ABSTRACT THE PROCESS OF MANDALAMEKAR’ EMPOWERMENT (A Case Study of Forestry Conversation Activates undertaken by community of Mandalamekar, District of Jatiwaras Tasikmalaya Region) Submitted by: Agus Sudrajat 113507020 Under supervision of:
Akhmad Satori, S.IP. M.Si Wiwi Widiastuti, S. IP. M.Si This study aimed to determine the find out mandalamekar’s township empowerment and its effect on forester conservation after being expansion into a definitive village. Research methodology at this particular study is a descriptive study with qualitative approach. Data is mainly collected on-site interview and observation to respondents correlated with process of empowering at Mandalamekar. The results of this study has has shown that there are three major empowerment in relation with forestry conservation at Mandalamekar. They are : (1) Developing infrastructure and accessibility, (2) Enhancing and developing self-forestry conservation program undertook and initiated by people of mandalamekar, in cooperation with local government of mandalamekar, and (3) Enhancing skill and knowledge on disseminating information by introducing open-source technology such as the use of blankOn software, and sefl-development and installation of electricity. This study has shown that there is significant improvement of empowerment of community of Mandalamekar, particularly in forestry conservation activity. This has also indicated that this typical empowerment has been progressing in such positive and significant way.
Keyword : Empowerment process, Village Expansion, Forest conservation activity
1
PENDAHULUAN Implementasi otonomi daerah dalam era globalisasi menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grasroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan menyatakan bahwa tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kemandirian desa, pembangunan pedesaan harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang
tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005: 61). Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menegaskan bahwa “Pemberian Otonomi Luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtaraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi khususnya pada zaman otonomi daerah semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan (Suriadi, 2005: 56). Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana programprogram pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi 2
program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Pendekatan model sentralistik dan topdown tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan rencanarencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan. Desa Mandalamekar berdiri sejak tahun 1978 dari program pemekaran desa Kersagalih yang pada saat itu masih termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Salopa. Kemudian pada tahun 2005 Desa Mandalamekar kembali dimekarkan menjadi 2 desa, yaitui Desa Mandalamekar dan Desa Mandalahurip. Berdasarkan Data profil Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013, Desa Mandalamekar berada di wilayah perbukitan sebelah selatan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki morfologi daerah pegunungan. Dengan luas wilayah 709 Ha di antaranya, seluas 78 Ha digunakan untuk kawasan Hutan Lindung dan 58 Ha merupakan tanah kas desa 18 Ha disewakan untuk lahan pertanian
kepada masyarakat dan 40 Ha yang berada di blok Karang Soak dilakukan penghijauan kembali untuk mendukung Daerah Aliran Sungai Ciwulan. Bedasarkan data profil Desa Mandalamekar terdiri dari empat dusun dengan jumlah penduduk 3.239 jiwa. 1743 jiwa laki-laki dan 1496 jiwa perempuan dengan 891 kepala keluarga. Masyarakat desa mandalamekar harus hidup secara mandiri tanpa tersentuh oleh fasilitas yang diterima diperkotaan. Biaya hidup lebih tinggi dengan nilai jual jauh lebih rendah. Warga semakin tidak percaya dapat hidup sejahtera di Desanya. Dan tinggal orang tua yang tidak lagi produktif untuk mengisi hari-hari di Desa Mandalamekar. Dengan alasan itulah Desa Mandalamekar secara tidak langsung telah mengalami tempaan yang begitu mendasar dari satu kondisi desa tertinggal. (Pada awalanya banyak sekali konflik antara petani di desa mandalamekar, hal itu disebabkan karena sulitnya untuk mendapatkan air pada musim kemarau, maka dari itulah para petani sering menginap di sawahnya untuk menjaga air tersebut di sabotase oleh petani lain. ternyata pangkal permasalahan terjadinya konflik tersebut adalah gundulnya wilayah hutan di desa mandalamekar. Pasca pemekaran Desa Mandalamekar menjadi desa yang berkembang dan maju karena ditunjang oleh faktor alamnya. Keberadaan hutan lindung desa sebagai penopang kehidupan. Stalaktit dan Stalagmit yang ada Goa-goa di hutan Desa Mandalamekar beraneka bentuknya, artistik, dijadikan tempat bernaung aneka satwa seperti kera, ular, landak, unggas hutan, Elang dan hewan lainnya, air terjun, tumbuhan khas Jawa Barat masih ada walaupun dalam keadaan yang cukup terancam. kawasan ini menjadi skala prioritas bagi desa Mandalamekar dalam kegiatan penataan fungsi wahana lingkungan hidup dan kelestarian alam. Keberadaan hutan lindung ini merupakan 3
