam negeri meningkat. Faktor keberpihakan kepada kepentingan petani atau kepentingan konsumen merupakan pertimbangan pemerintah memilih melakukan impor beras atau

membeli beras dalam negeri. Apabila pemerintah bias ke petani, maka

keputusan pemerintah adalah membeli gabah/beras yang dihasilkan petani, meskipun harga lebih mahal.

238

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-September 2009, diolah

Gambar 51. Perkembangan Disparitas Harga Beras per Bulan dari Bulan Maret 2005-Oktober 2009

5.2.6 Kebijakan Stabilisasi Harga Kebijakan stabilisasi harga secara eksplisit dimuat pertama sekali melalui Inpres No 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, dimana pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stablisasi harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah, seperti terlihat pada Lampiran 1. Disamping

menyediakan dan

menyalurkan beras, tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga: (1) impor beras, (2) pengadaan beras, (3) penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, dan (4) penyaluran beras kepada masyarakat miskin. Sawit (2007) mengelompokkan musim panen di Indonesia menjadi tiga musim panen yaitu Musim Panen Raya (MR) pada bulan Februari-Mei, Musim Panen Gadu (MG) pada bulan Juni-September dan Musim Paceklik (MP), dari bulan Oktober-Januari. Harga gabah pada Musim Panen Raya (MR) sekitar bulan

239

Februari- Mei

rendah, karena penawaran melebihi permintaan. Pada Musim

Panen Raya, Bulog melakukan pembelian gabah petani dengan harga yang ditetapkan dalam Inpres. Data menunjukkan bahwa sumber utama pengadaan gabah/beras Bulog diperoleh pada Musim Panen Raya. Tujuan pengadaan beras diharapkan mendorong harga gabah petani naik, sehingga petani tidak dirugikan pada MPR. Harga harga gabah pada Musim Paceklik (MP) sekitar bulan OktoberJanuari naik karena permintaan melebihi penawaran. Kenaikan harga gabah di tingkat petani berpengaruh terhadap harga beras di pengecer, sehingga komsumen berada pada pihak yang dirugikan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bulog sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dengan melaksanakan Operasi Pasar Murni. Notasi MR5, MG5 dan MP5 pada Gambar 52 yaitu: (1) dua huruf pertama menunjuk kepada Musim Panen Raya, Masim Gadu dan Musim Paceklik, dan (5) angka lima merujuk kepada tahun 2005. Dengan demikian angka 6, 7, 8 dan 9 merujuk kepada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009. Data harga-harga pada Gambar 52 merupakan harga setiap musim. Harga gabah terdiri dari Harga Gabah Kering Panen (HGKP) dan Harga Gabah Kering Giling (HGKG), sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terdiri dari Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen (HPGP), Gabah Kering Giling (HPGG) dan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Beras (HPPB). Informasi yang ditunjukkan Gambar 52, yaitu : (1) slope kurva HGKP dan HPGP positip, sedangkan HGKP lebih tinggi dari HPGP, baik pada MR, MG dan MP, (2) slope kurva HGKG dan HPGG positip, sedangkan HGKG lebih tinggi

240

dari HPGG, dan (3) slope kurva HBRT dan HPPB positip, sedangkan HBRT lebih tinggi dari HPPB, baik pada MR, MG dan MP.

Sumber: Perum Bulog dan Badan Pusat Statistik, Maret 2005-September 2009

Gambar 52. Perkembangan Pengadaan dan Penyaluran Beras

Harga Gabah Kering Panen (HGKP) pada Musim Panen Raya (MR) lebih rendah dibandingkan dengan HGKP pada Musim Panen Gadu (MPG) dan MP. Harga GKP pada MR5 Rp 1 407.55 per kg lebih rendah dari harga GKP MG5 (Rp 1 542.45 per kg) dan MP5 (Rp 1 864.83 per kg). Kondisi yang sama juga terjadi pada HGKG, dimana HGKG pada MP lebih tinggi dari MG dan MR. Sebagai contoh, HGKG pada MP8 (Rp 2 988.52 per kg) lebih tinggi dari MG8 (Rp 2 887.87 per kg) dan MR8 sebesar Rp 2 711.72 per kg. Slope kurva HGKP dan HGKG yang positif mengindikasikan bahwa harga gabah pada MP lebih tinggi dari MG dan MR, demikian juga pada HBRT. Slope kurva HPGP, HPGG dan HPPB juga positif karena kebijakan pemerintah melalui Inpres tentang Kebijakan perberasan yang menetapkan kenaikan HPP.

241

Sumber: Badan Pusat Statistik, Maret 2005-September 2009

Gambar 53. Perkembangan Sumbangan Inflasi Beras Kenaikan harga beras mendorong terjadinya kenaikan harga-harga umum, yang ditunjukkan dengan adanya sumbangan beras terhadap inflasi (kurva INFB). Slope kurva INFB sangat fluktuatif mengindikasikan bahwa besarnya sumbangan beras terhadap inflasi pada setiap musim tanam sangat bervariasi, kecuali pada MG8, seperti ditunjukkan pada Gambar 53. Dalam kurun waktu lima tahun, kenaikan harga beras tidak hanya mendorong terjadinya inflasi tetapi juga deflasi, seperti yang ditunjukkan pada tiga Musim Panen Raya, yaitu MR5, MR7 dan MR8. Pola pergerakan kurva INFB tidak terlepas dari perubahan

musim panen, dengan kata lain, INFB MP lebih

tinggi dari INFB MG dan MR. Gejala tersebut karena pada MP terjadi kenaikan harga gabah diikuti dengan kenaikan harga beras di tingkat pedagang pengecer yang mendorong kenaikan harga-harga umum atau inflasi.

242

Sumber: Perum Bulog Maret 2005-September 2009 Gambar 54. Perkembangan Pengadaan dan Penyaluran Beras Slope kurva pengadaan beras oleh Bulog (QBBT) lebih fluktuatif dari kurva penyaluran beras pemerintah (DCBP), penyaluran beras untuk masyarakat miskin (RAST) dan penyaluran bers oleh Bulog (STOB). Slope kurva QBBT yang fluktuatif mengindikasikan jumlah pembeliaan gabah/beras oleh Bulog sangat bervariasi pada setiap musim tanam, seperti ditunjukkan pada Gambar 54. Informasi perkembangan dan penyaluran beras dari Gambar 54: (1) jumlah pembelian gabah/beras tertinggi pada MR9, (2) jumlah penyaluran beras pemerintah terbesar pada MR7, dan (3) jumlah penyaluran beras Bulog dan raskin tertinggi pada MG9. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan penyaluran beras dengan jumlah pengadaan beras oleh Bulog.

243

243

VI. HASIL PENDUGAAN MODEL EKONOMETRIKA 6.1 Keragaan Umum Hasil Pendugaan Model Ekonometrika Lampiran 10 menunjukkan persamaan struktural yang memiliki nilai F statistik antara 1.41 – 10.00 yaitu jumlah permintaan beras, jumlah impor beras, kadar air gabah kering panen, dan luas areal panen, masing-masing 1.41, 3.01, 3.52, dan 4.76. Meskipun nilai F dari persamaan struktural jumlah permintaan beras impor lebih rendah dibandingkan dengan persamaan struktutral lainnya, tetapi ketiga peubah penjelas berbeda nyata dengan nol. Enam persamaan struktural yang memiliki nilai F antara 10 dan lebih kecil dari 100, yaitu penyaluran beras pemerintah, penyaluran beras Rakin, harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, jumlah pengadan beras oleh Bulog, indeks diterima petani padi dan harga gabah kering panen masing-masing 12.51, 20.07, 25.81, 31.63, 33.62 dan 65.97. Sedangkan nilai F persamaan struktural lainnya yaitu persamaan struktural produktifitas, penyaluran beras Bulog, harga pupuk NPK, harga beras di pengecer, dan indeks dibayar petani padi, masing-masing 139.66, 140.22, 153.57, 178.32, dan 5872.14 Persamaan struktural yang memiliki nilai koefisien determinan dibawah 0.500 yaitu luas areal panen, kadar air gabah kering panen, penyaluran beras oleh Bulog, jumlah permintaan beras, jumlah beras impor dan penyaluran beras pemerintah, sedangkan sepuluh persamaan struktural lainnya memiliki koefisien determinan diatas 0.500 yaitu produktifitas padi, indeks diterima petani padi,indeks dibayar petani padi, harga pupuk NPK, harga gabah kering panen, harga beras pengecer, penyaluran beras Bulog, penyaluran beras Raskin, jumlah pengadaan beras oleh Bulog dan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog.

244

Nilai VIF peubah penjelas dari kelima belas persamaan struktural memiliki nilai VIF yang lebih rendah dari sepuluh, artinya tidak ditemukan adanya multikolineriti diantara peubah penjelas. Hasil perhitungan dengan statistik Durbin h diperoleh bahwa persamaan struktural indeks diterima petani padi, indeks dibayar petani padi, kadar air gabah kering panen dan penyaluran beras Raskin ditemukan adanya serial korelasi karena nilai Dh lebih besar dari 1.645 pada α satu persen. Persamaan struktural lainnya tidak ditemukan serial korelasi. Sedangkan persamaan jumlah permintaan beras tidak menggunakan peubah bedakala, dengan nilai Dw persamaan struktural jumlah permintaan beras 3.29 yang menunjukkan adanya serial korelasi yang negatif. 6.2 Luas Areal Panen Padi Koefisien determinasi R2 sebesar 0.33152, berarti hanya 66.848 persen keragaman dalam variabel luas areal panen yang tidak mampu dijelaskan oleh kelima variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 4.76 berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan luas areal panen padi secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku luas areal panen padi. Persamaan luas areal panen dalam studi ini sebelumnya memasukkan HPP terhadap gabah kering panen, dimana HPGP secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil temuan peneliti terdahulu dengan menggunakan harga dasar padi, seperti Hutauruk, 1986; sedangkan Benu, 1996; Hutauruk dan Sembiring, 2002 menemukan bahwa harga dasar gabah menunjukkan hubungan yang positip tetapi secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol.

245

Perubahan peubah penjelas dari HPGP menjadi HGKP ke dalam persamaan luas areal panen menyebabkan hasil yang berbeda dimana

HGKP

berhubungan negatif dengan LAPT dan secara statistik besaran parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Temuan penelitian ini berbeda dari hasil temuan oleh Mulyana (1998) dan Sugiyono (2005). Meskipun HGKP naik, ternyata luas areal panen berkurang. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya konversi lahan setiap tahunnya, dimana secara nasional konversi lahan selama periode 1979-1999 mencapai 81 376 ha setiap tahunnya (Isa, 2006). Konversi lahan semakin meningkat periode 1999-2002, yaitu sekitar 132 000 ha per tahun (Pakpahan et al. 2006). Konversi lahan yang ditunjukkan Dirjen PLA jauh lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya, dimana konversi lahan sawah mencapai 187 720 ha setiap tahunnya. Winoto (2005) mengemukakan bahwa dari total lahan sawah beririgasi 7.3 juta ha, hanya sekitar 4.2 juta ha yang dapat dipertahankan fungsinya. Hasil penelitian sebelumnya dengan

menggunakan peubah kebijakan

HPGP serupa dengan hasil temuan peneliti terdahulu dengan menggunakan harga dasar padi, seperti Hutauruk (1986); sedangkan Benu, (1996); Hutauruk dan Sembiring (2002) menemukan bahwa harga dasar gabah menunjukkan hubungan yang positip tetapi secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol. Luas areal panen padi tidak responsif dengan terhadap gabah kering panen baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.240 dan jangka panjangnya -0.528, artinya kenaikan harga gabah kering panen satu persen menyebabkan penurunan luas areal panen padi 0.240 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.528 persen. Jadi peningkatan harga

246

gabah kering panen berdampak kecil terhadap perubahan luas areal panen padi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Temuan penelitian ini dimana luas areal tidak responsif dengan HPGP dalam jangka pendek serupa dengan hasil temuan penelitian Hutauruk, 1986; Hutauruk dan Sembiring, 2002. tetapi hasil yang berbeda dalam jangka panjang, karena respon luas areal panen terhadap HPGP adalah elastis. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berpengaruh nyata dan berdampak besar terhadap peningkatan luas areal panen. Studi empiris dengan data tahunan yang dilakukan Mulyana (1998) menunjukkan bahwa harga gabah yang diterima petani berhubungan positip dengan luas areal panen menyebabkan perlu dilakukan respesifikasi model untuk persamaan luas areal, dengan memasukkan variabel eksogen rasio harga gabah kering panen dengan harga pupuk NPK. Rasio harga gabah kering panen dengan harga pupuk NPK berhubungan positif dengan Luas Areal Panen dan parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Luas areal panen padi tidak responsif dengan rasio harga gabah kering panen dengan harga pupuk NPK dengan elastisitas jangka pendek 0.045 dan jangka panjangnya 0.106, artinya kenaikan harga jagung produsen satu persen menyebabkan kenaikan luas areal panen padi 0.045 persen dan dalam jangka panjang 0.106 persen. Jadi peningkatan rasio harga gabah kering panen dengan harga pupuk NPK berdampak kecil terhadap perubahan luas areal panen padi. Harga jagung produsen berhubungan positif dengan luas areal panen dan parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Hubungan positip diantara

247

harga jagung produsen dengan luas areal panen mengindikasikan bahwa trend harga jagung dan psdi searah pada waktu yang sama, artinya kenaikan harga jagung juga diikuti dengan naiknya harga padi. Temuan studi ini berbeda dengan temuan penelitian terdahulu, Hutauruk, 1996 dan Mulyana, 1998 bahwa harga jagung berhubungan negatif dengan luas areal panen dan secara statistik tidak nyata, berbeda dengan temuan penelitian ini.

Temuan penelitian ini serupa

dengan penelitian yang dilakukan Benu, 1996; Hutauruk dan Sembiring, 2002 menemukan hubungan yang positif dan secara statistik berbeda nyata dengan nol. Tabel 41. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Luas Areal Panen Persamaan/Peubah Intercept Rasio Harga GKP dengan Harga Pupuk NPK Harga Jagung Produsen Curah Hujan Rata-rata Nilai Tukar Petani Padi

Variabel

Koefisien Nilai t ESR -372.157 -0.47

ELR

RGPN

78.65979

0.14

0.045

0.106

HJRTR CHIT NTPP

0.079811 0.859797 457.7856

0.41 0.86 0.67(E)

0.177 0.146 0.398

0.412 0.340 0.926

Lag Luas Areal Panen LLAPT 0.569903 4.59(A) Keterangan: A nyata pada α= satu persen. E nyata pada α= 20 persen; Nilai h=1.905 Luas areal panen padi tidak responsif dengan harga jagung di produsen dengan elastisitas jangka pendek 0.177 dan jangka panjangnya 0.412, artinya kenaikan harga jagung produsen satu persen menyebabkan kenaikan luas areal panen padi 0.177 persen dan dalam jangka panjang 0.412 persen. Jadi peningkatan harga jagung produsen berdampak kecil terhadap perubahan luas areal panen padi. Temuan penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu, dimana luas areal tidak responsif terhadap harga jagung baik dalam jangka pendek dan jangka panjang

248

(Hutauruk, 1986; Benu, 1996; Mulyana, 1998; Hutauruk dan Sembiring, 2002; Kusumaningrum, 2008). Penelitian terdahulu oleh Hutauruk (1986) ; Benu (1996); Mulyana(1998); dan Kusumaningrum (2008) menemukan bahwa curah hujan berhubungan positip dengan luas areal panen, dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Temuan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu tetapi secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol. Pengaruh perubahan iklim mempengaruhi luas areal panen, seperti ditunjukkan hasil penelitian Naylor et al. (2002). Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa dampak El Nino menyebabkan luas areal panen di pulau Jawa dan Indonesia mengalami penurunan, diikuti dengan penurunan produktifitas dan produksi padi. Hasil penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa pada tahun El Nino penurunan luas areal panen pada Musim Panen bulan Januari-April lebih besar dibandingkan dengan

Musim Panen bulan September-Agustus.

Dengan

menggunakan data tahun 1983-1998, Naylor et al. (2002) menemukan bahwa perubahan 10C pada SSTAs (the Nino 3.4 sea-surface temperature anomalies) menyebabkan penurunan produksi gabah sebesar 1.4 juta ton pada musim panen Agustus-September, lebih besar dibandingkan penurunan produksi pada musim panen Januari-April. Luas areal panen padi tidak responsif dengan curah hujan rata-rata dengan elastisitas jangka pendek 0.146 dan jangka panjangnya 0.340, artinya kenaikan curah hujan rata-rata satu persen menyebabkan kenaikan luas areal panen padi 0.146 persen dan dalam jangka panjang 0.340 persen. Jadi peningkatan curah hujan terhadap gabah kering panen hanya berdampak kecil terhadap perubahan

249

luas areal panen padi. Luas areal panen tidak responsif terhadap curah hujan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada penelitian ini serupa dengan temuan penelitian (Hutauruk, 1986; Benu, 1996; Ritonga, 2004; dan Kusumaningrum, 2008) Disamping curah hujan, nilai tukar petani padi juga berhubungan positip dengan luas areal panen tetapi secara statistik besaran parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Meskipun secara statistik tidak nyata, keputusan petani untuk meningkatkan luas areal padi dipengaruhi oleh nilai tukar petani padi, artinya semakin besar nilai tukar petani padi maka luas areal panen padi juga naik. Luas areal panen padi tidak responsif dengan nilai tukar petani padi dengan elastisitas jangka pendek 0.398 dan jangka panjangnya 0.926, artinya kenaikan nilai tukar petani padi satu persen menyebabkan kenaikan luas areal panen padi 0.398 persen dan dalam jangka panjang 0.926 persen. Jadi peningkatan rata-rata hari hujan berdampak kecil terhadap perubahan luas areal panen padi dalam jangka pendek tetapi berdampak besar dalam jangka panjang, karena nilai elastisitas jangka panjangnya mendekati satu. Nilai parameter peubah bedakala luas areal panen bernilai 0.569903 yang mendekati satu dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati satu, yang menyiratkan bahwa ada tenggang waktu yang begitu lambat bagi petani untuk menyesuaikan luas areal panen padi sawah dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi karena dampak kebijakan pemerintah. Nilai parameter peubah bedakala penelitian ini 0.569903

lebih

rendah dari nilai parameter peubah bedakala penelitian Mulyana, 1998; Hutauruk, 1996 untuk peubah bedakala luas areal panen di luar pulau Jawa, dan Hutauruk

250

dan Sembiring, 2002; tetapi lebih tinggi dari nilai parameter peubah bedakala penelitian Benu, 1996; dan Kusumaningrum, 2008. 6.3 Produktifitas Padi Koefisien determinasi R2 sebesar 0.89338, berarti hanya 10.662 persen keragaman dalam variabel produktifitas padi yang tidak mampu dijelaskan oleh keempat variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 139.66 berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan produktifitas padi secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku produktifitas padi. Harga pupuk NPK bersubsidi berhubungan negatif dan secara statistik berbeda nyata dengan nol,

sebaliknya trend teknologi dan peubah bedakala

berhubungan positif dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Temuan penelitian trend teknologi serupa dengan penelitian Hutauruk dan Sembiring, 2002, tetapi secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol pada penelitian Hutauruk, 1986; Benu, 1996; dan Mulyana, 1998. Tabel 42. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produktifitas Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept 1.424102 3.12 Harga Pupuk NPK HPNPR -0.00003 - 1.07(D) -0,024 -0,085 Trend Teknologi T 0.001611 1.13(D) 0,010 0,034 Lag Produktifitas Padi LYPIT 0.718507 7.25(A) Keterangan : A = nyata pada α = 1%; D = nyata pada α= 15%; Nilai h=1.808 Produktifitas

padi tidak responsif dengan harga pupuk NPK dengan

elastisitas jangka pendek -0.024 dan jangka panjangnya -0.085, ditunjukkan pada Tabel 42. Artinya kenaikan harga pupuk NPK terhadap produktifitas padi satu persen menyebabkan produktifitas padi turun 0.024 persen dalam jangka pendek

251

dan dalam jangka panjang turun 0.085 persen. Jadi kenaikan harga pupuk urea hanya berdampak kecil terhadap perubahan produktifitas padi. Hasil penelitian ini mendukung hasil studi Situmorang (1995) dimana kenaikan harga pupuk TSP 1 persen menyebabkan permintaan pupuk TSP turun dalam persentase yang kecil, yaitu 0.12 persen. Sebaliknya, penelitian Lakollo (1986) menyimpulkan bahwa elastisitas penggunaan pupuk urea terhadap hasil per hektar padi sawah tertinggi ada di propinsi Maluku dan Irian Jaya yaitu 0.271, yang menggambarkan bahwa apabila penggunaan pupuk ditingkatkan satu persen, maka hasil rata-rata per hektar padi sawah akan meningkat 0.271 persen. Trend teknologi berhubungan positif dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penemuan penelitian ini serupa dengan penelitian terdahulu Hutauruk (1996) ; Kako et al. (1997) dan Hutauruk dan Sembiring (2002). Trend teknologi yang berpengaruh positif dan nyata mengindikasikan bahwa perubahan teknologi akan meningkatkan produktifitas padi. Produktifitas padi tidak responsif dengan trend teknologi,

dengan

elastisitas jangka pendek 0.010 dan jangka panjangnya 0.034, artinya adanya kecenderungan perubahan teknologi sebesar satu persen menyebabkan kenaikan produktifitas padi 0.010 persen dalam jangka pendek dan 0.034 persen dalam jangka panjang. Jadi perubahan teknologi hanya berdampak kecil terhadap perubahan produktifitas padi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Kasryno (1986), dimana

elastisitas permintaan untuk teknologi yaitu 1.995.

Permintaan perubahan teknologi yang elastis tersebut menjadikan petani lebih berorientasi komersil.

252

Nilai parameter peubah bedakala produktifitas bernilai 0.718507 dan berbeda nyata dengan nol menyiratkan bahwa ada tenggang waktu yang relatif begitu lambat bapi petani untuk menyesuaikan produktifitas padi sawah dalam merespon

perubahan-perubahan

yang

terjadi

karena

dampak

kebijakan

pemerintah. 6.4 Produksi Padi Produksi padi dalam bentuk gabah merupakan persamaan identitas yaitu perkalian antara luas areal panen dan produktifitas: QPIT = LAPT x YPIT

Persamaan identitas diatas menunjukkan kenaikan luas areal panen atau produktifitas akan meningkatkan produksi padi. Kenaikan luas areal panen dan produktifitas secara bersamaan menyebabkan produksi padi meningkat lebih besar, dibandingkan dengan kenaikan salah satu dari akan lebih berarti jika peningkatan kedua variabel endogen terjadi secara bersamaan. Pada persamaan produktifitas ditunjukkan bahwa kenaikan harga pupuk NPK akan menurunkan produktifitas, disisi lain kenaikan realisasi penyaluran pupuk NPK dan rasio harga pembelian pemerintah terhadap GKP dengan harga HET pupuk NPK akan menurunkan harga pupuk NPK. Dengan kata lain kebijakan pemerintah mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi padi.

6.5 Produksi Beras Produksi beras merupakan perkalian antara produksi padi dengan suatu angka konversi k sebesar 0.63. Produksi beras berbanding lurus dengan produksi

253

padi, dalam arti jika produksi padi meningkat maka secara linier juga akan meningkatkan produksi beras. Persamaan identitas produksi beras : QBIT : Fk x QPIT Peningkatan produksi beras dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, melalui instrumen kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, realisasi penyaluran pupuk NPK dan HET pupuk NPK. 6.6 Beras untuk Benih/Susut

Jumlah beras untuk benih, susut dan penggunaan lainnya diasumsikan merupakan suatu proporsi tertentu dari jumlah produksi beras yaitu: QBLD = Fp x QBIT Jumlah beras untuk benih, susut dan penggunaan lainnya berbanding lurus dengan produksi beras, dalam arti jika produksi beras meningkat maka secara linier juga akan meningkatkan jumlah beras untuk penggunaan benih, susut dan penggunaan lainnya. 6.7 Persediaan Beras Masyarakat Persediaan beras masyarakat merupakan selisih produksi beras dengan jumah beras untuk benih dan susut beras: QCBD = QBIT – QBLD Dari persamaan diatas, peningkatan produksi padi akan meningkatkan persediaan beras masyarakat, sebaliknya penurunan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat berkurang. 6.8 Jumlah Beras Impor Koefisien determinasi R2 sebesar 0.19745, berarti hanya 80.225 persen keragaman dalam variabel jumlah beras impor yang tidak mampu dijelaskan oleh

254

keempat variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 3.01 berbeda nyata dengan nol pada pada α satu persen, berarti peubah penjelas secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik jumlah beras impor. Harga beras dunia berhubungan negatif dengan jumlah beras impor dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Jumlah beras impor responsif dengan harga beras dunia dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek -2.552, ditunjukkan pada Tabel 43. Artinya kenaikan harga beras dunia satu persen menyebabkan jumlah beras impor turun 2.552 persen dalam jangka pendek. Jadi peningkatan harga beras dunia berdampak besar terhadap perubahan jumlah beras impor dalam jangka pendek. Tabel 43. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Jumlah Beras Impor Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept -401.730 -0.99 Harga Beras Dunia HIBTRR -0.03656 -1.27(D) -2.552 Nilai Tukar Rupiah EXRT -0.01831 -0.59 -3.594 Harga Beras Pengecer HBRTR 0.160700 2.68(A) 16.138 Surplus Beras SDBI -0.01643 -1.09(D) -0.820 Keterangan : A nyata pada α= 1%; D nyata pada α = 15 persen;Nilai Dw=1.994 Sebelum dilakukan respesifikasi terhadap model persamaan jumlah impor beras, diperoleh bahwa pengadaan beras Bulog berhubungan negatif dengan jumlah beras impor, dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Hasil penelitian Suparmin (2005) dengan memasukkan variabel dummy musim menunjukkan bahwa pembelian gabah petani oleh Bulog pada bulan Maret nyata, dimana pada bulan Maret tersebut jumlah pembelian gabah meningkat sementara pada bulan-bulan lainnya tidak nyata, pada rezim Pasar Bebas (1998-1999). Sedangkan pada rezim Pasar Terbuka Terkendali (2000-

255

2003), menunjukkan bahwa pada bulan Maret dan April pembelian gabah petani oleh Bulog nyata, dimana pada bulan tersebut jumlah pembelian gabah meningkat karena panen raya padi, sementara pada bulan Juni berpengaruh nyata tetapi jumlah pembelian menurun karena hasil panen mulai turun. Nilai tukar rupiah berhubungan negatif dengan jumlah beras impor, tetapi secara statistik besaran parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Jumlah beras impor responsif dengan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek -3.594. Artinya kenaikan nilai tukar rupiah satu persen menyebabkan jumlah beras impor turun 3.594 persen dalam jangka pendek. Jadi peningkatan nilai tukar rupiah berdampak besar terhadap perubahan jumlah beras impor dalam jangka pendek. Harga beras pengecer berhubungan positif dengan jumlah beras impor dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Jumlah beras impor responsif dengan harga beras pengecer dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek 16.318, artinya kenaikan harga beras pengecer satu persen menyebabkan jumlah beras impor naik 16.318 persen dalam jangka pendek. Jadi peningkatan harga beras pengecer perubahan jumlah

berdampak besar terhadap

beras impor dalam jangka pendek. Studi Dawe (2002)

menemukan bahwa kenaikan impor beras Indonesia sebesar satu juta ton menyebabkan harga beras dunia naik sebesar US$ 8.56 per ton, sedangkan studi Dawe (2008), kenaikan impor beras Indonesia sebesar satu juta ton menyebabkan harga beras dunia naik sebesar US$ 12.38 per ton. Surplus beras berhubungan negatif dengan jumlah beras impor dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Jumlah beras

256

impor tidak responsif dengan surplus beras

dalam jangka pendek dengan

elastisitas jangka pendek -0.820, artinya kenaikan surplus beras satu persen menyebabkan jumlah beras impor turun 0.820 persen dalam jangka pendek. Jadi peningkatan jumlah surlus beras berdampak besar (elastisitas mendekati satu) terhadap perubahan jumlah beras impor dalam jangka pendek. 6.9 Pengadaan Beras oleh Bulog Koefisien determinasi R2 sebesar 0.72085, berarti hanya 27.915 persen keragaman dalam variabel tingkat inflasi yang tidak mampu dijelaskan oleh keempat variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 31.63 berbeda nyata dengan nol pada pada α satu persen, berarti peubah penjelas secara bersama-sama mampu menjelaskan dengan baik jumlah pengadaan beras oleh Bulog. Sumbangan harga gabah kering panen terhadap jumlah pengadaan beras oleh Bulog berhubungan negatif dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol, dan

responnya elastis baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang, dengan nilai elastisitas -1.698 dan -3.715. Artinya kenaikan sumbangan harga gabah kering panen terhadap jumlah pengadaan beras satu persen menyebabkan jumlah pengadaan beras oleh Bulog turun 1.698 persen dalam jangka pendek dan turun 3.715 persen dalam jangka panjang. Jadi peningkatan sumbangan harga gabah kering panen berdampak besar terhadap perubahan jumlah pengadaan beras oleh Bulog baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah produksi beras berhubungan positif terhadap jumlah pengadaan beras oleh Bulog dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Respon jumlah pengadaan beras oleh Bulog terhadap jumlah produksi

257

beras adalah elastis baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dimana besarnya elastisitas jangka pendek 1.028 dan jangka panjangnya 2.248. Artinya kenaikan jumlah produksi beras satu persen menyebabkan kenaikan jumlah pengadaan beras 1.028 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 2.248 persen. Jadi kenaikan jumlah produksi beras berdampak besar terhadap kenaikan

jumlah pengadaan beras oleh Bulog baik jangka pendek

maupun jangka panjang. Tabel 44. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Jumlah Pengadaan Beras oleh Bulog Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept 183.8304 0.74 Harga Gabah Kering Panen HGKPR -0.15078 -1.36(C) -1.698 -3.715 Jumlah Produksi Beras QBIT 0.065055 5.39(A) 1.028 2.248 Trend Waktu T 1.607883 1.06(D) 0.225 0.493 Lag Jumlah Pengadaan Beras oleh Bulog LQBBT 0.542909 6.34(A) Keterangan : A nyata pada α= 1%; C nyata pada α = 10 %; D nyata pada α = 15 %; Nilai h = 2.079 Trend waktu berhubungan positif terhadap jumlah pengadaan beras oleh Bulog dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Respon jumlah pengadaan beras oleh Bulog terhadap trend waktu adalah inelastis baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dimana besarnya elastisitas jangka pendek 0.225 dan jangka panjangnya 0.493. Artinya perubahan trend waktu satu persen menyebabkan kenaikan jumlah pengadaan beras 0.225 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.493 persen. Jadi perubahan trend waktu

berdampak kecil terhadap kenaikan

pengadaan beras oleh Bulog baik jangka pendek maupun jangka panjang.

jumlah

258

Nilai parameter peubah bedakala jumlah pengadaan beras oleh Bulog 0.085698 dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati nol. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri bagi pengadaan

beras oleh Bulog dalam merespon

perubahan-perubahan yang terjadi karena kebijakan perberasan. 6.10 Persediaan Beras Bulog Persediaan beras Bulog merupakan persamaan identitas dari persediaan awal beras di Bulog ditambah pengadaan beras oleh Bulog dan jumlah beras impor oleh Bulog, yaitu: QCBB = STBW + QBBT + QMBT Kebijakan pemerintah melalui Bulog untuk membeli gabah/beras dari produksi dalam negeri dan melakukan impor beras akan meningkatkan persediaan beras Bulog.

6.11 Persediaan Beras Domestik Persediaan beras domestik merupakan persamaan identitas dari persediaan beras masyarakat ditambah persediaan beras Bulog dikurangi dengan jumlah pengadaan beras oleh Bulog, yaitu: QCBN = QCBD + QCBB - QBBT Persediaan beras domestik meningkat dengan kenaikan persediaan beras domestik dan persediaan beras Bulog. Persediaan beras domestik ditentukan oleh persediaan beras masyarakat. 6.12 Jumlah Permintaan Beras Koefisien determinasi R2 sebesar 0.07813, berarti hanya 92.187 persen keragaman dalam variabel tingkat inflasi yang tidak mampu dijelaskan oleh

259

keempat variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 1.41 tidak berbeda nyata dengan nol pada pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan jumlah permintaan beras secara bersama-sama kurang menjelaskan dengan baik jumlah permintaan beras, tetapi secara partial, ketiga peubah penjelas berbeda nyata dengan nol.. Harga beras pengecer berhubungan negatif dengan jumlah permintaan beras dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Hasil ini serupa dengan sesuai dengan hasil penelitian Kako et al. 1997, Shikha dan Srinivasan (2002) yang menggunakan model kebijakan stabilisasi harga di India. Jumlah permintaan beras tidak responsif terhadap harga beras pengecer dengan elastisitas jangka pendek -0.411, seperti ditunjukkan pada Tabel 45. Artinya kenaikan harga beras pengecer satu persen menyebabkan jumlah permintaan beras turun 0.411. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Hutauruk, 1996; Mulyana, 1998; Shikha dan Srinivasan, 2002; Brennan, 2003 dan Kusumaningrum, 2005, yang menemukan respon permintaan beras terhadap harga beras pengecer adalah inelastis dalam jangka pendek. Hasil penelitian Alderman dan Timmer (1980) dengan menggunakan data cross section, diperoleh hasil berbeda, dimana elastisitas harga beras mencapai -1.105. Alderman dan Timmer menyadari bahwa hasil tersebut jauh lebih besar dari elastisitas harga yang terdapat dalam buku teks, lalu memberikan jastifikasi bahwa elastisitas tersebut merujuk respon yang diharapkan dalam jangka panjang setelah bebera tahun penyesuaian terhadap pendapatan baru atau tingkat harga tertentu.

260

Penyaluran beras raskin berhubungan negatif dengan jumlah permintaan beras dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol Hasil penelitian Suparmin (2005) menunjukkan bahwa pada rezim pasar Terbuka terkendali (2000-2003) bahwa musim berpengaruh nyata terhadap penyaluran beras kepada masyarakat miskin (Raskin), dimana

jumlah penyaluran beras

raskin disebagian besar bulan panen raya tersebut berpengaruh nyata, kecuali pada bulan Juni dan September. Kenaikan satu persen penyaluran raskin menyebabkan jumlah permintaan beras turun 0.086 persen. Tabel 45. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Jumlah Permintaan Beras Persamaan/Peubah Intercept

Variabel

Koefisien 1872.813

Harga Beras di Pengecer

HBRTR -0.15422

Nilai t 4.64 1.45(C) 1.67(C)

ESR

ELR

-0.411

-

Penyaluran Raskin RAST -0.82516 -0.086 Tingkat Pendapatan per Kapita Real INCRR 0.197749 2.01(B) 0.486 Keterangan : B nyata pada α= 5%; C nyata pada α= 10%;Nilai Dw =3.293 Tingkat pendapatan per kapita berhubungan positif dengan jumlah permintaan beras dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Hasil ini serupa dengan sesuai dengan hasil penelitian Mulyana, 1998; Shikha dan Srinivasan (2002). Hasil yang berbeda ditunjukkan Kako et al. (1997) dimana tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap permintaan beras untuk konsumsi, dan secara statistik parameter dugaan berbeda nyata dengan nol. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beras merupakan komoditi inferior di Jepang. Respon

permintaan beras terhadap tingkat pendapatan per kapita

adalah inelastis dalam elastisitas

jangka pendek, dengan elastisitas 0.486 dimana nilai

yang ditemukan Shikha dan Srinivasan (2002) sama dengan hasil

261

penelitian

yaitu 0.48,

sedangkan temuan Mulyana (1998) sebesar 0.204.

Alderman dan Timmer (1980) menemukan elastisitas pendapatan untuk beras di pedesaan dan perkotaan yaitu 0.952 dan 0.527. Hasil pembahasan sebelum model persamaan jumlah permintaan beras direspesifikasi menunjukkan harga jagung produsen berhubungan positif dengan jumlah permintaan beras tetapi secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditi subtitusi terhadap beras, sedangkan komoditi subtitusi beras di Jepang dari hasil penelitian Kako et al. (1997) adalah daging. Respon jumlah permintaan beras terhadap harga jagung adalah inelastis dalam jangka pendek. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Mulyana, 1998; Ritonga, 2004; dan Kusumaningrum, 2005. 6.13 Surplus Beras Surplus atau defisit beras merupakan persamaan identitas dari cadangan beras domestik dikurangi dengan jumlah permintaan beras: SDBI = QCBN - QDBT - QMBT Beberapa alternatif yang memungkinkan surplus beras: (1) cadangan beras domestik pada periode tertentu tidak berubah sedangkan permintaan beras tidak naik, (2) kenaikan cadangan beras domestik lebih besar dari kenaikan permintaan beras, dan (3) penurunan cadangan beras domestik lebih kecil dari penurunan permintaan beras. 6.14 Penyaluran Beras Bulog Koefisien determinasi R2 sebesar 0.89377, berarti hanya 10.623 persen keragaman dalam variabel penyaluran beras Bulog yang tidak mampu dijelaskan oleh ketiga variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 140.22 berbeda

262

nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan penyaluran beras Bulog secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik penyaluran beras Bulog. Penyaluran beras Raskin berhubungan positip dengan penyaluran beras Bulog dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penyaluran beras Bulog tidak responsif dengan penyaluran beras Raskin dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek 0.845, seperti ditunjukkan pada Tabel 46. Artinya kenaikan penyaluran beras Raskin

satu persen

menyebabkan penyaluran beras Bulog naik 0.845 persen dalam jangka pendek. Jadi peningkatan penyaluran beras Raskin oleh Bulog berdampak besar( elastisitas mendekati satu) terhadap perubahan penyaluran beras Bulog. Tabel 46. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penyaluran Beras Bulog Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept -68.3515 -1.27 Penyaluran Beras Raskin RAST 0.927915 17.50(A) 0.845 Harga Beras Pengecer HBRTR 0.023564 2.16(B) 0.547 Persediaan Akhir Beras Bulog STBF -0.01027 -1.11(D) 0.070 Keterangan : A nyata pada α= 1%; B nyata pada α= 5%n; D: nyata pada α = 15 %; Nilai Dw =1.412 Harga beras pengecer berhubungan positip dengan penyaluran beras Bulog, dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penyaluran beras Bulog tidak responsif dengan cadangan beras Bulog dalam jangka pendek dengan elastisitas 0.547, artinya kenaikan harga beras pengecer satu persen menyebabkan kenaikan penyaluran beras Bulog 0.547 persen dalam jangka pendek. Jadi peningkatan harga beras pengecer berdampak kecil terhadap perubahan penyaluran beras Bulog

263

Stok akhir beras Bulog berhubungan negatif dengan penyaluran beras Bulog, dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penyaluran beras Bulog tidak responsif dengan stok akhir beras Bulog dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek -0.070 artinya kenaikan stok akhr beras Bulog satu persen menyebabkan penurunan penyaluran beras Bulog 0.070 persen dalam jangka pendek. Jadi perubahan stok akhir beras Bulog berdampak kecil terhadap perubahan penyaluran beras Bulog. 6.15 Persediaan Akhir Beras Bulog Persediaan akhir beras di Bulog merupakan persamaan residual yaitu selisih persediaan beras Bulog dengan penyaluran beras Bulog: STBF = QCBB - STOB Pada kenyataannnya, persediaan akhir beras di Bulog pada akhir bulan menjadi persediaan awal bulan beras di Bulog. Tinggi rendahnya penyaluran beras oleh Bulog akan mempengaruhi

persediaan akhir beras Bulog selanjutnya

mempengaruhi persediaan beras di awal bulan. 6.16 Penyaluran Beras Pemerintah Koefisien determinasi R2 sebesar 0.42885, berarti hanya 57,11 persen keragaman dalam variabel jumlah penyaluran beras pemerintah yang tidak mampu dijelaskan oleh ketiga variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 12.51 berbeda nyata dengan nol pada pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan jumlah penyaluran beras pemerintah secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik penyaluran beras pemerintah. Harga beras pengecer berhubungan positip dengan jumlah penyaluran beras pemerintah dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata

264

dengan nol. Penyaluran beras oleh pemerintah merupakan penjumlahan beras untuk kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) dan bantuan beras untuk bencana alam dan kondisi gawat darurat. Hasil yang serupa ditunjukkan oleh penelitian Suparmin (2005) yang menemukan bahwa paa rezim Orde Baru (1975-1988) terdapat pengaruh yang nyata antara harga beras terhadap jumlah beras untuk operasi pasar murni. Hal ini mengindikasikan bahwa Bulog melakukan Operasi Pasar Murni bila ada sinyal kenaikan harga beras di konsumen. Tabel 47. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penyaluran Beras Pemerintah Persamaan/Peubah Intercept Harga Beras di Pengecer Dummy Variabel Lag Penyaluran Beras Pemerintah Keterangan : A nyata pada α=

Variabel HBRTR D

Koefisien -48.6021 0.009737 15.92033

Nilai t ESR ELR -1.19 1.16(D) 4.835 8.447 2.78(A) 0.623 1.088

LDCBP 0.427531 3.59(A) 1%; D nyata pada α= 15%; Nilai h = 2.088

Jumlah penyaluran beras pemerintah responsif dengan harga beras di pengecer baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 4.835 dan 8.447 dalam jangka panjang, ditunjukkan pada Tabel 47. Artinya kenaikan harga beras di pengecer

satu persen menyebabkan jumlah

penyaluran beras pemerintah naik 4.835 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang naik 8.447 persen. Jadi peningkatan harga beras di pengecer berdampak besar terhadap penyaluran beras pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dummy variabel berhubungan positif dengan jumlah penyaluran beras pemerintah tetapi secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Jumlah penyaluran beras pemerintah tidak responsif dengan dummy variabel dengan elastisitas jangka pendek 0.623 tetapi responsif dalam jangka

265

panjang dengan elastisitas jangka panjangnya 1.088, seperti ditunjukkan pada Tabel 55. Artinya kenaikan dummy variabel satu persen menyebabkan jumlah penyaluran beras pemerintah naik 0.623 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 1.088 persen. Jadi peningkatan dummy variabel berdampak kecil terhadap perubahan jumlah penyaluran beras pemerintah dalam jangka pendek tetapi berdampak besar dalam jangka panjang. Nilai parameter peubah bedakala DCBP 0.427531 dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati nol, artinya. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri bagi DCBP di wilayah penelitian dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan perberasan. 6.17 Persediaan Akhir Beras Pemrintah Persediaan akhir beras pemerintah merupakan persamaan identitas: STGF = QCBG - DCBP Persediaan akhir beras pemerintah naik, yaitu: (1) cadangan beras pemerintah pada periode tertentu tidak berubah sedangkan penyaluran beras pemerintah tidak naik, karena harga beras pengecer stabil, (2) kenaikan cadangan beras pemerintah lebih besar dari kenaikan penyaluran beras pemerintah, dan (3) penurunan cadangan beras pemerintah lebih kecil dari penurunan penyaluran beras pemerintah. 6.18 Penyaluran Beras Raskin Koefisien determinasi R2 sebesar 0.71927, berarti hanya 28.073 persen keragaman dalam variabel jumlah penyaluran beras Raskin yang tidak mampu

266

dijelaskan oleh keenam variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 20.07 berbeda nyata dengan nol pada pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan penyaluran Raskin secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik penyaluran beras raskin. Jumlah rumah tangga penerima raskin berhubungan positip dengan penyaluran beras Raskin dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Sebelum harga dirilkan, penyaluran beras raskin tidak responsif dengan jumlah rumah tangga penerima raskin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.103 dan jangka panjangnya 0.121. Setelah harga dirilkan, penyaluran beras raskin tidak responsif dengan jumlah rumah tangga penerima raskin baik dalam jangka pendek tetapi responsif dalam jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek 0.819 dan jangka panjang 1.045, artinya kenaikan jumlah rumah tangga penerima raskin satu persen menyebabkan kenaikan penyaluran beras raskin 0.819 dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang naik 1.045 persen. Jadi jumlah rumah tangga penerima raskin berdampak besar terhadap perubahan penyaluran beras raskin baik dalam jangka pendek (elastisitas mendekati satu) maupun jangka panjang. Jumlah penduduk miskin Indonesia berhubungan negatif dengan penyaluran beras Raskin, dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penyaluran beras raskin responsif dengan jumlah penduduk miskin baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek -1.084 dan jangka panjangnya -2.302, artinya kenaikan jumlah penduduk miskin satu persen menyebabkan penurunan penyaluran beras raskin 1.084 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 2.302 persen,

267

dengan asumsi jumlah penyaluran beras Raskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tetap setiap bulannya. Jadi peningkatan jumlah penduduk miskin berdampak besar terhadap perubahan penyaluran beras raskin baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 48. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin Persamaan/Peubah Intercept Jumlah RT Penerima Raskin Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tingkat Inflasi Pengadaan Beras oleh Bulog

Variabel RTRA

Koefisien Nilai t ESR 414.7339 2.16 0.011146 5.07(A) 0.819 -9.61143 1.93(B) -1.804 5.774570 1.01(E) 0.022 0.049108 1.28(D) 0.052

ELR

1.045 JPMT 2.302 INFT 0.028 QBBT 0.066 Penerimaan Petani TRFT -0.00790 -1.06(D) -0.446 0.569 Lag Penyaluran Raskin LRAST 0.216435 2.01(B) Keterangan : A nyata pada α= 1%; B nyata pada α = 5%; D nyata pada α = 15 %; persen; E nyata pada α = 20%; Nilai h = 2.711 Tingkat inflasi berhubungan positip dengan penyaluran beras Raskin dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penyaluran raskin tidak responsif dengan tingkat inflasi dengan elastisitas jangka pendek 0.022 dan jangka panjangnya 0.028, artinya kenaikan tingkat inflasi satu persen menyebabkan penyaluran raskin naik 0.022 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.028 persen. Jadi peningkatan tingkat inflasi berdampak kecil terhadap perubahan penyaluran beras raskin Pengadaan beras Bulog berhubungan positip dengan penyaluran beras Raskin dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol.

