AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SISTEM DANA PUNIA PURA GOA GIRI PUTRI DI DESA PAKRAMAN KARANGSARI, KECAMATAN NUSA PENIDA, KABUPATEN KLUNGKUNG

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 )

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SISTEM DANA PUNIA PURA GOA GIRI PUTRI DI DESA PAKRAMAN KARANGSARI, KECAMATAN NUSA PENIDA, KABUPATEN KLUNGKUNG 1

I Kadek Surya Mandarin, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2 Nyoman Trisna Herawati

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Didalam kebersamaan dan kepedulian antara sesama umat beragama, masyarakat bali mengenal tradisi sumbangan keagamaan yang dilakukan secara tulus ikhlas dengan tujuan berbagi sesama umat. Sumbangan keagamaan itu disebut dengan dana punia. Dana punia dalam kedudukannya sebagai salah satu warisan tradisi masyarakat bali yang berada dalam sebuah organisasi desa yang secara tradisi disebut desa pakraman. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui (1) Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari (2) Bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) dalam proses pengelolaan keuangan yang dilakukan prajuru pura melibatkan prajuru desa yang dalam hal ini mewakili krama desa; (2) pertanggungjawaban yang diberikan oleh prajuru pura kepada krama desa berupa laporan pertanggungjawaban yang diperiksa oleh prajuru desa dan laporan secara lisan diumumkan lewat sangkepan. (3) akuntabilitas dalam pengelolaan dana punia sudah cukup baik, pengelolaannya sudah mencakup transparansi, kewajiban, kontrol, tanggung jawab, dan responsif Kata kunci: Akuntabilitas, Pakraman, Dana Punia Abstract In the togetherness and caring among fellow religious people, the Balinese people know the tradition of religious donation which is done sincerely sincere with the purpose of sharing fellow people. Religious donations are called punia funds. Punia funds in its position as one of the traditions of Balinese society that resides in a village organization that is traditionally called pakraman village. The purpose of the research is to find out (1) How to manage finances in punia Pura Goa Giri Putri fund system in Desa Pakraman Karangsari (2) How do fund managers understand the principles of accountability in managing the collected funds.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) This research uses qualitative method, where researcher will do direct observation to field and collect data to be analyzed based on observation and knowledge of researcher. The data used in this study were collected by in-depth interview, observation, and documentation study. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate (1) in the financial management process conducted by temple prajuru involving village counselors in this case representing village krama; (2) the responsibility given by the temple prajuru to the village krama in the form of accountability reports examined by village counselors and reports verbally announced through sangkepan. (3) accountability in the management of punia funds is good enough, the management already includes transparency, obligation, control, responsibility, and responsiveness. Key words: Accountability, Pakraman, Dana Punia

PENDAHULUAN Bali merupakan salah satu provinsi yang cukup terkenal di Indonesia karena merupakan salah satu provinsi yang terkenal di bidang budayanya. Masingmasing daerah, suku atau komunitas dalam suatu wilayah akan memiliki pengetahuan tradisional yang secara empiris merupakan nilai yang diyakini komunitasnya sebagai pengetahuan bersama dalam menjalin hubungan antara sesama dan lingkungan alamnya. Masyarakat Bali sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi problematika kehidupan sosial. Didalam kebersamaan dan kepedulian antar sesama umat beragama, masyarakat Bali mengenal tradisi sumbangan keagamaan yang dilakukan secara tulus ikhlas dengan tujuan berbagi sesama umat. Sumbangan keagamaan itu disebut dengan dana punia. Didalam Agama Hindu dana punia memiliki landasan filosofi yaitu tat twam asi karena manusia merupakan mahkluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam pengertiannya, jika ada sesorang yang misikin dan menderita adalah juga merupakan penderitaan bagi orang yang tidak menderita, maka sangat dibutuhkan suatu keseimbangan, karena suatu yang seimbang akan bertahan lama dan terlihat lebih indah. Menurut ketua pelaksana Pesamuhan agung PHDI Dr. I Made Titib, tujuan pokok dari ajaran dana punia adalah untuk menumbuhkembangkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi umat manusia

