ANALISIS DETERMINAN PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi pada Pulau Jawa)
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Disusun Oleh : ROSITA PUTRI DIANI F0312109
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016
i
ABSTRAK ANALISIS DETERMINAN PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi pada Pulau Jawa)
ROSITA PUTRI DIANI NIM. F0312109
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia yang difokuskan pada Pulau Jawa. Sejak dikeluarkannya undangundang mengenai keterbukaan informasi publik,pemerintah harus transparan dan salah satu caranya dengan melaporkan informasi terkait pengelolaan keuangan daerahnya melalui website-nya.Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik.Observasi dilakukan pada awal November 2015 hingga akhir Desember 2015. Terdapat 95 website yang dapat diakses dan dianalisis lebih lanjut, dari sampeltersebut terdapat 58(61,05%) pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan dan 37 (38,95%) yang tidak melakukan pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Tiga variabel lain yaitu kompetisi politik, leverage, dan tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa.
Kata kunci : pelaporan keuangan di internet, kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, leverage, kekayaan pemerintah daerah, dan tipe pemerintah daerah, Pulau Jawa.
ii
ABSTRACT DETERMINANTS ANALYSES INTERNET FINANCIAL REPORTING BY LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA (Study in Java)
ROSITA PUTRI DIANI NIM. F0312109
The objective of this study is to empirically examine determinants of internet financial reporting by local government in Indonesia which focused in Java. Since the issuance of regulations about public disclosure, the government must be transparent one through reporting information related financial management on its website. Analysis method used in this research is logistic regression. Observation was conducted in early November 2015 until the end of Desember 2015. There are 95 websites which can be accessed and analyzed, 58 (61.05%) local governments do financial reporting and 37 (38.95%) local governments do not do financial reporting.The result shows that local government size and local government wealth have a significant positive influence tointernet financial reporting by the local government in Java. Three other variables, political competition, leverage, and local government type do not significantly affect internet financial reporting by the local government in Java. Keywords : internet financial reporting, political competition, local government size, leverage, local government wealth, local government type, Java.
iii
ANALISIS DETERMINAN PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi pada Pulau Jawa)
Skripsi
Disusun oleh: Rosita Putri Diani NIM: F0312109
Telah disetujui pembimbing Pada tanggal:
Pembimbing,
Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ak. NIP. 198307172014041001
Mengetahui, Kepala Program Studi Akuntansi
Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak. NIP. 196909241994021001
iv
ANALISIS DETERMINAN PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi pada Pulau Jawa)
Disusun oleh: Rosita Putri Diani NIM: F0312109
Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Pada tanggal:
2016
Ketua Tim Penguji : Drs.Agus Budiatmanto, M.Si., Ak. NIP. 195912161990031001
Penguji
: Agung Nur Probohudono, S.E.,M.Si.,Ph.D.,Ak. NIP. 198302042008011003
Pembimbing
: Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ak. NIP. 198307172014041001
Mengetahui, Kepala Program Studi Akuntansi
Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak. NIP. 196909241994021001
v
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI
Nama : Rosita Putri Diani NIM
: F0312109
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul“ Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi pada Pulau Jawa)” adalah murni karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh atas skripsi tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
Surakarta,
April 2016
Mahasiswa yang menyatakan,
Rosita Putri Diani NIM. F0312109
vi
HALAMAN MOTTO
“Before you say you can’t do something, try it!” (Sakichi Toyoda – Toyota Motor Corp.)
”Verily with every hardship comes ease” (QS. Al Inshirah: 5)
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal (kepada-Nya)” (QS. Ali Imran:159)
“The only way to do a great work is by loving what you do” (Penulis)
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Atas petunjuk serta hidayah dari Allah SWT Serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW
Teruntuk :
Ibuku tercinta yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti kepadaku, sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan penuh semangat. Bapakku tersayang yang selalu memberiku insiprasi serta pelajaran hidup. Adekku tersayang yang selalu membuatku tersenyum setiap hari. Sahabatku, AndhikaHenny (Diko) dan ApriliaAyu(Kipli) yang setia menjadi temanku di bangku kuliah Teman setiaku, Denny Pratama W. yang selalu memotivasiku
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat danhidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi pada Pulau Jawa)” dengan lancar. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Dr. Hunik Sri Runing S, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu dalam penelitian ini. 3. Bapak Sulardi, SE, M.Si,Akselaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa studi penulis. 4. Bapak Ibrahim Fatwa Wijaya, S.E., M.Sc., Ak.selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan dan ilmunya, selalu memberikan bantuan dan meluangkan waktu setiap saat penulis
ix
membutuhkan waktu untuk konsultasi. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibrahim. 5. Bapak Drs.Agus Budiatmanto, M.Si., Ak. dan Bapak Agung Nur Probohudono, S.E.,M.Si.,Ph.D.,Ak. selaku dosen penguji dalam ujian skripsi, terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. 6. Ibu Dr. Palikhatun, M.Si,Ak. selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah memberikan banyak wejangan dan memberikan inspirasi bagi penulis. 7. Bapak Sutaryo, SE, M.Si, Ak. selaku dosen pembimbing magang yang telah memberikan banyak bantuan dalam proses magang. 8. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak., serta Ibu Dr. Palikhatun, M.Si,Ak., dan Bapak Sutaryo, SE, M.Si, Ak.selaku dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan wejangan kepada penulis. 9. Ariyanto Adhi Nugroho S.E, M.Ec,Dev selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah berbaik hati banyak memberikan bimbingan selama KKN berlangsung. 10. Seluruh dosen FEB UNS yang telah memberikan ilmu bagi penulis, serta kepada seluruh staff FEB UNS yang membantu penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
x
11. Orang tua saya, Bapak Larsita, S.E., M.Sc. dan Ibu Dra.Dwi Jarwanti yang selalu memberi kasih sayang, cinta dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 12. Denny Pratama Widiarso, orang paling setia yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, menemani ketika penulis konsultasi skripsi dan selalu memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 13. Sahabat - sahabat saya, Tiara, Dita, Ratna, dan Fifi yang tiada hentinya menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. 14. Sahabat kuliah saya, Andhika (Diko) dan Aprilia (Kipli) yang telah menjadi teman setia selama perkuliahan dan selalu memotivasi saya serta berbagi ilmu bersama. 15. Teman saya Irwan Tri Kurniawan yang telah banyak membantu penulis selama kuliah, membantu penulis dalam persiapan ujian komprehensif dan skripsi. 16. Teman-temankosSrikandi (Mbak Irma, Ida, Emilia, Tanty)
yang
selaluberbagicandatawadanmotivasi. 17. Keluarga KKN Denanyar Periode Juli-Agustus 2015 ( Ucup, kak Fariza, Adet, Aifa, Amy, Septi, Nadita, Hanik, dan Ana) yang telah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran bagaimana menjalani hidup dengan benar kepada penulis.
xi
18. Teman-teman S1 Akuntansi FEB UNS angkatan 2012, terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis yang selalu ada disaat suka maupun duka. 19. Teman-teman S1 Akuntansi FEB UNS kelas C angkatan 2012 yang telah memberikan kenangan indah di masa kuliah dan telah berjuang bersama menghadapi perkuliahan dan ujian. 20. Pihak-pihak lain yang tak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
Akhir kata, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini akan tetapi pasti masih terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dansaran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.
Surakarta,
Maret 2016
Penulis
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
ABSTRAK ....................................................................................................
ii
ABSTRACT ..................................................................................................
iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................
iv
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................
v
HALAMAN MOTTO ...................................................................................
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................
vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................
ix
DAFTAR ISI .................................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL .........................................................................................
xvii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
xvii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................
xix
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang ...................................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..............................................................................
6
C. Tujuan Penelitian ...............................................................................
7
D. Manfaat Penelitian .............................................................................
8
E. Sistematika Penulisan.........................................................................
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................
10
A. Landasan Teori ...................................................................................
10
1. Teori Agensi .............................................................................
10
xiii
2. Laporan Keuangan Sektor Publik .............................................
12
3. Good Public Governance..........................................................
15
4. Akuntabilitas dan Transparansi ................................................
17
5. Pelaporan Keuangan di Internet ................................................
19
6. Pengungkapan (Disclosure) ......................................................
19
7. Electronic Government (E-Government) ..................................
21
8. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 .........................................
23
9. Kompetisi Politik (Political Competition) ................................
23
10. Ukuran Pemerintahan Daerah (Size) .........................................
24
11. Leverage....................................................................................
24
12. Kekayaan Pemerintahan Daerah(Wealth) .................................
25
13. Tipe Pemerintah Daerah(Local Government Type) ..................
25
B. Penelitian Terdahulu ..........................................................................
26
C. Pengembangan Hipotesis ...................................................................
31
D. Kerangka Teoritis ...............................................................................
34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.......................................................
36
A. Desain Penelitian................................................................................
36
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .........................
36
C. Data dan Metode Pengumpulan Data .................................................
37
D. Identifikasi dan Pengukuran Variabel ................................................
38
1. Variabel Dependen ...................................................................
38
2. Variabel Independen .................................................................
39
E. Metode Analisis Data .........................................................................
41
xiv
1. Uji Multikolinearitas .................................................................
43
2. Statistik Deskriptif ....................................................................
43
3. Pengujian dengan Regresi Logistik ..........................................
43
a. Menilai Model Fit ............................................................
43
b. Uji Estimasi Parameter atau Koefisien Regresi ..............
44
BAB IV PEMBAHASAN ..............................................................................
46
A. Hasil Penelitian ..................................................................................
46
1.
Deskripsi Objek Penelitian .....................................................
46
2.
Analisis Data ..........................................................................
47
a.
Uji Multikolinearitas .......................................................
47
b.
Analisis Deskriptif ...........................................................
48
c.
Menilai Model Fit ............................................................
50
1. Uji Nilai Likelihood ....................................................
50
2. Uji Nilai Hosmer and Lemeshow................................
51
3. Uji Nilai Nagelkerke R2 .............................................
52
Hasil Pengujian Hipotesis ...............................................
52
1. Uji Estimasi Parameter atau Koefisien Regresi ..........
52
B. Pembahasan ........................................................................................
55
BAB V PENUTUP ........................................................................................
62
A. Kesimpulan .......................................................................................
62
B. Keterbatasan ......................................................................................
64
C. Saran ..................................................................................................
64
D. Implikasi.............................................................................................
64
d.
xv
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... LAMPIRAN
xvi
66
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Ringkasan Perhitungan Sampel ....................................................
46
Tabel 4.2 Informasi Keuangan yang Dipublikasikan di Website ..................
47
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas ......................................................................
48
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif ........................................................................
49
Tabel 4.5 Uji Nilai Likelihood .......................................................................
50
Tabel 4.6 Uji Nilai Hosmer and Lemeshow ...................................................
