ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING AS AMENDED BY ACT NUMBER 10 OF 1998

Act of the Republic of Indonesia Concerning Banking

UNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU No. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING AS AMENDED BY ACT NUMBER 10 OF 1998

Menimbang :

Considering :

a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;

a. that national development is a continuous development undertaking with the aim of realizing Indonesian people justice and prosperity based on Pancasila and the 1945 Constitution;

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan ;

b. that in facing the rapid development of national economic, competitiveness of national economy and integrated national economy with challenges of ever increasing complexity and more developed financial system, an adjustment in the economic policies, including Banking, is needed;

c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan ;

c. that in entering of globalization era and due to the ratification of several international agreements on trade in goods and services, a revision on the regulations in economic sector, especially Banking sector, is needed;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang ;

d. that based on considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c above, it is considered necessary to amend Act Number 7 of 1992 concerning Banking with an Act;

Mengingat :

In view of:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ;

1. Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 23 and Article 33 of the 1945 Constitution;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara

2. Act Number 13 of 1968 concerning Central Bank (State Gazette of the Republic of Indonesia

- 251 -

인도네시아 은행법

Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865) ;

Number 63 of 1968, Supplement to the State Gazette Number 2865)

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;

3. Act Number 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 31 of 1992, Supplement to the State Gazette Number 3472);

BAB I KETENTUAN UMUM

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Pasal 1

Article 1 dimaksud

The terminologies used in this Act shall have the following meanings:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ;

1. Banking is anything related to a Bank, comprising the institutions, business activities, and procedures as well as processes in the realization of such business activities;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ;

2. Bank is a corporate entity mobilizing funds from the public in the forms of Deposits and channeling them to the public in the forms of Credit and/or other forms in order to improve the living standards of the common people;

3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;

3. Commercial Bank is a Bank which based its activities on conventional and/or Syariah Principles in doing so provides services in payment transactions;

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;

4. Rural Bank is a Bank which based its activities on conventional or Syariah Principles in doing so shall not provide any service in payment transactions;

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

5. Deposits are funds entrusted to the Bank by the public based on an agreement in the forms of Demand Deposits, Time Deposits, Certificate of Deposits, Savings and/or other similar forms;

Dalam Undang-undang dengan :

ini

yang

- 252 -


dengan itu ; 6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan ;

6. Demand Deposit is a deposit which maybe withdrawn at any time by means of a cheque, ‘bilyet giro’, other payment order, or by transfers;

7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank ;

7. Time Deposit is a Deposit which may only be withdrawn at a certain time based on an agreement between the Depositor and the Bank concerned;

8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpannya dapat dipindahtangankan ;

8. Certificate of Deposit is a Deposit in the form of Time Deposit, the certificate of which Is negotiable;

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu ;

9. Saving Deposit is a Deposit which can only be withdrawn according to certain agreed conditions, but which shall not be withdrawn by means of a cheque, ‘bilyet giro’, and/or other equivalent instruments;

10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang ;

10. Securities is a note, bill of exchange, share, bond, credit security, or any derivatives of securities, or any other interests, or liabilities of the issuer, issued in a form negotiable in the capital market and money market;

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ;

11. Credit is the provision of money or equivalent claim to money based on a loan agreement between a Bank and another party, obligating the borrowing party to repay his debt after a certain period with interest;

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

12. Financing based on Syariah Principles is the provision of money or equivalent claim to money based on a Financing agreement between Bank and another party obligating the party receiving the fund to repay the Financing after a certain period with fees or profit share;

- 253 -


tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ; 13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal(musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) ;

13. Syariah Principles are rules of agreement based on Islamic Law between Bank and other party for depositing fund and/or financing business activities, or other activities which is stated as in accordance to Syariah Principles, i.e. financing based on profit sharing principle (mudharabah), financing based on equity participation (musharakah), sales of goods with profit principle (murabahah), or financing of capital goods based on pure lease without option (ijarah) or with an option of ownership transfer of goods leased from Bank to the other party (ijarah wa iqtina);

14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;

14.Custodial service is the keeping of property on a contract or agreement between a Commercial Bank and the depositor of the property, provided that the Commercial Bank concerned has no right of ownership on the property concerned;

15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut ;

15.Trustee is a business activity which may be conducted by a Commercial Bank to represent the interest of security holders based on an agreement between the Commercial Bank and the issuer of Securities concerned;

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank ;

16.Customer services.

17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;

17.Depositor is a Customer who places fund in the form of Deposits according to an agreement between Bank and the Customer concerned;

18. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

18.Debtor is a Customer who receives Credit facility or Financing based on Syariah Principles or other similar forms based on an agreement between Bank and the Customer concerned;

- 254 -

is

any

party

who

uses

Bank’s


bersangkutan; 19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;

19. Branch Office is an office of a Bank which directly responsible to its head office, with a permanent address of business place where the Branch Office doing its business.

20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

20. Bank Indonesia is the central bank of the Republic of Indonesia as stipulated in the prevailing law.

21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku ;

21. The Chairmen of Bank Indonesia is Chairmen as stated in the prevailing law.

22. Pihak Terafiliasi adalah : a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank ; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

22. Affiliated Parties are: a. a member of the board of commissioners, auditors. the board of directors, or their attorneys, the officers, or the employees of a Bank; b. a member of the board of management, auditors, board of directors, or their attorneys, the officers, or the employees of a Bank, especially for a Bank established in the legal form of a cooperative in accordance with the prevailing law; c. a party providing services to the Bank, such as public accountant, appraiser, legal consultant and other consultants; d. a party which according to Bank Indonesia’s judgement influences the management of a Bank, i.e. shareholders and their relatives, the relatives of the board of commissioners, the relatives of the auditors, the relatives of the board of directors, and the relatives of the board of management.

