Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
PERDEBATAN ANTARA METODE NORMATIF DENGAN METODE EMPIRIK DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI KARAKTER, FUNGSI, DAN TUJUAN ILMU HUKUM Yati Nurhayati ABSTRAK Konsep keilmuan ilmu hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak mudah untuk dipahami, sedangkan wacana metodologi sebagai sarana keterbukaan kinerja suatu penelitian mengalami dinamika perdebatan yang tidak pernah usai. misalnya perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu social. mengingat ada anggapan bahwa ilmu social adalah genus (umum-nya), sedangkan ilmu hukum merupakan species (khusus) dari ilmu-ilmu social. sebagai konsekukuensi masuknya ilmu hukum dalam genus ilmu sosial tersebut maka perdebatan tentang metodologi dalam ilmu social juga merasuk dalam ilmu hukum. Kata Kunci : Penelitian ilmu hokum, Metode Normatif, Metode Empirik. hukum
PENDAHULUAN Pada dasarnya manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan
manusia
merasa
menjadi
kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, ideologi, dsb). Karena kemajemukannya, hukum dapat
telah
pandang
kecenderungan
dan
mempunyai
dipelajati yang
dari telah
berbagai
sudut
menghadirkan
pada
sejumlah disiplin hukum dan disiplin
ketertiban dan keadilan. Sebab, hanya
ilmiah lain yang objek telaahnya hukum,
dalam ketertiban dan keadilan, manusia
masing-masing
dengan
individual dapat menjalani kehidupannya
metode
sifat
secara wajar dan dapat mengembangkan
membedakan yang satu dengan yang
potensinya dengan baik. Oleh karena itu
lainnya, yang muncul berturut-turut dalam
hukum yang berlaku harusnya hukum yang
runag waktu sesuai dengan perkembangan
ada di dalam masyarakat serta memiliki
kebutuhan masyarakat yang ditimbulkan
banyak aspek, dimensi, faset, dan berbagai
oleh masalah yang sesekali muncul pada
tingkat
dasarnya kecenderungan bersifat perenial,
abstraksi
kebutuhan
sangat
proses interaksi bebagai aspek kenyataan
damai dan menjaga eksistensinya di dunia Manusia
yang
majemuk. Hukum ini terbentuk dalam
terlindungi, hidup berdampingan secara
diakui.
gejala
yang
menyebabkan
dan
masalah-inti, khasnya
yang
10
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
demikianlah
beberapa
sebelum
oleh semata-mata kuriositas ilmiah para
masehi, pertama-tam muncul di Yunani
penstudinya akan tetapi karen amunculnya
(melalui
masalah kemasyarakatan yang langsung
karya-karya
abad
ISSN 1979-4940
Sokrates,
Plato,
Aristoteles) telaah kefilsafatan tentang
memumculkan
hukum sehubungan dengan kebutuhan
khusus yang upaya penjawabnya dibawah
masyarakat
pengaruh
pada
menghendaki
kekuasaan
yang
pertanggungjawaban
pertanyaan-pertanyaan
filsafat
memunculkan
tertentu.
dan
Telah
mengembangkan
rasional tentang landasan keberadaan dan
disiplin-disiplin ilmiah
penggunaaan
telaahnya hukum seperti yang disebutkan
kekuasaan
di
dalam
di atas.2 Berbagai disipiln ilmu inilah yang
masyarakat. Telaah filsafat ini memunculkan disiplin hukum yang disebut filsafat hukum yang menelaah hakikat hukum dengan mempersoalkan hubungan hukum, moral
yang objek-
dan
penelitiah terhadap ilmu hukum sebagai objeknya. Apabila
dilihat
kecenderungan
Dalam
dalam ilmu hukum, ternyata ada dua
perkembangannya telaah ini menajam
kecenderungan yang sedang terjadi, yakni
kedalam pokok kajian yang mengarah
: (1) ilmu hukum terbagi-bagi ke dalam
pada
berintikan
berbagai bidang yang seolah-olah masing-
tentang
masing berdiri sendiri, (2) ilmu hukum
pokok
dwitunggal
kekuasaan.
menghadirkan bermacam-macam motode
kajian
yang
pertanyaan-inti
landasan penilain keadilan dari hukum
menumpang
pada
bidang
ilmu
lain
positif yang dipertautkan oleh pertanyaan
sehingga seolah-olah bukan merupakan
tentang batas-batas dari kaidah hukum.1
suatu ilmu yang berdiri sendiri.