51
Tabel 4.7 Uji Nilai Nagelkerke 𝑅2 .................................................................
52
Tabel 4.8 Uji Parameter Logistic Regression .................................................
53
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis ................................................................... 35
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Sampel Pemerintah Daerah Lampiran 2. Statistik Deskriptif Lampiran 3. Uji Multikolinearitas Lampiran 4. Hasil Pengujian dengan Logistic Regression Lampiran 5. Daftar Publikasi Informasi Keuangan
xix
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan keuangan yang dibuat tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar informasi terkait pengelolaan keuangan bisa dinilai keandalannya. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah
seharusnya tidak hanya
diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat , namun juga kepada masyarakat luas. Di era demokrasi ini, masyarakat memegang peran penting dalam mengawasi keberlangsungan pemerintahan di daerah. Pemilih (voters) yaitu masyarakat
memegang
peran
penting
atas
terpilihnya
pejabat
terpilih
(walikota/bupati). Monir dkk. (2014) menyatakan bahwa pemilih dapat mempengaruhi hasil pemilu, kelompok kepentingan memiliki insentif untuk mencari informasi tentang tindakan agen politik. Jika pengusaha politik ingin terpilih, mereka tidak bisa mengabaikan kepentingan kelompok tersebut (Monir dkk. 2014). Berdasarkan hal tersebut, kepala daerah harus melakukan
1
2
pertanggungjawaban
serta
transparansi
untuk
mendapatkan
kepercayaan
masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi ini sesuai dengan pedoman Good Public Governance (GPG). Seperti yang diungkapkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2010) yaitu selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya Good Public Governance (GPG). Martani (2014) merumuskan bahwa transparansi diperlukan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara objektif. Pemerintahan daerah yang menjalankan asas transparansi dapat dilihat dari ketersediaan informasi keuangan secara terbuka serta dapat diakses oleh masyarakat luas dan pihak lain yang berkepentingan. Asas transparansi ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam undang-undang tersebut menyatakan salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan. Dengan adanya Undang-undang tersebut pemerintah daerah harus lebih transparan, terlebih lagi tuntutan masyarakat yang lebih tinggi atas transparansi keuangan daerah. Bentuk transparansi yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu melakukan pelaporan keuanganmelalui website. Bertot dkk. (2010) menyatakan kesempatan untuk mengakses informasi tentang pemerintah, seperti yang dapat dilakukan dalam pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet, sekarang ini perlu diperhatikan untuk menjamin partisipasi demokrasi, kepercayaan kepada
3
pemerintah, mencegah korupsi, menginformasikan keputusan, akurasi informasi pemerintah, ketersediaan informasi bagi publik, perusahaan, dan jurnalis. Pelaporan keuangan melalui websitejuga dilakukan sebagai salah satu upaya
menjalankan
asas
akuntabilitas.
Pemerintah
daerah
harus
bisa
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya daerah serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa pelaporan informasi keuanganmelalui internet merupakan upaya yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Good Public Governance. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet dinilai efisien (Woldenberg dalam Bertot dkk. 2010). Shim dan Eom (2008) menyatakan pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah di internet efektif untuk meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sifat interaktif dari teknologi digital government sering dianggap memiliki kemampuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam operasi pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik (Gil-Garcia dan Helbig, 2007). Internet dapat dijadikan ruang penyedia informasi publik yang mudah diakses oleh pengguna informasi dan biaya yang ditimbulkan efisien bagi pemerintah (Styles dan Tennyson, 2007). Roman dan Miller (2013) menyatakan beberapa wilayah hukum juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai mekanisme untuk melibatkan warga dalam pengembangan
4
kebijakan. Selain itu, penggunaan website dan teknologi informasi juga merupakan penerapan e-government yang memegang peran penting bagi kinerja pemerintah dimasa mendatang (Moon, 2002). Website dan teknologi berbasis web sering dianggap sebagai bagian penting dari setiap e-government (Yavus dan Welch,
2014).
Berdasarkan
hal
tersebut,
internet
dapat
mewujudkan
terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Di Indonesia, penggunaan website sebagai implementasi e-government dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia yang kemudian diperjelas dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Perkembangan e-government di Indonesia saat ini, sebagian besar pemda telah memiliki website resmi, namun masih terdapat beberapa pemda yang tidak menggunakan
website-nyasebagai
media
pelaporan
keuangan.
Penelitian
Muhammad dalam Rahman (2013) menyatakan bahwa pemerintah kota maupun kabupaten masih kurang optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan melalui website-nya. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan tahun 2012 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks non keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi determinan pelaporan keuangan di internet (website) oleh pemerintah daerah. Namun, hasil dari penelitian-penetlitian tersebut belum memberikan hasil yang konsisten. Penelitian Laswad dkk. (2005), Sinaga dan Prabowo (2011)
5
membuktikan bahwa kompetisi politik tidak dapat digunakan untuk memprediksi ada tidaknya pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Garcia dan Garcia (2010) serta Rahman dkk. (2013), membuktikan bahwa kompetisi politik dapat mendorong pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan melalui website resmi yang dimiliki (Garcia dan Garcia, 2010; Medina, 2012). Sedangkan penelitian Laswad dkk. (2005); Sinaga dan Prabowo (2011); Rahman dkk. (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil dari penelitian Laswad dkk. (2005) dan Rahman dkk. (2013) menunjukkan leverage memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Namun penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) serta Medina (2012) memberikan hasil yang berbeda, bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah akan mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet (Laswad dkk., 2005; Rahman dkk., 2013). Sedangkan penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkn bahwa pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh kekayaan pemerintah daerah. Tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Pemerintah kota cenderung melakukan pelaporan
6
keuangan di internet (Laswad dkk., 2005; Sinaga dan Prabowo, 2011; Medina, 2012). Namun hasil penelitian Rahman dkk., (2013) tidak memberikan bukti adanya hubungan antara tipe pemerintahan daerah terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengidentifikasi karakteristik karakteristik tertentu yang mempengaruhi pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan di internet serta bagaimana perkembangan e-government di Indonesia setelah 11 tahun diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003. Penelitianini menggunakan variabel dalam penelitian Laswad dkk. (2005), penelitiandilakukan untuk membuktikan pengaruh kompetisi politik (political competition),
ukuran
pemerintahandaerah
pemerintah
(wealth),
dan
daerah tipe
(size),
leverage,
pemerintahan
kekayaan
(type)
terhadap
pelaporankeuangan di internet. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh
Pemerintah
Daerah di Indonesia (Studi pada Pulau Jawa)” .
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah
sebagai berikut : 1. Apakah kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
7
2. Apakah ukuran pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah? 3. Apakah leverage mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah? 4. Apakah kekayaan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah? 5. Apakah tipe pemerintahan daerahmempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah kompetisi politik memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. 2. Untuk mengetahui apakah ukuran pemerintahan daerah memiliki pengaruh positif terhadap terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. 3. Untuk mengetahui apakah leverage memiliki pengaruh positif terhadap terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. 4. Untuk mengetahui apakah kekayaan pemerintahan daerah memiliki pengaruh positif terhadap terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
8
5. Untuk mengetahui apakah tipe pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
D.
Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melaporkan keuangan di internet melalui website-nya. 2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, investor, dan kreditor untuk
melakukan
kerjasama
di
bidang keuangan
dengan
suatu
pemerintahan daerahberupa donasi, investasi, maupun meminjamkan dana kepada pemerintahan daerah. 3. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Menambah informasi, pengetahuan bagi akademisi di bidang sektor publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
E.
Sistematika Penulisan Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab.
Masing-masing bab secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian yang memuat uraian mengenai alasan dan motivasi untuk
9
melakukan penelitian, perumusan masalah yang diangkat, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan teori-teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian serta keterkaitan antarvariabel dalam penelitian. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang rencana dan metode penelitian, yang meliputi: populasi dan sampel, variabel, definisi operasional, dan mekanisme pengujian hipotesis yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. BAB IV : PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, menunjukkan
hasil
analisis
data
dan
pembahasan
hasil
pengolahan data melalui instrumen penelitian yang digunakan. BAB V : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan yang disarikan dari permasalahan, tujuan, analisis data dan pembahasan hasil analisis penelitian. Bab ini juga berisi keterbatasan dan saran untuk penelitian berikutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Landasan Teori
1.
Teori Agensi Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau
lebih (principal) mengikutsertakan orang lain (agent) untuk memberikan jasa atas nama mereka yang melibatkan penyerahan beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Halim dan Abdullah 2006). Hubungan keagenan ini menyebabkan agency problem berupa asimetri informasi dan konflik kepentingan. Menurut Lane (2003) teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agent. Banker dan Patton (1987) menyatakan hubungan keagenan antara political manager dan pemilih dapat dideskripsikan sebagai hubungan agensi dimana pemilih sebagai principal dan political manager sebagai agent. Masyarakat selaku principal memberikan amanat kepada pemerintah selaku agent untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hilmi dan Martani, 2012; Medina, 2012). Hubungan keagenan ini dapat memunculkan agency problem berupa asimetri informasi dan
10
11
konflik kepentingan. Pada organisasi pemerintahan, agency problem terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai agent dengan para pemilih (masyarakat) sebagai principal. Pemerintah memiliki informasi pemerintahan lebih banyak daripada masyarakat, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Masyarakat tentu tidak dapat mengawasi seluruh tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemda, sehingga pemda memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai kepentingannya tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ( Medina, 2012). Untuk mengurangi agency problem, muncul agency cost yang harus ditanggung baik agent maupun principal. Publikasi informasi keuangan melalui internet merupakan salah satu cara efektif untuk mengatasi agency problem dengan biaya yang ringan (Puspita dan Martani, 2012). Beberapa penelitian terdahulu menggunakan teori agensi sebagai teori utama dalam penelitian terkait pengungkapan di internet oleh pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah dan warga telah dianggap di bawah teori principalagent (keagenan) yang telah digunakan luas dalam administrasi publik untuk memeriksa masalah yang terkait dengan manajemen dan administrasi di negara yang berlandaskan prinsip desentralisasi (Thompson dalam Medina 2011). Penelitian Alvares dan Hall (2006) menyatakan permasalahan yang timbul dalam hubungan principal – agent secara inheren terkait ketersediaan informasi yang diungkap oleh agent. Pelaporan informasi secara sukarela telah dianalisis dengan pendekatan teori agensi oleh Garcia dan Garcia (2010). Penelitian Laswad dkk. (2005) menggunakan teori agensi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah
12
daerah di New Zealand, dalam penelitiannya Laswad, dkk (2005) menyatakan hubungan keagenan pada sektor publik memberikan insentif manajer sektor publik untuk mengungkapkan informasi secara sukarela yang mengizinkan pengawasan atas tindakan mereka. Pejabat terpilih menyediakan informasi untuk pengawasan dalam rangka menunjukkan mereka menghargai janji-janji pemilu dan motivasi mereka meningkat seiring dengan kompetisi politik meningkat (Baber, 1983). Pengungkapan laporan keuangan dan kinerja oleh pemerintah daerah melalui internet dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi biaya agensi (Martani, dkk. 2014). Teori principal – agent yang umumnya dikenal sebagai “teori keagenan” memberikan wawasan ke dalam hubungan akuntabilitas dari sudut pandang ekonomi serta wawasanalasan dibalik pelaporan keuangan dan nonkeuangan secara sukarela oleh pemerintah daerah (Monir dkk. 2014). Dengan demikian di bawah teori principal-agentdapat digunakan untuk mengidentifikasi insentif-insentif yang timbul dari beberapa pengungkapan di sektor publik (Gang, 1988).