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya ; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus ;

the

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ;

23. Collateral is an additional guarantee provided by a debtor to a Bank in order to obtain a Credit facility or Financing based on Syariah Principles.

24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan

24. Deposit Protection Institution is a legal entity conducting deposit protection activities on Deposit Customer, through insurance scheme, pooling fund or other schemes.

- 255 -


penyangga, atau skim lainnya; 25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainya dengan atau tanpa melikuidasi;

25. Merger is the combining of two or more Banks by retaining the existence of one Bank and winding up the other Banks with or without liquidating them.

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bak baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi;

26. Consolidation is combining of two or more Banks by establishing a new Bank and winding up such existing Banks with or without liquidating them.

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;

27. Acquisition is the takeover of the ownership of a Bank.

28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

28. Bank Secrecy is anything related to information regarding a Depositor and his Deposits.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

CHAPTER II PRINCIPLE, FUNCTION, AND OBJECTIVE

Pasal 2

Article 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Banks in Indonesia shall conduct their business according to the principle of economic democracy applying the prudential principle.

Pasal 3

Article 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

The primary function of banks in Indonesia is to mobilize and to channel funds from the public.

Pasal 4

Article 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Banks in Indonesia shall have the objective of supporting national development for the purpose of improving equitable distribution, economic growth, and dynamic sustainable growth, and dynamic sustainable national stability, aimed at improving the welfare of the common people.

BAB III JENIS DAN USAHA BANK

CHAPTER III CATEGORIES AND OPERATIONS OF BANKS

- 256 -


Bagian Pertama Jenis Bank

Part 1. Categories of Banks

Pasal 5

Article 5

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari : a. Bank Umum ; b. Bank Perkreditan Rakyat.

(1) By category, banks consist of: a. Commercial Banks; b. Rural Banks.

2. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

(2) Commercial Bank may operate exclusively in a particular activity or focus greater attention to a particular activity.

Bagian Kedua Usaha Bank Umum

Part 2. Operations of a Commercial Bank

Pasal 6

Article 6

Usaha Bank Umum meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; b. memberikan kredit ; c. menerbitkan surat pengakuan hutang ; d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ; 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ; 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 5. obligasi ; 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; 7. instrumen surat berharga lain yang

The operations of a Commercial Bank shall encompass: a. mobilizing funds from the public in the form of deposits, comprising demand deposits, time deposits, certificate of deposits, savings and/or other equivalent forms of deposits; b. extending credits ; c. issuing notes; d. purchasing, selling or guaranteeing against own risk or on behalf of and/or at the request of a customer: 1. bills of exchange, including banker’s acceptances of which the maturity is no longer than the common practice of trading such documents; 2. notes and other commercial paper of which the maturity is no longer than the common practice of trading such documents; 3. treasury bills and government guarantees; 4. Bank Indonesia Certificates (SBIs); 5. bonds; 6. commercial paper with a maturity of up to 1 year; 7. other securities with a maturity of up to 1

- 257 -


year.

berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ; e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ; g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga ; h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ; i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ; j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ; k. dihapus ; l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ; m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. undertaking placement of funds among customers in the form of securities not listed in the stock exchange; k. (Deleted) l. conducting business in factoring, credit cards, and trusteeship; m. providing financing and/or conducting other activities based on Syariah Principles, in accordance with the regulations stipulated by Bank Indonesia; n. conducting other business commonly undertaken by banks providing that such activities shall not be in contravention of this Act and prevailing laws.

Pasal 7

Article 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula : a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

In addition to conducting the banking operations as referred to in Article 6, a Commercial Bank may also: a. conduct activities in foreign exchange with due observance to the regulations of Bank Indonesia; b. conduct equity participation in other banks or business entities operating in financial services, such as leasing, venture capital, securities house, insurance, and securities clearing house, with due observance of the regulations stipulated by Bank Indonesia;

e. transferring money, either on own behalf or at the request of a customer; f. placing funds in, borrowing funds from, or lending funds to other banks, whether by letter, telecommunications device, or by sight draft, cheque, or other means; g. accepting payments in respect or claims for securities, settling accounts with or among third parties; h. providing safety deposits boxes for valuable goods and papers; i. undertaking custodial activities on behalf of another party based on contracts;

- 258 -


Bank Indonesia ; c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; dan d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

c. conduct temporary equity participation to settle problems of bad debt or bad Financing based on Syariah Principles, on the condition that in due time the equity participation shall be withdrawn, with due observance to the regulations stipulated by Bank Indonesia; and d. act as founder and the management of a pension fund in accordance with the prevailing law on pension funds.

Pasal 8

Article 8

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

1. In extending Credits or Financing based on Syariah Principles, a Commercial Bank shall have confidence based on through analysis on the intention, capability and ability of a Debtor Customer to repay its debt or the financing according to the agreed terms.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. A Commercial Bank shall formulate and implement a guidance on Credit and Financing based on Syariah Principles, according to regulations stipulated by Bank Indonesia.

Pasal 9

Article 9

1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

1. A Commercial Bank conducting custodial activities as referred to in Article 6 letter i shall be responsible for the safe of the property of the depositor, and fulfil other obligations according to the concluded contract.

2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

2. The deposited property shall be entered into bank’s administration and recorded separately.

3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

3. In the event that a bank goes into bankruptcy, all properties entrusted in the custody of the bank shall not be included into the bankruptcy estate, and shall be returned to the concerned depositors.

- 259 -


Article 10

Pasal 10 Bank Umum dilarang : a. melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal b dan huruf c ; b. melakukan usaha perasuransian ; c. melakukan usaha lain di luar usaha sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 7

kecuali 7 huruf

kegiatan Pasal 6

A Commercial Bank is prohibited from: a. conducting equity participation, with the exception of those referred to in Article 7 letter b and letter c; b. conducting business in insurance; c. undertaking business other than those referred to in Article 6 and Article 7.