sumber mata air bagi persawahan, kolam dan kebutuhan mandi dan mencuci bagi masyarakat Desa Mandalamekar dan sekitarnya. Masalah ini telah menyebabkan beberapa kelompok masyarakat tergerak untuk melakukan aksi dan programprogram pemberdayaan untuk melakukan konservasi hutan lindung sebagai sumber mata pencharian penduduk. Untuk pohon yang ditanam di hutan Lindung desa mandalamekar adalah pohon yang memiliki umur panjang seperti pohon Kiara, Beringin, Mahoni, Manglid, Tisuk, Loa, Gamelina, Jati, Aren, dan Akasia. Dan tidak hanya itu saja. masyarakatpun menyediakan pohon yang buahnya bisa dikonsumsi, seperti Durian, Mangga, Rambutan, dan Sawo Belanda. Selain untuk dimanfaatkan buahnya, pohonpohon ini juga ditujukan untuk makanan monyet, seperti Lutung dan Surili. “Strategi ini merupakan upaya antisipasi di masa yang akan datang agar monyet tidak menjarah tanaman perkebunan masyarakat,”. Berkat usaha semua masyarakat desa mandalamekar dalam melestarikan hutan lindung maka desa mandalamekar pernah mendapat beberapa penghargaan diantaranya sebagai desa terbaik terbaik dalam kategori konservasi dan pemeliharaan hutan dari pemerintah kabupaten Tasikmalaya Pada tingkat provinsi. Mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas peran serta Ruyuk FM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan pada tingkat internasional, salah satu warga Desa Mandalamekar yaitu Irman Meilandi mendapat penghargaan Seacology Prize 2011 di California Amerika Serikat atas upayanya beserta warga Desa Mandalamekar lainnya dalam mengembalikan kelestarian hutan. TINJAUAN PUSTAKA Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Oleh pembangunan pedesaan harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya Di dalam Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tentang Pedoman Pembentukan,Penghapusan dan Penggabungan Desa Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan menyatakan bahwa tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat, termasuk juga pemberdayaan masyarakat Desa Mandalamekar memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (1) Kepentingan masyarakat desa (2) kewenangan desa, (3) kelancaran pelaksanaan investasi, (4) Kelestarian lingkungan hidup dan (4) Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kajian tentang konsep pemberdayaan tidak terlepas dari Membicarakan konsep pemberdayaan, tidak dapat dilepas4
pisahkan dengan konsep sentral, yaitu konsep Power (daya). Konsep power dapat ditelusuri dari empat sudut pandang/perspektif, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan poststrukturalis. Salah satu perspektif pemberdayaan yang dapat dijadikan landasan analisis pemberdayaan di Desa Mandalamekar adalah Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, sebagai suatu proses untuk menolong kelompokkelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingankepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan Pemberdayaan masyarakat dan konstalasi pembangunan desa dalam konteks plularis ini adalah perwujudan dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi oleh pembangunan masyarakat di dalam praktek antara lain, (1) terdapat kecenderungan hanya kaum elit komunitas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan., (2) pembangunan masyarakat belum berhasil sepenuhnya dalam usahanya mendorong perubahan sosial. (3) pembangunan masyarakat lebih berbau politik, artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik, (4) semakin bervariasi kepentingannya, sehingga terdapat kepentingan yang saling bersaingan atau kompetitif, dan (6) pembangunan masyarakat cenderung hanya kepentingan yang sangat umum sifatnya yang diperhatikan sementara kepentingan lapisan dan kelompok masyarakat di dalam komunitas terabaikan atau tersisihkan. Agar pemberdayaan di desa Mandalameker dapat menyentuh seluruh
lapisan masyarakat, maka diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya, yaitu meliputi prinsip (1) transparansi (Keterbukaan), (2) prinsip partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable) untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip pembangunan diatas, diharapkan sasaran pembangunan desa yang meliputi (1) Peningkatan produksi dan produktifitas, (2) percepatan pertumbuhan desa, (3) peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, (4) peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan (5) perkuatan kelembagaan. Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam yang ada dan menyatu dengan masyarakat Desa Mandalamekar memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan lingkungan hidup. Hkautan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem yang ada di kawasan desa Mandalamekar. Pengelolaan hutan di desa Mandalamekar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan tugas dan fungsi pemerintahan desa Mandalamekar, karena umumnya masyarakat desa tinggal dan bergantung pada sumberdaya yang ada di hutan ini. Hal ini menyebabkan pengelolaan hutan lindung di Desa Mandalamekar Kec. Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya menjadi sangat kompleks dan rentan karena menyangkut upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada satu sisi dan upaya untuk melestarikan hutan sebagai zona penyangga bagi ekosistem yang ada disekitarnya.