2.
Laporan Keuangan Sektor Publik Bastian (2006) mendefinisikan laporan keuangan sektor publik sebagai
representasi posisi keuangan dari sejumlah transaksi sektor yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Menurut Bastian (2006), bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara.
13
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporam Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) . a.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan
Realisasi
pemerintah
Anggaran
pusat/daerah
yang
mengungkapkan
kegiatan
keuangan
menunjukkan
ketaatan
terhadap
APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran setidaknya harus memuat unsur pendapatanLRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. b.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan
14
secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang,dan ekuitas. d.
Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
e.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas
tahun
pelaporan
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya. f.
Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masingmasing dapat dijelaskan sebagai berikut :
15
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. g. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.
3.
Good Public Governance Berdasarkan pedoman umum Good Public Governance yang dikeluarkan
oleh KNKG (2010), Good Public Governance (GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan akuntabel.GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar lembaga negara.
16
Setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas Good Public Governance diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Asas Good Public Governance adalah : 1. Demokrasi 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Budaya hukum 5. Kewajaran dan kesetaraan Diperlukan tiga pilar dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif untuk melaksanakan GPG. Tiga pilar tersebut adalah. 1. Negara Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. 2. Dunia Usaha Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan good corporate governance
(GCG)
dalam
melakukan
usahanya
sehingga
dapat
meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan danpelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya. 3. Masyarakat
17
Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu masyarakat harus:
Meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan
untuk
dapat
melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.
4.
Akuntabilitas dan Transparansi Wujud nyata dari menjalankan prinsip akuntabilitas serta transparansi
pengelolaan keuangan daerah ialah penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan,
melaporkan,
dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu : akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) (Mardiasmo, 2009). Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal ialah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
18
Dalam rangka untuk menjalankan akuntabilitas publik ini, perlu transparansi pada tingkat dimana warga, media, dan pasar modal dapat memperoleh informasi tentang strategi, kegiatan dan hasil kegiatan (Alt dkk., 2006). Dalam istilah yang lebih ringkas, Piotrowski dan Bertelli (2010) berpendapat bahwa transparansi merupakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Informasi yang sangat tersedia menjadi penting untuk memungkinkan warga untuk mendeteksi korupsi dan menjaga pemerintah mereka tetap akuntable (McGee dan Gaventa, 2013). Mardiasmo (2009) menyatakan transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Martani (2014) merumuskan bahwa transparansi diperlukan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara obyektif. Melalui transparansi fiskal - informasi tentang anggaran, audit, dan kebijakan keuangan yang terkait warga mampu untuk membuat tuntutan untuk tindakan pemerintah, menerapkan tekanan untuk peningkatan kinerja, dan mengevaluasi efisiensi tindakan admiistratif (Harrison dan Sayogo, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 12 menjelaskan salah satu tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
19
5.
Pelaporan Keuangan di Internet Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana
informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan dalam suatu negara untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono, 2005). FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (means of communication) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2010). Secara singkat, pelaporan keuangan lebih luas dari pada laporan keuangan (Bastian, 2006). Informasi keuangan yang dibutuhkan berdasarkan riset terdauhulu diantaranya ialah informasi kondisi keuangan, kinerja, perencanaan dan penganggaran. Setidaknya infromasi tersebut masing-masing dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Yentifa, dkk dalam Sinaga dan Prabowo 2011). Saat ini pemerintah daerah telah menggunakan media internet untuk menyampaikan
informasi
kepada
pengguna.
Melalui
website
masing-
masingpemerintah daerah, informasi akan tersampaikan dengan tepat waktu. Mardiasmo (2009) menyatakan semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. 6.
Pengungkapan (Disclosure)
20
Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Suwardjono (2005) menyatakan pengungkapan (disclosure) berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan di Indonesia dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM melalui keputusan nomor 17/PM/2002 atau VIII.G.7. Menurut Chariri dan Ghozali (2007), ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu: a) Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh
standar
akuntansi
yang
berlaku.
Berkaitan
dengan
sektor
pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah, pengungkapan wajib mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. b) Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono,2005). Menurut Suwardjono, secara umum tujuan
21
dari pengungkapan (disclosure) adalah menyajikan informasi keuangan yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbedabeda. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci (Rahman,dkk. 2013).
7.
Electronic Government (E-Government) Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan
dengan memanfaatkan ICT (Information, Communication, and Technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga
dapat
dicapai
efisiensi, efektivitas, transparansi
dan
pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono, 2010). Egovernment merupakan bentuk aplikasi dari teknologi informasi, khususnya teknologi internet untuk memperluas akses, menyampaikan informasi dan pelayanan pemerintah untuk rakyat, pegawai, unit bisnis, dan stakeholder lainnya. Norris dan Christopher (2013) mendefinisikan e-government sebagai suatu pengiriman layanan pemerintah dan informasi elektronik selama 24 jam per hari dan tujuh hari per minggu. E-government dapat didefinisikan sebagai penggunaan informasi dan teknologi untuk mendukung serta meningkatkan kebijakan publik
22
dan operasi pemerintah, melibatkan warga dan menyediakan pelayanan pemerintah yang komprehensif dan tepat waktu (Scholl 2008).Hermana (2012) menyebutkan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan aplikasinya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan jasa umum bagi masyarakat. Sedangkan Durrant (2002) mendefinisikan e-government sebagai suatu komitmen pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara warga negara dan pemerintah melalui peningkatan pelayanan, efektivitas dan efisiensi biaya pelayanan, serta informasi dan pengetahuan. Lee (2010) menyatakan egovernment melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama aplikasi berbasis web untuk menyediakan lebih cepat, akses yang lebih mudah dan lebih efisien untuk dan penyampaian informasi/layanan kepada publik. Pengembangan kapabilitas e-government merupakan pekerjaan yang penting karena tidak hanya secara cepat mengubah cara pemerintah memberikan informasi, memberikan layanan, dan berurusan dengan publik, tapi juga menjadi bagian integral dari strategi pemerintah (Zhang dkk. 2014).
Berdasarkan interaksi yang dilakukan pemerintah dengan stakeholdersnya, Gupta dkk.(2008) mengkasifikasikan e-government sebagai interaksi antara pemerintah dengan: (1) Klien internal dan penduduknya “Government to Citizen (G2C)”; (2) Unit bisnis terkait “Government to Business (G2B)”; (3) Pegawai Internal Pemerintah “Government to Employee (G2E)”; (4) Institusi Pemerintah lainnya “Government to Government (G2G)”; (5) hubungan antara penduduk dengan penduduk “Citizen to Citizen (C2C)”.
23
Di Indonesia, penerapan e-government diatur dalam sebuah Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, dalam Inpres tersebut e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam peraturan ini juga dijabarkan bahwa egovernment diperlukan untuk mewujudkan Good Public Governance.
8.
Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang
ini
memberi
jaminan
kepada
masyarakat
untuk
memperoleh informasi. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 2008 bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah bagi Pengguna Informasi Publik. Pasal 2 ayat 3 menegaskan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini diharapkan mampu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
9.
Kompetisi politik (Political Competition) Kompetisi politik atau disebut juga dengan persaingan politik dapat dilihat
dari persaingan antara partai politik dalam mendapatkan jumlah pemilih pada saat
24
pemilu. Menurut Downs (1957) Kompetisi politik diartikan sebagai kompetisi antara kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dari pemilih untuk menjalankan suatu platform kebijakan yang layak dijalankan.Bardhan dan Yang (2004) menyatakan kompetisi politik adalah kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat.
10.
Ukuran Pemerintahan Daerah (Size) Size dapat diartikan sebagai suatu nominal yang dapat digunakan untuk
mendeskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa size perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisai pasar dalam mengukur size perusahaan (Nasser, dkk. 2006). Ukuran pemerintahan daerah menunjukkan besar kecilnya pemerintahan daerah (Sinaga dan Prabowo).
11.
Leverage Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin dana yang
dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki.Leverage mengindikasikan sejauh mana dana yang dipinjam digunakan untuk mendanai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Sinaga dan Prabowo 2011). Leverage dapat digunakan untuk menaksirkan risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin kecil leverage semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melaui dana internalnya. Sebaliknya, semakin
25
besar leverage semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai biaya operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Horne (1997) menyatakan bahwa dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingakan dengan total asetnya. Terdapat beberapa macam rasio leverage, antara lain debt ratio (debt to total asset), debt to equity ratio, long term debt to equity, dan time interested earned.
12.
Kekayaan Pemerintahan Daerah (Wealth) Kekayaan pemerintahan daerah dapat menggambarkan kemakmuran
wilayah daerah tersebut. Jika terjadi peningkatan angka kekayaan daerah, menggambarkan secara ekonomi terjadi peningkatan tingkat kemakmuran daerah tersebut. Laswad dkk. (2005) menyatakan bahwa kekayaan pemerintahan daerah dapat diukur dari pendapatan per kapita. Sedangkan Rahman dkk. (2013) mendefinisikan kekayaan pemerintahan daerah dengan rasio pengelolaan belanja yang diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total belanja.
13.
Tipe Pemerintahan Daerah(Local Government Type) Tipe pemerintahan didefinisikan sebagai bentuk dari suatu pemerintahan
daerah serta menggambarkan status pengakuan nasional sebuah daerah sebagai suatu kabupaten atau kota. Kabupaten dan kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah propinsi.
26
Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama yaitu mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Di
Indonesia,
pemerintahan daerah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten.
B.
Penelitian Terdahulu Berikut
adalah
penelitian
terdahulu
yang
berhubungan
dengan
pengungkapan informasi keuangan : Peneliti
Variabel Penelitian
Teori
Hasil
Laswad
Y:Voluntary Use of
Teori
1. Adanya hubungan
dkk. (2005)
Internet Financial
Agensi
positif IFR dengan
Reporting (IFR)
leverage, wealth, dan
X:Political
press visibility.