Pasal 11

Article 11

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

1. Bank Indonesia shall stipulate regulations concerning the legal lending limits for extending Credit or the maximum limit for Financing based on Syariah Principles, granting guarantees, placement in securities, or other similar business activities, which a Bank may undertake to a borrower or a group of related borrowers, including to business entities within the group of the concerned Bank.

2. Batas maksimumsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. The maximum limit as referred to in paragraph (1) may not exceed 30% (thirty percent) of the capital of a bank as stipulated in Bank Indonesia regulations.

3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada : a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ; b. anggota Dewan Komisaris ; c. anggota Direksi ; d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ; e. pejabat bank lainnya ; dan

3. Bank Indonesia shall stipulate regulations concerning the legal lending limits for extending Credit or the maximum limit for Financing based on Syariah Principles, granting guarantees, placement in securities, or other similar business activities, which a Bank may impose on : a. a shareholder possessing 10% or more of the paid-up capital of the Bank; b. a member of the board of commissioners; c. a member of the board of directors; d. a relative of the parties referred to in letter a, letter b, and letter c; e. other officer of the Bank; and

- 260 -


f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

f. business entities in which interest of parties as referred to in letter a, letter b, letter c, and letter d are found.

4. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. The maximum limit as referred to in paragraph (3) may not exceed 10% of the capital of a bank as stipulated in Bank Indonesia regulations.

4A. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4).

4A. In extending Credit or Financing based on Syariah Principles, a Bank is prohibited to exceed the legal lending limits or the maximum limit for Financing based on Syariah Principles as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4).

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. The implementation of the provisions as referred to in paragraph (1) and paragraph (3) shall be reported in accordance with Bank Indonesia regulations.

Pasal 12

Article 12

1. Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

1. To support the implementation of a program for improving the living standards of the common people through development of cooperatives, small and medium scale of entrepreneurs, the Government and Bank Indonesia may conduct cooperation with Commercial Banks.

2. Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. egulations concerning the cooperation with Commercial Banks as referred to in paragraph (1) shall be further stipulated in a Government Regulation.

Pasal 12A

Article 12A

1. Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan

1. A Commercial Bank may purchase Collateral, whether in whole or in part, either through auction or outside auction according to willful submission by the owner of the Collateral or according to power of attorney by the owner of the collateral to sale outside auction in the event that a Debtor Customer fail to meet its obligations to the Bank, provided that the

- 261 -


ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

purchased Collateral shall be chased in at the earliest opportunity.

2. Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. The provisions concerning procedures of the purchasing and chasing of the Collateral as referred to in paragraph (1) shall be further stipulated in a Government Regulation.

Bagian Ketiga Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Part 3. Operations of a Rural Bank

Pasal 13

Article 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ; b. memberikan kredit ; c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

The operations of a Rural Bank encompass: a. mobilizing funds from the public in the form of deposits, comprising time deposits, savings, and/or other equivalent forms of deposits;

Pasal 14

Article 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang : a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ; c. melakukan penyertaan modal ; d. melakukan usaha perasuransian ; e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

A Rural Bank is prohibited from: a. accepting deposits in the form of demand deposits and participating in transactions; b. conducting business in foreign exchange;

Pasal 15

Article 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

The provisions as referred to in Article 8 and Article 11 shall also apply to Rural Banks.

BAB IV

CHAPTER IV

b. extending credit; c. providing financing and placing fund based on Syariah Principles, according to regulations stipulated by Bank Indonesia. d. placing funds in Bank Indonesia Certificates (SBIs),time deposits, certificate of deposits, and/or savings in other banks.

c. conducting equity participation; d. conducting business in insurance; e. conducting business other than those referred to in Article 13.

- 262 -


PERIZINAN, BENTUK HUKUMDAN KEPEMILIIKAN

LICENSING, FORM OF LEGAL ENTITY, AND OWNERSHIP

Bagian Pertama Perizinan

Part 1. Licensing

Pasal 16

Article 16

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

1. Any parties conducting activities of collecting funds from the public in the form of Deposits shall be required to obtain an operating license as a Commercial Bank or a Rural Bank from the Chairmen of Bank Indonesia, except the concerned activities of collecting funds from the public is stipulated in a separate act.

2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : a. susunan organisasi dan kepengurusan ; b. permodalan ; c. kepemilikan ; d. keahlian di bidang Perbankan ; e. kelayakan rencana kerja.

2. In order to obtain an operating license as a Commercial Bank or a Rural Bank as referred to in paragraph (1), the applicant is required to fulfill requirements concerning : a. Organization and management structure; b. Capital; c. Ownership; d. Expertise in Banking; e. Feasibility of the business plan.

3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. The requirements and procedures for Bank licensing as referred to in paragraph (2) shall be stipulated by Bank Indonesia.

Pasal 17

Article 17 (Deleted)

Pasal 18

Article 18

1. Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

1. A Branch Office of a Commercial Bank may only be established pursuant to a license granted by the Chairmen of Bank Indonesia.

2. Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

2. An overseas Branch Office, a representative office, and other types of overseas office of a Commercial Bank may only be established pursuant to a license granted by the Chairmen of Bank Indonesia.

3. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih

3. The establishment of a sub-branch office of a Commercial Bank shall be prior reported to

Dihapus

- 263 -


Bank Indonesia.

dahulu kepada Bank Indonesia. 4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. The requirements and procedures for the establishment of offices of a Commercial Bank as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) shall be stipulated by Bank Indonesia.

