Ada Apa Dengan BOPTN?

Ada Apa Dengan BOPTN? oleh Rizki Arif (Staf Kajian BK MWA UI UM 2016) “Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, begitulah bunyi dari pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, yang mana diejewantahkan lebih lanjut pada pasal 31 UUD’1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Amanat dari Pasal 31 UUD’1945 diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana untuk tahun anggaran 2016 diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2016. Di dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2015, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementrian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 1

1

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2016. Pasal 1 angka 40. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, No. 278. Sekretariat Negara, Jakarta.

Pada APBN tahun anggaran 2016, anggaran pendidikan mencapai angka sebesar Rp.419.176.412.756.000,00 (empat ratus sembilan belas triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan pembagian sebagai berikut :2

2

Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa pagut anggaran yang ditetapkan pemerintah khususnya bagi Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengalami penurunan sebesar 3,2 Triliun rupiah, yang mana pada tahun 2015 pagu anggaran bagi Kemenristekdikti sebesar 42,7 Triliun rupiah menjadi 39,5 Triliun rupiah, yang mana pembagian alokasinya dapat dilihat pada diagram berikut :

Sumber: http://www.dikti.go.id/

Pada pagu anggaran di atas, BOPTN sebagai anggaran yang cukup penting untuk perguruan tinggi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015 yakni 4,5 Triliun, namun sebelum membahas lebih jauh, mari kita perjelas terlebih dahulu mengenai pemahaman dari BOPTN itu sendiri.

Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi atau kita kenal dengan BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di Perguruan

Tinggi

Negeri. 3

Yang

mana

BOPTN

disediakan

Pemerintah

dengan

mengalokasikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara4. BOPTN sendiri saat ini telah berganti nama menjadi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015. Namun, agar lebih mudah untuk dikenali maka terminologi yang dipakai saat ini tetap Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri/BOPTN. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian BOPTN adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional, namun seberapa besarkah pengaruh BOPTN dalam memenuhi total anggaran yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi? Mari kita ambil contoh Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu PTN-BH terbaik di Indonesia. Besaran pendapatan UI sendiri pada tahun 2015 terbagi sebagai berikut :5

3

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi. Pasal 1. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016, No. 226. Sekretariat Negara, Jakarta. 4 Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 83. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara, Jakarta 5 Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Indonesia tahun anggaran 2015

Yang mana, bila kita mengkomparasi dalam bentuk persentase, maka BOPTN hanya meng-cover sebesar 24% bagian dari seluruh total pemasukan UI. Selain itu, dari kedua diagram di atas, kita dapat mengetahui bahwa selama ini pendapatan UI mendapatkan sumbangsih paling besar dari Biaya Pendidikan (BP) yang ditanggung oleh mahasiswa, yakni sebesar 60%. Sehingga muncul suatu pertanyaan besar kepada pemerintah saat ini: “Apakah pemerintah serius untuk mengembangkan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia?”. Pemberian BOPTN sendiri selama ini mengacu pada kriteria :6 1. Biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana 2. Jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana 3. Kinerja perguruan tinggi 4. Jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana Pun penghitungan pemberian BOPTN kepada masing-masing universitas melalui rumus : BOPTN = BKT - UKT

6

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi. Pasal 4. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016, No. 226. Sekretariat Negara, Jakarta.

Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN7, sedangkan Uang Kuliah Tunggal adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. 8 Yang mana bila kita simpulkan, maka selama ini UKT mempunyai besaran yang lebih tinggi dari BOPTN dalam memenuhi BKT, yang berarti peran setiap mahasiswa dalam membiayai pendidikan tinggi lebih tinggi dari peran negara. Mari kita bandingkan dengan Malaysia yang merupakan negara tetangga republik Indonesia. Anggaran perguruan tinggi di Malaysia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tidak pernah turun, yang mana pada tahun 2015, Malaysia menganggarkan untuk departemen perguruan tinggi sebersar RM. 15.784.848.700, yang mana bila kita konversikan menjadi Indonesia Rupiah (IDR), jumlahnya menjadi 51 Triliun Rupiah. Data anggaran perguruan tinggi di Malaysia dari tahun ke tahun dapat dilihat pada diagram berikut:

7

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 angka 5. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015, No. 1199. Sekretariat Negara, Jakarta. 8 Ibid,Pasal 1 angka 6

Yang mana bila kita melihat kepada salah satu universitas di Malaysia, yaitu University of Malaya, maka peran pemerintah Malaysia pada pendapatan University of Malaya sebesar 87,90%.

Pun bila kita membandingkan salah satu fakultas di University of Malaya, yaitu Fakultas Hukum, biaya yang harus dibayar oleh Mahasiswa di Malaysia hanya sebesar RM 7056 sampai lulus, atau setara dengan Rp 23 Juta sampai lulus (8 semester) atau sekitar Rp 2,8 Juta per semester.9

9

Bachelor of Laws, University of Malaya, diakses dari https://www.um.edu.my/academics/bachelor/law/bachelor-of-laws, pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 16.00 WIB

Dengan perbandingan tersebut, kita mengetahui bahwa peran pemerintah sangatlah sentral pada pembiayaan perguruan tinggi bila kita menginginkan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak bisa berpangku tangan dan menyerahkan pendanaan perguruan tinggi kepada perguruan tinggi masing-masing, dikarenakan perguruan tinggi bukanlah perusahaan yang bertugas untuk mencari laba, tetapi perguruan tinggi sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.10 Begitu pula dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum (PTN-BH), tidak membuat UI menjadi sebuah perusahaan yang bertugas untuk mencari uang, tetapi UI tetaplah sebuah perguruan tinggi yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

10

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 1 angka 9. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara, Jakarta

Daftar Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, No. 278. Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara, Jakarta Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi.Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016, No. 226. Sekretariat Negara, Jakarta. Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015, No. 1199. Sekretariat Negara, Jakarta. Data Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Universitas Indonesia. 2015. Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2015

Website University Of Malaya. 2016. Bachelor of Laws. https://www.um.edu.my/academics/bachelor/law/bachelor-of-laws, diakses pada tanggal 12 Mei 2016, pukul 16.00 WIB