Competition, size,
2. Adanya hubungan
leverage, municipal
negatif antara IFR
wealth, press
dengan council type.
visibility, council type
3. Size dan political competition tidak memiliki hubungan dengan IFR.
27
Garcia dan Garcia (2010)
Y:
Teori
1. Voluntary
Agensi
1. Adanya hubungan positif pelaporan
reporting of
informasi keuangan di
financial
internet dengan size,
information on
capital investment,
the internet.
dan political
2. Reporting index X:Size,capital
competition. 2. Variabel press
investment, political
visibility memiliki
competition
hubungan negatif
press visibility.
dan
dengan pelaporan informasi keuangan di internet. 3. Variabel press visibility memiliki hubungan negatif dengan tingkat pelaporan. 4. Hubungan positif tingkat pelaporan keuangan dengan size, capital investment, dan political competition.
28
Sinaga dan
Y : Pelaporan
Teori
1. Variabel kompetisi
Prabowo
keuangan di internet
Legitimasi
politik dan leverage
(2011)
secara sukarela.
dan
tidak mempunyai
X : Kompetisi
Teori
pengaruh positif
politik,
Stakeholder
terhadap Pelaporan
size,leverage,
keuangan di internet
wealth, tipe
secara sukarela.
pemerintah daerah.
2. Kekayaan pemerintah tidak memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. 3. Ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. 4. Tipe pemerintah kabupaten memiliki pengaruh negatif.
29
Medina
Y : Tingkat
Teori
Metode logit :
(2012)
pengungkapan
Agensi
1. Tingkat ketersediaan
informasi keuangan.
informasi keuangan
X : Ukuran
dalam website
pemerintah, tingkat
pemerintah daerah
independensi,
dipengaruhi oleh
pendapatan
ukuran pemerintah,
perkapita dan
tingkat independensi,
kompleksitas
dan kompleksitas
pemerintah.
pemerintah. 2. Pendapatan perkapita berpengaruh negatif dengan tingkat ketersediaan informasi keuangan dalam website pemerintah daerah. Metode regresi berganda : 1. Ukuran dan kompleksitas pemerintah berpengaruh positif
30
terhadap ketersediaan informasi keuangan dalam website pemerintah daerah. 2. Leverage dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap ketersediaan informasi keuangan dalam website pemerintah daerah.
Rahman
Y : Internet
Teori
dkk. (2013)
Financial Local
Agensi
1. Kompetisi politik, Leverage dan wealth
Government
berpengaruh
Reporting .
terhadap IFLGR.
X : Kompetisi
2. Tipe pemerintah
politik,
daerah dan size tidak
size,leverage,
terbukti signifikan
wealth, tipe
terhadap IFLGR
pemerintah daerah.
31
C.
Pengembangan Hipotesis
1.
Kompetisi Politik (Political Competition) Penelitian yang dilakukan oleh Laswad dkk. (2005) menjelaskan terdapat
hubungan positif antara kompetisi politik dan pelaporan keuangan di Internet secara sukarela. Semakin tinggi level kompetisi politik, maka semakin tinggi pula kecenderungan pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet. Internet merupakan sarana yang efektif dan efisien bagi pemerintah daerah
untuk
melaporkan
informasi
keuangan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat. Adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya (Rahman dkk. 2013) . Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. H1 :
Kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
2.
Ukuran Pemerintahan Daerah (Size) Pemerintahan daerah dengan ukuran yang besar memiliki jumlah dan
transfer kekayaan yang besar ( Rahman dkk. 2013). Pemerintahan daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Rahman dkk. (2013)
32
menyatakan besarnya total aset mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan sebagai bukti telah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan size sebagai salah satu variabel independen. Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi administratif baru, yaitu GASB 34. Penelitian yang dilakukan Laswad dkk. (2005) mengaitkan pelaporan keuangan di internet secara sukarela dengan ukuran pemerintah daerah. Dari hasil penelitian tersebut, dijelaskan bahwa tidak terdapat hubungan antara ukuran pemerintahan daerah yang diukur dengan seberapa besar aset pemerintah daerah, dengan pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. H2 : Ukuran pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporankeuangan secara di internet oleh pemerintah daerah.
3.
Leverage Laverage dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk
menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah dari aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penting untuk user mengetahui laporan keuangan yang lebih rinci agar informasi mengenai leverage antar pemerintah daerah dapat diperbandingkan (Rahman dkk., 2013). Hal tersebut dapat dicapai melalui pengungkapan informasi secara sukarela yang memfasilitasi pemantauan oleh kreditur (Gore, 2004 dalam Laswad dkk., 2005). Penelitian yang dilakukan
33
Laswad dkk. (2005) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan di interenet. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. H3 : Leverage mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporankeuangan di internet oleh pemerintah daerah.
4.
Kekayaan Pemerintahan Daerah (Wealth) Kekayaan pemerintahan mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan daerah. Ketika kinerja suatu pemerintah daerah baik, maka pemerintah daerah akan cenderung melaporkan informasi keuangannya. Sebaliknya, pemerintahan daerah dengan kekayaan yang lebih kecil akan cenderung membatasi akses informasi akuntansi kepada pengguna ( Craven dan Martson, 1999 dalam Laswad dkk., 2005). Hasil dari penelitian Laswad dkk. (2005) , menunjukkan bahwa municipal wealth berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. H4 : Kekayaan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
34
5.
Tipe Pemerintahan Daerah( Local Government Type) Laswad dkk. (2005) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa di daerah
kabupaten masih kurang untuk tingkat pengungkapan secara sukarela di internet, jika dibandingkan dengan daerah kota dan provinsi, hal ini mungkin dikarenakan tingkat masyarakat dalam mengakses internet yang masih kurang. Hasil dari penelitian Laswad dkk. (2005) membuktikan bahwa tipe pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. H5 :
Tipe pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
D.
Kerangka Teoritis Penelitian ini menguji pengaruh antara variabel independen terhadap
variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian adalah kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, leverage, kekayaan pemerintahan daerah, dan tipe pemerintahan daerah. Variabel dependen Pelaporan Keuangan di Internet (Internet Financial Reporting) diukur dengan ada atau tidaknya APBD, LKPD atau LAKIP pada website pemerintah daerah.
35
Kompetisi Politik H1 (+) (Political Competition) Ukuran Pemerintahan Daerah (Size)
H2 (+) Pelaporan Keuangan
Leverage
H3 (+)
di Internet oleh Pemerintah Daerah
Kekayaan Pemerintahan Daerah (Wealth)
(Internet Financial H4 (+)
Reporting by local government)
Tipe Pemerintahan Daerah (Type)
H5 (+)
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A.
Desain Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengujian hipotesis (hypotesis
testing) yang menjelaskan sifat hubungan-hubungan tertentu atau menetapkan perbedaan-perbedaan antara dua faktor (kelompok) independen atau lebih dalam sebuah situasi (Sekaran dan Bougi 2010). Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu untuk menguji pengaruh kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, leverage, kekayaan pemerintah daerah, dan tipe pemerintah daerah terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
B.
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi merupakan kumpulan atau kelompok orang, peristiwa, atau
sesuatu yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian (Sekaran dan Bougi 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pemerintah provinsi,pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan masih memiliki kharakteristik yang sama dengan populasi serta mampu mewakili keseluruhan populasi penelitian (Sekaran dan Bougi 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota dan kabupaten di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.
36
37
Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Sekaran dan Bougi, 2010). Berikut kriteria yang ditetapkan peneliti dalam pengambilan sampel. 1. Pemerintah daerah mempunyai website resmi dan dapat diakses. 2. Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan dantelah diaudit oleh BPK. 3. Data mengenai kompetisi politik dapat diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 4. Pemerintah daerah menyediakan data penelitian secara lengkap untuk seluruh variabel independen.
C.
Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data
yang diperoleh secara tidak langsung dari individu-individu, kelompok-kelompok tertentu, serta responden yang telah ditentukan secara spesifik dan memiliki data secara spesifik (Sekaran dan Bougi 2010). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Data dan teori yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, jurnal, literatur, maupun hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Studi dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data lain yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa data
38
sekunder yang diperoleh dari lembaga yang memiliki data tersebut, maupun dari website yang mempublikasikan data yang relevan. Data keuangan berupa laporan keuangan audited pemerintah daerah kota (kabupaten) tahun 2014 diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI. Data mengenai kompetisi politik diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan data jumlah penduduk diperoleh dari website kementrian dalam negeri, yaitu www.kemendagri.go.id. Data variabel dependen yaitu ada tidaknya pelaporan keuangan di internet diperoleh dengan mengamati website resmi pemerintah daerah, daftar website resmi pemerintah daerah di Indonesia dapat dilihat di www.kemendagri.go.id.
D.
Identifikasi dan Pengukuran Variabel Variabel merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat berubah
(Sekaran dan Bougi 2010). Nilai ini dapat berbeda-beda pada berbagai waktu untuk objek/orang untuk waktu yang sama atau juga dapat berbeda pada waktu yang sama untuk objek/orang yang beda. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). a.
Variabel Dependen Variabel terikat dalam penelitian ini ialah pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Pelaporan keuangan di internet dinilai dari ada tidaknya APBD, Laporan Keuangan Pemerintah
39
Daerah (LKPD), atau LAKIP pada website resmi pemerintah daerah. Terdapat tujuh komponen pokok LKPD, yaitu sebagai berikut : 1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3.
Neraca;
4.
Laporan Operasional (LO);
5.
Laporan Arus Kas (LAK);
6.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengukuran variabel ini sesuai dengan penelitian Laswad dkk.
(2005), yaitu menggunakan variabel dummy untuk mengukur pelaporan keuangan di internet. Pemerintah daerah tergolong mengungkapkan LKPD jika salah satu komponen pokok LKPD tersebut tersedia di website resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan melalui website resminya diberi skor 1, sedangkan pemerintah daerah yang memiliki website resmi namun tidak digunakan sebagai media pelaporan keuangan diberi skor 0.
b.
Variabel Independen 1.
Kompetisi politik (POLCOM) Kompetisi politik menggambarkan seberapa besar persaingan
politik antara kepala daerah yang menjabat saat ini dengan para saingan
40
politiknya. Penelitian ini mengukur kompetisi politik dengan rasio koalisi partai pendukung kepala daerah pemenang pemilu, yaitu perbandingan jumlah anggota dewan partai pendukung kepala daerah dibagi dengan jumlah total anggota dewan.
2.
Ukuran Pemerintahan Daerah (SIZE) Ukuran pemerintahan daerah memberi gambaran besar kecilnya
suatu pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan total aset untuk menilai ukuran pemerintahan daerah,
pengukuran sesuai dengan
pengukuran dalam penelitian Lasward dkk. (2005).
3.
Leverage (LEV) Leverage menunjukkan seberapa besar dana yang dipinjam
pemerintah daerah untuk memdanai asetnya. Penelitian ini mengacu penilaian leverage dalam penelitian Laswad dkk. (2005). Leverage dinilai dengan membandingkan total kewajiban dengan total aset.
4.
Kekayaan Pemerintahan Daerah (WEALTH) Tingkat kemakmuran daerah dapat digambarkan dari kekayaan
pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Laswad dkk. (2005) melakukan pengukuran kekayaan pemerintahan daerah menggunakan pendapatan asli daerah perkapita. Penelitian ini menggunakan pengukuran
41
yang sama dengan Laswad dkk. (2005) yaitu dengan membandingkan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan populasi daerah tersebut.
5.
Tipe Pemerintahan Daerah (TYPE) Tipe pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai bentuk
pemerintahan daerah. Terdapat dua tipe pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten. Dari beberapa pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten tersebut membentuk suatu provinsi. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Laswad dkk. (2005) untuk menilai tipe pemerintahan daerah. Variabel tipe pemerintahan daerah ini merupakan variabel dummy, yaitu memberi nilai 0 untuk bentuk pemerintahan kota dan memberi nilai 1 untuk bentuk pemerintahan kabupaten.
E.
Metode Analisis Data Metode analisis regresi logistik biner (binary logistic regression)
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Menurut Cath Robert dkk. dalam Yamin dan Heri (2014) regresi logistik biner dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua kategori (binary) variabel hasil (variabel dependen/terikat)
dan
dua
atau
lebih
variabel
penjelas
(variabel
independen/bebas). Regresi logistik biner (binary logistic regression) dipilih karena variabel dependen dalam penelitian ini adalah kategorikal atau dikotomi (nominal), yaitu pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan di
42
internet dilambangkan dengan angka 1 dan pemerintah daerah yang tidak melakukan pelaporan keuangan di internet dilambangkan dengan angka 0. Penelitian ini juga memiliki variabel independen berupa kombinasi antara metrik dan nominal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan software pengolah data IBM SPSS 21. Model regresi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Ln (
p ) = α + β1POLCOM + β2 SIZE + β3 LEV + β4 WEALTH + β5 TYPE 1−p +e
Keterangan : p
Ln (1−p)
= Probabilitas pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet
α
= Konstanta
β
= Koefisien regresi
POLCOM
= Kompetisi Politik
SIZE
= Ukuran Pemerintahan Daerah
LEV
= Rasio Pembiayaan Utang (Leverage)
WEALTH
= Kekayaan Pemerintahan Daerah
TYPE
= Tipe Pemerintahan Daerah
е
= error
43
Berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan pengujian dalam penelitian ini: 1. Uji Multikolinearitas Menurut Gujarati (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variable independen dalam model regresi. Model regresi yang baik ialah yang tidak terdapat korelasi yang kuat di antara variabel independennya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matrik korelasi antar variabel independen untuk melihat besarnya korelasi antarvariabel independennya. Jika antarvariabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya 0,90), maka hal tersebut mengindikasikan adanya multikolinearitas.
2. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan data (mean), ukuran penyebaran data (standar deviasi, minimum, maksimum, dan range), dan distribusi data yaitu skewness dan kurtosis (Yamin dan Heri, 2014).
3. Pengujian dengan Regresi Logistik a.
Menilai Model Fit 1.
Uji Nilai Likelihood Menurut Latan (2014) dalam regresi logistik, diperlukan
metode estimasi maximum likelihood dimana metode ini akan
44
memaksimalkan dari nilai yang diobservasi dari data set. Pengujian ini dilakukan dengan melihat -2 log likelihood pada awal (Block 0) dengan -2 log likelihood pada akhir (Block 1). Penurunan log likelihood menunjukkan model yang semakin baik. 2.
Uji Nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test Uji nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
digunakan untuk membuktikan bahwa data sesuai dengan model regresi penelitian atau tidak terdapat perbedaan antara model regresi dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan fit. 3.
Uji Nilai Nagelkerke𝑅2 Uji nilai Nagelkerke 𝑅2 digunakan untuk menunjukkan
seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen dalam model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai Nagelkerke 𝑅2 dapat diinterpretasikan seperti koefisien determinasi (R2 ) pada multiple regression (Ghozali, 2006). b.
Uji Estimasi Parameter atau Koefisien Regresi Uji koefisien regresi dilakukan untuk menggambarkan besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui
nilai
probabilitas
untuk
masing-masing
variabel
independen sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan
45
simpulan didukung atau tidak didukungnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian.
BAB IV PEMBAHASAN
A.
Hasil Penelitian
1.
Deskripsi Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda)
di Pulau Jawa. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang ditentukan, jumlah sampel penelitian diuraikan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.1 Ringkasan Perhitungan Sampel Pemerintah Daerah di Pulau Jawa
124
Dikurangi : Pemerintah Daerah Provinsi
6
Website tidak dapat diakses
8
LKPD Tahun 2014 tidak tersedia
5
Data kompetisi politik tidak tersedia
10
Jumlah sampel penelitian
95
Sumber : data diolah Berdasarkan Tabel 4.1, sampel (N) dalam penelitian ini adalah 95 pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang terdiri dari 27 pemerintah kota dan 68 pemerintah kabupaten. Dari seluruh sampel yang diuji terdapat
46
47
58 (61,05%) pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan di internet dan 37 (38,95%) pemerintah daerah yang tidak melakukan pelaporan keuangan di internet. Ringkasan informasi keuangan yang dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah yang melakukan pelaporan keuangan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. Tabel 4.2 Informasi Keuangan yang Dipublikasikan di Website Informasi keuangan yang Tipe pemerintah daerah dipublikasikan di website pemda Pemerintah Pemerintah kota kabupaten APBD LKPD LAKIP APBD dan LKPD APBD dan LAKIP LKPD dan LAKIP Kombinasi APBD, LKPD, dan LAKIP Total
2.
Total
1 4 2 -
1 5 9 2 3
Jumlah pemerintah daerah 1 5 1 13 4 3
14
17
31
53,45
58
100
21 37 Sumber: Data diobservasi 2015
% 1,72 8,62 1,72 22,41 6,90 5,17
Analisis Data a.
Uji Multikolinearitas Pengujian
multikolinearitas
dilakukan
menggunakan
matrik
korelasi. Tabel 4.3 menunjukkan korelasi antarvariabel independen dalam penelitian, berdasarkan tabel tersebut tidak terdapat korelasi antar variabel
48
independen yang melebihi 0,90. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen, sehingga model regresi dapat dikatakan baik. Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas
Constant POLCOM LnSIZE Constant 1,000 -,034 -,892 POLCOM -,034 1,000 0,054 LnSIZE -,892 0,054 1,000 LEV -,039 0,149 0,043 LnWEALTH -,579 -,077 0,149 TYPE -,334 -,062 -,046 Sumber: hasil pengolahan data SPSS
b.
LEV LnWEALTH TYPE -,039 -,579 -,334 0,149 -,077 -,062 0,043 0,149 -,046 1,000 -,020 0,005 -,020 1,000 0,785 0,005 0,785 1,000
Analisis Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan
data (mean), ukuran penyebaran data (standar deviasi, minimum, maksimum, dan range), dan distribusi data yaitu skewness dan kurtosis (Yamin dan Heri, 2014). Nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi digunakan sebagai alat untuk mendeskripsikan setiap variabel dalam penelitian ini. Hasil analisis deskriptif disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut.
49
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif N
Minimum Maximum
Mean
Std. Deviation
POLCOM
95
0,02
0,71
0,3173
0,14800
LnSIZE
95
27,98
33,69
28,9903
0,76528
LEV
95 0,0000063
0,0285312 0,004546738 0,0057513604
LnWEALTH 95
11,45
14,09
12,6199
0,63186
TYPE
95
0,00
1,00
0,7158
0,45343
IFR
95
0,00
1,00
0,6105
0,49022
Sumber: hasil pengolahan data SPSS
Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian. Variabel dependen penelitian yaitu pelaporan keuangan di internet (Internet Financial Reporting) memiliki nilai maksimum 1,00 dan nilai minimum 0,00 , hal ini dikarenakan menggunakan variabel dummy dalam pengukurannya. Nilai rata rata dari variabel IFR ialah sebesar 0,6105, serta standar deviasi sebesar 0,49022. Variabel POLCOM memiliki nilai maksimum sebesar 0,71 (Kabupaten Purbalingga) dan nilai minimum sebesar 0,02 (Kabupaten Pasuruan). Sedangkan nilai rata-rata POLCOM sebesar 0,3173 dan standar deviasi sebesar 0,14800. Variabel SIZE memiliki nilai maksimum sebesar 33,69 (Kabupaten Sleman) dan nilai minimum sebesar 27,98 (Kota Batu). SIZE memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara semua variabel independen yaitu sebesar 28,9903, serta memiliki standar deviasi sebesar
50
0,76528. Nilai maksimum untuk LEV ialah sebesar 0,0285312 (Kabupaten Kuningan), sedangkan nilai minimumnya ialah sebesar 0,0000063 (Kabupaten Klaten). Nilai rata-rata LEV ialah sebesar 0,004546738, serta memiliki standar deviasi sebesar 0,0057513604. Variabel WEALTH memiliki nilai maksimum sebesar 14,09 (Kota Magelang), sedangkan nilai minimumnya sebesar 11,45 (Kabupaten Tasikmalaya). Nilai rata-rata untuk variabel WEALTH sebesar 12,6199 dan sebesar nilai sebesar 0,63186untuk standar deviasinya. Variabel TYPE yang menggunakan variabel dummy dalam pengukurannya, memiliki nilai maksimum sebesar 1,00 dan nilai minimum sebesar 0,00. Nilai rata-rata untuk TYPE ialah sebesar 0,7158 dan standar deviasi sebesar 0,45343. c.
Menilai Model Fit
1.
Uji Nilai Likelihood Uji nilai likelihood digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit (Gozali, 2006). Uji nilai likelihood didasarkan pada nilai -2Log Likelihood pada block 0 maupun block 1. Nilai -2 Log Likelihood pada awal block 0 yaitu ketika variabel belum dimasukkan ke dalam model dan hanya konstanta ialah sebesar 127,019. Nilai -2 Log Likelihood pada akhir block 1 yaitu setelah dimasukkan lima variabel ialah sebesar 101,614. Terjadi penurunan nilai -2 Log Likelihood sebesar 25,405. Penurunan nilai -2Log Likelihood ini berarti penambahan variabel independen POLCOM,
51
SIZE, LEV, WEALTH dan TYPE ke dalam model memperbaiki model fit atau menunjukkan model regresi yang lebih baik. Hasil pengujian nilai likelihood disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut.
Tabel 4.5 Uji Nilai Likelihood Nilai -2Log Likelihood
2.