5
METODE PENELITIAN Penelitian yang digunakan dalam Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan di susun dalam latar ilmiah (Cresswell, Jhon, 2002 : 12) Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis Proses pemberdayaan desa dalam pelesatarian hutan lindung di desa mandalamekar, kecamatan jatiwaras, kabupaten tasikmalaya pasca pemekaran. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Sasaran penelitian yang dituju adalah Kepala desa mandalamekar, tokoh masyarakat dan Dinas kehutanan. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “Purposive Sampling” adalah teknik yang menentukan sample melalui pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Informan tersebut diantarannya adalah Kepala Desa Mandalamekar, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara, study dokumentasi, Register Catatan Kegiatan, Brosur dan sebagainya, Observasi/pengamatan Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis maupun lisan. Pendekatan dalam metode analisis ini adalah dengan menggunakan analisis interaktif (interaktif model of analyze) yang menurut Milles dan Huberman (1992:20) adalah selama proses pengumpulan data penelitian harus siap bergerak diantara
empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data selanjutnya bergerak bolak–balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan verifikasi Cara yang digunakan untuk menguji validitas data adalah teknik triangulai. Triangulasi dalam pengujian validitas data diartikan sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pemeriksaan keabsayahan data memanpaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Dengan demikiam terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknin pengumpulan data dan waktu untuk mengecek validitas data yang ada. HASIL PENELITIAN Pemberdayaan masyarakat Desa Mandalamekar memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan masyarakat desa Mandalamekar Kec. Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang bertumpu pada tiga pokok yaitu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas aksesibiitas (jalan arteri), pemberdayaan kemandirian masyarakat dalam pelestarian hutan , peningkatan mutu dan kualitas masyarakat melalui penggunaan teknologi tepat guna yang murah, mudah dijangkau dan dipergunakan oleh selurh lapisan masyarakat di Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Proses pemberdayaan Desa Mandalamekar, merupakan proses pemberdayaan yang panjang. Proses ini, mengadopsi perspektif pluralis (Suradi, 2005) merupakan proses dari kelompokkelompok masyarakat dan individu di bersaing secara efektif, memperjuangkan 6
kepentingannya, melalui proses belajar, menggunakan kemampuan dalam menempatkan kepentingan yang menjadi prioritas utama (kemampuan lobi), menggunakan media yang sesuai (Radio, dalam kasus penelitian ini) untuk mempengaruhi kepentingan politik lainnya sehingga pemberdayaan masyarakat di Desa Mandalamekar dapat berjalan dengan sangat baik, efektif , efisien, dan telah memberikan dampak positif tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi telah diterima keberadaanya hingga ketingkat internasional. Telahan mengenai pemberdayaan berdasarkan perspekif pluralis yang meliputi analisis terhadap proses dan dampaknya sebagai berikut : a. Menolong untuk belajar Pemberdayaan desa mandalamekar telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatkan daya serap informasi dan membangun kapasitas masyarakat untuk belajar secara bersama-sama menemukenali permasalahan dan kebutuhan mereka dalam konteks pembangunan desa. Selama ini, karena permasalahan yang dihadapi cenderung sama yaitu buruknya kualitas sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pelayanan publik serta rusaknya hutan di desa Mandalamekar mendorong masyarakat untuk mencari solusi alternatif bagi penyelesaian masalah –masalah tersebut secara mandiri. Hasil wawancara menunjukan telah banyak pertemuan-pertemuan, diskusi, antara sesame warga dan perangkat desa untuk merumuskan cara dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Proses-proses dan tahapan dalam mencapai kesamaan persepsi tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi permasalah yang ada merupakan bagian dari pembelajaran bersama tentang bagaimana seharunya masyarakat
desa mengatasi permasalahannya secara mandiri. Pembentukan kelompo Mitra Alam Unggaran dan Radio Komunitas Ruyuk Fm merupakan muara dari proses belajar bersama dan menemukan cara-cara yang sama dalam mengatasi permasalahan konservasi lingkungan. Indikasi ini menunjukan bahwa proses pemberdayaan di Desa Mandalamekar dalam konteks menolong untuk belajar adalah proses yang telah, sedang dan akan tetap berlangsung dalam konteks pemberdayaan desa Mandalamekar. b. Menggunakan keahlian dalam melobi Komunikasi dan proses dalam menyamakan persepsi terhadap masalah dan cara mengatasi permsalahan merupakan salah satu fondasi penting dalam pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan desa secara mandiri, maka diperlukan elit/pemimpin/tokoh yang dapat mengkomunikasikan dan melobi kepentingan pembangunan desa yang dianggap urgen dan penting bagi masyarakat. Pemberdayaan desa Mandalamekar telah menunjukan bahwa peran elit/kelompok dominan (berpengaruh) baik itu perangkat desa dan tokoh desa dalam melakukan lobi dalam menentukan prioritas program pemberdayaan desa, khusunya dalam konteks pembangunan desa mandiri, gerakan konservasi hutan secara mandiri serta membangun radio komunitas bersama relatif berhasil. Ini menunjukan bahwa elit/kelompok/pimpinan telah berhasil mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan yang dianggap baik bagi pembangunan desa Mandalamekar. Kemampuan ini tidaklah instant, tetapi merupakan proses diskusi yang panjang sehingga melahirkan kesepahaman tentang pentingnya pemberdayaan desa 7
Mandalamekar. Menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik. Media merupakan sarana yang penting dalam mengkomunikasikan kepentingan dan keinginan individu/kelompok. Kelompok/elit/pemimpin di Desa Mandalamekar sadar bahwa keadaan geografis penduduk yang relatif tidak mendukung warga untuk bertatap muka secara langsung (gunung/perbukitan) dengan kondisi jalan yang relatif kurang baik hanya akan dapat diatasi dengan media komunikasi massa seperti halnya radio. Pembentukan radio komunitas Ruyuk FM merupakan bagian dari upaya untuk menyebarkan informasi secara merata, dengan biaya yang relatif murah, sehingga pesan pemberdayaan dan atau pesan pembangunan (politik) dapat disampaikan secara lebih tepat guna dan lugas. Proses pemikiran untuk mendirikan radio ini lebih disebabkan karena alasan-alasan tersebut diatas. Hingga saat ini masyarakat Desa Mandalamekar sangat terbantu dengan adanya siaran radio komunitas Ruyuk FM. Banyak dari informasi baru, dan atau informasi yang berkenaan dengan programprogram konservasi dan atau program desa dapat langsung diakses oleh warga yang ada di Desa Mandalamekar. Ini memberikan indikasi bahwa media radio telah berperan sangat efektif dalam proses pemberdayaan desa Mandalamekar. d. Memahami bekerjanya sistem Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan pelembagaan aktvitas kedalam sistem pembangunan desa. Demikian halnya dengan pemberdayaan desa Mandalamekar. Fokus pemberdayaan seperti halnya perbaikan jalan, peningkatan kualitas fasilitas c.
