ABSTRAK. Kata kunci: Regulasi, Formulasi, Kinerja ABSTRACT

Analisis Formulasi Draft Final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Latifah Zahra dan Afiati Indri Wardani Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai formulasi draft akhir dari regulasi terkait dengan penilaian kinerja pegawai pemerintah. Sebab, kualitas dari kinerja pegawai pemerintah akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penetapan regulasi, proses yang utama ialah pada tahap formulasi. Dalam tahapan ini, instrumen-instrumen penting terkait dengan regulasi tersebut dirumuskan secara detail. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggali lebih dalam mengenai formulasi draft akhir dan kendala-kendala yang dihadapi pada tahap formulasi draft akhir regulasi. Hasil dari penelitian ini ialah berupa formulasi draft akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam formulasi draft akhir tersebut. Kata kunci: Regulasi, Formulasi, Kinerja ABSTRACT This thesis discusses the formulation of the final draft of the regulations related to the performance of government employees. Therefore, the quality of the performance of government employees will have a significant influence in the development and service to the community. In a regulatory setting, the primary process is the formulation stage. In this stage, important instruments associated with the regulation is formulated in detail. This research is a descriptive qualitative research that aims to dig deeper into the formulation of the final draft and the constraints faced in the formulation of the final draft regulations. Results from this study is that the form of the formulation of the final draft of Government Regulation Number 46 Year 2011 concerning the Civil Service Performance Work, and constraints faced in the formulation of the final draft. Keywords: Regulation, Formulation, Performance BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Menurut Yehezkel Dror dalam Zauhar (2002), bahwa reformasi administrasi adalah perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi. Perubahan

Analisis formulasi..., Latifah Zahra, FISIP UI, 2013

tersebut hendaknya merujuk kepada suatu hal yang dinilai positif dalam sebuah kondisi administrasi. Dalam perubahan tersebut terdapat tiga hal yang menjadi tujuan internal dari reformasi administrasi. Salah satunya ialah dalam hal pengenalan dan penggalakan sistem merit, atau penilaian kinerja pegawai yang didasarkan pada prestasi kerja. Sistem merit tersebut dianggap sebagai bentuk penilaian yang objektif terhadap pegawai. Dalam konteks pemerintah, penggunaan sistem merit diberlakukan bagi pegawai negeri untuk menilai kinerja dari masing-masing individu. Pegawai Negeri merupakan unsur dari aparatur Negara. Pegawai Negeri berperan penting dalam pembangunan nasional, serta Pegawai Negeri juga bertangung jawab dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, sikap profesional, dan

netral diharapkan tercermin dalam sikap para Pegawai Negeri. Dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan sebuah instrumen penting dalam sebuah organisasi, terutama di organisasi pemerintah. Sebab dengan adanya penilaian prestasi kerja, aparatur pemerintah yang berkualitas dapat terwujud. Selain itu, penilaian prestasi kerja dalam organisasi pemerintah menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam kenaikan pangkat yang berimplikasi pada kenaikan gaji PNS. Dalam institusi pemerintah, salah satu mekanisme penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah DP-3 yang didasarkan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Sistem penilaian melalui DP-3 ini berlaku di seluruh institusi pemerintah sebagai suatu sistem standar penilaian kinerja PNS, termasuk di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Sebagai instansi pusat pemerintah yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Lembaga Administrasi Negara dalam meningkatkan kualitas PNS.


Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja PNS, diputuskanlah suatu mekanisme baru terkait dengan penilaian prestasi kerja PNS. Sebab, mekanisme penilaian prestasi kerja pegawai melalui sistem DP-3 dianggap tidak lagi mampu menjadi acuan untuk menilai kinerja PNS. Bahwa saat ini mekanisme penilaian kinerja PNS cendenrung tidak menggunakan data yang betul-betul terkait dengan PNS yang bersangkutan, sehingga ada kecenderungan penilaian hanya dilakukan berdasarkan ingatan saja. Dalam hal pencapaian target kerja pun tidak dilakukan berdasarkan kontrak tertulis, yang berakibat hasil penilaian pun cenderung tidak dapat dijadikan tolak ukur pencapain kinerja bagi PNS yang bersangkutan. Berdasarkan fenomena tersebut maka sangat penting untuk merumuskan kembali kebijakan mengenai penilaian prestasi kerja PNS. Sebab, nyatanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tidak lagi mampu menjadi satu-satunya pedoman dalam menilai kinerja PNS. Dalam pembahasan yang dilakukan terkait dengan formulasi draft akhir dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, ditemukan beberapa kendala yang sedikit banyak memberikan pengaruh dalam formulasi draft akhir regulasi. Kendala yang dihadapi tidak hanya dalam lingkup internal tetapi juga dalam lingkup eksternal. Meski regulasi mengenai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan pada November 2011, perlu dilakukan pembahsan mendalam mengenai formulasi draft akhir dari regulasi tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi selama formulasi draft akhir. BAB 2 KERANGKA TEORI 2.2.1 Kebijakan Publik Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Dye, yang menyatakan bahwa ”kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Batasan yang dikemukakan oleh Dye hampir tepat, akan tetapi masih belum jelas mengenai apa yang diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang betul-betul dilakukan oleh pemerintah (Winarno, 2002). Menurut Wahab, kebijakan publik adalah kebijakan yang diekmbangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah, yang dalam kaitan


ini faktor-faktor bukan pemerintah/swasta tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik (1997: 15). Berikut ini akan diperlihatkan sebuah skema bagaimana terwujudnya suatu kebijakan publik yang bersumber dari isu/masalah publik.

Perumusan kebijakan publik

Isu/masalah publik

Output

Implementasi kebijakan publik Evaluasi kebijakan publik

Outcome

Gambar 2.1 Proses kebijakan publik (Nugroho, 2003:73) Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut: 1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar,menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untk diselesaikan. 2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya, termasuk pimpinan negara. 3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. 4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah


kebijakan

tersebut

sudah

dirumuskan

dengan

baik

dan

benar

dan

diimplementasikan dengan baik dan benar pula. 5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. 6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. 2.2.2 Formulasi Kebijakan Menurut Nugroho (2003), perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Menurut Anderson perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi (Winarno, 2002: 69). Menurut Winarno (2002) terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam hal perumusan kebijakan antara lain: 1. Perumusan masalah (defining problem), mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenal dan didefinisikan dengan baik pula. 2. Agenda kebijakan, tidak semua masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif, kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. 3. Pemilihan alternatif kebijakan, pada tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, pada tahap ini para perumus kebijakan


akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. 4. Penetapan kebijakan, setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang telah dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang meningkat. Penetapan kebijakan dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya. BAB 3 METODE PENELITIAN Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Formulasi Draft Akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”. 3.1 Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin lebih memahami fenomena yang ditemukan dalam masyarakat. Sebab penelitian kualitatif disebut verstehen (pemahaman mendalam) karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas (Irawan, 2006: 4). 3.2 Jenis Penelitian 3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah: 3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian Apabila ditinjau berdasarkan manfaatnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian murni. Sebab penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari peneliti


itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis. 3.2.3 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kedua ini digunakan dalam rangka mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 1. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, serta observasi. 2. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung dengan studi dokumen. 3.2.4 Dimensi Waktu Dalam penelitian ini, dimensi waktu yang digunakan ialah cross-sectional. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dibandingkan. 3.3 Informan Informan diperlukan dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kemampuan dan pengetahuan terhadap tema penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan yang diwawancarai terkait dengan penelitian ini ialah sebagai berikut: 1. Purwanto selaku Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara


2. Margi Prayitno selaku Kepala Sub Direktorat Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara 3. Abba Subagja selaku Kepala Bidang Standar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Ugi Cahyo selaku Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Djaka Permana selaku Pakar atau ahli dalam bidang Sumber Daya Manusia

