PERBANDINGAN POLA PENGKADERAN ANTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) KOTA MALANG
ARTIKEL Oleh:
ALFIAN FAUZI NIM 208811416008
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JULI 2012
PERBANDINGAN POLA PENGKADERAN ANTARA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DENGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN) KOTA MALANG ALFIAN FAUZI Universitas Negeri Malang E-mail:
[email protected] ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui sistem kaderisasi yang dikembangkan oleh partai PDI Perjuangan kota Malang. (2) Untuk mengetahui sistem kaderisasi yang dikembangkan oleh partai GERINDRA kota Malang. (3) Untuk mengetahui perbandingan sistem kaderisasi yang dikembangkan oleh partai PDI Perjuangan dan partai GERINDRA kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan bahwa (1) Kualifikasi anggota ditinjau dari syarat yang diajukan oleh kedua partai hampir sama dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2008 yakni berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin dan bersifat terbuka, sukarela serta tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. Pendaftaran anggota juga hampir sama yakni mengumpulkan foto dan mengisi formulir serta surat pernyataan kemudian data dimasukan dikomputer kemudian calon anggota mendapatkan kartu anggota sebagai bukti sah menjadi anggota. (2) Pola pengkaderan yang digunakan oleh kedua partai hampir sama yakni membentuk organisasi-organisasi sayap, Pemfiguran seseorang atau penokohan sosok seperti Bapak Prabowo dan Ibu Megawati atau tokoh-tokoh lokal, memperjuangan kepentingan rakyat, menyadarkan masyarakat tentang politik, dan membangun jaringan (mulai DPP- Ranting). (3) Manajemen pelatihan dari kedua partai ini ada perbedaan mulai dari jenjang pelatihan, metode pelatihan, materi yang diberikan dalam pelatihan, waktu pelaksanaan pelatihan, pembina pelatihan, hingga tempat untuk pelatihan. Berdasarkan temuan penelitian ada beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan pengkaderan Partai GERINDRA dengan PDI Pejuangan Kota Malang. (1) Sebaiknya setiap partai memiliki kualifikasi tertentu terhadap calon anggota yang akan mendaftar, sehingga ada penyaringan terhadap calon-calon anggota mulai dari awal, serta tata cara pendaftaran sebaiknya diatur dalam AD/ART partai sehingga ada mekanisme yang jelas serta terdapat legalitas pada proses pendaftaran. (2) Partai politik seharusnya memiliki sebuah strategi khusus dalam pola pengkaderan sehingga kader-kader memiliki kemampuan dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi misi partai dan bangsa Indonesia ini. (3) Jenjang pelatihan yang ada sebaiknya terdapat kualifikasi tertentu atau semacam pre test sehingga setiap naik jenjang pelatihan para kader juga memiliki kelebihan ilmu dan pengalaman. (4) Terdapat beberapa metode pelatihan sehingga para kader tidak bosan dalam mengikuti pelatihan dan dapat memahami materi pelatihan dengan baik. (5) Pelatihan terdapat materi yang mengutamakan dan mempertebal keimanan seorang kader sehingga kader partai dapat menjalankan aktivitas secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat. (6) Manajemen pelatihan untuk waktu pelatihan, tempat pelatihan, dan pembina pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan jenjang masing-masing kader. Kata Kunci: Pola pengkaderan, Partai GERINDRA dengan PDI Perjuangan.