Penyaluran beras raskin tidak responsif dengan pengadaan beras Bulog

dengan elastisitas jangka pendek 0.052 dan jangka panjangnya 0.066. Artinya

268

kenaikan pengadan beras oleh Bulog satu persen menyebabkan penyaluran beras raskin naik 0.052 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.066 persen. Jadi peningkatan pengadaan beras Bulog berdampak kecil terhadap perubahan penyaluran Raskin. Penerimaan petani padi berhubungan negatif dengan penyaluran beras Raskin dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol.

Penyaluran beras raskin tidak responsif dengan penerimaan petani

baikdalamjangka pendek maupun jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek -0.446 dan jangka panjangnya -0.569. Artinya kenaikan penerimaan petani padi satu persen menyebabkan penyaluran beras raskin turun 0.446 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.569 persen. Jadi peningkatan pengadaan beras Bulog berdampak kecil terhadap perubahan penyaluran raskin. Nilai parameter peubah bedakala penyaluran beras raskin 0.107416 dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati nol. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri bagi penyaluran beras raskin dalam merespon perubahanperubahan yang terjadi karena kebijakan perberasan. 6.19 Harga Gabah Kering Panen Koefisien determinasi R2 sebesar 0.84339, berarti hanya 15.661 persen keragaman dalam variabel harga gabah kering panen yang tidak mampu dijelaskan oleh kelima variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 65.97 berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan harga gabah kering panen secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku harga gabah kering panen.

269

Harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berhubungan positip dengan harga gabah kering panen dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penemuan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Benu, 1996; Mulyana, 1998; Hutauruk dan Sembiring, 2002; Darwanto, 2002; dan Kusumaningrum, 2008), disisi lain penemuan penelitian Hutauruk, 1996 dan Reddy dan Reddy, 2003 menunjukkan pengaruh positip tetapi secara statistik tidak berbeda nyata dengan nol. Hasil yang serupa juga diperoleh Suparmin (2005) melalui hasil uji Vektor Otoregresif pada pasar terbuka terkendali periode 2000-2003 bahwa kebijakan harga dasar pembelian pemerintah tidak berpengaruh nyata terhadap harga gabah petani. Harga gabah kering panen tidak responsif dengan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dalam jangka pendek tetapi responsif dalam jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.198 dan jangka panjangnya 1.175, seperti ditunjukkan pada Tabel 49. Artinya kenaikan harga pembelian pemerintah terhadap harga gabah kering panen satu persen menyebabkan harga gabah kering panen naik 0.198 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 1.175 persen. Jadi peningkatan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dalam jangka pendek berdampak kecil terhadap perubahan harga gabah kering panen, sebaliknya dalam jangka panjang berdampak besar terhadap harga gabah kering panen. Penemuan penelitian terdahulu yang serupa dengan hasil studi ini oleh (Hutauruk, 1996; Benu, 1996; dan Mulyana, 1998), disisi lain Hutauruk dan Sembiring, 2002; Kusumaningrum, 2008 menyimpulkan bahwa harga gabah responsif dengan harga dasar gabah. Perbedaan elastisitas tersebut karena : (1)

270

kemungkinan perbedaan instrumen kebijakan perberasan yang digunakan sebagai variabel penjelas, dimana Kusumaningrum menggunakan harga pembelian pemerintah, sedangkan Hutaruk dan Sembiring menggunakan harga dasar padi, dan (2) periode data yang digunakan untuk pengolahan data. Kadar air gabah kering panen berhubungan negatif dengan harga gabah kering panen dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga gabah kering panen tidak responsif dengan kadar air gabah kering panen dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek -0.825 tetapi responsif dalam jangka panjang dengan elastisitas -3.944, artinya kenaikan kadar air gabah kering panen terhadap harga gabah kering panen satu persen menyebabkan penurunan harga gabah kering panen -0.825 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang turun 3.944 persen. Jadi peningkatan kadar air gabah kering panen berdampak besar terhadap perubahan harga gabah kering panen dalam jangka panjang sebaliknya berdampak kecil dalam jangka pendek. Tabel 49. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Gabah Kering Panen Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Intercept 1894.321 HPP Gabah Kering Panen HPGPR 0.294664 Kadar Air Gabah Kering Panen KAGP -99.0402 Produksi Padi QPIT -0.01572 Lag Harga Gabah Kering Panen LHGKP 0.790797 Keterangan : A nyata pada α= 1%; B nyata pada α=

Nilai t ESR ELR 2.98 2.87(A) 0.246 1.175 - 2.81(A) -0.825 -3.944 - 1.90(B) -0.035 -0.167 10.85(A) 5%; Nilai h = 1.811

Produksi padi berhubungan negatif dengan harga gabah kering panen dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Penemuan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu oleh Mulyana, 1998 dan Kusumaningrum, 2008. Harga gabah kering panen tidak responsif

271

dengan produksi padi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek -0.035 dan jangka panjangnya -0.167, artinya kenaikan produksi padi terhadap harga gabah kering panen satu persen menyebabkan penurunan harga gabah kering panen 0.035 persen jangka pendek tetapi dalam jangka panjang turun 0.167 persen. Jadi kenaikan produksi padi berdampak kecil terhadap perubahan harga gabah kering panen. Penemuan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian terdahulu oleh Mulyana, 1998 dan Kusumaningrum, 2008. Hasil yang serupa juga diperoleh Suparmin (2005) melalui hasil uji Vektor Otoregresif pada pasar terbuka terkendali periode 2000-2003 bahwa tingkat produksi padi tidak berpengaruh nyata terhadap harga gabah petani. Nilai parameter peubah bedakala HGKP sebesar 0.790797 yang mendekati satu dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati satu. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lambat untuk menyesuaikan diri bagi HGKP di wilayah penelitian dalam merespon perubahanperubahan yang terjadi karena kebijakan perberasan. 6.20 Penerimaan Petani Penerimaan petani merupakan perkalian produktifitas dengan harga gabah kering panen: TRFT = YPIT*HGKPR Penerimaan petani meningkat dengan adanya kenaikan produktifitas dan harga gabah kering panen. Kebijakan pemerintah meningkatkan harga pembelian gabah kering panen akan mendorong harga gabah kering panen naik sehingga penerimaan petani secara signifikan meningkat. Kebijakan subsidi harga yang

272

dilakukan oleh pemerintah secara signifikan akan meningkatkan penerimaan petani. 6.21 Kadar Air Gabah Kering Panen Koefisien determinasi R2 sebesar 0.22309, berarti hanya 77.691 persen keragaman dalam variabel kadar air Gabah Kering Panen (GKP) yang tidak mampu dijelaskan oleh keempat variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 3.52 berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan kadar air GKP secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku kadar air GKP. Harga gabah kering panen dan curah hujan berhubungan positif dengan kadar air gabah kering panen tetapi secara statistik besaran parameter dugaan harga gabah kering panen tidak berbeda nyata dengan nol, sebaliknya besaran parameter curah hujan rata-rata per bulan berbeda nyata dengan nol. Kadar air GKP tidak responsif dengan harga gabah kering panen baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek 0.027 dan jangka panjangnya 0.056, seperti ditunjukkan pada Tabel 50. Artinya kenaikan harga gabah kering panen terhadap kadar air GKP satu persen menyebabkan harga gabah kering panen naik 0.027 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang naik 0.056 persen. Jadi peningkatan harga gabah kering panen

berdampak kecil

terhadap perubahan kadar air GKP. Kadar air GKP tidak responsif dengan curah hujan rata-rata baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek 0.013 dan jangka panjangnya 0.026 (Tabel 49). Artinya kenaikan curah hujan rata-rata terhadap kadar air GKP satu persen menyebabkan kadar air GKP naik 0.013

273

persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.026 persen. Jadi peningkatan curah hujan hujan rata-rata berdampak kecil terhadap perubahan kadar air GKP. Kadar air GKP tidak responsif dengan trend teknologi baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek -0.002 dan jangka panjangnya -0.004, ditunjukkan pada Tabel 47. Artinya kenaikan trend teknologi terhadap kadar air GKP satu persen menyebabkan kadar air GKP turun 0.002 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.004 persen. Jadi peningkatan trend teknologi berdampak kecil terhadap perubahan kadar air GKP. Tabel 50. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Kadar Air Gabah Kering Panen Persamaan/Peubah Intercept Harga Gabah Kering Panen

Variabel

HGKPR

Koefisien Nilai t ESR 8.506362 2.60 0.000225

0.45

0.027

ELR

0.056

Curah Hujan Rata-rata CHIT 0.001318 1.15(D) 0.013 0.026 Trend Teknologi T -0.00118 -0.19 -0.002 -0.004 Lag Kadar Air Gabah Kering Panen LKAGP 0.515048 3.64(A) Keterangan : A nyata pada α= 1%; D nyata pada α= 15%; Nilai h =2.606 Nilai parameter peubah bedakala KAGP 0.489695 dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati nol. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri bagi KAGP di wilayah penelitian dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan perberasan. 6.22 Harga Pupuk NPK Bersubsidi

Koefisien determinasi R2 sebesar 0.9021, berarti hanya 9.79 persen keragaman dalam variabel harga pupuk NPK bersubsidi yang tidak mampu dijelaskan oleh ketiga variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 153.57

274

berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari persamaan harga pupuk NPK secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku luas harga pupuk NPK bersubsidi. Rasio HPP GKP dengan HET pupuk NPK berhubungan negatif dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol dengan harga pupuk NPK bersubsidi, demikian juga realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi untuk tanaman pangan berhubungan negatif dengan harga pupuk NPK dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga pupuk NPK bersubsidi tidak responsif dengan rasio HPP GKP dengan HET pupuk NPK dengan elastisitas jangka pendek -0.083 dan jangka panjangnya -0.294, artinya kenaikan rasio HPP GKP dengan HET pupuk NPK satu persen menyebabkan harga pupuk NPK bersubsidi turun 0.083 persen dalam jangka pendek dan 0.294 persen dalam jangka panjang. Jadi kenaikan rasio HPP GKP dengan HET pupuk NPK hanya berdampak kecil terhadap harga pupuk NPK bersubsidi. Tabel 51. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Pupuk NPK Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept 1583.416 2.75 Rasio HPP GKP dengan HET Pupuk NPK RGHN -282.643 -0.89(E) -0.083 -0.294 Realisasi Penyaluran Pupuk NPK RPNP -3.61588 - 1.93(B) -0,055 -0,193 Lag Harga Pupuk NPK Bersubsidi LHPNP 0.717703 7.91(A) Keterangan : A nyata pada α = 1%; B pada α = 5%; E nyata pada α = 20 % Nilai h=1.075 Harga pupuk NPK bersubsidi tidak responsif dengan realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi dengan elastisitas jangka pendek -0.055 dan elastisitas

275

jangka panjangnya -0.193, artinya kenaikan realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi satu persen menyebabkan penurunan harga pupuk NPK bersubsidi 0.031 persen dalam jangka pendek dan 0.168 persen dalam jangka panjang. Jadi kenaikan realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi berdampak kecil terhadap perubahan harga pupuk NPK bersubsidi. Nilai parameter peubah bedakala HPNP sebesar 0.717703 yang mendekati satu dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati satu. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lambat untuk menyesuaikan diri bagi HPNP dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi karena kebijakan perberasan. 6.23 Nilai Tukar Petani Padi Persamaan nilai tukar petani diperoleh dari indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani padi adalah persamaan identitas: NTPPt = IT/IB Menurut Simatupang dan Maulana (2006) di Indonesia, Nilai Tukar Petani (NTP) ditafsirkan sebagai penanda (indikator) kesejahteraan petani. Alternatif lain penanda kesejahteraan yang unik bagi rumahtangga tani praktis tidak ada sehingga NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.5687, berarti hanya 43.13 persen keragaman dalam variabel indeks diterima petani padi yang tidak mampu dijelaskan oleh ketiga variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 33.62 berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari

276

persamaan indeks diterima petani padi secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku indeks diterima petani padi. Harga gabah kering panen berhubungan positip dengan indeks diterima petani padi dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Indeks diterima petani padi tidak responsif dengan harga gabah kering panen dalam jangka pendek tetapi responsi dalam jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.810 dan jangka panjangnya 1.555, seperti ditunjukkan pada Tabel 52. Artinya kenaikan harga harga gabah kering panen satu persen menyebabkan kenaikan indeks diterima petani padi 0.810 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 1.555 persen. Nilai parameter peubah bedakala indeks diterima petani 0.478979 yang mendekati nol dan berbeda nyata dengan nol mengindikasikan terdapat tenggang waktu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri bagi indeks diterima petani padi dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan perberasan. Tabel 52. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Indeks Diterima Petani Padi Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept -26.7951 -1.47 Harga Gabah Kering Panen HGKPR 0.033222 3.61(A) 0,810 1.555 Lag Indeks Diterima Petani LIT 0.478979 4.48(A) Keterangan : A nyata pada α= 1%; Nilai h =-2.986 Harga pupuk NPK berhubungan positip dengan indeks dibayar petani padi dan secara statistik besaran parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Indeks dibayar petani padi tidak responsif dengan harga pupuk NPK dalam jangka pendek tetapi responsif dalam jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.003 dan jangka panjangnya 1.198, seperti ditunjukkan pada Tabel 53. Artinya

277

kenaikan harga pupuk NPK satu persen menyebabkan kenaikan indeks dibayar petani padi 0.003 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 1.198 persen. Tabel 53. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Indeks Dibayar Petani Padi Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept 0.780067 0.23 Harga Pupuk NPK HPNPR 0.000073 0.16 0,003 1.198 Lag Indeks Dibayar Petani LIB 0.997692 55.82(A) Keterangan : A nyata pada α= 1%; Nilai h = 5.352 Nilai parameter peubah bedakala indeks dibayar petani padi yang mendekati satu dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati satu. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lambat untuk menyesuaikan diri bagi indeks dibayar petani padi dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan perberasan. 6.24 Harga Beras Tingkat Pengecer Koefisien determinasi R2 sebesar 0.94892, berarti hanya 5.108 persen keragaman dalam variabel harga beras tingkat pengecer yang tidak mampu dijelaskan oleh keenam variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 178.32 berbeda nyata dengan nol pada α satu persen, berarti peubah penjelas dari harga beras pengecer secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik perilaku harga beras tingkat pengecer. Hasil studi sebelum persamaan harga beras pengecer direspesifikasi menunjukkan bahwa harga beras dunia berhubungan positip dengan harga beras pengecer dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Studi Mulyana (1998) menemukan bahwa harga beras impor berhubungan

278

positip dengan harga beras pengecer dan secara statistik berbeda nyata dengan nol, disisi lain

Hutauruk (1996) menemukan bahwa harga beras impor

berhubungan positip dengan harga beras pengecer tetapi secara statistik tidak nyata. Harga beras tingkat pengecer tidak responsif dengan harga beras impor baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.023 dan jangka panjangnya 0.380, artinya kenaikan harga beras impor satu persen menyebabkan kenaikan harga beras tingkat pengecer 0.023 persen dan dalam jangka panjang 0.380 persen. Jadi peningkatan harga beras impor berdampak kecil terhadap perubahan harga beras tingkat pengecer. Penyaluran raskin berhubungan negatif dengan harga beras pengecer dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga beras tingkat pengecer tidak responsif dengan penyaluran beras raskin baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek 0.016 dan jangka panjang -0.120. Artinya kenaikan penyaluran beras kepada masyarakat miskin

satu persen menyebabkan penurunan harga beras tingkat

pengecer 0.016 persen dalam jangka panjang dan dalam jangka panjang turun 0.120 persen. Jadi peningkatan penyaluran beras kepada masyarakat miskin berdampak kecil terhadap perubahan harga beras tingkat pengecer dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Persediaan beras domestik berhubungan negatif dengan harga beras pengecer dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga beras tingkat pengecer tidak responsif dengan persediaan beras domestik baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek -0.000 dan jangka panjangnya -0.000. Artinya kenaikan cadangan beras

279

domestik satu persen menyebabkan penurunan harga beras tingkat pengecer 0.000 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.000 persen. Jadi peningkatan persediaan beras domestik hanya berdampak kecil terhadap perubahan harga beras tingkat pengecer. Tabel 54. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Beras Pengecer Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Intercept -475.107 Penyaluran Raskin RAST -0.40657 Persediaan Beras Domestik QCBN -0.03299 Persediaan Akhir Beras Pemerintah STGF 0.345754 Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog HPGBR 0.265230 Lag Harga Beras Pengecer LHBRTR 0.939869 Keterangan : A nyata pada α= 1%; B nyata pada α=

Nilai t ESR ELR -1.52 -2.07(B) -0,016 -0,120 -3.29(A)

0.000

0.000

2.27(B)

0.028

0.213

2.71(A)

0.248

1.869

17.74(A) 5%; Nilai h = 1.017

Persediaan akhir beras pemerintah berhubungan positip dengan harga beras pengecer dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga beras tingkat pengecer tidak responsif dengan persediaan akhir beras pemerintah baik jangka pendek dan jangka panjang dengan elastisitas jangka pendek 0.028 dan jangka panjangnya 0.213, artinya kenaikan persediaan akhir beras pemerintah satu persen menyebabkan kenaikan harga beras tingkat pengecer 0.028 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.213 persen. Jadi peningkatan persediaan akhir beras pemerintah hanya berdampak kecil terhadap perubahan harga beras tingkat pengecer. Harga beras pembelian pemerintah dari Bulog berhubungan positip dengan harga beras pengecer dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga beras tingkat pengecer tidak responsif dalam jangka

280

pendek tetapi responsif dalam jangka panjang dengan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, dengan elastisitas jangka pendek 0.248 dan jangka panjangnya 1.869, artinya kenaikan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog satu persen menyebabkan kenaikan harga beras tingkat pengecer 0.2488 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 1.869 persen. Jadi peningkatan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog hanya berdampak kecil dalam jangka pendek tetapi berdampak besar dalam jangka panjang terhadap perubahan harga beras tingkat pengecer. Hasil

studi

sebelum

respesifikai

menunjukkan

penyaluran

beras

pemerintah berhubungan positip dengan harga beras pengecer dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Reddy dan Reddy (2003). Harga beras tingkat pengecer tidak responsif dengan penyaluran beras pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.003 dan jangka panjangnya 0.057. Dengan kata lain, peningkatan penyaluran beras pemerintah berdampak kecil terhadap perubahan harga beras tingkat pengecer. Nilai parameter peubah bedakala harga beras pengecer 0.867237 dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati satu. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri bagi KAGP dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi karena kebijakan perberasan. 6.25 Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog Koefisien determinasi R2 sebesar 0.67813 berarti hanya 32.187 persen keragaman dalam variabel harga beras pembelian pemerintah dari Bulog yang

281

tidak mampu dijelaskan oleh keempat variabel penjelas yang ada. Uji F statistiknya adalah 25.81 berbeda nyata dengan nol pada pada α satu persen, berarti peubah penjelas secara bersama-sama dapat menjelaskan dengan baik harga beras pembelian pemerintah dari Bulog. Harga beras dunia berhubungan positif dengan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog tetapi secara statistik besaran parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Harga beras pembelian pemerintah dari Bulog tidak responsif dengan harga beras dunia baik dalam jangka pendek maupun jangka dengan elastisitas jangka pendek 0.006 dan jangka panjangnya 0.010. Artinya kenaikan harga beras dunia satu persen menyebabkan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog harga beras impor naik 0.006 persen dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang 0.010 persen. Jadi harga beras dunia berdampak kecil terhadap perubahan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Harga beras pembelian Bulog berhubungan positif dengan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, tetapi secara statistik besaran parameter dugaannya tidak berbeda nyata dengan nol. Harga beras pembelian pemerintah dari Bulog tidak responsif dengan harga beras pembelian Bulog baik dalamjangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 0.030 dan jangka panjang dengan elastisitas 0.048, seperti ditunjukkan pada Tabel 55. Artinya kenaikan harga beras pembelian Bulog satu persen menyebabkan hrga beras pembelian pemerintah dari Bulog naik 0.030 persen dalam jangka pendek dan 0.048 persen dalam jangka panjang. Jadi peningkatan harga beras pembelian

282

Bulog berdampak kecil terhadap perubahan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog baik jangka pendek maupun jangka panjang. Harga beras pengecer berhubungan positif dengan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog harga beras impor, dan secara statistik besaran parameter dugaannya berbeda nyata dengan nol. Harga beras pembelian pemerintah dari Bulog tidak responsif dengan harga beras di pengecer baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek 0.028 dan elastisitas jangka panjang 0.453, ditunjukkan pada Tabel 55. Artinya kenaikan harga beras di pengecer satu persen menyebabkan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog naik 0.028 persen dalam jangka pendek dan 0.453 persen dalam jangka panjang. Tabel 55 Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog Persamaan/Peubah Variabel Koefisien Nilai t ESR ELR Intercept 1413.436 3.66 Harga Beras Dunia HIBTRR 0.008415 0.45 0.006 0.010 Harga Beras Pembelian Bulog HPBBR 0.036736 0.36 0.030 0.048 Harga Beras Pengecer HBRTR 0.265539 3.76(A) 0.248 0.453 Lag Harga Pembelian Beras Pemerintah dari Bulog LHPGBR 0.374234 2.71(A) Keterangan : A nyata pada α= 1%;Nilai h =1.303 Nilai parameter peubah bedakala harga beras pembelian pemerintah dari Bulog sebesar 0.138108 dan berbeda nyata dengan nol artinya nilai koefisien penyesuaiannya mendekati nol. Hal ini menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri bagi harga beras pembelian pemerintah dari Bulog dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi karena kebijakan perberasan.

283

VII. DAMPAK KEBIJAKAN PERBERASAN TERHADAP TUJUAN KEBIJAKAN DAN KESEJAHTERAAN 7.1 Validasi Model Simulasi kebijakan bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan dengan cara merubah nilai peubah kebijakan. Sebelum model disimulasi terlebih dahulu dilakukan validasi model untuk melihat apakah nilai dugaan sesuai dengan nilai aktual masing-masing peubah endogen (Pindyck dan Rubinfeld. 1991). Indikator validasi statistik yang digunakan yaitu Root Mean Square Percent Errror (RMSPE) untuk mengukur seberapa dekat nilai masing-masing peubah endogen hasil pendugaan mengikuti nilai data aktualnya selama periode pengamatan atau dengan kata lain seberapa jauh penyimpangannya dalam ukuran persen. Tabel 56 menunjukkan delapan persamaan dalam model mempunyai nilai RMSPE lebih kecil dari 10 persen. yaitu produktifitas, persediaan akhir beras pemerintah, harga gabah kering panen, penerimaan petani, kadar air gabah kering panen, harga pupuk NPK, penerimaan petani, index harga dibayar petani, harga beras di pengecer, dan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog. Persamaan persediaan beras Bulog dan jumlah permintaan beras mempunyai RMSPE lebih kecil dari 20 persen, sedangkan persamaan luas areal panen, jumlah produksi padi, produksi beras, jumlah beras untuk benih dan susut, persediaan beras masyarakat, persediaan

beras domestik dan persediaan akhir

beras Bulog mempunyai nilai RMSPE antara 20-100 persen. Enam persamaan lainnya seperti surplus beras, penyaluran beras Bulog, penyaluran beras pemerintah, penyaluran Raskin, nilai tukar petani padi dan indeks diterima petani padi mempunyai RMSPE lebih besar dari 100 persen. Berdasarkan kriteria nilai

284

U-Theil’s terdapat 23 persamaan (93 persen) mempunyai nilai U lebih kecil dari 0.30. dan tiga persamaan mempunyai nilai U lebih besar dari 0.30. Nilai U yang lebih besar dari 0.30 dijumpai pada persamaan pengadaan beras Bulog, penyaluran beras pemerintah, dan jumlah beras impor dengan nilai U masing-masing 0.3671, 0.5491 dan 0.5649. Nilai U-Theil’s pada persamaan pengadaan beras Bulog, penyaluran beras pemerintah, dan jumlah beras impor tidak terjadi bias sistematik sebab nilai UM mendekati nol, 0.00, 0.04 dan 0.09. Informasi dari Tabel 56: (1) proporsi bias (UM) menunjukkan kesalahan sistematis karena mengukur tingkat penyimpangan nilai rata-rata dugaan dengan nilai rata-rata pengamatan semua nya mendekati nol kecuali persamaan harga beras pengecer, dan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, masing-masing 0.66 dan 0.44, (2) bias kemiringan regresi (UR) yang menunjukkan perbedaan sudut regresi dari pengamatan dugaan dimana semakin kecil UR semakin baik. Semua nilai UR mendekati nol, kecuali penerimaan petani, jumlah beras impor, dan harga beras pengecer, masing-masing 0.14, 0.12 dan 0.11, dan (3) nilai UD diharapkan memiliki nilai semakin besar (mendekati 1.00) kecuali harga beras pengecer dan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog, masing-masing 0.22 dan 0.56. Namun demikian, jika dilihat secara keseluruhan. model ini cukup baik digunakan sebagai model pendugaan. Dengan demikian. model struktural kebijakan perberasan dapat digunakan untuk melakukan analisis simulasi kebijakan. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (1991), horison waktu simulasi terdiri dari backcasting. ex-post simulation or historical simulation. ex-post forecast dan ex-ante forecast.

285

Tabel 56. Hasil Pengujian Daya Prediksi Model Analisis Kebijakan Perberasan Periode Bulan Maret 2005-September 2009 No

Peubah

Variabel

RMS PE

1

LAPT

Luas Areal Panen

86.0442

2

YPIT

Produktifitas

3

QPIT

4

UM

UR

UD

U

0.00

0.00

1.00

0.2462

1..6997

0.09

0.00

0.91

0.0083

Produksi Padi

87.9375

0.00

0.00

1.00

0.2466

QBIT

Produksi Beras

87.9375

0.00

0.00

1.00

0.2466

5

QBLD

Beras Benih/Susut

87.9375

0.00

0.00

1.00

0.2466

6

QCBD

87.9375

0.00

0.00

1.00

0.2466

7 8 9 10 11 12 13 14

QMBT QBBT QCBB QCBN QDBT SDBI STOB STBF

. . 16.2775 47.0645 11.8951 1 011.5 182.9 20.1165

0.09 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00 0.01 0.07

0.12 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

0.79 0.91 0.95 0.99 0.96 1.00 0.98 0.91

0.5649 0.3671 0.0674 0.1691 0.0539 0.2845 0.1324 0.0735

15

DCBP

1 356.0

0.04

0.00

0.96

0.5491

16

STGF

6.7846

0.04

0.01

0.95

0.0260

17 18 19 20

RAST HGKPR TRFT KAGP

423.0 6.5223 6.0677 3.2173

0.00 0.00 0.01 0.00

0.01 0.10 0.14 0.00

0.99 0.90 0.85 1.00

0.1255 0.0355 0.0319 0.0160

21 22 23 24 25 26

HPNPR NTPP IT IB HBRTR HPGBR

Persediaan Beras Masyarakat Jumlah Beras Impor Pengadaan Beras Bulog Persediaan Beras Bulog Persediaan Beras Domestik Jumlah Permintaan Beras Surplus Beras Penyaluran Beras Bulog Persediaan Akhir Beras Bulog Penyaluran Beras Pemerintah Persediaan Akhir Beras Pemerintah Penyaluran Raskin Harga Gabah Kering Panen Penerimaan Petani Kadar Air Gabah Kering Panen Harga Pupuk NPK Nilai Tukar Petani Padi Indeks Diterima Petani Padi Indeks Dibayar Petani padi Harga Beras Pengecer Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog

6.3382 147.9 146.2 2.0969 6.1703 4.6094

0.00 0.00 0.00 0.03 0.66 0.44

0.01 0.02 0.03 0.09 0.11 0.00

0.99 0.98 0.97 0.88 0.22 0.56

0.0303 0.0642 0.0581 0.0101 0.0329 0.0234

Simulasi yang dilakukan yaitu ex-post simulation or historical simulation. dimana periode T1 dan T2 merupakan batas waktu dari model yang dihitung dengan data yang ada. Nilai historical series yang dimulai tahun T1 merupakan kondisi awal peubah endogen. dan berakhir pada tahun T2 digunakan untuk peubah eksogen. Ex-post simulation or historical simulation digunakan untuk

286

analisis kebijakan yang mempelajari bagaimana peubah endogen akan bereaksi dengan adanya perubahan pada peubah kebijakan sebagai peubah eksogen. Simulasi historis dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga. Pengukuran dampak setiap simulasi meliputi perubahan persentase peubah-peubah endogen dalam model dan perubahan nilai kesejahteraan pelaku ekonomi. Analisis dampak kebijakan perberasan terhadap tujuan kebijakan perberasan dan kesejahteraan terdiri dari tiga bagian. Pertama, menganalisis dampak kebijakan harga output dan kebijakan pupuk bersubsidi terhadap tujuan kebijakan perberasan. Skenario simulasi yaitu menganalisis dampak kebijakan tunggal terhadap tujuan kebijakan perberasan. Kebijakan tunggal diwakili kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan kebijakan pupuk bersubsidi, yang terdiri dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK. Kedua, menganalisis dampak kombinasi kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, Harga Eceran Tertinggi pupuk NPK, realisasi penyaluran pupuk NPK, harga beras pembelian pemerintah dari Bulog dan jumlah rumah tangga penerima Raskin terhadap tujuan kebijakan perberasan. Ketiga, menganalisis dampak kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan terhadap kesejahteraan. Kebijakan tunggal yaitu harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, Harga Eceran Tertinggi pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK. Kombinasi kebijakan terdiri dari. Kebijakan tunggal dengan harga beras pembelian pemerintah dari Bulog dan jumlah rumah tangga penerima Raskin terhadap kesejahteraan. Nilai kesejahteraan yang dihitung yaitu surplus produsen padi dan surplus konsumen beras.

287

7.2

Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen 10 Persen Skenario kebijakan

tunggal (Singel Policy) terdiri kebijakan harga

pembelian pemerintah terhadap Gabah Kering Panen 10 persen (S1) dan 15 persen (S2), kebijakan harga eceran tertinggi pupuk NPK 10 persen (S3) dan 15 persen (S4) dan realisasi penyaluran pupuk NPK 10 persen (S5). Tabel 57 menunjukkan perubahan yang terjadi karena dampak kebijakan tunggal yang terdiri dari S1, S2, S3 dan S4. Dampak kebijakan realisasi penyaluran pupuk NPK (S5) ditunjukkan pada Tabel 58. Dampak S1 dan S2 menghasilkan besarnya perubahan pada variabel endogen yang berbeda tetapi tanda yang sama. Tanda yang dimaksud yaitu tanda negatif atau positif di depan angka. Tanda positif berarti adanya kenaikan pada variabel endogen, sebaliknya tanda negatif menunjukkan adanya penurunan pada variabel endogen. Mengingat dampak S1 dan S2 menghasilkan arah yang sama, maka pembahasan hasil penelitian cukup diwakili oleh satu skenario kebijakan. Dampak kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap Gabah Kering Panen sebesar 10 persen akan meningkatkan luas areal sebesar lebih besar dari 10 persen yaitu 11.616 persen. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 11.902 persen, diikuti dengan peningkatan produksi beras 11.904 persen. Peningkatan produksi beras akan meningkatkan kebutuhan benih dan susut sebesar 11.900 persen. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat meningkat sebesar 11.904 persen. Peningkatan persediaan beras masyarakat akan meningkatkan persediaan beras domestik 7.232 persen sehingga surplus beras naik 13.154 persen. Kenaikan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor turun 25.532 persen. Penurunan

288

jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog turun sebesar 1.618 persen, diikuti dengan penurunan persediaan akhir beras Bulog sebesar 1.118 persen. Penurunan persediaan akhir beras Bulog menyebabkan penurunan jumlah beras disalurkan Bulog 5.302 persen. Tabel 57. Dampak Beberapa Alternatif Kebijakan Tunggal pada Periode Bulan Maret 2005-September 2009 (%) Variabel

Nama Variabel

Satuan

Nilai Dasar

S-1

S-2

S-3

S-4

LAPT

Luas Areal Panen

000 Ha

1 063.2

11.616

17.457

-0.329

-0.461

YPIT

Produktifitas

Ton/Ha

4.7909

0.223

0.334

-0.200

-0.288

QPIT

Produksi Padi

000 Ton

5 095.1

11.902

17.907

-0.526

-0.750

QBIT

Produksi Beras

000 Ton

3 209.9

11.904

17.907

-0.526

-0.751

QBLD

Beras Benih/Susut

000 Ton

321

11.900

17.913

-0.530

-0.748

QCBD

Persediaan Beras Masyarakat

000 Ton

2 888.9

11.904

17.910

-0.526

-0.751

QMBT

Jumlah Beras Impor

000 Ton

99.633

-25.532

-38.440

1.331

1.933

QBBT

Jumlah Pengadaan Beras Bulog

000 Ton

203.9

-1.128

-1.569

-1.324

-1.913

QCBB

Persediaan Beras Bulog

000 Ton

1 717.7

-1.618

-2.416

-0.082

-0.116

QCBN

Persediaan Beras Domestik

000 Ton

4 402.7

7.232

10.880

-0.316

-0.450

QDBT

Jumlah Permintaan Beras

000 Ton

1 891.6

1.406

2.115

-0.053

-0.079

SDBI

Surplus Beras

000 Ton

2 411.4

13.154

19.793

-0.589

-0.838

STOB

Penyaluran Beras Bulog

000 Ton

205.6

-5.302

-7.928

0.097

0.146

STBF

Persediaan Akhir Beras Bulog

000 Ton

1 512.1

-1.118

-1.667

-0.106

-0.152

DCBP

Penyaluran Beras Pemerintah Pers ediaan Akhir Beras Pemerintah

000 Ton

5.5931

-37.403

-56.318

2.008

2.864

STGF

000 Ton

407.9

0.515

0.785

-0.025

-0.025

RAST

Penyaluran Beras Raskin

000 Ton

HGKPR

Harga Gabah Kering Panen

Rp/Kg

TRFT

Penerimaan Petani

KAGP

Kadar Air Gabah Kering Panen

HPNPR

Harga Pupuk NPK

Rp/Kg

NTPP

Nilai Tukar Petani Padi

193.2

-4.503

-6.781

0.000

0.000

2 285.7

7.534

11.296

0.066

0.092

Rp000/ha

1 0974.6

7.792

11.693

-0.139

-0.201

%

19.0516

0.410

0.615

0.003

0.005

3809

-2.783

-4.177

2.533

3.633

0.9249

11.612

17.429

-0.054

-0.076

IT

Indeks Diterima Petani Padi

93.6093

11.527

17.189

0.098

0.140

IB

Indeks Dibayar Petani Padi

101.3

-0.197

-0.296

0.197

0.197

HBRTR

Harga Beras Pengecer Harga Beras Pembelian Pemerintah dari Bulog

Rp/Kg

4 679.1

-2.693

-4.054

0.145

0.207

Rp/Kg

4 478.1

-1.170

-1.762

0.065

0.092

HPGBR

Kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.534 persen, diikuti dengan kenaikan penerimaan petani 7.792 persen. Kenaikan

289

penerimaan petani mengakibatkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.503 persen. Penurunan beras Raskin yang disalurkan menyebabkan: (1) harga beras di pengecer turun sebesar 2.693 persen, dan (2) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun sebesar 5.302 persen. Target kebijakan Raskin yaitu rumah tangga miskin. sehingga program Raskin bersifat targeted subsidy. Beras Raskin dijual kepada rumah tangga miskin dengan harga jual (dari Rp 1 000 naik menjadi Rp 1 500 per kg) lebih rendah dari harga beras di pasar. Oleh karena itu, menurunnya penyaluran beras Raskin sebesar 4.503 berarti jumlah permintaan beras oleh konsumen naik 1.406 persen. Kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.534 persen, sehingga jumlah pengadaan beras oleh Bulog turun 1.128 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras oleh Bulog menyebabkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.503 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras Bulog sebesar 1.128 persen menyebabkan persediaan beras Bulog turun 1.618 persen. Meskipun persediaan beras Bulog turun 1.618 persen, persediaan beras domestik tetap naik sebesar 7.232 persen, karena kenaikan persediaan beras masyarakat 11.194 persen jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan persediaan beras Bulog sebesar 1.618 persen. Dengan kata lain, persediaan beras domestik disuplai dari persediaan beras masyarakat. Penurunan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun 5.302 persen, (2) jumlah beras impor turun 25.532 persen, (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 1.406 persen, (4) penyaluran beras pemerintah turun 37.403 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah

290

dari Bulog turun sebesar 1.170 persen. Penurunan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah naik 0.515 persen, diikuti dengan penurunan harga beras pengecer turun sebesar 2.693 persen. Kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP sebesar 10 persen menyebabkan indeks diterima petani padi naik sebesar 11.527 persen, diikuti dengan kenaikan nilai tukar petani padi penerimaan petani 11.612 persen. Nilai tukar petani padi naik sebesar 11.612 persen menyebabkan luas areal panen naik 11.616 persen. Kebijakan pemerintah menaikkan HPP GKP sebesar 10 persen menyebabkan harga pupuk NPK turun 2.783 persen diikuti dengan kenaikan produktifitas 0.223 persen. Produksi padi naik karena produktifitas dan luas areal panen naik, masing-masing 0.223 dan 11.616 persen. Disisi lain, penurunan harga pupuk NPK menyebabkan indeks dibayar petani padi menurun sebesar 0.197 persen. Mengingat nilai tukar petani padi merupakan rasio indeks diterima petani padi dengan indeks dibayar petani padi, dimana kenaikan indeks diterima petani sebesar 11.585 persen, sedangkan indeks dibayar petani padi menurun, sehingga nilai tukar petani padi naik sebesar 11.612 persen. Kenaikan harga gabah kering panen menyebabkan kadar air gabah kering panen naik sebesar 0.410 persen, artinya kenaikan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen tidak berpengaruh terhadap penurunan kadar air gabah kering panen. Pemerintah melalui Inpres tentang Kebijakan Perberasan menentukan persyaratan kualitas terhadap gabah kering panen atau gabah kering giling. Meskipun kadar air gabah Kering Panen naik harga gabah kering panen juga naik, karena kadar air gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani padi

291

masih sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden tahun 2005-2009. Dampak kebijakan pemerintah dengan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP menjadi 15 persen (S2) menghasilkan tanda yang sama tetapi besaran berbeda dibandingkan dengan kenaikan HPP GKP 10 persen. Dampak kenaikan HPP GKP 15 persen menghasilkan persentase perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan dengan kenaikan HPP GKP 10 persen (S1). 7.3 Kebijakan Menaikkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK 10 Persen Kebijakan meningkatkan harga HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan luas areal turun tetapi penurunannya lebih kecil dari satu persen, yaitu 0.329 persen. Kebijakan ini akan menurunkan produksi padi 0.526 dan produksi beras sebesar 0.526 persen. Penurunan produksi beras akan menurunkan kebutuhan benih dan susut sebesar 0.530 persen. Penurunan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat menurun sebesar 0.526 persen. Penurunan persediaan beras masyarakat menyebabkan persediaan beras domestik turun 0.316 persen sehingga surplus beras turun 0.589 persen. Penurunan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor naik 1.331 persen. Kenaikan jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog turun sebesar 0.082 persen, diikuti dengan penurunan persediaan akhir beras Bulog sebesar 0.106 persen. Penurunan persediaan akhir beras Bulog menyebabkan kenaikan jumlah beras disalurkan Bulog 0.097 persen. Kebijakan meningkatkan harga HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 0.003 persen, tetapi

penerimaan petani turun sebesar 0.139 persen.

