ABSTRAK. Key words : Recognition, Measurement, Disclosure, Revenues

ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 23 PADA INDUSTRI PERTELEVISIAN TAHUN 2010 STUDI KASUS : LPP TVRI Miracle Sonnia Priharjadi – Stefanus Ariyanto, SE., M.Ak, Kompleks BPK II no A6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, 08989217679, [email protected]

ABSTRAK The intention and purpose of this research is to make analysis towards accounting treatment of recognition, measurement, and disclosure of revenue in one accounting period. This research activity can help the accounting manager to recognize and to measure eceru revenue earned reliably. So the reported profit reflect the company’s performance in that accounting period. Method used are scientific reseach method and field research method. Where the author using the scientific research method will have a theoritical basis to support the discussion of problems that occur. And author get accurate data using the field research method. And conducted interviews on relevant parties to be able to assist the evaluation of accounting treatment. As for the type of income from LPP TVRI consist of operational revenues that comes from production and broadcasting partnership with third parties, advertising, news coverage, technical and non technical equipment rental, and broadcasting fees, and non operational revenues that comes from contribution of private television, and official housing rental. LPP TVRI recognize revenues when the invoice, tax invoice, and evidence of broadcasting be accepted. The revenues measurement using fair value received or receivable except for news coverage. Disclosure on financial statement is not in accordance with PSAK 23. Key words : Recognition, Measurement, Disclosure, Revenues.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran dan pengakuan pendapatan selama satu periode akuntansi. Kegiatan penelitian ini dapat membantu manajer akuntansi untuk dapat mengakui dan mengukur setiap pendapatan yang diperoleh secara andal. Sehingga laba yang dilaporkan mencerminkan kinerja perusahaan pada periode akuntansi tersebut. Metode yang digunakan diantaranya adalah metode penelitian ilmiah dan metode penelitian lapangan. Dimana penulis dengan menggunakan metode penelitian ilmiah akan mendapatkan suatu landasan teori yang dapat mendukung dalam pembahasan masalah yang terjadi. Dan penulis mendapatkan data-data yang akurat dengan meggunakan metode penelitian lapangan. Serta melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait untuk dapat membantu evaluasi perlakuan akuntansi. Adapun jenis pendapatan pada LPP TVRI terdiri dari pendapatan operasional yang berasal dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, iklan, liputan, sewa peralatan teknik dan non teknik, dan iuran penyiaran, sedangkan pendapatan non operasional yang berasal dari piutang kontribusi tv swasta, dan sewa rumah dinas. LPP TVRI mengakui pendapatan pada saat diterima invoice, faktur pajak, dan bukti tayang/bukti siar. Pengukuran pendapatannya menggunakan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima kecuali untuk liputan. Pengungkapan pada laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 23. Kata Kunci : Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, Pendapatan.

PENDAHULUAN Industri media merupakan industri yang sedang berkembang dengan pesat saat ini karena berbagai macam faktor yang menunjang industri ini untuk semakin berkembang. Faktor-faktor yang mendukung industri media untuk berkembang antara lain karena kebutuhan masyarakat akan hiburan untuk setiap harinya yang menuntut untuk dipenuhi dan keterikatan manusia dengan media yang sudah biasa sehariharinya. Straubhaar dan Larose (2004) menyebutkan bahwa era keterbukaan informasi, ditambah dengan berbaurnya teknologi komputer, internet, dan infrastruktur komunikasi digital, pada akhirnya telah mengakibatkan berbaurnya media konvensional (majalah buku, koran, radio, film, dan televisi) dengan media non konvensional (tv cable, satelit, komputer, tv interaktif, internet dan komunikasi digital). Fenomena berbaurnya teknologi dan media tersebut mereka terminologikan sebagai konvergensi teknologi dan konvergensi media. Perkembangan medium-medium alternatif di jaman yang semakin modern ini pun memungkinkan masyarakat untuk menikmati siaran televisi secara lebih praktis. Contoh medium alternatif yang sangat dikenal adalah situs portal informasi seperti blog, situs mesin pencari online (search engine), dan situs lelang online serta produk teknologi yang berkembang pesat seperti telepon selular, komputer, laptop, dan sebagainya. Medium-medium alternatif ini dapat kita lihat sebagai hasil dari konvergensi media yang saat ini banyak kita temui dan menjadi medium-medium baru dalam penyampaian informasi. Iklim persaingan yang semakin sengit terasa antara institusi-institusi media dan tidak mungkin untuk dihindari merupakan salah satu akibat dari adanya perkembangan medium-medium alternatif yang digunakan untuk penyampaian informasi. Karena alasan ini, institusi media dituntut untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang unik dan berbeda dari institusi media lainnya agar dapat bertahan di tengah persaingan yang sedang terjadi saat ini. Menurut UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, khususnya pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa jasa penyiaran televisi diselenggarakan oleh 4 lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak terdapat pesaing-pesaing dalam dunia pertelevisian. Dengan kian beragamnya kategori televisi ditambah dengan maraknya kehadiran para pemain baru di industri ini mengakibatkan semakin berat tantangan yang harus dihadapi televisi nasional khususnya dalam persaingan untuk pendapatan sebagai sumber untuk membiayai aktivitas operasional institusi-institusi media tersebut. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau sering disingkat LPP TVRI, yang merupakan stasiun televisi paling lama dan sebagai satu-satunya televisi publik di Indonesia juga tidak terlepas dari sengitnya persaingan antara stasiun-stasiun televisi swasta, lokal, dan tv berlangganan. Stasiun televisi sebagai perusahaan jasa yang menjual barang yang tidak terlihat dan akhirnya mendapat penghasilan atau pendapatan dari penjualan atas jasa mereka tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengetahui apa saja pendapatan LPP TVRI, bagaimana cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan juga kesesuaiannya dengan PSAK 23 pada industri pertelevisian di Indonesia. Hal ini akan disesuaikan oleh penulis dengan PSAK 23 dimana PSAK 23 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang pendapatan, yang salah satunya adalah pendapatan di dalam perusahaan jasa. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah penelitian yang mengangkat judul “Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan pada Industri Pertelevisian dan Kesesuaiannya dengan PSAK 23 Tahun 2010 Studi Kasus : LPP TVRI”.

METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku. Pertimbangan penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah menyesuaikannya lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan lebih peka serta menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Supranto (2003:8), data berarti “sesuatu yang diketahui atau dianggap”. Dengan demikian, data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambarkan,

diskusi kelompok terfokus dan lain-lain. Semua data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis. Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut S. Nasution (2004) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian atau bahan yang bersifat teoritis yang relevan dengan penelitian melalui buku-buku, majalah, internet, dan media lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah : a. Studi Lapangan (Field Research) Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan secara langsung terhadap obyek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Studi lapangan yang dipakai oleh peneliti adalah : 1. Dokumentasi Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. b. Studi Kepustakaan Melakukan penelitian dari buku-buku literatur resmi yang ada, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menjalankan penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian kepustakaan bukan hanya di Universitas tempat penelitian berlangsung, tapi juga di kepustakaan perusahaan tersebut (jika ada) dan berbagai tempat belajar. Penelusuran adapun juga dilakukan di website-website di internet yang informasinya selalu up to date dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan juga dilakukan melalui literatur-literatur konseptual serta literatur-literatur bisnis yang tersedia. c. Wawancara Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir (2003) bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik.

HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran dengan Pihak Ketiga Penerimaan kerjasama produksi dan penyiaran dengan pihak ketiga merupakan penerimaan yang diperoleh dari jasa penayangan program kerjasama dengan pihak ketiga yang didasari Perjanjian Kerja Sama. 1.1. Pengakuan LPP TVRI mencatat penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dengan metode accrual basis. Untuk penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, penerapan pengakuan pendapatannya tidak konsisten untuk setiap transaksi-transaksinya. pengakuan pendapatan transaksi kerjasama dengan pihak ketiga yang lainnya terkadang tidak benar atau tidak sesuai karena pendapatan telah diakui pada saat belum ada jasa yang diberikan atau pendapatan telah diakui secara penuh padahal jasa belum diberikan secara penuh.

Dengan demikian, karena pengakuan pendapatan pada TVRI tidak diterapkan secara konsisten pada masing-masing transaksi untuk penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, maka pengakuan pendapatan belum sesuai dengan PSAK 23. Seharusnya TVRI mengakui pendapatan berdasarkan atas jasa yang telah diberikan dan bukan berdasarkan atas diterbitkannya dan diterimanya invoice, faktur pajak, dan bukti tayang di bagian keuangan. Hal ini dikarenakan waktu penerimaan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung tersebut sering tidak mencerminkan tingkat jasa yang telah diberikan oleh TVRI kepada pihak ketiga atau mitra yang bekerja sama. Masalah lain yang ditemukan penulis adalah dalam penyajian saat penjurnalan dimana penggunaan nama perkiraan (akun/rekening) di LPP TVRI belum konsisten. Penerapan penjurnalan tidak sama untuk semua transaksi walaupun dalam jenis atau sumber yang sama. Untuk transaksi kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga, tidak semua jurnal pelunasannya salah. Jurnal pelunasan untuk transaksi ini terkadang didebit lagi pajaknya tapi terkadang tidak. Oleh karena itu, penjurnalan untuk TVRI tidak benar karena tidak konsisten untuk setiap transaksi dari satu sumber yang sama. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga adalah dengan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan sebuah catatan yang disebut bukti siar atau bukti tayang. Hal ini sesuai dengan aturan pada PSAK No 23 paragraf 23. Menurut penulis, seharusnya TVRI memperbaharui kode akun pada sistem. Selain itu, Account Executive (AE) yang berada di direktorat Pengembangan Usaha yang bertugas mengkaji dan mengevaluasi proposal program acara, serta menerima, mencatat dan merespon penawaran atau pemesanan penyiaran, dalam pembuatan perjanjian menegaskan tentang cara pembayaran yang harus ditaati mitra, dan juga memberikan informasi tambahan apabila ada perubahan tentang perjanjian yang sudah dibuat sehingga pencatatannya bisa disesuaikan. 1.2. Pengukuran Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan adalah pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Oleh karena itu, pengukuran yang digunakan TVRI sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan. 1.3. Pengungkapan Untuk pengungkapan, sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a) yaitu perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengukuran pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, yang ada dalam paragraf 23, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan metode dasar akrual pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga tidak disebutkan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam PSAK 23. Seharusnya TVRI juga mengungkapkan tentang metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga yaitu dengan rencana jadwal penayangan yang disebut bukti tayang atau bukti siar pada catatan atas laporan keuangan sehingga sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a).