Surbakti (2007:118) rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik tersebut, antara lain untuk menjadi bakal calon legislatif, eksekutif, yudikatif atau jabatan politik lainnya dan rekrutmen dilakukan dengan cara yang demokratis sesuai dengan AD ART masing-masing partai politik serta perundang-undangan yang berlaku. Realitasnya, fungsi partai politik kurang berjalan dengan baik terutama tentang rekrutmen politik yang ada. Kelemahan rekrutmen politik yang ada yakni banyak kader-kader partai politik yang kurang memaknai ideologi partai sehingga kader-kader tersebut mudah untuk berpindah ke partai politik lain. Kader-kader tersebut berpindah dari partai politik satu ke partai politik yang lain karena ingin mendapatkan jabatan politik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fenomena perpindahan kader partai poltik tertentu ke partai politik lain menunjukan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara partai politik yang menjadi tujuan perpindahan kader dengan kader itu sendiri. Perpindahan kader seperti ini sering kali melupakan proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dan seakan proses pengakaderan yang ada dalam setiap partai hanya sebagai kegiatan yang kurang berguna karena rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing partai menerapkan pendekatan terhadap kandidat yang dipandang sebagai mesin politik. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Para mantan tentara dan pejabat diambil bukan karena mempunyai visi-misi, melainkan karena mereka mempunyai sisa-sisa jaringan kekuasaan. Para pengusaha di rekrut karena mempunyai banyak uang yang bisa digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi hingga money politics. Para selebritis diambil karena mereka mempunyai banyak penggemar. Partai politik secara mudah mengambil tokoh ormas, intelektual, atau akademisi yang menjadikan partai sebagai jalan untuk mobilitas vertikal. Ada beberapa kader-kader partai politik yang melakukan perpindahan ke partai politik lain. Seperti bapak Subur yang sekarang menjadi anggota DPRD Kota Malang dari Partai Amanat Nasional namun dulu beliau pernah menjadi
kader PDI Perjuangan, selain itu ada fenomena perpindahan kader yang dikutip dari radar bangka yakni proses perpindahan Dede Yusuf saat beliau kesulitan untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Barat jika diusung oleh PAN karena suara PAN tidak terlalu besar di Jawa Barat sehingga beliau berpindah ke Partai Demokrat yang memiliki suara lebih besar di Jawa Barat. Melihat berbagai fenomena perpindahan kader partai politik tertentu ke partai politik lain, dari hal ini perlu dilakukan sebuah penelitian tentang pola pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam usaha untuk mendidik para kader-kader partai sehingga ketika mendapatkan tugas menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mampu menjalakan sistem politik yang ada pada khususnya dan sistem pemerintahan pada umumnya serta dengan penelitian ini akan dapat mengetahui bagaimana penanaman ideologi partai kepada setiap kader sehingga kader-kader tersebut tidak mudah untuk berpindah-pindah ke partai politik lain. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif , dalam penelitian ini peneliti mencoba membandingkan sistem kaderisasi PDI Perjuangan dengan Gerindra Kota Malang dan didalamnya berusaha untuk mengungkap serta mengambarkan pola dan pelaksanaaan kaderisasi kedua partai tersebut. Kehadiran Peneliti Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga kehadiran penilti mutlak diperlukan. Kedudukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengobservasi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan dalam proses pengkaderan serta membandingan proses pengkaderan yang dilakukan oleh kedua partai tersebut. Selain mengobservasi peneliti disini juga melakukan dokumentasi, adapun yang menjadi bahan dokumentasi dalam penelitian ini adalah arsip-arsip tentang pola pengkaderan Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan dari kedua partai tersebut diKota Malang. Peneliti juga melakukan wawancara guna mencari data dan informasi yang relevan dengan pengkaderan yang dilakukan Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan dari kedua partai tersebut di Kota Malang. Adapun narasumber dalam proses wawancara disini adalah bapak Gandung Rafiul dan bapak Ali selaku
pengurus PDI Perjuangan Kota Malang, sedangkan dari Partai GERINDRA yang diwawancarai yakni bapak Hardi Prayitno, Yudo Prihanto, Rachmat Hidayat, dan A. Taufiq Bambang DHT. Lokasi Penelitian Lokasi yang digunakan oleh peneliti yakni Kota Malang di Jawa Timur Namun lokasi yang paling sering digunakan untuk mewawancara kader Partai Gerindra adalah di kantor Dewan Pimpinan Cabang partai GERINDRA yang beralamat di Jalan Setaman No 15 Kota Malang hal ini dikarenakan hampir setiap malam setalah habis magrib para pengurus, kader-kader, serta anggota bahkan calon anggota berkumpul untuk berdiskusi tentang kondisi bangsa dan perkembangan Partai GERINDRA untuk kedepan atau hanya datang untuk kumpul-kumpul saja. Lokasi yang digunakan untuk mencari data tentang PDI Perjuangan adalah Jalan R Panji Suroso No 5 Kota Malang yang merupakan kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Malang sehingga tempat ini menjadi pusat kegiatan dari para anggota, kader dan pengurus partai. Subyek Penelitian Subyek dalam penelitian ini yakni kader-kader atau anggota Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, pengurus- pengurus Partai Gerindra dan PDI Perjuangan Kota Malang. Teknik Pengumpulan Data Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 1. Studi Dokumen 2. Wawancara 3. Catatan lapangan. Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknis analisis yang digunakan oleh peneliti disini yakni : 1. Analisis dokumen
2. Data Reduction (reduksi data) 3. Data Display (penyajian data) 4. Analisis perbandingan 5. Conclusion drawing/ verification (penarikan kesimpulan atau verifikasi) Pengecekan Keabsahan Data Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan konsep penting yang mempengaruhi dari konsep validitas dan reabilitas menurut penelitian non kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik kriteria derajat kepercayaan (Moleong, 2001:176). Derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang disebutkan oleh Moleong (2001:177-180) yaitu: (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi dan pemeriksaan sejawat. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan terus-menerus selama proses penelitian. Kegiatan ini dapat diikuti dengan pelaksanaan wawancara secara intensif sehingga dapat dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya subjek berdusta, menipu atau berpura-pura. Selain menggunakan teknik ketekunan pengamatan, juga digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong (2000:178) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pengurus partai. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi dengan teori terkait. Tahap-tahap Penelitian Rincian dari tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan meliputi kegiatan: a. Melakukan analisis tentang pola pengkaderan dan pelaksanaan pengkaderan yang dikembangkan oleh Partai Gerindra dan PDI Perjuangan Kota Malang yang didapat dari dokumen-dokumen atau pola pengkaderan yang ada.