Pasal 19

Article 19

1. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

1. A Branch Office of a Rural Bank may only be established pursuant to a license granted by the Chairmen of Bank Indonesia.

2. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. The requirements and procedures for the establishment of offices of a Rural Bank as referred to in paragraph (1) shall be stipulated by Bank Indonesia.

Pasal 20

Article 20

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

1. A Branch Office, a sub-branch office, and a representative office of a Bank whose head office is domiciled overseas(foreign Bank), may only be established pursuant to a license granted by the Chairmen of Bank Indonesia.

2. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2. The establishment of a sub-branch office of a bank referred to in paragraph (1) shall be reported to Bank Indonesia.

3. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. The requirements and procedures for the establishment of offices as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be provided in further detail in a Government Regulation.

Bagian KeduaBentuk Hukum

Part 2. Form of Legal Entity

Pasal 21

Article 21

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa : a. Perseroan Terbatas ; b. Koperasi ; atau c. Perusahaan Daerah.

1. A Commercial Bank may be established in one of the following legal forms: a. Limited Liability Company; b. Cooperative; and c. Regional Government Enterprise.

- 264 -


2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : a. Perusahaan Daerah ; b. Koperasi ; c. Perseroan Terbatas ; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

2. A Rural Bank may be established in one of the following legal forms: a. Regional Development Enterprise; b. Cooperative; c. Limited Liability Company; d. Other form of legal entity stipulated in a Government Regulation. 3. The legal form of a representative office and a branch office of a bank whose head office is domiciled overseas (foreign bank), shall correspond to the legal forms of the respective head office.

Bagian KetigaKepemilikan

Part 3. Ownership

Pasal 22

Article 22

1. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh : a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ; atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

1. A Commercial Bank may only be established by: a. Indonesian citizens and/or an Indonesian legal entity; b. Joint venture between Indonesian citizens and/or an Indonesian legal entity with foreign citizens and/or a foreign legal entity.

2. Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Provisions requirements as referred stipulated by

concerning the establishment which shall be fulfilled by parties to in paragraph (1) shall be Bank Indonesia.

Pasal 23

Article 23

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

A Rural Bank shall only be established and owned by Indonesian citizens, and Indonesian legal entity wholly owned by Indonesian citizens, a Regional Government, or jointly among the three parties.

Pasal 24

Article24

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undangundang tentang perkoperasian yang berlaku.

The ownership of a Commercial Bank and a Rural Bank established in the form of a cooperative shall be based on the provisions of the prevailing cooperative law.

Pasal 25

Article25

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

The shares of a Commercial Bank and a Rural

- 265 -


yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Bank established in the form of a limited liability company may only be issued in the form of the registered shares.

Pasal 26

Article 26

1. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.

1. A Commercial Bank may issue shares through a stock exchange.

2. Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.

2. An Indonesian citizen, a foreign citizen, an Indonesian legal entity, and/or a foreign legal entity may purchase the shares of a Commercial Bank, directly and/or through the stock exchange.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. The implementation of provision as referred to in paragraph (2) shall be further stipulated in a Government Regulation.

Pasal 27

Article 27

Perubahan kepemilikan bank wajib : a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ; dan b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Any change of ownership of a Bank shall: a. meet the requirements stipulated in Article 16 paragraph (3), Article 22, Article 23, Article 24, Article 25 and Article 26; and b. be reported to Bank Indonesia.

Pasal 28

Article 28

1. Merger, konsolidasi, dan terlebih dahulu mendapat Bank Indonesia.

akuisisi wajib izin Pimpinan

1. Merger, Consolidation, and Acquisition shall be subject to prior approval from the Chairmen of Bank Indonesia.

2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Provisions concerning merger, consolidation, and acquisition shall be stipulated in a Government Regulation.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

CHAPTER V SUPERVISON

Pasal 29

Article 29

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

1. Bank supervision shall be conducted by Bank Indonesia.

2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan

2. A Bank shall be required to maintain its soundness in accordance with the provisions

- 266 -


modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

concerning the adequacy of capital, quality of assets, quality of management, liquidity, profitability, solvency, and other aspects related to the operations of a Bank, and shall be required to conduct operations in accordance with the prudential principle.

3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

3. In extending Credits or Financing based on Syariah Principles and conducting other form of businesses, a Bank shall be required to adhere to methods not detrimental to the Bank and the interests of Customers entrusting their funds to the Bank.

4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

4. In the interest of its Customer, a Bank shall provide information concerning the risk of possible looses relating to Customer transaction conducted through a Bank.

5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Provisions that shall be fulfilled by a Bank as referred to in paragraph (2), paragraph (3),and paragraph (4) shall be stipulated by Bank Indonesia.

Pasal 30

Article 30

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. A bank shall submit to Bank Indonesia all information and clarifications concerning its operations according to procedures stipulated by Bank Indonesia.

2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

2. At the request of Bank Indonesia, a bank shall provide full-cooperation for the audit of its books and files in its possession, and shall provide any necessary assistance in the verification of any information, documents, and clarifications submitted by bank concerned.

3. Keterangan tentang bank yang diperolehberdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

3. Information concerning a bank obtained pursuant to the provisions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall not be made public and shall be confidential.

Pasal 31

Article 31

- 267 -


Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Bank Indonesia shall conduct examination on Banks, both periodically and at any time deemed necessary.

Pasal 31A

Article 31A

Bank Indonesiadapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bank Indonesia may appoint a Public Accountant for and on behalf Bank Indonesia to conduct examination on Banks as referred to in Article 31.

Pasal 32

Article 32 (Deleted)

Pasal 33

Article 33

1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.

1. A Bank examination report as referred to in Article 31 and Article 31A shall be confidential.

2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Requirements and procedures for examination as referred to in Article 31 and Article 31A shall be determined by Bank Indonesia.