2. Iklan Penerimaan iklan merupakan kerjasama penayangan iklan atau iklan layanan masyarakat oleh rumah produksi, instansi Pemerintah, Bada Usaha Milik Negara atau produk iklan yang bersangkutan dengan TVRI dengan Perjanjian Kerja Sama. 2.1. Pengakuan LPP TVRI mencatat penerimaan dari iklan dengan metode accrual basis. Untuk penerimaan dari iklan, penerapan pengakuan pendapatannya tidak konsisten untuk setiap transaksi-transaksinya. Pada kenyataannya, ada transaksi-transaksi untuk penerimaan iklan yang diakui secara benar, yaitu pada saat semua kriteria atau kondisi pengakuan untuk mengakui pendapatan menurut Kieso (2011:517) yaitu adanya bukti persuasif dari suatu perjanjian, penyerahan telah terjadi atau jasa telah diberikan, harga penjual kepada pembeli adalah tetap atau dapat ditentukan, dan ketertagihan dapat dipastikan dengan layak telah dipenuhi. Dengan demikian, karena pengakuan pendapatan pada TVRI tidak diterapkan secara konsisten pada masing-masing transaksi untuk penerimaan dari iklan, maka pengakuan pendapatan belum sesuai dengan PSAK 23. Seharusnya TVRI mengakui pendapatan berdasarkan atas jasa yang telah diberikan dan bukan berdasarkan atas diterbitkannya dan diterimanya invoice, faktur pajak, dan bukti tayang di bagian keuangan. Hal ini dikarenakan waktu penerimaan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung tersebut sering tidak mencerminkan tingkat jasa yang telah diberikan oleh TVRI kepada pihak ketiga atau mitra yang bekerja sama. Dan sebaiknya pengakuan atas pendapatan diakui sebesar atau sama dengan jasa yang telah diberikan. Inilah masalah yang sering terjadi di TVRI yang diakibatkan ketidakkonsistenan pelaksanaan perjanjian. Tidak konsistennya pelaksanaan pembayaran ini juga telah melanggar aturan yang dibuat oleh TVRI mengenai pembayaran khususnya untuk iklan yang terdapat pada Ketentuan-Ketentuan yang terlampir pada Perjanjian Kerja Sama antara TVRI dan mitra. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa mitra sepakat untuk melakukan pembayaran biaya penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship sesuai dengan PO Penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship kepada LPP TVRI, dilaksanakan dengan sistem Payment Before Broadcast (PBB), atau dibayar dimuka lunas 1 (satu) hari sebelum penyiaran Iklan/PSA dan Sponsorship tersebut dilaksanakan. Dan juga dinyatakan bahwa TVRI dapat membatalkan perjanjian apabila mitra tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Dengan begitu, TVRI telah melanggar ketentuannya sendiri. Penggunaan nama perkiraan (akun/rekening) di LPP TVRI untuk transaksi penerimaan iklan ini juga belum konsisten. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan iklan adalah dengan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan sebuah catatan yang disebut bukti siar atau bukti tayang. Hal ini sesuai dengan aturan pada PSAK No 23 paragraf 23. 2.2. Pengukuran Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9 yaitu pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7 yaitu pendapatan hanya terdiri atas arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan. 2.3. Pengungkapan

Untuk pengungkapan, sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a) yaitu perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengukuran pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, yang ada dalam paragraf 23, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan metode dasar akrual pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi iklan tidak disebutkan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam PSAK 23. Seharusnya TVRI juga mengungkapkan tentang metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan iklan yaitu dengan rencana jadwal penayangan yang disebut bukti tayang atau bukti siar pada catatan atas laporan keuangan sehingga sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a).