b. Observasi awal/refleksi awal 1) Melakukan pertemuan awal dengan pengurus PDI Perjuangan dan Gerindra. 2) Menentukan sumber data. 2. Mengamati (observe) Mengamati dilakukan selama kegiatan pelaksanaan berlangsung Pengamatan dilakukan berdasarkan lembar observasi, disediakan catatan lapangan untuk melengkapi data hasil observasi. 3. Melakukan penelitian Peneliti mecari data-data yang dibutuhkan dengan wawancara langsung kepada narasumber. 4. Menganalisis data Menganalisis data yang didapat dari narasumber kemudian membandingan data – data tersebut sehingga menemukan persamaan atau perbedaan dari tentang pola pengkaderan dan pelaksanaan pengkaderan yang dikembangkan oleh Partai Gerindra dan PDI Perjuangan Kota Malang. 5. Membandingkan hasil analisis data Dari analisis yang ada kemudian kita membandingkan hasil temuan data dengan pelaksanaan yang ada mengenai proses pengkaderan di PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
HASIL PEMBAHASAN Perbandingan Pola Pengkaderan yang dikembangkan Oleh PDI Perjuangan dan GERINDRA Kota Malang Dilihat dari sistem kaderisasi yang dikembangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya, ada beberapa hal yang dapat dibandingkan antara lain syarat pendaftaran anggota, pola pengkaderan, jenjang kader, metode pelatihan, materi pelatihan, waktu pelatihan, pembina pelatihan, hingga tempat pelatihan. Pertama dilhat dari syarat pendaftaran anggota yang ada pada Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan Kota Malang dapat ditarik sebuah perbandingan yakni:
Tabel 3.1: Perbandingan Tentang Syarat Menjadi Anggota Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan Kota Malang NO
Indikator Perbandin gan
1
Kualifikas i Anggota
Sub PDI PERJUANGAN GERINDRA Indikator Perbandin gan a) WNI yang setia a. syarat a) WNI berusia 17 kepada Pancasila, anggota tahun keatas Undang-Undang b) menyerahkan foto Dasar 1945 dan ukuran 4x6 Negara Kesatuan c) foto Copy KTP Republik Indonesia d) mengisi formulir untuk pembuatan b) Berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau Kartu Tanda telah menikah Anggota c) Bersedia mematuhi AD/ART, Keputusan yang setelah itu datadan ketentuan serta data tadi di peraturan partai dan a. Tata kumpulkan di tiapbersedia menyatakan cara tiap ranting diri menjadi anggota. kemudian dari Ranting diserahkan Ketika syarat-syarat ke DPC untuk untuk menjadi anggota diinput ke Dewan terpenuhi maka tata Perwakilan Daerah cara pendaftaran PDI Perjuangan menjadi anggota secara on line GERINDRA adalah melalui komputer calon anggota yang khusus untuk merigistrasi anggota menyerahkan Foto Copy Kartu Tanda sehingga dengan Penduduk, kemudian begitu Anggota mengisi formulir untuk dapat memiliki pembuatan Kartu Tanda daftar Nomor register anggota dan Anggota yang setelah itu data-data tadi di mendapatkan kartu input ke DPD tanda anggotanya GERINDRA secara on setelah dipantau line melalui komputer kondisi kader yang khusus untuk tersebut apakah ada masalah hukum atau merigistrasi anggota sehingga dengan begitu tidak. Anggota dapat memiliki daftar Nomor anggota dan langsung dapat kartu anggotanya
Perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan para ahli yang menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, antara lain diambil kelemahan dan kelebihan pola pengkaderan dari kedua partai. Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang cara untuk menjadi anggota PDI Perjuangan adalah: Calon anggota menyerahkan foto ukuran 4x6, foto Copy Kartu Tanda Penduduk, kemudian mengisi formulir untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota yang setelah itu data-data tadi di kumpulkan di tiap-tiap ranting kemudian dari Ranting diserahkan ke DPC untuk diinput ke Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan secara on line melalui komputer yang khusus untuk merigistrasi anggota sehingga dengan begitu Anggota dapat memiliki daftar Nomor register anggota dan mendapatkan kartu tanda anggotanya. (hasil wawancara tanggal 22 April 2012 Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Yang boleh menjadi anggota partai adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah. setelah itu calon anggota itu dipantau perkembangannya apakah ada cacat hukum atau tidak, untuk urusan memantau anggota dikordinasikan dengan pengurus ranting. (hasil wawancara tanggal 26 Juni 2012) Sesuai dengan pasal 13 Anggaran dasar Partai GERINDRA syarat menjadi anggota adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota. Menurut Bapak Yudo Prihanto selaku wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan DPC GERINDRA Kota Malang menyatakan: Semua warga negara Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan bersedia mematuhi anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan ketentuan serta peraturan partai, serta bersedia menyatakan diri menjadi anggota partai (sesuai dengan AD/ART Partai) diperbolehkan mendaftar menjadi anggota. (hasil wawancara tanggal 20 Juni 2012)
Menurut Bapak Rachmat Hidayat selaku sekretaris PAC Sukun tata cara pendaftaran menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah : Calon anggota menyerahkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, kemudian mengisi formulir untuk pembuatan Kartu Tanda Anggota yang setelah itu data-data tadi di input ke Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) secara on line melalui komputer yang khusus untuk merigistrasi anggota sehingga dengan begitu Anggota dapat memiliki daftar Nomor anggota dan langsung kartu tanda anggotanya jadi.(wawancara tanggal 20 april 2012) Kedua, apabila ditinjau dari pola pengkaderan. Perbandingan yang terdapat dari kedua partai yakni, Tabel 3.2: Pola Pengkaderan Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan Kota Malang NO 1
INDIKATOR PDI PERJUANGAN GERINDRA PERBANDINGAN a. Membentuk organisasiPOLA a. Membentuk PENGKADERAN organisasi-organisasi organisasi sayap seperti KIRA,GEMIRA,PETIR, sayap seperti BMI, taruna merah putih dll KESIRA, dll b. Memperjuangkan b. Pemfiguran seseorang kepentinganatau penokohan sosok kepentingan rakyat seperti Bapak Prabowo c. Membangun jaringan atau tokoh-tokoh lokal (mengangkat kader c. Memperjuangan dari anggota keluarga kepentingan pengurus) rakyat(revolusi putih dan 20 aksi) d. Menyadarkan masyarakat tentang politik e. Membangun jaringan (mulai DPP- Ranting) Perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan
para ahli yang menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, antara lain kelemahan dan kelebihan dari kedua partai. Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang cara rekrutmen anggota yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah:
Lebih mengutamakan pengabdian atau memantau kodisi sosial masyarakat yang ada sehingga melalui pendekatan sosial ke masyarakat itu akan terjalin hubungan yang baik dan mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Cara-cara yang digunakan oleh kader-kader PDI Perjuangan adalah menjadi tokoh masyarakat seperti RT, RW dll, namun tidak membawa bendera partai ketika ada dimasyarakat. (wawancara tanggal 26 juni 2012). Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Proses untuk menjadi keluarga besar PDI Perjuangan yakni pertama menjadi anggota, kemudian bila dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya kepada Partai dan masyarakat umum tidak tercela maka anggota tersebut berhak disebut kader, setelah itu diangkat menjadi pengurus ketika cukup mumpuni. (wawancara tanggal 26 juni 2012) Menurut Bapak A. Taufiq Bambang DHT selaku sekretaris DPC GERINDRA Kota Malang Organisasi-organisasi yang menjadi sayap atau organisasi-organisasi dibawah naungan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) antara lain: TIDAR (Tunas Indonesia Raya), PIRA (Perempuan Indonesia Raya), GEMIRA (Gerakan Muslim Indonesia Raya), KIRA ( Kristen Indonesia Raya), PETIR (Persatuan Tionghoa Indonesia Raya), dan KESIRA (Kesehatan Indonesia Raya).” (hasil wawancara tanggal 20 April 2012). Berdasarkan berita di progres (2012:01) juga melakukan berbagai kegiatan untuk menarik simpati masyarakat khususnya Kota Malang antara lain mengelar kegiatan Revolusi Putih di lima kecamatan di Kota Malang dan menjalankan beberapa program nyata antara lain Revolusi Putih ditempat pendidikan anak usia dini (PAUD) telah berjalan rutin dan kedepan juga akan dibarengi dengan parenting class, kemudian diadakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin kepada anak-anak PAUD, pemeriksaan kesehatan ibu-ibu hamil muda oleh KESIRA, memasang bendera, baliho, dan banner-baner yang memenuhi sudut-sudut Kota Malang, dan waktu peringatan hari pahlawan seluruh kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Malang melakukan ziarah di