dalam melaksanakan ajaran wairagya yaitu ajaran ketidakterikatan (keikhlasan) pada diri seseorang. Ajaran dana punia umumnya dalam bentuk materi berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tak bergerak sperti tanah laba pura tanah bukti dan lain-lain. Ajaran dana punia bertujuan untuk membingbing manusia menuju kesempurnaan lahir bathin yang akan mengantar manusia mencappai surga dan bahkan mencapai moksa. Oleh karena itu ajaran ini merupakan salah satu bagian dari tujuh jenis perwujudan dharma, maka menurut hukum Hindu ajaran dana punia wajib hukumnya, wajib dilaksanakan oleh tiap umat manusia (PHDI, 2002). Dalam praktiknya dimasyarakat Hindu, kegiatan dana punia biasa berlangsung pada saat atau dikaitkan dengan diselenggarakannya suatu upacara atau persembahan yadnya dengan mempersembahkan sesari canang, sarin banten atau yang lainnya. Dana punia dalam kedudukannya sebagai salah satu warisan tradisi masyarakat bali yang berada pada dalam sebuah organisasi desa yang secara tradisi disebut desa pakraman. Dana punia sebagai salah satu bentuk sumbangan dana keagamaan yang dikelola langsung dalam desa pakraman. Desa Pakraman merupakan suatu lembaga publik non pemerintahan, jadi segala sesuatu yang dikelola didalam desa pakraman, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi prinsipprinsip akuntabilitas. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Dalam praktiknya, dana punia dalam desa pakraman dimana krama desa secara sukarela dan tulus ikhlas menyetorkan sejumlah uang sebagai salah satu bentuk yadnya dalam agama Hindu. Namun lain halnya dengan Desa Pakraman Karangsari sumber pendapatan dana punia yang paling besar di desa ini adalah berasal dari Pura Goa Giri Putri, bukan dari krama desa saja. Mengapa demikian karena Pura ini merupakan pura yang cukup terkenal di Bali. Hampir setiap harinya ada saja orang yang datang bersembahyang ke pura tersebut. Pura ini diempon oleh masyarakat Desa Pakraman Karangsari, sehingga pengelolaan dana punianya dikelola oleh Desa Pakraman Karangsari. Berdasarkan observasi, data yang saya dapat mengenai dana punia di Pura Giri Putri yaitu, pada tahun 2012 besarnya jumlah dana punia yang didapat sebesar Rp 182.528.000,00 dan pada tahun 2013 besarnya dana punia yang didapat sebesar Rp 60.891.000,00. Mengingat pendapatan dana punia pura ini tiap tahunnya cukup besar, maka perlunya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaannya. Desa Pakraman Karangsari merupakan desa dengan sistem yang cukup unik. Dalam sistem pemerintahannya, Desa Pakraman Karangsari memiliki periode pergantian pemimpin yaitu setiap lima tahun sekali. Sistem pergantian pemimpin dilakukan secara bergantian sesuai dengan banjarbanjar yang ada di desa pakraman karangsari. Didesa Pakraman Karangsari terpecah menjadi 4 banjar yaitu banjar pupuan, banjar karangsari, banjar pidada, dan banjar kajanan. Maka dari itu mungkin saja terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin yang terpilih. Karena pemilihan dilakukan secara bergantian dan mungkin saja adanya perbedaan dari setiap karakter pemimpin

