Hendra Wijayanto
Administrasi sebagai Seni Dalam Webster’s New World Dictionary (1951)administration merupakan bentuk adjective dari kata administer. Adapun kata administer menurut kamus tersebut berasal dari kata lain : ad + ministrate yang artinya adalah to serve dalam bahasa Indonesia melayani. Kemudian kata administer dalam bahasa Inggris itu diartikan sebagai :To manage, to conduct, to direct.
Administrasi sebagai Seni
Sementara seni, G. R. Terry (1977) mengatakan, “Art is personal creative power plus skill in performance”. Seni merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang untuk menerapkan knowledge yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu.
Selain itu, istilah “seni” atau arti ini berasal dari bahasa Latin yang berarti skill atau keahlian, kemahiran yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu.
28/03/2015
dwi h
3
Administrasi sebagai Seni Kaitannya dengan administrasi berarti bagaimana menerapkan knowledge (science) dengan menggunakan kemahiran, ketrampilan, pengalaman yang dilakukan oleh para administrator/manajer (top, middle, lower level) dalam suatu kegiatan kerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain administrasi dan manajemen ditinjau dari segi praktisnya.
28/03/2015
dwi h
4
Negara yg menerapkan sistem administrasi jaman dulu
Mesir adalah negara tertua yang menjalankan sistem administrasi, khususnya adminitrasi birokratik. Tiongkok kuno, dapat diketahui tentang konstitusi Chow yang dipengaruhi oleh ajaran Confucius dalam “Administrasi Pemerintahan”. Yunani (430 SM) dengan susunan kepengurusan Negara yang demokratis, Romawi dengan “De Officiis dan “De Legibus”nya Marcus Tullius Cicero. Indonesia terlihat pada zaman Pemerintahan Kerajaan Mataram I, Majapahit dan Sriwijaya, dan salah satu buktinya adalah candi Borobudur, yang terus di kagumi oleh setiap orang.
28/03/2015
dwi h
5
Survival Period (1886-1930) Tahun 1886 sering disebut sebagai “tahun” lahirnya
ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen/administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki bapak ilmu manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula bapak ilmu Administrasi. Dalam masa ini para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib-ilmu (disiplin). Demikian juga dalam masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen.
Consolidation and Completion Period (1930-1945) Dalam masa ini asas-asas, rumusrumus dan kaidah-kaidah (norma) ilmu administrasi lebih disempurnakan. Dalam masa ini juga mutu (quality) dan jumlah (quantity) para sarjana administrasi turut dikembangkan serta gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi Negara dan niaga banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi.
28/03/2015
dwi h
7
Human Relations Period (1945-1959). Dalam masa ini para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi (dinas,formal) maupun yang tidak resmi (informal). Pada masa ini pula ditulis pula hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegaiatan kerjasama mereka.
28/03/2015
dwi h
8
Behavioral Period (1959-sekarang).
Dalam masa ini para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindakantindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi dan dalam bidang pekerjaannyan system maupun pendekatan kontingensi (contingency approach).
28/03/2015
dwi h
9
Perkembangan ADMINISTRASI Publik (Nicholas Henry, 1995) I.
Dikotomi politik – administrasi (1900-1926)
Tokoh paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam “Politics and Administration” (1900) mengungkapkan politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Locus-nya adalah birokrasi pemerintah
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA II. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)
Tokoh paradigma ini adalah Willoughby, Gullick dan Urwick. Mereka memperkenalkan prinsipprinsip administrasi yang berlaku universal sebagai focus administrasi negara. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam istilah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting)
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA III. Administrasi Negara sebagai ilmu politik (19501970)
Morstein-Marx editor buku Elements of Public Administration mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi tidak mungkin/realistis. Herbert Simon menyatakan prinsip administrasi tidak konsisten dan universal. John Gaus mengatakan bahwa teori administrasi adalah teori politik dimana locus-nya adalah birokrasi pemerintahan.