TMP TRIP dan di TMP Untung suropati saat peringatan HUT Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang kemudian dilanjutkan resepsi di kantor DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dijalan setaman 15 Kota Malang. Dan untuk lebih meyakinkan masyarakat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) melakukan pencitraan lewat media massa terus digiatkan. yang menjadi salah satu cara utama dalam perekrutman anggota adalah melakukan kegiatan yang meriah yang mampu mendatang massa dengan cara melakukan jalan bareng (atau biasa disebut jalan sehat). Menurut Bapak Yudo Prihanto selaku wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan DPC GERINDRA Kota Malang menyatakan: Tidak ada cara khusus yang digunakan oleh partai Gerindra dalam pola pengkaderan dan hampir mirip dengan partai-partai lain, namun partai GERINDRA lebih menggunakan cara pefiguran atau pentokohan sosok Bapak Prabowo dan sosok lokal serta membantu kepentingan-kepetingan rakyat dengan bentuk melaksanakan kegiatan 20 aksi (peningkatan taraf hidup masyarakat, pertanian, kesehatan, cinta produk dalam negeri dll) serta melaksanakan kegiatan Revolusi Putih (program menggalakan minum susu) dan melakukan pola penyadaran kepada masyarakat terutama masalah politik sehingga masyarakat sadar akan politik. (hasil wawancara tanggal 20 juni 2012). Menurut Bapak Hardi Prayitno selaku wakil ketua bidang pemuda dan olahraga menyatakan: Pola pengkaderan yang dilakukan oleh partai GERINDRA yakni menggunakan sistem jaringan, artinya partai GERINDRA mencoba menanamkan pandangan politiknya kepada masyarakat mulai tataran DPP, DPD, DPC, PAC, hingga tataran Ranting.” (hasil wawancara tanggal 20 juni 2012). Ketiga, ditinjau dari Manajemen Pendidikan Kader Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan Kota Malang
Tabel 3.3: Manajemen Pelatihan Kader Partai GERINDRA dan PDI Perjuangan Kota Malang NO 1
INDIKATOR PDI PERJUANGAN PERBANDINGAN Jenjang kader a. Kader Pratama (muda) berada di tingkat Cabang, b. Kader Madya untuk kader ditingkat Provinsi c. Kader Utama (Nasional) untuk kader ditingkat nasional.
2
Metode Pelatihan
3
MATERI PELATIHAN
4
WAKTU
GERINDRA a. Kader Pratama berada di tingkat Pengurus Anak Cabang b. Kader Muda untuk kader ditingkat Cabang c. Kader Madya untuk kader ditingkat provinsi. d. Kader Manggala untuk kader ditingkat pusat/ nasional
a. kelas ( digunakan sebagai proses a. Proses pendidikan di pendidikan atau proses kelas dengan sistem belajar mengajar semi militer berlangsung) b. Presentasi-presentasi b. struktur (yakni materi program partai untuk c. Outbound untuk mengatasi masalahmeningkatkan masalah yang ada persatuan antar kader dimasyarakat), c. basis (tempat dimana seorang kader menjalankan roda organisasi dan tempat implementasi program). a. Materi awal: visi, a. Karsa”, adalah materi landasan perjuangan, tentang niat atau medan perjuangan, kehendak seseorang materi kerja lapangan, untuk masuk menjadi senjata perjuangan. seorang kader b. Materi tambahan : GERINDRA sejarah perkembangan b. Militansi , yakni masyarakat, sejarah ketangguhan dalam perjuangan Indonesia, berjuang menghadapi metode penyelidikan kesulitan atau cobaan. sosial, dan materi c. Kewarganegaraan dan pendalaman tentang Cinta Tanah Air ” dalam ajaran dan teori politik, materi ini diajarkan ekonomi, budaya, dll tentang rasa nasionalisme a. kader Utama 12 Dilaksanakan selama 7-12
PELATIHAN
bulan. b. kader Madya waktu
5
6
hari tergantung jenjang pelatihan dan disetiap minggunya di kompleks pelatihan di Hambalang terdapat pelatihanpelatihan terus.