yang terpilih. Pengendalian internal yang baik juga mengharuskan adanya sistem pertanggungjawaban dan pengelolaan suatu organisasi yang mengacu pada asas akuntabilitas. Dengan segala kesederhanaan dalam pengelolaannya, Desa Pakraman Karangsari dapat mengelola dana punianya secara baik dan belum ditemukan masalah yang mengganggu kelangsungan dari Desa Pakraman Karangsari baik dari segi operasional maupun program-program kerja yang dilakukan oleh para pemerintah Desa Pakraman Karangsari. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari dan (2) Bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun. Dari rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari dan untuk mengetahui bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan danadana yang terhimpun. METODE Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Subyek dalam penelitian ini adalah perangkat desa pakraman yang menjadi pengelola dana sumbangan keagamaan tersebut. Objek penelitian ini adalah prinsip akuntabilitas, pemahaman dan penerapan prinsip akuntabilitas oleh pengelola dalam mengelola dana sumbangan keagamaan (dana punia) di Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakraman Karangsari, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) Data yang dipergunakan dalam penelitian ini data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya, dan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini Informan ditunjuk secara purposive sampling, Penunjukan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan. PEMBAHASAN Struktur Organisasi Pengurus Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam suatu susunan hierarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan tertentu. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang tercantum dalam struktur organisasi memadukan keterampilan mereka dalam suatu kerja sama yang baik dan suatu keserasian bertindak dalam pencapaian tujuan yang direncanakan. Untuk menjamin tercapainya tujuan dari organisasi, Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari memiliki suatu struktur organisasi yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, secara umum pengurus pura goa giri putri meliputi jabatatan tertinggi tetap berada di 1 orang bendesa, 3 orang prajuru pura, 1 orang mangku gede, 14 orang mangku pengayah, dan pengayah. Dalam Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari bendesa tetap dianggap memiliki jabatan tertinggi. Tugas bendesa dalam hal ini adalah sebagai pemantau, memberikan arahan, dan memberikan koordinasi kepada prajuru Pura Goa Giri Putri. Di Pura Goa Giri Putri terdapat 2 jabatan pemangku yaitu: 1)

mangku ajeg atau bisa disebut juga mangku gede yang tugasnya sebagai pemangku pemuput upacara keagamaan. 2) Mangku pengayah yang saat ini mangku pengayah di Pura Goa Giri Putri berjumlah 14 pemangku. Kemudian di Pura Giri Putri ada yang namanya Prajuru Pura Goa Giri Putri yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Ketua memiliki tugas untuk menangani pekerjaan pada saat piodalan. Sekretaris memiliki tugas untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Bendahara memiliki tugas untuk menangani keuangan pura. Di Pura Goa Giri Putri terdapat pengayah harian pura, yang tugasnya ngayah setiap hari. Sumber dan Pengelolaan Dana Punia Dana punia yang terhimpun di Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari pada dasarnya berasal dari masyarakat umum, terutama para pemedek yang tangkil ke Pura Goa Giri Putri dan sekaligus menghaturkan punia. Dan juga dari pemerintah berupa bansos (bantuan sosial). Namun pada akhirnya dana tersebut tetap dalam satu kesatuan dana punia yang tidak dibedakan jumlah maupun sumbernya. Hal sejalan informasi yang diberikan oleh Bendesa Desa Pakraman Karangsari, Jro Mangku Yogi sebagai berikut : “ Sumber dana punia di Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari ini berasal dari pemerintah dan masyarakat umum. Pemerintah itu berupa bansos, dari masyarakat itu terutama para bhakta yang tangkil ke Pura Goa Giri Putri sekaligus menghaturkan punia.” Dana punia yang terhimpun dapat berupa uang dan non uang atau barang. Dana punia yang berupa uang terkumpul melalui dua sistem yaitu melalui kotak punia dan sesari banten. Dana punia non uang atau berupa barang, dalam sistem dana punia di Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari dapat berupa barang-barang kebutuhan seperti dupa, alat penastan, bola-bola lampu, ada yang menghaturkan lantai, dan lain-lain. Hal ini di sampaikan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) oleh ketua panitia pura goa giri putri dalam kutipan wawancara berikut: “ Punia di Pura Goa Giri Putri itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, tidak semata-mata berbentuk uang. Jadi bisa berbentuk jasa. Punia yang berupa uang dapat terkumpul melalui dua sistem yaitu melalui kotak punia dan sesari banten. Sekali lagi punia bisa berbentuk material dan inmaterial. Kalau materialnya ada barang-barang kebutuhan seperti dupa, alat penastan, penyirat, bolabola lampu, ada yang menghaturkan lantai, dan sebagian besar menghaturkan punia.” Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karngsari memiliki mekanisme yang sederhana dalam pengelolaan dana punianya. Setiap 1 bulan terakhir dana yang terhimpun didalam kotak dana punia dihitung jumlahnya oleh prajuru Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari meliputi ketua, sekretaris, bendahara, disaksikan langsung oleh para pengayahpengayah yang ada di Pura Goa Giri Putri. Hal itu disampaikan oleh Bendesa Desa Pakraman Karangsari, Jro Mangku Yogi pada kutipan wawancara berikut: “ Yang mengitung total dana punia Pura Goa Giri Putri adalah ketua bersama sekretaris, dan bendahara itu disaksikan oleh pengayahpengayah yang ada di Pura Goa Giri Putri. Setiap 1 bulan terakhir didalam paruman agung itu dilaporkan oleh panitia Pura Goa Giri Putri didepan krama desa pakraman karangsari. ” Setelah dana punia terhitung jumlahnya, selanjutnya pada 1 bulan terakhir didalam paruman agung dilaporkan oleh panitia Pura Goa Giri Putri didepan krama Desa Pakraman Karangsari. Hal tersebut dipaparkan oleh Bendesa Desa Pakraman Karangsari, Jro Mangku Yogi dalam kutipan wawancara berikut ini: “ Kalau pengelolaannya sederhana dek. Misalnya setelah 1 bulan terakhir, dana yang terhimpun

dalam kotak dana punia, dihitung jumlahnya. Kemudian ditotal baru dimasukkan dalam buku kas. Nah itu tugasnya prajuru Pura Goa Giri Putri, mentotal jumlah dana punia lalu dimasukan ke buku kas Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari. Pengelolannya dikelola untuk 1, operasional Pura Goa giri Putri sehari-hari seperti sarana upacaranya, kemudian air minum untuk para bhakta yang datang, kemudian pelaksanaan sarana upacara upakara itu peruntukan punia, disamping itu ada rehab-rehab fisik baik itu jalan, pelinggih, pralinggan ida yang akan diganti karena borok. Jika nantinya ada keperluan dana misalnya untuk pembangunan desa maupun upacara, bisa diambil dari dana punia tersebut. Dana yang terhimpun ini di pegang oleh bendahara Pura Goa Giri Putri, yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan-keperluan pura. Kalau dana yang dipegang bendahara dianggap sudah melebihi baru disimpan di LPD.” “ Masalah pengelolaan dana punia Pura Goa Giri Putri bersifat transparansi jadi seluruh anggota masyarakat mengetahui lewat laporan secara lisan dan SPJ yang disampaikan oleh prajuru Pura Goa Giri Putri di depan parum. Jadi bersifat terbuka dan transparan.” Lebih lanjut dijelaskan, dana yang telah terhimpun dipegang oleh bendahara Pura Goa Giri Putri, yang akan digunakan untuk pembangunan pura, transportasi, dan keperluan-kepeluan lainnya atas sepengetahuan bendesa. Kalau dana yang dipegang bendahara dianggap sudah melebihi baru disimpen di LPD. Pada saat tertentu apabila dana yang dipegang bendahara sudah habis digunakan, pihak yang berwenang dalam hal ini prajuru Pura Goa Giri Putri bersama bendesa Desa Pakraman Karangsari mengambilnya di LPD untuk digunakan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) dalam pujawali atau upacara dan untuk pembangunan desa. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, I Kadek Soda dalam kutipan wawancara berikut: “ Atas sepengetahuan pak bendesa, dana tersebut saya pegang untuk memenuhi keperluan-keperluan pura. Kemudian kelebihannya saya simpan di LPD. Kalau ada keperluan ya tinggal ambil saja seperlunya. Baik itu untuk pujawali atau upacara atau pembangunan. Di Pura Goa Giri Putri yang sering terjadi adalah diambil untuk keprluan-keperluan sehari-hari di pura seperti beli dupa, air minum, dan lain-lain.” Pada saat bendahara sudah tidak pegang dana, ya prosesnya sederhana saja. Kalau jumlah dana yang dipegang didasarkan atas pemakaian periode lalu, pengambilannya juga segitu, nanti kalau kekurangan lagi, lagi ngambil ke LPD. Pada akhirnya nanti juga kelihatan di laporan pengeluaran Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari berapaberapa menghabiskan dana.” Dari kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan dana punianya menggunakan sistem akuntansi yang sederhana. Dana yang terhimpun dipegang oleh bendahara pura untuk memenuhi keperluan sehari-hari, apabila dananya lebih baru disetorkan ke rekening desa di LPD setempat. Penggunaan dana terbesar adalah untuk pujawali atau upacara piodal di pura. Pada saat bendahara sudah tidak pegang uang, pihak berwenang dalam hal ini bendesa bersama-sama dengan prajuru Pura Goa Giri Putri melakukan penarikan sejumlah dana dari rekening desa untuk dialokasikan pada pujawali atau upacara piodal di pura. Jumlah penarikannya hanya didasarkan pada pemakaian dana pada periode yang lalu. Maka terdapat dokumen-dokumen bukti penarikan maupun penyetoran dana di LPD terkait dengan dana punia. Dokumen tersebut