pelayanan publik serta konservasi hutan hanya dapat dilakukan bila kegiatan tersebut mengadopsi kerangka sistem pembangunan desa Mandalamekar atau pelembangaanya secara legal formal. Pelibatan masyarakat dalam program PNPM mandiri dan pembentukan Kelompok Mitra Alam Unggaran merupakan kesadaran logis akan pentingnya pelembagaan program pemberdayaan kedalam sistem pemerintahan dan atau sistem pelembangaan yang diakui oleh negara. Masyarakat Desa Mandalamekar sadar bahwa hanya dengan menginstutisikan kepentingannya dalam sistem pembangunan desa semua kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Kesadaran ini bukan merupakan proses yang mudah, namun masyarakat Desa Mandalamekar telah menunjukan bahwa bekerja dan berfikir dalam kerangka sistem akan memudahkan tercapainya tujuan dan proses pemberdayaan desa. Dan hasilnya telah menujukan indikasi yang positif dengan diraihnya beberapa pengahargan baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Dari paparan diatas terlihat bahwa pemberdayaan berdasarkan perspektif pluralis, atau dalam hal ini pemberdayaan di Desa Mandalamekar membutuhkan pemerintah desa sebagai lembaga legal formal yang menggerakan semua proses pembangunan. Agar semua aspek dalam pembangunan terpenuhi maka, dalam kasus pemberdayaan Desa Mandalamekar, proses asosiatif dan integratif, memperhatikan hal-hal sebagai berikut (1) Kepentingan masyarakat desa (2) kewenangan desa, (3) kelancaran pelaksanaan investasi, (4) Kelestarian lingkungan hidup dan (4) Keserasian kepentingan antar telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat 8
dari berfungsinya secara maksimal lembaga di luar pemerintahan desa seperti PNMP Mandiri, Kelompok Mitra Alam Munggaran, Radio Komunitas Ruyuk 107.8 FM sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal dan memperoleh legitimasi secara luas oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan konstalasi pembangunan desa dalam konteks plularis ini adalah perwujudan dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi oleh pembangunan masyarakat di Desa Mandalamekar. Kecenderungan normatif dan umum yang terjadi pada pengelolaan pemerintahan desa seperti (1) terdapat kecenderungan hanya kaum elit komunitas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan., (2) pembangunan masyarakat belum berhasil sepenuhnya dalam usahanya mendorong perubahan sosial. (3) pembangunan masyarakat lebih berbau politik, artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik, (4) semakin bervariasi kepentingannya, sehingga terdapat kepentingan yang saling bersaingan atau kompetitif, dan (6) pembangunan masyarakat cenderung hanya kepentingan yang sangat umum sifatnya yang diperhatikan sementara kepentingan lapisan dan kelompok masyarakat di dalam komunitas terabaikan atau tersisihkan, dapat dieliminsir dengan baik melalui peleburan fungsi antara pemerintahan desa dan kelompok-kelompok pluralis yang ada di dalam masyarakat menjadi satu motor penggerak pembangunan pedesaan. Proses pelembagaan pemberdayaan desa Mandalamekar relatif berhasil dalam menyatukan kepentingan politik yang plural, khususnya dalam pengelolaan sumber daya hutan dan pengelolaan fasilitas publik (jalan, jembatan, fasilitas layanan kesehatan, dll). Proses yang
relatif efektif ini hanya dapat berjalan bila pelembagaan pemberdayaan desa dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator, yaitu, (1) transparansi (Keterbukaan), (2) prinsip partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainabel). Melalui kesepahaman yang baik, dari proses diskusi yang panjang, dengan mengesampingkan kepentingan, pribadi, golongan dan politik, maka proses pemberdayaan masyarakat di Desa Mandalamekar Kec. Jatiwaras Kabuapten Tasikmalaya dapat mencapai hasil yang maksimal, yaitu dengan beberapa penghargan pada tingkat lokal, dan penghargaan dari Seacology Award yang diberikan kepada salah satu pioneer di Desa Mandalamekar yang dianggap telah berhasil dan memberikan tonggak bagi pelesarian hutan di Desa Mandalamekar. Proses pemberdayaan masyarakat adalah proses yang panjang. Dikotomi antara dorongan ekonomi dan kepentingan politik menjadi salah satu masalah yang cenderung muncul belakangan ini di Desa Mandalamekar. Tekanan ekonomi, kadang membuat nilainilai pembangunan dan konservasi yang berkelanjutan dapat berubah dengan begitu cepat. Masyarakat, baik karena motif pribadi atau dorongan kepentingan elit dan politik tertentu dapat merubah falsafah dan nilai ideal dari proses pemberdayaan desa Mandalamekar yang telah dilakukan selama ini. Oleh karena itu, percepatan terhadap pencapaian sasaran- pembangunan yang meliputi (1) Peningkatan produksi dan produktifitas, (2) percepatan pertumbuhan desa, (3) peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, (4) peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan (5) perkuatan kelembagaan harus dapat dicapai dalam rentang waktu yang logis dan rasional dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus dapat 9