Pasal 34

Article 34

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. A bank shall submit its annual balance sheet and profit-loss statement to Bank Indonesia, together with explanatory notes, as well as other periodical statements, within the time and in the form determined by Bank Indonesia.

2. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

2. The balance sheet and profit-loss statement as referred to in paragraph (1) shall first be audited by a public accountant.

3. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

3. The fiscal year of a bank shall be the calendar year.

Dihapus

Pasal 35

Article 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

A bank shall publish its balance sheet and profit-loss statement within the time and in the form determined by Bank Indonesia.

Pasal 36

Article 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian

Bank Indonesia may determined exemptions from

- 268 -


dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

the provision as referred to paragraph (2) for Rural Bank.

in

Article

34

Pasal 37

Article 37

1. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar : a. pemegang saham menambah modal ; b. pemegang saham menganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank ; c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya ; d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain ; e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban ; f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain ;

1. In case of a Bank undergoes difficulties endangering the survival of its business, Bank Indonesia may take measure so that:

g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

a. The shareholders increase the capital; b. The shareholders replace the board of commissioners and/or board of directors; c. The Bank writes-off bad debts or bad Financing based on Syariah Principles, and set-off the losses against its capital; d. The Bank undertakes a Merger or Consolidation with another Bank; e. The Bank is sold to a party willing to take over all liabilities; f. The Bank transfers the management of its operations, either in whole or in part, to another party; g. The Bank sales a part or a whole of the Bank’s assets and/or liabilities to another Bank or another party.

2. Apabila : a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank ; dan/atau b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

2. If: a. the measures taken as referred to in paragraph (1) are insufficient to overcome the difficulties faced by a Bank; and/or b. according to Bank Indonesia the condition of a Bank endangers the Banking system, the Chairmen of Bank Indonesia may revoke the operating licenses of the Bank concerned and order the board of directors to immediately call a General Meeting of the Shareholders for the purpose of winding up the Bank legal entity and forming a liquidation team.

3. Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan

3. If the board of directors does not organise the General Meeting of the Shareholders as referred to in paragraph (2), the Chairmen of Bank Indonesia shall request a court to issue a decree containing the winding up of the legal entity of the Bank, the appointment of a

- 269 -


hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

liquidation team, and an order for the execution of liquidation in accordance with the prevailing law.

Pasal 37A

Article37A

1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.

1. If in the opinion of Bank Indonesia there occurs a Banking problem which are detrimental to the national economy, at the request of Bank Indonesia, the Government after having consult to the House of Representatives of the Republic of Indonesia may establish a temporary special agency for the purpose of Bank restructuring.

2. Badan khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.

2. The special agency as referred to in paragraph (1) will undertake a Banking restructuring program with respect to Banks that are determined and transferred by Bank Indonesia to the special agency.

3. Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu : a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham ; b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank ; c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ; d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank ; e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham

3. In conducting Banking restructuring program, the special agency as referred to in paragraph (1) is granted powers as referred to in Article 37 paragraph (1) as well as other powers, namely : a. to take over and exercise all rights and authorities of shareholders including the rights and powers of a General Meeting of shareholders; b. to take over and exercise all rights and powers of the board of directors and board of commissioners of the Bank; c. to control, manage, and undertake ownership actions over the assets owned by the Bank or on which the Bank has the rights held by a third party, whether inside the country or abroad;

d. to review, cancel, terminate or amend contracts of the Bank with a third party in which the special agency considers detrimental to the Bank; e. to carry out the sale or transfer of the assets of the Bank, board of directors, board of

- 270 -


tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum ; f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur ; g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain ; h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank ; i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa ; j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang ; k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan ; m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan ; n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m. 4. Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan

commissioners and certain shareholders, whether inside the country or abroad, whether directly or through a public auction/offer; f. to sell or transfer the receivables of the bank and/or hand over the management of such receivables to another party, without the approval of the Debtor Customer; g. to transfer the management of assets and/or management of the Bank to another party; h. to make a temporary equity participation in the Bank, whether directly or by converting the claims of the special agency to be equity participation in the Bank; i. to carry out collection of Bank’s fix claims, by issuing of distress warrants (Surat Paksa); j. to carry out vacating of land and/or building owned by or over which the Bank has the right of possession held by a third party, whether by the special agency itself or by assistance of the related authorized State’s law enforcement agencies; k. to carry out due diligence and investigations to obtain all required information from and relating to the Bank under the restructuring program and any other party involved, or is considered to be involved, or aware of any activity which detrimental to such Bank; l. to calculate and determine the losses suffered by the Bank under the restructuring program and to charge such losses to the equity of such Bank, or if the losses are caused due to the fault or negligence of the board of directors, board of commissioners and/or shareholders, such losses to be charged to the related party; m. to determine the amount of additional paid up capital to be paid by the shareholders of a Bank under the restructuring program; n.to carry out any other necessary action to support the enforcement of powers as stipulated under point a to m.

4. The Bank restructuring actions carried out by

- 271 -


khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.

the special agency referred to in paragraph (3) are valid by virtue of this Law.

5. Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bankdalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

5. At the request of the special agency referred to in paragraph (1), the Bank under the restructuring program must provide all information and explanation with regard to its business including to allow an inspection of accounts and files in its possession, and must provide any required assistance in order to obtain information, documents and explanation obtained by this Bank.

6. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.

6. The parties as stipulated in paragraph (3) letter k must provide all information and explanation as requested by the special agency.

7. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.

7. The special agency referred to in paragraph (1) shall provide the activity report to the Finance Minister.

8. Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut ;

8. If in opinion of the Government, the special agency has accomplished its task, the Government shall declare the termination of such special agency.

9. Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

9. The provisions which is required for the implementation of this Article shall be further stipulated in a Government Regulation.

Pasal 37B

Article 37B

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

1. Each Bank shall guarantee public deposited in the Bank concerned.

2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

2. In order to protect Deposits of the public in Banks as referred to in paragraph (1), it shall be established a Deposit Protection Institution.

3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

3. The Deposit Protection Institution as referred to in paragraph (2) shall be in the form of Indonesian legal entity.

4. Ketentuan

4. The provisions concerning the protection of

mengenai

penjaminan

dana

- 272 -

funds


masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

public funds and the Deposit Protection Institution shall be further stipulated a Government Regulation.

BAB VI DEWAN KOMISARIS, DIREKSIDAN TENAGA ASING

CHAPTER VI BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND EXPATRIATES

Pasal 38

Article 38

1. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.

1. The appointment of the members of the board of commissioners and the board of directors of a banks must adhere to the provisions as referred to in Article 16 paragraph (6) and Article 17.

2. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

2. Change in the membership of the board of commissioners or the board of directors of a banks as referred to in paragraph (1), shall be reported to Bank Indonesia.

Pasal 39

Article 39

1. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.

1. In conducting its activities a bank may employ expatriates.

2. Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Requirements for the employment of expatriates as referred to in paragraph (1) shall be stipulated in a Government Regulation.

BAB VII RAHASIA BANK

CHAPTER VII BANK SECRECY

Pasal 40

Article 40

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

1. A Bank shall keep information concerning Deposit Customer and their Deposit confidential, except those stipulated in Article 41, Article 41A, Article 42, Article 43, Article 44, and Article 44A.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

2. The provision as referred to in paragraph (1) shall also apply to Affiliated Parties.

Pasal 41

Article 41

1. Untuk

kepentingan

perpajakan,

Pimpinan

1. In the interest of taxation, the Chairmen of

- 273 -


Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Bank Indonesia is entitled to issue a written order to a Bank to disclose information and produce written evidence and documents concerning the financial condition of a particular Deposit Customer to a taxation officer.

2. Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

2. The written order as referred to in paragraph (1) shall state the name of the taxation officer and the name of the tax payer about whom information is desired.

Pasal 41A

Article 41A

1. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

1. In order to settle Bank’s claims which have been transferred to Agency for State Debt and Auction Affair/State Debt Affair Committee, the Chairmen of Bank Indonesia may issue permission to the officer of Agency for State Debt and Auction Affair/State Debt Affair Committee to obtain information from a Bank concerning Deposits of a Depositor Customer.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

2. The permission as referred to in paragraph (1) shall be issued in writing upon written request by the chief of Agency for State Debt and Auction Affair/State Debt Affair Committee.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

3. The request as referred to in paragraph (2) shall state the name and position of the officer of Agency for State Debt and Auction Affair/State Debt Affair Committee, the name of the Debtor Customer concerned, and the reasons for which such information is required.

Pasal 42

Article 42

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau

1. In the interest of court procedures in a criminal case, the Chairmen of Bank Indonesia may issue permission to the police, a prosecutor, or a judge to obtain information from a Bank concerning Deposits of a Deposit Customer

- 274 -


suspected of a crime or facing a criminal charge.

terdakwa pada bank.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

2. The permission as referred to in paragraph (1) shall be issued in writing upon written request by the chief of Police of the Republic of Indonesia, the Attorney General, or the Chief Justice of the Supreme Court.

3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

3. The request as referred to in paragraph (2) shall state the name and position of a police officer, a prosecutor, or a judge, the name of the customer suspected of a crime or facing a criminal charge or parties related to the crime concerned, the reasons for which such information is required, and the relationship of the criminal case concerned with the requested information.

Pasal 42A

Article 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

A Bank shall provide information as referred to in Article 41, Article 41A, and Article 42.

Pasal 43

Article 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

In a civil suit between a bank and its customer, the board of directors of the concerned bank may disclose information to the court concerning the financial condition of the customer concerned, and other relevant information.

Pasal 44

Article 44

1. Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

1. For the purpose of exchange of information between/among banks, the board of directors of a bank may disclose the financial condition of its customer to other banks.

2. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

2. Provisions concerning the exchange of information as referred to in paragraph (1) shall be stipulated further by Bank Indonesia.

Pasal 44A

Article 44A

- 275 -


1. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

1. Upon a written request, approval, or letter of attorney from a Deposit Customer, a Bank shall provide information concerning Deposits of Deposit Customer in the Bank concerned to any party appointed by the Deposit Customer concerned.

2. Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

2. If a Deposit Customer has been deceased, the legal heirs of the Deposit Customer concerned have a right to obtain information concerning Deposits of the Deposit Customer concerned.

Pasal 45

Article 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Aparty disadvantageously affected by the disclosed information referred to in Article 41, Article 42, Article 43, and Article 44, shall be entitled to know the contents of such information, and to request rectification if errors are found in the disclosed information.

BAB VIII KETENTUAN PIDANADAN SANKSI ADMINISTRATIF

CHAPTER VIII PENAL PROVISIONS AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Pasal 46

Article 46

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

1. Whoever collects funds from the public in the form of Deposits without an operating license from the Chairmen of Bank Indonesia as referred to in Article 16, shall be imprisoned to a minimum of 5 (five) years and maximum of 15 (fifteen) years and fined to a minimum of Rp 10.000.000.000,00 (ten billion rupiah) and maximum of Rp 200.000.000.000,00(two hundred billion rupiah).

2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan

2. If the activity as referred to in paragraph (1) is committed by a legal entity in the form of limited liability company, association, foundation, or cooperative, the charges against such entity shall be imposed on those who ordered such activities, or those who are responsible for the

- 276 -


dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

management of these acts, or against both.