Kemudian berkembang berbagai
Kecenderungan pertama terlihat
disiplin lain yang objek telaahnya hukum,
dengan terbentuknya ilmu hukum ke
seperti Teori Hukum atau Jurisprudence
dalam ilmu yang bersifat normatif, ilmu
(Legal Theory), Sosiologi Hukum, Sejarah
yang bersifat empiris dan ilmu yang
Hukum,
Hukum,
bersifat filosofis. Terkadang para penganut
Antropologi Hukum, Psikologi Hukum,
ketiga bidang ilmu hukum itu masing-
dan Logika Hukum, tidaklah disebabkan
masing saling menafikan. Kecenderungan
Perbandingan
kedua tampak dengan semakin kentalnya 1
B. Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum, Modul Kuliah Filsafat Hukum Fakultas Hukum UII. hlm. 1-2
sikap yang menganologikan ilmu hukum 2
Ibid.
11
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
dengan sosiologi hukum dan antropologi
tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan
hukum.
yang
Kecenderungan
ilmu
hukum
tersebut
sudah tentu mengurangi kemampuan ilmu hukum
dalam
perkembangannya
dan
dalam menghadapi masalah-masalahnya.
mendasarinya,
ontologis,
tinjauan
yaitu
tinjauan
epistemologis
dan
tinjauan aksiologis. PEMBAHASAN
bersifat
Ilmu hukum berbeda dengan ilmu
integratif merupakan suatu kebutuhan. Hal
lain. maksudnya ilmu hukum itu memiliki
ini
yang
karakteristik yang khas yang direfleksikan
dijumpai dalam ilmu hukum yang murni
dalam sifat normatifnya. sebagai ilmu
secara teoritis semata-mata (normative)
normatif, ilmu hukum menyumbangkan
maupun ilmu hukum yang terapan semata-
temuan-temuan yang spektakuler bagi
mata (empiris).
manusia. misalnya temuan dalam bidang
Adanya
ilmu
karena
hukum
adanya
yang
kelemahan
Integralitas ilmu adalah kebalikan dari spesialisasi dalam ilmu. Spesialisasi
keperdataan melahirkan badan hukum. dll.3
ilmu
Namun konsep keilmuan ilmu
merupakan bukti dari kemajuan karena
hukum memiliki cakupan yang luas dan
ilmu menjadi berkembang semakin kaya.
tidak mudah untuk dipahami, sedangkan
Tetapi spesialisasi ilmu dalam ilmu hukum
wacana
menjadi steril dan dangkal. Mungkin ilmu
keterbukaan
hukum dapat berkembang tetapi tidak
mengalami dinamika perdebatan yang
dapat menangkap hakekat yang lebih
tidak pernah usai.4 misalnya perdebatan
menyeluruh dari kenyataan yang dihadapi.
tentang metodologi ilmu hukum yang
Seolah-olah seperti orang buta yang
dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu
menangkap ekor disangka itulah gambaran
social. mengingat ada anggapan bahwa
gajah atau seperti halnya melihat bagian
ilmu social adalah genus (umum-nya),
sisi saja dari mata uang dan melupakan sisi
sedangkan ilmu hukum merupakan species
lainnya. Ilmu hukum mempunyai objek
(khusus) dari ilmu-ilmu social. sebagai
kajian hukum. Sebab itu kebenaran hukum
konsekukuensi masuknya ilmu hukum
yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan
dalam genus ilmu sosial tersebut maka
ilmu
dalam
perkembangan
hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Untuk membicarakan
hakekat
hukum
secara
metodologi kinerja
sebagai suatu
sarana penelitian
3
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, edisi Revisi, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 12. 4 Ibid. hlm. 28
12
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
perdebatan tentang metodologi dalam ilmu
perdebatan yang sama juga pernah muncul
social juga merasuk dalam ilmu hukum.
ketika Max Weber bersama beberapa
Kecenderungan dipengaruhi sosialnyang
oleh
tersebut para
mempelajari
ahli
ilmu
hukum
dari
perspektif mereka sendiri.5 implikasi dari tulisan-tulisan tersebut adalah perluya prosedur
dalam
di
zamannya
terlibat
dalam
perselisihan
metode
dala
upaya
keilmuan
disiplin
menentukan ekonomi.