Block 0
127,019
Block 1
101,614 Sumber: hasil pengolahan data SPSS
Uji Nilai Hosmer and Lemeshow Hasil uji nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menunjukkan angka 13,314 dengan nilai sig. 0,101. Nilai 0,101 ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaaan antara model dengan data sehingga model penelitian ini dapat dikatakan fit, dapat juga dikatakan bahwa bukti empiris cocok dengan model regresi penelitian. Hasil uji nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test disajikan pada dalam tabel 4.6 berikut ini.
Tabel 4.6 Uji Nilai Hosmer and Lemeshow Step 1
Chi-square
Df
Sig.
13,314
8
0,101
Sumber: hasil pengolahan data SPSS
52
3. Uji Nilai Nagelkerke𝑹𝟐 Nilai Nagelkerke 𝑅2 dapat diinterpretasikan seperti koefisien determinasi (R2 ) pada multiple regression (Ghozali, 2006). Nilai ini menjelaskan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian. Hasil uji nilai Nagelkerke 𝑅 2 dapat dilihat pada tabel 4.7, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai Nagelkerke 𝑅2 penelitian ini ialah sebesar 0,318. Nilai ini menunjukkan variabilitas variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pelaporan keuangan di internet dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 31,8% , sedangkan variabilitas sisanya sebesar 68,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.
Tabel 4.7 Uji nilai Nagelkerke 𝑹𝟐 Step
1
-2 Log
Cox & Snell
likelihood
R Square
101,614
0,235
Nagelkerke R Square
0,318
Sumber: hasil pengolahan data SPSS
d.
Hasil Pengujian Hipotesis
1.
Uji Estimasi Parameter atau Koefisien Regresi Setelah model diuji kelayakan dan memperoleh hasil bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) digunakan sebagai
53
model untuk memprediksi variabel pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, selanjutnya dilakukan uji estimasi parameter atau koefisien dalam model regresi penelitian. Dengan mengetahui koefisien dalam model regresi, maka dapat diketahui nilai serta arah pengaruh dari masing-masing variabel independen. Selain itu dapat diketahui pula tingkat signifikansi prediksi terhadap pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah di internet. Pengujian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui probabilitas masing-masing variabel independen. Besarnya probabilitas masing-masing variabel independen ini dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan didukung atau tidak didukungnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil pengujian koefisien regresi dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut. Tabel 4.8 Uji Parameter Logistic Regression B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
POLCOM
0,911
1,621
0,316
1
0,574
2,487
LnSIZE
1,772
0,670
6,998
1
0,008
5,881
-31,515
45,113
0,488
1
0,485
0,000
LnWEALTH
1,760
0,805
4,777
1
0,029
5,811
TYPE
0,525
1,020
0,265
1
0,607
1,690
-73,244
23,283
9,896
1
0,002
0,000
LEV
Constant
Sumber: hasil pengolahan data SPSS
Hasil pengujian dengan menggunakan binary logistic regression menunjukkan bahwa variabel SIZE dan WEALTH memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (alpha) yaitu 0,05
54
atau 5%. Nilai probabilitas untuk variabel SIZE sebesar 0,008 atau 0,8% , sedangkan nilai probabilitas variabel WEALTH sebesar 0,029 atau 2,9%. Nilai probabilitas kedua variabel tersebut dibawah tingkat signifikansi penelitian sebesar 5%, sehingga variabel SIZE dan WEALTH dapat dinyatakan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah pada tingkat keyakinan penelitian 0,05. Hasil uji parameter Logistic Regression juga menunjukkan bahwa variabel POLCOM, LEV, dan TYPE mempunyai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hasil uji ini menunjukkan variabel POLCOM memiliki probabilitas sebesar 0,574, variabel LEV memiliki probabilitas sebesar 0,485dan variabel TYPE memiliki probabilitas 0,607. Berdasarkan hasil uji tersebut, POLCOM, LEV, dan TYPE bukan variabel yang mempengaruhi
probabilitas pelaporan keuangan
di
internet
oleh
pemerintah daerah di Pulau Jawa. Model binary logistic regression dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.
p
Ln (1−p)= -73,244 + 0,911 (POLCOM) +1,772 (SIZE) – 31,515 (LEV) + 1,760 (WEALTH) + 0,525 (TYPE) + e
Karena β1, β2, β4, β5 bertanda positif , maka semakin besar POLCOM, SIZE, WEALTH, dan TYPE semakin besar pula pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Sedangkan β3 bernilai
55
negatif , maka semakin besar LEV semakin kecil pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa H2 dan H4 signifikan sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. Sedangkan H1, H3, dan H5 menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga hipotesis tersebut ditolak.
B.
Pembahasan Hasil pengujian dengan binary logistic regression, menunjukkan terdapat
dua variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Variabel tersebut ialah ukuran pemerintahan daerah (size) dan kekayaan pemerintahan daerah (wealth). Sedangkan tiga variabel independen lainnya, yaitu kompetisi politik (political competition), leverage, dan tipe pemerintahan daerah (type) terbukti tidak dapat digunakan untuk memprediksi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. 1. Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah Hasil pengujian dengan binary logistic regression menunjukkan bahwa hipotesis 1 yaitu variabel kompetisi politik (POLCOM) berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah ditolak. Kompetisi politik terbukti memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar
56
0,574 > 0,05. Hasil yang tidak signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kompetisi politik tidak menjadi faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai rata-rata POLCOM sebesar 0,3173 yang menunjukkan bahwa tingkat kompetisi politik di Pulau Jawa belum cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai maksimum dari kompetisi politik sebesar 0,71. Kompetisi politik yang rendah ini menunjukkan koalisi anggota DPRD pendukung pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tersebut rendah. Rendahnya koalisi anggota DPRD yang mendukung pemerintah yang menjabat, menyebabkan pemerintahan tidak berjalan mulus disebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak didukung oleh mayoritas anggota DPRD yang menjadi pihak oposisi. Bahkan kasus yang terjadi, pemerintah daerah memberikan suap kepada anggota DRPD demi memudahkan jalannya pemerintahan di daerah. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak termotivasi melakukan pelaporan keuangan di internet, karena tidak ingin dinilai memiliki kinerja buruk oleh masyarakat luas sebab tidak bisa menjalankan kebijakan maupun program demi kesejahteraan masyarakat yang telah dijanjikan pada saat pilkada. Jika dikaitkan dengan teori agensi, kompetisi politik seharusnya dapat digunakan sebagai prediktor yang memotivasi pejabat terpilih (agent) untuk melakukan pelaporan keuangan di internet sebagai bentuk
57
transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kinerjanya kepada masyarakat (principal) agar tidak terjadi asimetri informasi. 2. Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah Hasil pengujian dengan binary logistic regression menunjukkan bahwa hipotesis 2, yaitu variabel ukuran pemerintahan daerah (SIZE) yang dinilai dari total aset terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,008< 0,05 dan koefisien positif 1,772. Pemerintah daerah dengan ukuran (total aset) yang besar mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan transparansi keuangan daerah sehingga masyarakat akan melakukan pengawasan keuangan yang lebih ketat, hal ini dikarenakan tingkat kompleksitas yang tinggi pada pengelolaan keuangan daerahnya dan kebutuhan informasi keuangan yang lebih rinci mengakibatkan pemda mengungkapkan lebih banyak informasi keuangannya untuk memfasilitasi pemantauan oleh masyarakat. Sesuai dengan teori agensi, kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, mengharuskan pemerintah daerah yang dalam hal ini berperan sebagai agent melaporkan informasi keuangannya kepada masyarakat (principal) untuk menghindari terjadinya asimetri informasi dan sebagai wujud dari transparansi pengelolaan keuangan daerah.
58
Pemerintah daerah harus menerapkan metode pelaporan yang efektif dan efisien untuk menanggapi tingginya permintaan masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, internet dianggap efektif dan efisien sebagai media pelaporan keuangan dan dapat mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. 3. Pengaruh Leverage Terhadap Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan di Internet Oleh Pemerintah Daerah Hasil pengujian dengan binary logistic regression menunjukkan bahwa hipotesis 3 yaitu variabel leverage (LEV) berpengaruh
positif
terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,485 > 0,05 serta arah koefisien negatif yaitu -31,515. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Laswad,dkk (2005) dimana dalam penelitiannya leverage berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet, hal ini disebabkan manajer politik pemerintah daerah di New Zealand sangat memperhatikan beban hutang yang tinggi serta menganggap pelaporan keuangan di internet sebagai sarana yang efektif untuk memfasilitasi pemantauan oleh kreditor, oleh karena itu tingginya leverage mempengaruhi publikasi informasi keuangan pada webite pemda di New Zealand. Sedangkan di Indonesia pemerintah daerah dengan raiso utang (leverage) yang tinggi dianggap memiliki kinerja yang buruk,
59
akibatnya pemerintah daerah cenderung mengambil kebijakan untuk tidak melaporkan informasi keuangannya di intenet. Hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi sorotan perhatian kreditor terkait kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika dikaitkan dengan teori agensi, pemerintah daerah selaku agent seharusnya
melakukan
transparansi
keuangan
kepada
masyarakat
khususnya kepada kreditor selaku principal untuk menghindari terjadinya asimetri informasi terkait dana yang dipinjam dan kemampuan pemda dalam mengembalikannya. Transparansi keuangan dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan keuangan di internet mengingat teknologi internet telah berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas, menggunakan media internet juga dapat mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. 4. Pengaruh Kekayaan Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah Hasil pengujian dengan binary logistic regression menunjukkan bahwa hipotesis 4 yaitu kekayaan pemerintahan daerah (WEALTH) memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05 serta arah koefisien positif yaitu 1,760. Pemerintahan daerah dengan kekayaan yang besar cenderung mengambil kebijakan untuk melakukan pelaporan keuangan di internet. Semakin besar kekayaan pemerintahan daerah, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal
60
ini disebabkan pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar lebih berpotensi terjadinya penyelewengan dan tindak kecurangan. Selain itu kekayaan pemerintahan daerah yang semakin besar menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin baik, sehingga hal ini memotivasi pemerintah daerah
melakukan
meminimalisir
biaya
pelaporan
informasi
pelaporan
yang
keuangannya.