3.4 Teknik Analisis Data Teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian menggunakan beberapalangkah yaitu analisis data akan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan laporan naratif. Kemudian menyebutkan bagaimana proses analisis kualitatif akan didasarkan pada pengurangan dan inerpretasi. Selanjutnya informasi dapat disajikan dalam bentuk matriks, lalu pengidentifikasian prosedur pengkodean yang akan digunakan untuk mengurangi informasi menjadi tema atau kategori. 1.5 Batasan Penelitian Dalam penelitian mengenai formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegwai Negeri Sipil hanya dibatasi pada tahap akhir atau finalisasi dari peraturan tersebut. 1.6 Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan selama terjun ke lapangan. Pertama ialaha bahwa sumber data penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat dalam proses formulasi namun belum menemukan keseluruhan berita acara atau notulensi ketika proses tersebut berlangsung. Selain itu, draft akhir yang dibutuhkan tidak dapat


diperoleh seluruhnya dikarenakan pengarsipan yang kurang baik dari instansi-instansi yang terkait. BAB 4 GAMBARAN UMUM INSTANSI DAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pada bab ini dipaparkan gambaran umum mengenai Badan Kepegawaian Negara selaku instansi yang pertama kali mencetuskan gagasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Selain itu dipaparkan pula mengenai peraturan sebelumnya yang membahas mengenai penilaian kinerja PNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 1.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah NonDepartemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,

mempunyai

fungsi

untuk

menyempurnakan,

memelihara

dan

mengembangkan administrasi Negara di bidang kepegawaian sehingga tercipta keselarasan dalam jalannya pemerintahan. Dalam visi tersebut tiga kata kunci yaitu professional, netral, dan sejahtera yang bermakna: • Profesional, istilah profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan berorientasi pada prestasi kerja. • Netral, istilah ini dimaksudkan bahwa PNS harus bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras, dan agama. • Sejahtera, yang dimaksud dengan sejahtera adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri sendiri maupun keluarga. Kesejahteraan PNS dapat diwujudkan denganmemperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta didukung dengan system penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi


peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya, BKN juga memiliki misi antara lain: 1. Mengembangkan sistem manajemen SDM Pegawai Negeri Sipil 2. Merumuskan kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian 3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian 4. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian 5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian 6. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara. BAB 5 ANALISIS FORMULASI DRAFT AKHIR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Inisiasi Formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Sebelum membahas lebih lanjut mengenai formulasi draft akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dipaparkan terlebih dahulu mengenai inisiasi atau latar belakang formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari tempat tahapan penting yaitu: a. melakukan identifikasi terhadap masalah yang berhubungan dengan penilaian kinerja PNS. b. Setelah itu, langkah yang diambil ialah melakukan studi perbandingan terhadap negara-negara seperti Jepang, Australia, Thailand, dan lain sebagainya untuk mengetahui seperti apa bentuk manajemen kepegawaian dari negara-negara tersebut. c. Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah melakukan studi literatur terhadap teoriteori yang membahas mengenai manajemen kinerja pegawai.


Langkah terakhir yang dilakukan ialah mengkaji regulasi yang berlaku untuk menemukan permasalahan yang terjadi seputar penilaian kinerja pegawai dan melakukan survey terkait dengan hal tersebut. Selain itu dipaparkan pula dalam sub bab ini mengenai pembahasan-pembahasan yang terjadi selama proses finalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan peran aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi draft final regulasi

5.1.1.1 Pembahasan Mengenai Draft Akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil membutuhkan waktu yang panjang terhitung mulai tahun 1999 hingga disahkan pada tahun 2011. Namun fokus utama yang perlu diperhatikan ialah mengenai pembahasan draft akhir hingga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut disahkan. Salah satu notulensi rapat yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2008 bertempat di Krangjenjem, Yogyakarta menghasilkan berbagai masukan bagi pihak Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara terkait dengan RPP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Rapat tersebut dilangsungkan antara pihak Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional I Yogyakarta Badan Kepegawaian Negara. Masukan yang diberikan oleh Ir. Aswin Eka Adhi M.Si, selaku wakil dari pihak Kantor Regional I Yogyakarta Badan Kepegawaian Negara antara lain mengenai penyempurnaan dari instrumeninstrumen yang termuat dalam RPP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil seperti tata bahasa yang dipergunakan agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman kalimat-kalimat yang digunakan dalam RPP tersebut. Pada bulan Agustus 2010 kembali dilakukan pembahasan mengenai RPP Penilaian Prestasi Kerja dalam rangka