status
6
Tinjauan ontologis membicarakan
melakukan
tentang keberadaan sesuatu (being) atau
penelitian hukum yang dipolakan sebagai
eksistensi (existence) sebagai objek yang
ilmu social. oleh Karen itu mereka
hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran
mengangap terjadi kekeliruan yang fatal
yang mengatakan bahwa segala sesuatu
yaitu memulai penelitian hukum dengan
bersifat materi (alls being is material) ,
pengajuan
sebagaimana
sementara pendapat lain menyebutkan
dilakukan dalam penelitian sosal. Mereka
bahwa semua yang ada bersifat sebagai
mengatakan apabila demikian maka tujuan
roh atau spirit (alls being is spirit) .
penelitian hanyalah melakukan verifikasi
Pandangan ini menentukan bagaimana
terhadap kebenaran empirik. Inti dari
atau dengan kacamata apa seseorang
penelitian hukum dengan prosedur tersebut
(subjek) melihat suatu objek tertentu.
adalah melakukan mengujian mengenai
Tinjauan epistemologis menyoroti tentang
sejauh mana teori hukum dapat diterapkan
syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang
di dalam suatu masyarakat tertentu dan
harus dipenuhi oleh suatu objek tertentu.
apakah
standar
ilmuan
hipotesis
aturan-aturan
hukum
tertentu
dipatuhi oleh pemegang peran dalam hidup bermasyarakat.
Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan
untuk
melihat
objek
itu.
Ketika Jurben Harbernas pada
Selanjutnya tinjauan aksiologis adalah
tahun 1970 menulis tentang zurlogik der
melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan
sozialwissenschaften, perdebatan tersebut
dari sesuatu. Dengan kata lain bagaimana
masih berlangsung, bahkan hingga kini.
pengaruh dan kemanfaatan (utility) suatu objek bagi kepentingan hidup manusia.
5
Karl Popper dalam Kritisch Rationalisme, Philips Selznick dan Philips Nonet dalam law and Society in transition, Towars Responsive Law. etc. dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk. Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 8.
Tinjauan aksiologis tak dapat dilepaskan
6
Ibid.
13
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
dari persoalan nilai (value) yang dianut
harus ada ukuran bahwa bidang penelitian
dan mendasari suatu objek tertentu.
itu
Tinjauan Ontologis Secara umum ada tiga hal yang dapat dipelajari dari hukum, yaitu : (1) nilai-nilai hukum, seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain, (2) kaidah-kaidah hukum
berupa
kaidah
yang
tertulis
maupun tidak tertulis, kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata, (3) perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum. Secara mengkaji
umum
nilai-nilai
filsafat hukum,
hukum sosiologi
hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan lain-lain serta mengkaji perilaku hukum. Sedang kaidah hukum dikaji
oleh
bidang
yang
disebut
normwissenschaf atau ilmu tentang kaidah. Titik sentral pengkajian dan penelitian
bersifat
normatif.
Dalam
filsafat
hukum, nilai-nilai yang dikajipun harus bersifat normatif. Ciri yang umum dari kaidah hukum ialah adanya legitimasi dan sanksi. Tanpa terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang kajian, ilmu hukum dengan sendirinya sudah mengkaji nilai, kaidah dan perilaku. Yang berbeda antara satu kajian dengan kajian lain ialah kadar, intensitas atau derajat di anatara ketiga hal tersebut. Tinjauan
Epistemologis
Ilmu
hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Untuk mencari keadilan yang benar itu maka ditentukanlah cara untuk mencarinya yang disebut metode. Metode ilmu
hukum
ditentukan
oleh
aspek
ontologis dan aksiologis dari hukum.
ilmu hukum adalah kaidah-kaidah hukum.
Konsep mengenai metode dan ilmu
Ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari
bersifat universal. Artinya, untuk bidang
kaidah hukum. Tetapi persoalannya adalah
apa saja atau untuk jenis ilmu manapun
dalam posisi dan situasi kaidah hukum
adalah sama, tetapi pengaruh dari obyek
yang bagaimana yang menjadi perhatian
suatu ilmu tentu tak dapat dihindarkan.
dari ilmu hukum.