pendidikannya yakni 6 bulan. c. kader Pratama waktu pendidikannya yakni 3 bulan.. PEMBINA Pembina pelatihan Pembina pelatihan berasal PELATIHAN berasal dari Badan dari Kalangan militer Pendidikan dan Pelatihan Partai (Diklat) yang dibentuk oleh DPP yang diambil dari pengurus partai yang sudah lulus pelatihan guru TEMPAT Tempat pelatihan sesuai Kompleks pelatihan PELATIHAN dengan jenjang pelatihan semua jenjang di masing-masing Hambalang Jawa Barat Perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan
para ahli yang menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, antara lain diambil kelemahan dan kelebihan pola pengkaderan dari kedua partai, Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Ada beberapa tingkatan jenjang kader yakni Kader Pratama (muda) berada di tingkat Cabang atau PAC, kemudian Kader Madya untuk kader ditingkat Provinsi, dan Kader Utama (Nasional) untuk kader ditingkat nasional. (wawancara tanggal 26 juni 2012). Menurut Bapak A. Taufiq Bambang DHT selaku sekretaris DPC GERINDRA Kota Malang jenjang pengkaderan yang ada di Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) antara lain Kader Pratama (untuk tingkat PAC), Kader Muda (untuk tingkat DPC) Kader Madya (untuk tingkat DPD), dan Kader Manggala (untuk tingkat DPP), (hasil wawancara tanggal 20 April 2012) Metode dan sistematika serta materi dan jadwal pelaksanaan kaderisasi ini disusun oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Diklat) yang dibentuk oleh DPP berdasarkan hasil keputusan kongres I PDI Perjuangan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Diklat) ini dibentuk mulai ditingkat pusat, daerah, sampai tingkat cabang. (http://www.pdiperjuangan.org, diakses 11 Mei 2012)
Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang mengatakan: Metode pelatihan yang digunakan oleh PDI Perjuangan yakni pertama materi doktrinasi kepada para anggotanya dengan cara pembelajaran kelas, dan yang kedua adalah materi penelitian atau pendadaran yang digunakan untuk proses pendekatan dan menyatu dengan masyarakat sehingga nantinya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dimasyarakat. (hasil wawancara tanggal 26 juni 2012). Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang mengatakan: Materi-materi yang disampaikan dalam proses pengkaderan adalah materimateri yang berisikan tentang doktrinasi partai seperti, visi, misi, landasan partai, materi kerja lapangan, senjata perjuangan. Materi tambahan : sejarah perkembangan masyarakat, sejarah perjuangan Indonesia, metode penyelidikan sosial, dan materi pendalaman tentang ajaran dan teori politik, ekonomi, budaya, dll.( hasil wawancara tanggal 26 juni 2012). Mengingat materi ini adalah materi dasar maka sesuai dengan buku pedoman pengkaderan ( DPP PDI Perjuangan, 2012: 48) untuk narasumber Visi disampaikan oleh ketua umum, Landasan perjuangan disampaikan oleh DPP partai dan untuk pendidikan tingkat madya dan pratama disampaikan oleh DPD dan DPC partai, serta untuk materi medan perjuangan disampaikan oleh pakar. Menurut Bapak Hardi Prayitno selaku Wakil ketua DPC GERINDRA Kota Malang bidang Pemuda dan Olahraga menyatakan : Diklat atau pendidikan dan pelatihan kader dilaksanakan di sebuah kompleks pelatihan didaerah Hambalang dan tidur seperti dibarak tanpa bantal dan selimut. Materi yang disampaikan dalam pelatihan yakni tentang kebangsaan, perjuangan atau nasionalisme, beber peta dll. (hasil wawancara tanggal 20 juni 2012)
Menurut Bapak Rachmat Hidayat selaku sekretaris PAC Sukun menyatakan materi yang disampaikan dalam pelatihan yakni karsa, miltansi, kewarganegaraan, dan out bound. (hasil wawancara tanggal 20 april 2012)
Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang mengatakan: Untuk waktu pelaksanaan pelatihan, untuk materi kelas bagi kader pratama 3 hari, kader madya 7 hari dan calon guru atau pembina 10 hari setelah itu melakukan pendekatan dengan masyarakat kira-kira 1 tahun.” (hasil wawancara tanggal 26 juni 2012). Menurut Bapak A. Taufiq Bambang DHT selaku sekretaris DPC GERINDRA Kota Malang diklat atau pendidikan dan pelatihan kader-kader ini dilakukan selama 12 (dua Belas) hari di daerah Hambalang kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. ........” (hasil wawancara tanggal 20 april 2012) Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang mengatakan pelaksanaan pelatihan dibina oleh para pengurus yang sudah lulus pelatihan guru. (hasil wawancara tanggal 26 juni 2012) Menurut Bapak Rachmat Hidayat selaku sekretaris PAC Sukun menyatakan: Materi-materi yang disampaikan dalam diklat atau Pendidikan dan Pelatihan kader ini berbasis semi militer sehingga sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh partai sesuai BAB IV Anggaran Rumah Tangga tentang kader yakni setiap kader wajib memiliki kemapuan mental ideologi yang baik, memilki penghayatan terhadap visi, misi dan manifesto perjuangan partai, sehingga mampu berprestasi, serta memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, militansi terhadap partai, tidak tercela dan memilki jiwa kepemimpinan dan mampu mandiri. serta untuk lebih menguatkan materi-materi ini ditunjuk orang-orang dari kalangan militer sebagai pembina diklat atau pendidikan dan pelatihan kader ini. (hasil wawancara tanggal 20 april 2012)
Menurut Bapak Gandung Rafiul selaku wakil sekretaris bidang internal DPC PDI Perjuangan Kota Malang mengatakan tempat pelaksanaan materi tergantung kebutuhan masing-masing untuk kader pratama bisa ditingkat PAC atau cabang. (hasil wawancara tanggal 26 juni 2012).