tinggi,
pemerintah
Untuk daerah
menggunakan media efektif dan efisien untuk mewujudkan transparansi keuangan, yaitu menggunakan internet sebagai media pelaporan. 5. Pengaruh Tipe Pemerintahan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah Hasil pengujian dengan binary logistic regression menunjukkan bahwa tipe pemerintahan daerah (TYPE) tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,607 > 0,05. Pelaporan keuangan di internet tidak dipengaruhi oleh tipe pemerintahan daerah, baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten sama-sama melakukan pelaporan keuangan di internet. Hal tersebut disebabkan penggunaan internet telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia khususnya Pulau Jawa yang dikenal sebagai wilayah yang maju baik dalam bidang teknologi dan juga kualitas Sumber Daya Manusia nya yang sebagian besar telah mengenal internet. Dari penelitian diperoleh hasil dari 68 pemerintahan kabupaten, terdapat 37 pemerintah kabupaten yang menggunakan websitenya sebagai
61
media pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penilaian informasi keuangan yang dipublikasikan di website resmi pemerintah daerah, terdapat 17 pemerintah kabupaten yang mempublikasikan informasi keuangan berupa APBD, LKPD dan LAKIP , sedangkan untuk pemerintahan kota hanya terdapat 14 pemerintah daerah. Pemerintah juga telah melaksanakan program internet masuk desa sejak tahun 2010. Berdasarkan publikasi BPS mengenai data statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2014, pengguna internet dalam rumah tangga terbesar ada di Pulau Jawa yaitu sebesar 31,47% terjadi peningkatan dari tahun 2010 yang sebelumnya hanya sebesar 15,73%. Untuk wilayah kota pengguna internet meningkat dari tahun 2010 yang hanya 23,14% menjadi 41,33%. Sedangkan pengguna internet di wilayah desa peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar dari tahun 2010 yang sebelumnya hanya 6,60% menjadi 16,14%. Peningkatan ini menunjukkan penyebaran internet ke seluruh wilayah di Pulau Jawa, disamping itu semakin banyak masyarakat kota maupun desa yang mengenal internet, dengan adanya internet ini masyarakat semakin mudah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan semakin menuntut keterbukaan informasi kepada pemerintah daerah, sehingga baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten sama-sama termotivasi untuk melakukan pelaporan keuangan di internet melalui website resminya.
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dengan binary logistic regression menunjukkan ukuran pemerintahan daerah serta kekayaan pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa. Ukuran pemerintahan daerah yang besar mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan transparansi keuangan daerah dan menuntut kebutuhan informasi keuangan yang lebih rinci, hal ini mengakibatkan pemda mengungkapkan lebih banyak informasi keuangannya untuk memfasilitasi pemantauan oleh masyarakat. Semakin besar kekayaan pemerintahan daerah, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar lebih berpotensi terjadinya penyelewengan dan tindak kecurangan. Hal tersebut memotivasi pemerintah untuk melakukan pelaporan keuangan di internet, media internet digunakan untuk mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara kompetisi politik, leverage, dan tipe pemerintahan daerah terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemda di Pulau Jawa. Tinggi atau
62
63
rendahnya kompetisi politik tidak mempengaruhi keputusan pemda untuk melakukan pelaporan keuangan di internet, rendahnya rata-rata kompetisi politik menunjukkan hanya terdapat sedikit koalisi anggota DPRD pendukung pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan tidak berjalan mulus disebabkan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak didukung oleh mayoritas anggota DPRD yang menjadi pihak oposisi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah tidak termotivasi melakukan pelaporan keuangan di internet, karena tidak ingin dinilai memiliki kinerja buruk oleh masyarakat luas. Pemerintah daerah dengan leverage yang tinggi cenderung mengambil kebijakan untuk tidak melakukan pelaporan keuangan di internet karena anggapan masyarakat bahwa leverage yang tinggi menggambarkan kinerja yang buruk, hal ini juga dilakukan untuk menghindari sorotan perhatian kreditor terkait kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Tipe pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet, baik pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten sama-sama melakukan pelaporan keuangan di internet. Hal ini disebabkan internet telah tersebar di hampir sebagian besar wilayah Pulau Jawa serta masyarakat yang telah banyak mengenal internet.
64
B.
Keterbatasan Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan
untuk menginterpretasikan hasil penelitian. Keterbatasan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut. 1.
Penelitian ini belum bisa memotret transparansi antarpulau di Indonesia karena hanya menggunakan sampel di Pulau Jawa.
2.
Periode penelitian ini hanya
satu tahun, sehingga
belum bisa
membandingkan kondisi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah antarperiode waktu.
C.
Saran Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran
untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 1.
Penelitian selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian yaitu pulau-pulau di luar Jawa.
2.
Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penelitian dengan periode waktu yang lebih panjang sehingga dapat membandingkan kondisi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah antar periode waktu.
D.
Implikasi Penelitian ini memberikan beberapa implikasi antara lain.
65
1. Memberi gambaran mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (agent) sehingga masyarakat (principal) dapat menilai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah sekaligus upaya mewujudkan good public governance. 2. Memotivasi pemerintah daerah (agent) untuk mengembangkan situs resmi pemerintah daerah sebagai media pelaporan keuangan agar dinilai lebih transparan dan akuntabel oleh masyarakat dan kreditor ( principal). 3. Hasil penelitian memberikan tambahan literatur dalam akuntansi sektor publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, diantaranya ialah ukuran pemerintahan daerah dan kekayaan pemerintahan daerah. Ukuran pemerintahan daerah yang besar mengharuskan pemda untuk mengungkapkan informasi keuangan yang lebih banyak karena tuntutan masyarakat atas transparansi keuangan yang lebih rinci, sehingga mendorong pemda untuk melakukan pelaporan keuangan di internet sebagai upaya mengurangi asimetri informasi dan mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. Kekayaan pemerintahan daerah yang diukur dengan pendapatan asli daerah per kapita mempengaruhi pelaporan keuangan di internet oleh pemda. Kekayaan yang tinggi menyebabkan masyarakat mendesak transparansi keuangan oleh pemda karena kekayaan yang tinggi rawan tindak kecurangan, hal tersebut mendorong pemda untuk melakukan pelaporan keuangan melalui website-nya untuk mengurangi asimetri informasi dan mengurangi
biaya
pelaporan
yang
tinggi.
4. DAFTAR PUSTAKA
Alt, J. E., Lessen, D. D., dan Ross, Shana. 2006. The cause of fiscal transparency evidence from the U.S. states. IMF Staff Papers 53, Special Issue, International Monetary Fund. Alvarez, R. M. And Hall, T. E. 2006. Controlling Democracy: The Principal Agent Problems in Election Administration. Policy Studies Journal, 34 (4), 491-510. Banker, R.D., dan Patton, J.M. 1987. Analytical agency theory and municipal accounting: An introduction and an application. Research in Governmental and Nonprofit Accounting 3 (PartB), hal. 29–50. Bardhan, P., dan T.-T. Yang. 2004. Political Competition in Economic Perspective. Working paper 78. Bureau for Research and Economic Analysis of Development (BREAD). Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga. Bertot, J. C., Jaeger, P. T. dan Grimes, J. M. 2010.Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anticorruption tools for societies. Government Information Quarterly, hal. 264271. Data statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2014. Diakses tangggal 10 Januari 2016.www.bps.go.id.
63
64
Downs, Anthony. 1957. Inside Bureaucracy. Boston: A Rand Corporation Research. Durrant, F. 2002. E-government and the internet in the Caribbean: An initial assessment. In: Traunmuller R, Lenk K (eds) Electronic Government: First International Conference EGOV 2002, Aix-en Provence, France, September 2-6, 2002. Proceedings Springer, Berlin, hal. 101-104. Gang, T. (1988). Governmental Accounting and Auditing in China: Evolution and Current Reforms. Governmental Accounting and Auditing : International Comparisons, Rountledge, London, 122-48. García, Ana Cárcaba dan Jesús García-García. 2010. Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, Vol. 36, No. 5.
Gaventa, J. Dan McGee, R. 2013. The Impact of Transparency and Accountability Initiatives. Development Policy Review,Vol. 31, hal. 24. Ghozali dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip. Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gil-Garcia, J. R., dan Helbig, N. 2007. Exploring e-Government benefits and success factors. Encyclopedia of digital government2, hal. 803-811. Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometri Dasar Fourth edition. McGraw-Hill.New York.
65
Gupta, B., Dasgupta, S., dan Gupta, A. 2008. Adoption of ICT in government organization in a developing country: An empirical study, Journal of Strategic Information Systems 17, hal. 140-154. Halim, Abdullah dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan Dan Masalah Keagenan diPemerintah
Daerah
:
Sebuah
PeluangPenelitian
Anggaran
Dan
Akuntansi.Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, hal. 53-56. Harrison, T.M., danSayogo, D.S. 2014.Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. Government Information Quarterly 31,hal. 513–525. Hartono, D. U., dan Mulyanto, E. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 6, No. 1. Hartono, D. U., dan Mulyanto, E. 2010. Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan
dan
Potensi
Desa
Berbasis
Web.Jurnal
Teknologi
Informasi,Vol. 6, No. 1. Hermana, B., Taringan, A., Medyawati, dan H., Silfianti, W. 2012. Information Richness, Website Feature, and Financial Transparency on the Local Government Website in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vo.43, No.2, hal. 229-235. Hilmi, A.Z., dan Martani, D. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Seminar Nasional Akuntansi V.
66
Hui Zhang, Xiaolin Xu dan Jianying Xiao. 2014. Diffusion of e-government: A literature review and directions for future directions. Government Information Quarterly 31, hal. 631–636. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Jensen, M. C dan Meckling, W.H. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3,hal. 305-360. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: 17/PM/2002. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Komite Nasional Kebijakan Governance. 2010. Pedoman Umum Good PublicGovernance Lane, Jan-Erik. 2003. Management and public organization: The principal-agent framework. University of Geneva and National University of Singapore. Working paper. International Data. International Journal of Public Administration, Vol. 31, No.3, hal. 298–316. Laswad, F., Fisher, R. dan Oyerele, P. 2005. Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.24, No.2, hal.101-121. Latan, Hengky. 2014. Aplikasi Analisis Data Statistik untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS. Cetakan Kesatu. Bandung. Penerbit Alfabeta Bandung.
67
Layne, K., dan Lee, Jungwoo. 2001. Developing Fully Functional E-government: A four-stage model.Government information quarterly, Vol.18, No.2, hal. 122-136 . Lee, J. 2010. 10 year retrospect on stage models of e-government: A qualitative metasynthesis. Government Information Quarterly, Vol. 27, No.3, hal. 220– 230. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Martani, Dwi., Debby Fitriasari., dan Annisa. 2014. Financial And Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol.60, No. 3, hal. 504516. McGee, R., dan Gaventa, J. 2011. Shifting power? Assessing the impact of transparency andaccountability initiatives. IDS Working Papers, 383, 1–39. Medina, Febri. 2012. Factors Influencing Transparency of Financial Information On Local Government Official Site In Indonesia. Skripsi. Universitas Indonesia. Michener, G., dan Bersch, K. 2013. Identifying transparency. Information Policy, 18, hal. 233–242. Monir Zaman Mir, Bikram Chatterjee, dan Ross Taplin. 2015. Political competition and environmental reporting. Asian Review of Accounting, Vol.23, No.1, hal.17 – 38.
