AGENDA PEMBARUAN STRUKTUR AGRARIA DALAM DINAMIKA PANGGUNG POLITIK

KELEMBAGAAN AGRARIA Teguh Kismantoroadji Kuliah ke-7

AGENDA PEMBARUAN STRUKTUR AGRARIA DALAM DINAMIKA PANGGUNG POLITIK 1. Hubungan antara struktur agraria dan kondisi sosial yang melingkupinya sangatlah penting. 2. Struktur sosial feodalistik, kapitalistik, atau sosialistik akan menghasilkan kondisi sangat berbeda dalam hal pemilikan tanah, sistem organisasi kerja unit produksi agraria, dan bentuk usaha pengelolaannya. Dengan kata lain, struktur sosial ikut membentuk kerangka struktur agrarianya. 3. Banyak faktor lain yang ikut membentuknya, seperti faktor teknologi, kebijakan, penetrasi pasar, dan lain-lain.


4.

Bentuk kepemilikan tanah menentukan distribusi pendapatan dan kekayaan berdasar pemanfaatannya. Misal, pada masyarakat yang sistem hukumnya membolehkan kepemilikan tanah pribadi maka diferensiasi atau pemisahan kelas sosial sama sekali tidak bisa dihindari.

5.

Dalam perspektif sejarah, kepemilikan tanah senantiasa berubah sejalan dengan kondisi yang membentuknya. Susunan kepemilikan tanah inilah yang menjadi ciri pokok struktur agraria.

6.

Dengan melihat optik struktur agraria ini maka pada dasarnya land reforms merupakan upaya untuk menata kembali struktur agraria yang timpang agar tercapai suatu keseimbangan lebih balk antarpelaku (produksi) agraria dalam masyarakat.


JENIS STRUKTUR AGRARIA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penggembalaan Berpindah Perladangan berpindah Pertanian Feodalistik Pertanian Keluarga Pertanian Kapitalistik Pertanian Kolektif (Sosialistik dan Komunistik)


TUJUAN-TUJUAN LAND REFORM • Land reform dalam pengertian luas, disamakan dengan agrarian reform (pembaruan agraria), yakni suatu upaya untuk memperbaiki struktur agraria, yang terdiri atas sistem penguasaan tanah, metode penggarapan tanah dan organisasi pengusahaannya, skala operasi usahanya, sewa-menyewa, kelembagaan kredit desa, pemasaran, pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan keadilan sosial dan produktivitas.


TUJUAN POLITIS DAN SOSIAL a.

b.

c.

d.

Reformasi pada umumnya diintrodusir oleh inisiatif pemerintah sebagai respons terhadap tekanan internal dan eksternal, untuk mengatasi krisis ekonomi, sosial, dan politik. Reformasi diandaikan sebagai upaya mencari mekanisme penyelesaian suatu masalah. Dari sini kemudian mulai disosialisasikan oleh kaum reformis tentang pentingnya reformasi. Reformasi yang disosialisasikan akan memiliki makna jika tujuan-tujuan yang ditargetkan mendapatkan dukungan luas dari berbagai kelompok. Kelompok reformis menetapkan tujuan itu untuk memenuhi tuntutan petani, menghancurkan kelompok oposisi, mendapatkan dukungan internasional, dan untuk mengamankan posisi mereka.


1. Tujuan landreform pada umumnya adalah untuk menghapus feodalisme, yang berarti penyingkiran kelas tuan tanah dan mengalihkan kekuasaannya kepada elite reformis atau wakiI masyarakat. 2. Jika di antara para tuan tanah itu adalah orang asing maka tujuannya adalah untuk mengalahkan imperialisme dan mengakhiri eksploitasi yang dilakukannya. 3. Penerapan landreform juga bertujuan untuk membebaskan para petani dari eksploitasi dan membebaskan mereka dari ketergantungan kepada kaum yang mengeksploitasi dan membuat mereka menjadi warga negara dalam menuntut hak-haknya.


4. Kelompok reformis-komunis, selalu berusaha menghapuskan feodalisme dan kapitalisme dengan suatu kesadaran bahwa sistem produksi, kepemilikan pribadi atas tanah, bisa melanggengkan eksploitasi. Artinya, terjadi proses pengalihan tanah ke petani dan menghapuskan kelas dalam masyarakat demokratis. Untuk mencapai tujuannya, kelompok komunis reformis mengumpulkan petani sebagai upaya mencari dukungan dalam rangka menciptakan tatanan baru dan melawan rezim sebelumnya. 5. Dalam proses itu dimungkinkan adanya fleksibilitas dan modifikasi, sesuai perubahan situasi. 6. Landreform memberikan penekanan pada perlunya memperbaiki status dan kondisi sosial petani, pentingnya mengurangi kemiskinan, serta redistribusi pendapatan dan kekayaan di antara mereka. Selain itu juga diupayakan penciptaan peluang-peluang kerja, pendidikan, pelayanan kesehatan dan redistribusi keuntungan dalam komunitas besar, terutama generasi muda sebagai target utamanya.


Tujuan-tujuan Ekonomis 1. Pembangunan ekonomi telah menjadi tujuan utama pemerintah dan partai politik dewasa ini. 2. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong perkembangan pertanian, misalnya melalui reformasi agraria untuk memperbaiki kondisi petani yang tidak memiliki tanah atau memperbaiki hasil panennya yang tidak maksimal sehingga insentif investasi di sektor ini kecil atau ada usaha memperbaiki tanah dan pertumbuhan produksi. 3. Mekanisme yang lain adalah mendorong buruh agar memperoleh insentif dalam proses penggarapan tanah, dengan asumsi bahwa kepemilikan tradisional atau kepemilikan feodal seringkali menggunakan tanah secara berpindah dan boros.


