Pengalaman kerja: o
Ketua Program Studi Ilmu Hukum President University, Cikarang (sejak Oktober 2011-sekarang).
o
Direktur Eksekutif Episterna Institute (sejak September 2010-sekarang);
o
~;~:~~be~~D::eo~~:~ 2~;t);asarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia
o
Koordinator Eksekutif Learning Centre Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa) (2009-2010);
o
Manajer Program dan Peneliti pada Program Pengkajian dan Pengembangan Antropologi Ekologi Universitas Indonesia-P3AE-UI (1994-2004).
o
~~~;:~:~ta~~~~o:;~~r(;;0;~~~~3~.ntroPOlOgi,
Program Pascasarjana FISIP,
o
Editor Senior Buletin NUANSA PEMBERDAYAAN [bulletin dwibulanan untuk pemberdayaan masyarakat diterbitkan oleh P3AE-UI] (1999-2004).
o
Editor Jurnal EKONESIA diterbitkan oleh P3AE-UI (1994-1995).
o
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (1992).
o
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gajayana Malang (1992).
Aktifitas terkait pembaharuan hukum di Indonesia: o
Koordinator keIompok masyarakat sipil Indonesia untuk reformasi kebijakan tenurial hutan (sejak Juli 2011).
o
AnggotaPanel Ahii Badan PBB untuk Pembangunan (United Nations Development Programme, UNDP) untuk penilaian partisipatif tata kelola REDD+ (sejak Juni 2011-sekarang).
o
Anggota Tim Kerja Penyusunan Rencana Makro Tenurial Kehutanan di Kementerian Kehutanan (April2012-sekarang).
o
Anggota Tim Pakar Dewan Perwakilan Daerah untuk penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hak atas Tanah (Februari-Oktober 2012).
o
Anggota Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan Bappenas-UNDP (sejak 2007) dan penanggung jawab penyusunan Strategi Nasional dan Rencana Tindak Akses terhadap Keadilan di Bidang Pertanahan dan Sumber Daya Alam.
o
o
o
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kebijakan Kehutanan (sejak 2007-sekarang). Pendiri dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa) [2001-2007]. Anggota Tim Penyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kementerian Lingkungan Hidup RI (2002-2006). 2
• Anggota Dewan Pertimbangan Sertifikasi, Lembaga Ekolabel Indonesia (2003•
•
2005). Anggota Tim Penyusun Us ulan LSM untuk Amandemen Kedua UUD 1945. Anggota Kelompok Kerja Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
• Anggota Tim Substansi Konsultasi Publik Pembaruan Kebijakan Tanah dan Kekayaan Alam. Bappenas-Kementerian Lingkungan Hidup RI.
Penelitian dan Konsultansi di Lembaga-lembaga Internasional: • Konsultan review paper konsep penelitian tata kelola hutan dan lahan, The Asia Foundation (22 April - 3 Mei 2013). Pimpinan Proyek di Indonesia dan co-supervisor untuk mahasiswa Doktoral untuk Penelitian berjudul Securing Land rights: Land Conflicts in Democratizing Indonesia sebagai bagian dari Penelitian Bersama Indonesia-Belanda: From Clients to Citizens? Emerging Citizenship in Democratising Indonesia, didanai oleh Koninklijke Nederlandse Akademie Wetenschappen (20122016).
• Konsultan World AgroforestryCentre untuk penyuntingan buku. berjudul Strengthening Forest Management (Januari 2012).
• Konsultan the Asia Foundationuntuk penyusunan kajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Agustus-September 2012).
• Konsultan
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization, ILO) untuk pemetaan peraturan dan program nasional terkait dengan masyarakat adat adalam kerangka Konvensi ILO 169 (SeptemberOktober 2011).
• Peneliti Post-Doc di Van VoIIenhoven Institute untuk Proyek 'Stakeholder interests and potential for sustainable coastal management through rights regulatioan practices in the context of decentralisation in the Mahakam Delta, East Kalimantan' (mulai April 2011-Desember 2011); Tanggung jawab melakukan penelitian mengenai aspek sosio-Iegal penataan penguasaan tanah dan sumber daya di daerah pesisir Delta Mahakam dan mempublikasikan hasil penelitian ke dalam jurnal internasional dan nasionaI.
• Supervisor penelitian akses terhadap keadilan Iingkungan: studi kasus kehutanan masyarakat di Proyek Access to Justice In Indonesia, Van VoIIenhovenInstitute, Universitas Leiden (2010-Maret 2011). Tanggung jawab mensupervisi penelitian yang dilakukan oleh staf peneliti dari LlPI untuk mengkaji perbandingan pelaksanaan perizinan hutan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
• Konsultan untuk Proyek 'Review and Synthesis of Land and Forest Tenure in Indonesia and Asia, dan 'Experience in Indonesia on the Recognition of 3
Collective Land Title', World Agroforestry Center (Maret- juli 2006). Tanggung jawab: Melakukan kajian tentang penguasaan tanah dan hutan di Indonesia dan melakukan sintesis terhadap kajian-kajian serupa di Asia.