3. Liputan Berita Penerimaan liputan berita merupakan penerimaan jasa liputan TVRI yang berdurasi 1 sampai 3 menit. Penerimaan ini merupakan penerimaan dari stasiun daerah. Oleh karena itu, pada kantor pusat tidak dilaporkan adanya penerimaan dari liputan. Penerimaan ini juga merupakan penerimaan dengan kontribusi terkecil dari penerimaan operasional yang lain. Transaksi untuk liputan memang cukup sederhana mengingat proses untuk liputan tersebut memang cepat. 3.1. Pengakuan LPP TVRI mencatat penerimaan dari liputan dengan metode accrual basis. Untuk penerimaan liputan berita secara tunai, seharusnya pada awalnya TVRI mengakui biaya yang terjadi sebagai beban untuk mengadakan liputan tersebut karena TVRI tidak dapat mengestimasi dengan andal hasil dari transaksi itu juga kecil kemungkinan manfaat ekonomi akan masuk dan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali oleh TVRI. Hal ini seperti yang dinyatakan ada PSAK 23 paragrag 27. Bila transaksi dilakukan secara kredit maka LPP TVRI tetap harus mengakui biaya yang terjadi sebagai beban untuk mengadakan liputan tersebut di awal karena TVRI tidak bisa mengestimasi hasil transaksi dengan andal dan kecil kemungkinan manfaat ekonomi akan masuk dan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali. Saat telah ditentukan pembayarannya secara kredit, maka sesuai PSAK 23 paragraf 27, kondisi yang semula mengakibatkan estimasi hasil kontrak tidak dapat dilakukan dengan andal tidak ada lagi sehingga pendapatan dapat diakui sesuai paragraf 19. 3.2. Pengukuran Berdasarkan hasil wawancara penulis, nilai penerimaan yang diterima atau dapat diterima oleh TVRI ditentukan oleh mitra. Pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan tidak sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9 yaitu pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Pendapatan yang diakui merupakan penilaian atau keputusan subyektif dari mitra dimana ada kemungkinan bahwa nilai yang diputuskan mitra tidak menutup biaya yang telah terjadi sehingga akan mengakibatkan kerugian. Biasanya nilai dari penerimaan liputan ini tidak begitu material karena proses yang cepat dalam pembuatan perjanjian dan realisasi peliputan yang biasanya berdurasi 1 sampai 3 menit. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan. 3.3. Pengungkapan Untuk pengungkapan, sesuai dengan PSAK 23 paragraf 34 (a) yaitu perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengukuran pendapatan termasuk metode

yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa, yang ada dalam paragraf 23, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan metode dasar akrual pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menghitung tingkat penyelesaian liputan tidak dilaporkan pada laporan keuangan. Menurut penulis pun, tingkat penyelesaian untuk transaksi liputan tidak ada karena jasa liputan hanya berdurasi 1 sampai 3 menit. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI telah memenuhi aturan dalam PSAK 23.

4. Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik Penerimaan Sewa Peralatan Teknik dan Non Teknik adalah penerimaan sewa dari aset TVRI yang berupa lahan, bangunan/ruangan, dan menara (transmisi) oleh perusahaan televisi swasta untuk keperluan pemasangan dan penempatan peralatan antena, parabola, pemancar beserta perangkatnya dan peralatan lain milik perusahaan televisi swasta tersebut yang biasanya digunakan untuk menyiarkan dan menyebarluaskan siaran gambar televisi. 4.1. Pengakuan LPP TVRI mencatat penerimaan dari sewa peralatan teknik dan non teknik berdasarkan alokasi jangka waktu sewa. Hal yang mendasari LPP TVRI menggunakan kriteria pengakuan pendapatan dari hasil sewa peralatan teknik dan non teknik berdasarkan alokasi jangka waktu adalah karena menurut PSAK 30 tentang sewa, pendapatan sewa yang berasal dari operating lease diakui atas dasar garis lurus selama jangka waktu sewa tanpa memandang ketentuan atau provisi sewa, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat itu diperoleh dari aktiva yang disewakan. Pengakuan berdasarkan alokasi jangka waktu sewa ini pun sesuai dengan aturan pada PSAK 23 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan TVRI, biasanya untuk transaksi sewa peralatan teknik dan non teknik, cara pembayaran yang digunakan adalah pembayaran dimuka penuh dan nilai sewa diakui secara penuh per tahun tetapi masih ada kemungkinan pembayaran dengan metode pembayaran dibelakang yang menimbulkan piutang. Sewa akan mulai berjalan saat aktiva yang disewakan telah dipakai oleh lessee atau saat aktiva yang disewakan telah mulai produktif. Pada akhir tahun, 31 Desember, seharusnya diadakan penyesuaian untuk pendapatan karena untuk bulan Desember, TVRI harus mengurangi pendapatan untuk 14 hari yang seharusnya ditangguhkan untuk tahun berikutnya dan hanya mengakui pendapatan sampai pada tanggal 31 Desember (diasumsikan 1 bulan = 30 hari). Dengan melihat kriteria pengakuan pendapatan pada PSAK 23 paragraf 19 dan paragraf 22, maka pendapatan TVRI untuk transaksi ini benar karena pengakuan pendapatan pada saat hasil dapat diestimasi dengan andal dan ada kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke TVRI. Tetapi perlu diingat bahwa diperlukan penyesuaian karena pada tahun berikutnya TVRI masih mempunyai kewajiban yang harus diberikan dan pendapatan yang harus diakui. Karena TVRI tidak memberikan penyesuaian maka pendapatan TVRI atas sewa peralatan teknik dan non teknik pada periode tahun 2010 akan dicatat lebih besar sedangkan akun kewajiban yaitu pendapatan diterima dimuka akan dinilai lebih kecil dari yang seharusnya. Selain itu perlu diingat bahwa untuk pelunasan, akun pajak tidak perlu diperhitungkan lagi sampai pada saat dimana pajak tersebut akan dibayarkan kepada negara. Selain itu, penggunaan nama perkiraan (akun/rekening) di LPP TVRI sudah konsisten. Nama perkiraan yang digunakan pada jurnal voucher dan pada sistem sama. Tetapi menurut penulis, jurnal yang digunakan untuk pendapatan yang diterima dimuka seharusnya diganti menjadi sewa diterima dimuka karena dengan begitu sifat dari akun tersebut akan lebih terlihat. 4.2. Pengukuran Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan adalah pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Pada transaksi