4. Landreform menciptakan unit usaha yang optimum, sehingga tercapai peningkatan kualitas penggunaan, pemeliharaan tanah, dan penggunaan teknologi sehingga panennya memuaskan. 5. Landreform mensinergikan pertanian dengan keuntungan ekonomi industri. Dalam konteks pembangunan ekonomi industrialisasi, kaum reformis berusaha mengubah sektor perdesaan lebih responsif terhadap kebutuhan sektor industri, kebutuhan tenaga kerja, bahan pokok, bahan baku industri, modal, dan mata uang asing.


PASANG-SURUT AGENDA LAND REFORM DI PANGGUNG POLITIK • Di dalam perjalanan sejarah negara Republik Indonesia, land reform pernah berada di panggung politik negara pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno, sebagai presiden RI di tahun 1966. • Keutamaan land reform dalam panggung politik negara RI, berlangsung sejak 1960 hingga 1965, saat pemerintah dan kekuatan politik di parlemen menyepakati UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama UUPA dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang lebih dikenal dengan nama UU

Land Reform.

• Perundang-undangan tersebut sesungguhnya merupakan produk perundang-undangan yang hendak difungsikan untuk mengubah karakter negara kolonial menuju negara nasional yang merdeka, serta menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat.


ORDE BARU 1. Land reform kembali memasuki panggung politik negara, sehubungan dengan pengorganisasian petani dan advokasi yang dijalankan organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok korban kebijakan dan praktik pengadaan tanah untuk badan usaha skala besar dan/atau proyek pemerintah. 2. Di masa Orba, protes diarahkan ke kantorkantor pemerintah, DPR, Komnas HAM, Kantor-kantor Pemerintah Daerah, dan DPRD.


3. Namun, setelah tumbangnya rezim otoritarian yang dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada awal tahun 1998, kelompok korban umumnya mengambil jalan baru untuk menguasai dan mengolah kembali bidang tanahnya secara langsung. 4. Serangan terhadap aparatur represif, krisis ekonomi, dan dapat diterimanya alasan pengambilan kembali hak yang dirampas, telah membuka peluang terwujudnya tindakantindakan reokupasi tanah dan tentunya tampiIan ekses-eksesnya.


Panggung Politik Global 1. Masuknya land reform dalam panggung politik dunia juga terkait dengan bangkitnya demokratisasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim otoritarian di berbagai negara. 2. Dengan sendirinya, agenda-agenda kelompok rakyat tertindas (underrepresented agendas of oppressed peoples) termasuk land reform kembali masuk ke panggung politik nasional. 3. Sementara di level politik nasional kembali ditetapkan tujuan-tujuan dan tipe-tipe pelaksanaan land reform-nya.


NEO-LIBERALISME, HAM, DAN

LAND REFORM 1. Dewasa ini, tuntutan akan land reform semakin gencar. Konsentrasi penguasaan tanah yang semakin timpang dan tuntutan akses pada tanah serta sumberdaya produktif lainnya dari kaum miskin semakin kuat di hanyak negara Dunia Ketiga 2. Di pihak lain, pelaksanaan land reform semakin memperoleh tantangan, sehubungan dengan adanya ancaman nyata neoliberallsine. 3. Perusahaan-perusahaan skala global, badan-badan keuangan international seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan pemerintah negara-negara maju sedang mengembangkan strategi baru neokolonialisme mereka dengan memaksa negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia tentunya. mengubah watak negara dalam hubungannya dengan investasi, pasar, dan perdagangan global


4. Dengan demikian, muara penggunaan ajaran HAM adalah pamahaman tentang batas-batas kekuasaan/kewenangan penyelenggara negara. 5. Pemerintah tidak mudah melakukan pembatasan terhadap hak-hak rakyat ataupun mengalihkan hakhak tersebut untuk kepentingan maupun pihak ketiga. 6. Pemerintah hanya bisa menerbitkan hak-hak baru di atas tanah yang tak dilekati hak rakyatnya, baik untuk kepentingan penanaman modal maupun proyekproyek pembangunan. 7. Pemberian hak-hak agraria tersebut tidak bisa dilakukan sebeIum memastikan bahwa tanah haknya tidak dipegang oleh orang-orang atau sekelompok orang, atau telah dilepaskan olehnya secara sadar dan sukarela dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan


8. Dengan penggunaan ajaran HAM inilah, para pengusung dan promotor agenda perjuangan petani di tingkat lokal, nasional, maupun global memperoleh penguatan argumen dan kerangka aksi land reform untuk menghadapi gelombang neo-liberalisme 9. Menurut David Korten sebagal zaman "when corporation rule the world" (Korten. 1997), atau "profit over people" (Chomsky. 2001) atau zaman ketika orang-orang dibuai oleh “mitosmitos pasar bebas" (Fakih, 2001)


KESIMPULAN • Jika oposisi politik terhadap reformasi terlalu kuat, pengorbanan manusia dalam proses transformasi akan sangat besar. • Namun, pengorbanan itu harus ditimbang dengan korban manusiawi apakah yang harus diberikan andalkata status quo dipertahankan, yang ditandai dengan berlangsungnya penindasan kronis terhadap lapisan bawah. • Penguasaan tanah yang sangat tidak adil bukannya menimbulkan stabilitas. Statistik internasional menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dan ketakstabilan politik cenderung terjadi paling tinggi di negara-negara yang pola penguasaan tanahnya sangat tidak adil. • Dengan demikian, dari waktu ke waktu, ketidakadiIan dapat menimbulkan jatuhnya korban manusia jauh lebih besar daripada korban yang jatuh dalam usaha mewujudkan land reform yang berhasil.

AGENDA PEMBARUAN STRUKTUR AGRARIA DALAM DINAMIKA PANGGUNG POLITIK

Recommend Documents