Sebab itu hakekat hukum dan fungsinya
Sosiologi hukum dan antropologi hukum
mempelajari
perilaku
hukum
sebagai kenyataan hukum. Kedua bidang ilmu hukum ini tidak bisa dilepaskan dari adanya
kriteria
bahwa
perilaku
atau
kenyataan itu sudah bersifat normatif. Jadi
dalam
praktek
tak
dapat
dihindari
berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan dalam ilmu hukum. Apabila melihat hakekat hukum, ilmu hukum tidak didasarkan pada empirisme atau rasionalisme saja, karena gejala 14
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
hukum tidak hanya berupa hal yang dapat
metode
diserap
pengalaman
dipecahkan atau didekati dari berbagai
manusia berupa perilaku hukum saja tetapi
disiplin baik yang termasuk deduktif
juga berisi hal-hal yang tak terserap oleh
maupun induktif. Istilah hipotiko deduktif
indra manusia, yakni nilai-nilai hukum.
menempatkan kaidah hukum sebagai hal
Kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu
yang mentah yang perlu untuk dimasukkan
hukum ialah apabila disadari adanya
kedalam
penampakan
dibuktikan
kebenarannya.
menyadari pula arti dibelakang obyek
mengadakan
verifikasi
tersebut.
hipotesa
oleh
Secara berusaha
indra
dari
atau
obyek
hakekat,
untuk
dan
seraya
ilmu
hukum
menampilkan
hukum
secara integral. Oleh karenanya metode ilmu hukum harus bersifat integral pula. Dalam ilmu hukum pada waktu sekarang sering dibedakan antara metode normatif, metode sosiologis dan metode filosofis. Metode penemuan hukum (rechtsvinding)
suatu
proses
atau
masalah
berusaha
“verifikasi”
Dengan
maka
teori
untuk
suatu
seakan-akan
dicocokkan dengan fakta-fakta. Menurut Popper, bukan verifikasi yang menjadi kriterium demarkasi antara yang ilmu dan bukan ilmu tetapi ialah falsifikasi, yakni kemampuan
menyangkal
kesalahan.
Dengan demikian Popper telah mengganti verifikasi yang bersifat induktif dengan falsifikasi yang deduktif.
bukan metode ilmu hukum karena metode penemuan
ini
Secara
epistemologis,
hukum
hanya
dapat
dalam
praktek
hukum.
ideal, tetapi dalam praktek penerapannya
Penentuan penggunaan metode sosiologis
menjadi pragmatis. Metode tersebut tidak
dan metode filosofis tergantung pada kadar
mutlak dipergunakan secara padu. Yang
atau intensitas kaidah yang diteliti, sebab
menjadi ukuran dalam penggunaan metode
tidak semua kaidah memerlukan analisa
ialah situasi, kepentingan, kebutuhan dan
baik filosofis maupun sosiologis.
biaya.
dipergunakan
Dalam perkembangannya, karena
hipotiko-deduktyif-verifikatif
metode
Ilmu
hukum
akan
dinggap
mempunyai
para ilmuwan hukum tidak puas dengan
kewibawaan dan kekuatannya apabila
metode yang ada, maka muncullah metode
bersifat integral dalam aspek ontologis,
multi disipliner atau disipliner, yang
epistemologis dan aksiologis. Sebab itu
merupakan
logika
yang diperlukan dalam ilmu hukum ialah
Dalam
sintesis dari metode-metode, sehingga
perwujudan
hipotiko-deduktif-verifikatif.
dari
15
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
ilmu hukum memiliki suatu metode yang
Ketiga, ilmu hukum berpengaruh
mempunyai ciri khas. Ilmu hukum adalah
dalam pendidikan hukum. Pendidikan
suatu sistem. Sebagai suatu sistem, ilmu
hukum yang formal yakni di bangku
hukum harus merupakan suatu kebulatan
sekolah dan yang informal di tengah
dari seluruh komponen atau subsistem
masyarakat
yang
penyuluhan-penyuluhan
satu
sama
lainnya
saling
berhubungan.
media
massa
dan
sangat
dipengaruhi oleh ilmu hukum. Seorang
Tinjauan Aksiologis Ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain. Secara aksiologis, peran dan fungsi dari ilmu hukum antara lain seperti diuraikan dibawah ini.
mahasiswa di didik oleh seorang pengajar yang mempunyai status sebagai ahli hukum. Seorang ahli hukum mempunyai wawasan yang khas dan pernah sekurangkurangnya
meneliti
hukum.