yang disajikan di bab III terlihat penghitungan dengan pengurangan diskon yang diberikan oleh TVRI. Oleh karena itu, pengukuran yang digunakan TVRI sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9. Untuk pajak, TVRI langsung memisahkan jumlah untuk pajak dalam nama perkiraan tersendiri sehingga pendapatan yang diterima TVRI tidak termasuk dengan pajak yang nantinya akan dibayar kepada negara. Untuk pemisahan atas pajak ini, TVRI telah sesuai pelaksanaannya dengan PSAK No 23 paragraf 7. LPP TVRI menerapkan perhitungan berdasarkan Instruksi Direktur Keuangan nomor 002/Instr/I.2/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 mengenai kebijakan Perhitungan Penyisihan Piutang untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan apabila ada persetujuan dari pimpinan. 4.3. Pengungkapan Untuk pengungkapan, TVRI mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan yang menggunakan alokasi jangka waktu sewa pada catatan atas laporan keuangan bagian ikhtisar kebijakan akuntansi. Metode untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa khususnya tingkat penyelesaian untuk transaksi penerimaan sewa peralatan teknik dan non teknik tidak disebutkan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam PSAK 23 paragraf 34(a).

5. Iuran Penyiaran Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pada pasal 35, secara lebih lanjut ditegaskan bahwa besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini juga disampaikan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 15 bahwa sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik diantaranya adalah iuran penyiaran. Dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1990 pasal 4 menjelaskan bahwa iuran televisi merupakan salah satu pendapatan Yayasan Televisi Republik Indonesia yang dapat dipergunakan langsung untuk membiayai penyelenggaraan operasional siaran televisi. Sejak 15 April 2003 TVRI berubah status badan hukumya yaitu dari Perusahaan Jawatan TVRI menjadi PT Televisi Republik Indonesia (Persero) yang berarti secara kelembagaan sumber pendanaan TVRI bukan dari iuran. Bila iuran diambil dari masyarakat, harus ada mekanisme yang jelas seperti di level pemungutan apakah TVRI memang punya kewenangan untuk melakukan pungutan atau tidak. Pada tanggal 18 Maret 2005, TVRI kembali merubah status badan hukumnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Walaupun status badan hukumnya sudah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), pendanaan sebaiknya diambil dari APBN dimana akuntabilitas dan transparansinya lebih terjamin.

6. Kontribusi TV Swasta Piutang Kontribusi TV Swasta timbul sehubungan dengan kontribusi dari 3 stasiun TV swasta nasional dalam bentuk pembagian penghasilan yang diperoleh stasiun TV swasta nasional tersebut. Kontribusi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 111/KEP/MENPEN/1990 tangal 24 Juli 1990 yang mengharuskan semua stasiun TV swasta nasional memberikan kontribusinya berupa pembagian penghasilan iklan kepada Yayasan TVRI. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. Nomor : 348/SK/MENPEN/1998 tanggal 1 Desember 1998 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi, terdapat pengaturan pembayaran atas kontribusi tersebut. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa SPTS berkewajiban menyerahkan kontribusi kepada TVRI sebesar 12,5% dari hasil pendapatan siaran iklan niaganya dan dalam pasal 9 ayat 2 mengatur tata cara penyerahan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d diatur dalam perjanjian antara TVRI dengan SPTS yang bersangkutan. Dalam perjanjian antara TVRI dan SPTS (misalnya PT. Indosiar Visual Mandiri), ditetapkan bahwa SPTS akan menyerahkan atau membagi hasil dengan TVRI atas jangka waktu tertentu sesuai

dengan yang ada dalam perjanjian atau selama TVRI, sebagai pihak pertama, tidak menyelenggarakan siaran niaga, yang mana yang tercapai lebih dahulu. Tetapi pada tahun 2000, tepatnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000, status TVRI berubah dari Direktorat Televisi/Yayasan Televisi RI menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). SPTS yang awalnya mempunyai perjanjian untuk memberikan kontribusi kepada TVRI, menolak untuk memberikan kontribusi tersebut dengan pertimbangan bahwa TVRI dengan statusnya sebagai Perusahaan Jawatan dapat melakukan kegiatan periklanan yang akan menghasilkan pendapatan iklan. Oleh karena itu, SPTS tidak mau melunasi piutang kontribusi kepada TVRI. Sejak saat itu, penerimaan kontribusi dari TV swasta tetap ada dalam pencatatan laporan keuangan TVRI. Penerimaan ini dicatat sebagai piutang dalam neraca dan piutang ini mempengaruhi dan mengganggu likuiditas keuangan. Piutang kontribusi TV swasta khususnya PT. Indosiar Visual Mandiri telah dialihkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan TVRI, ada TV swasta yang sudah mulai membayar piutang kontribusinya seperti TPI.

