ABSTRAK NUR IZATI. 1004 62201165 ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS PERJANJIAN LEASING PADA PT. MAF-MCF TANJUNGPINANG Skripsi. Fakultas Ekonomi. 2014 Kata Kunci: Akuntansi penarikan kendaraan , perjanjian leasing Untuk menunjang perekonomian, masyarakat kecil menengah kebawah sangat membutuhkan sarana transportasi yang tentunya sesuai dengan kemampuan penghasilan mereka. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap meningkatnya jumlah perusahaan pembiayaan modal bagi kepemilikan kendaraan bermotor terutama untuk roda dua. PT. MAF-MCF Tanjungpinang merupakan salah satu cabang perusahaan pembiayaan modal resmi yang berpusat di Jakarta, dengan perjanjian leasing cukup baik dalam hal pelayanan terhadap konsumen atau lessee. Kenyataan yang terjadi dilapangan, tidak semua perjanjian leasing tersebut berjalan dengan baik, ini semua disebabkan oleh berbagai masalah sehingga terjadinya penarikan terhadap kendaraan dari konsumen/lessee sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kejadian ini akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan jika tidak diputuskan dengan bijak dari pihak manajemen keuangan pusat. Berkaitan dengan hal tersebut penulisan penelitian ini membahas perlakuan akuntansi terhadap posisi akun penarikan kendaraan bermotor khususnya roda dua di laporan keuangan perusahaan apakah sesuai dengan PSAK No.30 tentang sewa guna usaha (leasing). Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan observasi langsung ke PT. MAF-MCF Tanjungpinang , analisis data kualitatif dan kuantitatif disertai penambahan literature permasalahan.
Hasil
penelitian menunjukkan
berkaitan dengan topik bahwa
PT.
MAF-MCF
Tanjungpinang berkreteria Capital Lease yang dimasa akhir pembayaran sewa, hak opsi kepemilikan kendaraan bagi lessee. Akan tetapi perlakuan akuntansi penarikan
kendaraan
yang
mana
posisi
laporan
keuangan
perusahaan
menempatkan akun tarikan kendaraan sebagai Biaya Kerugian Penjualan Kendaraan Tarikan dan Biaya Penyisihan Piutang Tak Tertagih belum diatur dalam PSAK No.30 tentang sewa guna usaha berkaitan hal akun tarikan.
Pendahuluan
Tingginya angka
penjualan kendaraan bermotor di Indonesia
turut
memberikan kontribusi bagi dunia kerja yang bergerak di lembaga keuangan khususnya bidang pembiayaan/finance, dapat dilihat dengan menjamurnya perusahaan pembiayaan yang memberikan solusi bagi kepemilikan kendaraan di Indonesia. Menurut data akhir tahun 2011: 8,2 juta unit seluruh merk motor ditargetkan terjual di Indonesia
(www.Harga Kredit.com). Wilayah KEPRI;
Dinas Pendapatan Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang untuk pertengahan tahun 2014 bulan Juni total jumlah kendaraan baru pengurusan pajak roda dua sebanyak 4.160 berbanding dengan roda empat yang hanya 801 saja. (Data Lampiran). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi penjualan barang/kendaraan
yang ditarik dari konsumen
menurut PSAK No. 30 tentang Leasing (Sewa Guna Usaha).
Tinjauan Pustaka Perlakuan Akuntansi Leasing Menurut PSAK 1. Peraturan baku yang telah disyahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap penerapan Akuntansi di Indonesia adalah PSAK. Untuk penelitian ini, Perlakuan Akuntansi Leasing tertulis di PSAK No. 30 Revisi 2012, yang isi-nya mengatur tentang sewa pembiayaan atau leasing dengan penerapannya sebagai berikut : 2.
“Lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dilaporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut”. (Paragraf: 35)
3. “Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum dialihkan oleh lessor kepada lessee, dan dengan demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh lessor sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan yang diterima sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya”. (Paragraf: 36) 4. Pengukuran setelah pengakuan; “Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik
yang konstan atas investasi neto lessor dalam sewa pembiayaan”. (Paragraf: 38) Peraturan Pemerintah & Menteri Keuangan 1. Pengertian leasing
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1169/KMK.01/1991 adalah : 2. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b keputusan Menkeu No 1169 / KMK-01/ 1991 Masa sewa guna usaha sekurang-kurangnya; a. 2 tahun untuk barang modal golongan 1 b. 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III c. 7 tahun untuk golongan bangunan. 3. Jika suatu leasing tidak memenuhi ketentuan tersebut maka leasing diperlakukan sebagai sewa biasa /operating lease. 4. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan ; 5. Peraturan
Menteri
Keuangan
(PMK)
No.84/PMK.012/2006
Tentang
Perusahaan Pembiayaan.(www.geogle.com: Feby Maranta Sukatendel: Perjanjian Kredit dan Permasalahannya: 2011. Artikel Leasing) 6. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
Pengertian Perjanjian R Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, memberikan defenisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Syarat sahnya Perjanjian harus ada; 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; sepakat diperoleh tanpa paksaan/penipuan. 2. Kecakapan Para Pihak; orang yang dinyatakan sebagai subjek hukum. 3. Suatu hal Tertentu; Hal tertentu pada dasarnya objek dalam perjanjian. 4. Causa/Sebab yang
Halal; Suatu sebab yang Halal dimaksudkan dalam
perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, jika mengandung hal yang tidak halal maka perjanjian batal
demi hukum. Syarat Sahnya Perjanjian ini tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. (Rini Pamungkasih: ed; 9 : 2012) Perizinan dan Perusahaan yang terdaftar 1. Perusahaan Finance yang terdaftar di instansi pengurusan SITU-BPPTPM Tanjungpinang ada 6 perusahaan 2. Dari data yang peneliti terima dapat disimpulkan perusahaan pembiayaan atau Finance yang terdaftar dari tahun 2011 hanya 6 perusahaan, data terkini yang melakukan perpanjangan izin di bulan Februari 2014 hanya 5 perusahaan.
Metodelogi Penelitian Jenis dan Sumber Data
Jenis data yaitu data yang diperoleh dari riset lapangan yang berupa dokumen, angka–angka
laporan keuangan tentang denda atau penarikan barang, data
kualitatif yaitu data yang berisi keterangan-keterangan dan teori tentang permasalahan yang diangkat serta berupa struktur
organisasi perusahaan,
prosedur kepemilikan kendaraan dari perusahaan serta dokumentasi dari Badan Perizinan Usaha dan Dispenda Provinsi KEPRI kota Tanjungpinang untuk menunjang
keabsahan dari keberadaan perusahaan yang
kemudian peneliti
jadikan data untuk diolah.
Teknik Pengumpulan Data 1. Metode Wawancara Melakukan tanya jawab dengan ditujukan kepada pimpinan dan bagian prosedur perjanjian leasing. 2. Metode Historis Melakukan pengamatan secara langsung, mengenai prosedur yang diterapkan ditempat penelitian khususnya pada bagian Pembukuan Keuangan. 3. Metode Dokumentasi Mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca PSAK, bukubuku literatur, makalah ilmiah mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Perlakuan Akuntansi terhadap penarikan kendaraan bermotor atas perjanjian leasing.
Pembahasan Profil dan Sejarah Perusahaan PT.MAF-MCF 1. PT. Mega Auto Finance–Mega Central Finance
dua nama dalam satu
organisasi perusahaan, MAF pembiayaan modal khusus bagi motor merk Yamaha, sedangkan MCF untuk merk Honda. 2. Perusahaan ini berdiri tahun 2007, berkantor pusat di Gedung Wisma 76 Lantai 16 Jl. Let.Jend.S.Parman Kav 76
Slipi-Jakarta 11410, Jakarta-
Indonesia, hingga sekarang memiliki 184 anak cabang diseluruh wilayah Indonesia dengan 6000 orang karyawan. (www.maf-mcf.co.id) 3. PT. MAF-MCF Cabang Tanjungpinang di Jl. DI. Panjaitan KM 07 No.10 (Sebelah Soto Suroboyo) Tanjungpinang-KEPRI
Perlakuan Akuntansi Tentang Leasing Dalam Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 30 a. Sewa dalam laporan keuangan Lessor 1. Capital lease Pengakuan awal: IAI (2012: 30.35) dalam sewa pembiayaan, lessor
mengakui aset berupa piutang sewa
pembiayaan dilaporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. 2. Pengukuran setelah pengakuan: IAI (2012: 30.38) pengakuan pendapatan
keuangan
didasarkan
pada
suatu
pola
yang
mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto lessor dalam sewa pembiayaan. 3. Pengungkapan setelah pengukuran: IAI (2012: 30.47) Sebagai tambahan pengungkapan untuk memenuhi ketentuan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Lessee juga mengungkapkan hal berikut untuk sewa pembiayaan: a. rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran
sewa minimum pada akhir periode
pelaporan. Disamping itu, lessor
mengungkapkan
investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran
sewa minimum pada akhir periode pelaporan, untuk setiap periode
berikut:
(i)
kurang dari satu tahun
(ii)
lebih dari satu tahun sampai lima tahun
(iii)
lebih dari lima tahun
b. Pendapatan keuangan yang belum diterima; c. Nilai residu yang tidak dijamin yang diakru sebagai mamfaat lessor; d. Akumulasi penyisihan piutang tak tertagih atas pembayaran sewa minimum; e. Rental kontinjen yang diakui sebagai pendapatan dalam periode; dan f. Penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material.
