Kirntor Pusat Perurrr LPPNPI Codung Aid'lavlndoneeia Jl.ir.H. Juanda Tangamng 151?1 Banten - Indon6ia
AirNav Indonesia
Tel*pon Fax
:021-55915000 : 021 *5591 5100
ww,armavindonera,m,id
PERATURAN DIREKSI PERLM LEMBAGA PEI\IYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBAI\GAi\ NDON:E SIA
NOMOR:
PEF.
. cylr6
/
t-glr*r
/
xtt '/aoFl
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI NOMOR: PER. 03l/LPPNPI/II TAHIIN 2OI4 TENTANG PEDOMAN AKT]NTANSI KEUANGAN PERUM LEMBAGA PEI{YELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONBSIA
DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBA}IGAN INDONESIA, bahwa saat ini pengaturan mengenai penyusutan aset tetap telah diatur dengan Peraturan Direksi Nomor: Per. 031/LPPNPVIA2AL4 tentang Pedoman Akuntasi Keuangan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Menimbang
b.
Navigasi Penerbangan Indonesia; bahwa pengaturan penyusutan aset tetap terkait dengan umur ekonomis dalam Peraturan Direksi Nomor: Per. 031/LPPNPI/LV20L4 tentang Pedoman Akuntasi Keuangan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia belum mengatur secara rinci jenis aset tetap beserta umur ekonomisnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan penyempurnaan terkait umur ekonomis aset tetap yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: Per. 031/LPPNPI/IIi2014
tentang Pedoman Akuntasi Keuangan Perum Lembaga Mengingat
:
1.
2.
Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan sebuah Peraturan Direksi; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Ta};:.:rl- 2012 tentang Perusahaan Umum
(Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan
Indonesia;
4.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor ll7lI|;d-MBUl2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha
Milik
Negara;
5.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP.l5lIv{BV/2012 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI;
6.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 001/LPPNPIDU2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum
LPPNPI; 7.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 002/LPPNPL/X/2013 tanggal
03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Cabang
JATSC PCruM LPPNPI; 8.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 003/LPPNPy)V2013 tanggal
03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Keda Kantor
Cabang
MATSC PeruM LPPNPI; 9.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 004/LPPNPIDU2013 tanggal
03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Cabang LPPNPI; Perum Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan 10.
peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 005/LPPNPIIX/201"3 tanggal
03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombolg Manado, Padang, Pangkal Pinang,
Pekanbaru,
Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang, Yogyakarta Perum LPPNPI; 11.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 0I IILPPNPI/XV20|3 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PER.002/LPPNPy)V2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC); 12. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. O12/LPPNP/XI/?AB tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PER.003/LPPNP[/X(2}L3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Makassar Air
Traffic Services Centre (MATSC); 13.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. Ol3iLPPNPIlXllz0l3 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PER.004/LPPNPI/)V2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabay4 Denpasar, Balikpapan;
t4. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 014/LPPNPI/XL/2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PER.005/LPPNPI/)V2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lomboh Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo Tanj ung Pinang, Yo gyakarta; 15.
peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 024lLPPNPIfi/2414 tentang Remunerasi Karyawan di Lingkungan Perum LPPNPI;
2
MEMUTUSKAI\: MenetapKAN : PERATURAN DIREKSI PERUM PEIYYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PEhIERBATIGANI INDONESIA TENTAI\G PERUBAIIAN ATAS PERATIIRAN DIREKSI NOMOR: PER. 031/LPPNPI/IU2014
TENTAI{G PEDOMAN AKTINTAI\SI KEUA}IGAN PERUM LEMBAGA PEITIYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PEhIERBANGAI{
INDONESIA.
Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi Nomor: PER. 031/LPPNPVII TAHTIN 2014 Tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Perum Lembaga Penyelenggam Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia diubah sebagai berikut:
a.
Ketentuan pada Lampiran angka 3.8 huruf 8.12. ASET TETAP disisipkan diantara huruf b dan huruf c yakni huruf
bI
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Aset tetap yang diperoleh dari serah terima pihak lain yang telah dimanfaatkan sebelumnya oleh pihak lain tersebut penyusutannya dihitung sesuai sisa nilai umur manfaat
3.8.
bl.
aset tetap tersebut.
b.
Ketentuan Pada Lampiran angka 3.8 huruf c huruf 8.12. ASET TETAP diubah sebagai berikut: 3.8. c. Umur manfaat setiap jenis aset sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.
c.
Ketentuan pada Lampiran angka 3.8 huruf 8.12. ASET TETAP disisipkan diantata huruf c dan huruf d yakni huruf cl dan c.2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.8. c1. Dalam hal terjadi perubahan umur manfaat aset tetap akan diatur lebih lanjut dan berlaku secara prospektif. 3.8.c2. berlaku secara prosepektif sebagaimana dimaksud pada angka 3.8.c1 merupakan suatu penerapan dampak perubahan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiw4 dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Selain itu juga untuk penerapan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan
dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Perubahan estimasi akuntasi dapat berakibat hanya pada laba atau rugi periode berjalan dan periode mendatang.
Pasal
II
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ppada Tanggal
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1.
Kefua Dewan Pengawas;
2.
Direksi;
J.
Sekretaris Perusahaan;
4. 5.
Kepala Satuan Pengawasan Internal; Kepala Biro Pengadaan;
6.
Para Senior Manager;
7.
Para General Manager;
8.
Para Distrik Manager.
:
Tangerang
:rc
Ogleroh0t zottf
Lampiran Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor : P€R.o\6/r+pNer/xrt ranggal . ao 0QEmh0r zOtY
SUB KATEGORI
/lotr{
USULAN T]MIJR EKONOMIS
CIArilrN)
Lainlain Alat Bantu
Gardu Listrik I Travo
15
Panel TM Panel TR
7
8
9
Peralatan Mekanikal
Instalasi
Air
Peralatan Keamanan Keselamatan
l5 l5
Lain - Lain Instalasi & Jaringan
l0
Elevator Escalator
15
l5
Ac Split/Window
5
Ac Central Lain - Lain Peralatan Mekanikal
15
Pompa
Air
10
Deep Weel
l0
Hydrant
10
Lain - Lain lnstalasi Air
5
&
X -Ray
l0
Walk Through
5
Fire Alarm
15
Escape Rope
l0
CCTV
l0 Lain - Lain Peralatan Keamanan dan Keselamatan 5