7. Sewa Rumah Dinas Penerimaan sewa rumah dinas merupakan penerimaan jasa penyewaan TVRI yang merupakan penerimaan dari stasiun daerah. Penerimaan ini termasuk ke dalam penerimaan non operasional. 7.1. Pengakuan Pada dasarnya, dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan untuk sewa rumah dinas sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik. Yang membedakan adalah sewa peralatan teknik dan non teknik merupakan pendapatan operasional dan sewa rumah dinas merupakan pendapatan non operasional. Penerimaan dari sewa rumah dinas ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan operasional karena sewa rumah dinas tidak termasuk ke dalam kegiatan utama atau inti dari TVRI. LPP TVRI mencatat penerimaan dari sewa rumah dinas berdasarkan alokasi jangka waktu sewa. Adapun pengakuan berdasarkan alokasi jangka waktu sewa ini sesuai dengan aturan pada PSAK 23 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa bila jasa dihasilkan oleh sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode, pendapatan diakui atas dasar garis lurus selama periode tertentu, kecuali jika ada bukti bahwa terdapat metode lain yang lebih baik yang dapat mencerminkan tingkat penyelesaian. Sewa atas rumah dinas ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Sewa biasanya diterima dimuka dengan pengakuan penuh atas semua sewa per tahun untuk satu periode. Jadi, satu periode tertentu akan dinilai lebih besar karena semua pendapatan telah diakui pada periode dimana pembayaran atas sewa tersebut terjadi walaupun jangka waktu sewa tersebut melebihi satu periode sehingga harusnya pendapatan akan ditangguhkan untuk periode selanjutnya dimana pendapatan tersebut benar-benar didapatkan. Sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik, pada akhir tahun TVRI tidak membuat penyesuaian atas pendapatan yang diakui lebih banyak dari yang seharusnya untuk periode tertentu dimana pembayaran diterima. Seharusnya pendapatan untuk periode dimana pembayaran diterima harus dikurangi karena telah mengandung pendapatan untuk diakui pada periode selanjutnya. Berjalannya sewa untuk sewa rumah dinas akan dimulai sama seperti sewa peralatan teknik dan non teknik yaitu pada saat aktiva telah digunakan oleh lessee (mulai produktif) atau sesuai dengan awal periode sewa yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. 7.2. Pengukuran Berdasarkan penelitian penulis, pengukuran yang digunakan oleh TVRI untuk menentukan jumlah pendapatan adalah pengukuran dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima yang ditentukan dalam persetujuan antara TVRI dengan mitra yang melakukan kerjasama. Apabila TVRI memberikan diskon maka nilai wajar yang diterima atau dapat diterima ini dikurangi dengan diskon yang diberikan tersebut sehingga menghasilkan jumlah yang disetujui bersama. Oleh karena itu, pengukuran yang digunakan TVRI sudah sesuai dengan PSAK No 23 paragraf 9. 7.3. Pengungkapan

Untuk pengungkapan, TVRI hanya mengungkapkan tentang metode pengakuan pendapatan dari kegiatan operasional utamanya. Untuk penerimaan non operasional, TVRI tidak menjelaskan metode yang dipakai untuk pengakuannya. Informasi yang didapat oleh penulis adalah informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan TVRI di bagian Keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan TVRI belum memenuhi aturan dalam PSAK 23 paragraf 34. Penyajian pendapatan khususnya penerimaan dari sewa rumah dinas berada pada tempat yang benar yaitu pada bagian penerimaan non operasional. Apabila terdapat piutang ragu-ragu, TVRI akan mengakuinya sebagai beban penyisihan piutang ragu-ragu pada laporan laba rugi. Beban ini dimasukkan ke dalam biaya non operasional.

SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Setelah penulis membahas perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada LPP TVRI, penulis telah mengambil beberapa kesimpulan berikut : 1. LPP TVRI mempunyai beberapa sumber pendapatan. Pendapatan-pendapatan ini dapat dikategorikan ke dalam pendapatan operasional dan non operasional. 2. Pendapatan dari iuran penyiaran tidak dipungut lagi sejak tahun 2003 dimana status badan hukum LPP TVRI yang semula merupakan Perusahaan Jawatan TVRI berubah menjadi PT Televisi Republik Indonesia yang berarti secara kelembagaan sumber pendanaan TVRI bukan dari iuran. 3. Pendapatan dari kontribusi pihak swasta tidak dibayarkan lagi oleh LPTS (Lembaga Penyiaran Televisi Swasta) sejak tahun 2000. Hal ini dikarenakan status badan hukum LPP TVRI yang awalnya merupakan Direktorat Televisi/Yayasan Televisi RI menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). LPTS yang awalnya mempunyai perjanjian untuk memberikan kontribusi kepada TVRI, menolak untuk memberikan kontribusi tersebut dengan pertimbangan bahwa TVRI dengan statusnya sebagai Perusahaan Jawatan dapat melakukan kegiatan periklanan yang akan menghasilkan pendapatan iklan. Oleh karena itu, LPTS tidak mau melunasi piutang kontribusi kepada TVRI dan sampai sekarang LPP TVRI masih mengajukan banding ke pengadilan. Ada beberapa TV Swasta yang membayar piutang ini kepada TVRI. 4. Metode pengakuan pendapatan yang diterapkan LPP TVRI adalah accrual basis, kecuali untuk pendapatan dari sewa peralatan teknik dan non teknik dan sewa rumah dinas yang diakui berdasarkan atas dasar garis lurus selama jangka waktu sewa. Selain itu, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diakui berdasarkan cash basis. 5. Pengakuan pendapatan untuk kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dan iklan tidak sesuai dengan PSAK 23 karena pengakuan pendapatannya tidak konsisten dan masih salah untuk transaksi-transaksi untuk penerimaan-penerimaan tersebut. 6. Pengakuan pendapatan untuk liputan tidak sesuai karena menurut PSAK 23 paragraf 27 jika hasil dari suatu transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, pendapatan tidak diakui dan biaya yang terjadi diakui sebagai beban. Jadi seharusnya pada awalnya beban harus diakui. Karena jika pendapatan langsung diakui pada saat uang telah diterima, hal ini merupakan dasar kas. 7. Untuk sewa peralatan teknik dan non teknik dan sewa rumah dinas, TVRI tidak membuat penyesuaian atas pendapatan yang diakui lebih banyak dari yang seharusnya untuk periode tertentu dimana pembayaran diterima. Seharusnya pendapatan untuk periode dimana pembayaran diterima harus dikurangi karena telah mengandung pendapatan untuk diakui pada periode selanjutnya. 8. Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima LPP TVRI yang ada di persetujuan kecuali untuk penerimaan dari liputan dimana nilai berdasarkan keputusan mitra. 9. Pengungkapan berdasarkan PSAK 23 untuk transaksi pada LPP TVRI secara keseluruhan belum lengkap karena pada paragraf 34 (a) menyebutkan bahwa perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Pada catatan atas laporan keuangan hanya terdapat pengungkapan atas kebijakan akuntansi yang dianut dan tidak ada pengungkapan atas metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian yaitu jadwal rencana penayangan yang disebut bukti tayang atau bukti siar khususnya untuk penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dan penerimaan dari iklan.

Kebijakan akuntansi untuk penerimaan non operasional pun tidak diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 10. Secara keseluruhan masalah yang ditemukan oleh penulis adalah tentang ketidakkonsistenan pelaksanaan pembayaran yang terjadi dengan perjanjian yang dibuat dengan mitra. Hal ini khususnya terjadi pada transaksi kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dan iklan. Mitra bisa saja merubah cara pembayaran dan TVRI akan mengikuti perubahan tersebut. Hal ini bisa dibenarkan apabila ada hal yang memaksa mitra merubah. 11. Selain cara pembayaran yang tidak konsisten, TVRI memiliki masalah dengan nama perkiraan dan kode akun. Banyak nama perkiraan yang menurut penulis perlu diperbaiki dan ditambahkan begitu juga kode akun sehingga nama perkiraan dan kode akun pada sistem dan jurnal voucher bisa sama dan konsisten. 12. LPP TVRI, secara teoritis sudah cukup memahami tentang metode-metode pengakuan dan pengukuran pendapatan yang berlaku umum khususnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan secara luas dalam prakteknya juga sudah diterapkan sesuai dengan PSAK 23. 13. Menurut data yang didapat, masalah lain yang dihadapi oleh TVRI adalah : a. PKS / Neg /MO yang belum benar/lengkap i. Kontrak yang belum ditanda tangani ii. Nomor Nego yang tidak berurutan b. Pajak : i. Belum dibuatkan bukti pemotongan pajak ii. Belum benar perhitungan pajaknya iii. Salah penerapan jenis pajaknya iv. Salah penjurnalan pajaknya c. Mitra yang sudah tidak ditemukan lagi (pindah alamat) d. Piutang tak tertagih

