ADVOKAT SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARIPELAKSANAANKEKUASAANKEHAKIMAN* Oleh: lndra Sahnun Lubis, S.H.
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Kekuasaan Kehakiman, dalam konteks negara Republik Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh: u
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
u
Mahkamah Konstitusi
Selain itu terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum). Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehonnatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
• Disampaik.an pada Dialog Nasional Tentang Huk.um Dan Eksistensi Serta Kompetens1 Lembaga Negara Di Bidang Penegakan Huk.um Dalam Sislem UUD Negara Republik. Indonesia Tahun 1945. dise!enggarak.an o!eh BPHN bekerja sama dengan Forum Konstitusi, Jakana. J Desember 2009.
89
Perubahan UUD !945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Lentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan pcradilan penyelenggara kekuasaan kchakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum (law er~forcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan mcnerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrasc dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para suhjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bemegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadapperaturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi-melalui proses peradi\an pidana yang melibatkan peranan aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Karena itu dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi,jaksa, pengacara, dan hakim. Pada penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas. kualifikasi, dan kultur kerjanya masingmasing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat a tau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Da\am kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelemhagaan yang pada kenyataannya, belum terinstusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami sccara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya deng:an berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.
90
Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi (i) legislator (politisi), (ii) perancang hukum (legal drafter), (iii) advokat, (iv) notaris, (v) Pejabat PembuatAkta Tanah, (vi) polisi, (vii) jaksa, (viii) panitera, (ix) hakim, dan (x) arbirter atau wasit. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga perlu dilakukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus-menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integiritas kepribadian orang yang taat aturan. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh sujek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infrastruktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi; (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan di bidang hukum.
PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM Pasa124 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesiadvokatyang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003.
91
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi sebagai wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Oleh karena itu organisasi Advokat pada dasamya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, selalu melibatkan profesi advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masingmasing advokat dan organisasi advokat yang menaunginya.
PENTINGNYA KODE ETIK PROFESI Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena Jatar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus. Bagi klien yang mempergunakan jasa profesi terten.tu keadaan seperti itu dapat mengakibatkan kecurigaan jangan-jangan fa dipermainkan. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi ini. Pertama sekali, dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para cal on anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip professional yang tclah digariskan. Selain itu kode etik profesi penting untuk
92
mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat
ETIKA PROFESI HUKUM Mengapa perlu adanya kode etik profesi hukum? Dalam drama Carle's Rebellion, Shakespeare mengatakan, "Let's kill all the lawyers". Bunuhlah semua pengacara kalau ingin mengubah negara demokratis menjadi negara totaliter (absolute), atau jika kita ingin negara ini penuh korupsi, dan hancur karena main kuasa dan main hakim sendiri. Pemyataan ini menunjukkan hakikat para pengacara/advokat ada\ah pembela kebenaran dan keadilan karenanya profesi pengacara/advokat merupakan profesi terhormat dan luhur (officium nobile). Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki ciat-cita dan nilainilai bersama, serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Apalagi Pengacara/Advokat memiliki Jatar belakang pendidikan yang sama dan sama-sama memiliki monopoli atas keahlian di bidang hukum dan tentu saja tertutup bagi orang lain. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligusjuga menjamin mutu moral profesional hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, kode etik profesi hukum merupakan self regulation (pengaturan diri) bagi profesional hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Robert D. Kahn membeberkan lima manfaat kode etik. Yakni, (a) kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidakjujur di dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan dalam masyarakat, (b) kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati, (c) kode etik mengokohkan persaudaraan dian tara para anggota, terutama hila menghadapi campur tangan dari orang lain, (d) kode etik menuntut anggotanya mesti memiliki kualitas pengetahuan hukum, (e) kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang l~in.
93
