SEMINAR NASIONAL PERBATASAN DAN KEMARITIMAN DAN CALL FOR PAPER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2017 LATAR BELAKANG Negara Republik Indonesia adalah Negara yang terdiri dari banyak pulaupulau dan berbatasan langsung dengan Negara lain. Perbatasan negara merupakan
manifestasi
utama
kedaulatan
wilayah
suatu
negara.
Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah. Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Dalam era globalisasi abad ke 21 ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global
lebih
kuat
pengaruhnya
terhadap
kondisi
nasional
karena
diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup. Sesuai dengan semangat yang dibangun oleh Pemerintah dalam upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dan menjaga wilayah perbatasan, menjadi suatu pembahasan yang menarik bagi semua pihak. Dengan melihat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas lautannya melebihi daratan ini menjadi tantangan tersendiri, peningkatan dari segala bidang pun diupayakan untuk memberikan kontribusi, tidak tertinggal juga pada aspek penegakkan hukum. Aspek penegakkan hukum menjadi suatu alat yang penting dalam penguatan di wilayah perbatasan
yang
berbasis
kemaritiman.
Selain
pada
aspek
penegakan
hukum
pemerintah juga punya tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum di wilayah perbatasan yang berbasis kemaritima, hal ini juga tidak kalah penting mengingat banyak aspek di wilayah perbatasan yang memerlukan payung hukum baru dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang didasari oleh aturan hukum yang konkrit. Pelanggaran hukum di wilayah perbatasan juga tidak dapat dipungkiri sering terjadi seperti perdagangan manusia (Human Trafficking), peredaran narkoba serta sengketa wilayah perbatasan. Selanjutnya dalam bidang kelautan juga sering terjadi pelanggaran hukum seperti pencurian ikan (Illegal Fishing), pencemaran lingkungan laut akibat limbah industri serta pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di wilayah perbatasan. Seminar Nasional dan Call For Paper yang menjadi bagian dari SNPK II (Seminar Nasional Perbatasan dan Kemaritiman) dengan memuat topik : (i) Tata Pemerintahan Maritim, (ii) Tindak Pidana Di Perbatasan, (iii) Sosiologi Hukum Masyarakat Pesisir, (iv) Aspek Hukum Bisnis Di Daerah Perbatasan, (v) Aspek Hukum Pertahanan Dan Keamanan Perbatasan, (vi) Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Laut. Kegiatan ini merupakan yang ke dua diselenggarakan oleh Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ditahun 2017. Dengan mengangkat tema “Pembangunan Hukum di Wilayah Perbatasan yang berbasis Kemaritiman”. Paper akan dimuat dalam Prosiding ber- ISSN 2540-783X.
TUJUAN KEGIATAN Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya Seminar Nasional dan Call For Paper ini adalah : 1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. 2. Menambah
pengetahuan
dan
wawasan
mengenai
faktor-faktor
penentu kebijakan di kawasan perbatasan serta pembangunan hukum di wilayah perbatasan yang bebasis kemaritiman.
3. Menambah
pengetahuan
dan
upaya
penegakkan
hukum
Internasional. 4. Menambah
pengetahuan
dan
wawasan
mengenai
hubungan-
hubungan antara Negara dan hubungan antara daerah dengan Negara tetangga. 5. Memberikan masukan kepada pemerintah pusat serta pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan permasalahan wilayah perbatasan dan pengembangan dalam bidang kemaritiman.
WAKTU Kegiatan Seminar Nasional dan Call For Paper ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 September Tahun 2017.
NARASUMBER 1. 2. 3. 4. 5.
Ir. Selamat Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Ferry Adamhar, S.H., LL.M Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M.Hum Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dr. Arif Havas Oegroseno, SH, MH Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UNDIP
TANGGAL PENTNG 01 Agustus 2017
Batas Akhir Pengumpulan Abstrak
08 Agustus 2017
Pengumuman Lolos Abstrak
01-05 September 2017
Pembayaraan Keikutsertaan Seminar Nasional dan Call For Papers
09 September 2017
Batas Akhir Pengumpulan Full Paper
25 September 2017
Seminar Nasional/ Pemakalah
BIAYA REGISTRASI Pemakalah : Rp. 500.000 Melalui : Rek. BNI. No. 0523364522 / an. AYU EFRITADEWI Bukti pembayaran dikirim E-mail :
[email protected] Form Registrasi Peserta Call For Papers: http://law.umrah.ac.id/form-registrasi-peserta-call-for-papers-2/ Info Sekretariat : Jl. Raya Dompak Gedung Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH Tanjungpinang (0771) 29115 Hp : 0852-7181-6991 (Irman) 0813-7222-4448 (Ayu Efrita Dewi) 0813-6033-9886 (Cholidi) Website : http://law.umrah.ac.id E-mail :
[email protected]
KETENTUAN PENULISAN ABSTRAK : 1. Abstrak memuat Judul, Nama Para Penulis, Institusi, dan Alamat lengkap; 2. Ditulis menggunakan Bahasa Inggris; 3. Jumlah kata sebanyak 500; 4. Diketik menggunakan huruf Times New Roman 12pt; 5. Kertas A4; 6. Spasi tunggal; 7. Penelitian yang telah selesai seluruhnya memuat atau sebagian dari cakupan larat bekalang, tujuan, metode, hasil serta kesimpulan; 8. Rencana penelitian mencakup setidaknya mengenai latar belakang, topik, tujuan yang ingin dicapai, metodologi yang diusulkan serta gambaran hasil penelitian.
KETENTUAN PENULISAN PAPER Penulisan Paper harus sesuai dengan ketentuan dari Panitia SNPK, adapun muatan ketentuan tersebut adalah : 1. Ditulis dengan ketentuan 1,5 spasi pada kertas A4, dengan panjang tulisan 5.000 kata, menggunakan huruf Times New Roman 12pt. 2. Kertas ukuran A4, marjin atas dan kiri 4cm, marjin bawah dan kanan 3cm 3. Sistematika Penulisan memuat: a) Judul, Nama penulis, abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris; b) Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan, Metode Penelitian; c) Kerangka Teori; d) Pembahasan (topik dan sub-sub topik pembahasan); e) Penutup (kesimpulan dan saran); f) Daftar kepustakaan (berisi sumber yang dirujuk dalam uraian saja) dari sumber-sumber yang mutahir. 4. Setiap kutipan harus menyertakan sumbernya yang ditulis pada akhir kutipan (-in note) dengan urutan nama akhir penulis, tahun
terbit : halaman. Contoh : Suryo,1999: 15. Akan tetapi, untuk kasuskasus tertentu sumber kutipan dapat ditulis dengan catatan kaki dengan urutan : nama penulis lengkap tanpa gelar Akademik (tidak dibalik), Judul buku (cetak miring), Nama Penerbit, Kota Tempat Terbit, Tahun, Halaman. Contoh; A. Syafii Ma’arif, Islam dalam Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 6. 5. Setiap paper harus disertai daftar pustaka atau refrensi, terutama yang digunakan sebagai acuan langsung. Daftar pustaka tersebut ditulis dengan urutan: Nama Penulis lengkap, Judul buku (ditulis miring), Penerbit, Kota Tempat Terbit, Tahun Terbit, Contoh : Anhar Gonggong, Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme, Solusi Untuk Masa Depan, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001. 6. Paper dikirim ke panitia SNPK dalam format Microsoft Word bentuk
softcopy melalui email
[email protected]