Menurut Bapak Hardi Prayitno selaku Wakil ketua DPC GERINDRA Kota Malang bidang Pemuda dan Olahraga menyatakan : Diklat atau pendidikan dan pelatihan kader dilaksanakan di sebuah kompleks pelatihan didaerah Hambalang dan tidur seperti dibarak tanpa bantal dan selimut. Materi yang disampaikan dalam pelatihan yakni tentang kebangsaan, perjuangan atau nasionalisme, beber peta dll. (hasil wawancara tanggal 20 juni 2012)
PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapatlah ditarik kesimpulan meliputi beberapa hal berikut (1) syarat yang diajukan oleh kedua partai hampir sama dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2008 yakni berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin dan bersifat terbuka, sukarela serta tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART, serta tata cara pendaftaran pun hampir sama yakni mengumpulkan foto dan mengisi formulir serta surat pernyataan kemudian data dimasukan dikomputer kemudian calon anggota mendapatkan kartu anggota sebagai bukti sah menjadi anggota . (2) pola pengkaderan cara yang digunakan oleh kedua partai hampir sama yakni membentuk organisasi-organisasi sayap, Pemfiguran seseorang atau penokohan sosok seperti Bapak Prabowo dan Ibu Megawati atau tokoh-tokoh lokal, memperjuangan kepentingan rakyat, menyadarkan masyarakat tentang politik, dan membangun jaringan (mulai DPPRanting). (3) manajemen pelatihan untuk PDI Perjuangan terdapat 3 jenjang pengkaderan yakni kader pratama (muda) berada di tingkat cabang, kader madya untuk kader ditingkat provinsi, kader utama untuk kader ditingkat nasional. untuk partai GERINDRA terdapat 4 jenjang yakni kader pratama berada di tingkat pengurus anak cabang, kader muda untuk kader ditingkat cabang, kader madya untuk kader ditingkat provinsi, dan kader manggala untuk kader ditingkat pusat atau nasional. (4) metode pelatihan ada sedikit perbedaan, untuk di PDI Perjuangan metode yang digunakan yakni kelas (untuk proses belajar-mengajar), struktur (membuat program yang pro rakyat), dan basis (aplikasi dari program
yang dibuat). Sedangkan untuk partai GERINDRA metode yang digunakan yakni pendidikan dikelas dengan sistem semi militer, presentasi-presentasi, dan outbound. (5) materi yang diberikan oleh kedua partai ada perbedaan, materi yang diberikan oleh PDI Perjuangan dibagi menjadi 2 materi yaitu, Materi awal tentang visi, landasan perjuangan, medan perjuangan, materi kerja lapangan, senjata perjuangan dan materi tambahan tentang sejarah perkembangan masyarakat, sejarah perjuangan Indonesia, metode penyelidikan sosial, dan materi pendalaman tentang ajaran dan teori politik, ekonomi, budaya, dll. Sedangkan untuk partai GERINDRA, materi yang disampaikan tentang kebangsaan, perjuangan atau nasionalisme, beber peta dll. (6) waktu pelaksanaan pelatihan ada perbedaan yang signifikan antara kedua partai ini. Untuk PDI Perjuangan waktu pelatihan dilakukan secara beragam sesuai dengan jenjang masing-masing untuk kader utama 12 bulan, kader madya 6 bulan dan untuk kader pratama 3 bulan. Sedangkan pada partai GERINDRA waktu pelaksanaan pelatihan berkisar antara 7-12 hari. (7) pembina pelatihan atau pendidikan kader ini ada perbedaan yakni untuk PDI Perjuangan dibina oleh tim pembina dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Partai (Diklat) yang dibentuk oleh DPP. Sedangkan untuk partai GERINDRA dibina oleh kalangan purnawirawan militer. (8) tempat pelaksanaan pelatihan dari kedua partai ini sangat berbeda. Untuk PDI Perjuangan tempat pelatihan disesuaikan dengan jenjang dan daerah masingmasing. Sedangkan GERINDRAuntuk semua jenjang tempat pelatihannya terpusat di kompleks pendidikan didaerah Hambalang, Jawa Barat SARAN Sebagai akhir dari karya tulis ilmiah ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dilaksanakan guna mendukung perencanaan sebuah pola pengkaderan partai adalah (1) sebaiknya setiap partai memiliki kualifikasi tertentu terhadap calon anggota yang akan mendaftar, sehingga ada penyaringan terhadap calon-calon anggota mulai dari awal, serta tata cara pendaftaran sebaiknya diatur dalam AD/ART partai sehingga ada mekanisme yang jelas serta terdapat legalitas pada proses pendaftaran.(2) partai politik seharusnya memiliki sebuah strategi khusus dalam pola pengkaderan sehingga kader-kader memiliki kemampuan dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi misi partai dan