2. Saran Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai hasil pertimbangan penulis dari teori-teori yang telah penulis peroleh setelah melihat kenyataan-kenyataan yang ada pada LPP TVRI. Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1. LPP TVRI seharusnya memberikan ketegasan untuk pelaksanaan kerja sama agar sesuai dengan ketentuan awal yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini dilakukan agar bukti perjanjian dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan yang diterima LPP TVRI. Hal ini juga akan berpengaruh pada isi dari laporan keuangan. Dengan dapat diandalkannya bukti perjanjian, maka hal-hal yang tercantum dalam laporan keuangan yang bersumber dari bukti tersebut bisa lebih akurat dan dapat dipercaya juga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. 2. Perlu diadakan pembaharuan terhadap nama perkiraan dan kode akun sehingga penggunaannya bisa tepat, tidak membingungkan, dan konsisten digunakan untuk transaksi. 3. Pengakuan pendapatan harus diterapkan secara konsisten khususnya untuk penerimaan dari kerjasama produksi dan atau penyiaran dengan pihak ketiga dan penerimaan dari iklan. Untuk liputan, perlu diadakan pengakuan atas beban yang terjadi pada awal transaksi. 4. Pengukuran pendapatan untuk liputan perlu diubah karena harusnya pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar dimana aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 5. Untuk sewa, TVRI perlu mengadakan penyesuaian untuk pendapatan yang sudah diklaim sebagai kepunyaan TVRI pada satu periode dan yang seharusnya masih menjadi suatu kewajiban untuk diberikan pada mitra. 6. Perlu diadakan pengungkapan yang lebih banyak untuk metode penentuan tingkat penyelesaian. Selain itu, kebijakan akuntansi yang dipakai untuk penerimaan non operasional juga dirasa perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga laporan keuangan bisa lebih diandalkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Menurut penulis juga perlu ada perincian atas penerimaan dan biaya non operasional pada laporan keuangan. 7. Untuk PKS / MO / Neg yang belum benar/lengkap, menurut penulis, TVRI perlu menetapkan sistem atau aturan tertentu sehingga penomoran bukti perjanjian ini bisa tepat dan kontrak yang belum ditandatangani perlu untuk dikonfirmasikan apakah ada masalah dengan mitra sehingga kontrak belum ditandatangani. 8. Untuk pajak, seharusnya perlu ada karyawan yang mempunyai spesialisasi di bidang pajak sehingga bukti pemotongan pajak tidak dilupakan saat penagihan dilakukan pada mitra,

9.

perhitungan pajak benar, dan benar penetapan pajaknya. Selain itu dalam menjurnal, petugas yang menjurnal sebaiknya lebih teliti terhadap penjurnalan pajak sehingga penjurnalan untuk pajak tidak salah. Piutang tak tertagih bisa dicegah dengan mengkonfirmasi ulang mengenai keberadaan mitra saat dilakukan penagihan untuk piutang dari mitra.

REFERENSI Baker, R. E., Lembke, V. C., King, T. E. & Jeffery, C. G. (2008). Advanced financial accounting (7th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. Belkaoui, A. R. Alih bahasa oleh Ali, A., dan Rismawan, D. (2006). Teori akuntansi (edisi 5). Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Dyckman, T. R., Dukes, R. E. & Davis, C. J. Alih bahasa oleh Ali, M. (2002). Akuntansi intermediate jilid 2. Jakarta: Penerbit Erlangga. Ghazali, E. (2002). Penyiaran alternatif tapi mutlak : Sebuah acuan tentang penyiaran publik dan komunitas. Jakarta : Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Harahap, S. S. (2009). Analisis kritis atas laporan keuangan. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Hutagalung, A. H. (2006). Penerapan PSAK No. 23 mengenai pengakuan pendapatan pada PT. Benua Samudera Kargo Medan. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan, Universitas Sumatera Utara, Medan. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Standar akuntansi keuangan, per 1 Juli 2009. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. Alih bahasa oleh Salim, E. (2011). Akuntansi intermediate jilid 1 dan 2 (edisi 12). Jakarta: Penerbit Erlangga. Nasution, S. (2004). Metode research. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta : Penerbit PT Ghalia Indonesia. Noor, H. F. (2010). Ekonomi media. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Prasetjo, R. & Ihalauw, J. (2005). Perilaku konsumen. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Schroeder, R. G. (2008). Operations management : Contemporary concepts and cases (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. Skousen, K. F., Albrecht, W. S., Stice, J. D. & Stice, E. K. (2008). Intermediate accounting (16th ed.). United States of America: Thomson South-Western. Straubhaar, J. & LaRose, R. (2004). Media now: Understanding media, culture and technology (4th ed.). Singapore: Thomson Learning, Inc. Wild, J. J. Alih bahasa oleh Bachtiar, Y. S. (2005). Analisa laporan keuangan buku satu (edisi 8). Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Yulius, H. (2011). Tujuh langkah praktis membuat pencatatan akuntansi keuangan untuk perusahaan jasa. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/PP_Perjan%20TVRI.htm. Diakses tanggal 2 Mei 2012. (2008). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/ccf309c0f2b4f898c0d25b51a4fc29c3/pd f. Diakses tanggal 2 Mei 2012. (2012). Akuntansi Pendapatan: Beberapa Macam Metode Pengakuan Pendapatan. http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/05/akuntansi-pendapatan-beberapa-macam-metode-pengakuanpendapatan/. Diakses tanggal 12 Mei 2012.

RIWAYAT PENULIS Miracle Sonnia Priharjadi lahir di Manado pada 5 Maret 1991. Penulis mengikuti jenjang pendidikan S1 pada tahun 2008 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi dan Keuangan.