Pasal 47

Article 47

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

1. Whoever without written order or permission from the Chairmen of Bank Indonesia as referred to in Article 41, Article 41A, and Article 42, knowingly and willfully forces a Bank or affiliated party to disclose information as referred to in Article 40 shall be imprisoned to a minimum of 2 (two) years and maximum of 4 (four) years and fined to a minimum of Rp10.000.000.000,00 (ten billion rupiah) and maximum of Rp200.000.000.000,00 (two hundred billion rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Whoever being a member of the board of commissioners or board of directors, Bank employee, or other Affiliated Party who knowingly and willfully discloses confidential information as referred to in Article 40, shall be imprisoned to a minimum of 2 (two) years and maximum of 4 (four) years and fined to a minimum of Rp4.000.000.000,00(four billion rupiah) and maximum of Rp8.000.000.000,00(eight rupiah).

Pasal 47A

Article 47A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Whoever being a member of the board of commissioners, board of directors, or Bank employee, who knowingly and wilfully withholds information that must be disclosed as referred to in Article 42A and Article44A, shall be imprisoned to a minimum of 2 (two) years and maximum of 7 (seven)years and fined to a minimum of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah) and maximum of Rp15.000.000.000,00(fifteen billion rupiah).

Pasal 48

Article 48

- 277 -


1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

1. Whoever being a member of the board of commissioners, board of directors, or Bank employee, who knowingly and willfully withholds information that must be disclosed as referred to in Article 30 paragraph (1)and paragraph (2) and Article 34 paragraph (1) and paragraph (2), shall be imprisoned to a minimum of 2 (two) years and maximum of 10 (ten) years and fined to a minimum of Rp5.000.000.000,00 (five billion rupiah) and maximum of Rp100.000.000.000,00(one hundred billion rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Whoever being a member of the board of commissioners, board of directors, or Bank employee, who through negligence fails to provide information that must be disclosed as referred to in Article 30 paragraph (1)and paragraph (2) and Article 34 paragraph (1) and paragraph (2), shall be imprisoned to a minimum of 1 (one) years and maximum of 2 (two) years and/or fined to a minimum of Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah) and maximum of Rp2.000.000.000,00(two billion rupiah).

Pasal 49

Article 49

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

1. Whoever being a member of the board of commissioners, board of directors, or Bank employee, who knowingly and willfully: a. creates or causes to exist falsified records in the books or in a report, in a document or report on business operation, a transaction report or an account of a bank;

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen

b. eliminates or fails to enter or cause not to be recorded in the books or in a report, or in a document or report on business operation, a transaction report or an account of a Bank;

c. changes, obscures, conceals, erases, or eliminates the existence of a record in the books or in a report, in a document or report on business operations, a transaction report or

- 278 -


atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

an account of a Bank, or knowingly and willfully changes, obscures, conceals, erases, or destroys such accounting records;

diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

shall be imprisoned to a minimum of 5 (five) years and maximum of 15 (fifteen) years and fined to a minimum of Rp10.000.000.000,00 (ten billion rupiah) and maximum of Rp200.000.000.000,00 (two hundred billion rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

2. Whoever being a member of the board of commissioners, board of directors, or Bank employee, who knowingly and willfully: a. requests or accepts, permits or approves to accept a remuneration, commission, gratuity, service, money or valuables for personal gain or for the benefit of his family in return of his efforts to obtain in favor of another person a down payment, Bank guarantee, or Credit facility from a Bank, or as part of the purchase or discounting by a Bank in bill of exchange (draft), promissory notes, cheques, and commercial paper, or other proof of liability, or in return of providing approval for another person to draw funds in excess of his Credit ceiling at the Bank;

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkanbagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ; b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

b. does not take the necessary measures to assure the adherence of the Bank to the provisions of this Act and the provisions in other prevailing laws and regulations applicable to Banks; shall be imprisoned to a minimum of 3 (three) years and maximum of 8 (eight) years and fined to a minimum of Rp5.000.000.000,00(five billion rupiah) and maximum of Rp 100.000.000.000,00(one hundred billion rupiah).

Pasal 50

Article 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak

Any Affiliated Party who knowingly and wilfully

- 279 -


melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

does not take the necessary measures to assure the adherence of a Bank to the provisions of this Act and the provisions in other prevailing laws and regulations applicable to Banks shall be imprisoned to a minimum of 3 (three) years and maximum of 8 (eight) years and fined to a minimum of Rp5.000.000.000,00 (five billion rupiah) and maximum of Rp100.000.000.000,00 (one hundred billion rupiah).

Pasal 50A

Article 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Any shareholder who knowingly and wilfully instructs the board of commissioners, board of directors, or Bank employee to conduct or not to conduct any action resulting that the Bank does not take the necessary measures to assure the adherence of the Bank to the provisions of this Act and the provisions in other prevailing laws and regulations applicable to Banks, shall be imprisoned to a minimum of 7 (seven) years and maximum of 15 (fifteen)years and fined to a minimum of Rp10.000.000.000,00 (ten billion rupiah) and maximum of Rp200.000.000.000,00 (two hundred billion rupiah).

Pasal 51

Article 51

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

1. The offenses as referred to in Article 46, Article 47,Article 47A, Article 48 paragraph (1), Article 49, Article 50, and Article 50A are felonies.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

2. The offenses as referred to in Article 48 paragraph (2) are misdemeanors.

Pasal 52

Article 52

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan

1. Without prejudice to the penal provisions as referred to in Article 47, Article 47A, Article 48, Article 49, and Article 50A, Bank Indonesia may impose administrative sanctions

- 280 -


sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

on a Bank which fails to meet obligations as stipulated in this Act, or the Chairmen of Bank Indonesia may revoke the operating license of the Bank concerned.