Kualitas
pengajar akan menentukan kualitas dari mereka yang diajar. Keempat, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari
Pertama, ilmu hukum berpengaruh dalam
lewat
pembentukan
hukum
melalui
bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem
hukum
yang
berusaha
untuk
penyusunan perundang-undangan. Hasil-
mengatur segala hal atau segala bidang,
hasil penelitian ilmu hukum menjadi
maka sistem seperti itu bersifat progressif
masukan
dan interventif. Sebab itulah bidang-
untuk
menyusun
rancangan
peundang-undangan.
bidang yang diatur itu memerlukan suatu
Kedua, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. dalam rangka peradilan, seorang hakim atau lebih sering memutuskan perkara dengan mengambil pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun juga jaksa dan pengacara sering mengambil pendapat ahli hukum sebagai penguat argumentasinya
dalam
tuntutan dan pembelaannya.
mengajukan
kejelasan
atas
pengaturan
tersebut.
Kelima, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan. menyajikan
Ilmu
hukum
juga
pertimbangan-pertimbangan.
Adanya sejumlah data dan sejumlah peraturan tidak cukup bermakna. Semua itu harus dianalisa. Analisa atas suatu
16
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
peraturan akan memudahkan pemahaman
sistem hukum (parent legal system).
atas peraturan itu.
Kedua, pembedaan tersebut didasarkan
Dan
selanjutnya,
mempunyai
fungsi
ilmu
sebagai
hukum pencerah
terhadap kebekuan yang melanda dunia hukum. Hukum adakalanya diabaikan
pada
terwujudnya keadilan yang diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum yang legalistis dan beku, maka ilmu hukum berfungsi memberikan pencerahan
dengan
mengajukan
pemikiran-pemikiran dan kemungkinankemungkinan baru.
pandang
(medespeler)
partisipan
dan
pengamat
(toeschouwer).7 KESIMPULAN
bukan semata-mata demi hukum tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia yakni
sudut
Ilmu hukum adalah ilmu dan termasuk
kedalam
praktikal.
namun
kelompok perlu
ilmu
ditambahkan
bahwa ilmu hukum seperti juga ilmu kedokteran,
menempati
kedudukan
istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan hanya karena mempunyai sejarah yang panjang
yang
telah
memapankannya
dibandingkan dengan ilmu lainnya tetapi
Pola-pola penalaran hukum sangat
juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif
dipengaruhi oleh sudut pandang dari
dan
subjek-subjek yang melakukan kegiatan
kehidupan manusia dan masyarakat yang
penalaran. Sudut pandang inilah yang
terbawa oleh sifat dan problematikanya
kemudian bermuara menjadi orientasi
(masalah mendesak yang inheren dalam
berpikir yuridis, yakni berupa model-
kehidupan sehari-hari manusia) yang telah
model penalaran di dalam disiplin hukum,
memunculkan
khususnya
pengembanan
sebagaimana
dikenal
luas
dampak
langsungnya
dan serta
terhadap
membimbing pengembangannya.
sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa
Ilmu hukum yang termasuk kedalam ilmu
yang dimaksud dengan sudut pandang di
praktikal
sini, dengan demikian, merupakan latar
tersendiri. selain karena alasan yang tadi,
belakang subjektif dari suatu kerangka
juga objek telaahnya berkenaan dengan
orientasi berpikir yuridis. Uraian tentang
tuntutan berprilaku dengan cara tertentu
sudut pandang di bawah ini mencakup dua
yang
kategori.
tergantung
Pertama,
pembedaan
sudut
pandang penalaran hukum dilihat dari aspek makro, yaitu dari sudut keluarga
itu
menyandang sifat
kepatuhannya pada
tidak
khas
sepenuhnya
kehendak
bebas
7
Makalah Sidharta, Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum Dan Penstudi Hukum. Uniar.
17
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
ISSN 1979-4940
bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan public. Pada masa sekarang kedudukan hukum lebih khusus lagi karena objek telaahnya
bukan
hanya
hukum
sebagaimana yang biasa dipahami secara tradisional.
dala
perkembangan
masyarakat saat ini , tugasnya sudah lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru
yang
mengakomodasi
diperlukan timbulnya
untuk berbagai
hubungan dengan objek telaahnya itu harus terbuka dan mampu mengolah produk
berbagai
ilmu
lain
tanpa
mengubaha menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khas nya sebagai ilmu normatif. DAFTAR PUSTAKA B. Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum, Modul Kuliah Filsafat Hukum Fakultas Hukum UII Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, edisi Revisi, Bayumedia, Malang, 2006. Karl Popper dalam Kritisch Rationalisme, Philips Selznick dan Philips Nonet dalam law and Society in transition, Towars Responsive Law. etc. dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ctk. Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Makalah Sidharta, Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum Dan Penstudi Hukum. Uniar. 18
Al’ Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013 4940
ISSN 1979-
19