disimpan sebagai arsip digunakan pada saat melakukan pertanggungjwaban. Pertanggungjawaban Pengelola Dana Punia Mardiasmo (2002) menyebutkan terdapat dua jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban vertikal dan pertanggungjawaban horizontal. Sebagai salah satu, upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman, prajuru pura melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, I Kadek Soda dalam kutipan wawancara berikut: “ Pertanggungjawaban yang diberikan kepada krama terkait dengan dana punia yang terhimpun di Pura Goa Giri Putri itu berupa laporan-laporan periodik setiap bulan dari panitia, itu diperiksa oleh prajuru desa pakraman baik itu jro bendesa, petajuh, juru raksa atau bendaharanya, nah itu yang ikut memeriksa. Kemudian diumumkan didepan krama desa pada saat paruman agung.” “ Masalah standar laporan pertanggungjawaban dalam pembukuannya, kita menggunakan pembukuan yang bersifat sederhana, ya bersifat neraca didalamnya ada debet kredit dan di akhir ada saldo yang disahkan oleh prajuru desa pakraman.” “ Masalah pertanggungjawaban Goa Giri Putri selama dikelola dari tahun 2005 dan mencapai puncak karya agung pada tahun 2007, sampai saat ini tidak pernah ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan baik oleh prajuru maupun oleh masyarakat yang ikut terlibat didalamnya. Nah sehingga pertanggungjawaban setiap bulan itu diterima baik oleh masyarakat didalam parum desa pakraman yang diadakan setiap bulan.” Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa, Prajuru Pura Goa Giri

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) Putri Desa Pakraman Karangsari melakukan pertanggungjawaban vertikal. Prajuru desa dalam hal ini bendesa dan jajarannya berkewajiban memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat Prajuru Pura Goa Giri Putri sebelum nantinya disampaikan kepada masyarakat pada saat diadakan sangkepan. Peerwujudan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Punia Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari mewujudkan akuntabilitas didalam pengelolaan dana punia melalui 5 hal yaitu transparansi, kewajiban, kontrol, tanggungjawab, dan resfonsif. Untuk menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan dana punia yang dilakukan Prajuru Pura Goa Giri Putri, Desa Pakraman Karangsari. Hal tersebut dapat dilihat dari terdapatnya akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap proses pengelolaan dana punia yang dilakukan pengelola dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Adanya transparansi pada pengelolaan dana punia disampaikan oleh Ketua Panitia Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, I Gede Rai Witarsa melalui kutipan wawancara berikut: “ Seluruh krama desa pun mengetahui tentang bagaimana dana punia itu dikelola. Diketahui lewat laporan lisan dan SPJ yang disampaikan oleh Prajuru Pura Goa Giri Putri di dalam parum.” “ Pengelolaannya selalu bersifat terbuka, semua informasi mengenai pengeluaran dan dana masuk selalu diumumkan ke krama desa. Seperti yang tyang katakana sebelumnya nanti kan pada saat paruman agung disiarkan berapaberapa dananya.” “ Kalau untuk meweujudkan transparan kan seperti yang tyang katakan di awal nanti kan pada saat paruman agung atau sangkepan krama disiarkan berapa-berapa dananya. Setiap dana punia itu terpakai juga selalu