• Konsultan internasional untuk proyek Labour and Migration Research on Domestic Workers. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Chiang Mai Thailand. Tanggung jawab: merancang dan mengkoordinir penelitian untuk peneliti lokal di Hong Kong berkaitan dengan pekerja rumah tangga migran. Desember 200S-Maret 2006. •
Konsultan nasional pertanahan (land specialist) untuk proyek Emergency Response and Transitional Recovery Programme pad a Conflict Prevention
and Recovery Unit, United Nations Development Programme (UNDP): Tanggung jawab: menyiapkan manual dan melatih fasilitator-fasilitator yang bekerja untuk masyarakat yang terkena bencana gempa dan tsunami di Aceh. Oktober 200S - januari 2006.
• Konsultan untuk Indonesia Decentralized Environmental and Natural Resource Management (IDEN) Project-UNDP. Tanggung jawab: Menyiapkan manual monitoring lingkungan bagi anggota DPRD (September-Desember 2004).
• Peneliti pada Proyek Indonesian-Netherlancis Stuciies on Decentralization of the Indonesia 'Rechtstaat' and its impact .on AgrClria (INDIRA). Van Vollenhoven Institute for Law and Adrninistration in Non Western Countries. Faculty of Law, Leiden university. (September 2003-Agustus 2008), dengan penelitian individual berjudul: "Can Tenure Security Save the Forests and the People? A Contextual Analysis of Forest Tenure in the Decentralization Era, the Case ofCommunity Forestry in Lampung, Indonesia".
• Konsultan untuk Asian Development Bank (ADB). Bantuan Teknis Regional "Capacity Building for Indigenous Peoples/Ethnic Minority and Poverty Reduction." Tanggung jawab: Melakukan penelitian, memfasilitasi lokakarya lokal, nasional dan regional (April-Oktober 2001).
• Konsultan untuk Biodiversity Support Program-Kemala-USAID. Tanggung jawab: Mengkajiulang manual pelatihan penanganan konflik tentang sumber daya alam (Februari 2001).
Penelitian di Lembaga-Iembaga Indonesia: •
Konsultan Silvagama untuk penyusunan Kertas Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Inisiatif Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan (NovemberDesember 2012).
•
Koordinator penelitian tentang kepastian penguasaan tanah dan sumber daya yang nyata dalam berbagai model penyelesaian konflik. Epistema Institute dengan dukungan Forest Peoples Program United Kingdom, Rights and Resources Initiatives, Washington DC (2011).
•
Koordinator penelitian Pluralisme hukum dalam penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia. HuMa dan Epistema Institute dengan dukungan 4
Forest Peoples Program United Kingdom, Rights and Resources Initiatives, Washington DC (2010).
• Mengembangkan Infrastruktur Sosial Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Indonesia (1999-2003), Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi Universitas Indonesia (P3AE-Ul) didukung the Ford Foundation.
• Kendala dan Peluang bagi Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal pad a Hutan. KPSHK, Mei-}uli 2000.
•
Desa, lnstitusi Lokal dan Pengelolaan Hutan (1998), ELSAM didukung BSP Kemala-USAID.
•
Koperasi dan Kelembagaan Kehutanan Masyarakat (1998). P3AE-Ul dan Bina Swadaya didukung FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat).
•
Alternative Strategies for Forest Resource Development: Extractivism, Agroforestry or Plantations? (1997-1999), P3AE-Ul didukung Uni Eropa.
•
Studi Pengembangan Kerangka Pengintegrasian HPH Bina Desa ke dalam KPHP. Pelangi Indonesia-ODA-UK, 1995.
•
Konsistensi, Kontradiksi dan Perubahan Kebijakan Kehutanan di Indonesia (1994-1997) P3AE-Ul didukung the Ford Foundation.
Publikasi dan Karya Tulis Ilmiah: Buku: • Forest tenure in Indonesia: The socia-legal challenges of securing communities' rights, Leiden: Leiden University, 2010. • Indigenous Peoples and Poverty Reduction: Indonesia. (2002). Manila. Asian Development Bank. • Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan: Refleksi Kebijakan dan Praktik (2000).}akarta. ELSAM. • Anotasi Peraturan Perundang-undangan tentang Hak dan Akses Masyarakat Adat pada Sumber Daya Alam (2000).}akarta. ELSAM. • Kelembagaan Kehutanan Masyarakat (2000). Yogyakarta. Pustaka Kehutanan Masyarakat. Bab dalam Buku/Prosiding: •
"Keniscayaan Transdisiplinaritas dalam Studi Sosio-legal terhadap Hutan, Hukum dan Masyarakat", dalam Hariadi Kartodihardjo (ed.), Kembali ke }alan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan. Bogor: Forci dan Tanah Air Beta, 2013, h. 9-20.