Penurunan penerimaan petani mengakibatkan penyaluran beras Raskin tidak mengalami perubahan namun jumlah beras disalurkan oleh Bulog naik sebesar

292

0.097 persen. Meskipun penyaluran beras Raskin tidak berubah, jumlah permintaan beras menurun karena kenaikan harga beras pengecer 0.145 persen. Kebijakan meningkatkan harga eceran tertinggi uppuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah 0.066 persen, sehingga jumlah pengadaan beras oleh Bulog turun 1.324 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras oleh Bulog tidak mempengaruhi

penyaluran beras Raskin, karena

penyaluran Raskin tidak berubah. Penurunan jumlah pengadaan beras Bulog sebesar 1.324 persen menyebabkan persediaan beras Bulog turun 0.082. Penurunan persediaan beras Bulog turun 0.082 persen menyebabkan persediaan beras domestik tetap turun sebesar 0.316 persen. Kenaikan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog naik 0.097 persen, (2) jumlah beras impor naik 1.331 persen, (3) jumlah permintaan beras turun sebesar 0.053 persen, (4) penyaluran beras pemerintah naik 2.008 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah dari Bulog naik sebesar 0.065 persen. Kenaikan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah turun 0.025 persen, diikuti dengan penurunan harga beras pengecer naik sebesar 0.145 persen. Kebijakan meningkatkan harga pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan indeks dibayar oleh sehingga

petani padi naik

sebesar 0.197

persen,

nilai tukar petani padi penerimaan petani turun 0.054 persen. Nilai

tukar petani padi turun sebesar 0.054 persen menyebabkan luas areal panen turun 0.329 persen. Kebijakan pemerintah menaikkan HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan harga pupuk NPK naik dalam persentase lebih besar dari satu

293

persen, yaitu 2.533 persen sehingga indeks dibayar petani padi naik 0.197 persen. Kenaikan indeks dibayar petani yang lebih besar dari indeks diterima petani padi menyebabkan nilai tukar petani turun, sebesar 0.054 persen. Kenaikan harga pupuk NPK menyebabkan produktifitas turun sebesar 0.200 persen, selanjutnya produksi padi juga turun. Dampak kebijakan pemerintah dengan meningkatkan harga eceran tertinggi pupuk NPK menjadi 15 persen (S4) menghasilkan tanda yang sama tetapi besaran berbeda dibandingkan dengan kenaikan HET NPK 10 persen. Dampak kenaikan HET NPK 15 persen menghasilkan persentase perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan dengan kenaikan HET NPK 10 persen (S3). 7.4 Kebijakan Menaikkan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK 10 Persen Kebijakan meningkatkan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen akan meningkatkan luas areal sebesar 0.235 persen. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 0.385 persen, diikuti dengan peningkatan produksi beras 0.383 persen. Peningkatan produksi beras akan meningkatkan kebutuhan benih dan susut sebesar 0.374 persen. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat meningkat sebesar 0.384 persen. Peningkatan persediaan beras masyarakat akan meningkatkan persediaan beras domestik 0.234 persen sehingga surplus beras naik 0.435 persen. Kenaikan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor turun 0.849 persen. Penurunan jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog naik sebesar 0.070 persen, diikuti dengan kenaikan persediaan akhir beras Bulog sebesar

0.079

persen. Kenaikan persediaan akhir beras Bulog menyebabkan penurunan jumlah beras disalurkan Bulog tetap. Kebijakan meningkatkan realisasi penyaluran pupuk

294

NPK 10 persen menyebabkan harga gabah kering panen turun sebesar 0.044 persen, tetapi penerimaan petani naik 0.097 persen. Kenaikan penerimaan petani tersebut karena kenaikan produktifitas 0.140 persen lebih besar dengan penurunan harga gabah kering panen sebesar 0.044 persen. Kenaikan penerimaan petani mengakibatkan penyaluran beras Raskin tidak berubah sehingga jumlah beras disalurkan oleh Bulog juga tidak berubah. Meskipun penyaluran beras Raskin tidak berubah tetapi jumlah permintaan beras oleh konsumen naik sebesar 0.037 persen. Kebijakan meningkatkan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan harga gabah kering panen turun sebesar 0.044 persen, sehingga jumlah pengadaan beras oleh Bulog naik 0.981 persen. Kenaikan jumlah pengadaan beras oleh Bulog tidak diikuti dengan perubahan penyaluran Raskin. Kenaikan jumlah pengadaan beras Bulog sebesar 0.961 persen menyebabkan persediaan beras Bulog naik 0.070 persen. Penurunan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun 0.049 persen, (2) jumlah beras impor turun 0.849 persen, (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 0.037 persen, (4) penyaluran beras pemerintah turun 1.219 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah dari Bulog turun sebesar 0.038 persen. Penurunan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah naik 0.025 persen. Kebijakan meningkatkan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan indeks diterima petani padi turun sebesar 0.068 persen, namun nilai tukar petani padi naik sebesar 0.022 persen, karena penurunan indeks diterima petani padi lebih kecil dari penurunan indeks dibayar petani padi.

295

Kenaikan nilai tukar petani padi menyebabkan luas areal panen naik 0.235, sehingga produksi padi naik. Kebijakan pemerintah menaikkan realisasi penyaluran pupuk NPK 10 persen menyebabkan harga pupuk NPK turun 1.785 persen, sehingga produktifitas naik 0.140 persen sehingga produksi padi juga mengalami kenaikan. Disisi lain, penurunan harga pupuk NPK menyebabkan indeks dibayar petani padi juga menurun sebesar 0.099 persen. Mengingat nilai tukar petani padi merupakan rasio indeks diterima petani padi dengan indeks dibayar petani padi, sehingga penurunan indeks diterima petani sebesar 0.068 persen, diikuti dengan penurunan indeks dibayar petani padi juga turun 0.099 sehingga nilai tukar petani padi tidak berubah. Perubahan penurunan indeks diterima petani padi lebih kecil dari indeks dibayar petani padi sehingga nilai tukar petani padi naik. Kenaikan harga gabah kering panen menyebabkan kadar air gabah kering panen turun dalam persentase yang sangat kecil sebesar 0.003 persen, diikuti dengan tetapi tidak menyebabkan harga gabah kering panen naik, sebaliknya turun sebesar 0.044 persen, dengan kata lain penurunan kadar air gabah kering panen harga GKP tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga gabah kering panen. Pemerintah melalui Inpres tentang Kebijakan Perberasan menentukan persyaratan kualitas terhadap gabah kering panen yaitu 25 persen. Dalam kurun waktu Maret 2005-September 2009, penurunan kadar air gabah kering panen tidak diikuti dengan naiknya harga gabah kering panen. Pada tingkat petani, penentuan harga gabah kering panen oleh pedagang padi tidak selalu mengikuti ketentuan kadar air yang ditetapkan dalam Inpres tentang kebijakan perberasan.

296

Apabila skenario simulasi terhadap harga output dan harga input ditingkatkan menjadi 15 persen, namun untuk realisasi penyaluran pupuk NPK tidak dilakukan mengingat realisasi penyaluran pupuk NPK pada periode bulan Maret 2005-September 2009 telah mencapai angka 93 persen. 7.5

Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen

Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen akan meningkatkan luas areal sebesar 11.211 persen. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 11.244 persen, diikuti dengan peningkatan produksi beras 11.246 persen. Peningkatan produksi beras akan meningkatkan kebutuhan benih dan susut sebesar 11.246 persen. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat meningkat sebesar 11.246 persen. Peningkatan persediaan beras masyarakat akan meningkatkan persediaan beras domestik 6.839 persen sehingga surplus beras naik 12.420 persen. Kenaikan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor turun 23.858 persen. Penurunan jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog turun sebesar 1.723 persen, diikuti dengan penurunan persediaan akhir beras Bulog sebesar 1.250 persen. Penurunan persediaan akhir beras Bulog menyebabkan penurunan jumlah beras disalurkan Bulog 5.204 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.617 persen, diikuti dengan kenaikan penerimaan petani 7.630 persen. Kenaikan penerimaan petani mengakibatkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.555 persen. Penurunan

297

beras Raskin yang disalurkan menyebabkan (1) harga beras di pengecer turun sebesar 2.509 persen, (2) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun sebesar 5.204 persen, dan (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 1.377 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.617 persen, sehingga jumlah pengadan beras oleh Bulog turun 2.845 persen. Penurunan jumlah pengadan beras oleh Bulog menyebabkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.555 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras Bulog sebesar 2.845 persen menyebabkan persediaan beras Bulog turun 1.723 persen. Meskipun persediaan beras Bulog turun 1.723 persen, persediaan beras domestik tetap naik sebesar 6.839 persen, karena perubahan kenaikan persediaan beras masyarakat yang 11.246 persen jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan persediaan beras Bulog sebesar 1.723 persen. Dengan kata lain, persediaan beras domestik disuplai dari persediaan beras masyarakat. Penurunan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun 5.204 persen, (2) jumlah beras impor turun 23.858 persen, (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 1.337 persen, (4) penyaluran beras pemerintah turun 34.882 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah dari Bulog turun sebesar 1.092 persen. Penurunan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah naik 0.490 persen, diikuti dengan penurunan harga beras pengecer turun sebesar 2.509 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan indeks diterima

298

petani padi naik sebesar 11.634 persen, diikuti dengan kenaikan nilai tukar petani padi petani 11.547 persen. Nilai tukar petani padi naik sebesar 11.547 persen menyebabkan luas areal panen naik 11.211 persen. Kombinasi kebijakan ini menyebabkan harga pupuk NPK tidak berubah, diikuti dengan produktifitas tetap, namun demikian produksi padi tetap naik karena luae areal panen meningkat 11.211 persen. Dengan kata lain, produksi padi lebih disebabkan karena kenaikan luas areal panen. Disisi lain, harga pupuk NPK yang tetap menyebabkan indeks dibayar petani padi juga tidak berubah. Mengingat nilai tukar petani padi merupakan rasio indeks diterima petani padi dengan indeks dibayar petani padi, sehingga kenaikan indeks diterima petani yang lebih besar dengan indeks dibayar petani padi, sedangkan indeks dibayar petani padi tetap sehingga nilai tukar petani padi naik sebesar 11.547 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kadar air gabah kering panen naik dalam persentase lebih kecil dari satu persen, yaitu sebesar 0.414 persen. Pemerintah melalui Inpres tentang Kebijakan Perberasan menentukan persyaratan kualitas terhadap gabah kering panen atau gabah kering giling. Meskipun kadar air gabah Kering Panen naik harga gabah kering panen juga naik, karena kadar air gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani padi masih sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden tahun 2005-2009, berkisar 19 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP menjadi 15 persen sedangkan HET pupuk NPK tetap 10 persen Dampak menghasilkan tanda yang sama tetapi besaran berbeda dibandingkan dengan

299

kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP 15 persen dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen (S7) menghasilkan persentase perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan dengan kombinasi kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan HET pupuk NPK sebesar 10 persen (S6). Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP 15 persen dengan HET pupuk NPK 10 persen menyebabkan harga pupuk NPK menurun 1.265 persen, diikuti dengan kenaikan produktifitas sebesar 0.102. Penurunan harga pupuk NPK menyebabkan indeks dibayar petani padi turun 0.099 persen diikuti dengan kenaikan nilai tukar petani padi 17.353 persen. 7.6

Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen

Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen akan meningkatkan luas areal sebesar 11.889 persen, seperti ditunjukkan pada Tabel 58. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 12.343 persen, diikuti dengan peningkatan produksi beras 12.343 persen. Peningkatan produksi beras akan meningkatkan kebutuhan benih dan susut sebesar 12.336 persen. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat meningkat sebesar 12.344 persen. Peningkatan persediaan beras masyarakat akan meningkatkan persediaan beras domestik 7.500 persen sehingga surplus beras naik 13.656 persen. Kenaikan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor turun 26.507 persen. Penurunan

300

jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog turun sebesar 1.543 persen, diikuti dengan penurunan persediaan akhir beras Bulog sebesar 1.025 persen. Penurunan persediaan akhir beras Bulog menyebabkan penurunan jumlah beras disalurkan Bulog 5.350 persen. Tabel 58. Dampak Beberapa Alternatif Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan pada Periode Bulan Maret 2005-September 2009 (%) Variabel

Nama Variabel

Satuan

Nilai Dasar

S-5

S-6

S-7

S-8

LAPT

Luas Areal Panen

000 Ha

1 063.2

0.235

11.211

17.005

YPIT

Produktifitas

Ton/Ha

4.7909

0.140

0.000

0.102

11.889 0.361

QPIT

Produksi Padi

000 Ton

5 095.1

0.385

11.244

17.177

12.343

QBIT

Produksi Beras

000 Ton

3 209.9

0.383

11.246

17.178

12.343

QBLD

Beras Benih/Susut

000 Ton

321

0.374

11.246

17.165

12.336

QCBD


000 Ton

2 888.9

0.384

11.246

17.176

12.344

QMBT

Jumlah Beras Impor

000 Ton

99.6733

-0.849

-23.858

-36.576

-26.507

QBBT


000 Ton

203.9

0.981

-2.845

-3.482

-0.049

QCBB


000 Ton

1 717.7

0.070

-1.723

-2.532

-1.543

QCBN


000 Ton

4 402.7

0.234

6.839

10.444

7.500

QDBT


000 Ton

1 891.6

0.037

1.337

2.041

1.449

SDBI

Surplus Beras

000 Ton

2 411.4

0.435

12.420

18.977

13.656

STOB


000 Ton

205.6

-0.049

-5.204

-7.831

-5.350

STBF


000 Ton

1 512.1

0.079

-1.250

-1.812

-1.025

DCBP


000 Ton

5.5931

-1.219

-34.882

-53.512

-38.803

STGF

000 Ton

407.9

0.025

0.490

0.735

0.539

RAST


000 Ton

-4.503

HGKPR


Rp/Kg

TRFT

Penerimaan Petani

KAGP HPNPR

193.2

0.000

-4.555

-6.781

2 285.7

-0.044

7.617

11.384

7.481

Rp000/ha

10 974.6

0.097

7.630

11.521

7.892


%

19.0516

-0.003

0.414

0.619

0.407

Harga Pupuk NPK

Rp/Kg

3 809

-1.785

0.000

-1.265

-4.568

NTPP


0.9249

0.022

11.547

17.353

11.634

IT


93.6093

-0.068

11.634

17.403

11.421

IB


101.3

-0.099

0.000

-0.099

-0.296

HBRTR


Rp/Kg

4 679.1

-0.090

-2.509

-3.849

-2.795

Rp/Kg

4 478.1

-0.038

-1.092

-1.675

-1.215

HPGBR

Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen

sebesar 7.481

persen, diikuti dengan

kenaikan penerimaan petani 7.892 persen. Kenaikan penerimaan petani

301

mengakibatkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.503 persen. Penurunan beras Raskin yang disalurkan menyebabkan (1) harga beras di pengecer turun sebesar 2.795 persen, (2) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun sebesar 5.350 persen, dan (3) jumlah permintaan beras akan naik 1.449 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen

sebesar 7.481 persen, sehingga jumlah

pengadan beras oleh Bulog turun 0.049 persen. Penurunan jumlah pengadan beras oleh Bulog menyebabkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.503 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras Bulog sebesar 0.049 persen menyebabkan persediaan beras Bulog turun 1.543 persen. Meskipun persediaan beras Bulog turun 1.543 persen, persediaan beras domestik tetap naik sebesar 7.500 persen, karena perubahan kenaikan persediaan beras masyarakat yang 12.344 persen jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan persediaan beras Bulog sebesar 1.543 persen. Dengan kata lain, persediaan beras domestik disuplai dari persediaan beras masyarakat. Penurunan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun 5.350 persen, (2) jumlah beras impor turun 26.507 persen, (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 1.449 persen, (4) penyaluran beras pemerintah turun 38.803 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah dari Bulog turun sebesar 1.215 persen. Penurunan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah naik 0.539 persen, diikuti dengan penurunan harga beras pengecer turun sebesar 2.795 persen.

302

Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan indeks diterima petani padi naik sebesar 11.421 persen, diikuti dengan kenaikan nilai tukar petani padi petani 11.634 persen. Nilai tukar petani padi naik sebesar 11.634 persen menyebabkan luas areal panen naik 11.889 persen. Kombinasi kebijakan ini menyebabkan harga pupuk NPK turun 4.568 persen sehingga produktifitas naik sebesar 0.361 persen. Kenaikan produktifitas menyebabkan penerimaan petani naik sebesar 7.892 persen. Disisi lain, penurunan harga pupuk NPK menyebabkan indeks dibayar petani padi turun sebesar 0.296 persen. Mengingat nilai tukar petani padi merupakan rasio indeks diterima petani padi dengan indeks dibayar petani padi, sehingga kenaikan indeks diterima petani padi sedangkan indeks dibayar petani padi padi turun sehingga nilai tukar petani padi naik sebesar 11.634 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen (S8) menyebabkan kadar air gabah kering panen naik sebesar 0.407 persen, tetapi kadar air gabah kering panen tidak melebihi angka 25 persen. 7.7

Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Gabah Kering Panen, Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap

GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen akan meningkatkan luas areal sebesar 11.465 persen. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 11.666 persen, diikuti dengan peningkatan produksi beras 11.667 persen. Peningkatan produksi beras akan meningkatkan

303

kebutuhan benih dan susut sebesar 11.651 persen. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat meningkat sebesar 11.669 persen. Peningkatan persediaan beras masyarakat akan meningkatkan persediaan beras domestik 7.093 persen sehingga surplus beras naik 12.897 persen. Kenaikan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor turun 24.793 persen. Penurunan jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog turun sebesar 1.648 persen, diikuti dengan penurunan persediaan akhir beras Bulog sebesar 1.164 persen. Penurunan persediaan akhir beras Bulog menyebabkan penurunan jumlah beras disalurkan Bulog 5.253 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.564 persen, diikuti dengan kenaikan penerimaan petani 7.733 persen. Kenaikan penerimaan petani mengakibatkan penyaluran beras Raskin turun sebesar 4.555 persen. Penurunan beras Raskin yang disalurkan menyebabkan: (1) harga beras di pengecer turun sebesar 2.607 persen, dan (2) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun sebesar 5.253 persen, dan (3) jumlah permintaan beras akan naik 1.374 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.564 persen, sehingga jumlah pengadan beras oleh Bulog turun 2.651 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras oleh Bulog menyebabkan penyaluran beras raskin turun sebesar 4.555 persen. Penurunan jumlah pengadaan beras Bulog sebesar 1.766 persen menyebabkan persediaan beras Bulog turun 1.648 persen.

304

Meskipun persediaan beras Bulog turun 1.648 persen, persediaan beras domestik tetap naik sebesar 7.093 persen, karena perubahan kenaikan persediaan beras mesyarakat yang 11.669 persen jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan persediaan beras Bulog sebesar 1.648 persen. Dengan kata lain, persediaan beras domestik disuplai dari persediaan beras masyarakat. Penurunan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog turun 5.253 persen, (2) jumlah beras impor turun 24.793 persen, (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 1.374 persen, (4) penyaluran beras pemerintah turun 36.227 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah dari Bulog turun sebesar 1.134 persen. Penurunan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah naik 0.490 persen, diikuti dengan penurunan harga beras pengecer turun sebesar 2.607 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan indeks diterima petani padi naik sebesar 11.527 persen, diikuti dengan kenaikan nilai tukar petani padi petani 11.569 persen. Nilai tukar petani padi naik sebesar 11.569 persen menyebabkan luas areal panen naik 11.465 persen, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 59. Kombinasi kebijakan ini menyebabkan harga pupuk NPK turun 1.785 persen sehingga produktifitas naik sebesar 0.140 persen. Kenaikan produksi padi karena luas areal panen dan produktifitas naik, masing-masing sebesar 11.465 dan 0.140 persen. Disisi lain, penurunan harga pupuk NPK menyebabkan indeks dibayar petani padi turun sebesar 0.099 persen. Mengingat nilai tukar petani padi merupakan rasio indeks diterima petani padi dengan indeks dibayar petani padi,

305

dimana kenaikan indeks diterima petani yang lebih besar, sebaliknya indeks dibayar petani padi turun, sehingga nilai tukar petani padi naik sebesar 11.502 persen. Tabel 59 Dampak Beberapa Alternatif Kombinasi Kebijakan pada Periode BulanMaret 2005-September 2009 (%) Variabel

Nama Variabel

Satuan

Nilai Dasar 1 063.2

S-9

S-10

S-11

S-12

11.465

17.287

11.465

17.287

LAPT

Luas Areal Panen

000 Ha

YPIT

Produktifitas

Ton/Ha

4.7909

0.140

0.240

0.140

0.240

QPIT

Produksi Padi

000 Ton

5 095.1

11.666

17.627

11.666

17.627

QBIT

Produksi Beras

000 Ton

3 209.9

11.667

17.627

11.667

17.627

QBLD

Beras Benih/Susut

000 Ton

321

11.651

17.632

11.651

17.632

QCBD


000 Ton

2 888.9

11.669

17.626

11.669

17.626

QMBT

Jumlah Beras Impor

000 Ton

99.6733

-24.793

-37.573

-29.614

-42.394

QBBT


000 Ton

203.9

-1.766

-2.354

-1.766

-2.354

QCBB


000 Ton

1 717.7

-1.648

-2.457

-1.927

-2.736

QCBN


000 Ton

4 402.7

7.093

10.716

6.984

10.607

QDBT


000 Ton

1 891.6

1.374

2.083

0.730

1.438

SDBI

Surplus Beras

000 Ton

2 411.4

12.897

19.487

13.403

19.993

STOB


000 Ton

205.6

-5.253

-7.879

3.648

0.973

STBF


000 Ton

1 512.1

-1.164

-1.719

-2.685

-3.247

DCBP

000 Ton

5.5931

-36.227

-54.946

-44.592

-63.310

STGF


000 Ton

407.9

0.490

0.760

0.613

0.883

RAST


000 Ton

193.2

-4.555

-6.781

5.901

3.623

HGKPR


Rp/Kg

2 285.7

7.564

11.331

7.564

11.331

TRFT

Penerimaan Petani

Rp000/ha

10 974.6

7.733

11.626

7.733

11.626

KAGP


%

19.0516

0.412

0.616

0.412

0.616

HPNPR

Harga Pupuk NPK

Rp/Kg

NTPP


3 809

-1.785

-3.051

-1.785

-3.051

0.9249

11.569

17.375

11.569

17.375

IT


93.6093

11.527

17.296

11.527

17.296

IB


101.3

-0.099

-0.197

-0.099

-0.197

HBRTR


Rp/Kg

4 679.1

-2.607

-3.954

-3.221

-4.567

Rp/Kg

4 478.1

-1.134

-1.719

-0.904

-1.492

HPGBR

Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen menyebabkan kadar air gabah kering panen naik dalam persentase lebih kecil dari satu persen, yaitu sebesar 0.412 persen dan diikuti dengan kenaikan harga gabah

306

kering panen. Kenaikan kadar air gabah kering panen yang kecil tersebut masih sesuai dengan ketentuan kualitas gabah kering panen dalam Instruksi Presiden tahun 2005-2008. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GK 15 persen sedangkan, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen (S10) menghasilkan tanda yang sama tetapi besaran berbeda dibandingkan dengan kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP 15 persen, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 (S10) menghasilkan persentase perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan dengan kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap GKP, HET pupuk NPK dan realisasi penyaluran pupuk NPK sebesar 10 persen (S9). 7.8

Kebijakan Menaikkan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Gabah Kering Panen, Harga Pembelian Beras Bulog, Harga Eceran Tertinggi Pupuk NPK, Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Masing-masing 10 Persen

Kombinasi kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, harga pembelian beras oleh Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, jumlah rumah tangga penerima Raskin dan realisasi penyaluran pupuk NPK masing-masing sebesar 10 persen (S11) meningkatkan luas areal sebesar 11.465 persen. Kebijakan ini akan meningkatkan produksi padi sebesar 11.666 persen, diikuti dengan peningkatan produksi beras 11.667 persen. Peningkatan produksi beras akan meningkatkan kebutuhan benih dan susut

307

sebesar 11.651 persen. Peningkatan produksi beras menyebabkan persediaan beras masyarakat meningkat sebesar 11.669 persen, ditunjukkan pada Tabel 59. Peningkatan persediaan beras masyarakat akan meningkatkan persediaan beras domestik 6.984 persen sehingga surplus beras naik 13.403 persen. Kenaikan surplus beras menyebabkan jumlah beras impor turun 29.614 persen. Penurunan jumlah impor beras menyebabkan persediaan beras Bulog turun sebesar 1.927 persen, diikuti dengan penurunan persediaan akhir beras Bulog sebesar 2.685 persen. Penurunan persediaan akhir beras Bulog karena kenaikan jumlah beras disalurkan Bulog 3.648 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP, HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen

sebesar 7.564

persen, diikuti dengan

kenaikan penerimaan petani 7.733 persen. Kenaikan penerimaan petani mengakibatkan penyaluran beras Raskin naik sebesar 5.901 persen. Kenaikan beras Raskin tersebut disebabkan kenaikan jumlah rumah tangga penerima Raskin naik 10 persen. Kenaikan beras Raskin yang disalurkan menyebabkan: (1) harga beras di pengecer turun sebesar 3.221 persen, dan (2) jumlah beras disalurkan oleh Bulog naik sebesar 3.648 persen, dan (3) jumlah permintaan beras akan naik 0.730 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP, HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen menyebabkan kenaikan harga gabah kering panen sebesar 7.564 persen, sehingga jumlah pengadan beras oleh Bulog turun 1.766 persen. Penurunan jumlah pengadan beras oleh Bulog menyebabkan penyaluran beras raskin naik sebesar 5.901 persen. Penurunan jumlah pengadaan

308

beras Bulog sebesar 1.766 persen menyebabkan persediaan beras Bulog turun 1.927 persen. Meskipun persediaan beras Bulog turun 1.766 persen, persediaan beras domestik tetap naik sebesar 6.984 persen, karena perubahan kenaikan persediaan beras masyarakat yang 11.699 persen jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan persediaan beras Bulog sebesar 1.927 persen. Dengan kata lain, persediaan beras domestik disuplai dari persediaan beras masyarakat. Penurunan harga beras di pengecer menyebabkan : (1) jumlah beras disalurkan oleh Bulog naik 3.648 persen, (2) jumlah beras impor turun 29.614 persen, (3) jumlah permintaan beras naik sebesar 0.730 persen, (4) penyaluran beras pemerintah turun 44.592 persen, dan (5) harga beras pembelian pemerintah dari Bulog turun sebesar 0.904 persen. Penurunan jumlah beras yang disalurkan pemerintah menyebabkan persediaan akhir beras pemerintah naik 0.613 persen, diikuti dengan penurunan harga beras pengecer turun sebesar 3.221 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP, HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen menyebabkan indeks diterima petani padi naik sebesar 11.527 persen, diikuti dengan kenaikan nilai tukar petani padi petani 11.569 persen. Nilai tukar petani padi naik

sebesar 11.569 persen

menyebabkan luas areal panen naik 11.465 persen. Kombinasi kebijakan ini menyebabkan harga pupuk NPK turun 1.785 persen sehingga produktifitas naik sebesar 0.140 persen, diikuti dengan kenaikan produksi padi. Meskipun kenaikan produktifitas kecil, tetapi produksi padi naik 11.666 persen karena luas areal panen naik sebesar 10.890 persen. Dengan kata lain, produksi padi lebih disebabkan karena kenaikan luas areal panen. Disisi lain,

309

penurunan harga pupuk NPK menyebabkan indeks dibayar petani padi turun sebesar 0.099 persen. Mengingat nilai tukar petani padi merupakan rasio indeks diterima petani padi dengan indeks dibayar petani padi, dimana kenaikan indeks diterima petani yang lebih besar, sebaliknya indeks dibayar petani padi turun, sehingga nilai tukar petani padi naik sebesar 11.569 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP, HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen menyebabkan kadar air gabah kering panen naik tetapi dalam persentase lebih kecil dari satu persen, sebesar 0.412 persen dan diikuti dengan kenaikan harga gabah kering panen. Meskipun kadar air gabah Kering Panen naik tetapi karena kadar air gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani padi masih sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Presiden tahun 2005-2009. Kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP 15 persen sedangkan HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen (S12) menghasilkan tanda yang sama tetapi besaran berbeda dibandingkan dengan kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP, HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen. Kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP 15 persen sedangkan HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen menghasilkan persentase perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan dengan kombinasi kebijakan meningkatkan HPGP, HPBB, HNPK, RTRA dan RPNP masing-masing sebesar 10 persen (S11). 7.9

Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Tujuan Kebijakan Perberasan Nasional melalui Inpres 2005-2008 Variabel endogen untuk mengukur pendapatan petani yaitu nilai tukar

petani padi dan penerimaan petani. Skenario kebijakan S2 menghasilkan

310

perubahan kenaikan produksi padi (QPIT) tertinggi (17.907 persen) dari skenario lainnya, seperti ditunjukkan pada Gambar 55. Kenaikan produksi padi tertinggi tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan nilai tukar petani padi (NTPP) dan penerimaan petani (TRFT) tertinggi, masing-masing 17.429 dan 11.693 persen. Sebaliknya, skenario kebijakan S3 menyebabkan penurunan terhadap QPIT, TRFT dan NTPP, masing-masing sebesar 0.526, 0.139 dan 0.054 persen, sehingga kurva QPIT, TRFT dan NTPP berada dibawah titik nol. Skenario S4 menghasilkan penurunan perubahan QPIT, TRFT dan NTPP yang lebih besar dari skenario S3. Pada

kenyataannya,

pemerintah

mengimplementasikan

kombinasi

kebijakan (mix policy) terhadap kebijakan perberasan nasional. Dengan kata lain, meskipun skenario S2 menghasilkan kenaikan QPIT, TRFT dan NTPP tertinggi, pilihan skenario kebijakan ditentukan oleh skenario kombinasi kebijakan yang menghasilkan kenaikan QPIT, TRFT dan NTPP tertinggi. Skenario S12 menghasilkan perubahan kenaikan QPIT, TRFT dan NTPP tertinggi, masingmasing 17.627, 11.626 dan 17.375 persen. Skenario kombinasi kebijakan yang menghasilkan perubahan kenaikan QPIT, TRFT dan NTPP terendah yaitu skenario S6. Skenario kombinasi kebijakan S6 sampai dengan S12 menghasilkan dampak kenaikan pendapatan petani

diatas tujuh persen, sehingga skenario

kombinasi kebijakan tersebut dapat menjadi pilihan alternatif kebijakan oleh pemerintah untuk merealisasikan tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tahun 2005-2008. Tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tahun 2005-2008 secara eksplisit menyebutkan sikap keberpihakan pemerintah terhadap produsen padi dan

311

konsumen beras. Tujuan kebijakan perberasan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap produsen padi, disisi lain tujuan kebijakan perberasan untuk ketahanan

pangan

dan

stabilisasi

ekonomi,

menunjukkan

keberpihakan

pemerintah terhadap konsumen beras. Skenario kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan yang mengindikasikan keberpihakan terhadap produsen padi yaitu skenario S1 sampai dengan S10. Skenario kombinasi kebijakan yang mengindikasikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen padi dan konsumen beras yaitu skenario S11 dan S12. Skenario kombinasi kebijakan S12 seperti ditunjukkan pada Gambar 56 menghasilkan kenaikan harga gabah kering panen dan indeks diterima petani padi tertinggi, sedangkan terendah dijumpai pada skenario kombinasi kebijakan S8. Pada skenario S12, kenaikan harga gabah kering panen sebesar 11.331 persen menyebabkan indeks diterima petani juga tertinggi, yaitu 17.375 persen, disisi lain pada skenario 8 perubahan kenaikan harga gabah kering panen terendah menyebabkan indeks diterima petani juga terendah, yaitu 11.421 persen. Gambar 57 menunjukkan bahwa dampak skenario kebijakan tunggal maupun kombinasi kebijakan menghasilkan perubahan pengadaan beras oleh Bulog (QBBT) minus kecuali skenario S5 sebesar 0.981 persen. Dampak skenario kebijakan tunggal maupun kombinasi kebijakan menghasilkan perubahan persediaan beras domestik (QCBN), persediaan beras masyarakat (QCBD) dan surplus beras (SDBI) yang positip, kecuali skenario S3 dan S4. Persediaan beras domestik disuplai dari persediaan beras masyarakat. Kenaikan persediaan beras

312

domestik tertinggi dijumpai pada skenario S2 yaitu 10.880 persen sedangkan untuk kombinasi kebijakan pada skenario S12 sebesar 10.607 persen.

20,000

Perubahan (%)

15,000

10,000

QPIT TRFT

5,000

NTPP

0,000 1

2

3

4

5

‐5,000

6

7

8

9

10

11

12

Simulasi

Gambar 55. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Pendapatan Petani

20,000 15,000

Perubahan (%)

10,000 HGKPR HPNPR

5,000

IT 0,000

IB 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

‐5,000 ‐10,000

Simulasi

Gambar 56. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan TerhadapHarga Gabah Kering Panen, Harga pupuk NPK, Indeks Diterima dan Dibayar Petani Padi

313

25,000

Perubahan (%)

20,000 15,000

QCBD QBBT

10,000

QCBB QCBN

5,000

SDBI 0,000 1 ‐5,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Simulasi

Gambar 57. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Ketahanan Pangan

Dampak skenario kombinasi kebijakan terhadap ketahanan pangan dalam studi ini ditentukan oleh QCBD, QCBN dan SDBI. Dampak skenario kombinasi kebijakan pada S12 menghasilkan perubahan surplus beras tertinggi, yaitu 19.993 persen. Apabila indikator ketahanan pangan ditentukan oleh persediaan beras masyarakat, maka pilihan kombinasi kebijakan pada skenario S10 dan S12. Selanjutnya, apabila indikator ketahanan pangan berdasarkan persediaan beras domestik, maka pilihan pada kombinasi kebijakan pada skenario S10. Gambar 58 menunjukkan keterkaitan diantara tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tahun 2005-2008, dimana ketahanan pangan yang semakin baik (diukur dari kecukupan pangan) berkaitan dengan stabilisasi harga, yang ditunjukkan dengan perubahan harga beras pengecer berada dibawah titik nol, kecuali pada skenario S3 dan S4. Pada skenario S3 dan S4, perubahan harga beras pengecer positip, masing-masing 0.145 dan 0.207 persen. Secara umum, baik

314

kebijakan tunggal maupun kombinasi kebijakan menghasilkan peningkatan ketahanan pangan, kecuali skenario S3 dan S4.

25,000 20,000

Perubahan (%)

15,000 QCBD

10,000

QCBN 5,000

SDBI

0,000

HBRTR

‐5,000

1

2

3

4

5

‐10,000

6

7

8

9

10

11

12

Simulasi

Gambar 58.Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga

8,000 6,000

Perubahan (%)

4,000 2,000

STOB

0,000

STBF

‐2,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STGF RAST

‐4,000

HBRTR

‐6,000 ‐8,000 ‐10,000

Simulasi

Gambar 59.Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Stabilisasi Harga

315

Gambar 59 menunjukkan dampak skenario kombinasi kebijakan pada S12 menyebabkan persediaan akhir beras Bulog (STBF) turun sebesar 3.247 persen. Mengingat persediaan beras akhir Bulog merupakan persamaan identitas, yaitu selisih persediaan beras Bulog dengan penyaluran beras Bulog, maka penurunan STBF karena jumlah beras yang disalurkan oleh Bulog naik sebesar 0.973 persen. Skenario kombinasi kebijakan pada S12 menyebabkan penyaluran beras Raskin (RAST) naik sebesar 3.623 persen. Salah satu peubah penjelas pada skenario S12 yaitu jumlah rumah tangga penerima Raskin. Kebijakan meningkatkan jumlah rumah tangga penerima Raskin menyebabkan jumlah penyaluran RAST naik. Skenario kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan selain S11 da S12 menghasilkan perubahan RAST yang minus. Dampak skenario kebijakan tunggal pada S3, S4 dan S5 terhadap RAST tidak ada, karena perubahan RAST yang nol persen. Dampak

skenario

kombinasi

tunggal

dan

kombinasi

kebijakan

menghasilkan perubahan persediaan akhir beras pemerintah (STGF) yang positip, kecuali skenario S3 dan S4, dimana perubahan STGF minus 0.025 persen. Kenaikan persediaan akhir beras pemerintah tersebut karena penurunan penyaluran beras pemerintah.

7.10 Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Gambar 60 menunjukkan slope kurva surplus produsen beras (SPB), surplus konsumen beras (SKB) dan surplus bersih (NS) fluktuatif. Apabila pemerintah mengimplementasikan kebijakan tunggal, melalui kebijakan meningkatkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dari 10 menjadi 15 persen,

316

maka surplus produsen naik menjadi Rp 1 433 atau naik 51.08 persen dari skenario S1. Keputusan pemerintah untuk mengimplementasikan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk NPK dari 10 persen (S3) menjadi 15 persen (S4) menyebabkan surplus konsumen beras turun menjadi Rp 18 milyar, atau kesejahteraan surplus konsumen berkurang 42.62 persen dari skenario S3. Sebaliknya, skenario S3 menyebabkan surplus produsen berkurang tajam dibandingkan dengan S2, atau berkurang 99.46 persen dari skenario S2. Dampak kebijakan tunggal pada skenario S3 dan S4 menghasilkan surplus konsumen beras yang negatif, masing-masing Rp 13 milyar dan Rp 18 milyar. Studi Hutauruk, 1996; Mulyana, 1998 menguatkan hasil penelitian ini, bahwa kenaikan harga beras pengecer di pasar akan menurunkan surplus konsumen beras. Hasil penelitian ini yang menunjukkan penurunan harga beras di pasar diikuti dengan kenaikan surplus konsumen serupa dengan hasil penelitian Sembiring (2002 c dan 2002 d), yang menemukan bahwa penurunan harga beras di pasar menyebabkan surplus konsumen meningkat sebesar 5.40 sampai 11.76 persen. Tindakan pemerintah meningkatkan realisasi penyaluran pupuk NPK 10 persen (S5) menguntungkan surplus konsumen sebaliknya surplus produsen berkurang Rp 5 Milyar. Keputusan pemerintah mengimplemetasikan kombinasi kebijakan dengan menaikkan harga gabah kering panen dengan harga eceran tertinggi pupuk NPK masing-masing 10 persen, menyebabkan kesejahteraan produsen dan konsumen beras lebih baik (better off) dari kebijakan kebijakan tunggal, khususnya skenario S3, S4 dan S5.

317

Apabila pemerintah memutuskan meningkatkan harga gabah kering panen naik menjadi 15 persen, sedangkan harga eceran tertinggi pupuk NPK tetap 10 persen maka kondisi kesejahteraan produsen dan konsumen lebih baik lagi, karena kesejahteraan produsen naik 53.44 persen dibandingkan dengan skenario S6, sedangkan kesejahteraan konsumen juga meningkat 55.09 persen. Gambar 60 menunjukkan bahwa surplus produsen beras terbesar ditemukan pada skenario S7, dengan surplus produsen sebesar Rp 1 499 milyar, sedangkan surplus

Perubahan (Rp Milyar)

konsumen terbesar pada skenario S12, yaitu Rp 396 milyar.

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ‐200 SPB

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

930

1433

8

11

‐5

937

1440

922

959

1397

959

1266

SKB

240

363

‐13

‐18

8

224

344

249

232

354

286

407

NS

1170

1796

‐5

‐8

3

1160

1784

1171

1191

1750

1245

1673

Gambar 60. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan Terhadap Kesejahteraan

Net surplus (NS) merupakan jumlah antara surplus produsen dengan surplus konsumen beras. Skenario S3 dan S4 masing-masing menghasilkan net surplus negatif yaitu Rp 5 milyar dan Rp 8 milyar, sedangkan skenario lainnya

318

menghasilkan net surplus yang positip. Net surplus yang positip tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut sudah mengarah kepada perbaikan. Skenario kebijakan tunggal (S1, S2, dan S5) dan skenario kombinasi kebijakan (S6, S7, S8, S9, S10, S11 dan S12) menyebabkan kesejahteraan produsen beras dan konsumen beras meningkat

yang berarti skenario kombinasi kebijakan

tersebut diatas berpihak kepada produsen juga konsumen. Net surplus yang negatif karena penambahan surplus produsen beras lebih kecil dari penurunan surplus konsumen, sehingga skenario kebijakan dalam studi ini adalah kebijakan S3 dan S4

belum mengarah kepada perbaikan, karena kesejahteraan yang

dinikmati oleh konsumen lebih rendah dibandingkan dengan pihak produsen.