diumumkan dipakai untuk apa, berapa jumlahnya.” Dalam kedudukan desa pakraman sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, transparansi dipahami sebagai suatu mekanisme pempublikasian informasi ke khalayak publik dalam hal ini krama desa. Informasi relevan yang dipandang harus diungkapkan ke publik dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Sehingga dalam praktiknya, dimensi transparansi yang menjadi tolok ukur akuntabilitas telah dipenuhi oleh Prajuru Pura Giri Putri Desa Pakraman Karangsari dalam pengelolaan dana punia. Kedua yaitu kewajiban atau Liabilitas merupakan konsepsi mengenai kesediaan individu atau organisasi untuk menerima pemberian reward dan punishment untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Pemerintah daerah seharusnya cerdas dan tajam dalam mengkaji segala yang menjadi konsekuensi dan dampak kebijakan. Konsep yang memasukkan kesalahan kedalam transparansi. Artinya, seorang individu atau organisasi harus liable untuk tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil. Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari sebagai suatu perkumpulan masyarakat tradisional memahami liabilitas sebagai keharusan menerima hokum karma. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, I Gede Rai Witarsa dalam kutipan wawancara berikut ini: “ Kewajibannya senantiasa mengikuti hasil prarem, jadi halhal yang bersifat urgen yang harus diprioritaskan. Kalau bersifat perbaikan-perbaikan ringan itu bisa diambil langkah kebijakan-kebijakan dari prajuru atau panitia Pura Goa Giri Putri atas petunjuk dari Prajuru Desa Pakraman Karangsari. Kaitannya dengan kegiatan ritual atau keagamaan upacara senantiasa

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) berkoordinasi dengan mangku pemucuk Pura Goa Giri Putri.” “ Kalau ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana punia itu akan dibahas dalam rapat kecil sabha desa, kemudian apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pura Goa Giri Putri. Dari hasil rapat kecil sabha desa bisa meningkat menjadi parum Desa Pakraman Karangsari. Apabila diketahui telah terjadi penyimpangan tanpa bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Maka desa pakraman lewat sabha desa dan diputuskan oleh bendesa adat diberikan sanksi sesuai dengan awig-awig desa pakraman yang telah dikukuhkan.” Dari kutipan wawancara diatas, mekanisme reward dan punishment dalam konsepsi liabilitas diterapkan oleh desa pakraman dalam konteks pengelolaan dana punia. Seperti yang diungkapkan dalam Lestari (2014), desa pakraman merupakan suatu kesatuan yang memiliki ikatan tradisi, kepercayaan dan budaya yang sangat kuat dalam suatu kesatuan wilayah tertentu. Dalam praktiknya konsep mengenai liabilitas dipahami sebagai hukum yang diterima atas setiap tindakan baik atau buruk yang dilakukan pengelola. Begitulah konsep liabilitas dipahami sebagai hukum yang diterima oleh setiap individu yang berkecimpung dalam pengelolaan dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari. Sanksi sesuai awig-awig menjadi konsekuensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu. Ketiga kontrol merupakan konsep yang dominan dalam akuntabilitas. Konsep ini merupakan titik awal dalam melakukan analisa terhadap akuntabilitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya

dilaksanakan. Konsep kontrol yang diterapkan Prajuru Pura Goa Giri Putri dalam mengelola dana punia meliputi dua sisi, yaitu kontrol dari intern prajuru desa selaku pengawas pengelolaan dana punia dan kontrol dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bendesa Desa Pakraman Karangsari, Jro Mangku Yogi pada kutipan wawancara berikut ini: “ Itu kewajiban tyang sebagai bendesa selalu mengontrol kegiatan dari Prajuru Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari. Kontrol yang saya lakukan memang rutin. Tetapi kontrolnya sebatas apakah mereka sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kita sesama pengelola kan mesti saling bantu, saling mengingatkan kalau nanti ada yang salah.” “ Yang saya kontrol adalah apakah semua dana yang masuk sudah dicatat dalam buku kas. Jika dipergunakan juga harus dicatat. Buku kas ini merupakan sebagai alat kontrolnya. Kan pastinya semuanya ada catatan kasnya, nanti tinggal dicocokkan dana yang masuk dan dana yang keluar dengan kenyataan di desa pakraman.” “ Kaitannya dengan masyarakat Desa Pakraman Karangsari kaitannya dengan kontrol, iya terlibat langsung lewat perwakilan beliau yang duduk didalam sabha desa maupun dilakukan oleh prajuru desa pakraman beserta pasukan jero bendesanya.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bagaimana konsep kontroling yang diterapkan oleh prajuru desa. Dalam pengelolaan dana punia yang dilakukan oleh prajuru Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari berasal dari dua arah. Pertama kontrol yang berasal dari intern pengelola sebagai wujud solidaritas yang terbangun didalam tubuh organisasi desa pakraman dalam mengelola dana punia. Kedua berasal dari