bangsa Indonesia ini. (3) jenjang pelatihan yang ada sebaiknya terdapat kualifikasi tertentu atau semacam pre test sehingga setiap naik jenjang pelatihan para kader juga memiliki kelebihan ilmu dan pengalaman.(4) terdapat beberapa metode pelatihan sehingga para kader tidak bosan dalam mengikuti pelatihan dan dapat memahami materi pelatihan dengan baik. (5) terdapat materi dalam pelatihan yang mengutamakan dan mempertebal keimanan seorang kader sehingga kader partai dapat menjalankan aktivitas secara seimbang antara urusan dunia dan akhirat. (5) manajemen pelatihan untuk waktu pelatihan, tempat pelatihan, dan pembina pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan jenjang masing-masing kader. DAFTAR RUJUKAN Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Jakarta : DPP Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA). Bidang Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen DPP PDI Perjuangan, 2012. Draft Panduan Pendidikan Kader. Jakarta: DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen DPP PDI Perjuangan, 2012. Enam Materi Pokok Pendidikan Kader. Jakarta: DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen DPP PDI Perjuangan, 2012. Lima Materi Pendukung Pendidikan Kader. Jakarta: DPP PDI Perjuangan Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Chillcote, Ronald H. 2004. Teori Perbandingan Politik. Jakarta: Rajawali Press Cholisin, Dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Yogyakarta: UNY PRESS. Fanina. 2009. Rekrutmen Politik Terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen Studi Kasus di DPRD Tingkat I Periode 2004-2009 Di Sumatera Utara. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: UNIMED Fatkhurohman. 2010. Pembubaran Partai Politik Di Indonesia, Malang: Setara Press. Fatkhurohman. 2010. Pilkada dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah. Jurnal Konstitusi, III : 29-50. Kanadianto. 2012. Inter relasi partai dan kader 2. (http://www. Freelist.org/post/nasionalist/ppindiao), diakses tanggal 14 april 2012. Mukthie Fadjar. Abdul 2008, Partai Politik Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Malang: In-TRANS. Moleong, I. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian Edisi Kelima. Malang: Universitas Negeri malang. Putra. Galih P. 2012. Kaderisasi Partai Politik. (http://www. Freelist.org/kompasiana), diakses tanggal 14 april 2012.
Putra. Galih P. 2012. Sistem Rekrutmen Politik Perlu dibicarakan. (http://www. Indopos.co.id/index.php/arsip-berita-politik/45-politika/24905-sistemrekrutmen-politik-perlu-dibicarakan-ulang.html), diakses tanggal 14 april 2012. Sulardi, 2009, Reformasi Hukum, Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi, Malang: In-TRANS. Suparto, Peni. 2010. DEMOKRASI YANG TERPASUNG: Kritik Atas Budaya Politik Yang Konservatif, Gagasan Rekonsiliasi Nasionalis Dan Merebut Hati Rakyat. Yogyakarta: Aynat Publishing. Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo Tabloid Bulanan. PROGRES Gerakan Indonesia Raya, edisi Perdana/Februari 2012. Malang: DPC Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA) Kota Malang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. 2008. Malang: In-TRANS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. 2008. Malang: In-TRANS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 2008. Malang: In-TRANS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Online), (http:// UU terbaru) diakses tanggal 1 agustus 2012 Yuniar, Tanti. Tanpa Tahun. Kamus Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia