perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK Public Transport Accessibility for People with Disabilities Endang Sri Wahyuni 1), Bhisma Murti2), Hermanu Joebagio3) 1) Jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta 2) Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret 3) Jurusan Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Sebelas Maret ABSTRAK Latar Belakang: Menurut data Kementrian Sosial Republik Indonesia (2009) menunjukan, total penduduk difabel di Indonesia mencapai 1.541.942 orang. Permasalahan yang muncul adalah penyandang disabilitas ini mengalami kesulitan mengakses layanan publik khususnya transportasi untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-harinya karena hambatan arsitektural yang ada. Sebenarnya Pemerintah telah menjanjikan kemudahan dalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam UU No 4 Tahun 1997 dan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya masih jauh dari ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel sehingga mereka kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang setara dengan warga negara lainnya. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis aksesibilitas user dan hambatan-solusi alternatif provider. Subjek dan Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data didapatkan melalui wawancara kepada user (penyandang disabilitas fisik serta mental) dan provider (Kasi Angkutan Orang Dishubkominfotrans Kota Surakarta). Teknik analisis data menggunakan metode trianggulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi metodologi. Hasil: Bagi user, secara arsitektural sudah tersedia aksesibilitas sarana prasarana transportasi publik untuk penyandang disabilitas di Kota Surakarta tetapi belum semuanya sesuai dengan standar aksesibilitas yang ditetapkan. Hambatan provider berupa fokus dan komitmen pemerintah, penerapan kebijakan, dukungan dari pihak/lembaga terkait, adanya asumsi transportasi bukan merupakan masalah prioritas, serta keterbatasan alokasi dana. Solusi alternatif yang telah dilakukan meliputi konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, penerapan SOP sistem rapit transit dan membangun shelter portable di tempat dengan lahan terbatas. Kesimpulan: Keterbatasan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas, memerlukan kolaborasi user dan provider untuk mewujudkan pelayanan transportasi publik yang ramah dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik, Transportasi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Abstract Background: According to Indonesian Social Ministry in 2009, the total number of disabled people has reached 1.541.942. They encounter some problems when access public services especially transportation to do their daily activities. One of the causes is due to architectural barriers. Based on the Indonesian Law No. 4 in 1997 and No. 25 in 2009 about public services, the Government has promised to provide sufficiently facilities for disabled people. However, the provided facilities still remain inconvenient. Therefore, disabled people lose an opportunity to access public transportation as equal as normal people. The aim of this study was to analyze the public transport accessibility for disabled people, problems and alternative solutions which were performed by the public transport service. Subjects and Methods: A qualitative explorative study was performed in this study. Collected data were obtained from people who have physical and mental disabilities and the Head Division of Public Transport Service Bureau in Surakarta by interview, observation and documentation. Data generated in this study were analyzed using the triangulation method such as data source, theory and methodology. Results: Architecturally, sufficient numbers ofaccessible facilitiesof public transport for disabled people have been provided by the local government of Surakarta. However, some facilities are bellow the established standards for disabled people. The Public Transport Service Bureauclaimed that the main causes of inconvenient facilities are due to less focus and support from the local government, low implementation of the public service regulation, less support from involved institution and third party, low priority for providing facilities of public transport services and limited budget. Therefore, the Public Transport Service Bureauhas made alternative solutions to overcome these problems like consultation and coordination amongs transportation providers, implementation of standard operation procedure of rapid transit systemand providing portable shelters in limited available spaces. Conclusions: Collaboration between disabled people and public transport providers are required for overcoming in adequate accessibility of public transport for disabled people in order to provide better and equal public transportation. Keywords: Accessibility, Disabled People, Public Service, Transportation
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENDAHULUAN Bagi
masyarakat
disabilitas
merupakan
umum, hal
yang
(Dispendapil Kota Surakarta, 2012). Permasalahan yang muncul adalah
dianggap “tidak normal” sehingga
penyandang
menjadikan
mengalami
stigma
buruk
masyarakat.
Stigma
berdampak
pada
di
disabilitas
ini
kesulitan
dalam
tersebut
mengakses layanan publik dalam
rendahnya
aktivitas kehidupan sehari-harinya
penghargaan atas kemampuan dan
(Rahayu et al., 2013). Padahal
ketrampilan
mereka
yang
menimbulkan dianggap
dimiliki
rasa
iba
akan
lingkungannya.
serta
juga
merupakan
warga
karena
negara Indonesia yang mempunyai
membebani
kedudukan, kewajiban, dan hak
Padahal
sebenarnya
mereka
hanyalah
pengakuan
yang
untuk memperoleh keadilan yang
butuhkan
setara dengan warga negara lainnya
atas
seperti
yang
termaktum
dalam
persamaan kesempatan dan hak
Pancasila dan UUD 1945. Oleh
dari lingkungannya, serta bukan
sebab
rasa iba atau belas kasihan semata
semestinya memberikan perhatian,
(Lembaga
perlindungan, dan fasilitas yang
Colbran,
Negara 2010;
RI,
2009;
Kusumaningtyas,
2014).
itu,
pemerintah
memadahi
bagi
sudah
penyandang
disabilitas ini, termasuk dalam hal Data mengenai penyandang
aksesibilitas
disabilitas belum dapat diketahui
khususnya
secara
pasti
umum
masih
ada
karena yang
masyarakat
belum
dapat
pelayanan bidang
dengan
meningkatkan
publik
transportasi tujuan
untuk
kualitas
hidup
terbuka dengan kondisi ini dan
penyandang disabilitas berdasarkan
cenderung
dari
pada prinsip kesetaraan/persamaan
lingkungannya. Kementrian Sosial
kesempatan dan partisipasi dalam
Republik
berbagai
disembunyikan Indonesia
(2002)
aspek
hidup
mengatakan bahwa jumlah total
kehidupan
khususnya
penduduk
berkaitan
dengan
difabel
di
Indonesia
mencapai sebanyak 1.541.942 orang. Di
Kota
disabilitas
Surakarta, sekitar
aksesibilitas,
dan yang
masalah rehabilitasi,
penyandang kesempatan kerja, kesehatan, dan commit to user 1.237 jiwa
perpustakaan.uns.ac.id
pendidikan
digilib.uns.ac.id
(Dwiyanto,
2008;
Firdaus dan Iswahyudi, 2008).
sehingga mereka kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang
Akan tetapi, kenyataan di
setara.
masyarakat menunjukkan keadaan yang
berbeda.
Akses
sarana
Dari penelitian
uraian ini
diatas,
sangat
maka penting
pelayanan publik yang dibutuhkan
dilakukan guna menganalisis lebih
penyandang
lanjut
disabilitas
masih
mengenai
aksesibilitas
sangat terbatas. Hambatan yang
pelayanan publik bagi pemenuhan
ada,
dengan
hak-hak penyandang disabilitas pada
hambatan arsitektural yang sulit
bidang transportasi umum di Kota
diakses oleh penyandang disabilitas
Surakarta. Fokus kajian aksesibilitas
sehingga mereka kehilangan hak
dilihat
dalam
layanan (user) sedangkan hambatan
biasanya
terkait
mendapatkan
pelayanan
(Tarsidi, 2008).
dilihat
Sebenarnya Pemerintah telah menjanjikan
kemudahan
aksesibilitas
bagi
dalam
penyandang
dari perspektif dari
pengguna
perspektif
penyedia
layanan (provider). Provider dan user diharapkan dapat dikolaborasi dalam
mewujudkan
layanan
disabilitas dalam UU No 4 Tahun
transportasi publik ramah disabilitas
1997 dan UU No 25 Tahun 2009
yang
tentang
yang
keselamatan, kemudahan, kegunaan,
bahwa
dan kemandirian bagi penyandang
pelayanan publik harus memiliki
disabilitas setelah melihat layanan
beberapa
transportasi
pelayanan
mengatur
secara
publik tegas
asas
yang
mampu
memenuhi
publik
mengamanahkan
kemudahan
Surakarta.
aksesibilitas
penyandang
SUBJEK DAN METODE
kepada
disabilitas (Lembaga Negara RI,
Penelitian
di
ini
aspek
Kota
adalah
2009) serta didukung Perda Kota
penelitian
Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang
dengan strategi pendekatan studi
Kesetaraan
Warga
Difabel
kasus. Kasus tersebut yaitu kondisi
(PEMKOT
Surakarta,
2008).
pelayanan
Namun, pada kenyataannya hal itu
kualitatif
publik
eksploratif
pada
bidang
transportasi angkutan darat (Bus
masih jauh dari ketersediaan sarana Batik Solo Trans) terkait dengan commit to user dan prasarana ramah difabel aksesibilitas penyandang disabilitas,
perpustakaan.uns.ac.id
hambatan
dan
penyedia
layanan
digilib.uns.ac.id
solusi
alternatif
disabilitas
daksa,
dapat
rungu wicara, netra, dan mental) di
diterapkan pada transportasi publik
Kota Surakarta yang menggunakan
di
Teknik
Bus Batik Solo Trans serta provider
berupa
yaitu
kota
yang
(penyandang
Surakarta.
pengumpulan wawancara
data
mendalam,
observasi
Dinas
Perhubungan
dalam hal ini Kasi Angkutan Orang
dan studi dokumen (foto dan video).
Kota Surakarta.
Untuk
HASIL
keabsahan
data
peneliti
Kota
menggunakan triangulasi sumber
Secara
rinci
karakteristik
data, metode dan teori. Informan
informan dapat dilihat pada tabel 1.
penelitian
Karakteristik Informan Penelitian.
ini
adalah
user
Tabel 1. Karakteristik InformanPenelitian Informan
Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
User User User User User User User User User User User User User User User User User Provider
Umur (Tahun) 19 20 26 26 30 35 39 40 40 43 44 45 46 46 48 50 59 35
Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki
Sumber: Dokumen Peneliti (2016)
Tingkat pelayanan
transportasi
Pelajar Pelajar Karyawan Mahasiswa Karyawan Guru Karyawan Karyawan Guru Pengrajin gerabah Guru Karyawan Karyawan Psikolog Guru Karyawan Guru Kasi Angkutan Orang
diakses
aksesibilitas publik
Jenis disabilitas laras laras grahita netra grahita rungu rungu wicara daksa daksa netra wicara netra daksa daksa wicara netra Tidak ada
Pekerjaan
dengan
menunjukkan transportasi
baik,
bahwa publik
nilai
20
komponen sangat
sulit
disabilitas
diakses oleh penyandang disabilitas,
dipaparkan pada Gambar 1. yang
nilai 40 bermakna bahwa komponen
diasumsikan dalam prosentase 0-
transportasi
100% dengan interval 20. Nilai 0
diakses, nilai 60 berarti bahwa
menunjukkan
komponen transportasi publik dapat
terhadap
penyandang
transportasi
bahwa publik
komponen tidak
diakses user dapatcommit to
publik
dengan
sulit
baik
untuk
oleh
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
penyandang disabilitas, nilai 80 jika
menunjukkan bahwa penyandang
komponen transportasi publik dapat
disabilitas
mudah diakses oleh penyandang
mengakses komponen transportasi
disabilitas,
publik.
serta
nilai
100
dapat
sangat
Tingkat Aksesibilitas
Gambar 1. Diagram Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Publik Penyandang Disabilitas 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
mudah
terhadap
autobus shelter pedestrian terminal
disabilitas daksa disabilitas rungu disabilitas netra disabilitas mental wicara Jenis Disabilitas
Matrik Rangkuman Temuan Studi Sumber: Data Peneliti (2016)
Rangkuman
pemaparan
Aksesibilitas.
temuan studi pada penelitian ini, dapat dicermati pada Tabel 2. Tabel 2. Matrik Rangkuman Temuan Studi Aksesibilitas Studi Layanan Transportasi Menurut UU A. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan
Pelayanan Yang Saat Ini Sudah Ada
Kebutuhan Layanan (Perspektif Pengguna)
Harapan Tindak Lanjut
Terminal: Disabilitas daksa: Sosialisasi peraturan dan 1. Lantai dari a. Lantai ruang anti standar yang lebih sering keramik selip dan tidak licin kepada arsitek, Dinas PU 2. Belum ada jalur b. Pintu ruang yang & Dinas Perizinan khusus untuk luas, min 90 cm Bangunan di daerahmengakses c. Jalur khusus & landai daerah, dan masyarakat terminal d. Ukuran ramp sesuai melalui institusi (Dep. 3. Perlu standar 1:12 PU, Ikatan Arsitek B. Perda Kota pendampingan e. Parkir khusus kursi Indonesia, dll), dan Surakarta No 2 4. Banyak anak roda media massa. Tahun 2008 tangga f. Ukuran ruang yang tentang 5. Ramp belum dapat mengakses Standard aksesibilitas Kesetaraan Warga sesuai standar pergerakan kursi roda dijadikan bagian yang Difabel 6. Belum ada parkir g. Design kursi dan diaudit dalam perizinan khusus disabilitas handrail sesuai membangun bangunan C. KepMen 7. Belum ada petugas standar gedung atau fasilitas Perhubungan RI yang mampu h. Permukaan publik lainnya. No. berbahasa isyarat lantai/ruang yang KM. 71 th 1998 8. Terbatasnya landai dan rata Penerapan prinsip commit to user tentang fasilitas Universal Design
perpustakaan.uns.ac.id
aksesibilitas bagi pemandu/rambupenyandang cacat rambu dan orang sakit 9. Fasilitas umum pada sarana dan (toilet dan prasarana mushola) sulit perhubungan diakses penyandang D. Panduan disabilitas Penyediaan Aksesibilitas pada Autobus: Bangunan & 1. Material pintu Lingkungan, licin Lembaga 2. Pintu autobus Pelayanan Sosial tidak dapat Penyandang merapat shelter Cacat, 3. Design kursi Departemen Sosial pendek dengan RI Tahun 2005 pegangan tinggi 4. Tidak dapat dilalui E. Keputusan kursi roda Menteri Pekerjaan 5. Keterbatasan Umum No rambu petunjuk 441/KPTS/1998 saat pintu tentang membuka dan persyaratan teknis menutup bangunan umum dan lingkungan Shelter: 1. Pintu shelter sempit dan curam 2. Material lantai shelter licin 3. Anak tangga terlalu tinggi 4. Ramp curam dan sempit 5. Ruang shelter kurang luas 6. Keterbatasan rambu penanda dalam shelter (running text tdk berfungsi)
digilib.uns.ac.id
Disabilitas rungu wicara: a. Rambu penanda yang dapat dilihat dengan jelas, tulisan dengan warna dan ukuran jelas dan besar b. Pengeras suara yang jelas c. Pencahayaan auditorium yang tepat untuk membaca gerak bibir d. Petugas yang dapat berbahasa isyarat
Penegakan hukum dengan sanksi yang jelas Mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah Kontrol dan pengawasan oleh stakeholders Pelatihan pelayanan aksesibilitas bagi operator transportasi (sopir, pramugari/a, dll.)
Untuk perencanaan Disabilitas netra: terminal/halte baru a. Rambu penanda harus merujuk pada berupa suara/taktil peraturanperaturan dan (Braille). Bagi low vision, tulisan dengan standar aksesibilitas yang telah ada warna dan ukuran jelas dan besar Terminal yang telah ada b. Rintangan di jalan dan belum aksesibel perlu disingkirkan harus segera c. Petunjuk arah disempurnakan dan pergantian dilengkapi dengan fitur permukaan jalan yang dapat yang tegas menghilangkan d. Jalur khusus, hambatan aksesibilitas permukaan rata dan tersebut landai Disabilitas mental: Bus yang dipergunakan a. Petunjuk dan rambudiganti dengan berlantai rambu yang jelas dan datar atau low floor bus baku dengan standar b. Bangunan yang aman aksesibilitas yang ainnya dengan sudut tumpul (seperti lebar pintu, ruang khusus kursi roda, dll) atau menyediakan bus khusus yang aksesibel dan jadual khusus pelayanan
Pedestrian: 1. Beberapa ruang digunakan untuk berdagang, parkir dan taman 2. Keterbatasan ramp 3. Keterbatasan rambu-rambu bagi difabel 4. Ketinggian dan tingkat kerataan permukaan tidak merata commit to 5. Belum semua pedestrian
Variasi metode penyampaian informasi dan kelengkapan rambu disediakan Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada pengelola dan staf terminal, bus, dll.
user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dilengkapi bollards sebagai pembeda antar bahu jalan dan trotoar 6. Masih terdapat pohon, tiang rambu-rambu dan benda pelengkap yang menghalangi jalan 7. Terdapat parit yang tidak tertutup 8. Tersedia fasilitas kursi taman
menggunakan/mengakses
secara
PEMBAHASAN
mandiri. Kondisi tersebut sesuai
1. User
dengan
a. Disabilitas daksa
pernyataan
bahwa
hambatan yang dialami oleh tuna
Permasalahan yang dihadapi oleh
rungu, meliputi kesulitan dalam
penyandang disabilitas daksa dalam
membaca
mengakses
auditorium
publik,
layanan
dapat
transportasi
disebabkan
oleh
yang
gerak
bibir
dalam
buruk
dan
dalam
pencahayaan mendengarkan
kondisi lingkungan yang kurang
bunyi alarm tanda bahaya (Tarsidi,
aksesibel
2008).
Pernyataan
keselamatan. Hal ini senada dengan
didukung
Aryani
Tarsidi (2008) yang mengemukakan
memaparkan
bahwa hambatan bagi pengguna
rungu, informasi dapat diberikan
kursi roda adalah akibat design
melalui indera visualnya, seperti
arsitektural.
dengan
b. Disabilitas rungu wicara
peringatan
Bagi
dan
aman
penyandang
bagi
tersebut
(2010)
bahwa
yang
pada
menggunakan kebakaran,
tuna
bel adanya
disabilitas
lampu yang berkedap-kedip, bahasa
rungu wicara, mengalami hambatan
isyarat dan running text. Public
dalam hal: keterbatasan fasilitas
Disclosure
pemandu/petugas
dapat
mengemukakan jika menggunakan
berbahasa isyarat dan rambu-rambu
running text maka tulisannya harus
petunjuk
cukup besar sehingga orang dapat
arah
sepenuhnya keselamatan
yang sehingga
dapat
belum
Authorized
(2013)
terjamin membaca dengan jelas. Apabila commit to user dalam menggunakan rotates text, maka
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
tulisan tidak harus bergerak terlalu
mencontoh kegiatan yang harus
cepat sehingga orang mudah untuk
dilakukan. Hal ini sejalan dengan
membacanya.
pendapat
c. Disabilitas netra
menyatakan
Hambatan
Tarsidi
(2008),
bahwa
hambatan
penyandang
arsitektural
disabilitas netra berupa kesulitan
penyandang
dalam arsitektural bangunan dan
berupa kesulitan dalam mencari
keterbatasan fasilitas rambu-rambu
jalan di lingkungan baru apabila
petunjuk
suara
tidak terdapat petunjuk jalan yang
maupun taktil. Kondisi tersebut
jelas dan baku. Disamping itu, hal
sesuai dengan Syafi’e (2012), yang
yang diutamakan bagi penyandang
menyatakan bahwa bagi tuna netra,
disabilitas
yang
keselamatan,
yang
paling
berupa
diperlukan
adalah
yang
yang
dihadapi
disabilitas
mental,
mental
adalah
sehingga
yang
sistem audio, seperti talking lift,
dibutuhkan
arsitektur
bangunan dengan sudut tumpul
yang
memuat
braille di handel tangga, block
huruf
warning
di
jalan
umum, braille di keybord,
titik
ialah
oleh
(Aryani, 2010). 2. Provider a. Hambatan
handphone, dan lain sebagainya.
Surakarta
Public Disclosure Authorized (2013)
Beberapa
merekomendasikan tuna
netra
bahwa
harus
pada
pembuatan
dialami
oleh
pemerintah
Kota
hambatan
yang
Dishubkominfotrans
disediakan
Pemerintah Daerah Kota Surakarta
informasi taktil (braille atau tanda-
dalam menyediakan layanan Bus
tanda taktil di shelter bus dan
Batik Solo Trans yang ramah bagi
terminal)
untuk
penyandang
mengakses
informasi
membantu tentang
disabilitas
dalam
penelitian ini, yaitu: belum adanya
layanan transportasi
komitmen dari pemerintah daerah
d. Disabilitas mental
dalam menyediakan layanan yang
Pada
disabilitas
sesuai dengan standar serta kurang
mental, tidak banyak mengalami
fokusnya pemerintah pusat terhadap
hambatan jika terdapat petunjuk
layanan
baku
penyandang
dan
meniru,
jelas.
melihat,
Mereka
transportasi
publik,
dapat penerapan kebijakan transportasi commit to user bertanya, dan yang kurang tepat, kurangnya
perpustakaan.uns.ac.id
dukungan
digilib.uns.ac.id
dari
pihak/lembaga
masalah strategis, terutama bagi
terkait, adanya anggapan bahwa
kaum disabilitas.
transportasi
b. Solusi alternatif
bukan
masalah
prioritas,
alokasi
dana
transportasi
merupakan keterbatasan
untuk
bidang
Solusi
alternatif
dilakukan
meliputi
yang
telah
berkonsultasi
sehingga pelayanan
dengan PPRBM dan berkoordinasi
khusus bagi penyandang disabilitas
dengan instansi lain yang terkait
belum
dalam
menjadi
dalam
prioritas
penyediaan
pembangunan
utama dan
sarana
prasarana
yang ada.
membangun
sarana
dan
prasarana, menerapkan SOP sistem rapit
transit
serta
membangun
portable shelter di tempat dengan
Dalam buku sumber Poverti
lahan terbatas. Langkah tersebut
Reduction yang ditulis oleh World
senada dengan hal yang ditekankan
Bank (2002), berisi panduan untuk
oleh The World Bank (2001) yang
negara
menekankan pentingnya kerjasama
dalam
strategi
mengembangkan dan menguatkan
antara
penurunan
kemiskinan
maupun
pentingnya
memperkuat data kebutuhan (pada
dengan
angka
menekankan
pedoman
yang
perencanaan
baik
kebijakan
lembaga
baik
internasional
skala dan sifat) serta hambatan
dan
aksesibilitas maupun mobilitas yang dihadapi
memelihara aksesibilitas lingkungan
disabilitas dan lansia.
semua
orang
untuk
untuk
keputusan dalam membuat serta bagi
nasional
oleh
penyandang
termasuk
penyandang disabilitas (Meriläinen
DAFTAR PUSTAKA
and Helaakoski, 2001). Dalam Cities
Aryani, D dan Rosinta, F. 2010. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol.17. No.2.
on the Move yang ditulis oleh The World Bank (2001), menekankan penerapan
prinsip-prinsip
aksesibilitas untuk semua baik di lingkungan
jalan
dan
design
Colbran, N. 2010. Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas lainnya dengan meng-cover semua Indonesia. commit to user kebutuhan untuk mengakses bangunan maupun fasilitas publik
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dwiyanto, A. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Firdaus, F & Iswahyudi, F 2010. Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Vol. 6. No. 3 Kusumaningtyas. 2014. Mengenal dan Memahami Lebih Jauh Orang dengan Disabilitas : Fokus Edisi 45. Lembaga Negara RI. 1997. UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat Lembaga Negara RI. 2009. UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Meriläinen and Helaakoski. 2001. Transport, Poverty and Disability in Developing Countries. Technical note prepared for the Poverty Reduction Sourcebook. Washington, DC, U. S.A: The World Bank
Rahayu, S., Dewi, U., dan Ahdiyana, M. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Kaum Difabel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simposium Nasional ASIAN III Semarang: 14-15 Agustus 2013. Syafi’e, M. 2012. Potret Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Yogyakarta. Solider Kantor Berita Difabel Indonesia: 27 Juni 2012 Tarsidi, D. 2008. Peranan Orang Tua dalam Perkembangan Kompetensi Sosial Anak. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) The World Bank. 2001. Cities on the Move: A World Bank Urban Transport Strategy Review. Private Sector Development and Infrastructure Transport. Washington, DC, U.S.A: The World Bank
Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Warga Difabel Public Disclosure Authorized. 2013. Improving Accessibility to Transport for People with Limited Mobility (PLM). A Practical Guidance Note. Middle East and North Africa Region: Sustainable Development Department commit to user
