PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN IMS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA, Menimbang :
a. b.
c.
Mengingat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9. 10.
bahwa perkembangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura jumlah kasusnya terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas; bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hldup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109); Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
www.djpp.depkumham.go.id
11.
12.
13.
14.
15. 16. 17.
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKO KESRA/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO KESRA/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 5/KEP/MENKO KESRA/II/1995 tentang Program Nasional Penanggulangan HIV/ AIDS Pelita VI; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/MENKO KESRA/VII/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan (KIE) Penanggulangan HN / AIDS di Indonesia; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/IX/1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 622/Menkes/SK/VII/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5). Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS DAN IMS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura; 3. Bupati ialah Bupati Jayapura; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
www.djpp.depkumham.go.id
5. 6.
7.
8. 9.
10. 11. 12. 13.
14. 15.
16.
17. 18.
Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura; Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura; Humman Immunedeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistim kekebalan tubuh manusia sehlngga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit; Acquired Immune Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistim kekebalan tubuh manusia akibat Infeksi virus HIV; Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual; Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS; Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV; Penanggulangan adalah upaya-upaya agar wabah HIV/AIDS tidak meluas di masyarakat; Perilaku seksual resiko tinggi adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom; Penjaja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seorang laki-laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan; Mucikari adalah sesorang yang mengambil keuntungan dari pelacuran atau dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai pencahariannya; Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki (Penis) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan; Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997; ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala; Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPAD Kabupaten adalah Komisi yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketenagaan yang melibatkan Lembaga-lembaga Non Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura. BAB II OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2
Objek pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dalam Peraturan Daerah ini adalah semua tempat dimana bisa terjadi penularan HIV. Pasal 3 Subjek pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dalam Peraturan Daerah ini
www.djpp.depkumham.go.id
adalah seluruh masyarakat dengan perhatian khusus kepada populasi masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi untuk penularan HIV dan IMS. BAB III PENULARAN DAN PENCEGAHAN HIV/AIDS Pasal 4 HIV dapat menular kepada orang lain dengan cara : a. Hubungan seksual yang tak terlindung; b. Alat suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terkontaminasi HIV; c. Dari ibu ODHA kepada bayinya. Pasal 5 Penularan HIV hanya dapat dicegah dengan cara: a. Tidak melakukan kegiatan seksual; b. Setia pada pasangan tetap; c. Menggunakan kondom pada setiap kontak seksual yang beresiko; d. Darah yang ditranfusikan harus bebas dari virus HIV dan IMS; e. Pemakaian alat suntik steril. BAB IV PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS Pasal 6 (1)
(2) (3) (4)
Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dilaksanakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional yaitu memperhatikan nilainilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan, memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh masyarakat pemerintah dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung. Guna memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7 (1)
(2)
PSK wajib : a. PSK wanita mengharuskan pelanggannya menggunakan kondom pada saat melakukan kontak seksual. b. PSK lelaki dan waria wajib menggunakan kondom pada setiap kontak seksual. c. Menolak melakukan hubungan seks dengan setiap lelaki yang tidak mau menggunakan kondom. d. Memeriksakan diri secara berkala terhadap penyakit IMS. e. Bila mengetahui dirinya telah terinfeksi IMS atau HIV, segera berobat dan bertanggungjawab tidak menularkan kepada orang lain. PSK dilarang: a. Menjajakan diri di jalanan atau di tempat yang tidak memperoleh ijin pemerintah untuk transaksi seks komersial. b. Melakukan kegiatan seksual komersial di tempat selain tempat yang diijinkan oleh pemerintah. Pasal 8
(1)
(2)
Mucikari wajib : b. Menandatangani pernyataan tertulis untuk mengikuti pelatihan dan bersedia mengikuti program pemakaian kondom 100% dengan sungguh sungguh; c. Memiliki ijin untuk kegiatan transaksi seks komersial sesuai ketentuan pemerintah, dan mendaftar serta melaporkan setiap PSK yang menjadi asuhannya kepada Bupati melalui Dinas; d. Memberikan pembinaan kepada PSK tentang penggunaan kondom dan pemeriksaan kesehatan; e. Mengistirahatkan dan membantu pengobatan bagi PSK yang menderita IMS dan atau HIV/AIDS; f. Memberikan perlindungan kepada PSK dan melaporkan pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual tanpa menggunakan kondom; g. Menyediakan dan mengharuskan pelanggan menggunakan kondom pada saat melakukan kontak seks; Mucikari dilarang: a. Mempekerjakan PSK dlbawah umur (kurang dari 18 tahun); b. Mempekerjakan PSK/pramuria dengan paksa (tidak sukarela) dan dengan sengaja melanggar Hak Asasi Manusia; c. Memungut uang sewa kamar dan beban biaya lainnya kepada PSK yang pelanggannya menolak menggunakan kondom. Pasal 9
(1)
Setiap pelanggan wajib menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual.
www.djpp.depkumham.go.id
(2)
Pelanggan dilarang: Membawa senjata, menyebabkan kegaduhan, memakai kekerasan untuk memaksakan kehendaknya dilayani tanpa menggunakan kondom. Pasal 10
Setiap orang yang mengetahui bahwa dirinya telah terinfeksi HIV wajib untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak menularkan kepada orang lain. Pasal 11 Kewajiban Sektor Kesehatan. a. Setiap Petugas Kesehatan wajib menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari HIV dan IMS; b. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada pengidap ODHA dan keluarganya; c. Memberikan pelayanan IMS serta konseling dan testing HIV secara sukarela; d. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan, Konseling yang memadai wajib diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan dirahasiakan; e. Memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran; f. Menyediakan kondom; g. Melakukan pendataan tentang penderita IMS, HIV, dan pemakaian kondom; h. Melaporkan tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada pihak yang berwajib. BAB VI PENYIDIKAN Pasal 12 (1)
(2)
Penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentuan lingkungan Pemerintah Daerah yang dlberl kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran/kelalaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini. Wewenang menyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan dimaksudkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat. BAB VII KETENTUAN SANKSI Pasal 13
(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan lisan dan tertulis; b. Dilarang berpraktek selama 5 (lima) hari.
www.djpp.depkumham.go.id
(2)
(3)
(4) (5)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan lisan dan tertulis; b. Penutupan tempat kegiatan seks komersialnya selama 5 (lima) hari. Apabila sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan dan atau yang bersangkutan melakukan pelanggaran ulang,maka dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. Disahkan di Sentani pada tanggal 19 Desember 2003 BUPATI JAYAPURA, ttd. HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos Diundangkan di Sentani pada tanggal 22 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, ttd. GIDEON DODOP, MM PEMBINA NIP. 640002667 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 30
www.djpp.depkumham.go.id