319

VIII. KESIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN 8.1 Kesimpulan Secara umum dapat disimpulkan bahwa Intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan sudah disusun sesuai dengan tujuan penyusunan kebijakan tersebut yaitu peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi. Secara spesifik kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan, sebaliknya kebijakan harga pembelian pemerintah efektif. 2. Ketersediaan varitas Ciherang tertinggi dibanding dengan varitas padi lainnya, harga pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK diatas Harga Eceran Tertinggi, dan kadar air dan kadar kotoran Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling pada tingkat nasional lebih rendah dari persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Harga Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling pada musim panen raya lebih rendah dari musim panen gadu dan musim panceklik, harga beras pengecer lebih tinggi dari harga beras dunia, dari Maret 2005 sampai September 2008 dan sumbangan beras terhadap inflasi tertinggi pada musim panceklik. 4. Jumlah pembelian gabah/beras pada musim panen raya lebih tinggi dibandingkan dengan

musim gadu dan musim panceklik, sebaliknya

penyaluran beras Bulog dan Raskin terendah pada musim panceklik. 5. Peningkatan 10 dan 15 persen harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berdampak pada peningkatan penerimaan petani, nilai tukar

320

petani padi petani, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, selain itu kebijakan ini meningkatkan surplus produsen dan konsumen. 6. Peningkatan 10 dan 15 persen harga eceran tertinggi pupuk NPK berdampak pada penurunan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi, ketahanan pangan, sedangkan harga beras meningkat, dan kebijakan ini merugikan kepada konsumen karena kehilangan surplus konsumen. 7. Peningkatan 10 persen realisasi penyaluran pupuk NPK berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, tetapi harga gabah kering panen turun sehingga produsen dirugikan karena kehilangan surplus produsen. 8. Kombinasi peningkatan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 10 dan 15 persen diikuti dengan peningkatan harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, realisasi penyaluran pupuk NPK dan jumlah rumah tangga penerima Raskin masing-masing 10 persen berdampak pada peningkatan penerimaan petani, nilai tukar petani padi, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, selain itu kebijakan ini meningkatkan surplus produsen dan konsumen. 8.2. Implikasi Kebijakan Untuk mencapai tujuan kebijakan perberasan yang efektif sebaiknya pemerintah memberikan BLBU 25 kg per ha dan memfasilitasi pendistribusian BLBU antara produsen benih melalui KUPD/PPL sehingga menimbulkan rasa adil diantara kelompok tani. Pemerintah perlu melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga pupuk bersubsidi, menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani tepat waktu, meningkatkan

321

kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan, mengusahakan kenaikan harga pembelian pemerintah lebih tinggi dari HET pupuk bersubsidi, meneruskan kebijakan pupuk bersubsidi, dan mengangkat status PPL harian menjadi tetap (Pegawai Negeri). Upaya lainnya yang perlu dilakukan pemerintah antara lain pembangunan irigasi dan perbaikan sistim jaringan irigasi, membeli langsung gabah petani, memfasilitasi pembentukan koperasi petani baik di tingkat desa atau kelompok tani, dan meneruskan kebijakan pengadaan beras oleh Bulog. Tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tahun 2005-2008 tercapai apabila

pemerintah

mengimplementasikan

kombinasi

peningkatan

harga

pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, jumlah rumah tangga penerima beras Raskin dan realisasi penyaluran pupuk NPK. 8.3 Saran Penelitian Lanjutan Model kebijakan perberasan ini perlu disempurnakan dengan memasukkan jumlah penggunaan benih, jumlah penggunaan pupuk oleh petani, pengeluaran pemerintah untuk pembelian gabah/beras, upah di usahatani padi, Produk Domestik Bruto tanaman pangan, suku bunga dan

variabel pembangunan

ekonomi pedesaan, seperti jumlah industri penggilingan di desa, jumlah peralatan teknologi pasca panen dimiliki petani, besarnya dana bantuan pemerintah untuk pengembangan ekonomi pedesaan dan lain-lain. Keterbatasan studi ini karena variasi data yang kecil pada variabel tertentu sehingga studi analisis ekonomi kebijakan perberasan melalui Instruksi Presiden perlu dikembangkan dengan menggunakan data tahunan

322

DAFTAR PUSTAKA Adjid, D.A. 1992. Indonesian Price Policy on Secondary Food Crops. Indonesian Food Journal, 3 (5): 54-67. Agus, F., Irawan, Al Dariah, N.L. Nurida, E.Husen, A. Setyanto, dan H. Mayrowani. 2006. Agricultural Land Conversion as a Threat to Food Security and Environmental Quality in Indonesia. Final Report of Country Case Studies on Multifunctionality of Agriculture in ASEAN Countries. ASEAN-MAFF Japan Project. Jakarta. Alderman, H. and C.P. Timmer. 1980. Food Policy and Food Demand in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 16(3): 83-93. Amang, B. 1984. Harga Beras dan Inflasi di Indonesia, 1967-1981. Ringkasan Disertasi dalam Ilmu Ekonomi. Graduate Divisions of the University of California, Davis. Amang, B. dan M.H. Sawit. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi. Edisi Kedua. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor. Anas, R. and R. Montgomery. 1980. Asian Fertilizer Demand Reconsidered: An Application to Java and Bali. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 28 (3): 239-271. Andersen, P.P. 1994. World Food Trend and Future Food Security. Food Policy Report. IFPRI, Washington DC. ___________. 2005. Ethics and Economic Policy for the Food System. American Journal of Agricultural Economics, 87(5): 1097-1112. Anderson, K. 2006. Reducing Distorsion to Agricultural Incentives: Progress, Pitfalls and Prospect. Policy Research Working Paper. World Bank, Washington, DC. Anton, J. 1990. Analisis Ekonomi Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Minahasa dalam Rangka Swasembada Beras di Daerah Sulawesi Utara. Tesis Magister Sains. Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Azahari, D.H. 2003. Revitalisasi Peran Penggilingan Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(1): 1-8. Bachrudin, Z. 2008. Kebijakan dan Langkah Operasional Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam Peningkatan Daya Saing Komoditas Tanaman Pangan Utama. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian tanggal 23 Oktober 2008. Balai Besar

323

Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Pengembangan Pertanian, Bogor.

Badan

Penelitian

dan

Baliwati, Y.F. 2001. Model Evaluasi Ketahanan Pangan Rumahtangga Petani: Desa Sukajadi Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Barrett, C.B. 1999. The Microeconomics of the Developmental Paradox: On the Political Economy of Food Price Policy. Agricultural Economics, 20(2): 159-172. Barker, R., E. Bennagen and Y. Hayami. 1978. New Rice Technology and Policy Alternatives for Food Self Sufficiency. In Barker and Hayami (Editor) Economic Consequences of the New Rice Technology. The International Rice Research Institute, Los Banos. Benu, F.L. 1996. Analisis Struktur Produksi, Konsumsi dan Perdagangan Beras di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Branson, W.H. and J.M. Litvack. 1981. Macroeconomics. Second Edition. Harper & Row Publishers, New York. Brennan, D. 2003. Price Dynamics in the Bangladesh Rice Market: Implications for Public Intervention. Agricultural Economics, 29(1): 15-25. Badan Pusat Statistik. 2008a. Statistik, Jakarta.

Indonesia dalam Angka 2008. Badan Pusat

___________________. 2008b. Sumatera Utara dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Medan. ___________________. 2008c. Kabupaten Serdang Bedagai 2008. Badan Pusat Statistik, Perbaungan.

dalam Angka

___________________. 2008d. Tapanuli Selatan dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Padang Sidempuan. ___________________. 2008e. Kabupaten Langkat dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Binjei. ___________________. 2008f. Kabupaten Simalungun dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Pematang Siantar. ___________________. 2008g. Kabupaten Labuhan Batu dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Labuhan Batu.

324

___________________. 2008h. Kecamatan Sei Rampah dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Sei Rampah. ___________________. 2008i. Kecamatan Perbaungan dalam Angka 2008. Badan Pusat Statistik, Perbaungan. Cahyono, S.A. 2001. Analisis Penawaran dan Permintaan Beras di Propinsi Lampung dan Kaitannya dengan Pasar Beras Domestik dan Internasional. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Chambers, R.G. and J. Quiggin. 2003. Price Stabilization and the Risk Averse Firm. American Journal of Agricultural Economics, 87(2) : 336-347. Coxhead. I. 2000. Consequences of a Food Security Strategy for Economic Welfare, Income Distribution and Land Degradation : The Philippine Case. World Development, 28 (1): 111-128. Cramer, G.L. and C.W. Jensen. 1991. Agricultural Economics and Agribusiness. Fifth Edition. Jhon Wiley & Sons Inc, New York. Cummings Jr, R., S. Rashid and A. Gulati. 2006. Grain Price Stabilization Experience in Asia: What have We Learned ? Food Policy, 31(4): 302312. Darwanto, D.H. 2001. Perilaku Harga Beras dan Gabah di Indonesia. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Darwis, V. dan A.R.Nurmanaf. 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga dan Penggunaan Pupuk di Tingkat Petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 22(1): 63-73. Daryanto, A. 1989. Dasar-Dasar Ekonomi Sumberdaya. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. David, C.C. 1975. A Model of Fertilizer Demand of the Asia Rice Economy ( A Macro-Micro Analysis). Ph.D. Dissertation. Stanford University, California. David, C.C. and R. Baker. 1978. Modern Rice Varities and Fertilizer Consumption. In Barker and Hayami (Editor) Economic Consequences of the New Rice Technology. The International Rice Research Institute, Los Banos. David, C.C. and J. Huang. 1996. Political Economy of Rice Protection in Asia. University of Chicago, Chicago.

325

Dawe, D. 2008. Can Indonesia Trust the World Rice Market? Bulletin of Indonesian Economic Studies, 34(1): 115-32. Debertin, D. L. 1986. Agricultural Productions Economics. Macmillan Publishing Company, New York. De Janvry, A., A. Fargeix and E. Sadoulet. 1991. Political Economic of Stabilization Programs: Feasibility, Growth and Welfare. Journal of Policy Modeling, 13 (3): 317-345. Direktorat Perbenihan Dirjen Tanaman Pangan. 2009. Vademikum. Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan. Jakarta. Dirjen PLA. 2005. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Lahan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Departemen Pertanian. Jakarta. Doll, J.P. and F. Orazem. 1984. Production Economics: Theory with Application. Jhon Wiley and Sons, New York. Dornbusch, R. and S. Fisher. 1987. Macroeconomics. McGraw-Hill International Editions, Singapore. Ellis, F. 1992. Agricultural Policies in Developing Countries. Cambridge University Press, Cambridge. _______. 1993. Private Trade and Public Role in Staple Food Marketing: the Case of Rice in Indonesia. Food Policy, 18(5): 428-438. Gujarati, D. 1988. Basic Econometrics. Second Edition. Mc Graw-Hill Inc, New York. Hadiutomo, K. 2008. Analisis Dampak Penekanan Susut Panen dan Pasca Panen Padi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia. Direktorat Penanganan Pasca Panen, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta. Hafsah, M.J. dan T. Sudaryanto. 2004. Sejarah Intensifikasi Padi dan Prospek Pengembangannya. Dalam Kasryno, F., E. Pasandaran., A.M. Fagi. (Penyunting) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta. Halcrow, H.G., R.G.F. Spite and J.E.A. Smith. 1994. Food and Agricultural Policy: Economics and Politics. Second Edition. McGraw-Hill Inc, New York. Harianto 2001. Pendapatan, Harga dan Konsumsi Beras. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan

326

Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Hayami, Y. and R.W. Herdt. 1978. Market Prices Effets of New Rice Technology on Income Distribution. In Barker and Hayami (Editor) Economic Consequences of the New Rice Technology. The International Rice Research Institute, Los Banos. Helmberger, P.G. 1991. Economics Analysis of Farm Programs. Mc Graw Hill. Inc, New York. Hendersen, J.M. and R.E. Quandt. 1980. Microeconomic Theory A Mathematical Approach. Mc Graw- Hill Inc, Singapore. Herdt, R.W. and T.H. Wikham. 1978. Exploring the Gap Between Potential and Actual Rice Yields: The Philippine Case. In Barker and Hayami (Editor) Economic Consequences of the New Rice Technology. The International Rice Research Institute, Los Banos. Hermanto. 2001. Perkembangan Kelembagaan Pertanian. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Hidayat, J.R., M.O. Adnyana, dan A. Hasanuddin. 2005. Penyebaran Varietas Unggul Tanaman pangan dan Program Pengembangan. Analisis dan Opsi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Penyunting Partohardjono, S., D.Pasaribu, Hermanto. Monograf No 1, 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hilman, A.L. 2003. Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government. Combridge University Press, Combridge. Hoy, M., J. Livernois, C. McKenna, R. Rees and T. Stengos. 2001. Mathematics for Economics. Second Edition. The MIT Press, Combridge. Hutauruk, J. 1996. Analisa Dampak Kebijakan Harga Dasar Padi dan Subsidi Pupuk di Indonesia. Thesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hutauruk, J. dan S.A. Sembiring. 2002. Dampak Kebijakan Harga Dasar dan Subsidi Pupuk terhadap Kesejahteraan Konsumen dan Produsen. Laporan Penelitian disampaikan dalam Simposium Hasil Penelitian dan Seminar Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, Tanggal 7-8 Maret 2002, Jakarta.

327

Ikhsan, M. 2001. Kemiskinan dan Harga Beras. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Innes, R. 2003. Crop Insurance in a Political Economy: An Alternative Prespective on Agricultural Policy. American Journal of Agricultural Economics, 85 (2) : 318-335. Intriligator, M.D. 1978. Econometrics Model, Technique and Applications. Prentice Hall International, New Dehli. Irawan, B. 2004. Dinamika Produktifitas dan Kualitas Budidaya Padi Sawah. Dalam Kasryno, E. Pasandaran, dan A.M Fagi (Editor) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. ________. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 23(1): 1-18. Irianto, S.G. 2008. Inovasi Mekanisasi Pertanian untuk mendukung Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Pangan Nasional. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian tanggal 23 Oktober 2008. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor. Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Konversi Lahan Pertanian. Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian, MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries), Japan dan ASEAN Secretariat. Jakarta. Iqbal, M. 2007. Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Analisis Kebijakan Pertanian, 5(4): 287-303. Iqbal, M dan Sumaryanto.2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat. Analisis Kebijakan Pertanian, 5(2): 167-182 Jha, S. and P.V. Srinivasan. 1999. Grain Price Stabilization in India: Evaluation of Policy Alternatives. Agricultural Economics, 21(1): 93-108. Just, R. E., D.L. Hueth and A. Schmitz. 1982. Applied Welfare Economics and Public Policy. Prentice-Hall Inc, Englewood. Kako, T., M. Gemma and S. Ito. 1997. Implications of the Minimum Access Rice Import on Supply and Demand Balance of Rice in Japan. Agricultural Economics, 16(3): 193-204.

328

Kannaripan, C.A. 2000. Commodity Price Stabilisation: Macroeconomic Impacts and Policy Options. Agricultural Economics, 23(1): 17-30. Kariyasa, K. 2003. Dampak Tarif Impor dan Kinerja Harga Dasar serta Implikasinya terhadap Daya Saing Beras Indonesia di Pasar Dunia. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(4): 315-330. Kariyasa, K., M. Maulana, dan S. Murdianto. 2004. Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 2(3): 277-287. Kariyasa,K., dan M.O.Adnyana. 2000. Perumusan Kebijakan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor. Kariyasa, K. dan Y.Yusdja. 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Propinsi Jawa Barat. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(3): 201-216. Karo-Karo, R. 2002. Dampak Kebijakan Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Kasryno, F.1986. Supply of Rice and Demand for Fertilizer for Rice Farming in Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 5(2): 27-42. Kasryno. F., P.Simatupang, E. Pasandaran dan S. Adiningsih. 2001. Reformulasi Kebijaksanaan Perberasan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 19 (2): 1-23. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: KEP46/M.EKON/08/2005, Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 Tantang Pedoman Umum Kordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Tanggal 9 Agustus. Jakarta. Koutsoyiannis, A. 1977. Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods. Harper and Row Publishers Inc, New York. ______________. 1977. Theory of Economics. Harper and Row Publishers Inc, New York. Krugman, P.R. and M. Obstfeld. 2003. International Economics: Theory and Policy. Sixth Edition. Pearson Education International, Boston.

329

Kusumaningrum, R. 2008. Dampak Kebijakan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Labys, W.C. 1973. Dynamic Commodity Models: Spesification, Estimation, and Simulation. Lexington Books D.C. Heath and Company, Lexington. Lakollo, E.M. 1986. Penawaran Beras Indonesia (Suatu Analisis Kontribusi Peubah Penentu Produksi Beras Indonesia Selama Pelita I-III). Tesis Magister Sains. Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Las, I. 2010. Arah dan Strategi Pengembangan Pupuk Majemuk NPK dan Pupuk Organik. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Peranan Pupuk NPK dan Organik dalam Meningkatkan Produksi dan Swasembada Beras Berkelanjutan, Tanggal 24 Februari 2010. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Bogor. Lipsey, D. 1974. Basic Macroeconomics : Principles and Reality. The Dryden Press. 901 North Elm Street Hindsdale, Illonis. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor. 2006. Studi Biaya Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi dari Lini III ke Lini IV. Hasil Penelitian disampaikan pada Seminar Nasional: Sistem Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi Tanggal 3 Desember 2006, Jakarta. Lubis,

A.R. 2005. Analisis Kebijakan Impor Beras Dan Kaitannya dengan Diversifikasi Pangan Pokok. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Mankiw, N.G. 2004. Principle of Economics. 3 th Edition. South Western of Thomson Learning, South Western. ____________. 2007. Macroeconomics 6 th Edition. Worth Publishers, New York. Mardianto, S. dan M. Ariani. 2004. Kebijakan Proteksi dan Promosi Komoditas Beras di Asia dan Prospek Pengembangannya di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 2(4): 340-353. Mcdonald, J.D. and A.S. Daniel. 2003. The Influence of Commodity Programs on Acreage Response to Market Price: With an Ilustration Concerning Rice Policy in the United States. American Journal of Agricultural Economics, 85 (4): 857-871. Mears, L.A. dan S. Afiff. 1969. An Operasional Rice Price Policy for Indonesian. Ekonomi Keuangan Indonesia, 17 (1): 3-13.

330

Mosher, A.T. 1966. Getting Agricultural Moving. The Agricultural Development Council, New York. Mulyana, A. 1998. Keragaan dan Permintaan Beras Indonesia dan Prospek Swasembada Menuju Era Perdagangan Beras: Suatu Analisis Simulasi. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Myers, R.J. 2006. On the Costs of Food Price Fluctuations in Low-Income Countries. Food Policy, 31(4): 288-301. Myles, G.D. 1995. Public Economics. Cambridge University Press, Cambridge. Nasution, L.B. dan J. Winoto. 1996. Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan. Prosiding Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation. Naylor, R.L., W.P. Falcon., N. Wada., and D. Rochberg. 2002. Using El Nino/Southern Oscillation Climate Data to Improve Food Policy Planning in Indonesia. Developments in the Asian Rice Economy. In Sombilla, M., M. Hossain, and B. Hargy (Editor). International Rice Research Institute. Philippines. Norton, R.D. 2004. Agricultural Development Policy. Concepts and Experience. John Wiley & Sons Inc, River Street, Hoboken. Natawijaya, R.S. 2001. Dinamika Pasar Beras Domestik. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Nicholson, W. 1999. Teori Ekonomi Mikro: Prinsip Dasar dan Pengembangannya. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nugraha, U.S., J.R. Hidajat., S. Partohardjono dan S. Purba. 2005. Perspektif Sistem Perbenihan Padi Nasional. Analisis dan Opsi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Penyunting Partohardjono, S., D.Pasaribu, Hermanto. Monograf No 2, 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Nurmalina, R. 2007. Model Neraca Ketersediaan Beras yang Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafat, S. Friyatno, K.D. Saktyanu dan R.P. Somaji. 1993. Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke

331

Penggunaan Nonpertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. Pal, S., D.K. Bahl and Mruthyunjaya. 1993. Government Interventions in Foodgrain Markets: The Case of India. Food Policy, 18(5): 414-427. Pearson, S., E. Monke, R.J. Baulch. 1997. The Cost of Rice Price Stabilization Under Self-Sufficiency. Silitonga, C., A. Fauzi, M.H. Sawit, P. Suharno, A.Soepanto dan M. Ismet (Penyunting) 30 Tahun Peran Bulog Dalam Ketahanan Pangan. Badan Urusan Bulog, Jakarta. Perum Bulog. 2006. Konsep Dasar Pengelolaan Kualitas. Divisi Regional Jawa Barat. Bandung. PT. Petrokimia Gresik. 2009. Pupuk Produksi. Gresik. Pogue, T.F. and L.G. Sgontz. 1978. Government and Economic Choice. An Introduction to Public Finance. Houghton Mifflin Company, Boston. Poulton, C., J. Kydd, S. Wiggins, A. Dorward. 2006. State Intervention for Food Price Stabilisation in Africa: Can It Work? Food Policy, 31(4): 342-356.

Pusat Studi Ekonomi. 2003. Analisis Ketahanan Pangan dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Laporan Penelitian. Kerjasama Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Pranadji, T. dan B. Hutabarat. 1998. Beberapa Aspek Sosial Ekonomi Kegiatan Pengeringan Padi. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 6(2): 53-60. Prijambodo, B. 2001. Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Pemerintah dalam Kebijakan Beras Nasional. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Pyndyck, R.S. and D.L. Rubienfield. 1991. Econometric Models and Econometric Forecast. Mc Grow- Hill International Editional, Singapura. Prabowo, H.E. 2008. Penyusutan Lahan Isu Utama Ketahanan Pangan. Kompas 4 Oktober 2008, 21: (1-7). Pranolo, T. 2001. Pangan, Ketahanan Pangan dan Liberalisasi Perdagangan. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

332

Puspoyo, W. 2002. Bulog dan Beras: Bias-Bias Cara Pandang Terhadap Peranannya. Dalam Sawit, M.H., T. Pranolo., A. Saifullah., B. Djanuwardi dan Sapuan (Editor). Bulog: Pergulatan dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan. Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog. IPB Press, Bogor. Ramdan, H., Yusran dan D. Darusman. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Alqaprint, Bandung. Rachman, B. 2003. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi dan Harga Pupuk di Tingkat Petani. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(3): 221-237. Rachman, B., Saptana, Supena, dan I.W. Rusastra. 2001. The Impact of Policy Adjusment on Agricultural Input Market Rice Farmer Income. Workshop on Macro Food Policy and Rural Finance. Brawijaya University, Malang. Rindayati, W. 2009. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Di Wilayah Propinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Ritonga, E. 2004. Analisis Keefektipan Kebijakan Harga Dasar Beras. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Rochayati, S. 2010. Dinamika dan Neraca Hara NPK pada Pertanaman Padi Produktifitas Tinggi dan Berkelanjutan. Paper Disampaikan dalam Seminar Nasional Peranan Pupuk NPK dan Organik dalam Meningkatkan Produksi dan Swasembada Beras Berkelanjutan, Tanggal 24 Februari 2010. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Bogor. Rusastra, I.W., R. Kustiari dan E. Pasandaran. 1997. Dampak Penghapusan Subsidi Pupuk terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Padi Nasional. Jurnal Agro Ekonomi, 16 (1): 13-41. Ruttan, V.W. 1978. New Rice Technology and Agricultural Development Policy. In Barker and Hayami (Editor) Economic Consequences of the New Rice Technology. The International Rice Research Institute, Los Banos. Sadoulet, E. and A. de Janvry. 1995. Quantitative Development Policy Analysis. The Jhons Hopkins University Press, London. Saifullah, A. 2001. Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.

333

Sakrani. 1978. Efisiensi Tataniaga Beras di Sumatera Barat : Analisa Keterpaduan Pasar. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor. Saragih, B. 2001. Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia pada Diskusi Panel Reformulasi Kebijakan Ekonomi Beras Nasional Tanggal 17 Juli 2001, Bogor. _________. 2010. Impor Beras antara Prinsip dan Keluwesan. Suara Agribisnis. Kumpulan Pemikiran Bungaran Saragih. Penerbit. PT Permata Wacana Lestari. Jakarta. Sastrohoetomo, M.A. 1984. Dampak Kebijaksanaan Harga Pupuk dan Beras terhadap Pendapatan Masyarakat. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Satari, G., F. Kasryno and C.A. Rasahan. 1986. Rice Polies in Indonesia: Historical Perspectives, Features, and Performance. In A. Fujimoto and T.Matsuda (Edited) An Economic Study of Rice Farming in West Java. A Farm Household Survey of Two Villages in Bandung and Subang. Nodai Research Institut, Tokyo University of Agriculture.Tokyo. Sawit, M.H. 2001. Kebijakan Harga Beras: Periode Orba dan Reformasi. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. ___________. 2002. Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin): Sebuah Program Perlindungan Sosial. Dalam Sawit, M.H., T. Pranolo., A. Saifullah., B. Djanuwardi dan Sapuan (Editor). Bulog: Pergulatan dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan. Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog. IPB Press, Bogor. ___________.2005. Melindungi Industri Padi/Beras: Menerapkan Tarif Kuota dan Memerankan STE. Analisis Kebijakan Pertanian, Bogor. 3(4): 298-312. ___________.2007. Usulan Kebijakan Beras dari Bank Dunia yang Keliru. Analisis Kebijakan Pertanian, 5(3): 193-212. ___________.2009. HPP Multi-Kualitas di Era Surplus Produksi Beras: Pengalaman Negara lain dan Gagasan buat Indonesia. Disampaikan pada Seminar Rutin Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian. 19 November, Bogor. Sekretariat Kabinet. 2000. Inpres No 8 Tahun 2000 tentang Perberasan, Jakarta.

Kebijakan

334

_________________. 2002. Inpres No 9 Tahun 2002 tentang Perberasan, Jakarta.

Kebijakan


Kebijakan


Kebijakan

_________________. 2007. Inpres No 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan, Jakarta. __________________.2008. Inpres No 1 Tahun 2008 tentang Perberasan, Jakarta.

Kebijakan

__________________.2008. Inpres No 8 Tahun 2008 tentang Perberasan, Jakarta.

Kebijakan

__________________. 1996. Undang-Undang RI Nomor 7 Tentang Pangan, Jakarta. __________________. 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Jakarta. Sembiring, S.A. 2002a. Dampak Penerapan Teknologi Baru Beras terhadap Distribusi Pendapatan. Paper disampaikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Tanggal 14-16 Mei 2002. Universitas Negeri Medan, Medan. ____________. 2002b. Strategi Meningkatkan Peranan Sektor Pertanian Dalam Krisis Ekonomi di Sumatera Utara. Dalam Tobing, Sarifuddin, S. Silitonga, Lisnawati dan I. Safni (Editor) Prosiding Seminar Nasional Bidang Ilmu Pertanian. Medan. 11-12 Juni 2002. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Nasional Wilayah Barat dengan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. ____________. 2002c. Effects of New Rice Tehnology on Income Distribution in North Sumatera Indonesia. In Future Scenario in Biological Research: Insights and Co-operation. Proceedings The Fourth Regional IMT-GT UNINET Conference 2002. 15-17 October 2002. Organised by School of Biological Sciences, University Sains Malaysia, Penang. ____________. 2007. Dampak Kebijakan Harga Dasar Gabah dan Subsidi Pupuk Terhadap Kesejahteraan Konsumen dan Produsen di Indonesia. Tugas Empiris dalam Mata Kuliah Ekonometrika Lanjutan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

335

____________. 2008. Kebijakan Pengadaan Benih di Indonesia Tahun 2007. Paper dipresentasikan pada Kuliah Kebijakan Pertanian Lanjutan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. ____________. 2008. Kebijakan Perberasan Nasional. Suara Pembaruan. 21 Oktober, 4:(3-6). Sembiring, S.A., P.M. Utomo, H. Yaoi dan M.B. Selamat. 2008. Hubungan Perberasan Nasional dengan Ketahanan Pangan dari Analisis Ekonomi Makro. Paper dipresentasikan dalam Mata Kuliah Falsafah Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Silitonga, C. 1997. Pengendalian Harga Pangan (Beras): Stabilisasi atau Proteksi ? Media Komunikasi & Informasi. Pangan, 8(31): 42-49. Simatupang, P. 2001. Kebijakan Harga Gabah Mengambang Terkendali Sebagai Opsi Pengganti Harga Dasar Gabah. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Simatupang, P., T. Sudaryanto, A. Purwoto and Saptana. 1995. Projections and Policy Implications of Medium and Long Term Rice Supply and Demand in Indonesia. Pusat Studi Sosial Ekonomi dan International Food Policy Research Institute, Bogor. Simatupang, P., S. Mardianto. dan M. Maulana. 2004. Evaluasi Kebijakan Harga Gabah Tahun 2004. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(1): 1-11. Simatupang, P., S. Murdianto., K. Kariyasa. dan M. Maulana. 2005. Evaluasi Pelaksanaan Harga Gabah Pembelian Pemerintah Tahun 2005 dan Perspektif Penyesuaiannya Tahun 2006. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(3): 187-200. Simatupang, P. 2007. Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 25(1): 1-18. Sinaga, B.M. 1989. Econometric Model of the Indonesian Hardwood Products Industry: A Policy Simulation Analysis. Ph.D. Dissertation, University of the Phillippines at Los Banos. Los Banos. Sitepu, R. 2002. Dampak Kebijakan Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sitepu, R. dan B.M. Sinaga. 2006. Aplikasi Model Ekonometika. Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS. Program Studi Ilmu

336

Ekonomi Pertanian. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Situmorang, J.W. 1995. Tingkat Proteksi dan Dampak Kebijaksanaan Harga terhadap Ekonomi Perberasan Indonesia, Tahun 1979-1991. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Soetrisno, N. 1996. Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Kerjasama DeptanUNICEF di Yogyakarta 26-30 Mei. Sudaryanto, T. 2001. Perkembangan Industri Pupuk, Investasi Irigasi, dan Konversi Lahan. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Sudaryanto, T. dan A. Agustian. 2003. Peningkatan Daya Saing Usahatani Padi Aspek Kelembagaan. Analisis Kebijakan Pertanian, 1(3): 255-274. Sugiyono. 2005. Model Ekonomi Politik Regulasi Beras Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Suhardjo. 1996. Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Makalah disajikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Kerjasama Deptan-UNICEF di Yogyakarta 26-30 Mei. Suparmin. 2005 Analisis Ekonomi Perberasan Nasional: Peran Bulog Dalam Stabilisasi Harga Beras di Pasar Domestik. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Suprihatno, B dan A.A. Daradjat. 2008. Kemajuan dan Ketersediaan Varitas Unggul Padi. Padi. Inovasi Teknologi dan Ketahanan Pangan. Buku I. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Suryana, A. dan Hermanto. 2004. Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Suryana, A. dan S. Murdianto. 2001. Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Suryana, A. dan K.S. Swatika. 1997. Kinerja Dan Prospek Ketahanan Pangan Pokok. Silitonga, C., A.Fauzi, M.H. Sawit, P.Suharno, A.Soepanto dan M.

337

Ismet (Penyunting) 30 Tahun Peran Bulog Dalam Ketahanan Pangan. Badan Urusan Bulog, Jakarta. Surono, S. 2001. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Impor Beras Serta Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Petani. Dalam Suryana dan Murdianto (Editor) Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. Starbird, S.A. 2005. Moral Hazard, Inspection Policy and Food Safety. American Journal of Agricultural Economics, 87 (1): 15-27. Stiglizt, J. E. 2000. Economics of the Public Sector. Third Edition. W.W. Norton & Campany, New York. Sukirman. 1996. Ketahanan Pangan: Konsep, Kebijaksanaan dan Pelaksanaannya. Makalah disajikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Kerjasama Deptan-UNICEF di Yogyakarta 26-30 Mei. Sumodiningrat, G. 2004. Subsidi untuk Petani Padi Mencari Format yang Tepat. Kompas, Senin 6 September 2004, 1: (6), 11: (5-9). Thorbecke, E. and L. Hall. 1982. Nature and Scope of Agricultural Sector Analysis: An Overview. In Thorbecke, E and L. Hall (Edited). In Agricultural Sector Analysis and Models in Developing Countries. Development Policy Studies and Training Service Policy Analysis Division. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome. Timer, C.P. 1975. The Policy Economy of Rice in Asia: A Methodological Introduction. Food Research Institute Studies. Standford University Press, California. __________ 1996. Does Bulog Stabilize Rice Price In Indonesia ? Should It Try? Bulletin of Indonesian Economic Studies. 32(2): 45-74. __________. 2000. The Macro Dimensions of Food Security: Economic Growth, Equitable Distribution, and Food Price Stability. Food Policy, 25(3): 283295. Timmer, C.P. and H. Alderman. 1979. Estimating Consumption Parameter for Food Policy Analysis. American Journal of Agricultural Economics, 61(5): 982-987. Tirtosoediro, A. 1968. Masalah Penyediaan Beras. Dalam Sawit, M.H., T. Pranolo., A. Saifullah., B. Djanuwardi dan Sapuan (Editor). Bulog: Pergulatan dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan.

338

Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog. IPB Press, Bogor. Tomek, W.G. and K.L. Robinson. 1990. Agricultural Product Price. Third Edition. Cornell University Press, London. United States Departement of Agriculture. 1996. The U.S. Contribution to World Food Security. The U.S. Position Paper Prepared for the World Food Summit, 3 July. United States Departement of Agriculture, Washington, D.C. Varian, H.R. 1992. Microeconomic Analysis. Third Edition. Norton Internasional Student, New York. Verbeek, M. 2000. A Quide to Modern Econometrics. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester. Widodo, S. 1989. Production Efficiency of Rice Farmers in Java-Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Winoto, J. 2005. Kebijakan Pengendalian Konversi Tanah Pertanian dan Implementasinya. Makalah Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi. 13 Desember 2005. Kerjasama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. Jakarta. Witjaksono, R. 1996. Alih Fungsi Lahan: Suatu Tinjauan Sosiologis. Prosiding Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation. Yonekura, H. 2005. Institutional Reform in Indonesian’s Food Security Sector: The Transformation of Bulog Into a Public Corporation. Developing Economies, 43(1): 121-48.

339

Lampiran 1. Dinamika Perkembangan Kebijakan Perberasan dalam Inpres N o

Intruksi Presiden (Inpres)

Dasar Pertimbangan Pemerintah Menetapkan Kebijakan

Hubungan Dasar Pertimbangan dengan Diktum dalam Inpres

1

No 2 Tahun 1997 (Harga Dasar Gabah)

1. Meningkatkan produksi pangan 2. Meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar.

1. Menetapkan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadan Gabah dan beras produksi dalam negeri. 2. Menetapkan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah.

24 1997

2



1.Menetapkan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras. 2.Menetapkan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah.

10 Juli 1998

3

No 32 Tahun 1998 (Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras)

1. Memacu produksi pangan 2. Meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar. 3. Perkembangan harga pasar untuk pembelian gabah/beras berlangsung sangat dinamis. 4. Memberdayakan ekonomi kerakyatan selain Koperasi dengan mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Menetapkan harga dasar gabah dan harga pembelian gabah dan beras ke dalam Tiga Wilayah. 2. Menetapkan pedoman harga dasar dan harga pembeliaan dalam rangka pengadaan gabah dan Beras produksi dalam negeri. 3. Menetapkan kualitas terhadap harga dasar gabah

31 1998

Des

1Des 1998

4

No 8 Tahun 2000

1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan 2. Memacu kegiatan produksi pangan 3. Meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar.

1. Menetapkan harga dasar dan harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri. 2. Menetapkan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah.

10 2000

Nov

1 Jan 2001

1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Pengembangan ekonomi pedesaan

1. Memberi dukungan bagi peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. 2. Memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. 3. Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh pemerintah. 4. Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen

31 2001

Des

1 Jan 2002

5

(Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian gabah dan Beras No 9 Tahun 2001 (Kebijakan Perberasan)

Tanggal Dikeluar kan Jan

Tanggal Berlaku 24 Jan 1997

1 Juni 1998

340

5. Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. 6

No 9 Tahun 2002 (Kebijakan Perberasan)


1. Memberikan dukungan bagi peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. 2. Memberi dukungan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani 3. Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh pemerintah. 4. Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. 5. Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan

31 2002

7


1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Peningkatan ketahanan pangan 3. Pengembangan ekonomi pedesaan

1. Memberi dukungan peningkatan padi, kualitas padi dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani. 2. Memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatan pendapatan petani. 3. Memberi dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil. 4. Melaksanakan kebijakan harga pembelian oleh pemerintah. 5. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 6. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitaas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pengadan cadangan beras pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 7. Menetapkan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.

2 Maret 2005

2 Maret 2005

8

No 13 Tahun 2005

1. Meningkatkan pendapatan petani

10

1 Jan 2006

Des

Okt

1 Jan 2003

341

(Kebijakan Perberasan)

9


2. Meningkatkan ketahanan pangan 3. Pengembangan ekonomi pedesaan

1. Memberi dukungan peningkatan produktifitas padi, kualitas padi dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani. 2. Memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatan pendapatan petani. 3. Memberi dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil. 4. Melaksanakan kebijakan harga pembelian pemerintah. 5. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 6. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitaas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pengadaan cadangan beras pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 7. Menetapkan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.Impor beras dapat dilakukan dalam hal ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

2005

1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Meningkatkan ketahanan pangan 3. Pengembangan ekonomi pedesaan 4. Stabilitas ekonomi nasional. 5. Perkembangan perekonomian nasional

1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggulbersertifikat. 2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi 3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pascapanen padi 4. Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis 5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah. 7. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi badi mayarakat miskin dan rawan pangan. 8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana. 9. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi

31 2007

Mar

1 April 2007

342

kelompok masyarakat miskin, penanggulangan keadaan darurat dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri. 10. Menetapkan kebijakan ekspor dan Impor beras dalamrangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau menjaga stabilitas harga dalam negeri. 10


1. Stabilitas ekonomi nasional 2. Meningkatkan pendapatan petani 3. Meningkatkan ketahanan pangan 4. Pengembangan ekonomi pedesaan 5. Perkembangan nasional dan global di bidang pangan, khususnya perberasan.

1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggulbersertifikat. 2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi 3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pascapanen padi 4. Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis 5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah. 7. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi badi mayarakat miskin dan rawan pangan. 8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana. 9. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, penanggulangan keadaan darurat dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri. 10. Menetapkan kebijakan ekspor dan Impor beras dalamrangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ekspor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi, dilaksanakan dengan terkendali, dan tidak mengganggu stablitas harga dalam negeri.

22 April 2008

22 April 2008

343

11



1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggulbersertifikat. 2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usahatani padi 3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pascapanen padi 4. Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis 5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi di bidang usahata padi. 7. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah. 8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 9. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan. 10. Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga beras dalam negeri. 11. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengadaan cadangan Beras Pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian gabaj petani dalam negeri. 12. Menetapkan kebijakan ekspor dan Impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ekspor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi dan tidak mengganggu stablitas harga dalam negeri.

24 2008

Des

1 Jan 2009

344

Lampiran 2. Dinamika Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Gabah dan Beras dalam Inpres No

1

Inpres

Dasar Pertimbangan Pemerintah Menetapkan Kebijakan



Instrumen Kebijakan Harga

KUD BULOG

Sejak 24 Jan 1997, HDG dan beras yang telah ada tidak berlaku.

1. Harga Dasar Pembelian GKG oleh Koperasi/KUD Rp 1.000/Kg 2. Harga Pembelian Bulog dari KUD untuk GKG adalah Rp 1.016/Kg 3. Harga Pembelian Bulog dari Non KUD untuk GKG adalah Rp 1.010 /Kg 4. Harga Pembelian Bulog dari KUD untuk Beras adalah Rp 1.660/Kg 5. Harga Pembelian Bulog dari Non KUD untuk Beras adalah Rp 1.650/Kg 6. Menentukan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah

KUD BULOG

Sejak 1 Juni 1998 HDG dan beras pada Inpres No 2 Tahun 1997 tidak berlaku.

2.

4. 5. 6.


1. Meningkatkan produksi pangan 2. Meningkatkan pendapatan petani melalaui jaminan harga yang wajar.

Ketentuan Inpres Tidak Berlaku

Harga Dasar Pembelian GKG oleh Koperasi/KUD Rp 525/Kg Harga Pembelian Bulog dari KUD untuk GKG adalah Rp 541/Kg Harga Pembelian Bulog dari Non KUD untuk GKG adalah Rp 535/Kg Harga Pembelian Bulog dari KUD untuk Beras adalah Rp 856/Kg Harga Pembelian Bulog dari Non KUD untuk Beras adalah Rp 848/Kg Menentukan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah bagi Petani yang belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai dengan tabel harga yang berlaku

1.

3.

2

Pelaku

345

7.

3


1. Memacu produksi pangan 2. Meningkatkan pendapatan petani 3. Perkembangan harga pasar untuk pembelian gabah/beras berlangsung sangat dinamis. 4. Memberdayakan ekonomi kerakyatan selain Koperasi dengan mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

4

No 8 Tahun 2000 (Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian gabah dan Beras

1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan 2. Memacu kegiatan produksi pangan 3. Meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar.

Petani yang belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD/Koperasi sesuai dengan table harga yang berlaku

1. Harga Dasar Pembelian GKG oleh Koperasi/LSM Wilayah I Rp 1.400/Kg, Wilayah II Rp 1.450/Kg dan Wilayah III Rp 1.500/Kg 2. Harga Pembelian Bulog dari Koperasi/LSM untuk GKG untuk Wilayah I adalah Rp 1.419/Kg, Wilayah II Rp 1.469/Kg dan Wilayah III Rp 1.519/Kg 3. Harga Pembelian Bulog dari Non Koperasi/Non LSM untuk GKG GKG untuk Wilayah I adalah Rp 1.410/Kg, Wilayah II Rp 1.460/Kg dan Wilayah III Rp 1.510/Kg 4. Harga Pembelian Bulog untuk Beras dari Koperasi/LSM Wilayah I Rp 2.310/Kg, Wilayah II Rp 2.390/Kg dan Wilayah III Rp 2.470/Kg 5. Harga Pembelian Bulog dari Non Koperasi/Non LSM untuk GKG GKG untuk Wilayah I adalah Rp 2.295/Kg, Wilayah II Rp 2.375/Kg dan Wilayah III 2.455/Kg 6. Menentukan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah 7. Petani yang belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/LSM sesuai dengan table harga yang berlaku.

1. 2. 3. 4. 5.

Harga Dasar Pembelian GKG dari Petani Rp 1.500/Kg Harga Pembelian Bulog untuk GKG adalah Rp 1.519/Kg Harga Pembelian Bulog untuk Beras adalah Rp 2.470/Kg Menentukan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah Petani yang belum mampu memenuhi persyaratan kualitas

Koperasi, LSM dan BULOG

BULOG

Sejak 1 Des 1998 HDG dan beras pada Inpres No 19 Tahun 1998 tidak berlaku

Sejak 1 Jan 2001 HDG dan beras pada Inpres No 32 Tahun 1998

346

tidak berlaku

yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas sesuai dengan tabel harga yang berlaku. 5



1. 2. 3. 4.

6



1. 2. 3. 4.

7


1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Peningkatan ketahanan pangan 3. Pengembangan ekonomi pedesaan

1.

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling Petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp 1.519/Kg di gudang Bulog Harga Dasar Pembelian Beras Petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp 2.470/Kg di gudang Bulog Menentukan persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling. Petani yang belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai dengan table harga yang berlaku

BULOG

Sejak 1 Jan 2002 HDG dan beras pada Inpres No 8 Tahun 2000 tidak berlaku

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling Petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp 1.725/Kg di gudang Bulog Harga Dasar Pembelian Beras Petani dalam negeri oleh Bulog adalah Rp 2.790/Kg di gudang Bulog Menentukan persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling. Petani yang belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai dengan table harga yang berlaku

BULOG

Sejak 1 Jan 2003 HDG dan beras pada Inpres No 9 Tahun 2001 tidak berlaku

Melaksanakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut: (1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri adalah Rp 1.330/Kg di penggilingan, (2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri adalah Rp 1.765/Kg di penyimpanan atau Rp 1.740/Kg di penggilingan dan (3) Harga Pembelian Beras dalam negeri adalah Rp 2.790/Kg di penggilingan

Perum BULOG

Sejak 2 Maret 2005 HDP gabah dan beras pada Inpres No 9 Tahun 2002 tidak berlaku

347

2.