penyelarasan terhadap substansi RPP tersebut. Terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti digantinya penggunaan istilah “Individu” menjadi “Pegawai”. 5.1.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam peraturan pemerintah ini dibuat suatu mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdiri dari dua aspek penilaian yaitu Target Kerja dan Perilaku Kerja. Dalam penyusunan SKP tersebut setiap bawahan akan dibantu oleh atasan atau pimpinan dalam menentukan target kerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu sebagai alat bantu penyusunan SKP tersebut diterbitkan buku pedoman berupa Panduan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Individu Pegawai Negeri Sipil. Dalam sistem penilaian prestasi kerja PNS melalui SKP terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya antara lain: 1. Kegiatan tugas jabatan 2. Angka Kredit 3. Target 4. Tugas Tambahan Masing-masing bobot yang diberikan ialah 60% untuk prestasi kerja dan 40% untuk menilai perilaku kerja PNS. Sehingga nilai yang diperoleh melalui penilaian prestasi kerja tersebut belum sempurna apabila belum digabungkan dengan penilaian mengenai perilaku kerja oleh atasan langsung selaku pejabat penilai. 5.1.2

Peran Aktor/Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Aktor atau pemangku kepentingan ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja sama dalam hal menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, dalam


hal ini pihak yang secara khusus terlibat dalam penyusuna dan perumusan peraturan pemerintah tersebut adalah Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meskipun pada awalnya Badan Kepegawaian Negara bertindak secara keseluruhan mengenai penyusunan dan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) awal, akan tetapi pada tahun 2004 Badan Kepegawaian Negara melakukan koordinasi dengan pihak Deputi Bidang SDM Aparatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah sebelumnya RPP tersebut ditolak oleh Sekretariat Negara. Selain itu, pihak Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara berperan dalam hal sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 di kalangan PNS. Akan tetapi, untuk mewujudkan RPP yang sebelumnya mengalami tinjauan ulang serta dalam rangka finalisasi, Badan Kepegawaian Negara merasa perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal ini ialah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2011

tentang

Penilaian

Prestasi

Kerja

Pegawai

Negeri

Sipil

di

implementasikan secara nasional pada tahun 2014 mendatang, pihak Kementerian telah menyiapkan rancangan dalam rangka uji coba terhadap regulasi tersebut yang dilakukan dalam ruang lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk melihat sejauh mana respon pegawai ketika nantinya regulasi tersebut diimplementasikan. 5.2 Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Formulasi Draft Akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam proses penyusunan dan perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Baik dalam konteks internal maupun dalam konteks eksternal. Secara eksternal, kendala yang dihadapi ialah dalam hal mengubah mindset PNS terhadap mekanisme penilaian kinerja yang baru. Meski workshop mengenai Peraturan


Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan sejak regulasi masih dalam tahap draft akhir, hal ini tetap menjadi kendala utama. PNS cenderung bersikap negatif dalam menghadapi perubahan mindset atau pola pikir. Kendala lainnya ialah dalam hal penggunaan indikator-indikator yang sifatnya aplikatif dalam mengukur seluruh jenis pekerjaan atau tanggung jawab PNS di dalam peraturan pemerintah tersebut. Kendala ini tergolong kedalam kendala internal selama proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Kendala lainnya ialah konten atau isi regulasi tersebut. bahwa apakah seorang PNS yang dinilai memiliki tanggung jawab besar serta terkait dengan hal-hal sensitif seperti biaya, mendapat penilaian yang sama dengan PNS lainnya yang jabatannya setara namun memiliki tanggung awab yang dinilai lebih besar? Saat ini mekanisme untuk mengatur hal tersebut belum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegwai Negeri Sipil. Sebab hal-hal yang berkaitan pada biaya organisasi akan berimplikasi terhadap akuntabilitas dari organisasi tersebut. Saat ini, penilaian terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh negara lebih difokuskan terhadap hasil atau output yang dihasilkan serta manfaat dari output tersebut terhadap masyarakat. BAB 6 PENUTUP Kesimpulan 1. Formulasi draft akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil melibatkan aktor-aktor dari pihak Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta pihak-pihak lain yang terkait dan memberikan masukan-masukan sehubungan dengan draft akhir regulasi. Regulasi tersebut juga telah diproyeksikan hingga pada tahap evaluasi dan pemberian reward and punishment bagi PNS sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.


2. Kendala yang dihadapi dalam formulasi draft akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tidak hanya dari segi internal yaitu dalam hal pemilihan instrumen-instrumen yang dituangkan dalam regulasi tersebut salah satunya dalam hal penjabaran mekanisme penilaian bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan pegawai lainnya. Selain itu dari segi eksternal kendala yang dihadapi yaitu mengubah mindset PNS agar terbuka dengan mekanisme penilaian kinerja yang berbeda dengan sebelumnya. Saran 1. Pengkajian lebih lanjut terhadap hasil dari penilaian kinerja PNS saat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diterapkan. Implikasi dari hasil penilaian jangan hanya difokuskan pada reward and punishment, tetapi juga pada remunerasi. Sehingga akan berpengaruh pada motivasi kerja PNS. 2. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam formulasi draft akhir Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dibutuhkan pedoman pelaksanaan yang memuat teknis penilaian Target Kerja dan Perilaku Kerja, dalam hal ini ialah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Selain sebagai penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, juga memudahkan dalam pelaksanaan workshop dengan tujuan mengubah mindset PNS terhadap mekanisme penilaian kinerja PNS melalui SKP. DAFTAR PUSTAKA Alwi, Syafaruddin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: BPFE. Anderson, James E. Public Policy-Making. Third Edition. New York: CBS College Publishing. Bromley, Daviel W. 1989. Economic Interests and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy. New York: Basil Blackwell.


Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Harsono. 2011. Sistem Administrasi Kepegawaian. Bandung: Fokusmedia. Hidayat, L. Misbah. 2007. Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Depok: DIA FISIP UI. Islamy, Irfan. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Cetakan Keempat Belas. Jakarta: PT Bumi Aksara. Jones, Charles O. 1991. An Introduction to the Study of Public Policy (Pengantar Kebijakan Publik) Terjemahan Ricky Istanto. Jakarta: Radjawali Pers. Lester, James P. dan Joseph Stewart. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach. California: Wadsworth Thomson Learning. Lindblom, Charles E. 1980. Proses Penetapan Kebijaksanaan. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga. Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. Metode Penelitian Kuantitaif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011. Metodologi Penelitian. Cetakan Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju. Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarrnain. 2006. Legislative Drafting. Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Malang: In-TRANS Publishing. Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharto, Edi. 2010. Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, dan Supardan Modeong. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta. Thoha, Miftah. 1984. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: CV. Rajawali. ____________. 2008. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.


Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo, Anggota IKAPI. Wursanto, I.G. 1998. Manajemen Kepegawaian, Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius. Zauhar, Soesilo. 2002. Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Jurnal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. _______________, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil _______________, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil _______________, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Karya Ilmiah Handayani, Wiji. 2005. Analisis Terhadap Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerjaan Sebagai Alat Ukur Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: FISIP UI. Midorini, Rifika Sari. 2011. Analisis Formulasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Depok: FISIP UI. Piputri, Anggun. 2011. Proses Formulasi Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA): FISIP UI. Lain-lain Panduan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Individu Pegawai Negeri Sipil Media Elektronik Penilaian Prestasi Kerja PNS Dengan SKP. Diakses dari www.bkn.go.id pada 16 Maret 2012 20:02 Supriyanto. SKP: Mekanisme Baru Dalam Penlaian Kinerja PNS. Diakses dari www.kemenkumham.go.id pada 20 Maret 2012 11:32


Salim, Agus. Mengukur Capaian Kinerja PNS Melalui SKP. Diakses dari www.suaramerdeka.com pada 29 Maret 2012 10:35


ABSTRAK. Kata kunci: Regulasi, Formulasi, Kinerja ABSTRACT

Recommend Documents