2.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah : a. denda uang ; b. teguran tertulis ; c. penurunan tingkat kesehatan bank ; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring ; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan ; f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia ; g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

2. The administrative sanctions as referred to in paragraph (1), i.e.: a. Imposition of a fine; b. Dispatch of written warnings; c. Degradation of Bank’s soundness rating; d. Prohibition from taking part in clearing activities; e. Freezing of certain business activities of a bank, both for certain Branch Offices and for a Bank as a whole; f. Dismissing the Bank management and then appointing a temporary substitute of the management until the General Meeting of Shareholders or the Meeting of Cooperative Members appoints the permanent substitute with the approval of Bank Indonesia; g. Inclusion of members of management, Bank employees, shareholders in a list of disreputable (disgraceful) persons in Banking sector.

3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Further implementation of administrative sanctions shall be determined by Bank Indonesia.

Pasal 53

Article 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

Without prejudice to the penal provisions as referred to in Article 50, Bank Indonesia may impose administrative sanctions on an affiliated party which fail to meet obligations as stipulated in this Act, or submit recommendations to the competence agency to revoke the concerned license.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

CHAPTER IX TRANSITIONAL PROVISIONS

Pasal 54

Article 54

- 281 -


1. Dengan berlakunya Undang-undang ini : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996) ; b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ; c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870) ; d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871) ; e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872) ; f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873) ; g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874) ; h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875) ; dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

1. With this Act coming into force : a. Government Regulation in substitution of Act No.21 of 1960 concerning Bank Pembangunan Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia No.65 of 1960, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.1996); b. Act No.13 of 1962 concerning Principal Provisions for Bank Pembangunan Daerah (State Gazette of the Republic of Indonesia No.59 of1962, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2490); c. Act No.17 of 1968 concerning Bank Negara Indonesia1946 (State Gazette of the Republic of Indonesia No.70 of 1968, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2870); d. Act No.18 of 1968 concerning Bank Dagang Negara (State Gazette of the Republic of Indonesia No.71 of 1968, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2871); e. Act No.19 of 1968 concerning Bank Bumi Daya (StateGazette of the Republic of Indonesia No.72 of 1968, Supplement to the StateGazette of the Republic of Indonesia No.2872); f. Act No.20 of 1968 concerning Bank Tabungan Negara(State Gazette of the Republic of Indonesia No.73 of 1968, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2873); g. Act No.21 of 1968 concerning Bank Rakyat Indonesia(State Gazette of the Republic of Indonesia No.74 of 1968, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2874); h. Act No.22 of 1968 concerning Bank Ekspor Impor Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia No.75 of 1968, Supplementto the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2875); shall remain in force for a maximum period of 1 (one) year from the date this Act coming into force.

- 282 -


2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

2. Within the period referred to in paragraph (1), banks established pursuant to the Act as referred to in paragraph (1) shall be required to fulfill the provisions of this Act.

3. Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undangini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlakul lagi.

3. In the event that a bank as referred to in paragraph(2) has adjusted of this Act prior to the period mentioned in paragraph (1),the concerned Act is referred to in paragraph (1) shall no longer be valid.

Pasal 55

Article 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

A Bank, in possession of an operating license at the time of this Act coming into force, is declared to have obtained an operating license pursuant to this Act.

Pasal 56

Article 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

A bank shall be required to adhere to the provisions concerning the legal lending limit as referred to in Article 11 paragraph (2) and paragraph (4) within a maximum period of 5 (five) years from the date of this Act coming into force.

Pasal 57

Article 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

A Non-Bank Financial Institution, in possession of a license from the Minister at the date of this Act coming into force, may transform its business into that of a bank pursuant to the provisions of this Act within a maximum period of 1(one) year from the date of this Act coming into force.

Pasal 58

Article 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan

A Bank Desa, Lumbung Desa, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, BadanKredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha

- 283 -


(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Rakyat Kecil, LembagaPerkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, and/or other similar institution shall be granted the status of Rural Bank pursuant to this Act after the requirements and procedures to be stipulated in a Government Regulation are fulfilled.

Pasal 59

Article 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Laws and regulations issued prior to the date of this Act coming into force, provided that they are not contradictory to this Act, are declared to remain in force until revoked, replaced, or renewed.

Pasal 59A

Article 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

A special agency conducting Banking restructuring task that has been existing before this Act coming into force, is declared to be continually exist.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

CHAPTER X CONCLUDING PROVISIONS

Pasal 60

Article 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :

With the coming into force of this Act:

1. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja ;

1. State Gazette No.357 of 1929 dated 14 September of1929 concerning provisions on Badan Kredit Desa outside the territories of municipalities in Java and Madura;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489) ;

2. Act No.12 of 1962 concerning Private Development Bank(State Gazette of the Republic of Indonesia No.58 of 1962, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.2489);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan

3. Act No.14 of 1967 concerning Banking Principles (StateGazette of the Republic of Indonesia No.34 of 1967, Supplement to the StateGazette of the Republic of Indonesia

- 284 -


No.2842); are declared no longer valid.

tidak berlaku lagi. Pasal II

Article II (No. 10 of 1998)

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarkan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.

1. With the coming into force of this Act, Provisions concerning Credit Business Conducting by Villages in Kadipaten Paku Alaman Territory (Rijksblaad of Paku Alaman Territory Number 9 of 1937), is declared no longer valid.

2. Undang-undang ini mulai tanggal diundangkan.

pada

2. This Act shall come into force on the date of its enactment.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

For the public to be informed, it is instructed to promulgate this Act in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

berlaku

- 285 -

ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 1992 CONCERNING BANKING AS AMENDED BY ACT NUMBER 10 OF 1998

Recommend Documents