Menentukan persyaratan kualitas Harga Pembelian gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling Menentukan persyaratan terhadap Kualitas Pembelian Beras

3. 8


1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Meningkatkan ketahanan pangan 3. Pengembangan ekonomi pedesaan

1.

2. 3. 9


1. Meningkatkan pendapatan petani 2. Meningkatkan ketahanan pangan 3. Pengembangan ekonomi pedesaan 4. Stabilitas ekonomi nasional. 5. Perkembangan perekonomian nasional

10



1.

Melaksanakan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut: (1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri adalah Rp 1.730/Kg di penggilingan, (2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri adalah Rp 2.280/Kg di penyimpanan atau Rp 2.250/Kg di penggilingan, dan (3) Harga Pembelian Beras dalam negeri adalah Rp 3.550/Kg di penyimpanan. Menentukan persyaratan kualitas Harga Pembelian gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling Menentukan persyaratan terhadap Kualitas Pembelian Beras

Nasional:Peru m BULOG. Pembelian di daerah : Perum BULOG, Badan Pemerintah atau Badan Usaha Bidang pangan

Sejak 1 Jan 2006 HPP gabah dan beras pada Inpres No 2 Tahun 2005 tidak berlaku

1. Melaksanakan kebijakan Pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan HPP: (1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 % adalah Rp 2.000/Kg di petani atau Rp 2.035 /Kg di penggilingan, (2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % adalah Rp 2.575/Kg di penggilingan atau Rp 2.600 /Kg di gudang Bulog, dan (3) Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan butir patah maksimum 20 % adalah Rp 4.000/Kg di gudang Bulog.

Nasional :Perum BULOG. Pembelian di daerah : Perum BULOG, Badan Pemerintah atau Badan Usaha Bidang pangan

Sejak 1 April 2007 HPP Gabah dan Beras pada Inpres No 13 Tahun 2005 tidak berlaku

Melaksanakan kebijakan Pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan HPP: (1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 % adalah Rp 2.200/Kg di petani atau Rp 2.240 /Kg di penggilingan, (2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling

Nasional :Perum BULOG. Pembelian di daerah : Perum BULOG,

Sejak 22 April 2008 HPP Gabah dan Beras pada Inpres No 3 Tahun 2007 tidak berlaku

348

2.

11



1.

2.

dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % adalah Rp 2.800/Kg di penggilingan atau Rp 2.840 /Kg di gudang Bulog, dan (3) Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan butir patah maksimum 20 % adalah Rp 4.300/Kg di gudang Bulog. Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

Badan Pemerintah atau Badan Usaha Bidang pangan

Melaksanakan kebijakan Pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan HPP: (1) Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 % adalah Rp 2.400/Kg di petani atau Rp 2.440 /Kg di penggilingan, (2) Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % adalah Rp 3.000/Kg di penggilingan atau Rp 3.070 /Kg di gudang Bulog, dan (3) Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan butir patah maksimum 20 % adalah Rp 4.600/Kg di gudang Bulog. Harga Pembelian gabah dan beras diluar kualitas sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

Nasional :Perum BULOG. Pembelian di daerah : Perum BULOG, Badan Pemerintah atau Badan Usaha Bidang pangan

Sejak 1 Jan 2009 HPP Gabah dan Beras pada Inpres No 1 Tahun 2008 tidak berlaku

349

Lampiran 3. Persyaratan Kualitas Terhadap Harga Dasar Gabah dan Beras dalam Inpres No

Inpres Harga Dasar Gabah Kering Giling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No 2 Tahun 1997 No 19 Tahun 1998 No 32 Tahun 1998 No 8 Tahun 2000 No 9 Tahun 2001 No 9 Tahun 2002 No 2 Tahun 2005 No 13 Tahun 2005 No 3 Tahun 2007 No 1 Tahun 2008 No 8 Tahun 2008

KAM

BHK

BKR

BMH

BM

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

14.5

3.0

3.0

5.0

3.0

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

Persyaratan Kualitas (%) Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Panen KAM BHK BK BMH BM KHK R

Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Giling KAM BH BK BM BM K K R H H K

25.0

10.0

3.0

10.0

3.0

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

25.0

10.0

3.0

10.0

3.0

14.0

3.0

3.0

5.0

3.0

25.0

10.0

14.0

3.0

25.0

10.0

14.0

3.0

25.0

10.0

14.0

3.0

Keterangan : KAM: Kadar Air Maksimum, BHK: Butir Hampa/Kotoran Maksimum, BKR: Butir Kuning/Rusak Maksimum, BMH: Butir Mengapur/Hijau Maksimum, BM: Butir Merah Maksimum, KHK: Kadar Hampa /Kotoran Maksimum

K

350

Lampiran 4. Pelaksana Intruksi Kebijakan Perberasan No

Inpres

1

BD W

Q P I

−

11

−

11

−

10

−

9

√

15

√

15

√

17

√

17

√

16

√

16

√

17

Pelaksana Intruksi Kebijakan Perberasan M K E

MK R

M D N

M P T

M P P

M P W

M K U

M P I

M P D

M P U

M S L

M H T

M B U

M P H

M P N

B P N

B P S

B P M

M K P

M N P

K B L

GB I

KBN

GBR

No 2 Tahun √ − √ √ √ − √ − − − − − − − − − √ − √ √ √ √ − √ 1997 2 No 19 Tahun √ − √ √ √ − √ − − − − − − − − − √ − √ √ √ √ − √ 1998 3 No 32 Tahun √ − √ √ √ − √ − − − − − − − − − √ − √ √ − √ − √ 1998 4 No 8 Tahun √ − √ √ √ − √ − − − − − − − − − √ − √ − √ − − √ 2000 5 No 9 Tahun √ − √ √ √ √ √ − − − √ − − − √ − √ √ √ − √ − √ √ 2001 6 No 9 Tahun √ − √ √ √ √ √ − − − √ − − − √ − √ √ √ − √ − √ √ 2002 √ − √ √ √ − √ √ √ − − − √ √ 7 No 2 Tahun √* − √ √ − − √ √ √ √ 2005 √ − √ √ √ − √ √ √ − − − √ √ 8 No 13 Tahun √* − √ √ − − √ √ √ √ 2005 √ √ √ − √ √ √ − − − − − − √ 9 No 3 Tahun √* √ √ √ − − √ √ √ √ 2007 √ √ √ − √ √ √ − − − − − − √ 10 No 1 Tahun √* √ √ √ − − √ √ √ √ 2008 √ √ √ − √ √ √ √ − − − − − √ 11 No 8 Tahun √* √ √ √ − − √ √ √ √ 2008 Keterangan: MKE: Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, MKR: Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, MDN: Menteri Dalam Negeri, MPT: Menteri Pertanian, MPP: Menteri Perindustrian dan Perdagangan, MPW: Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, MKU: Menteri Keuangan, MPI: Menteri Perindustrian, MPD: Menteri Perdagangan, MPU: Menteri Pekerjaan Umum, MSL: Menteri Sosial, MHT: Menteri Kehutanan, MBU: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, MPH: Menteri Perhubungan, MPN: Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional, BPN: Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPS: Kepala Badan Pusat Statistik, BPM: Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, MKP: Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, MNP: Menteri Negara Urusan Pangan, KBL: Kepala Badan Urusan Logistik, KKM: Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, GBI: Gubernur Bank Indonesia, KBN: Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, BR: Gubernur Tingkat I, BDW: Bupati dan Walikota, QPI: Jumlah Pelaksana Inpres. * Pelaksana Evaluasi Kinerja Kebijakan Perberasan.

351

Lampiran 5. Dinamika Matriks Dasar Pertimbangan, Diktum dengan Instrumen Kebijakan Perberasan Dalam Inpres No

Inpres

Hubungan Dasar Pertimbangan dengan Diktum dalam Inpres

1


1. Menetapkan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadan Gabah dan beras produksi dalam negeri. 2. Menetapkan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah.

1.1 Harga dasar gabah 2.1 Persyaratan kualitas harga dasar gabah

1.1 Produksi pangan 1.2 Pendapatan petani

2


1.Menetapkan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras. 2.Menetapkan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah.

1.1 Harga dasar gabah 2.1 Persyaratan kualitas harga dasar gabah.

2.1 Produksi pangan 2.2 Pendapatan petani

3


1. Menetapkan harga dasar gabah dan harga pembelian gabah dan beras ke dalam Tiga Wilayah. 2. Menetapkan pedoman harga dasar dan harga pembeliaan dalam rangka pengadaan gabah dan Beras produksi dalam negeri. 3. Menetapkan kualitas terhadap harga dasar gabah

1.1 Harga dasar gabah dan harga pembelian beras 2.1 Harga dasar gabah 3.1 Persyaratan kualitas harga dasar gabah.

3.1 Produksi pangan 3.2 Pendapatan petani 3.3 Ekonomi kerakyatan

No 8 Tahun 2000

1. Menetapkan harga dasar dan harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras produksi dalam negeri. 2. Menetapkan persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah.

1.1 Harga dasar gabah dan harga pembelian beras 2.1 Persyaratan kualitas dasar gabah

4.1 Ekonomi kerakyatan 4.2 Produksi pangan 4.3 Pendapatan petani

1. Memberi dukungan bagi peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. 2. Memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. 3. Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh pemerintah. 4. Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen 5. Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan

1.1 Harga dasar pembelian gabah dan beras.Tidak ada untuk diversifikasi kegiatan ekonomi petani. Peningkatan pendapatan petani melalui harga dasar pembelian gabah. 3.1 Harga dasar pembelian gabah dan beras 4.1 Perlindungan petani dan konsumen dengan instrumen impor 5.1 Kelompok masyarakat miskin dan

5.1 Produktifitas padi 5.2 Produksi beras nasional 5.3 Diversifikasi kesejahteraan petani 5.4 Perlindungan petani dan konsumen 5.5 Masyarakat miskin dan rawan pangan

4

5

(Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian gabah dan Beras No 9 Tahun 2001 (Kebijakan Perberasan)

Instrumen Kebijakan dalam Inpres

Tujuan Kebijakan Inpres

352

rawan pangan.

6

7



1. Memberikan dukungan bagi peningkatan produktifitas petani padi dan produksi beras nasional. 2. Memberi dukungan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani 3. Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh pemerintah. 4. Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. 5. Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan

1.1 2.1

3.1 4.1 5.1

1.1 1. Memberi dukungan peningkatan produktifitas padi, kualitas padi dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani. 2. Memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatan pendapatan petani. 3. Memberi dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil. 4. Melaksanakan kebijakan harga pembelian oleh pemerintah 5. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 6. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitaas harga beras dala negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pengadan cadangan beras pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani.

1.2

1.3

1.4

2.1 3.1

4.1 5.1

rawan pangan dengan instrumen jaminan persediaan dan penyaluran beras Harga dasar pembelian gabah dan beras Tidak ada untuk diversifikasi kegiatan ekonomi petani. Peningkatan pendapatan petani melalui isntrumen harga dasar pembelian gabah dan beras. Harga dasar pembelian gabah dan beras Perlindungan petani dan konsumen melalui instrumen impor. Kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui instrumen jaminan persediaan dan penyaluran beras. Peningkatan produktifitas padi dengan harga pembelian pemerintah Instrumen untuk meningkatkan kualitas padi tidak ada kecuali harga pembelian pemerintah Instrumen peningkatan produksi padi nasional tidak ada kecuali harga pembelian pemerintah. Instrumen peningkatan pendapatan petani melalui pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, tetapi ukuran nya tidak ada. Instrumen untuk diversifikasi kegiatan ekonomi petani tidak ada. Instrumen untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil yaitu pengembangan penanganan pasca panen, tetapi tidak terukur. Harga pembelian pemerintah Kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui instrumen

6.1 Produktifitas padi 6.2 Produksi padi nasional 6.3 Diversifikasi kegiatan ekonomi 6.4 Perlindungan petani dan konsumen 6.5 Masyarakat miskin dan rawan pangan

7.1 Produktifitas padi 7.2 Produksi padi nasional 7.2 Kualitas padi 7.3 Pendapatan petani 7.4 Masyarakat miskin dan rawan pangan 7.5 Menanggulangi keadaan darurat 7.6 Stabilitas harga beras 7.7 Cadangan beras nasional 7.8 Kepentingan petani dan konsumen

353

7. Menetapkan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.

8


1. Memberi dukungan peningkatan produktifitas padi, kualitas padi dan produksi padi nasional termasuk pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dalam rangka peningkatan pendapatan petani. 2. Memberi dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatan pendapatan petani. 3. Memberi dukungan kebijakan bagi pengembangan penanganan pasca panen gabah/beras guna meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil. 4. Melaksanakan kebijakan harga pembelian oleh pemerintah. 5. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 6. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan menjaga stabilitaas harga beras dalam negeri melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pengadaan cadangan beras pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani.

menyediakan san menyalurkan beras bersubsidi Instrumen penyediaan beras untuk masyarakat miskin dan rawan pangan adalah pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 6.1 Instrumen untuk menanggulangi keadaan darurat adalah menyediakan dan menyalurkan beras 6.2 Instrumen menjaga stabilitas harga beras adalah pengelolaan cadangan beras pemerintah 6.3 Instrumen untuk pengadaan cadangan beras pemerintah yaitu pengadaan beras yang berasal dari gabah petani 7.1 Instrumen menjaga kepentingan petani dan konsumen yaitu impor dan ekspor. 1.1 Peningkatan produktifitas padi dengan instrumen Harga pembelian pemerintah 1.2 Instrumen untuk meningkatkan kualitas padi tidak ada kecuali harga pembelian pemerintah 1.3 Instrumen peningkatan produksi padi nasional tidak ada kecuali harga pembelian pemerintah. 1.4 Instrumen peningkatan pendapatan petani melalui pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, tetapi ukuran nya tidak ada. 2.1 Instrumen untuk diversifikasi kegiatan ekonomi petani tidak ada. 3.1 Instrumen untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil yaitu pengembangan penanganan pasca panen, tetapi tidak terukur. 4.1 Instrumen Harga pembelian pemerintah

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Produktifitas padi Kaulitas padi Produksi padi nasional Pendapatan petani Diversifikasi kegiatan ekonomi 8.6 Meningkatkan kualitas dan mengurangi kehilangan hasil 8.7 Masyarakat miskin dan rawan pangan 8.8 Menanggulangi keadaan darurat 8.9 Stabilitas harga beras 8.10 Pengadaan beraas dari gabah petani 8.11 Kepentingan petani dan konsumen 8.12 Ketersediaan beras dalam negeri

354

7. Menetapkan kebijakan impor dan ekspor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen.Impor beras dapat dilakukan dalam hal ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

9


1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat. 2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi 3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi 4. Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis 5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah. 7. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi badi mayarakat miskin dan rawan pangan. 8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana. 9. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin, penanggulangan keadaan

5.1 Kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui instrumen menyediakan san menyalurkan beras bersubsidi 5.2I nstrumen penyediaan beras untuk masyarakat miskin dan rawan pangan adalah pengadaan beras yang berasal dari gabah petani. 6.1 Instrumen untuk menanggulangi keadaan darurat adalah menyediakan dan menyalurkan beras 6.2 Instrumen menjaga stabilitas harga beras adalah pengelolaan cadangan beras pemerintah 6.3 Instrumen untuk pengadaan cadangan beras pemerintah yaitu pengadaan beras yang berasal dari gabah petani 7.1 Instrumen menjaga kepentingan petani dan konsumen yaitu impor dan ekspor. Instrumen inpor apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi. 1.1 Instrumen penggunaan benih padi unggul bersertifikat 2.1 Instrumen penggunaan pupuk berimbang 3.1 Instrumen pengurangan kehilangan hasil pasca panen padi 4.1 Instrumen penurunan luas lahan irigasi 5.1 Instrumen rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama 6.1 Instrumen pembelian gabah/beras dengan harga pembelian pemerintah. 7.1 Kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui instrumen menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi 8.1 Instrumen untuk menanggulangi

9.1 Pendapatan petani 9.2 Masyarakat miskin dan rawan pangan 9.3 Menanggulangi keadaan darurat dan bencana 9.4 Pengadaan beras dalam negeri 9.5 Kepentingan petani dan produsen 9.6 Cadangan beras pemerintah 9.7 Stabilitas harga dalam negeri

355

darurat dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan pengadaan cadangan beras pemerintah, dengan mengutamakan pengadaan beras dari pembelian gabah petani dalam negeri. 10. Menetapkan kebijakan ekspor dan Impor beras dalamrangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau menjaga stabilitas harga dalam negeri.

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2 10


1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat. 2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi 3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi 4. Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis 5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah. 7. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi badi mayarakat miskin dan rawan pangan. 8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana. 9. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

6.1

7.1

keadaan darurat adalah menyediakan dan menyalurkan beras Instrumen untuk penyediaan dan penyaluran beras bagi masyarakat miskin adalah cadangan beras pemerintah. Instrumen penanggulangan keadaan darurat adalah cadangan beras pemerintah. Instrumen untuk stablias harga beras dalam negeri adalah cadangan beras pemerintah. Instrumen untuk pengadaan cadangan beras pemerintah yaitu pengadaan beras yang berasal dari gabah petani Instrumen menjaga kepentingan petani dan konsumen yaitu impor dan ekspor. Instrumen impor apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah. Instrumen impor untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Instrumen penggunaan benih padi unggul bersertifikat Instrumen penggunaan pupuk berimbang Instrumen pengurangan kehilangan pasca panen padi. Instrumen penurunan luas lahan irigasi Instrumen rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. Instrumen harga pembelian gabah/beras dengan ketentuan harga pembelian pemerintah Kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui instrumen

10.1 Pendapatan petani 10.2 Masyarakat miskin dan rawan pangan 10.3 Menanggulangi keadaan darurat dan bencana 10.4 Pengadaan beras dalam negeri 10.5 Kepentingan petani dan produsen 10.6 Cadangan beras pemerintah 10.7 Stabilitas harga dalam negeri

356

kelompok masyarakat berpendapatan rendah, penanggulangan keadaan darurat dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari gabah petani dalam negeri. 10. Menetapkan kebijakan ekspor dan Impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ekspor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi, dilaksanakan dengan terkendali, dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.

11


1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat. 2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang dalam usahatani padi 3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi 4. Mengendalikan pengurangan luas lahan irigasi teknis 5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan investasi di bidang usahata padi. 7. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah.

menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi 8.1 Instrumen untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana adalah menyediakan dan menyalurkan beras 9.1 Instrumen untuk stabilitas harga kepada kelompok masyarakat miskin, menjaga stabilitas harga beras adalah pengelolaan cadangan beras pemerintah 9.2 Instrumen untuk pengadaan cadangan beras pemerintah yaitu pengadaan beras yang berasal dari gabah petani 10.1 Instrumen menjaga kepentingan petani dan konsumen yaitu impor dan ekspor. Instrumen impor apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah. 10.2 Instrumen impor untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. 10.3 Instrumen ekspor jika ketersediaan beras dalam negeri tercukupi 10.4 Instrumen ekspor jika tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri. 1.1 Instrumen yaitu penggunaan benih padi unggul bersertifikat. 2.1 Instrumen yaitu penggunaan pupuk anorganik dan organik secara berimbang. 3.1 Instrumen yaitu pengurangan kehilangan pasca panen padi. 4.1 Instrumen yaitu pengurangan luas lahan irigasi teknis. 5.1 Instrumen yaitu rehabilitsi lahan dan penghijauan daerah tangkapn air dan rehabilitasi jaringan irigasi utama. 6.1 Instrumen yaitu peningkatan investasi di uahatani padi.

11.1 Pendapatan petani 11.2 Masyarakat berpendapatan rendah 11.3 Stabilisasi harga beras 11.4 Menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan 11.5 Pengadaan beras dalam negeri 11.6 Kepentingan petani dan produsen 11.7 Ketersediaan beras dalam negeri

357

8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 9. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran cadangan Beras Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan. 10. Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilisasi harga beras dalam negeri. 11. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengadaan cadangan Beras Pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian gabah petani dalam negeri. 12. Menetapkan kebijakan ekspor dan Impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen. Impor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, dan/atau menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ekspor beras dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.

7.1 Instrumen pembelian gabah/beras dengan ketentuan harga pembelian pemerintah. 8.1 Kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui instrumen menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi 9.1 Instrumen untuk menanggulangi keadaan darurat adalah menyediakan dan menyalurkan beras 9.1 Instrumen cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga beras 9.2 Instrumen cadangan beras pemerintah untuk menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan. 10.1 Sama dengan point 9.1 11.1 Instrumen penyediaan beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah 11.2 Instrumen pembelian gabah petani dalam negeri untuk pengadaan cadangan beras pemerintah. 12.1 Instrumen menjaga kepentingan petani dan konsumen yaitu impor dan ekspor. Instrumen impor apabila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi cadangan beras pemerintah. 12.2 Instrumen impor untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. 12.3 Instrumen ekspor jika ketersediaan beras dalam negeri tercukupi 12.4 Instrumen ekspor jika stabilitas harga dalam negeri tidak terganggu.

11.8 Cadangan pemerintah

beras

358

Lampiran 6. Harga Gabah Kualitas B di Petani dan Penggilingan Gabah Kualitas B di RM (RP/Kg)

Kualitas B- II di RM (RP/Kg)

Gabah Kualitas BIII di RM (Rp/Kg)

2 450

2 450

2 350

15/05/2007

2 450

2 375

2 375

25/08/2007

2 100

2 100

2 000

27/08/2007

2 100

2 100

28/08/2007

2 100

30/08/2007

Harga Kualitas B diatas HPP GKP di F (%)

Harga Kualitas BII diatas HPP GKP di F (%)

Harga Kualitas BIII diatas HPP GKP di F (%)

Harga Kualitas B diatas HPP GKP di RM (%)

Harga Kualitas BII diatas HPP GKP di RM (%)

Harga Kualitas BIII diatas HPP GKP di RM (%)

2 000

21.3

21.3

16.3

20.39

20.39

15.48

2 350

2 000

20.0

17.5

17.5

20.39

16.71

16.71

1 950

2 000

2.5

2.5

‐2.5

3.19

3.19

‐1.72

2.5

‐2.5

3.19

3.19

‐1.72

2.5

‐2.5

3.19

3.19

‐1.72

‐5.0

0.74

‐1.72

‐4.18

‐10.0

‐1.72

‐4.18

‐9.09

‐12.5

‐1.72

‐4.18

‐11.55

‐7.5

‐1.72

‐4.18

‐6.63

‐2.5

‐7.5

‐1.72

‐1.72

‐6.63

‐2.5

‐5.0

0.74

‐1.72

‐4.18

0.0

‐10.0

0.74

0.74

‐9.09

0.0

‐2.5

0.74

0.74

‐1.72

0.0

‐2.5

3.19

0.74

‐1.72

‐2.5

3.19

0.74

‐1.72

0.0

‐2.5

3.19

0.74

‐1.72

0.0

‐2.5

3.19

0.74

‐1.72

2.5

0.0

5.65

3.19

0.74

7.5

7.5

2.5

8.11

8.11

3.19

7.5

7.5

2.5

8.11

8.11

3.19

2 000

7.5

7.5

2.5

8.11

8.11

3.19

2 000

8.5

7.5

3.8

9.09

8.11

4.42

2 000

8.8

7.5

3.8

9.34

8.11

4.42

Gabah Kualitas B di F (RP/Kg)

Kualitas BII di F (RP/Kg)

Gabah Kualitas BIII di F (Rp/Kg)

2 035

2 425

2 425

2 325

2 035

2 400

2 350

2 035

2 050

2 050

2 000

2 035

2 050

2 050

1 950

2 000

2.5

2 100

2 000

2 035

2 050

2 050

1 950

2 000

2.5

2 050

2 000

1 950

2 035

2 000

2 000

1 900

2 000

0.0

0.0

31/08/2007

2 000

1 950

1 850

2 035

1 950

1 900

1 800

2 000

‐2.5

‐5.0

01/09/2007

2 000

1 950

1 800

2 035

1 950

1 900

1 750

2 000

‐2.5

‐5.0

02/09/2007

2 000

1 950

1 900

2 035

1 950

1 900

1 850

2 000

‐2.5

‐5.0

04/09/2007

2 000

2 000

1 900

2 035

1 950

1 950

1 850

2 000

‐2.5

05/09/2007

2 050

2 000

1 950

2 035

2 000

1 950

1 900

2 000

0.0

06/09/2007

2 050

2 050

1 850

2 035

2 000

2 000

1 800

2 000

0.0

07/09/1900

2 050

2 050

2 000

2 035

2 050

2 000

1 950

2 000

2.5

08/09/2007

2 100

2 050

2 000

2 035

2 050

2 000

1 950

2 000

2.5

09/09/2007

2 100

2 050

2 000

2 035

2 050

2 000

1 950

2 000

2.5

0.0

10/09/2007

2 100

2 050

2 000

2 035

2 050

2 000

1 950

2 000

2.5

11/09/2007

2 100

2 050

2 000

2 035

2 050

2 000

1 950

2 000

2.5

12/09/2007

2 150

2 100

2 050

2 035

2 100

2 050

2 000

2 000

5.0

14/09/2007

2 200

2 200

2 100

2 035

2 150

2 150

2 050

2 000

15/09/2007

2 200

2 200

2 100

2 035

2 150

2 150

2 050

2 000

16/09/2007

2 200

2 200

2 100

2 035

2 150

2 150

2 050

17/09/2007

2 220

2 200

2 125

2 035

2 170

2 150

2 075

18/09/2007

2 225

2 200

2 125

2 035

2 175

2 150

2 075

Tanggal

08/05/2007

HPP di RM (Rp/Kg)

Keterangan: RM = Tingkat Penggilingan; F = Tingkat Petani

HPP di F (Rp/Kg)

359

Lampiran 6. Lanjutan Harga Kualitas B diatas HPP GKP di F (%)






Gabah Kualitas B di RM (RP/Kg)



22/02/2007

2 425

2 350

2 350

1 730

02/03/2007

2 425

2 375

2 300

05/03/2007

2 450

2 450

08/03/2007

2 500

2 500

09/03/2007

2 550

2 550

10/03/2007

2 650

2 600

2 550

1 730

2 625

2 575

2 525

1 700

54.4

51.5

48.5

53.18

50.29

47.40

2 650

2 650

2 550

1 730

2 625

2 625

2 525

1 700

54.4

54.4

48.5

53.18

53.18

47.40

2 700

2 600

2 500

1 730

2 675

2 575

2 475

1 700

57.4

51.5

45.6

56.07

50.29

44.51

2 675

2 575

2 525

1 700

57.4

51.5

48.5

56.07

50.29

47.40

Tanggal

13/03/2007 15/03/2007 16/03/2007 17/03/2007 19/03/2007




2 400

2 325

2 325

1 700

41.2

36.8

36.8

40.17

35.84

35.84

1 730

2 400

2 350

2 275

1 700

41.2

38.2

33.8

40.17

37.28

32.95

2 400

1 730

2 425

2 425

2 375

1 700

42.6

42.6

39.7

41.62

41.62

38.73

2 400

1 730

2 475

2 475

2 375

1 700

45.6

45.6

39.7

44.51

44.51

38.73

2 550

1 730

2 525

2 525

2 525

1 700

48.5

48.5

48.5

47.40

47.40

47.40

HPP di RM (Rp/Kg)

HPP di F (Rp/Kg)

2 700

2 600

2 550

1 730

2 600

2 600

2 500

1 730

2 575

2 575

2 475

1 700

51.5

51.5

45.6

50.29

50.29

44.51

2 550

2 550

2 450

1 730

2 525

2 525

2 425

1 700

48.5

48.5

42.6

47.40

47.40

41.62

2 500

2 450

1 730

2 475

2 475

2 425

1 700

45.6

45.6

42.6

44.51

44.51

41.62

1 730

2 450

2 450

2 375

1 700

44.1

44.1

39.7

43.06

43.06

38.73

21/03/2007

2 500

23/03/2007

2 475

2 475

2 400

24/03/2007

2 475

2 475

2 400

1730

2 450

2 450

2 375

1 700

44.1

44.1

39.7

43.06

43.06

38.73

2 450

2 450

2 375

1 730

2 425

2 425

2 350

1 700

42.6

42.6

38.2

41.62

41.62

37.28

2 450

2 450

2 375

1 730

2 425

2 425

2 350

1 700

42.6

42.6

38.2

41.62

41.62

37.28

2 450

2 450

2 375

730

2 425

2 425

2 350

1 700

42.6

42.6

38.2

41.62

41.62

37.28

2 450

2 375

2 035

2425

2 425

2 350

2 000

21.3

21.3

17.5

20.39

20.39

16.71

2 500

2 425

2 035

2 475

2 475

2 400

2 000

23.8

23.8

20.0

22.85

22.85

19.16

26/03/2009 28/03/2007 29/03/2007 02/04/2007 03/04/2007

2 450 2 500

05/04/2007

2 550

2 550

2 450

2 035

2 525

2 525

2 425

2 000

26.3

26.3

21.3

25.31

25.31

20.39

06/04/2007

2 450

2 450

2 375

2 035

2 425

2 375

2 325

2 000

21.3

18.8

16.3

20.39

20.39

16.71

2 550

2 450

2 035

2 525

2 525

2 425

2 000

26.3

26.3

21.3

25.31

25.31

20.39

2 500

2 450

2 035

2 525

2 475

2 425

2 000

26.3

23.8

21.3

25.31

22.85

20.39

09/04/2007 10/04/2007

2 550 2 550


360

Lampiran 6. Lanjutan Harga Kualitas B diatas HPP GKP di F (%)









19/09/2007

2 225

2 200

2 125

2 035

20/09/2007

2 225

2 200

2 125

21/09/2007

2 225

2 200

2 125

22/09/2007

2 225

2 200

28/09/2007

2 225

2 175

29/09/2007

2 225

2 175

01/10/2007

2 200

2 200

04/10/2007

2 100

2 100

2 000

2 035

2 050

2 050

1 950

2 000

2.5

2.5

‐2.5

9.34

6.88

4.42

2 550

2 500

2 035

2 625

2 525

2 475

2 000

31.25

26.25

23.75

30.22

25.31

22.85

2 550

2 500

2 035

2 525

2 525

2 475

2 000

26.25

26.25

23.75

25.31

25.31

22.85

2 550

2 500

2 035

2 525

2 525

2 475

2 000

26.25

26.25

23.75

25.31

25.31

22.85

2 450

2 375

2 035

2 425

2 425

2 350

2 000

21.25

21.25

17.5

20.39

20.39

16.71

2 450

2 375

2 035

2 425

2 425

2 350

2 000

21.25

21.25

17.5

20.39

20.39

16.71

2 450

2 375

2 035

2 425

2 425

2 350

2 000

21.25

21.25

17.5

20.39

20.39

16.71

2 450

2 375

2 035

2 425

2 425

2 350

2 000

21.25

21.25

17.5

20.39

20.39

16.71

2 450

2 400

035

2 450

2 425

2 375

2 000

22.5

21.25

18.75

21.62

20.39

17.94

2 425

2 400

2 035

2 475

2 400

2 375

2 000

23.75

20

18.75

22.85

19.16

17.94

2 500

2 450

2 425

2 035

2 475

2 425

2 400

2 000

23.75

21.25

20

22.85

20.39

19.16

2 500

2 450

2 425

2 035

2 475

2 425

2 400

2 000

23.75

21.25

20

22.85

20.39

19.16

2 450

2 425

035

2 475

2 425

2. 400

2 000

23.75

21.25

20

22.85

20.39

19.16

2 425

2 000

23.75

21.25

20

22.85

20.39

19.16

Tanggal

28/02/2008 29/02/2008 02/03/2008 04/03/2008 05/03/2008 07/03/2008 08/03/2008 10/03/2008 11/03/2008 12/03/2008 13/03/2008 14/03/2008 15/03/2008

2 650 2 550 2 550 2 450 2 450 2 450 2 450 2 475 2 500

2 500




2 175

2 150

2 075

2 035

2 175

2 150

2 035

2 175

2 150

2 125

2 035

2 175

2 125

2 035

2 125

2 035

2 100

2 035

HPP di RM (Rp/Kg)

HPP di F (Rp/Kg)

2 000

8.8

7.5

3.8

9.34

8.11

4.42

2 075

2 000

8.8

7.5

3.8

9.34

8.11

4.42

2 075

2 000

8.8

7.5

3.8

9.34

8.11

4.42

2 150

2 075

2 000

8.8

7.5

3.8

9.34

8.11

4.42

2 175

2 125

2 075

2 000

8.8

6.3

3.8

9.34

8.11

6.88

2 175

2 125

2 075

2 000

8.8

6.3

3.8

9.34

6.88

3.19

2 150

2 150

2 050

2 000

7.5

7.5

2.5

9.34

6.88

4.42

2 500

2 450

2 035

2 475

2 425

2 400

17/03/2008

2 525

2 525

2 475

2 035

2 500

2 500

2 450

2 000

25

25

22.5

24.08

24.08

21.62

18/03/2008

2 550

2 550

2 475

2 035

2 525

2 525

2 450

2 000

26.25

26.25

22.5

25.31

25.31

21.62


361

Lampiran 6. Lanjutan Tanggal

19/03/2008




HPP di RM (Rp/Kg)




HPP di F (Rp/Kg)







2 550

2 550

2 475

2 035

2 525

2 525

2 450

2 000

26.25

26.25

22.5

25.31

25.31

21.62

20/03/2008

2 550

2 550

2 475

2 035

2 525

2 525

2 450

2 000

26.25

26.25

22.5

25.31

25.31

21.62

21/03/2008

2 550

2 550

2 475

2 035

2 525

2 525

2 450

2 000

26.25

26.25

22.5

25.31

25.31

21.62

2 550

2 550

2 525

2 035

2 525

2 525

2 500

2 000

26.25

26.25

25

25.31

25.31

24.08

2 575

2 575

2 500

2 035

2 550

2 550

2 475

2 000

27.5

27.5

23.75

26.54

26.54

22.85

2 525

2 035

2 575

2 575

2 500

2 000

28.75

28.75

25

27.76

27.76

24.08

2 525

2 035

2 575

2 525

2 500

2 000

28.75

26.25

25

27.76

25.31

24.08

2 500

2 035

2 475

2 475

2 475

2 000

23.75

23.75

23.75

22.85

22.85

22.85

2 550

2 035

2 625

2 625

2 525

2 000

31.25

31.25

26.25

30.22

30.22

25.31

26.25

26.25

26.25

25.31

25.31

25.31

23/03/2008 24/03/2008 26/03/2008

2 600

2 600

27/03/2008

2 600

2 550

01/04/2008

2 500

2 500

03/04/2008

2 650

2 650

04/04/2008

2 550

2 550

2 550

2 035

2 525

2 525

2 525

2 000

09/04/2008

2 675

2 675

2 650

2 035

2 650

2 650

2 625

2 000

32.5

32.5

31.25

31.45

31.45

30.22

14/04/2008

2 750

2 750

2 725

2 035

2 725

2 725

2 700

2 000

36.25

36.25

35

35.14

35.14

33.91

17/04/2008

2 750

2 750

2 650

2 035

2 725

2 725

2 625

2 000

36.25

36.25

31.25

35.14

35.14

30.22

19/04/2008

2 750

2 750

2 650

2 035

2 725

2 725

2 625

2 000

36.25

36.25

31.25

35.14

35.14

30.22

21/04/2008

2 700

2 650

2 600

2 035

2 675

2 625

2 575

2 000

33.75

31.25

28.75

32.68

30.22

27.76

2 400

2 300

2 240

2 350

2 350

2 250

2 200

6.82

6.82

2.27

7.14

7.14

2.68

2 300

2 500

2 240

2 300

2 250

2 200

2 200

4.55

2.27

0.00

4.91

2.68

11.61

2 400

2 300

2 240

2 350

2 350

2 250

2 200

6.82

6.82

2.27

7.14

7.14

2.68

2 400

2 300

2 240

2 350

2 350

2 250

2 200

6.82

6.82

2.27

7.14

7.14

2.68

2 400

2 300

2 240

2 350

2 350

2 250

2 200

6.82

6.82

2.27

7.14

7.14

2.68

2 450

2 350

2 240

2 400

2 400

2 300

2 200

9.09

9.09

4.55

9.38

9.38

4.91

2 400

2 300

2 240

2 350

2 350

2 250

2 200

6.82

6.82

2.27

7.14

7.14

2.68

2 425

2 325

2 240

2 375

2 375

2 275

2 200

7.95

7.95

3.41

8.26

8.26

3.79

02/09/2008 03/09/2008 05/09/2008 06/09/2008 07/09/2008 08/09/2008 09/09/2008 10/09/2008

2 400 2 350 2 400 2 400 2 400 2 450 2 400 2 425


362 Lampiran 6. Lanjutan

Tanggal

11/09/2008 12/09/2008 13/09/2008 15/09/2008 16/09/2008 17/09/2008 18/09/2008 19/09/2008 20/09/2008 22/09/2008 23/09/2008



Gabah Kualitas B- III di RM (Rp/Kg)

HPP di RM (Rp/Kg)




HPP di F (Rp/Kg)







2 425

2 425

2 325

2 240

2 375

2 375

2 275

2 200

7.95

7.95

3.41

8.26

8.26

3.79

2 425

2 425

2 325

2 240

2 375

2 375

2 275

2 200

7.95

7.95

3.41

8.26

8.26

3.79

2 500

2 425

2 240

2 400

2 450

2 375

2 200

9.09

11.36

7.95

9.38

11.61

8.26

2 550

2 475

2 240

2 500

2 500

2 425

2 200

13.64

13.64

10.23

13.84

13.84

10.49

2 550

2 550

2 550

2 240

2 500

2 500

2 500

2 200

13.64

13.64

13.64

13.84

13.84

13.84

2 600

2 600

2 550

2 240

2 550

2 550

2 500

2 200

15.91

15.91

13.64

16.07

16.07

13.84

2 600

2 550

2 240

2 600

2 550

2 500

2 200

18.18

15.91

13.64

18.30

16.07

13.84

2 650

2 550

2 240

2 600

2 600

2 500

2 200

18.18

18.18

13.64

18.30

18.30

13.84

2 650

2 575

2 240

2 600

2 600

2 525

2 200

18.18

18.18

14.77

18.30

18.30

14.96

2 675

2 575

2 240

2 625

2 625

2 525

2 200

19.32

19.32

14.77

19.42

19.42

14.96

2 675

2 550

2 240

2 625

2 625

2 525

2 200

19.32

19.32

14.77

19.42

19.42

13.84

2 575

2 450 2 550

2 650 2 650 2 650 2 675 2 675

24/09/2008

2 675

2 675

2 240

2 625

2 625

2 525

2 200

19.32

19.32

14.77

19.42

19.42

14.96

25/09/2008

2 725

2 725

2 625

2 240

2 675

2 675

2 575

2 200

21.59

21.59

17.05

21.65

21.65

17.19

2 600

2 550

2 240

2 600

2 550

2 500

2 200

18.18

15.91

13.64

18.30

16.07

13.84

2 600

2 550

2 240

2 600

2 550

2 500

2 200

18.18

15.91

13.64

18.30

16.07

13.84

2 650

2 550

2 240

2 625

2 625

2 525

2 200

19.32

19.32

14.77

19.42

18.30

13.84

2 650

2 600

2 240

2 600

2 600

2 575

2 200

18.18

18.18

17.05

18.30

18.30

16.07

2 650

2 600

27/09/2008 28/09/2008 04/10/2008 07/10/2008 08/10/2008

2 650 2 650 2 675 2 650

2 240

2 600

2 600

2 575

2 200

18.18

18.18

17.05

18.30

18.30

16.07

13/02/2009

2 850

2 800

2 800

2 440

2 825

2 800

2 775

2 400

17.71

16.67

15.63

16.80

14.75

14.75

02/03/2009

2 675

2 675

2 650

2 440

2 650

2 650

2 625

2 400

10.42

10.42

9.38

9.63

9.63

8.61

03/03/2009

2 700

2 700

2 600

2 440

2 675

2 675

2 575

2 400

11.46

11.46

7.29

10.66

10.66

6.56

2 700

06/03/2009

2 650

2 800

2 750

2.440

2 775

2 725

2 675

2 400

15.63

13.54

11.46

14.75

12.70

10.66

11/03/2009

2 825

2 825

2 775

2.440

2 800

2 800

2 750

2 400

16.67

16.67

14.58

15.78

15.78

13.73

13/03/2009

2 850

2 850

2 800

2.440

2 825

2 825

2 775

2 400

17.71

17.71

15.63

16.80

16.80

14.75





14/03/2009

2 850

2 850

2 800

2 440

16/03/2009

2 900

2 900

2 850

2 440

2 850 2 850 2 825

Tanggal

17/03/2009 18/03/2009 19/03/2009 20/03/2009

2 900

2 900

2 900

2 900

2 875

2 875

2 875

2 875










2 825

2 825

2 775

2 400

17.71

17.71

15.63

16.80

16.80

14.75

2 875

2 875

2 825

2 400

19.79

19.79

17.71

18.85

18.85

16.80

2 440

2 875

2 875

2 825

2 400

19.79

19.79

17.71

18.85

18.85

16.80

2 440

2 875

2 875

2 825

2 400

19.79

19.79

17.71

18.85

18.85

16.80

2 440

2 850

2 850

2 825

2 400

18.75

18.75

17.71

17.83

17.83

15.78

2 875

2 440

2 850

2 850

2 850

2 400

18.75

18.75

18.75

17.83

17.83

17.83

HPP di RM (Rp/Kg)

HPP di F (Rp/Kg)