Hasil Penelitian Prosedur Pembiayaan Perusahaan 1. Konsumen memesan sepeda motor kedealer dan mengajukan pembayaran kredit menggunakan jasa pembiayaan. Dealer mengajukan aplikasi kredit ke PT. MACF. 2. PT. MACF melakukan survey dan tanda tangan kontrak perjanjian dengan konsumen. 3. Konsumen melengkapi dokumen yang dibutuhkan PT. MACF seperti: a. Foto copy KTP pribadi dan pasangan. b. Foto copy Kartu Keluarga. c. Bukti pembayaran PBB/Rekening listrik/Rekening Telepon. d. Slip Gaji atau; e. Surat Izin Usaha (SKP dan nota penjualan) dan seterusnya. 4. PT. MACF mengajukan pesanan (Purchase Order) ke Dealer sesuai dengan pesanan konsumen dan membuat tanda terima PO ke Dealer. 5. Dealer menerima order kembali dan dokumen kelengkapan dari PT. MACF dan mengirimkan sepeda motor ke alamat konsumen.
6.
Setelah pengiriman unit Dealer menyerahkan dokumen Tagihan Pelunasan ke PT. MACF
7. PT. MACF menginput NPP (Nomor Pelunasan Penagihan) entry berdasarkan tagihan pelunasan Dealer dan mentransfer pelunasan tagihan dan diprint/dicetak selanjutnya di informasikan ke Dealer bahwa sudah dilakukan pelunasan. 8. Masa pembayaran angsuran konsumen ke PT. MACF. 9. Penyerahan BPKB dari Dealer ke PT. MACF. 10. Penyerahan BPKB ke konsumen setelah kontrak/perjanjian berakhir sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Tabel Ayat Jurnal Leasing Menurut PSAK No.30 dan Yang Terjadi di PT. MAFMCF Tanjungpinang Ayat Jurnal untuk mencatat lease - penjualan Piutang lease xxx Penjualan Motor Pendpt Bunga Trm Dimuka
xxx xxx
Piutang Lease Rp 18.510.000Aktiva Rp 12.943.750,Pendpt Bunga Dimuka Rp 5.566.250,-
Ayat Jurnal Saat Penerimaan Pembayaran Pertama Kas xxx Piutang Lease xxx ( Ayat Jurnal Menurut PSAK No.30)
Ayat Jurnal Untuk Mengakui Bunga Yang Diperoleh Pendaptn Bunga Trm Dimuka xxx Pendapatan Bunga xxx
Kas Rp 1.635.750,Pndptn Bg Dmka Rp 185.541,66.Piutang Lease Rp 617.000,Biaya Asuransi Rp 318.750,Biaya Adm Rp 700.000,Pendapatan Bng Rp 185.541,66,-
Pndptn Bunga TD Rp 185.541,66,Pndpatan Bunga Rp 185.541,66,-
Kas Rp 7.404.000,Piutng Lease Rp 11.106.000,Pendptn SGU Thn 1 Rp 7.404.000,Piutang Tak Trtagih Rp 11.106.000,-
Kas Rp 7.404.000,Kendaraan Tarikan Rp 4.500.000,Piutang Lease Rp 6.606.000,Pendptn SGU Thn 1 Rp 7.404.000,Pendptn Pnjln Trkn Rp 4.500.000,Kerugian Pnjln Trkn Rp 6.606.000,-
(Ayat Jurnal Yang Terjadi di PT. MAF-MCF Tanjungpinang)
Kas Rp 1.382.000,Pendptn Denda Rp 1.382.000,-
(448 hari x 0,05% = 22,4 = 22,4 x Rp617.000,= Rp 1.382.000,-)
Ket Dalam PSAK No. 30 Masalah AkunTari kan Terhadap Aktiva Lease Belum Diatur TD (Terima Dimuka) Data Lampiran Skripsi Pengaku an dan Pencatat an Piutang Data Olahan Lampiran ; Kartu Piutang & Voucher Konsume n/ lessee *Ayat Jurnal Ini Berdasar kan Analisa Peneliti dari data yang ada
Kesimpulan Kesimpulan 1. Berdasarkan kreteria klasifikasi Sewa Guna Usaha yang ditetapkan dalam PSAK No.30 Tentang
Sewa Guna Usaha/Leasing, transaksi Sewa Guna
Usaha yang dilakukan oleh PT.MAF-MCF Cabang Tanjungpinang adalah Sewa Pembiayaan (Capital Lease). 2. Pada pencatatan transaksi perusahaan mengakui dan mencatat pendapatan sewa saat penerimaan pembayaran perusahaan/lessor
awal dan angsuran. Pencatatan oleh
untuk angsuran tersebut
di data
Amortisasi Skedul
Pembayaran Pembiayaan Konsumen/lessee sesuai dengan perjanjian leasing dengan metode pembayaran angsuran garis lurus atau sama disetiap kali angsuran. Kebijakan perusahaan sesuai dengan PSAK No.30, namun dari pencatatan transaksi Sewa Guna Usaha perusahaan mengakui piutang sewa diawal, terjadi tarikan maka perusahaan melakukan pelelangan untuk mengurangi resiko kerugian yang lebih banyak. Untuk masalah pelnjualan kendaraan tarikan tersebut belum diatur dalam PSAK No.30. 3. Saat konsumen menyetujui leasing, kerjasama antara perusahaan dengan dealer/supplier kendaraan, uang muka sebagai deposit/jaminan untuk dealer/supplier. 4.