•
"Kata Pengantar: Negara dan pluralisme hukum: Kebijakan pluralisme hukum di Indonesia pada masa kolonial dan masa kini". Jakarta: Episterna Institute, AIPP, FPP, RRI dan RECOFTC. 2012, h. ix-xxiv.
•
"Eksistensi dan impJikasi sebuah teori tentang hukum" bersama Shidarta dalam Shidarta (editor), Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan:
5
Eksistensi dan Implikasi. jakarta: Episterna Institute dan HuMa (2012), h. 1-8.
• "Legal pluralism in Indonesia's land and natural resource tenure: A summary of presentation" dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao (eds.), Divers Paths to justice: Legal pluralism and the rights of indigenous peoples in Southeast Asia. Bangkok: AIPP dan FPP (2011), h. 126-132.
•
"Berpikir kritis terhadap pluralisme hukum" dalam Myrna A. Safitri (editor), Untuk apa pluralisme hukum? Konsep, regulasi dan negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia. Episterna Institute, HuMa, Forest Peoples Programme (2011).
• "Prawacana: Membaca kembali hukum progresif', dalam Myrna A. Safitri, Vance Arizona dan Awaludin Marwan (eds.), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan kritik-Seri Tokoh Hukum Indonesia. jakarta: Episterna Institute dan HuM a (2011), h. 1-12.
• "REDD di Indonesia: Kebijakan pemerintah dan kerentanan masyarakat: Sebuah pengantar, (bersama Mumu Muhajir), dalam Mumu Muhajir (ed.) REDD di Indonesia: Kemana akan melangkah? Seri hukum dan keadilan iklim, jakarta: HuMa dan Rainforest Foundation Norway, 2010, hal.l-21.
• "Legalisasi hak-hak masyarakat atas tanah dan kekayaan alam dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia: Model, masalah dan rekomendasi," dalam: Masa Depan Hak-hak Komunal atas Tanah: Beberapa gagasan untuk pengakuan hukum, Rekomendasi Kebijakan, Bappenas, Universitas Leiden, Desember 2010 hal. 15-33.
• Pengakuan atau Manipulasi? Pluralisme .hukumdalam penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia. jakarta: Episterna Institute (2010) editor bersama Mumu Muhajir.
• "Bernegara hukum dan berbagi kuasa dalam urusan agraria di Indonesia: Sebuah pengantar (co-author: Tristam Moeliono)", dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds.), Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-jakarta, hal. 1-32.
• "Reformasi hukum periferal: Kepastian tenurial dan hutan kemasyarakatan di Lampung", dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (eds.), Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-jakarta, hal. 109-142.
• "The Mystery of Formalising Informal Land Tenure in the Forest Frontier: the case of Langkawana, Lampung, Indonesia," dalam Ubink, j.M, A.j.Hoekema, W.j.Assies (eds.), Legalising Land Rights: local practices, state responses and tenure security in Africa, Asia and Latin America. Leiden: Leiden University Press. Hal.. 549-573.
• "Langkawana's Community Forest: Decentralization and Legal Pluralism in Indonesian State Forestlands," dalam Zips, Wand Weilenmann, D.R.M. (eds.), The Governance of Legal Pluralism: Empirical Studies from Africa and beyond. 6
Zurich: LIT, 2011.
• "Tenure Security, sebuah Arena Pluralisme Hukum di Kawasan Hutan Negara" dalam Anonim (2005), "Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi. jakarta: Yayasan Kemala dan the Ford Foundation. Hal. 269-276.
• "Penguasaan dan Konflik Sumber Daya Alam" dalam Tim Konsultasi Publik RUU PSDA (2004), "Di Bawah Satu Payung: Hasil-hasil Konsultasi Publik RUU PSDA." HaI.76-85.
• "Pengakuan terhadap Hak Masyarakat Adat pad a Ekosistem Hutan: Catatan untuk Rancangan Kebijakan tentang Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Negara". Dalam Sirait. M. (ed.), Kajian Kabijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indoensia: Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah. ICRAF-LATIN-P3AE-UI. Ha1.39-45. •
"Komentar atas RPP Pengelolaan Hutan Adat". Dalam Anonim, "Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam". Kumpulan Tulisan dan Diskusi tentang Hak-hak Masyarakat Adat Indonesia. International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) dan jaringan Pendukung Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Hal. 119-121.
Artikel: •
•
"Kepastian Hukum atas Penguasaan Kawasan Hutan: Mitos atau Realitas?" Forum Keadilan 25:XVI, 8-15 October 2006; diterbitkan ulang atas izin dalam Warta Tenure 3, Oktober 2006. "Hak dan Akses Masyarakat Lokal pada Sumber Daya Hutan". Ekonesia 3:43-59.
Manual: • Bagaimana Melindungi dan dan Memenuhi Hak-hak atas Tanah Masyarakat Korban Tsunami di Aceh? Manual Pelatihan untuk pendamping masyarakat •
korban tsunami di Aceh. UNDP. 2005. Menyelamatkan Masa Depan Daerah: Enam Kunci Pengawasan Lingkungan bagi Legislator Daerah. IDEN-UNDP, Desember 2004.
Laporan Penelitian: •
•
•
•
Penataan ruang yang berkeadilan eko-sosial: Kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang Penataan Ruang. Laporan ditulis bersama Mumu Muhajir untuk the Asia Foundation, 2012. Indigenous Peoples in Indonesia: Opportunities and challenges to recognize their rights in law and development programmes. Laporan ditulis bersama Vance Arizona untuk International Labour Organization, 2012. Communal Land Titling in Indonesia: Possibilities and Obstacles for Legal Protection ofAdat Communities. Laporan untuk World Agroforestry Center. juni 2006. Mampukah
Kepastian
Tenurial
Mendorong
Pelestarian
Hutan?
Hutan 7
Kemasyarakatan di Lampung dalam Perspektif Sosio-Iegal. Laporan Penelitian untuk Center for International Forestry Research, 2006.
• Reposisi Hak Negara dan Masyarakat Adat/Lokal Mewujudkan Pengelolaan Hutan Demokratis dan Lestari. Laporan untuk Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan. januari, 2001.
• Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan dan Implikasinya pada Pengelolaan Hutan di Indonesia. jakarta. P3AE-Ul, 1999.
• Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan di Indonesia: Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. jakarta. P3AE-Ul, 1998.
• Peran dan Akses Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan: Kajian Kebijakan Daerah Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. jakarta. P3AEUI,1997.
• Pengelolaan Hutan, Akses Masyarakat Lokal dan Perkembangan Gagasannya dalam Kebijakan dan Perdebatan Internasional. jakarta, P3AE-Ul, 1997.
Working Paper: • Forest tenure and its security: Some conceptual notes. Episterna Working paper 02/2010. •
Quo-Vadis Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia. jakarta. HuMa working paper No.1, 2002,
•
Kisah-kisah di Ciakar: Suka Duka Meneliti Potensi Keswadayaan di Desa Miskin. Working Paper 1/1994, Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Makalah: •
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi. Makalah disampaikan dalam Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jakarta 13 Desember 2012.
•
REDD dan Keadilan Tenurial Masyarakat di Kawasan Hutan Indonesia: Bencana atau Penyelamat. Makalah pad a Lokakarya Pakar Hukum Independen untuk Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), jakarta, 27 April 2009.
•
Hukum untuk Kaum Miskin? Makalah pada Rakornis Badan Penelitian dan Pengembangan HAM-Departemen Hukum dan HAM, Bandung, 5 Agustus 2008,
•
Bringing Forest and Law Back to the People: Community Forestry in Lampung, Indonesia. Hand out Presentasi pada the 59 th Annual Meeting of Association for Asian Studies. Boston-USA, 24 Maret 2007, disempurnakan sebagai makalah pada Seminar and Workshop on Land Law and Land Tenure in Post-1998 Indonesia: Changes in Rule of Law in the Field of Agraria, Gadjah Mada 8
University and Van Vollenhoven Institute, 31 Mei 2007.
•
Masyarakat Adat, Pengakuan serta Perlindungan Hak-haknya di Kawasan Hutan, Mengurai Benang Kusut Hukum dan Kebijakan di Indonesia. MakaIah pada Seminar dan Lokakarya tentang Pengakuan Masyarakat Adat Kasepuhan di daIam dan sekitar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Rangkasbitung, 13 Desember 2006.
• Mempertanyakan Posisi Sistem Tenurial Lokal dalam Pembaruan Agraria di Indonesia. Makalah pada Simposium Pembaruan Agraria 1, Medan 15 November 2006.
• Community Fprestryin Post Crisis Ifldonesia:(;h9ngeand Reform in Forestland Tenure. Handout presentasi pada the. 15 th International Congress of the Commission onFolkLawandLegalPluralism, Depok, 1 juli200(i.
• Change without Reform? Community Forestry in Decentrali'?inglndonesia. ~:raj.~r.padathe I1thIASCPconference,Bali••20.June 2006,publikasielektronik
http://www.dlc.dlib.indiana.edu /archive/000020 12/00 ISafitri Myrna Change .pdf
• PerernPuan dan Perlindungan Hak.atas Tanah Pasca Tsunami Aceh. Makalah padaSeminar Getting the Reconstruction and Rehabilitation Process Right: Creating a Gender Balance. Oxfam International-UNFPA-PSW lAIN Ar Raniry, Banda Aceh 28 Desember 2005.
• State, People and Forest: Lawmaking in a Decentrali'?ing Indonesia. Handout presentasi pada Indonesia Council Open Conference 2005, Flinders University Adelaide Australia, 26 September 2005.
• Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat: Beberapa Catatan tentang Kerangka Hukum Kehutanan Masyarakat di Indonesia. Makalah pad a Seminar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan. Universitas Tadulako Palu, 15 September 2005.
• Community Forestry and Tenure Security in Decentrali'?ed Indonesia: the Case of Lampung. Makalah pada INDIRA Seminar, Leiden University, 21 March 2005.
• Decentrali'?ation, Local Rules and Forest
Managemen~ Creating a SharedResponsibility in Forest Protection: the Case ofLampung, Indonesia. Makalah pada the 14 th International Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 26-29 Agustus 2004.
•
Making Local Rules Work for the Successful of Community Forestry Program: the Case of Forest User Groups in Lampung, Indonesia. Makalah pada the 4 th All Asia Public Interest Environmental Law Conference, Quezon City, the Philippines, 25 Maret 2004.
• Pembaruan Kebijakan Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam. Materi Konsultasi Publik RUU Pengeloaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Sekretariat Konsultasi Publik RUU Pengeloaan Sumber Daya Alam, 2003. 9
• Prospek Kekuatan Organisasi Rakyat di Desa Mewujudkan Tatanan Masyarakat Sipil. Makalah pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat VI, Cilegon 31 Oktober 2002.
• Mencari Arah Regulasi Sumberdaya Alam dalam Proses Pembaruan Hukum. Makalah pada Seminar Arah Kebijakan Nasional mengenai Tanah dan Sumberdaya Alam Lainnya", KSPA, Pokja PSDA dan KPA, Bandung, 20 Agustus 2001.
• Mengembangkan Tatanan Masyarakat Sipil melalui Proses Belajar Bersama Masyarakat Kampung Hutan: Kasus Gunung Betung, Lampung Makalah pada International Symposium of Anthropology. Padang, juli 2001.
• Menegakkan Kedaulatan Rakyat: Sebuah Agenda Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam. Makalah pada Diskusi Interaktif, "Keanekaragaman Hayati untuk Kesejahteraan: Semangat Pengelolaan Sumberdaya Alam Bersama Rakyat Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah", diselenggarakan BSP Kemala dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, jakarta, 11 juni 2001
• Menganalisis Kebijakan Pemerintah. Makalah pad a Lokakarya Penulisan LATIN dan Yappika, Cisarua, 29 Maret 2001.
•
The Man Behinds the Gun, the Ru/e Behinds the Man: Faktor Penting da/am Revita/isasi Tekn%gi Indigenous. Makalah pada Diskusi "Revitalisasi Teknologi indigenus dalam Praktek Pertanian. HANDAL, Bogor, 16 Desember 2000.
• Meninjau Ulang Penetapan Kawasan Hutan Negara. Makalah pada "Removing the Constraints: Post-CGl Seminar on Indonesian Forestry". jakarta. 26 januari 2000.
• Policy Change in the Forestry Sector in Indonesia: Impact on Community Access to Forest Resources. Makalah pada the 6th Annual Meeting of the International Association for the Study of Common Property, University of California, Berkeley, USA, 5-8 juni 1996.
Editor dan reviewer buku: •
Untuk apa pluralisme hukum: Konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia. jakarta: Epistema Institute, HuMa dan Forest Peoples Programme (2012).
•
Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan kritik (2011). jakarta: Epistema Institute dan HuMa (Ko-editor: Vance Arizona, Awaludin Marwan).
•
Pengakuan atau Manipulasi? Pluralisme dan kepastian hukum dalam penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia. Prosiding lokakarya menyambut sembilan tahun KETETAPAN MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, jakarta: HuMa, Epistema, Konsorsium Pembaruan Agraria, Forest Peoples Program, 2010 (Koeditor: Mumu Muhajir).
•
Hukum agraria dan masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. jakarta: HuMa, Van 10
Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010.
• Konstruksi Hutan Adat: Pilihan Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Hutan. FKKM: 2007 (Pengarang: Rikardo Simarmata dan Budi Riyanto).
Free and Prior Informed Consent daIam Pergulatan Hukum LokaI. Jakarta: HuMa. 2005 (Pengarang: Bernadius Steni).
• Implementasi TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Raca Press, 2004 (Pengarang: Ivan Valentina Ageung).
Redaksi dalam seri publikasi i1miah: • Dewan Redaksi Digest Episterna; • Dewan Redaksi Bulletin on Law and Climate Change Update; • Koordinator dewan redaksi Seri Sosio-Iegal Indonesia; • Koordinator dewan redaksi Seri Tokoh Hukum Indonesia.
Pertemuan I1miah (Konferensi, Seminar, Lokakarya, Kursus): Internasional: • The 3 rd meeting of the Asia REDD+ Working Group: Payments for environmental services to communities. Puncak, 8-10 Januari 2013 (presenter). • International Conference on Forest Tenure Reform: Status and Review of Forest Tenure Reforms in China and a Global Perspective on the way forward. Food and Agriculture Organization, China State Forestry Administration, Peking University and Rights and Resources Initiative, Hangzhou, 20-23 November 2012 (panelis). • 12 th Dialogue on Forest, Governance and Climate Change: Scaling-up Strategis to Reduce Emissions and Advance Development in Forest Areas. Rights and Resources Initiatives dan The Nature Conservancy. Washington DC,S November 2012 (panelis). • Pertemuan East Kalimantan Project, Leiden 29 September 2011 (presenter). • Pertemuan regional kehutanan masyarakat, Recoft Bangkok Agustus 2011 (presenter). • Konferensi Internasional Forest Tenure, Governance and Enterprise. Lombok 11-15 Juli 2011 (presenter dan tim perumus). • Pertemuan regional Securing Rights through Legal Pluralism in Southeast Asia, Bangkok, 20-22 September 2010 (presenter, moderator). • Seminar and Workshop, Land Law and Land Tenure in Post-1998 Indonesia: Changes in Rule of Law in the Field of Agraria, Gadjah Mada University and Van Vollenhoven Institute, 31 Mei 2007 (presenter). • The 59 th Annual Meeting of Association for Asian Studies, Boston, USA, 22-25 Maret 2007 (presenter). 11
• • •
•
• • • • • • • • • •
The 15 th International Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism. Depok, 29juni-2 juli 2006 (presenter dan moderator). The 11 th International Association for the Study of Common Property Conference, Bali 19-22 Juni 2006 (presenter). Indonesia Council Open Conference 2005, Flinders University, Adelaide Australia 26Septel11 ber 200S (presenter). INDIRA Seminar,Facultyof Law Leiden University, the Netherlands, 21-22 March 200S(presenter). InternationalC:onfer~nceonLand.andResourceTenure .in Changing Indonesia: Questioning theAnswers.Jakarta, 11-13 Oktober 2004 (presenter). The14'h Inte.rnationaI COl1gress.of the Commission on Folk Lavvand Legal Pluralism, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada, 26-29 Agustus 2004, (pres~nter). International Course on Legal Pluralism, University of New Brunswick, Fredericton, Canada, 21-24 Agustus 2004. The 4 th All Asia Public Interest Environmental Law Conference, Quezon City, The Philippines, 20-26 Maret 2004 (presenter). Association for Law and Administration in Developing and Transitional Countries (ALADIN) Conference: Towards a New Type of Local Government an Uphill Battle?, Utrecht, the Netherlands, 26 September 2003, (peserta). Regional Workshop on Indigenous Peoples and Poverty Reduction, 25-26 October 2001, Asian Development Bank, Manila, the Philippines (presenter dan moderator). International Symposium of Anthropology in Padang, West Sumatera, juli 2002, (presenter dan moderator). Workshop on Cultivating (in) Tropical Forests: The Evolution and Sustainability of Intermediate Systems between 'Extractivism' and Plantations. Lofoten, Norway. 28 juni - 1 juli 2000 (peserta). Removing the Constraints: Po~t-CGI Meeting on Indonesian Forestry. januari 2000, jakarta, Indonesia, (presenter). The 6 th International Conference on Study of Common Property. june 1996 Berkeley. USA, (presenter).
Nasional:
• Semiloka tentang Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan" Komisi Pemberantasan Korupsi, jakarta, 13 Desember 2012 (pembicara).
• Lokakarya tentang Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, ICEL, jakarta, 27 April 2009 (pemakalah).
• Fasilitator Seri Lokakarya dan Konsultasi publik Starategi Nasional Akses terhadap Keadilan, jakarta dan Bali 2008.
•
Rapat Koordinasi Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Rakornis Balitbang HAM), Depertemen Hukum dan HAM, Bandung, 5 Agustus, 2008 (nara sumber). 12
• Lokakarya "The State of Community Forestry toward Achieving Millennium Development Goals'; CIFOR, 15 Maret 2007 (peserta).
• Fasilitator Perumusan Draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan. Departemen Kehutanan, 14 Desember 2006.
• Pengakuan Masyarakat Adat Kasepuhan di dalam dan sekitar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Rangkasbitung, 13 Desember 2006 (presenter).
• Simposium Agraria Nasional I, Medan, 15 November 2006 (presenter). • FasilitatorSeminar CommUnity-based ForestManagement Menuju Kepastian Hukum. Departemen Kehutanan, jakarta 10 Agustus 2006.
• Peluncuran Buku, "Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform'; jakarta, 19 Desember 2005 (reviewer).
• Seminar Getting the Reconstruction and Rehabilitation Process Right: Creating a Gender Balance. Oxfam International-UNFPA-PSW lAIN Ar Raniry, Banda Aceh 28 Desember 2005 (presenter).
• Training on Land Settlement in Tsunami Affected Aceh, Banda Aceh 4-8 Desember 2005 (pelatih).
•
Fasilitator Diskusi Draft Kebijakan Hutan Kemasyarakatan KPSHK, 19 September 2005.
• Seminar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan. Universitas Tadulako Palu, 15 September 2005 (presenter).
•
Lokakarya "Defining Rights to Environment and Natural Resources and the State's Obligations." Kementerian Lingkungan Hidup-UNDP. jakarta, 30 juni 2005 (peserta).
•
The United States-Indonesia Society Conference, "Toward Open Capital Markets. An Economic Challenge for the SBY Administration. jakarta 23 juni 2005 (peserta).
• Lokakarya "Right-Based Approach in Environmental and Natural Resource Management." Kementerian Lingkungan Hidup-UNDP. jakarta, 19 Mei 2005 (peserta).
• Dialog DPRD dalam Penguatan Pembangunan Berkelanjutan. Tarakan, 23 September 2004 (presenter).
• Seminar Pluralisme Hukum, Depok, 28 August 2003, HuMa (moderator). • Public Consultation on the Action Plan of Combating Illegal Logging and Illegal Timber Trade, a Collaboration of Government of Indonesia and United Kingdom, jakarta, 17-18 juni 2003 (fasilitator).
• Diskusi Inisiatif Pemerintah Daerah Mempromosikan Peraturan Daerah untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, HuMa, jakarta, 8 Maret 2003 (fasilitator).
• Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat VI, Cilegon 31 13
Oktober 2002 (presenter).
• Seri Pelatihan Memfasilitasi Masyarakat Kampung Hutan Menyelenggarakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, P3AE·U! dan masyarakat kampung· kampung hutan di Lampung (1999·2002) (fasilitator pelatihan).
• Lokakarya Masyarakat Adat danPenanggulangan Kemiskinan, jakarta 25·26 September 2001 (presenter dan fasilitator).
• Seminar Arah Kebijakan Nasional mengenai· Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya.KSPA, Pokja PSDA, KPABandung,20 Agustus 2001 (presenter).
•
Diskusi Interaktif, "Keanekaragaman Hayati untuk Kesejahteraan: Semangat Pengelolaan Sumberdaya Alam Bersama Rakyat palam Mewujudkan Otonomi Daerah", diselenggarakan BSP Kemala dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, jakarta, 11 JUDi 2001 (presenter).
Keanggotaan pada OrganisasifJaringan dan lain-l
Anggota International Association for the Study of Common Property (sejak 2006)
•
Anggota the Association for Asian Studies (2007·2009).
•
Anggota Asian Initiative of Legal Pluralism (sejak 2006)
•
Anggota jaringan Commons·Indonesia (sejak 2007)
•
External reviewer proposal kegiatan yang diajukan pad a Multi·Stake Holders Forestry Programs-Department for International Development (DFID) UK.
•
External reviewer proposal kegiatan yang diajukan pada Yayasan Kehati.
Penghargaan dan beasiswa: •
Lulus dengan predikat cum laude di Universitas Brawijaya (1992).
•
Mendapat Beasiswa Mahasiswa Unggulan dari Proyek University Research for Graduate Education·Depdiknas (1995·1997).
•
Mendapat Beasiswa Penelitian dari Center for International Forestry Research·CIFOR (2004).
•
Mendapat penghargan penulis paper terbaik pada the 11 th lnternasional Association for the Study of Common Property (lASCP) Conference, Bali 19·22 juni 2006. Depok,7 Mei 2013
Myrna A. Safitri 14
Cut Yunisna From:
Sent: To:
Subject: Attachments:
Yunety Tarigan Thursday, January 09,2014 2:S6 PM Cut Yunisna; Budi Triani; Lusi Maulidini FW: Editor for Revised NSA2J-13613 Offering letter-SafitrLpdf; Dutch Doctorate Certific:ate Doctorate Certificate-Univ Leiden-1.pdf
fyi From: Myrna Salitri [
[email protected]] Sent: Wednesday, December 11, 2013 10:02 AM To: Sri Hastutiningsih; Yunety Tarigan Subject: Editor for Revised NSA2J-13613 Dear Ms. Hastutiningsih and Ms. Yunety, Please kindly find my application and all relevant documents for the position of individual consultant of NSA2J editor. I submit the documents in several e-mails. Thank you. Best regards, Myrna
1
INDIVIDUAL CONTRACTOR SHORTLISTING REPORT National Consultant -Editor for Revision of National Strategy on Access to Justice (SAJI)
TITLE OF ASSIGNMENT:
PROJECT CONTEXT: IMPLEMENTING PARTNER: TOTAL BUDGET FOR THE Ie: EXPECTED STARTING DATE: TOTAL ENGAGEMENT PERIOD:
MEDIUM OF ADVERTISEMENT (If applicable) : DATEIS OF ADVERTISEMENT: 27 November 2013 ROSTER USED (if applicable) OTHER SOURCES OF CVs/P11:
Strengthening Access to Justice in Indonesia Bappenas USD 3000 January 2014
_
~3:::0-=D:::a,,-Ys,,---
LEVEL 1 : SHORTLISTING
GENERAL INFORMATION ON OFFERORS
QUALIFICATION REQUIREMENTS AS PER TORe
IA)
IB)
Relevance of Educationl Degree
Years of
Experience
25
25
, Last Name
I First Name
I Gende~
Nationality
F
IDN
Age b
1 2
Myrna
44
25
Ie) R'
, [
E egl?na xperlence
Relevant
I
Safitri
TOTAL SCORE OF OFFERORS
I
20
I
IE\
Adequacy of
Others I
Competencies for Special Skills, I the Assignment Language, etc.
15 15
ID\
20
,
20
I
IF)
RANKING (1=highest score)
(A+B+C+D+E)
15
100
10
90 0
1
I
3 4
~6 7 8
--
t--
IOta
I
I Notes. a This column was included tor purposes of considering gender balance among offerors b Indication of age will help determine;r medical clearance will be required U_OA_ •
c The criteria per column may be modified based on the requirements of the TOR
SUMMARY: No. of offerors received at cut-off date: No. of offerors that were invited but did not express interestlwithdrewfnot available: No. of offerors that meet the minimum requirements and shortlisted : No. of offerors that did not meet the minimum requirements and not shortlisted :
2
Con~u\tant
C!\{Or tel" (ki..cM NOc\'JOf\O.\ ~,
or
~~ ~~( ~MI
.J1
INDIVIDUAL CONTRACTOR FINAL SELECTION REPORT (Option A) (If Selection is based on Combined Scoring Method, recommended for Intellectual Services) LEVEL 2: EVALUATION OF TOP SHORTLISTEO OFFERORS
II weights for these columns must total 100° Rating Based
c TOP SHORTLISTEO OFFERORS
on Qualifications d
Last Name 1
Safitri
First Name
I Gende~
Myrna
..
Nationality
F
Age
IDN
2
~ 4
b
Brief Further Description of Approach to Assessment Assignment (if by Interview" requested) (if any)
40%
60%
(A)
(B)
36
54
% (e)
Total Final Technical Rating
price as per Financial
Proposal
Scoring of Financial Proposals
Financial Proposal FINAL RANKING
Rating
price I price of (E)
63.00 0
offer
90,000,000
OFOFFERORS
Max. 30%
(F) = lowest
Max 70% D={A+B+C) x70%
(G)
= (F) x 30%
1.00
30.00
(H)
= (0) +
(G)
93 0
r-.
,I
5
All-inclusive
Notes:
If there are less than 3 shortlisted offerors, pis, indicate justification here:
a This column was included forpurposes of considering gender balance amon!} offerors b Indication of age will help determine if medical clearance will be required when TOR 18quires travel6ng
The first advertisement has been announced at UNDP website on 27 November 2013 until 11 December 2013 (11 working days) but there was no candicate who submittetl the proposal. Then the advertisement was extended from 24-31 December 2013 (2 worKing days) in UNDP website and DevjObs 24-31 December 2013 (2 working days). By the end of solicitation dale we recelved only two candidates who submitted the proposals. After the review process only one candidate selected that met our minimum requlrement,which refer to our TOR. The o~ut of National Strategy is very important to the project and the expectation of the report must be completetl before the mid of March 2014, this kind of the report will be for further recommendation of Draft of National Medium Term Development Plan (RPJM) 2015-2019, Therefore, with the limitation of the selected candidates, we propose to continue the recrutiment process who have met our requirement
c Must be
a minimum of 3.
d A separate document indicating item-by-item the compliance
to criteria may be prepared tosupport the rating here
e If interview was conducted. Minutes of the Interview must be prepared and attached here
Minimum Supporting Documents:
to
a) Copy of Advertisement
d) Minutes of Intreview (if any)
b) Copies of Direct Invitation Letters
e) P11 ofTop Shortlisted Offerors
c) Notes justifying the ratings given highlighting the
fj Financial Proposal for Top Shortlisted Offerors
individual strengths and weaknesses
g) Results of Reference Checking
Best Offeror recommended for contracting, and justification: As a consequence, the Evaluation Panel recommends that the consultancy contract for services of
be awarded to <Myrna Safitri> In this part. consultant 1 (Myrna Salitri) demonstrates her expertise in all aspects of the criteria (formal academic background and substance, as well as working experience in access to justice issues). She also demonstrates understanding of access to justice. Additionally, she also proposed comprehensive methodology, editing approach. Finally, as stated in her proposal, her knowledge about access to justice issues has provided her with strong substance on editing the updating of national strategy on access to justice.
Signatures:
,&J'-/
COV~·
000vC
Name:
Yunety Tarigan
Name:
Anis Hamim
Name:
TItle:
Mainstreaming SAJI Analyst
Title:
SAJI Project Manager
Title:
Programme Officer PMEU
Date:
8 January 2014
Date:
8 January 2014
Date:
8 January 2014
Ari Yahya Pratama