21/03/2009

2 875

2 875

2 775

2 440

2 850

2 850

2 825

2 400

18.75

18.75

17.71

17.83

17.83

13.73

24/03/2009

2 875

2 775

2 725

2 440

2 850

2 750

2 700

2 400

18.75

14.58

12.50

17.83

13.73

11.68

2 725

2 440

2 800

2 750

2 700

2 400

16.67

14.58

12.50

15.78

13.73

11.68

2 725

2 440

2 800

2 750

2 700

2 400

16.67

14.58

12.50

15.78

13.73

11.68

2 725

2 440

2 800

2 750

2 700

2 400

16.67

14.58

12.50

15.78

13.73

11.68

2 725

2 440

2 800

2 750

2 700

2 400

16.67

14.58

12.50

15.78

13.73

11.68

2 725

2 440

2 800

2 750

2 700

2 400

16.67

14.58

12.50

15.78

13.73

11.68

2 775

2 725

2 440

2 800

2 750

2 700

2 400

16.67

14.58

12.50

15.78

13.73

11.68

2 800

2 750

2 700

2 440

2 775

2 725

2 675

2. 400

15.63

13.54

11.46

14.75

12.70

10.66

2 800

2 750

2 700

2 440

2 775

2 725

2 675

2 400

15.63

13.54

11.46

14.75

12.70

10.66

2 700

2 440

2 775

2 725

2 675

2 400

15.63

13.54

11.46

14.75

12.70

10.66

2 700

2 440

2 775

2 725

2. 675

2. 400

15.63

13.54

11.46

14.75

12.70

10.66

2 700

2 440

2 775

2 725

2. 675

2. 400

15.63

13.54

11.46

14.75

12.70

10.66

2 700

2 440

2 775

2 775

2 675

2. 400

15.63

15.63

11.46

14.75

14.75

10.66

25/03/2009 26/03/2009 27/03/2009 28/03/2009 30/03/2009 31/03/2009 01/04/2009 02/04/2009 03/04/2009 08/04/2009 11/04/2009 13/04/2009

2 825 2 825 2 825

2 775 2 775 2 775

2 825

2 775

2 825

2 775

2 825

2 800

2 750

2 800

2 750

2 800

2 750

2 800

2 800

14/04/2009

2 800

2 800

2 700

2 440

2 775

2 775

2 675

2. 400

15.63

15.63

11.46

14.75

14.75

10.66

15/04/2009

2 800

2 800

2 700

2440

2 775

2 775

2 675

2 400

15.63

15.63

11.46

14.75

14.75

10.66

2 800

2 700

2 440

2 775

2 775

2 675

2 400

15.63

15.63

11.46

14.75

14.75

10.66

2 800

2 700

2 440

2 775

2 775

2 675

2 400

15.63

15.63

11.46

14.75

14.75

10.66

20/04/2009 23/04/2009

2 800 2 800

364 Lampiran 7. Data dan Sumber Data untuk Kebijakan Perberasan Pada Inpres 2005‐2008

N0

LAPT (000 ha)

YPIT (Ton/Ha)

Fk

HPUT (Rp/Kg)

HGKP (Rp/Kg)

HPGP (Rp/Kg)

HGKG (Rp/Kg)

KAGP (%)

KAGG (%)

KKGP (%)

KKGG (%)

QOPT (000 Ha)

DCBP (000 Ton)

1

Mar-05

2 123.23

4.506

0.63

1 655.51

1 435.55

1 330

1 885.62

20.24

13.41

7.96

2.54

31.120

5.981

2

Apr-05

1 859.82

4.506

0.63

1 660.59

1 393.68

1 330

1 920.67

19.76

13.50

7.67

2.39

26.194

0.642

3

Mei-05

978.44

4.669

0.63

1 659.57

1 393.42

1 330

1 895.13

18.84

13.31

7.33

2.25

32.806

0.429

4

Jun-05

833.53

4.669

0.63

1 668.73

1 468.26

1 330

1 759.44

18.90

11.69

7.53

2.51

48.095

0.373

5

Jul-05

975.44

4.669

0.63

1 651.24

1 482.54

1 330

1 657.50

19.34

13.25

7.60

2.35

54.013

2.709

6

Agust-05

1 174.89

4.669

0.63

1 657.35

1 552.09

1 330

1 747.50

18.49

13.01

7.06

2.32

25.253

0.378

7

Sep-05

952.54

4.572

0.63

1 663.90

1 666.92

1 330

1 788.00

18.74

12.74

7.04

2.57

14.936

0.442

8

Okt-05

633.05

4.572

0.63

1 695.74

1 762.61

1 330

1 767.78

19.05

13.04

6.83

2.34

11.443

0.242

9

Nop-05

400.59

4.572

0.63

1 704.61

1 807.82

1 330

2 027.50

17.97

13.64

6.68

2.99

11.618

0.323

10

Des-05

381.46

4.572

0.63

1 728.99

1 850.21

1 330

1 809.38

17.70

12.59

6.73

2.34

22.136

5.245

11

Jan-06

502.77

4.549

0.63

1 798.35

2 038.66

1 730

2 370.60

18.28

13.37

6.47

2.33

37.378

13.705

12

Feb-06

1 345.25

4.549

0.63

1 795.77

2 066.52

1 730

2 346.85

19.63

12.77

7.10

2.24

57.510

23.323

13

Mar-06

2 242.43

4.549

0.63

1 784.66

1 837.14

1 730

2 500.69

19.83

12.77

7.43

2.36

42.788

11.056

14

Apr-06

1 608.65

4.549

0.63

1 795.27

1 899.94

1 730

2 322.77

19.65

13.20

7.03

2.66

26.975

5.018

15

Mei-06

912.09

4.714

0.63

1 811.62

2 052.33

1 730

2 272.66

19.12

13.10

6.75

2.47

35.120

10.466

16

Jun-06

876.59

4.714

0.63

1 801.53

2 140.07

1 730

2 371.45

19.79

12.91

7.38

2.77

46.525

4.631

17

Jul-06

1 059.18

4.714

0.63

1 798.02

2 051.45

1 730

2 425.54

19.78

12.74

7.16

2.67

30.800

6.584

18

Agust-06

1 092.98

4.714

0.63

1 813.46

2 163.31

1 730

2 344.00

19.13

12.77

6.40

2.57

17.320

5.681

19

Sep-06

896.26

4.636

0.63

1 828.22

2 134.07

1 730

2 455.37

18.77

13.04

6.54

2.64

10.975

2.591

20

Okt-06

534.04

4.636

0.63

1 843.94

2 148.48

1 730

2 443.15

18.50

11.96

6.74

2.55

7.258

4.545

21

Nop-06

365.79

4.636

0.63

1 853.38

2 247.92

1 730

2 455.59

18.15

12.53

6.65

2.70

9.698

1.995

22

Des-06

350.41

4.636

0.63

1 839.27

2 429.31

1 730

2 607.87

18.22

12.86

6.28

2.42

13.960

8.584

23

Jan-07

365.73

4.559

0.63

1 824.85

2 671.09

1 730

2 833.06

18.27

12.73

6.89

2.62

27.802

79.212

24

Feb-07

693.55

4.559

0.63

1 830.26

2 750.37

1 730

2 974.54

19.54

12.44

6.93

2.60

39.527

107.000

25

Mar-07

1 605.19

4.559

0.63

1 851.51

2 559.26

1 730

2 892.32

20.36

12.85

7.05

2.48

54.058

113.929

26

Apr-07

2 229.08

4.559

0.63

1 859.07

2 191.84

2 000

2 754.99

20.46

13.18

4.74

2.07

43.952

0.710

27

Mei-07

1 384.95

4.788

0.63

1 852.85

2 241.63

2 000

2 450.52

19.73

13.24

5.03

2.50

43.328

0.258

Bulan

BULOG

BULOG

BPS

BPS

INPRES

BPS

BPS

BPS

BPS

BPS

Deptan

BULOG


N0

Bulan

LAPT (000 ha)

YPIT (Ton/Ha)

Fk

HPUT (Rp/Kg)

HGKP (Rp/Kg)

HPGP (Rp/Kg)

HGKG (Rp/Kg)

KAGP (%)

KAGG (%)

KKGP (%)

KKGG (%)

QOPT (000 Ha)

DCBP (000 Ton)

28

Jun-07

947.67

4.788

0.63

1 862.99

2 337.24

2 000

2 695.23

18.90

12.29

5.20

2.26

44.796

0.595

29

Jul-07

963.67

4.788

0.63

1 870.92

2 300.80

2 000

2 650.97

19.17

12.42

5.17

2.25

53.448

0.208

30

Agust-07

1 316.42

4.788

0.63

1 855.72

2 307.66

2 000

2 630.73

19.13

12.82

5.08

2.37

34.954

0.342

31

Sep-07

1 121.87

4.831

0.63

1 854.67

2 364.44

2 000

2 614.41

19.22

12.69

5.11

2.38

27.611

2.476

32

Okt-07

653.64

4.831

0.63

1 869.21

2 375.65

2 000

2 670.84

19.43

12.24

5.21

2.36

12.741

1.162

33

Nop-07

477.41

4.831

0.63

1 921.12

2 379.56

2 000

2 670.12

19.33

12.22

5.12

2.22

15.939

0.664

34

Des-07

388.47

4.831

0.63

1 896.33

2 440.48

2 000

2 700.78

18.78

12.48

5.04

2.28

18.847

80.228

35

Jan-08

417.57

4.879

0.63

1 922.35

2 677.27

2 000

2 882.51

18.13

12.22

5.45

2.04

46.058

24.642

36

Feb-08

1 091.45

4.879

0.63

1 938.74

2 594.47

2 000

2 833.66

19.47

12.57

5.34

2.04

55.724

0.884

37

Mar-08

2 403.61

4.879

0.63

1 948.43

2 202.12

2 000

2 695.71

20.21

12.32

5.22

2.25

71.970

0.580

38

Apr-08

1 851.37

4.879

0.63

1 951.38

2 185.60

2 000

2 572.95

19.84

12.65

5.13

2.19

34.800

1.739

39

Mei-08

2 744.34

4.950

0.63

2 053.03

2 500.17

2 200

2 744.54

18.63

12.79

4.88

2.36

33.552

0.555

40

Jun-08

908.15

4.950

0.63

2 142.10

2 650.78

2 200

2 851.00

18.93

12.69

5.02

2.45

43.339

0.097

41

Jul-08

1 175.65

4.950

0.63

2 161.40

2 583.97

2 200

2 931.76

19.60

12.47

5.03

2.31

44.339

0.242

42

Agust-08

1 230.90

4.950

0.63

2 187.16

2 561.68

2 200

2 880.82

19.49

12.46

4.83

2.23

25.426

0.273

43

Sep-08

921.90

4.828

0.63

2 230.90

2 660.26

2 200

2 887.89

18.79

12.54

5.32

2.27

16.458

1.510

44

Okt-08

579.80

4.828

0.63

2 258.82

2 640.93

2 200

2 952.07

18.43

12.57

4.85

2.30

13.172

0.618

45

Nop-08

411.83

4.828

0.63

2 269.72

2 637.94

2 200

2 954.23

18.92

12.27

4.91

2.27

16.190

0.885

46

Des-08

424.85

4.828

0.63

2 311.26

2 697.56

2 200

3 024.19

18.75

12.40

4.83

2.31

26.989

1.728

47

Jan-09

512.40

4.944

0.63

2 317.08

2 801.47

2 400

3 023.57

18.72

12.09

4.73

2.12

53.695

1.331

48

Feb-09

1 534.13

4.944

0.63

2 286.07

2 839.18

2 400

3 219.09

18.49

12.97

5.11

2.00

62.882

1.020

49

Mar-09

2 409.77

4.944

0.63

2 286.79

2 597.68

2 400

3 180.44

19.93

12.68

4.98

1.95

48.358

0.945

50

Apr-09

1 508.98

4.944

0.63

2 293.52

2 662.39

2 400

2 694.60

18.74

11.41

5.17

2.26

26.697

0.455

51

Mei-09

914.73

5.071

0.63

2 302.37

2 732.34

2 400

3 139.06

19.57

12.76

4.96

2.29

52.773

0.207

52

Jun-09

1 081.33

5.071

0.63

2 304.65

2 738.30

2 400

3 016.46

18.87

11.58

4.90

2.27

59.674

0.393

53

Jul-09

1 188.13

5.071

0.63

2 314.43

2 699.57

2 400

3 039.16

19.16

12.87

5.02

2.47

41.730

0.473

54

Agust-09

1 245.17

5.071

0.63

2 325.22

2 711.18

2 400

3 021.82

19.42

12.56

4.89

2.27

24.425

0.482

55

Sep-09

919.11

4.982

0.63

2 319.86

2 793.62

2 400

3 041.64

17.91

12.51

4.97

2.27

20.088

2.011


N0

Bulan

HETU (Rp/Kg)

HESP (Rp/Kg)

HEZA (Rp/Kg)

HENP (Rp/Kg)

RPPU (000 Ton)

RPSP (000 Ton)

RPZA (000 Ton)

RPNP (000 Ton)

HPSP (Rp/Kg)

NTPT

QVUT (Kg/Ha)

FP

SCBP (000 Ha)

1

Mar-05

1 050.00

1400.00

950.00

1 600.00

293.411

66.562

50.456

20.430

2 183.26

101.10

18.221

0.10

326.462

2

Apr-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

318.052

75.107

41.560

21.957

2 189.09

100.78

14.361

0.10

320.481

3

Mei-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

378.301

71.026

54.910

24.720

2 208.59

101.11

12.924

0.10

319.839

4

Jun-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

348.819

67.122

45.402

19.862

2 206.33

101.46

17.390

0.10

319.410

5

Jul-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

262.348

60.200

52.854

21.689

2 224.92

102.16

27.972

0.10

319.037

6

Agust-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

230.597

49.638

49.969

22.441

2 226.27

102.38

29.753

0.10

316.328

7

Sep-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

205.081

47.003

45.513

19.750

2 267.77

102.29

26.770

0.10

315.950

8

Okt-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

266.937

65.795

43.603

22.258

2 294.69

100.17

21.106

0.10

315.508

9

Nop-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

518.455

71.098

71.835

21.258

2 330.36

99.53

18.808

0.10

315.266

10

Des-05

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

519.177

84.684

67.412

29.639

2 361.31

98.73

13.481

0.10

314.943

11

Jan-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

385.066

68.259

56.343

22.845

2 409.67

100.72

16.296

0.10

402.096

12

Feb-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

307.121

56.190

49.794

22.972

2 415.17

100.74

14.261

0.10

395.606

13

Mar-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

282.427

59.356

50.426

29.910

2 399.33

101.00

13.240

0.10

374.993

14

Apr-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

382.958

67.331

51.362

39.238

2 402.53

101.11

15.782

0.10

365.532

15

Mei-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

337.520

63.522

63.659

37.242

2 404.33

101.70

11.836

0.10

363.403

16

Jun-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

314.921

59.878

56.533

31.696

2 405.55

102.35

13.193

0.10

361.458

17

Jul-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

233.968

53.418

53.544

28.826

2 404.53

103.15

23.789

0.10

360.000

18

Agust-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

205.938

43.560

45.012

20.848

2 422.38

103.39

27.985

0.10

357.937

19

Sep-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

184.191

41.101

39.594

20.140

2 427.54

103.68

21.303

0.10

356.882

20

Okt-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

227.835

58.640

42.610

28.605

2 435.22

103.98

21.487

0.10

356.192

21

Nop-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

417.680

63.589

40.151

46.829

2 453.39

105.07

22.567

0.10

355.629

22

Des-06

1 050.00

1 400.00

950.00

1 600.00

631.551

76.270

52.123

70.826

2 497.83

106.40

8.724

0.10

355.064

23

Jan-07

1 200.00

1 550.00

1050.00

1 750.00

382.484

75.796

65.116

37.216

2 531.78

108.29

9.675

0.10

602.848

24

Feb-07

1 200.00

1 550.00

1050.00

1 750.00

311.039

70.881

66.643

49.760

2 536.71

109.93

13.990

0.10

523.636

25

Mar-07

1 200.00

1 550.00

1050.00

1 750.00

312.227

67.035

54.777

38.021

2 567.61

109.01

14.925

0.10

416.636

26

Apr-07

1 200.00

1 550.00

1050.00

1 750.00

338.536

61.070

44.399

42.279

2 601.00

105.51

16.941

0.10

302.707

Mei-07

1 200.00

1 550.00

1050.00

1 750.00

402.862

55.673

59.974

59.012

2 602.95

105.67

16.062

0.10

302.707

Permentan

Permentan

Permentan

Permentan

27

Sumber

Lampiran 7. Lanjutan

DEPTAN

DEPTAN

DEPTAN

DEPTAN

BPS

BPS

Deptan

BULOG

367

N0

HETU (Rp/Kg)

HESP (Rp/Kg)

HEZA (Rp/Kg)

HENP (Rp/Kg)

RPPU (000 Ton)

RPSP (000 Ton)

Bulan

RPZA (000 Ton)

RPNP (000 Ton)

HPSP (Rp/Kg)

NTPT

QVUT (Kg/Ha)

FP

SCBP (000 Ha)

28

Jun-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

371.385

60.499

48.881

61.031

2 607.66

106.07

12.928

0.10

302.707

29

Jul-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

279.061

63.377

57.575

49.847

2 632.94

106.27

28.018

0.10

302.707

30

Agust-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

245.161

55.796

54.209

50.554

2 645.38

105.95

23.784

0.10

302.707

31

Sep-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

217.918

63.561

49.011

42.476

2 658.51

106.30

23.664

0.10

302.707

32

Okt-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

283.961

68.721

46.782

47.041

2 645.80

106.67

19.360

0.10

302.707

33

Nop-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

552.502

72.947

79.720

84.704

2 720.99

106.83

11.224

0.10

302.707

34

Des-07

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

553.273

49.486

74.559

75.516

2 805.56

108.63

10.143

0.10

302.707

35

Jan-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

495.423

77.727

73.291

67.682

2 919.28

100.69

11.394

0.10

506.902

36

Feb-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

359.818

59.608

62.826

65.647

2 976.28

100.59

33.057

0.10

463.440

37

Mar-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

345.854

66.466

54.271

72.644

2 996.40

98.79

11.104

0.10

440.288

38

Apr-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

413.473

41.949

57.113

78.622

3 056.52

99.05

9.013

0.10

439.272

39

Mei-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

391.460

60.726

85.876

89.433

3 161.36

100.17

7.513

0.10

437.782

40

Jun-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

309.862

18.782

57.843

70.424

3 298.41

100.64

21.532

0.10

437.755

41

Jul-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

248.052

43.976

64.941

77.572

3 335.87

101.71

28.428

0.10

437.741

42

Agust-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

212.607

34.942

64.959

80.513

3 372.16

102.00

31.288

0.10

437.741

43

Sep-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

252.016

50.278

50.289

69.984

3 393.85

101.69

28.753

0.10

437.423

44

Okt-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

319.614

54.541

52.691

81.197

3 408.23

99.20

25.291

0.10

437.423

45

Nop-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

499.107

23.040

52.483

75.884

3 420.10

98.36

14.534

0.10

437.423

46

Des-08

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

677.657

42.152

68.013

108.681

3 452.50

98.99

15.513

0.10

437.423

47

Jan-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

406.998

52.287

60.947

119.440

3 521.94

98.30

27.825

0.10

619.241

48

Feb-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

367.861

58.449

50.581

101.217

3 507.56

98.77

46.208

0.10

617.910

49

Mar-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

372.817

59.335

61.753

104.687

3 490.93

98.78

33.613

0.10

616.890

50

Apr-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

423.316

47.209

47.437

120.045

3 479.09

99.26

15.707

0.10

615.945

51

Mei-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

352.401

68.504

62.307

99.535

3 448.87

99.40

16.284

0.10

615.490

52

Jun-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

310.427

54.585

77.315

95.332

3 449.78

99.56

21.907

0.10

615.283

53

Jul-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

276.078

62.482

85.321

107.588

3 438.41

99.82

31.654

0.10

614.890

54

Agust-09

1 200.00

1 550.00

1 050.00

1 750.00

241.946

39.833

78.161

100.767

3 441.13

100.24

35.953

0.10

614.417

55 1 200.00 Sep-09 Lampiran 7. Lanjutan

1 550.00

1 050.00

1 750.00

260.916

43.152

64.221

88.574

3 425.71

100.91

33.360

0.10

613.935

368

N0 1

Bulan Mar-05

STGW (000 Ton)

STGF (000 Ton)

RTRA (000RT)

BGKB (000 Ton)

BBOB (000 Ton)

DOPM (000 Ton)

DBAT (000 Ton)

HPPB (Rp/Kg)

CHIT (mm/bln)

QPSP (Kg/Ha)

QPZA (Kg/Ha)

QPNP (Kg/Ha)

QPUT (Kg/Ha)

326.462

320

10 543.222

176.180

4.902

0.000

5.981

2 790.00

222.90

56.762

39.548

27.372

276.648

2

Apr-05

320.481

320

9 876.883

738.207

24.423

0.000

0.642

2 790.00

177.37

48.927

21.418

24.141

293.832

3

Mei-05

319.839

319

9 554.607

725.095

54.250

0.000

0.429

2 790.00

167.77

38.651

26.120

16.839

292.513

4

Jun-05

319.410

319

10 058.335

238.146

49.615

0.000

0.373

2 790.00

136.83

44.026

34.326

30.708

396.115

5

Jul-05

319.037

316

9 661.240

139.529

26.681

0.000

2.709

2 790.00

135.30

65.032

45.326

42.522

446.050

6

Agust-05

316.328

316

9 801.593

53.161

18.683

0.000

0.378

2 790.00

109.57

80.561

51.100

51.080

508.600

7

Sep-05

315.950

316

10 698.575

18.291

7.158

0.000

0.442

2 790.00

112.93

44.808

41.715

14.724

415.967

8

Okt-05

315.508

315

11 239.659

3.295

1.501

0.000

0.242

2 790.00

226.80

29.020

33.207

8.904

202.089

9

Nop-05

315.266

315

8 467.275

0.032

2.236

0.000

0.323

2 790.00

209.90

36.610

19.901

8.202

116.264

10

Des-05

314.943

310

6 325.062

2.998

9.982

0.000

5.245

2 790.00

277.10

24.613

14.116

5.058

192.810

11

Jan-06

309.698

388

7 931.264

7.180

19.533

6.490

7.216

3 550.00

281.53

38.145

28.663

26.489

278.250

12

Feb-06

388.391

372

10 836.221

11.677

1.296

20.613

2.710

3 550.00

273.80

45.978

31.821

31.928

399.131

13

Mar-06

372.283

364

11 341.145

291.118

2.116

9.461

1.595

3 550.00

232.75

39.453

29.645

27.397

372.673

14

Apr-06

363.937

361

11 274.611

447.515

173.055

2.129

2.889

3 550.00

208.85

32.618

25.197

23.285

336.823

15

Mei-06

360.514

353

12 715.266

92.434

284.161

1.945

8.521

3 550.00

156.89

32.868

24.630

22.761

324.585

16

Jun-06

352.937

357

10 461.854

12.456

150.004

1.458

3.173

3 550.00

182.33

36.254

27.243

25.174

388.312

17

Jul-06

356.827

353

13 265.845

4.028

60.009

2.063

4.520

3 550.00

63.47

58.493

43.952

40.617

572.507

18

Agust-06

353.416

352

12 690.791

0.399

20.737

1.055

4.626

3 550.00

50.12

53.898

40.499

37.426

594.094

19

Sep-06

352.256

354

13 653.937

0.000

101.933

0.690

1.901

3 550.00

88.99

46.361

34.837

32.194

282.656

20

Okt-06

354.291

352

13 260.407

0.000

58.019

0.563

3.981

3 550.00

57.32

89.702

67.402

62.289

361.579

21

Nop-06

351.647

354

7 686.107

0.000

12.651

0.565

1.431

3 550.00

122.97

58.386

43.871

40.543

197.677

22

Des-06

353.634

346

2 472.961

0.000

0.191

7.898

0.686

3 550.00

257.37

32.343

24.303

22.460

166.776

23

Jan-07

346.480

524

13 624.146

0.000

0.000

79.212

0.000

3 550.00

286.57

25.313

16.842

25.382

199.262

24

Feb-07

523.636

417

16 736.411

0.000

0.000

107.000

0.000

3 550.00

245.35

35.435

20.438

30.398

289.523

25

Mar-07

416.636

303

16 404.988

0.000

0.000

113.929

0.000

3 550.00

235.24

46.071

25.409

42.359

307.544

26

Apr-07

302.707

302

15 600.063

71.965

250.968

0.000

0.710

4 000.00

253.80

38.955

24.496

37.319

215.485

Mei-07

301.997

302

14 743.045

129.502

558.844

0.000

0.258

4 000.00

178.90

30.819

18.906

29.281

186.199

Permentan

Permentan

Permentan

27

Sumber

BULOG


BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BMKG

Permentan

369

N0

Bulan

STGW (000 Ton)

STGF (000 Ton)

RTRA (000RT)

BGKB (000 Ton)

BBOB (000 Ton)

DOPM (000 Ton)

DBAT (000 Ton)

HPPB (Rp/Kg)

CHIT (mm/bln)

QPSP (Kg/Ha)

QPZA (Kg/Ha)

QPNP (Kg/Ha)

QPUT (Kg/Ha)

28

Jun-07

302.449

302

15 757.882

51.961

342.839

0.000

0.595

4 000.00

172.78

34.984

22.859

29.406

189.660

29

Jul-07

302.112

302

15 309.477

49.261

189.611

0.000

0.208

4 000.00

133.50

50.046

30.638

43.536

264.737

30

Agust-07

302.499

302

16 139.930

20.184

84.784

0.000

0.342

4 000.00

101.11

61.979

36.752

44.652

306.395

31

Sep-07

302.365

300

16 205.975

15.576

49.057

0.000

2.476

4 000.00

94.72

54.320

33.344

49.233

321.500

32

Okt-07

300.231

302

14 495.242

6.460

30.104

0.000

1.162

4 000.00

150.12

44.833

39.030

62.441

312.430

33

Nop-07

301.545

302

13 953.600

4.517

24.744

0.006

0.658

4 000.00

193.77

29.567

21.716

34.250

152.713

34

Des-07

302.043

222

1 794.588

1.447

12.231

77.731

2.497

4 000.00

341.05

20.518

13.343

20.644

91.738

35

Jan-08

222.479

482

12 101.045

0.000

0.000

22.652

1.990

4 000.00

235.67

31.111

20.128

23.179

250.362

36

Feb-08

482.260

463

18 813.327

0.115

2.315

0.484

0.400

4 000.00

260.92

56.198

33.460

62.029

432.292

37

Mar-08

462.556

440

17 949.425

47.008

323.201

0.000

0.580

4 000.00

270.81

46.797

26.857

38.740

286.207

38

Apr-08

439.708

438

18 479.716

117.181

565.217

0.000

1.739

4 000.00

207.77

28.346

16.013

30.730

153.102

39

Mei-08

437.533

437

16 955.211

88.961

477.130

0.000

0.555

4 300.00

117.39

26.604

22.083

42.474

187.440

40

Jun-08

437.227

438

18 721.804

34.472

225.301

0.000

0.097

4 300.00

136.18

43.893

28.339

54.504

230.505

41

Jul-08

437.658

437

18 310.520

24.050

230.322

0.000

0.242

4 300.00

137.33

69.041

44.576

75.015

306.398

42

Agust-08

437.499

437

18 673.494

12.297

183.264

0.000

0.273

4 300.00

141.93

66.481

44.149

94.345

309.084

43

Sep-08

437.468

436

19 246.517

33.043

219.632

0.000

1.510

4 300.00

137.78

56.426

44.930

93.422

333.884

44

Okt-08

435.913

437

19 092.964

16.303

178.528

0.000

0.618

4 300.00

191.67

43.008

29.155

66.755

238.582

45

Nop-08

436.805

437

20 715.559

6.724

201.745

0.001

0.854

4 300.00

293.60

22.001

14.362

33.390

119.553

46

Des-08

436.538

436

20 199.773

3.810

85.809

0.075

1.653

4 300.00

286.39

22.678

12.911

30.720

114.616

47

Jan-09

435.695

618

18 497.302

2.783

71.740

0.000

1.331

4 600.00

278.23

46.223

31.165

42.856

304.661

48

Feb-09

617.910

617

18 497.302

12.721

86.486

0.000

1.020

4 600.00

249.55

69.085

43.390

94.893

435.262

49

Mar-09

616.890

616

18 497.302

133.185

579.798

0.000

0.945

4 600.00

232.29

50.255

30.423

51.771

251.739

50

Apr-09

615.945

615

18 497.302

188.914

752.505

0.000

0.455

4 600.00

208.57

36.372

21.674

49.967

160.901

51

Mei-09

615.490

615

18 497.302

82.747

603.326

0.000

0.207

4 600.00

150.48

34.739

30.418

69.017

200.463

52

Jun-09

615.283

615

18 497.302

44.074

411.554

0.000

0.393

4 600.00

91.89

53.410

36.374

82.533

229.728

53

Jul-09

614.890

614

18 497.302

70.585

209.468

0.000

0.473

4 600.00

88.80

73.058

49.755

98.782

265.553

54

Agust-09

614.417

614

18 497.302

46.435

181.043

0.000

0.482

4 600.00

60.95

73.587

51.548

129.956

280.214

613.935

612

18 497.302

25.466

145.306

0.000

2.011

4 600.00

87.20

61.394

51.568

126.493

297.540

55 Sep-09 Lampiran 7. Lanjutan

370

N0 1

Mar-05

183.303

QMBT (000 Ton) 0.000

STBW (000 Ton) 1 291.216

STBF (000 Ton)

DBGA (000 Ton)

1 206.896

9.364

DBNG (000 Ton) 10.943

STOB (000 Ton)

HBRT (Rp/Kg)

203.610

3 438.21

INFT (%) 1.91

INFB (%) 0.0737

EXRT (Rp/US) 9 370.52

HJRT (Rp/Kg) 2 024.43

HIBT (US$/Kg) 0.266

2

Apr-05

171.604

0.000

1 206.896

1 514.032

10.326

4.240

186.170

3 384.25

0.34

‐0.0746

9 539.35

2 036.46

0.268

3

Mei-05

165.063

0.000

1 514.032

1 827.388

8.309

8.861

182.230

3 357.02

0.21

‐0.0487

9 479.80

1 970.89

0.264

4

Jun-05

172.216

0.000

1 827.388

1 867.018

7.643

9.140

188.990

3 327.05

0.50

0.0198

9 616.45

1 674.51

0.256

5

166.684

0.000

1 867.018

1 804.777

8.750

13.243

188.680

3 342.50

0.78

0.0601

9 799.29

1 817.88

0.246

6

Jul-05 Agust05

168.556

0.000

1 804.777

1 686.227

8.073

8.814

185.440

3 375.17

0.55

0.0601

9 986.18

1 942.88

0.253

7

Sep-05

186.400

0.000

1 686.227

1 478.498

9.476

13.093

208.970

3 460.05

0.69

0.1450

10 232.57

1 869.00

0.257

8

Okt-05

196.326

0.000

1 478.498

1 211.766

9.929

7.150

213.410

3 672.01

8.70

0.2830

10 093.38

1 933.88

0.258

9

Nop-05

147.957

22.800

1 211.766

1 118.394

7.247

5.408

160.610

3 779.59

1.31

0.0908

10 040.71

1 933.88

0.250

10

Des-05

109.899

46.000

1 118.394

1 092.588

10.250

7.997

128.150

3 831.33

‐0.04

0.0939

9 857.32

1 933.88

0.249

11

Jan-06

102.159

83.100

1 092.588

943.230

8.546

13.705

124.410

4 121.51

1.36

0.3971

9 493.00

1 679.91

0.258

12

Feb-06

137.419

0.000

943.230

935.827

7.405

23.323

168.150

4 435.58

0.58

0.3917

9 253.15

1 783.26

0.266

13

Mar-06

141.072

0.000

935.827

945.942

8.406

11.056

160.540

4 379.97

0.03

‐0.1301

9 171.57

1 733.43

0.264

14

Apr-06

143.712

0.000

945.942

1 245.483

7.846

5.018

156.580

4 319.54

0.05

‐0.1258

8 936.94

1 692.85

0.268

15

Mei-06

159.152

0.000

1 245.483

1 408.965

8.882

10.466

178.500

4 388.10

0.37

0.0608

8 984.86

1 763.43

0.275

16

Jun-06

156.344

0.000

1 408.965

1 363.028

19.933

4.631

178.910

4 478.76

0.45

0.0722

9 362.73

1 789.99

0.273

17

164.374

0.000

1 363.028

1 261.898

14.083

6.584

185.040

4 475.80

0.45

0.0513

9 124.52

1 850.23

0.275

18

Jul-06 Agust06

159.744

0.000

1 261.898

1 109.860

10.737

5.681

176.160

4 532.52

0.33

0.1235

9 094.25

1 850.23

0.274

19

Sep-06

173.636

0.000

1 109.860

1 013.789

7.595

2.591

183.820

4 524.08

0.38

‐0.0384

9 143.33

1 849.52

0.274

20

Okt-06

173.727

65.500

1 013.798

958.150

10.577

4.545

188.850

4 521.12

0.86

‐0.0290

9 187.18

1 850.23

0.269

21

Nop-06

95.418

117.650

958.150

988.614

9.631

1.995

107.050

4 551.21

0.34

0.0676

9 134.59

2 184.22

0.267

22

Des-06

17.341

25.622

988.614

957.658

8.531

8.584

34.460

4 823.96

1.21

0.4993

9 086.80

2 439.63

0.272

23

Jan-07

141.095

957.658

737.180

9.878

81.019

231.990

5 011.99

1.04

0.3971

9 066.50

1 679.91

0.279

24

Feb-07

170.858

5.800 1 132.600

737.180

525.957

9.718

108.308

288.880

5 344.99

0.62

0.5224

9 067.80

1 783.26

0.287

25

Mar-07

166.298

200.987

525.957

398.394

8.873

115.349

290.520

5 351.04

0.24

‐0.3520

9 163.95

2 914.65

0.293

26

Apr-07

157.803

185.235

398.394

644.398

13.902

1.143

172.850

5 232.24

‐0.16

‐0.3660

9 097.55

2 634.29

0.291

Mei-07

148.412

132.498

644.398

1 226.820

11.191

1.329

160.930

5 110.22

0.10

‐0.1354

8 844.33

2 632.72

0.291

27

Bulan

RAST (000 Ton)

Sumber

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BULOG

BPS

BULOG

BULOG

DEPTAN

BULOG

371 Lampiran 7.Lanjutan

N0

Bulan

RAST (000 Ton)

QMBT (000 Ton)

STBW (000 Ton)

STBF (000 Ton)

DBGA (000 Ton)

DBNG (000 Ton)

STOB (000 Ton)

HBRT (Rp/Kg)

INFT (%)

INFB (%)

EXRT (Rp/US)

HJRT (Rp/Kg)

HIBT (US$/Kg)

28

Jun-07

157.810

64.989

1 226.820

1 529.313

9.986

2.422

170.220

5 054.62

0.23

‐0.0044

8 983.65

1 789.99

0.293

29

Jul-07

153.545

76.600

1 529.313

1 675.990

10.265

1.016

164.830

5 093.60

0.72

‐0.0052

9 067.14

1 850.23

0.298

30

Agust-07

163.484

125.450

1 675.990

1 701.065

10.485

1.068

174.970

5 117.18

0.80

0.0275

9 366.68

1 850.23

0.301

31

Sep-07

164.918

86.250

1 701.065

1 651.461

11.485

0.804

177.210

5 099.24

0.80

0.0092

9 309.90

1 849.52

0.301

32

Okt-07

146.358

136.764

1 651.461

1 676.758

22.258

0.793

169.410

5 075.47

0.79

0.0017

9 107.06

1 850.23

0.323

33

Nop-07

144.341

104.906

1 676.758

1 641.895

10.295

0.810

155.450

5 126.39

0.18

0.0164

9 264.27

2 120.36

0.333

34

Des-07

16.884

41.900

1 641.895

1 572.933

11.866

1.852

30.060

5 275.86

1.10

0.1774

9 333.60

2 439.63

0.353

35

Jan-08

104.693

0.000

1 572.933

1 408.387

10.037

44.886

159.620

5 491.00

1.77

0.2710

9 406.35

2 597.75

0.357

36

Feb-08

276.048

0.000

1 408.387

1 087.718

10.665

24.286

311.000

5 456.88

0.65

‐0.0324

9 181.15

2 718.91

0.370

37

Mar-08

264.665

0.000

1 087.718

1 161.085

9.695

1.916

276.280

5 329.99

0.95

‐0.1664

9 184.94

2 657.40

0.410

38

Apr-08

274.001

0.000

1 161.085

1 568.650

12.195

4.238

290.430

5 225.12

0.57

‐0.0880

9 208.64

2 643.48

0.440

39

Mei-08

228.378

0.000

1 568.650

1 827.304

9.349

0.627

238.350

5 331.64

1.41

0.1293

9 290.80

2 757.58

0.510

40

Jun-08

296.218

0.000

1 827.304

1 817.175

8.917

0.682

305.820

5 517.43

2.46

0.0968

9 295.71

3 040.94

0.560

41

Jul-08

252.232

0.000

1 817.175

1 711.852

10.614

3.012

265.860

5 513.18

1.37

‐0.0015

9 163.45

3 293.54

0.695

42

Agust-08

275.081

0.000

1 711.852

1 596.772

10.078

1.003

286.160

5 538.76

0.51

‐0.0009

9 149.25

3 534.48

0.658

43

Sep-08

322.684

0.000

1 596.772

1 537.668

10.305

1.515

334.500

5 561.54

0.97

0.0233

9 340.65

3 474.38

0.682

44

Okt-08

294.103

0.000

1 537.688

1 382.073

9.407

1.296

304.810

5 588.77

0.45

0.0038

10 048.35

3 372.99

0.578

45

Nop-08

354.979

0.000

1 382.073

1 148.697

8.501

1.650

365.130

5 599.65

0.12

0.0006

11 711.15

3 277.86

0.430

46

Des-08

293.562

0.000

1 148.697

1 079.843

3.472

0.187

197.220

5 660.36

‐0.04

0.0467

11 324.84

3 243.80

0.425

47

Jan-09

8.494

0.000

1 079.843

1 133.500

9.048

2.308

19.850

5 799.90

‐0.07

0.0607

11 167.21

3 125.56

0.456

48

Feb-09

119.879

0.000

1 133.500

1 096.539

9.843

1.804

131.530

5 938.03

0.21

0.0854

11 852.75

2 949.44

0.478

49

Mar-09

346.494

0.000

1 096.539

1 678.167

8.183

1.745

356.420

5 948.06

0.22

‐0.0222

11 849.55

2 767.22

0.464

50

Apr-09

336.754

0.000

1 678.167

2 201.485

10.844

1.549

349.150

6 060.47

‐0.31

‐0.0442

11 025.10

2 883.52

0.440

51

Mei-09

363.192

0.000

2 201.485

2 484.000

9.039

1.125

373.360

6 014.32

0.04

‐0.0002

10 392.65

3 043.70

0.433

52

Jun-09

333.872

0.000

2 484.000

2 578.915

9.413

1.342

344.630

5 997.70

0.11

0.0010

10 206.64

3 128.13

0.463

53

Jul-09

289.642

0.000

2 578.915

2 531.556

10.599

1.407

301.650

6 009.66

0.45

0.0010

10 111.33

3 036.11

0.469

54

Agust-09

323.192

0.000

2 531.556

2 408.467

9.018

1.408

333.620

6 019.03

0.56

0.0147

9 977.60

2 979.63

0.434

55

Sep-09

262.329

0.000

2 408.467

2 296.047

8.515

3.054

273.900

6 014.10

1.05

0.0291

9 900.72

3 076.00

0.425


N0

QPGB (000 Ton)

HPZA (Rp/Kg)

HPNP (Rp/Kg)

QBBT (000 Ton)

HPBB (Rp/Kg)

HPGB (Rp/Kg)

Bulan

INCT (Rp /Kapita)

QBBT (000 Ton)

SBIT (%)

QDBT (000 Ton)

1

Mar-05

326.462

1 947.642

3 379.167

116.776

2 790

3 494

632 330.5

116.78

7.44

2 020.87

2

Apr-05

320.481

1 940.768

3 379.167

493.183

2 790

3 494

670 475.6

493.18

7.95

1 617.93

3

Mei-05

319.839

1 931.896

3 388.461

514.685

2 790

3 494

670 475.6

514.69

8.25

2 023.96

4

Jun-05

319.410

1 940.703

3 654.167

200.838

2 790

3 494

670 475.6

200.84

8.49

1 620.40

5

Jul-05

319.037

1 947.909

3 737.500

115.282

2 790

3 494

713 000.1

115.28

8.50

2 027.05

6

Agust-05

316.328

1 887.512

3 585.000

52.441

2 790

3 494

713 000.1

52.44

9.51

2 028.60

7

Sep-05

315.950

1 880.553

3 361.111

18.774

2 790

3 494

713 000.1

18.77

10.00

1 624.12

8

Okt-05

315.508

1 785.416

3 681.250

3.595

2 790

3 494

758 474.9

3.59

11.00

2 031.70

9

Nop-05

315.266

1 761.563

3 707.143

2.257

2 790

3 494

758 474.9

2.26

12.25

1 626.60

10

Des-05

314.943

1 812.082

3 707.143

11.887

2 790

3 494

758 474.9

11.89

12.75

2 034.81

11

Jan-06

402.096

1 885.123

3 718.834

24.092

2 790

4 275

782 752.9

24.09

12.75

2 023.33

12

Feb-06

388.391

1 877.239

3 782.143

8.711

2 790

4 275

782 752.9

8.71

12.74

1 620.10

13

Mar-06

372.283

1 863.710

3 726.923

186.976

3 550

4 275

782 752.9

186.98

12.73

2 026.92

14

Apr-06

363.937

1 876.822

3 753.572

457.227

3 550

4 275

812 741.1

457.23

12.74

1 622.98

15

Mei-06

360.514

1 878.492

3 937.500

342.857

3 550

4 275

812 741.1

342.86

12.50

2 030.52

16

Jun-06

352.937

1 880.858

3 892.308

157.914

3 550

4 275

812 741.1

157.91

12.50

1 625.86

17

Jul-06

356.827

1 884.684

3 935.714

62.567

3 550

4 275

870 319.8

62.57

12.25

2 034.12

18

Agust-06

353.416

1 882.702

3 986.667

20.990

3 550

4 275

870 319.8

20.99

11.75

2 035.93

19

Sep-06

352.256

1 867.280

4 050.000

101.933

3 550

4 275

870 319.8

101.93

11.25

1 630.19

20

Okt-06

354.291

1 883.565

3 805.556

58.019

3 550

4 275

873 403.0

58.02

10.75

2 039.54

21

Nop-06

351.647

1 897.930

3 819.629

12.651

3 550

4 275

873 403.0

12.65

10.25

1 633.08

22

Des-06

353.634

1 857.039

3 950.648

0.191

3 550

4 275

873 403.0

0.19

9.75

2 043.16

23

Jan-07

602.162

1 888.331

3 900.991

0.000

3 550

4 620

920 203.1

0.00

9.50

1 935.57

24

Feb-07

523.636

1 918.836

4 001.964

0.000

3 550

4 620

920 203.1

0.00

9.25

1 550.46

25

Mar-07

416.636

1 883.633

3 863.043

0.000

3 550

4 620

920 203.1

0.00

9.00

1 940.58

26

Apr-07

302.707

1 879.984

3 767.500

296.666

4 000

4 620

963 862.5

296.67

9.00

1 554.48

27

Mei-07

301.997

1 891.527

3 673.684

641.078

4 000

4 620

963 862.5

641.08

BULOG

BULOG

8.75 BPS

1 945.61 BPS

Sumber

BULOG

BPS

BPS

BULOG

BPS

BULOG


N0

QPGB (000 Ton)