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA IV. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970) Pengembangan prinsip-prinsip administrasi secara ilmiah dan mendalam memicu paradigma ini. Bahkan Keith M. Henderson berpendapat bahwa teori organisasi seharusnya menjadi focus dari administrasi negara. Fokus tersebut tidak hanya pada bidang bisnis tapi juga dalam administrasi negara.
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA V. Administrasi negara sebagai administrasi
negara (1970-sekarang) Dalam paradigma ini focus dan locus yang dimiliki sudah jelas. Focus-nya adalah teori organisasi, teori manajemen, kebijakan publik dan locus-nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.
Lima paradigma tersebut bersifat tumpang tindih atau “overlaping”. Di mana “locus” (tempat = letak) dan “focus” (yang diperhatikan) administrasi publik saling berganti .
Paradigma 1 lebih mementingkan “locus”, paradigma 2 menonjolkan “focus”, paradigma 3 kembali lebih mementingkan “locus”, sedang paradigma 4 mementingkan “focus”, dan paradigma 5 berusaha untuk mengaitkan antara “focus” dan “locus” dari administrasi publik.
Identifikasi Terhadap Administrasi Negara menurut Gerald E. Caiden, 1. Identifikasi Administrasi Pemerintahan, mencoba mengenali administrasi negara dari aktivitas yang dilakukan 2. Identifikasi Organisasi Publik, identifikasi ini mencoba mengungkapkan administrasi negara berdasarkan adanya lembaga-lembaga publik. 3. Identifikasi Orientasi Sikap Administrasi, mengidentifikasi berdasarkan orientasi sikap administrasi. 4. Identifikasi Proses Yang Bersifat Khusus, mencoba mengidentifikasi administrasi negara berdasarkan prosesprosesnya yang bersifat khusus/unik. 5. Identifikasi Aspek Publik, pusat perhatian diletakkan pada pelayanan barang dan jasa publik yang ditekankan adalah hakikat publiknya.
Peranan Studi Administrasi Negara 1.
2.
3.
Leonard D. White (1926) menyatakan bahwa administrasi negara terdiri dari semua kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik (public policy) Pentingnya studi administrasi negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik. Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan di era globalisasi yang amat menekankan prinsip persaingn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.
Ruang Lingkup Ilmu Administrasi Publik •
Dibidang Hubungan, Peristiwa Dan Gejala Pemerintahan
1. Administrasi pemerintahan pusat 2. Administrasi pemerintahan daerah 3. Administrasi pemerintahan kecamatan 4. Administrasi pemerintahan kelurahan 5. Administrasi pemerintahan desa 6. Administrasi pemerintahan kotamadya 7. Administrasi pemerintahan kota administratif 8. Administrasi departemen 9. Administrasi non-departemen • Dibidang Kekuasaan 1. Administrasi politik luar negeri 2. Administrasi politik dalam negeri 3. Administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM 4. Administrasi kebijakan pemerintahan, policy,wisdom, kondisi dan peranan pemerintah • Dibidang Peraturan Perundang-undangan, meliputi: landasan idiil, landasan konstitusional, landasan operasional
• Di Bidang Kenegaraan 1. Tugas dan kewajiban Negara 2. Hak dan kewajiban Negara 3. Tipe dan bentuk Negara 4. Fungsi dan prinsip Negara 5. Unsur-unsur Negara 6. Tujuan Negara dan tujuan nasional •
Di Bidang Pemikiran Hakiki (Para Pakar Ilmu Filsafat) 1. Etika administrasi publik, tata nilai organisasi dana manajemen 2. Estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa administrator 3. Logika admiinstrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hokum administrasi negara 4. Hakikat administrasi publik, pembentukan system, kultur, struktur.
•
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. •
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Dibidang Ketatalakssanaan (Pakar Ilmu Administrasi Publik)
Administrasi pembangunan Administrasi perkantoran Administrasi kepegawaian Administrasi kemiliteran Administrasi perpajakan Administrasi pengadilan Administrasi kepenjaraan Administrasi Perusahaan
Administrasi penjualan Administrasi periklanan Administrasi pemasaran Administrasi perbankan Administrasi perhotelan Administrasi pengangkutan