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) masyarakat. Kontrol dari sesama pengelola dan masyarakat bersinergi untuk menjamin pengelola dana punia yang akuntabel. Keempat tanggungjawab merupakan konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hokum, aturan dan norma. Tanggungjawab dapat mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berprilaku. Melalui standar tersebut diharapkan dapat mendorong prilaku yang lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada. Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari membuat laporan keuangan sederhana dan laporan pertanggungjawaban dalam menerapkan konsep tanggungjawab dalam pengelolaan dana punia. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, I Kadek Soda dalam kutipan wawancara berikut ini: “ Dana yang digunakan kan Prajuru Pura Goa Giri Putri wajib menyampaikan laporan, bahasan sederhananya bukti bahwa dana tersebut digunakan untuk apa aja. Kan itu dananya merupakan sumbangan dari para bhakta maupun masyarakat yang dikelola untuk keperluan pura, pembangunan, dan pujawali atau upacara, tentu krama desa harus mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.” Dalam penerapannya, konsep tanggungjawab dalam dimensi akuntabilitas dipandang sebagai tanggungjawab dari pengelola terhadap masyarakat. Tanggungjawab dipenuhi dengan membuat pembukuan sederhana dan laporan pertanggungjawaban. Desa pakraman dimana kedudukannya sebagai masyarakat adat, menerapkan standar sebagai aturan adat yang harus ditaati oleh seluruh krama desa termasuk prajuru desa didalamnya. Pemenuhan tanggungjawab yang dilakukan oleh Prajuru Pura Goa Giri Putri disesuaikan

dengan aturan adat yang berlaku. Dimana pada setiap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana punia diumumkan pada saat sangkepan desa. Hal ini merupakan salah satu ciri bahwa telah diterapkannya konsep tanggungjawab sebagai dalam pengelolaan dana punia yang akuntabel. Yang terakhir yaitu responsif merupakan sudahkah organisasi memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini mengenai perhatian organisasi terhadap ekspresi langsung atau kebutuhan dan keinginan dari konstituen organisasi berdasarkan perintah dari pejabat yang dipilih. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah organisasi telah memenuhi harapan (permintaan, keinginan) secara substansi. Dana punia yang diberikan didasari atas yadnya yang tulus ikhlas. Dana yang terhimpun tersebut secara turun temurun hanya digunakan untuk menunjang keperluan-keperluan pura, pembangunan, dan pujawali. . Dalam praktiknya, secara otomatis kebutuhan krama desa dipenuhi oleh pengelola dengan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan dan pujawali. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, I Kadek Soda dalam kutipan wawancara berikut: “ Dana punia yang selama ini kami kelola sudah sesuai keinginan masyarakat. Dananya kami gunakan dengan tepat untuk kepentingan pura baik pembangunan maupun pujawali. Jadi selama selama pembangunan dan pujawali masih bisa kami laksanakan sebagaimana mestinya kan berarti sudah sesuai keinginan krama desa.” Berdasarkan hasil wawancara oraganisasi pengelola dana punia sudah memenuhi keinginan dari krama desanya. Karena dana yang dikelola sudah sesuai keinginan masyarakat. Hal ini menjadi ciri bahwa telah diterapkannya konsep responsive dalam pengelolaan dana punia yang akuntabel.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai akuntabilitas pengeolaan keuangan pada sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari sebagai berikut: Pengelolaan dana punia dikelola langsung oleh prajuru pura dalam pengawasan prajuru desa, baik itu pemungutan, penggunaan dan pertanggungjawabannya. Dana punia bersumber dari masyarakat umum, terutama para pemedek yang tangkil ke Pura Goa Giri Putri dan sekaligus menghaturkan punia dan juga dari pemerintah berupa bansos (bantuan sosial). Dana punia dihimpun melaui kotak punia, yang setiap bulannya dihitung dan dicatat di buku kas desa. Selanjutnya dana dipegang oleh bendahara pura yang digunakan untuk memenuhi keperluankeprluan pura, dan apabila dananya sudah dianggap lebih disetorkan pada LPD setempat. Dana yang terpakai tersebut, prajuru pura dalam pengawasan prajuru desa memberikan pertanggungjawaban kepada krama desa. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan pengumuman berapa dana masuk dan berapa dana keluar pada saat paruman atau sangkepan yang diadakan setiap sebulan sekali. Prajuru pura bersama-sama prajuru desa memahami bahwa harus ada akuntabilitas pada setiap pengelolaan keuangan. Didalam penerapannya terdapat lima dimensi akuntabilitas pada sistem dana punia Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari, yaitu transparansi, kewajiban, kontrol, tanggungjawab, dan resfonsif. (1) dalam menjamin tranparansinya prajuru Pura Goa Giri Putri sebagai pengelola memanfaatkan kegiatan khusus atau paruman agung sebagai mediasi yang mejembatani antara krama desa dan informasiinformasi yang dianggap relevan untuk diungkapkan dan terdapatnya akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap

proses pengelolaan dana punia yang dilakukan pengelola dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. (2) Dalam praktiknya konsep mengenai liabilitas dipahami sebagai hukum yang diterima atas setiap tindakan baik atau buruk yang dilakukan pengelola. Sanksi sesuai awig-awig menjadi konsekuensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu. (3) Konsep kontroling yang diterapkan oleh prajuru desa. Dalam pengelolaan dana punia yang dilakukan oleh prajuru Pura Goa Giri Putri Desa Pakraman Karangsari berasal dari dua arah. Pertama kontrol yang berasal dari intern pengelola sebagai wujud solidaritas yang terbangun didalam tubuh organisasi desa pakraman dalam mengelola dana punia. Kedua berasal dari masyarakat yang terlibat langsung lewat perwakilan sabha desa. Kontrol dari sesama pengelola dan masyarakat lewat wakilnya yang duduk di sabha desa bersinergi untuk menjamin pengelola dana punia yang akuntabel. (4) Konsep tanggungjawab dalam dimensi akuntabilitas dipandang sebagai tanggungjawab dari pengelola terhadap masyarakat. Tanggungjawab dipenuhi dengan membuat pembukuan sederhana dan laporan pertanggungjawaban. Desa pakraman dimana kedudukannya sebagai masyarakat adat, menerapkan standar sebagai aturan adat yang harus ditaati oleh seluruh krama desa termasuk prajuru desa didalamnya. Pemenuhan tanggungjawab yang dilakukan oleh Prajuru Pura Goa Giri Putri disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Dimana pada setiap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana punia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) diumumkan pada saat sangkepan desa. (5) Konsep resfonsif dalam pengelolaan dana punia dimana oraganisasi pengelola dana punia sudah memenuhi keinginan dari krama desanya. Karena dana yang dikelola sudah sesuai keinginan masyarakat. Saran Berdasarkan simpulan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sistem dana punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari, maka saran yang diberikan adalah: Bagi Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karangsari disarankan untuk krama desa terlibat secara langsung dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana punia, jangan melalui wakilnya yaitu sabha desa saja. Agar nantinya tidak terjadinya percekcokan dalam pengelolaan dana punia. Maka sebaiknya masyarakat secara langsung melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana punia.

DAFTAR PUSTAKA Lestari,

Ayu Komang Dewi. 2014 Membedah Akuntabilitas Praktik

Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2) Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol 2, No 1. Hal: 1-17 Moleong,

Lexy J. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Pt Rosdakarya: Bandung

Parisadha Hindu Dharma Indonesia. 2008. Filosofi Dana Punia: Bhisama Dana Punia. [Online] Tersedia di: http://www.parisadha.org. [Diakses 19 Desember 2012] Surpha, I Wayan. 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post.