HPZA (Rp/Kg)

HPNP (Rp/Kg)

QBBT (000 Ton)

HPBB (Rp/Kg)

HPGB (Rp/Kg)

Bulan

INC (Rp /Kapita)

QBBT (000 Ton)

SBIT (%)

QDBT (000 Ton)

28

Jun-07

302.449

1 967.241

3 797.368

375.834

4 000

4 620

963 862.5

375.83

8.50

1 558.50

29

Jul-07

302.112

1 977.223

3 920.588

220.892

4 000

4 620

1 031 408.7

220.89

8.25

1 950.65

30

Agust-07

302.499

1 967.163

3 670.588

97.601

4 000

4 620

1 031 408.7

97.60

8.25

1 953.17

31

Sep-07

302.365

1 951.190

3 633.333

58.948

4 000

4 620

1 031 408.7

58.95

8.25

1 564.56

32

Okt-07

300.231

1 957.575

3 661.905

34.206

4 000

4 620

1 035 418.9

34.21

8.25

1 958.23

33

Nop-07

301.545

1 980.046

3 778.261

27.612

4 000

4 620

1 035 418.9

27.61

8.25

1 568.61

34

Des-07

302.043

1 984.447

3 800.000

13.150

4 000

4 620

1 035 418.9

13.15

8.00

1 963.30

35

Jan-08

426.674

1 564.658

3 802.237

0.000

4 000

4 900

1 110 854.3

0.00

8.00

2 029.55

36

Feb-08

482.260

1 565.579

3 802.237

2.388

4 000

4 900

1 110 854.3

2.39

7.93

1 625.37

37

Mar-08

462.556

1 558.811

4 309.202

353.051

4 000

4 900

1 110 854.3

353.05

7.96

2 033.87

38

Apr-08

439.708

1 563.834

4 119.091

639.627

4 000

4 900

1 221 367.5

639.63

7.99

1 628.83

39

Mei-08

437.533

1 577.013

3 928.979

533.620

4 000

5 000

1 221 367.5

533.62

8.31

2 038.20

40

Jun-08

437.227

1 640.892

4 245.832

247.190

4 300

5 200

1 221 367.5

247.19

8.73

1 634.03

41

Jul-08

437.658

1 653.782

4 435.944

245.593

4 300

5 200

1 328 071.4

245.59

9.23

2 042.54

42

Agust-08

437.499

1 664.168

4 435.944

191.073

4 300

5 200

1 328 071.4

191.07

9.28

2 044.72

43

Sep-08

437.468

1 673.923

4 119.091

240.614

4 300

5 200

1 328 071.4

240.61

9.71

1 637.51

44

Okt-08

435.913

1 689.584

4 119.091

188.881

4 300

5 200

1 291 063.5

188.88

10.98

2 049.07

45

Nop-08

436.805

1 697.727

4 372.573

206.015

4 300

5 200

1 291 063.5

206.01

11.24

1 641.00

46

Des-08

436.538

1 730.996

4 182.461

88.229

4 300

5 200

1 291 063.5

88.23

10.83

2 053.43

47

Jan-09

617.513

1 889.976

3 168.531

73.507

4 600

5 500

1 317 119.6

73.51

9.77

2 073.71

48

Feb-09

617.910

1 863.230

3 168.531

94.564

4 600

5 500

1 317 119.6

94.56

8.74

1 660.69

49

Mar-09

616.890

1 851.461

3 168.531

664.370

4 600

5 500

1 317 119.6

664.37

8.21

2 078.02

50

Apr-09

615.945

1 856.109

3 168.531

872.465

4 600

5 500

1 385 705.0

872.47

7.64

1 664.14

51

Mei-09

615.490

1 828.749

3 168.531

655.870

4 600

5 500

1 385 705.0

655.87

7.25

2 082.34

52

Jun-09

615.283

1 875.939

3 168.531

439.541

4 600

5 500

1 385 705.0

439.54

6.95

1 667.60

53

Jul-09

614.890

1 887.715

3 168.531

254.289

4 600

5 500

1 459 802.3

254.29

6.71

2 086.66

54

Agust-09

614.417

1 861.524

3 168.531

210.529

4 600

5 500

1 459 802.3

210.53

6.58

2 088.83

55

Sep-09

613.935

1 838.176

3 168.531

161.477

4 600

5 500

1 459 802.3

161.48

6.48

1 672.80

374 Lampiran 7. Lanjutan HPGG (Rp/Kg) N0

LTPT (000 Ha)

RRHH (Hari/Bln)

Bulan

POPT (Juta Orang)

KBBT (Kg/Bln)

JPMT (Juta Orang)

T

STOB (000 Ton)

D

QPBB (000 Ton)

PBPT (000 Ton)

IHK

1

Mar-05

1 740

2 123

16.4

218.35

9.255

35.851

1

0

203.610

1 411

0

77.75

2

Apr-05

1 740

1 860

17.2

218.52

7.404

35.768

2

0

186.170

1 700

0

78.01

3

Mei-05

1 740

978

13.7

218.69

9.255

35.685

3

0

182.234

2 010

0

78.17

4

Jun-05

1 740

834

13.4

218.85

7.404

35.603

4

0

188.999

2 056

0

78.56

5

Jul-05

1 740

975

12.0

219.02

9.255

35.521

5

0

188.677

1 993

0

79.17

6

Agust-05

1 740

1 175

8.9

219.19

9.255

35.439

6

0

185.442

1 872

0

79.61

7

Sep-05

1 740

953

9.7

219.36

7.404

35.357

7

0

298.969

1 687

0

80.16

8

Okt-05

1 740

633

17.4

219.52

9.255

35.275

8

0

213.406

1 425

0

87.13

9

Nop-05

1 740

401

16.8

219.69

7.404

35.194

9

0

160.612

1 279

0

88.27

10

Des-05

1 740

381

21.3

219.86

9.255

35.113

10

0

128.146

1 221

0

88.23

11

Jan-06

2 250

503

30.7

220.05

9.195

35.450

11

1

124.410

1 068

92

89.43

12

Feb-06

2 250

1 345

26.4

220.24

7.356

35.803

12

1

168.148

1 104

0

89.95

13

Mar-06

2 250

2 242

25.6

220.44

9.195

36.161

13

1

160.535

1 106

0

89.98

14

Apr-06

2 250

1 609

22.7

220.63

7.356

36.521

14

1

156.577

1 402

0

90.02

15

Mei-06

2 250

912

20.8

220.83

9.195

36.885

15

1

178.499

1 587

0

90.35

16

Jun-06

2 250

877

17.9

221.02

7.356

37.253

16

1

178.909

1 542

0

90.76

17

Jul-06

2 250

1 059

8.3

221.22

9.195

37.625

17

1

185.041

1 447

0

91.97

18

Agust-06

2 250

1 093

8.2

221.42

9.195

38.000

18

1

176.162

1 286

0

92.97

19

Sep-06

2 250

896

11.3

221.61

7.356

38.379

19

1

183.822

1 198

0

93.32

20

Okt-06

2 250

534

8.7

221.81

9.195

38.761

20

1

188.849

1 147

0

94.12

21

Nop-06

2 250

366

17.8

222.01

7.356

39.148

21

1

197.045

1 096

0

94.44

22

Des-06

2 250

350

25.0

222.2

9.195

39.538

22

1

34.456

992

0

95.58

23

Jan-07

2 250

366

20.2

222.48

8.700

39.123

23

1

231.992

969

256

96.57

24

Feb-07

2 250

694

18.3

222.77

6.960

38.946

24

1

288.884

815

0

97.17

25

Mar-07

2 250

1 605

18.7

223.06

8.700

38.770

25

1

290.519

689

0

97.40

26

Apr-07

2 575

2 229

17.8

223.34

6.960

38.595

26

0

172.848

817

0

97.24

27

Mei-07

2 575

1 385

15.1

223.63

8.700

38.420

27

0

160.932

1 388

0

97.34

Sumber

INPRES

BULOG

BMKG

BPS

BPS

BPS

BULOG

BULOG

BULOG

BPS


N0

HPGG (Rp/Kg)

POPT (Juta Orang)

JPMT (Juta Orang)

STOB (000 Ton)

QPBB (000 Ton)

LTPT (000 Ha)

RRHH(Hari/Bln)

948

15. 4

223.92

6.960

38.247

28

0

170.218

1 700

0

9756

Bulan

KBBT (Kg/Bln)

T

D

PBPT (000 Ton)

IHK

28

Jun-07

2 575

29

Jul-07

2 575

964

12.1

224.21

8.700

38.074

29

0

164.826

1 841

0

98.27

30

Agust-07

2 575

1 316

11.0

224.50

8.700

37.902

30

0

174.974

1 876

0

99.00

31

Sep-07

2 575

1 122

9.3

224.79

6.960

37.731

31

0

177.207

1 829

0

99.80

32

Okt-07

2 575

654

12.2

225.08

8.700

37.561

32

0

169.409

1 846

0

100.58

33

Nop-07

2 575

477

17.1

225.38

6.960

37.391

33

1

155.446

1 797

0

100.77

34

Des-07

2 575

388

25.3

225.67

8.700

37.222

34

1

39.602

1 603

0

101.87

35

Jan-08

2 575

1 483

18.7

225.88

8.985

36.974

35

1

159.616

1 568

204

103.68

36

Feb-08

2 575

739

17.6

226.12

7.188

36.779

36

1

310.999

1 399

0

104.35

37

Mar-08

2 575

887

21.1

226.36

8.985

36.586

37

0

276.276

1 437

0

105.34

38

Apr-08

2 800

1 302

17.8

226.60

7.188

36.393

38

0

290.434

1 859

0

105.94

39

Mei-08

2 800

1 214

11.7

226.85

8.985

36.201

39

0

238.354

2 066

0

107.44

40

Jun-08

2 800

841

12.4

227.33

7.188

36.011

40

0

305.817

2 123

0

110.08

41

Jul-08

2 800

535

12.7

227.33

8.985

35.821

41

0

265.858

1 978

0

111.59

42

Agust-08

2 800

486

13.3

227.57

8.985

35.632

42

0

286.161

1 883

0

112.16

43

Sep-08

2 800

491

12.3

227.81

7.188

35.444

43

0

334.504

1 872

0

113.25

44

Okt-08

2 800

858

16.9

228.05

8.985

35.258

44

0

304.806

1 687

0

113.76

45

Nop-08

2 800

1 887

21.0

228.30

7.188

35.072

45

1

365.130

1 514

0

113.90

46

Des-08

2 800

2 238

20.4

228.54

8.985

34.887

46

1

297.221

1 277

0

113.86

47

Jan-09

3 000

1 248

21.9

228.76

9.065

34.758

47

0

19.850

1 153

182

113.78

48

Feb-09

3 000

751

19.0

229.00

7.252

34.556

48

0

131.525

1 228

0

114.02

49

Mar-09

3 000

1 033

20.4

229.24

9.065

34.356

49

0

356.422

2 035

0

114.27

50

Apr-09

3 000

1 268

18.9

229.47

7.252

34.157

50

0

349.147

2 551

0

113.92

51

Mei-09

3 000

1 162

15.4

229.71

9.065

33.959

51

0

373.356

2 857

0

113.97

52

Jun-09

3 000

864

14.8

229.95

7.252

33.762

52

0

344.626

2 924

0

114.10

53

Jul-09

3 000

632

11.3

230.19

9.065

33.567

53

0

301.648

2 833

0

114.61

54

Agust-09

3 000

549

10.4

230.43

9.065

33.372

54

0

333.618

2 742

0

115.25

55

Sep-09

3 000

564

10.6

230.67

7.252

33.179

55

0

273.898

2 570

0

116.46

376

376 Lampiran 8. Data Kontak Tani Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009

No R

Nama Kontak tani

Umur (Thn)

Pengalaman Bertani (Thn)

Pendidikan Formal (Thn)

Lahan Sawah (Ha)

Lahan Darat (Ha)

Lahan Disewa (ha)

Jlh Tgn Keluarga (org)

Lahan Sawah Diusahai (Ha)

Desa

Kelompok Tani

1

Sabran

39

20

SD

0.16

0.20

0.08

5

0.24

Pematang Ganjang Dsn III

2

Muliono

40

15

SMA

0.40

0.20

0.00

4

0.40

Sei Rejo

Sri rahayu Prona

29

SMA

0.44

0.40

0.00

6

0.44

Sei Rampah

Benteng Sri Murni

Suprapto

49

4

Supianto

43

18

SMA

0.50

0.00

0.00

5

0.50

Sei Rejo

5

Sujono

44

17

SMP

0.32

0.08

0.28

5

0.60

Silau Rakyat

Karya Baru

6

Motsan

57

25

SD

0.12

0.10

0.60

2

0.72

Pematang Ganjang Dsn I

Seroja

7

Suparman

48

15

SMA

0.80

0.10

0.00

7

0.80

Sei Rejo

Paret Mesin

8

Chairul Anwar

26

10

SMA

0.80

0.00

0.00

3

0.80

Pematang Ganjang

Melati

3

9

Misran

44

10

SMP

0.80

0.04

0.00

6

0.80

Silau Rakyat

Maju Bersama

10

Suwardi

48

28

SD

0.40

1.00

0.40

2

0.80

Pematang Pelintahan Dsn VI

Mekar Jaya

11

Sutrisno

49

20

SD

0.52

0.04

0.40

3

0.92

Pematang Ganjang Dsn II

Sederhana

12

Julianto

37

5

SMA

0.00

0.08

0.92

5

0.92

Pematang Ganjang

Melur

13

M.Simbolon

60

35

SMA

0.60

0.24

0.32

1

0.92

Sungai Parit

Tapianauli

14

Mulkan Saragih

26

12

SD

0.40

0.50

0.00

1

0.40

Penjemuran

Mekar tani

15

Hotman Hasibuan

63

43

SD

0.88

0.16

0.08

3

0.96

Pematang Pelintahan

Tirta Sari

16

Sagiman

55

21

SD

1.00

0.20

0.00

3

1.00

Silau Rakyat

Mekar tani

17

Mhd Yani

34

13

SMA

0.60

0.00

0.40

3

1.00

Pematang Ganjang

Kamboja

18

Wagiran

41

15

SMA

0.72

0.60

0.32

3

1.04

Pematang Ganjang Dsn III

Sedap Malam

19

Ponomin

55

40

SD

1.00

0.08

0.12

4

1.12

Sei Rampah

Ibus

20

Sahrul

39

15

SMA

0.90

0.10

0.30

4

1.20

Sei Rejo

Sri Rezeki

21

Jasa Sinaga

61

25

SMP

0.60

0.00

0.60

4

1.20

Pematang Pelintahan Dsn I

Rahayu

22

Mahadi

52

25

SMP

0.40

0.08

0.80

5

1.20

Pematang Ganjang Dsn V

Sri Kencana

23

M.Pangaribuan

52

20

SMA

0.50

0.08

1.00

8

1.50

Pematang Ganjang Dsn VII

Mawar

24

Subandi

45

25

SD

1.30

0.12

0.50

6

1.80

Sei Rejo

Ibusan

25

Mangun

31

10

SMA

0.70

0.10

1.20

4

1.90

Sei Rejo

Paret Duabelas

26

Bangri

49

30

SMP

1.60

0.00

0.30

5

1.90

Sei Rejo

Sri Makmur

27

Z.Sinaga

34

14

STM

2.00

0.40

0.00

4

2.00

Sungai Parit

Blok IV

28

Sutrisno

51

20

SD

2.00

0.00

0.00

5

2.00

Sei Rejo

Sri Harapan

29

Z.Nainggolan

43

25

SMP

2.00

2.00

0.28

10

2.28

Sungai Parit

Huta Tinggi II

30

Asmin

50

22

SD

3.00

0.16

0.00

5

3.00

Pematang Pelintahan

Serasi


No R

Harga Pupuk Urea MK 2009 (Rp/Kg)

Harga Pupuk Urea MH 2008 (Rp/ Kg)

Harga Pupuk SP36 MK 2008 (Rp/ Kg)

Harga Pupuk SP-36 MK 2009 (Rp/Kg)

Harga Pupuk SP-36 MH 2008 (Rp/Kg)

Harga Pupuk ZA MK 2008 (Rp/Kg)

Harga Pupuk ZA MK 2009 (Rp/Kg)

Harga Pupuk ZA MH 2008 (Rp/Kg)

Harga Pupuk Ponska/NPK MK 2008 (Rp/Kg)

Harga Pupuk Ponska/NPK MK 2009 (Rp/Kg)

Harga Pupuk Ponska/NPK MH 2008 (Rp/Kg)

1

Sabran

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 600

1 900

2

Muliono

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

3

Suprapto

1 500

1 500

1 500

1 800

1 900

1 800

1 400

1 500

1 400

1 700

1 800

1 700

4

Supianto

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

5

Sujono

1 400

1 400

1 400

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

6

Motsan

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

7

Suparman

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

8

Chairul Anwar

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

9

Nama Kontak tani

Harga Pupuk Urea MK 2008 (Rp/ Kg)

Misran

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

2 200

2 200

2 200

10

Suwardi

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

11

Sutrisno

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

1 200

1 200

1 200

2 000

2 010

2 000

12

Julianto

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

13

M.Simbolon

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 700

1 700

1 700

2 500

2 500

2 500

14

Mulkan Saragih

1 400

1 500

1 400

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

2 200

2 200

2 200

15

Hotman Hasibuan

1 400

1 400

1 400

1 800

1 800

1 800

1 200

1 200

1 200

1 900

1 900

1 900

16

Sagiman

1 400

1 400

1 400

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

17

Mhd Yani

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

18

Wagiran

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

19

Ponomin

1 500

1 560

1 500

1 800

1 860

1 800

1 400

1 460

1 400

2 000

2 060

2 000

20

Sahrul

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 500

1 500

1 500

1 800

1 800

1 800

21

Jasa Sinaga

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

22

Mahadi

1 500

1 500

1 500

1 600

1 700

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

23

M.Pangaribuan

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

1 900

1 900

24

Subandi

1 500

1 560

1 500

1 800

1 860

1 800

1 400

1 460

1 400

2 000

2 060

2 000

25

Mangun

1 400

1 500

1 400

1 700

1 700

1 700

1 360

1 400

1 360

1 900

1 900

1 900

26

Bangri

1 500

1 460

1 500

1 700

1 700

1 700

1 360

1 400

1 360

1 900

1 900

1 900

27

Z.Sinaga

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900

28

Sutrisno

1 500

1 500

1 500

1 600

1 800

1 600

1 200

1 200

1 200

2 000

2 100

2 000

29

Z.Nainggolan

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 500

1 500

1 500

2 200

2 200

2 200

30

Asmin

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 400

1 400

1 400

1 900

2 000

1 900


No R

Harga Pupuk Organik MK 2008 (Rp/Kg)

Harga Pupuk Organik MK 2009 (Rp/Kg)

Harga Pupuk Organik MH 2008 (RP/Kg)

Frekwensi Pemupukan MK 2008

Frekwensi Pemupukan MK 2009

Frekwensi Pemupukan MH 2008

Harga Jual Gabah MK 2008 (Rp/Kg)

Harga Jual Gabah MH 2008 (RP/Kg)

Produksi Padi MK 2008 (Kg)

Produksi Padi MH 2008 (Kg)

Penerimaan Kotor/Bln MK 2008 (Rp)

Penerimaan Kotor/Bln MH 2008 (Rp)

1

Sabran

1 250

1 250

1 250

3

3

3

2 400

2 500

1 225

980

2 940 000

2 450 000

2

Muliono

1 000

1 000

1 000

3

2

3

2 700

2 750

2 310

2 100

6 237 000

5 775 000

3

Suprapto

1 000

1 000

1 000

2

2

1

2 000

2 400

1 750

1 400

3 500 000

3 360 000

4

Supianto

1 000

1 000

1 000

2

3

2

2 400

2 500

2 100

2 100

5 040 000

5 250 000

5

Sujono

1 250

1 250

1 250

3

3

3

2 650

2 700

2 450

1 750

6 492 500

4 725 000

6

Motsan

1 250

1 250

1 250

3

3

3

2 450

2 600

3 780

3 150

9 261 000

8 190 000

7

Suparman

1 000

1 000

1 000

2

3

2

2 375

2 550

1 750

1 680

4 156 250

4 284 000

8

Chairul Anwar

1 250

1 250

1 250

3

3

3

2 500

2 650

4 200

4 200

10 500 000

11 130 000 14 274 900

9

Nama Kontak tani

Misran

1 000

1 000

1 000

3

3

3

2 625

2 700

6 240

5 287

16 380 000

10

Suwardi

1 250

1 250

1 250

2

2

2

2 500

2 500

2 450

1 750

6 125 000

4 375 000

11

Sutrisno

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 650

2 850

4 830

4 830

12 799 500

13 765 500

12

Julianto

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 300

2 650

4 830

3 220

11 109 000

8 533 000

13

M.Simbolon

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 300

2 600

4 830

3 220

11 109 000

8 372 000

14

Mulkan Saragih

1 000

1 000

1 000

3

3

3

2 500

2 650

2 450

2 240

6 125 000

5 936 000

15

Hotman Hasibuan

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 600

3 000

5 050

3 300

13 130 000

9 900 000

16

Sagiman

1 250

1 250

1 250

2

2

3

2 600

2 700

5 250

3 360

13 650 000

9 072 000

17

Mhd Yani

1 250

1 250

1 250

3

3

3

2 550

2 650

3 150

2 100

8 032 500

5 565 000

18

Wagiran

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 500

2 630

2 520

2 520

6 300 000

6 627 600

19

Ponomin

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 400

2 600

7. 000

6 000

16 800 000

15 600 000

20

Sahrul

1 000

1 000

1 000

3

3

2

2 100

2 800

6 440

5 520

13 524 000

15 456 000

21

Jasa Sinaga

1 250

1 250

1 250

2

2

2

2 500

2 500

7 350

5 250

18 375 000

13 125 000

22

Mahadi

1 000

1000

1 000

2

2

2

2 450

2 600

6 300

5 250

15 435 000

13 650 000

23

M.Pangaribuan

1 250

1 250

1 250

3

3

3

2 700

2 700

8 510

7 400

22 977 000

19 980 000

24

Subandi

1 000

1 000

1 000

2

2

2

2 400

2 600

6 000

5 500

14 400 000

14 300 000

25

Mangun

1 000

1 000

1 000

3

3

3

2 700

2 900

3 000

2 640

8 100 000

7 656 000

26

Bangri

1 250

1 250

1 250

2

2

2

2 700

2 900

14 100

13 160

38 070.000

38 164 000

27

Z.Sinaga

1 250

1 250

1 250

2

2

2

2 600

2 700

12 500

11 000

32 500. 000

29 700 000

28

Sutrisno

1 000

1 000

1 000

3

3

2

2 500

2 600

12 250

10 500

30 625. 000

27 300 000

29

Z.Nainggolan

1 000

1 000

1 000

3

3

3

2 500

2 600

13 900

12 000

34 750.000

31 200 000

30

Asmin

1 250

1 250

1 250

2

2

2

2 500

2 600

18 375

15 750

45 937.500

40 950 000


No R

Nama Kontak tani

Jlh Pupuk Urea MK 2008 (kg)

Jlh Pupuk Urea MK 2009 (Kg)

Jlh Pupuk Urea MH 2008 (kg)

Jlh Pupuk SP-36 MK 2008 (Kg)

Jlh Pupuk SP-36 MK 2009 (Kg)

Jlh Pupuk SP-36 MH 2008 (Kg)

Jlh Pupuk ZA MK 2008 (Kg)

Jlh Pupuk ZA i MK 2009 (Kg)

Jlh Pupuk ZA MH 2008 (Kg)

Jlh Pupuk Ponska/NPK MK 2008 (Kg)

Jlh Pupuk Ponska/NPK MK 2009 (Kg)

Jlh Pupuk Ponska/NPK MH 2008 (Kg)

1

Sabran

50

50

50

0

0

0

50

50

50

50

50

50

2

Muliono

50

50

50

50

50

40

50

50

50

0

0

0

3

Suprapto

22

55

22

22

55

33

22

55

22

33

33

33

4

Supianto

100

100

100

0

0

100

100

100

100

0

0

0

5

Sujono

100

50

100

100

100

100

50

100

100

0

0

0

6

Motsan

100

150

0

0

0

0

50

50

50

100

100

100

7

Suparman

50

50

50

50

50

50

50

50

50

0

0

0

8

Chairul Anwar

150

200

150

50

50

0

100

50

100

100

200

100

Misran

75

100

100

100

0

0

0

50

100

50

75

75

10

9

Suwardi

60

60

60

40

40

40

30

30

30

0

0

0

11

Sutrisno

207

115

207

138

65

138

92

52

92

0

0

0

12

Julianto

250

200

0

50

0

50

0

0

0

150

150

150

13

M.Simbolon

100

100

150

100

100

100

100

100

100

0

0

0

14

Mulkan Saragih

100

50

0

100

50

100

50

100

0

100

50

100

15

Hotman Hasibuan

250

132

110

44

44

44

44

66

55

0

0

0

16

Sagiman

100

100

100

50

50

50

100

100

100

50

50

50

17

Mhd Yani

100

250

100

50

50

25

50

50

50

50

300

50

18

Wagiran

100

50

100

50

50

50

0

50

0

100

50

100

19

Ponomin

0

0

0

50

150

50

100

0

50

50

150

50

20

Sahrul

100

100

100

150

150

150

200

200

200

0

0

0

21

Jasa Sinaga

180

180

0

150

0

0

0

150

0

0

0

0

22

Mahadi

250

250

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

23

M.Pangaribuan

250

250

250

0

0

0

0

0

0

200

150

200

24

Subandi

250

400

500

100

150

100

0

0

0

100

250

100

25

Mangun

100

100

100

50

50

50

50

50

50

0

0

0

26

Bangri

280

280

235

200

250

0

200

200

0

0

0

0

27

Z.Sinaga

400

400

400

0

0

0

200

200

200

0

0

0

28

Sutrisno

150

100

100

100

100

100

100

50

100

0

0

0

29

Z.Nainggolan

300

300

300

0

0

0

250

250

250

250

250

250

30

Asmin

375

450

375

225

300

225

225

225

225

250

250

250


380

No R

Nama Kontak tani

Jumlah Pupuk Organik MK 2008 (Kg)

Jumlah Pupuk Organik MK 2009 (Kg)

Jumlah Pupuk Organik MH 2008 (Kg)

NVMK 2008

NVMK 2009

NVMH 2008

Sumber Benih MK 2008

Sumber Benih MK 2009

Sumber Benih MH 2008

Konversi lahan 19982009 (ha)

Jumlah Raskin 2008 Diterima (kg)

Jumlah Raskin 2009 Diterima (Kg)

1

Sabran

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Sendiri

sendiri

sendiri

0

0

0

2

Muliono

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0

10

10

3

Suprapto

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Sendiri

beli

sendiri

0

7

7

4

Supianto

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0

5

5

5

Sujono

0

0

0

Cibogo

Megongga

Ciherang

beli

beli

beli

0

0

0

0

6

6

6

Motsan

7

Suparman

8

Chairul Anwar

0

0

0

Ciherang

Megongga

Ciherang

Sendiri

Sendiri

Sendiri

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0.4

7

7

Ya

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Beli

sendiri

sendiri

0

0

0

Misran

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Beli

Beli

Beli

0

0

0

10

Suwardi

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0

0

0

11

Sutrisno

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Megongga

beli

beli

beli

0

0

0

12

Julianto

Ya

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Beli

Sendiri/bantuan

Beli

0

6

6

13

M.Simbolon

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli/bantuan

beli

beli

0

7.5

7.5

14

Mulkan Saragih

0

0

0

Ciherang

Megongga

Ciherang

bantuan

bantuan

bantuan

0

0

0

15

Hotman Hasibuan

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

bantuan

bantuan

bantuan

0

0

0

16

Sagiman

0

0

0

Ciherang

Cibogo

Ciherang

Sendiri

Sendiri

Sendiri

0

0

0

17

Mhd Yani

0

Ya

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Sendiri

Sendiri

Sendiri

0

0

0

18

Wagiran

40

120

40

Ciherang

Megongga

Ciherang

Sendiri/bantuan

Beli

Sendiri/bantuan

0

0

0

19

Ponomin

160

200

160

Cibogo

Ciherang

Cibogo

beli

beli

beli

0

0

0

20

Sahrul

1500

0

1500

Cibogo

Megongga

Cibogo

Beli

Beli

Beli

0

7

7

21

Jasa Sinaga

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Sendiri

Sendiri

Sendiri

0

0

0

22

Mahadi

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

sendiri

beli

beli

0

6

6

23

M.Pangaribuan

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

sendiri

sendiri

sendiri

0

10

10

24

Subandi

200

360

200

Cibogo

Ciherang

Cibogo

beli

beli

beli

0

0

0

25

Mangun

0

0

0

Cibogo

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0

7

7

26

Bangri

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

Beli

Beli

0

0

0

27

Z.Sinaga

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0

0

0

9

28

Sutrisno

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Sendiri

Beli

Sendiri

0

0

0

29

Z.Nainggolan

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

beli

beli

beli

0

0

0

30

Asmin

0

0

0

Ciherang

Ciherang

Ciherang

Beli

Beli

Beli

0

0

0


381

No R

Nama Kontak tani

Pernah dengar kebijakan Pupuk Bersubsidi

Informasi Perkembangan kebijakan Pupuk Bersubsidi

Kebijakan HET

Mengikuti Kebijakan HPP

Informasi Kebijakan HPP

Mampu membedakan GKP dengan GKG

Persyaratan Kadar Air gabah Dijual

1

Sabran

Ya

PPL

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

2

Muliono

Ya

PPL.Distan.TV.Koran

Tidak

Ya

TV

Ya

Tidak Tidak

3

Suprapto

Ya

PPL.KUPD.Distan.TV

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

4

Supianto

Ya

PPL.Distan.Petani lain. Radio. TV. Koran

Tidak

Ya

Kontak tani PPL.Distan

Ya

Tidak

5

Sujono

Ya

KUPD

Ya

Ya

Koran

Ya

ya

6

Motsan

Ya

PPL

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

7

Suparman

Ya

PPL.TV

Ya

Ya

PPL.TV

Ya

ya

8

Chairul Anwar

Ya

PPL.KUPD.Distan.Pretani lain.Radio.TV.Koran

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

9

Misran

Ya

KUPD

Ya

Tidak

Tidak

Ya

ya

10

Suwardi

Ya

PPL

Ya

Ya

Agen/pedagang

Ya

Tidak

11

Sutrisno

Ya

PPL

Ya

Ya

PPL

Ya

ya

12

Julianto

Ya

KT.PPL.KUPD.Distan.

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

13

M.Simbolon

ya

PPL.Pedagang Pupuk. TV

Ya

Ya

Toke/agen.KUPD

Ya

tidak

14

Mulkan Saragih

Ya

Distan

Ya

Tidak

PPL.KUPD

Ya

Tidak

15

Hotman Hasibuan

Ya

KT.PPL.KUPD.Distan.Petani lain.TV.Koran

Ya

Ya

KT.PPL.Distan

Ya

Tidak

16

Sagiman

Ya

KUPD

Tidak

Ya

PPL

Ya

ya

17

Mhd Yani

Ya

PPL

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

18

Wagiran

Ya

PPL.Distan.TV.Petani lain

Ya

Tidak

Tdiak

Ya

Tidak

19

Ponomin

Ya

KPUD. Distan. Petani lain. TV . Radio

Tidak

Ya

PPL

Ya

Tidak

20

Sahrul

ya

PPL

Ya

Ya

PPL

ya

Ya

21

Jasa Sinaga

Ya

PPL

Ya

Ya

PPL

Ya

Tidak

22

Mahadi

Ya

PPL

Ya

Tidak

PPL

Ya

Tidak

23

M.Pangaribuan

Ya

PPL.Distan.Radio.Koran

Ya

Ya

Radio. Koran

Ya

ya

24

Subandi

Ya

PPL.KPUD.Distan.TV

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

25

Mangun

Ya

Distan

Ya

Ya

TV

Ya

ya

26

Bangri

Ya

PPL

Ya

Ya

PPL.TV

Ya

ya

27

Z.Sinaga

ya

PPL

Ya

Tidak

28

Sutrisno

Ya

Tidak

Ya

Tidak

29

Z.Nainggolan

ya

TV.PPL

Ya

Tidak

30

Asmin

Ya

PPL.KUPD

Ya

Tidak


ya TV

Tidak

Tidak

PPL

Ya

Ya

382

No R

Nama Kontak tani

Lama Mengikuti Kelompok Tani

RDKK

Waktu Pengisian RDKK (hari)

Pertama Sekali Mengisi RDKK

Sudah Diserahkan ke PPL

Dukungan pemerintah 5T+ Harga

HPP Terus Meningkat

Pajak Air (Gabah Kg/Rante/MT)

Dampak Pupuk Bersubsidi Tidak tepat Waktu

1

Sabran

3

Ya

18

2007

Ya

Ya

Ya

2

Hasil kurang

2

Muliono

1

Ya

24

2007

Ya

Ya

6

Hasil berkurang

3

Suprapto

3

Ya

7

2007

Ya

Tidak Ada dan Tidak

Ya

2

Kecewa. hasil berkurang

4

Supianto

5

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

2

Hasil panen tdk maksimal

5

Sujono

4

Ya

7

2006

Ya

Tidak

Ya

2

Hasil panen menurun

6

Motsan

3

Ya

14

2007

Ya

Tidak

Ya

2

Penurunan hasil

7

Suparman

2

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

6***

8

Chairul Anwar

3

Ya

6

2007

Ya

Tidak

Ya

2

Hasil panen berkurang

9

Misran

5

Ya

18

2004

Ya

Ya

Ya

2

Kesulitan

Pemupukan terlambat

10

Suwardi

3

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

4

Kurang hasil

11

Sutrisno

3

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

3

waktu dan dosis tdk tepat

12

Julianto

3

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

2

hasil panen berkurang

13

M.Simbolon

4

ya

7

2007

Ya

Ya

Ya

1


14

2

Ya

6

2008

Ya

Tidak

Ya

2

Kurangnya hasil panen

15

Mulkan Saragih Hotman Hasibuan

2

Ya

7

2008

Ya

Tidak

Ya

4

Hasil tidak maksimal

16

Sagiman

3

Ya

21

2003

Ya

Tidak

Ya

2

Merugikan Petani

17

Mhd Yani

10

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

2

Perkembangan padi terhambat

18

Wagiran

9

Ya

14

2007

Ya

Tidak

Ya

2

hasil panen berkurang

19

Ponomin

10

Ya

28

2007

Ya

Tidak

Ya

2

Produksi turun.

20

Sahrul

4

Ya

7

2007

ya

Tidak

Ya

Rp 100.000**

21

Jasa Sinaga

10

Ya

6

2007

Ya

Ya

Ya

4

22

Mahadi

11

Ya

14

2007

Ya

Tidak

Ya

2

Penurunan hasil

23

M.Pangaribuan

10

Ya

6

2007

Ya

Tidak

Ya

2

waktu dan dosis tdk tepat

24

Subandi

4

Ya

28

2007

Ya

Tidak

Ya

20

25

Mangun

4

Ya

6

2007

Ya

Tidak

Ya

3

26

Bangri

7

Ya

6

2007

Ya

Ya

Ya

40*

kecewa Terlambat

Produksi turun. penghasilan turun Petani demontrasi. hasil kurang waktu terbatas

27

Z.Sinaga

nd

Ya

14

nd

Ya

Tidak

Ya

1

28

Sutrisno

3

Ya

7

2007

Ya

Tidak

Ya

3


29

Z.Nainggolan

3

Ya

7

nd

Ya

Tidak

Ya

1


Ya

Ya

4

Hasil merosot

30 Asmin nd Ya 6 2007 Ya Keterangan: *= dalam satu tahun; ** dalam satu tahun; *** dalam satu tahun dan nd= tidak ada data



No R 1

Nama Kontak tani Sabran

Masukan Kepada Pemerintah harga padi lebih tinggi. harga pupuk lebih stabil

2

Muliono

kurang tepatnya pemerintah memberikan bantuan kepada petani. irigasi

3

Suprapto

dibuat irigasi.harga gabah ditingkatkan. pupuk bersubsidi dipertahankan dan ditambah

4

Supianto

tinggikan harga gabah. turunkan harga saprodi. status PPL ditingkatkan. membutuhkan PPL

5

Sujono

pembangunan irigasi.pupuk bersubsidi tepat waktu. naikkan harga gabah petani. tingkatkan kinerja PPL

6

Motsan

subsidi pupuk ditambah. jaringan irigasi diperbaiki.

7

Suparman

sarana irigasi. pertanian diperhatikan. pupuk jangan dipersulit. harga gabah harus seimbang

8

Chairul Anwar

pupuk bersubsidi datangnya cepat. irigasi diperbaiki. harga gabah lebih baik

9

Misran

racun disubsidi seperti pupuk. harga gabah dinaikkan. pembangunan irigasi

10

Suwardi

pemerintah membeli gabah. dibantu terus oleh pemerintah

11

Sutrisno

tidak usah impor beras

12

Julianto

Subsidi jangan dihilangkan. harga gabah harus tinggi. penambahan pupuk. masih membutuhkan bantuan dari pemerintah

13

M.Simbolon

pembangunan irigasi supaya masuk anggaran pemerintah.

14

Mulkan Saragih

pembangunan irigasi

15

Hotman Hasibuan

penuhi pupuk.kalau ada bantuan tepat waktu

16

Sagiman

Kesulitan air pada musim kering. minta irigasi

17

Mhd Yani

pupuk bersubsidi jangan dihapus.jangan dipersulit masalah pupuk. dilarang lahan saah dialihkan menjadi lahan sawit

18

Wagiran

harga gabah naik. harga pupuk dan obat-obatan jangan dinaikkan. setiap musim tanam petani diberi bantuan

19

Ponomin

pembangunan irigasi

20

Sahrul

pembangunan irigasi. memperbaiki tali air. harga gabah naik.apa yang dianjurkan oleh pemerintah supaya dipenuhi

21

Jasa Sinaga

pemerintah membeli gabah bukan tengkulak

22

Mahadi

pupuk subsidi ditambah. irigasi dibenahi

23

M.Pangaribuan

pemerintah menyediakan pupuk organik

24

Subandi

pembangunan sarana irigasi

25

Mangun

hilangnya pupuk subsidi. melanjutkan bantuan kepada petani

26

Bangri

naikkan harga gabah

27

Z.Sinaga

perbaikan bendungan/tali air. pemerintah memantau harga gabah petani.kinerja PPL ditingkatkan. perbaikan jalan.pengetahuan petani ditingkatkan supaya tidak dipermainkan .

28

Sutrisno

Pupuk kurang tepat waktu. kurang tepat waktu bantuan kepada petani

29

Z.Nainggolan

perbaikan tali air. sudah beberapa kali diusulkan belum diresponi oleh Pemda

30

Asmin

hentikan beras impor supaya gabah mahal

384 Lampiran 8. Lanjutan No R

Permasalahan Petani

1

Sabran

Kesulitan dalam modal.ketersediaan air untuk irigasi kurang. NPK.ZA dan Super Phos subsidi sulit diperoleh

2

Muliono

air dan pupuk. pengolahan padi terkendala karena tidak adanya irigasi. belum ada pembuangan air

3

Suprapto

Modal. sulit memperoleh pupuk urea bersubsidi.

4

Supianto

debit air yang kurang. salurang pembuangan air kurang berfungsi. bantuan benih kurang memadai. pembelian pupuk dengan sistem paket memberatkan petani.

5

Sujono

6

Motsan

ketersediaan air untuk irigasi kurang ketersediaan air utk irigasi kurang. urea. NPK. ZA. KCL bersubsidi sulit diperoleh. harga pupuk sulit terjangkau. kadang pupuk masuk tidak tepat waktu. pertumbuhan padi tidak normal karena terlambat memupuk

7

Suparman

harga pupuk sulit terjangkau

8

Chairul Anwar

Urea.NPK.ZA bersubsidi sulit diperoleh. ketersediaan air untuk irigasi kurang. kesulitan dalam modal. pupuk harganya tepat. tetapi kurang tepat waktu. dosis tidak tepat

Misran

ketersediaan air untuk irigasi kurang

9

Nama Kontak tani

10

Suwardi

sulit air. sulit memperoleh pupuk urea.NPK.ZA.KCL bersubsidi. ada bantuan tetapi tidak tepat waktu

11

Sutrisno

sulit memperoleh pupuk urea. serangan hama penyakit

12

Julianto

NPK subsidi sulit. ZA bersubsidi. kesulitan modal. air utk irigasi kurang.sulit memperoleh air/pembangunan irigasi. petani ingin menebus pupuk tetapi pupuk belum ada. akibatnya pemupukan tidak tepat waktu dan dosis

13

M.Simbolon

irigasi kurang berfungsi. setiap musim tanam petani bergotong royong membangun bendungan air

14

Mulkan Saragih

ketersediaan air untuk irigasi kurang

15

Hotman Hasibuan

16

Sagiman

sulit memperoleh pupuk urea. NPK. ZA. KCL bersubsidi. tanaman berumur 1 bulan baru dipupuk. pola tanam sudah datang tetapi benih datang terlambat Irigasi kurang. sulit pupuk organik bersubsidi. sulit waktu pembibitan. tanam 3-4 kali. menyemai bibit. kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani tidak sesuai dengan RDKK

17

Mhd Yani

NPK. ZA bersubsidi sulit diperoleh. ketersediaan air untuk irigasi kurang. kesulitan dalam modal. bantuan selalu tidak tepat waktu

18

Wagiran

Kesulitan modal. serangan hama penyakit. MT 2007-2008 hasil menurun karena kena asam-asaman (daun menjadi warna kuning) 16 rante. pinjaman dari pedagang untuk kebutuhan pupuk dimana harganya dari Rp 75.000 menjadi Rp 90.000 tahun 2008-2009.