68
Moon, M, Jae. 2002. The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? . Public Admnistration Review, Vol.62, No.4, hal. 424433. Muhammad, Bagus H. P. 2012. Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia.Skripsi Sarjana FPEB UPI. Nasser, dkk. 2006. Auditor-Client Relationship: The Case of Audit tenure and Auditor Switching in Malaysia. Managerial Auditing Journal, Vol.21, No. 7, hal. 724-737. Norris, Donald F., dan Christopher G. Reddick. 2013. Local E-Government in the United
States:
Transformation
or
Incremental
Change?.
Public
Administration Review, Vol.73, No.1. Pattrick, Patricia A. 2007. The Determinants of Organizational Innovativeness: The adoptions of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Ph.D dissertation, The Pennsylvania State University, United StatesPennsylvania. Accounting & Tax Periodicals Publication No. AAT 3266180. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Piotrowsky, S.J., dan Bertelli, A. 2010. Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
69
Puspita, R., & D. Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012. Rahman, A., Sutaryo, dan Budiatmanto, A. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI,Manado, 25-28 September 2013. Roman, A. V., dan Miller, H. T. 2013. New Questions for E-Government: Efficiency but not (yet?) Democracy.International Journal of Electronic Government Research, Vol.9, No.1, hal. 65-81. Scholl, H. J. 2008. Discipline or interdisciplinary study domain? Challenges and promises in electronic government research. Digital government. Integrated Series in Information Systems, hal. 21–41. Shim, D. C., dan Eom, T. H., 2008. E-government and anti-corruption: Empirical analysis
of
international
data.
International
Journal
of
Public
Administration,Vol. 31, hal. 298-31. Sinaga, Yurisca F dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Diponegoro. Styles, Alan K., dan Mack Tennyson. 2007. The Accessibility Of Financial Reporting U.S. Municipalities On The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 19, No.1, hal.56-92.
70
Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPPE. __________.2010.
Teori
Akuntansi
Perekayasaan
Pelaporan
Keuangan.
Yogyakarta : BPFE. Teresa M. Harrison, dan Djoko Sigit Sayogo. 2014. Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. Government Information Quarterly, Vol.31, No.4, hal.513-525. Uma Sekaran dan Bougie, R.. 2010. Research Methods for Business: A SkillBuilding Approach, John Wiley and sons, inc. : London. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Van Horne, James C dan Wachowicz, John M Jr. 1997. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Alih Bahasa Heru Sutojo. Edisi Kesembilan. Salemba Empat. Jakarta. www.kemendagri.go.id. Diakses pada tanggal 1 November 2015. Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2014. SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek. Yavuz, N.,dan Welch, E.W. 2014. Factors affecting openness of local government websites: Examining the differences across planning, finance and police departments. Government Information Quarterly, Vol.31, hal. 574–583.
71
Yentifa, Armel, Yurniwati, Suhanda. 2010. Kebutuhan Investor dan Kreditor atas Informasi
dalam
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah.SimposiumNasional Akuntansi XIII. Purwekerto. Zhang, Hui, Xu, Xiaolin dan, Xiao, Jianying. 2014. Diffusion of e-government: A literature review and directions for future directions. Government Information Quarterly 31, hal. 631–636. Zimmerman, J.L. 1977. The municipal accounting maze: an analysis of political incentives. Journal of Accounting Research15, hal.107-144.
LAMPIRAN 1 Daftar Sampel Pemerintah Daerah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Pemerintah Kota Kota Serang Kota Tasikmalaya Kota Depok Kota Batu Kota Cimahi Kota Malang Kota Pekalongan Kota Pasuruan Kota Bekasi Kota Bogor Kota Probolinggo Kota Surakarta Kota Banjar Kota Semarang Kota Bandung Kota Kediri Kota Mojokerjo Kota Sukabumi Kota Tangerang Selatan Kota Tegal Kota Cirebon Kota Salatiga Kota Tangerang Kota Yogyakarta Kota Surabaya Kota Cilegon Kota Magelang
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Pandeglang Kabupaten Klaten Kabupaten Sumenep Kabupaten Brebes Kabupaten Sampang Kabupaten Pemalang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Blitar Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Blora Kabupaten Grobogan Kabupaten Madiun Kabupaten Subang Kabupaten Garut Kabupaten Wonogiri Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kebumen Kabupaten Kuningan Kabupaten Tegal Kabupaten Cianjur Kabupaten Trenggalek Kabupaten Sukabumi Kabupaten Ngawi Kabupaten Magelang Kabupaten Situbondo Kabupaten Kediri Kabupaten Demak Kabupaten Bandung Kabupaten Jepara Kabupaten Lamongan
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Kabupaten Wonosobo Kabupaten Cilacap Kabupaten Lebak Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Temanggung Kabupaten Purbalingga Kabupaten Ponorogo Kabupaten Cirebon Kabupaten Pati Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Boyolali Kabupaten Nganjuk Kabupaten Pekalongan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Tuban Kabupaten Semarang Kabupaten Banyumas Kabupaten Tulungangung Kabupaten Sragen Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Kudus Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Serang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Kabupaten Bogor Kabupaten Karawang Kabupaten Sleman Kabupaten Gresik Kabupaten Bekasi Kabupaten Sidoarjo
LAMPIRAN 2 Statistik Deskriptif
N POLCOM LnSIZE LEV LnWEALTH TYPE IFR Valid N (listwise)
95 95 95 95 95 95 95
Descriptive Statistics Minimum Maximum ,02 27,98 ,0000063 11,45 ,00 ,00
Mean
,71 ,3173 33,69 28,9903 ,0285312 ,004546738 14,09 12,6199 1,00 ,7158 1,00 ,6105
Std. Deviation ,14800 ,76528 ,0057513604 ,63186 ,45343 ,49022
LAMPIRAN 3 Uji Multikolinearitas
1. Tabel Uji Multikolinearitas Correlation Matrix Constant POLCOM
Step 1
LnSIZE
LEV
LnWEALTH TYPE
Constant
1,000
-,034
-,892
-,039
-,579
-,334
POLCOM
-,034
1,000
,054
,149
-,077
-,062
LnSIZE
-,892
,054
1,000
,043
,149
-,046
LEV
-,039
,149
,043 1,000
-,020
,005
LnWEALTH
-,579
-,077
,149
-,020
1,000
,785
TYPE
-,334
-,062
-,046
,005
,785 1,000
LAMPIRAN 4 Hasil Pengujian dengan Logistic Regression
1. Tabel Uji Nilai Likelihood Block 0 Iteration Historya,b,c Iteration
Step 0
-2 Log
Coefficients
likelihood
Constant
1
127,019
,442
2
127,017
,450
3
127,017
,450
a. Constant is included in the model. b. Initial -2 Log Likelihood: 127,017 c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.
Block 1 Iteration Historya,b,c,d Iteration
-2 Log likelihood
Coefficients Constant
POLCOM
LnSIZE
LEV
LnWEALTH
TYPE(1)
1
106,953
-29,573
1,006
,563
-26,392
1,056
,245
2
102,462
-54,175
1,029
1,249
-29,709
1,438
,408
3
101,643
-69,627
,930
1,676
-31,054
1,691
,504
4
101,614
-73,105
,912
1,768
-31,495
1,757
,524
5
101,614
-73,244
,911
1,772
-31,515
1,760
,525
6
101,614
-73,244
,911
1,772
-31,515
1,760
,525
Step 1
a. Method: Enter b. Constant is included in the model. c. Initial -2 Log Likelihood: 127,017 d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.
2. Tabel Hosmer and Lemeshow Test
Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square Df Sig. 1 13,314 8 ,101
3. Tabel Uji Nilai Nagelkerke 𝑹𝟐
Model Summary Step
-2 Log
Cox & Snell R
Nagelkerke R
likelihood
Square
Square
101,614a
1
,235
,318
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.
4. Tabel Uji Parameter Logistic Regression
Variables in the Equation B POLCOM
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
,911
1,621
,316
1
,574
2,487
1,772
,670
6,998
1
,008
5,881
-31,515
45,113
,488
1
,485
,000
1,760
,805
4,777
1
,029
5,811
TYPE(1)
,525
1,020
,265
1
,607
1,690
Constant
-73,244
23,283
9,896
1
,002
,000
LnSIZE LEV Step 1a LnWEALTH
a. Variable(s) entered on step 1: POLCOM, LnSIZE, LEV, LnWEALTH, TYPE.
LAMPIRAN 5 Daftar Publikasi Informasi Keuangan
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Pandeglang Kabupaten Klaten Kabupaten Sumenep Kabupaten Brebes Kabupaten Sampang Kabupaten Pemalang Kabupaten Ciamis Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Blitar Kota Serang Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Blora Kabupaten Grobogan Kabupaten Madiun Kabupaten Subang Kabupaten Garut Kabupaten Wonogiri Kabupaten Indramayu Kabupaten Majalengka Kabupaten Kebumen Kabupaten Kuningan Kabupaten Tegal Kabupaten Cianjur Kabupaten Trenggalek Kabupaten Sukabumi Kabupaten Ngawi Kabupaten Magelang Kabupaten Situbondo Kabupaten Kediri Kabupaten Demak Kabupaten Bandung Kabupaten Jepara Kabupaten Lamongan Kabupaten Wonosobo
IFR 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
APBD √
LKPD √
√
√
√ √
√ √
LAKIP √
√
√
√
√ √ √
√ √ √
√ √
√
√
√ √ √
√ √ √ √ √
√ √
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
Kabupaten Cilacap Kabupaten Lebak Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Temanggung Kabupaten Purbalingga Kabupaten Ponorogo Kabupaten Cirebon Kabupaten Pati Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Boyolali Kabupaten Nganjuk Kabupaten Pekalongan Kabupaten Karanganyar Kabupaten Tuban Kabupaten Semarang Kabupaten Banyumas Kabupaten Tulungangung Kabupaten Sragen Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Kudus Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Serang Kabupaten Purwakarta Kota Tasikmalaya Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Kota Depok Kota Batu Kota Cimahi Kabupaten Bogor Kota Malang Kabupaten Karawang Kota Pekalongan Kota Pasuruan Kota Bekasi Kabupaten Sleman
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√
√ √
√ √ √ √
√ √
√
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √
√ √
√
√ √ √
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.
Kota Bogor Kabupaten Gresik Kota Probolinggo Kota Surakarta Kota Banjar Kabupaten Bekasi Kabupaten Sidoarjo Kota Semarang Kota Bandung Kota Kediri Kota Mojokerjo Kota Sukabumi Kota Tangerang Selatan Kota Tegal Kota Cirebon Kota Salatiga Kota Tangerang Kota Yogyakarta Kota Surabaya Kota Cilegon Kota Magelang
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√
√ √ √
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √
√
√
√
√ √ √
√ √ √ √