Pencatatan Pendapatan Denda dari konsumen, di Kartu Piutang Dengan Voucher pada perusahaan di pisahkan dari pendapatan pokok serta pendapatan bunga.
5. Pencatatn Biaya Kerugian Penjualan Kendaraan Tarikan dan Biaya Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada laporan keuangan merupakan resiko kerugian yang harus di putuskan atau di hadapi perusahaan.
Saran 1. Para akademis pendidikan terutama; Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengusulkan akun Tarikan di PSAK No.30, disebabkan suatu gejala ekonomi yang perlu ditela’ah. Karena permasalahan ini berawal dari peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan modal dengan pangsa pasar yang
menjanjikan, kadangkala dilapangan menimbulkan korban baik secara materil maupun moril bagi konsumen maupun perusahaan/lessor atau supplier dalam mencapai target penjualan demi laba yang diharapkan. 2. Mengurangi resiko penjualan kendaraan tarikan, perusahaan pembiayaan agar lebih teliti dalam persetujuan leasing dengan konsumen, disertai kecakapan para pimpinan ; baik pusat maupun anak cabang dalam memutuskan penerimaan karyawan baru di bidang pemasaran dan penagihan yang ditempatkan di masyarakat.
Keterbatasan Penelitian Dengan keterbatasan waktu penelitian secara langsung hanya 1 minggu, sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan secara detail perhitungan margin perusahaan serta nominal yang merupakan hasil dari Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akibat kerugian kendaraan tarika di laporan keuangan.
Daftar Pustaka Anonim. 2012-2013. Panduan Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi, Tanjungpinang: FEKON. Universitas Maritim Raja Ali Haji . Badan Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Dan
Penanaman Modal
Kota;
Tanjungpinang. BPS –Tanjungpinang , Kepulauan Riau. Dinas Pendapatan Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang. Darmawati. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha (Leasing) Pada PT. Baruna Cakrawala Service Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.30: Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Feby Maranta Sukandel.
2011. “Perjanjian Kredit Dan Permasalahannya”.
www. Geogle.com. Halim, Abdul dan Bambang Supomo. 2009. Akuntansi Manajemen. (ed) 13.
Yogyakarta: BPFE. Haluan Kepri. Rabu 05 Februari 2014. Info Publik.Tanjungpinang. Http:// www. data. com. Co.id/pembiayaan-2010 leasing.htm/INDONESIAN COMMERCIAL NEWSLETTER. Ikatan Akuntansi Indonesia. Revisi 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Irene Herminda Runtuwene, 2013. “Penerapan Akuntansi Piutang Leasing Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado”. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4: 998-1006. Investor Daily Indonesia. 2010. Jakarta: Biro Riset Info Bank. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK 01/ 1991. Kieso, Donald Eweygandt, Jerry J., dan Terry D., 2013. Akuntansi Intermediate 3. Edisi Kedua Belas, Jakarta: Erlangga. Miharni, Siti. 2003. “ Akuntansi Aktiva Leasing” . Jurnal USU: Medan Nuraida, Ida. (ed) 5; 2012. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius. Nawawi, Muhammad. Jakarta: Pojok Bursa. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Pamungkasih, Rini. (ed) 9; 2012. 101 Contoh Draft Surat Perjanjian. Yogyakarta: Gradien Mediatama. Samudra, Ria D., 2008. Penerapan PSAK No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Pada Neraca dan Laporan
Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Nusantara).
Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan. Jakarta: Sinar Grafika. Sari, Irma. 2010. Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sleman: PT. Intan Sejati Klaten.
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 38/MK/IV/1972. Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD) Pasal 6. Www.maf-mcf.co.id dan PT. MAF-MCF Cabang Tanjungpinang. Yadiati, Wiwin dan Ilham Wahyudi. 2008 (ed) 2. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