19

Ponomin

ketersediaan air untuk irigasi kurang. harga pupuk sulit terjangkau. sulit memperoleh pupuk ZA subsidi

20

Sahrul

tali air bocor. pupuk organik terbatas. masalah penyakit

21

Jasa Sinaga

sulit memperoleh pupuk urea. NPK. ZA. KCL bersubsidi

22

Mahadi

ketersediaan air utk irigasi kurang. urea.NPK.ZA. bersubsidi sulit diperoleh

23

M.Pangaribuan

kurang debit air. perbaiki pintu air. penambahan debit air dari Sungai Padang T Tinggi

24

Subandi

ketersediaan air untuk irigasi kurang. sulit memperoleh pupuk bersubsidi ZA

25

Mangun

sulit memperoleh pupuk urea. ketersediaan air utk irigasi kurang. hama penyakit. sulit memperoleh pupuk ZA. bersubsidi. kesulitan modal

26

Bangri

kurangnya debit air.

27

Z.Sinaga

tidak dapat tanam serentak. karena keterbatasan air.

28

Sutrisno

Ketersediaan air untuk irigasi kurang

29

Z.Nainggolan

debit air yang kurang. salurang pembuangan air kurang berfungsi. bantuan benih kurang memadai. pembelian pupuk dengan sistempaket memberatkan petani.

30

Asmin

Tidak ada Informasi

385 Lampiran 9. Program Pendugaan Parameter Model Kebijakan Perberasan Nasional dengan Metode 2 SLS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

options nodate nonumber; data rice1; set tes; /*create data*/ qpit=(lapt*ypit); qbit=(fk*qpit); qbld=(fp*qbit); qcbd=(qbit-qbld); qdbt= (popt*kbbt); qcbb=(stbw+qbbt+qmbt); qcbn = (qcbd+qcbb-qbbt); sdbi=(qcbn-qdbt-qmbt); qcbg=(pbpt+stgw); stbf=(qcbb-stob); stgf=(qcbg-dcbp); ntpp=(It/Ib); /*merilkan data nominal*/ hgkpr=(hgkp / ihk)*100; hjrtr=(hjrt / ihk)*100; hbrtr=(hbrt / ihk)*100; hpgpr=(hpgp / ihk)*100; hetur=(hetu / ihk)*100; henpr=(henp / ihk)*100; hputr=(hput / ihk)*100; hpnpr=(hpnp / ihk)*100; hibtr=(hibt / ihk)*100; tmbtr=(tmbt / ihk)*100; hpbbr=(hpbb / ihk)*100; hpgbr=(hpgb / ihk)*100; hpbbr=(hpbb / ihk)*100; INCR= (INC / IHK)*100; /*variabel lag*/ llapt=lag(lapt); lypit=lag(ypit); lntpt=lag(ntpt); lqput=lag(qput); lqpsp=lag(qpsp); lhgkpr=lag(hgkpr); lhgkg=lag(hgkg); lkagp=lag(kagp); lkkgp=lag(kkgp); lkagg=lag(kagg); lkkgg=lag(kkgg); lhbrtr=lag(hbrtr); lstbf=lag(stbf); lscbp=lag(scbp); lstgf=lag(stgf); ldopm=lag(dopm); ldbat=lag(dbat); lbgkg=lag(bgkg);

386 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

lbbob=lag(bbob); ldcbp=lag(dcbp); lstob=lag(stob); lrast=lag(rast); lqmbt=lag(qmbt); linft=lag(inft); linfb=lag(infb); lhmbt=lag(hmbt); lkbbt=lag(kbbt); lhputr=lag(hputr); lhpsp=lag(hpsp); lhpza=lag(hpza); lhpnpr=lag(hpnpr); lstgw=lag(stgw); lqdbt=lag(qdbt); lqbbt=lag(qbbt); lhpgpr=lag(hpgpr); lhpgbr=lag(hpgbr); ldopm=lag(dopm); lrpnp=lag(rpnp); lit =lag (It); lib =lag (Ib); /*merubah menjadi rupiah*/ hibtrr=hibtr*exrt; /*variabel lag baru*/ lhibtrr= lag(hibtrr); /*create data baru*/

label

rgpu rgpn rgpu exbt trft grtb ebbt inft1 qmbt1 rghn INCRR

=( hgkpr/hputr); =( hgkpr/hpnpr); =(hgkpr/hputr); =(qdbt*hbrtr); =(ypit*hgkpr); =(qmbt*tmbtr); =(qbbt*hpbbr); =(inft-linft); =(qmbt-lqmbt); =(hpgpr/henpr); =(INCR/popt);

lapt hpgp hpgpr henp ntpt hjrtr ypit qpnp chit hgkp hkgpr qpit qbit rppu it

='Luas Areal Panen' ='HPP GKP' ='HPP GKP Real' ='HET NPK' ='Nilai Tukar Petani' ='Hg Jagung Produsen ' ='Produktifitas' ='Jlh Kebutuhan NPK' ='Curah Hujan' ='Harga GKP' ='Harga GKP Real' ='Produksi Padi' ='Produksi Beras' ='Realisasi Pupuk Urea' ='Id Diterima Petani Padi'

387 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Ib hpnp hpnpr kagp dcbp qmbt hgkg ntpp hpgg hbrt hbrtr hppb inft qcbn qbbt stbw qbld stbf stob stgf rast rtra exrt sdbi qdbt popt kbbt qbld rghn rghnr qcbb incrr hpgbr hpnpr hgkpr hpbb hpbbr rgpu rgpn hibtr hibtrr trft inctr t fk fp d dt llapt lypit lntpt lhgkpr lhgkg lkagp lhbrtr lstbf

='Id Dibayar Petani Padi' ='Harga Pupuk NPK' ='Harga Pupuk NPK ' ='Kadar Air GKP' ='Penyaluran CBP' ='Jumlah Impor Beras' ='Harga GKG' ='NTP Padi' ='HPP GKG' ='Hg Beras Eceran' ='Hg Beras Eceran ' ='HPP Beras' ='Inflasi' ='Per Brs Domestik' ='Pengadaan Beras' ='Stok Bulog Awal' ='Beras Benih/Susut' ='Stok Bulog Akhir' ='Stok Operl Bulog' ='St Ak Beras Pemerintah' ='Jlh Beras Rskin' ='Jlh RT Penerima Raskin' ='Nilai Tukar Rupiah' ='Surplus Beras' ='Jlh Permintaan Beras' ='Jumlah Penduduk' ='Konsumsi Beras per Bulan' ='Jumlah Beras Susut/Benih' ='Rasip HPGP dgn HENP' ='Rasio HPGP dgn HENP ' ='Per Beras Bulog' ='Income per Kapita' ='Hg Beli Pem dr Bulog ' ='Hg Pupuk NPK Real' ='Harga GKP Real' ='Hg Beli Bulog' ='Hg Beli Bulog ' ='Rasio hpgpr/hputr' ='Rasio hgkpr/hpnpr' ='Harga Beras Dunia Real' ='Harga Beras Dunia' ='Penerimaan Petani' ='Income per Kapita ' ='Trend Teknologi' ='Faktor Konversi' ='Faktor Proporsi' ='Dummy OPM' ='Dummy tarif' ='Luas Areal Panen t-1' ='Produktifitas t-1' ='NTP t-1' ='Harga GKP t-1' ='Harga GKG t-1' ='Kadar Air GKP t-1' ='Hg Brs Pengecer t-1' ='Stok Bulog Akhir t-1'

388 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 185! 186

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 222

lstgf ldcbp lqmbt linft lhmbt lhputr lhpnpr lhpgpr ldopm lhibtrr lrpnp lrast lhpgbr lqbbt lit lib

='Stok Akhir CBP t-1' ='Peny Beras Pem t-1' ='Jlh Impor Beras t-1' ='Inflasi t-1' ='Harga Impor Beras' ='Harga Pupuk Urea ' ='Harga Pupuk NPK ' ='HPP GKP Real t-1' ='DOPM t-1' ='hibtrr t-1' ='rpnp t-1' ='Raskin t-1' ='hpgbr t-1' ='qbbt t-1' ='It t-1' ='Ib t-1';

run; proc syslin 2sls data=rice1 outest=hasil; endogenous lapt ypit qpit qbit qbld qcbd qmbt qbbt qcbb qcbn qdbt dbi stob stbf dcbp stgf rast hpgpr trft kagp hpnpr rpnp ntpp it ib hbrtr hpgbr ; instruments jpmt rgpn inft hpbbr hputr incr INCRR stbw exrt hjrtr rtra chit qpnp hibtrr d llapt lypit lit lib lhpnpr lrpnp lhgkpr lkagp lhbrtr lrast lqbbt lhpgbr; /*persamaan struktural*/ model lapt = rgpn hjrtr chit ntpp llapt /dw; model ypit = hpnpr t lypit /dw; model it = hgkpr lit /dw; model ib = hpnpr lib /dw; model hpnpr = rghn rpnp lhpnpr/dw; model hgkpr = hpgpr kagp qpit lhgkpr /dw; model kagp = hgkpr chit t lkagp /dw; model hbrtr = rast qcbn stgf hpgbr lhbrtr /dw; model stob = rast hbrtr stbf /dw; model rast = rtra jpmt inft qbbt trft lrast /dw; model qmbt = hibtrr exrt hbrtr sdbi /dw; model qdbt = hbrtr rast INCRR /dw; model dcbp = hbrtr dopm stbf /dw; model qbbt = hgkpr qbit t lqbbt /dw; model hpgbr = hibtrr hpbbr hbrtr lhpgbr /dw; /*persamaan identitas*/ identity qpit=qpit+0; identity qbit= qbit+0; identity qcbd= qcbd+0; identity qdbt=qdbt+0; identity qbld=qbld+0; identity qcbb=qcbb+0; identity qcbg=qcbg+0; identity stbf=stbf+0; identity stgf=stgw+0; identity rghn=rghn+0; identity qcbn=qcbn+0; identity sdbi=sdbi+0; identity trft=trft+0; identity ntpp=ntpp+0; run;

389

NOTE: 58 observations were read. 4 observations have missing values. 54 observations were used in the computations. NOTE: The data set WORK.HASIL has 58 observations and 66 variables. NOTE: PROCEDURE SYSLIN used (Total process time): real time 0.98 seconds cpu time 0.17 seconds

389 Lampiran 10. Hasil Pendugaan Parameter Model Kebijakan Perberasan Nasional dengan Metode 2SLS The SAS System The SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model Dependent Variable Label

LAPT LAPT Luas Areal Panen

Analysis of Variance

Source

DF

Sum of Squares

Mean Square

Model Error Corrected Total

5 48 53

6031281 12161449 18135397

1206256 253363.5

Root MSE Dependent Mean Coeff Var

503.35228 1066.64852 47.19008

F Value

Pr > F

4.76

0.0013

R-Square Adj R-Sq

0.33152 0.26189

Parameter Estimates

Variable Intercept rgpn hjrtr CHIT ntpp llapt

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1 1 1

-372.157 78.65979 0.079811 0.859797 457.7856 0.569903

792.2193 562.0348 0.193209 1.000541 679.7987 0.124057

-0.47 0.14 0.41 0.86 0.67 4.59

0.6407 0.8893 0.6814 0.3944 0.5039 <.0001

Durbin-Watson Number of Observations First-Order Autocorrelation

1.778681 54 0.107172

Variable Label Intercept Rasio hgkpr/hpnpr Hg Jagung Produsen Curah Hujan NTP Padi Luas Areal Panen t-1

390

The SAS System The SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model Dependent Variable Label

YPIT YPIT Produktifitas


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


3 50 53

1.304705 0.155704 1.460021

0.434902 0.003114


0.05580 4.76756 1.17049

F Value

Pr > F

139.66

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.89338 0.88699

Parameter Estimates

Variable Intercept hpnpr T lypit

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1

1.424102 -0.00003 0.001611 0.718507

0.456977 0.000030 0.001423 0.099041

3.12 -1.07 1.13 7.25

0.0030 0.2913 0.2631 <.0001


1.789981 54 0.078926

Variable Label Intercept Hg Pupuk NPK Real Trend Teknologi Produktifitas t-1

391 The SAS System The SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model Dependent Variable Label

IT IT Id Diterima Petani Padi


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


2 51 53

9753.312 7397.000 17042.70

4876.656 145.0392


12.04322 93.85352 12.83194

F Value

Pr > F

33.62

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.56870 0.55178

Parameter Estimates

Variable Intercept hgkpr lit

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1

-26.7951 0.033222 0.478979

18.17606 0.009191 0.106968

-1.47 3.61 4.48

0.1466 0.0007 <.0001


2.346744 54 -0.17699

Variable Label Intercept Harga GKP Real It t-1


IB IB Id Dibayar Petani Padi


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


2 51 53

9991.357 43.38786 10034.80

4995.678 0.850742


0.92236 100.90815 0.91406

F Value

Pr > F

5872.14

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.99568 0.99551

Parameter Estimates

Variable Intercept hpnpr lib

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1

0.780067 0.000073 0.997692

3.413315 0.000458 0.017872

0.23 0.16 55.82

0.8201 0.8738 <.0001


1.378494 54 0.299107

Variable Label Intercept Hg Pupuk NPK Real Ib t-1

393


hpnpr hpnpr Hg Pupuk NPK Real


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


3 50 53

14029028 1522504 15540632

4676343 30450.08


174.49952 3821.28901 4.56651

F Value

Pr > F

153.57

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.90210 0.89623

Parameter Estimates

Variable Intercept rghn RPNP lhpnpr

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1

1583.416 -282.643 -3.61588 0.717703

576.5753 319.2387 1.871328 0.090758

2.75 -0.89 -1.93 7.91

0.0084 0.3802 0.0590 <.0001


1.791073 54 0.098033

Variable Label Intercept Rasip HPGP dgn HENP RPNP Harga Pupuk NPK

394


hgkpr hgkpr Harga GKP Real


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


4 49 53

2048678 380433.2 2400827

512169.4 7763.942


88.11323 2289.48362 3.84861

F Value

Pr > F

65.97

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.84339 0.83060

Parameter Estimates

Variable Intercept hpgpr KAGP qpit lhgkpr

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1 1

1894.321 0.294664 -99.0402 -0.01572 0.790797

635.0820 0.102591 35.19465 0.008282 0.072872

2.98 2.87 -2.81 -1.90 10.85

0.0044 0.0060 0.0070 0.0635 <.0001


1.583745 54 0.1896

Variable Label Intercept HPP GKP Real Kadar Air GKP Produksi Padi Harga GKP t-1

395


KAGP KAGP Kadar Air GKP


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


4 49 53

4.825953 16.80926 21.55900

1.206488 0.343046


0.58570 19.07333 3.07079

F Value

Pr > F

3.52

0.0133

R-Square Adj R-Sq

0.22306 0.15964

Parameter Estimates

Variable Intercept hgkpr CHIT T lkagp

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1 1

8.506362 0.000225 0.001318 -0.00118 0.515048

3.266145 0.000502 0.001148 0.006307 0.141555

2.60 0.45 1.15 -0.19 3.64

0.0121 0.6557 0.2563 0.8527 0.0007


1.807431 54 0.053083

Variable Label Intercept Harga GKP Real Curah Hujan Trend Teknologi Kadar Air GKP t-1

396


Hg

hbrtr hbrtr Beras Eceran


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


5 48 53

6149320 331048.9 6434481

1229864 6896.852


83.04729 4936.83670 1.68220

F Value

Pr > F

178.32

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.94892 0.94359

Parameter Estimates

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

Intercept RAST qcbn STGF

1 1 1 1

-475.107 -0.40657 -0.03299 0.345754

313.5239 0.196052 0.010039 0.151993

-1.52 -2.07 -3.29 2.27

0.1362 0.0435 0.0019 0.0274

hpgbr lhbrtr

1 1

0.265230 0.867237

0.098031 0.048891

2.71 17.74

0.0094 <.0001

Variable


1.740605 54 0.115029

Variable Label Intercept Jlh Beras Rskin Per Brs Domestik St Ak Beras Pemerintah Hg Beli Pem dr Bulog Hg Brs Pengecer t-1

397


STOB STOB Stok Operl Bulog


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


3 50 53

309453.2 36781.58 379034.4

103151.1 735.6317


27.12253 212.80981 12.74496

F Value

Pr > F

140.22

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.89377 0.88739

Parameter Estimates

Variable Intercept RAST hbrtr STBF

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1

-68.3515 0.927915 0.023564 -0.01027

53.96852 0.053011 0.010927 0.009264

-1.27 17.50 2.16 -1.11

0.2112 <.0001 0.0359 0.2729


1.142714 54 0.427629

Variable Label Intercept Jlh Beras Rskin Hg Beras Eceran Stok Bulog Akhir

398


RAST RAST Jlh Beras Rskin


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


6 47 53

281596.3 109904.4 396521.3

46932.72 2338.392


48.35692 193.72409 24.96175

F Value

Pr > F

20.07

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.71927 0.68344

Parameter Estimates

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

Intercept RTRA

1 1

414.7339 0.011146

191.9394 0.002200

2.16 5.07

0.0358 <.0001

JPMT INFT QBBT trft lrast

1 1 1 1 1

-9.61143 5.774570 0.049108 -0.00790 0.216435

4.978557 5.712023 0.038414 0.007426 0.107416

-1.93 1.01 1.28 -1.06 2.01

0.0596 0.3172 0.2074 0.2930 0.0497

Variable


The SAS System

1.538974 54 0.225996

Variable Label Intercept Jlh RT Penerima Raskin JPMT Inflasi Pengadaan Beras Penerimaan Petani Raskin t-1

399 The SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model Dependent Variable Label

QMBT QMBT Jumlah Impor Beras


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


4 49 53

260372.6 1058298 1337640

65093.15 21597.91


146.96228 49.16020 298.94563

F Value

Pr > F

3.01

0.0267

R-Square Adj R-Sq

0.19745 0.13194

Parameter Estimates

Variable Intercept hibtrr EXRT hbrtr sdbi

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1 1

-401.730 -0.03656 -0.01831 0.160700 -0.01643

404.5048 0.028766 0.031058 0.059873 0.015035

-0.99 -1.27 -0.59 2.68 -1.09

0.3255 0.2098 0.5582 0.0099 0.2799


The SAS System

1.994616 54 -0.00135

Variable Label Intercept Harga Beras Dunia Nilai Tukar Rupiah Hg Beras Eceran Surplus Beras

400 The SYSLIN Procedure Two-Stage Least Squares Estimation Model Dependent Variable Label

QDBT QDBT Jlh Permintaan Beras


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


3 50 53

177571.9 2095081 2242907

59190.63 41901.62


204.69886 1851.43343 11.05624

F Value

Pr > F

1.41

0.2501

R-Square Adj R-Sq

0.07813 0.02282

Parameter Estimates

Variable Intercept hbrtr RAST INCRR

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1

1872.813 -0.15422 -0.82516 0.197749

403.5299 0.106413 0.493902 0.098520

4.64 -1.45 -1.67 2.01

<.0001 0.1535 0.1010 0.0501


3.293549 54 -0.67489

Variable Label Intercept Hg Beras Eceran Jlh Beras Rskin Income per Kapita


DCBP DCBP Penyaluran CBP


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


3 50 53

14456.91 19253.84 33666.18

4818.971 385.0767


19.62337 9.94104 197.39764

F Value

Pr > F

12.51

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.42885 0.39458

Parameter Estimates

Variable Intercept hbrtr D ldcbp

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1

-48.6021 0.009737 15.92033 0.427531

41.00438 0.008387 5.725709 0.119165

-1.19 1.16 2.78 3.59

0.2415 0.2512 0.0076 0.0008


1.731376 54 0.133799

Variable Label Intercept Hg Beras Eceran Dummy OPM Peny Beras Pem t-1


QBBT QBBT Pengadaan Beras


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


4 49 53

1890936 732256.3 2539239

472733.9 14944.01


122.24568 203.25833 60.14301

F Value

Pr > F

31.63

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.72085 0.69807

Parameter Estimates

Variable Intercept hgkpr qbit T lqbbt

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1 1

183.8304 -0.15078 0.065055 1.607883 0.542909

249.5772 0.110665 0.012076 1.518963 0.085698

0.74 -1.36 5.39 1.06 6.34

0.4649 0.1793 <.0001 0.2950 <.0001


1.55464 54 0.201476

Variable Label Intercept Harga GKP Real Produksi Beras Trend Teknologi qbbt t-1


hpgbr hpgbr Hg Beli Pem dr Bulog


Source

DF

Sum of Squares

Mean Square


4 49 53

1425268 676490.2 2099794

356317.0 13805.92


117.49861 4619.66121 2.54345

F Value

Pr > F

25.81

<.0001

R-Square Adj R-Sq

0.67813 0.65186

Parameter Estimates

Variable Intercept hibtrr hpbbr hbrtr lhpgbr

DF

Parameter Estimate

Standard Error

t Value

Pr > |t|

1 1 1 1 1

1413.436 0.008415 0.036736 0.265539 0.374234

385.8488 0.018865 0.102668 0.070556 0.138108

3.66 0.45 0.36 3.76 2.71

0.0006 0.6575 0.7220 0.0004 0.0093


1.652173 54 0.169584

Variable Label Intercept Harga Beras Dunia Hg Beli Bulog Hg Beras Eceran hpgbr t-1

404

Lampiran 11. Program Simulasi Dasar Analisis Kebijakan Perberasan dengan Metode 2 SLS 1 options nodate nonumber; 2 data rice1; 3 set tes; 4 5 /*create data*/ 6 qpit=(lapt*ypit); 7 qbit=(fk*qpit); 8 qbld=(fp*qbit); 9 qcbd=(qbit-qbld); 10 qdbt=(popt*kbbt); 11 qcbg=(pbpt+stgw); 12 stgf=(qcbg-dcbp); 13 qcbb=(stbw+qbbt+qmbt); 14 qcbn=(qcbd+qcbb-qbbt); 15 sdbi=(qcbn-qdbt-qmbt); 16 stbf=(qcbb-stob); 17 stgf=(qcbg-dcbp); 18 ntpp=(It/Ib); 19 hgkpr=(hgkp / ihk)*100; 20 hjrtr=(hjrt / ihk)*100; 21 hbrtr=(hbrt / ihk)*100; 22 hpgpr=(hpgp / ihk)*100; 23 henpr=(henp / ihk)*100; 24 hpnpr=(hpnp / ihk) *100; 25 hibtr=(hibt / ihk)*100; 26 tmbtr= (tmbt / ihk)*100; 27 hpbbr=(hpbb / ihk)*100; 28 hpgbr=(hpgb / ihk)*100; 29 hpbbr =( hpbb / ihk)*100; 30 hibtrr= (hibtr*exrt); 31 incr =( inc/ihk)*100; 32 rgpn =(hgkpr/hpnpr); 33 trft =(ypit*hgkpr); 34 grtb =(qmbt*tmbtr); 35 ebbt =(qbbt*hpbbr); 36 rghn =(hpgpr/hpnpr); 37 incrr = (incr/popt); 38 39 /*persamaan struktural*/ 40 label lapt ='Luas Areal Panen' 41 ypit ='Produktifitas' 42 it ='Id Terima Petani ' 43 ib ='Id Bayar Petani ' 44 ntpp ='Nilai Tukar Petani ' 45 hpnpr ='Hg Pupuk NPK ' 46 hgkpr ='Harga GKP ' 47 kagp ='Kadar Air GKP' 48 hbrtr ='Hg Beras Pengecer ' 49 stbf ='Pers Akh Brs Bulog' 50 stob ='Peny Brs Bulog' 51 rast ='Peny Brs Raskin' 52 qmbt ='Jlh Impor Beras' 53 inft ='Tingkat Inflasi'

405 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 72 ! 74 74 ! 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

qpit qbit qbld qcbd qcbn qdbt qcbb stgf dcbp ebbt hpgpr hpgbr trft sdbi rpnp

='Produksi Padi' ='Produksi Beras' ='Beras Benih/Susut' ='Pers Brs Domestik' ='Pers Brs Nasional' ='Jlh Permintaan Brs' ='Pers Beras Bulog' ='Pers Akh Brs Pem' ='Peny Brs Pem' ='Nl Pengadaan Brs' ='Harga HPP GKP ' ='Hg Pem dr Bulog' ='Penerimaan Petani' ='Surplus Beras' ='Reali Peny NPK';

run;

proc simnlin data=rice1 dynamic simulate stat outpredict theil; endogenous lapt ypit qpit qbit qbld qcbd qmbt qbbt qcbb qcbn qdbt sdbi stob stbf dcbp stgf rast hgkpr trft kagp hpnpr ntpp it ib hbrtr hpgbr ; instruments jpmt rgpn hjrtr hpgpr inft sbit incr popt dbat hpbbr exrt stbw rtra chit qpnp henp rppu rrhh d t ; llapt=lag(lapt); lypit=lag(ypit); lntpt=lag(ntpt); lhpnpr=lag(hpnpr); lhgkpr=lag(hgkpr); lkagp=lag(kagp); lhbrtr=lag(hbrtr); lstbf=lag(stbf); lstgw=lag(stgw); ldcbp=lag(dcbp); lstob=lag(stob); lrast=lag(rast); lqbbt=lag(qbbt); lqmbt=lag(qmbt); linft=lag(inft); lqdbt=lag(qdbt); ldcbp=lag(dcbp); lhpgpr=lag(hpgpr); lhpgbr=lag(hpgbr); ldopm=lag(dopm); lit = lag(It); lib = Lag (ib); lrpnp=lag(rpnp); parm a0 -372.157 a1 78.65979 a2 0.079811 a3 0.859797 a4 457.7856 a5 0.569903 b0 c0 d0 e0 f0

1.424102 -26.7951 1583.416 1894.321 8.506362

b1 c1 d1 e1 f1

-0.00003 0.033222 -282.643 0.294664 0.000225

b2 0.001611 b3 0.718507 c2 0.478979 d2 -3.61588 d3 0.717703 e2 -99.0402 e3 -0.01572 e4 0.790797 f2 0.001318 f3 -0.00118 f4 0.515048

406 107

g0 -475.107 g1 -0.40657 g2 -0.03299 g3 0.345754 g4 0.265230 g5 0.867237

108 109

h0 -68.3515 h1 0.927915 h2 0.023564 h3 -0.01027 i0 414.7339 i1 0.011146 i2 -9.61143 i3 5.774570 i4 0.049108 i5 -0.00790 i6 0.216435

110 111 112 113 114 115 116 117

j0 k0 m0 n0 o0 p0

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

-401.730 0.780067 1872.813 -48.6021 183.8304 1413.436

j1 k1 m1 n1 o1 p1

-0.03656 0.000073 -0.15422 0.009737 -0.15078 0.008415

j2 k2 m2 n2 o2 p2

-0.01831 0.997692 -0.82516 15.92033 0.065055 0.036736

lapt

= a0

+ a1*(hgkpr / hpnpr)

ypit it hpnpr hgkpr kagp hbrtr stob rast qmbt ib qdbt dcbp qbbt hpgbr

= = = = = = = = = = = = = =

+ + + + + + + + + + + + + +

qpit qbit qbld qcbd qcbb qcbn sdbi stbf stgf trft rgpn ntpp

run;

b0 c0 d0 e0 f0 g0 h0 i0 j0 k0 m0 n0 o0 p0

j3 0.160700 j4 -0.01643 m3 n3 o3 p3

0.197749 0.427531 1.607883 o4 0.542909 0.265539 p4 0.374234;

+ a2*hjrtr + a3*chit + a4*ntpp + a5*llapt;

b1*hpnpr + b2*t + b3*lypit; c1*hgkpr + c2*lit; d1*(hpnpr/henpr) + d2*rpnp + d3*lhpnpr; e1*hpgpr + e2*kagp + e3*qpit + e4*lhgkpr; f1*hgkpr + f2*chit + f3*t + f4*lkagp; g1*rast + g2*qcbn + g3*stgf + g4*hpgbr + g5*lhbrtr; h1*rast + h2*hbrtr + h3*stbf; i1*rtra + i2*jpmt + i3*inft + i4*qbbt + i5*trft + i6*lrast; j1*(hibtr*exrt) + j2*exrt + j3*hbrtr + j4*sdbi; k1*hpnpr + k2*lib; m1*hbrtr + m2*rast + m3*(incr/popt) ; n1*hbrtr + n2*d + n3*ldcbp; o1*hgkpr + o2*qbit + o3*t + o4*lqbbt; p1*(hibtr*exrt) + p2*hpbbr + p3*hbrtr + p4*lhpgbr;

=(lapt*ypit); =(fk*qpit); =(fp*qbit); = qbit-qbld; = stbw+qbbt+qmbt; = qcbd+qcbb-qbbt; = qcbn-qdbt-qmbt; = qcbb-stob; = qcbg-dcbp; =(ypit*hgkpr); =(hgkpr/hpnpr); = (it/ib);

407

Lampiran 12. Dampak Kebijakan Tunggal dan Kombinasi Kebijakan terhadap Tujuan Kebijakan Perberasan

Variabel

Nilai Dasar

S-1

Perubahan

Persentase Perubahan (%)

S-2

Perubaha n

Persentas e Perubaha n (%)

S-3

Perubah an


S-4

Peruba han

Persentase Perubahan (%) -0.461

LAPT

1 063.2

1 186.7

123.5

11.616

1 248.8

185.6

17,457

1 059.7

-3.5

-0.329

1 058.3

-4.9

YPIT

4.7909

4.8016

0.0107

0.223

4.8069

0.016

0,334

4.7813

-0.0096

-0.200

4.7771

-0.0138

-0.288

QPIT

5 095.1

5 701.5

606.4

11.902

6 007.5

912.4

17,907

5 068.3

-26.8

-0.526

5 056.9

-38.2

-0.750

QBIT

3 209.9

3 592

382.1

11.904

3 784.7

574.8

17,907

3193

-16.9

-0.526

3 185.8

-24.1

-0.751

321

359.2

38.2

11.900

378.5

57.5

17,913

319.3

-1.7

-0.530

318.6

-2.4

-0.748 -0.751

QBLD QCBD

2 888.9

3 232.8

343.9

11.904

3 406.3

517.4

17,910

2 873.7

-15.2

-0.526

2 867.2

-21.7

QMBT

99.6733

74.2244

-25.4489

-25.532

61.359

-38.3141

-38,440

101

1.3267

1.331

101.6

1.9267

1.933

QBBT

203.9

201.6

-2.3

-1.128

200.7

-3.2

-1,569

201.2

-2.7

-1.324

200

-3.9

-1.913

QCBB

1 717.7

1 689.9

-27.8

-1.618

1 676.2

-41.5

-2,416

1 716.3

-1.4

-0.082

1 715.7

-2

-0.116

QCBN

4 402.7

4 721.1

318.4

7.232

4 881.7

479

10,880

4 388.8

-13.9

-0.316

4 382.9

-19.8

-0.450

QDBT

1 891.6

1 918.2

26.6

1.406

1 931.6

40

2,115

1 890.6

-1

-0.053

1 890.1

-1.5

-0.079

SDBI

2 411.4

2 728.6

317.2

13.154

2 888.7

477.3

19,793

2 397.2

-14.2

-0.589

2 391.2

-20.2

-0.838

STOB

205.6

194.7

-10.9

-5.302

189.3

-16.3

-7,928

205.8

0.2

0.097

205.9

0.3

0.146

STBF

1 512.1

1 495.2

-16.9

-1.118

1 486.9

-25.2

-1,667

1 510.5

-1.6

-0.106

1 509.8

-2.3

-0.152

DCBP

5.5931

3.5011

-2.092

-37.403

2.4432

-3.1499

-56,318

5.7054

0.1123

2.008

5.7533

0.1602

2.864

STGF

407.9

410

2.1

0.515

411.1

3.2

0,785

407.8

-0.1

-0.025

407.8

-0.1

-0.025

RAST

193.2

184.5

-8.7

-4.503

180.1

-13.1

-6,781

193.2

0

0.000

193.2

0

0.000

2 285.7

HGKPR

7.534

2 543.9

258.2

11,296

2 287.2

1.5

0.066

2 287.8

2.1

0.092

10 974.6

2 457.9 11 829.7

172.2

TRFT

855.1

7.792

12 258

1283.3

11,693

10 959.3

-15.3

-0.139

10 953

-22.1

-0.201

KAGP

19.0516

19.1297

0.0781

0.410

19.169

0.1171

0,615

19.0522

0.0006

0.003

19.053

0.0009

0.005

3 809

3703

-106

-2.783

3 649.9

-159.1

-4,177

3 905.5

96.5

2.533

3947.4

138.4

3.633 -0.076

HPNPR NTPP

0.9249

1.0323

0.1074

11.612

1.0861

0.1612

17,429

0.9244

-0.0005

-0.054

0.9242

-0.0007

IT

93.6093

104.4

10.7907

11.527

109.7

16.0907

17,189

93.7015

0.0922

0.098

93.741

0.1315

0.140

IB

101.3

101.1

-0.2

-0.197

101

-0.3

-0,296

101.5

0.2

0.197

101.5

0.2

0.197

HBRTR

4 679.1

4 553.1

-126

-2.693

4 489.4

-189.7

-4,054

4 685.,9

6.8

0.145

4 688.8

9.7

0.207

HPGBR

4 478.1

4 425.7

-52.4

-1.170

4 399.2

-78.9

-1,762

4 481

2.9

0.065

4 482.2

4.1

0.092

Keterangan: S‐1 : HPGPR naik 10%; S‐2: HPGPR naik 15 %; S‐3: HENPR naik 10% dan S‐4: HENPR naik 15%. ∆ (%): Persentase Perubahan Lampiran 12. Lanjutan

408

Variabel

Nilai Dasar

S-5

Perubahan


S-6

Perubah an


S-7

Perubah an


S-8

Perubahan


LAPT

1 063.2

1 065.7

2.5

0.235

1 182.4

119.2

11.211

1 244

180.8

17.005

1 189.6

126.4

11.889

YPIT

4.7909

4.7976

0.0067

0.140

4.7909

0

0.000

4.7958

0.0049

0.102

4.8082

0.0173

0.361

QPIT

5 095.1

5 114.7

19.6

0.385

5668

572.9

11.244

5 970.3

875.2

17.177

5724

628.9

12.343

QBIT

3 209.9

3 222.2

12.3

0.383

3 570.9

361

11.246

3 761.3

551.4

17.178

3 606.1

396.2

12.343

QBLD

321

322.2

1.2

0.374

357.1

36.1

11.246

376.1

55.1

17.165

360.6

39.6

12.336

QCBD

2 888.9

2900

11.1

0.384

3 213.8

324.9

11.246

3 385.1

496.2

17.176

3 245.5

356.6

12.344

QMBT

99.6733

98.8272

-0.8461

-0.849

75.893

-23.78

-23.858

63.2163

-36.457

-36.576

73.253

-26.42

-26.507

QBBT

203.9

205.9

2

0.981

198.1

-5.8

-2.845

196.8

-7.1

-3.482

203.8

-0.1

-0.049

QCBB

1 717.7

1 718.9

1.2

0.070

1 688.1

-29.6

-1.723

1 674.2

-43.5

-2.532

1 691.2

-26.5

-1.543

QCBN

4 402.7

4413

10.3

0.234

4 703.8

301.1

6.839

4 862.5

459.8

10.444

4 732.9

330.2

7.500

QDBT

1 891.6

1 892.3

0.7

0.037

1 916.9

25.3

1.337

1 930.2

38.6

2.041

1919

27.4

1.449

SDBI

2 411.4

2 421.9

10.5

0.435

2 710.9

299.5

12.420

2869

457.6

18.977

2 740.7

329.3

13.656 -5.350

STOB

205.6

205.5

-0.1

-0.049

194.9

-10.7

-5.204

189.5

-16.1

-7.831

194.6

-11

STBF

1 512.1

1 513.3

1.2

0.079

1 493.2

-18.9

-1.250

1 484.7

-27.4

-1.812

1 496.6

-15.5

-1.025

DCBP

5.5931

5.5249

-0.0682

-1.219

3.6421

-1.951

-34.882

2.6001

-2.993

-53.512

3.4228

-2.1703

-38.803

STGF

407.9

408

0.1

0.025

409.9

2

0.490

410.9

3

0.735

410.1

2.2

0.539

RAST

193.2

193.2

0

0.000

184.4

-8.8

-4.555

180.1

-13.1

-6.781

184.5

-8.7

-4.503

HGKPR

2 285.7

2 284.7

-1

-0.044

2 459.8

174.1

7.617

2 545.9

260.2

11.384

2 456.7

171

7.481

TRFT

10 974.6

10 985.2

10.6

0.097

11 812

837.4

7.630

12 239

1264.4

11.521

11841

866.1

7.892

KAGP

19.0516

19.0511

-0.0005

-0.003

19.131

0.0789

0.414

19.1696

0.118

0.619

19.129

0.0776

0.407

3809

3741

-68

-1.785

3809

0

0.000

3 760.8

-48.2

-1.265

3635

-174

-4.568

HPNPR NTPP

0.9249

0.9251

0.0002

0.022

1.0317

0.1068

11.547

1.0854

0.1605

17.353

1.0325

0.1076

11.634

IT

93.6093

93.5456

-0.0637

-0.068

104.5

10.8907

11.634

109.9

16.2907

17.403

104.3

10.6907

11.421

IB

101.3

101.2

-0.1

-0.099

101.3

0

0.000

101.2

-0.1

-0.099

101

-0.3

-0.296

HBRTR

4 679.1

4 674.9

-4.2

-0.090

4 561.7

-117.4

-2.509

4 499

-180.1

-3.849

4 548.3

-130.8

-2.795

HPGBR

4 478.1

4 476.4

-1.7

-0.038

4 429.2

-48.9

-1.092

4 403.1

-75

-1.675

-54.4

-1.215

4 423.7

Keterangan: S‐5 : RPNP naik 10%; S‐6: HPGPR dan HENPR naik 10 %; S‐7: HPGPR naik 15% dan HENPR naik 10% dan S‐8: HPGPR dan RPNP naik 10% ∆ (%): Persentase Perubahan


Variabel

Nilai Dasar

S-9

Perubahan


S-10

Perubahan


S-11

Perubahan


S-12

Perubahan


LAPT

1 063.2

1 185.1

121.9

11.465

1 247

183.8

17.287

1 185.1

121.9

11.465

1 247

183.8

17.287

YPIT

4.7909

4.7976

0.0067

0.140

4.8024

0.0115

0.240

4.7976

0.0067

0.140

0.0115

0.240

QPIT

5 095.1

5 689.5

594.4

11.666

5 993.2

898.1

17.627

5 689.5

594.4

11.666

898.1

17.627

QBIT

3 209.9

3 584.4

374.5

11.667

3 775.7

565.8

17.627

3 584.4

374.5

11.667

4.8024 5 993.2 3 775.7

565.8

17.627

321

358.4

37.4

11.651

377.6

56.6

17.632

358.4

37.4

11.651

56.6

17.632

QBLD QCBD

2 888.9

3226

337.1

11.669

3 398.1

509.2

17.626

3226

337.1

11.669

377.6 3 398.1

509.2

17.626

QMBT

99.6733

74.9613

-24.712

-24.793

62.223

-37.45

-37.573

70.1561

-29.5172

-29.614

57.418

-42.255

-42.394

QBBT

203.9

200.3

-3.6

-1.766

199.1

-4.8

-2.354

200.3

-3.6

-1.766

-4.8

-2.354

QCBB

1 717.7

1 689.4

-28.3

-1.648

1 675.5

-42.2

-2.457

1 684.6

-33.1

-1.927

-47

-2.736

QCBN

4 402.7

4715

312.3

7.093

4 874.5

471.8

10.716

4 710.2

307.5

6.984

467

10.607

QDBT

1 891.6

1 917.6

26

1.374

1931

39.4

2.083

1 905.4

13.8

0.730

27.2

1.438

SDBI

482.1

19.993

2 411.4

2 722.4

311

12.897

2 881.3

469.9

19.487

2 734.6

323.2

13.403

199.1 1 670.7 4 869.7 1 918.8 2 893.5

STOB

205.6

194.8

-10.8

-5.253

189.4

-16.2

-7.879

213.1

7.5

3.648

207.6

2

0.973

STBF

1 512.1

1 494.5

-17.6

-1.164

1 486.1

-26

-1.719

1 471.5

-40.6

-2.685

1463

-49.1

-3.247

DCBP

5.5931

3.5669

-2.0262

-36.227

2.5199

-3.0732

-54.946

3.099

-2.4941

-44.592

2.0521

-3.541

-63.310

STGF

407.9

409.9

2

0.490

411

3.1

0.760

410.4

2.5

0.613

411.5

3.6

0.883

RAST

193.2

184.4

-8.8

-4.555

180.1

-13.1

-6.781

204.6

11.4

5.901

7

3.623

2 285.7

172.9

7.564

2 544.7

259

11.331

172.9

7.564

259

11.331

848.7

7.733

12251

1275.9

11.626

2 458.6 11 823.3

200.2 2 544.7

848.7

7.733

12 251

1275.9

11.626

0.0784

0.412

19.169

0.1174

0.616

19.13

0.0784

0.412

0.1174

0.616

HGKPR TRFT

10 974.6

2 458.6 11 823.3

KAGP

19.0516

19.13

HPNPR NTPP IT IB

3809

3741

-68

-1.785

3 692.8

-116.2

-3.051

3741

-68

-1.785

19.169 3 692.8

-116.2

-3.051

0.9249

1.0319

0.107

11.569

1.0856

0.1607

17.375

1.0319

0.107

11.569

1.0856

0.1607

17.375

93.6093

104.4

10.7907

11.527

109.8

16.1907

17.296

104.4

10.7907

11.527

109.8

16.1907

17.296

101.1 4 465.4 4 411.3

-0.2

-0.197

-213.7

-4.567

-66.8

-1.492

101.3

101.2

-0.1

-0.099

101.1

-0.2

-0.197

101.2

-0.1

-0.099

HBRTR

4679.1

4 557.1

-122

-2.607

4 494.1

-185

-3.954

4 528.4

-150.7

-3.221

HPGBR

4478.1

4 427.3

-50.8

-1.134

4 401.1

-77

-1.719

4 437.6

-40.5

-0.904

Keterangan: S‐9 : HPGPR‐HENPR dan RPNP naik 10%; S‐10: HPGPR naik 15% dan HENPR‐RPNP naik 10 %; S‐11: HPGPR‐HENPR‐RPNP‐HPBBR dan RTRA naik 10% dan S‐12: HPGPR naik 15% dan HENPR‐RPNP‐HPBBR dan RTRA naik 10% . ∆ (%): Persentase Perubahan

ANALISIS EKONOMI TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN NASIONAL TAHUN DISERTASI SURYA ABADI SEMBIRING

Recommend Documents