menikmati hasilnya secara berkelanjutan, mesikpun dalam skala yang paling kecil sekalipun. Dengan demikian maka akan muncul pengertian bahwa proses pemberdayaan Desa Mandalamekar telah memberikan manfaat, tidak hanya manfaat ekonomi tetapi manfaat perlindungan dan konservasi hutan sebagai sumber daya alam utama di Desa Mandalamekar. SIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat Desa Mandalamekar dilakukan dalam bentuk program peningkatan kualitas sarana dan prasarana aksesibilitas dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam program PNPM, dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas jalan arteri di Desa Mandalamekar, perbaikan sarana pelayanan kesehatan masyarakat, dan sarana-sarana publik lain seperti mesjid, dan lain sebaginya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas aksesibilitas dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam PNP Mandiri berjalan dengan baik dan efektif. 2. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat Desa Mandalamekar dalam meningkatkan kualitas hutan sumber air dalam bentuk program pelestarian hutan, pembibiatan tanaman produksi rakyat, dalam bentuk partisipasi masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah membentuk Kelompok Mitra Alam Munggaran. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan konservasi terhadap 78 Ha lahan kritis dan alang-alang menjadi 90
lahan produktif bagi masyarakat. Hingga kini kegiatan ini masih berlangsung dan mendapat respon positif dari masyarakat Desa Mandalamekar, komunitas regional, nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menunjukan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan efektif dan relatif sangat baik sehingga partisipasi masyarakat Desa Mandalamekar dalam pelestarian hutan di Desa Mandalamekar telah mencapai sasaran yaitu pengembalian fungsi hutan alang-alang menjadi hutan produksi bagi kebutuhan ekonomi masyarakat. 3. Pemberdayaan desa dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi dan teknologi melalui pelatihan, penerapan, dan penggunaan open-source operating system (blankon), Listik Mandiri, dll, yang direncakanan dan dilaksanakan secara bersamasama oleh pemerintah desa Mandalamekar, Kelompok Mitra Alam Munggaran dan Radio Komunitas Ruyuk FM, dalam Festival Jawa Kidul. Hasil penelitian ini menunjukan penggunaan software BlankOn sebagai salah satu sistem operasi gratis telah banyak digunakan oleh pelajar dan masyarakat di Desa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. 4. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat desa Mandalamekar berdasarkan perspektif pluralis telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan meningkatknya kemampuan masyarakat dalam mentransformasikan masalah menjadi solusi (proses belajar), kemampuan untuk membuat konsensus terhadap prioritas 10
program pemberdayaan desa (kemampuan melobi), dan pemilihan media yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan keadaan desa Mandalamekar (pendirian Komunitas Radio Ruyuk FM) dan proses institusionalisasi kepentingan masyarakat dalam kerangka sistem pembangunan desa. B. Saran 1. Proses pemberdayaan desa Mandalamekar adalah proses yang panjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan internal kelembagaan dan sinergi antara pemerintah Desa Mandalamekar dan kelompokkelompok penggerak pemberdayaan desa Seperti Kelompok Mitra Alam Manunggaran. Hasil penelitian ini menunjukan adanya kecederungan menurunya intensitas partisipasi masyarakat akibat dari tekanan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat cenderung pragmatis dalam mengelola kebutuhan hidupnya, terutama dalam pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat. 2. Diperlukan kiat-kiat agar sumber daya hutan tanaman produksi diperluas diversifikasinya sehingga masyarkat dapat melihat manfaat yang praktis dan dalam waktu yang relatif cepat pemanfaatannya. Faktor tekanan kebutuhan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup mengindikasikan ada kecenderungan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan yang sifatnya praktis tanpa menghiraukan konsekuensinya. 3. Penelitian ini hanya meneliti tentang aspek-aspek pemberdayaan masyarakat Desa Mandalamekar dalam pelestarian hutan lindung dan tidak menelaah faktor-faktor diluar
penelitian ini sebagai faktor kajian lainnya. DAFTAR PUSTAKA Ali Mufiz, Administrasi Terbuka.
Drs,1995, Negara,
Pengantar Universitas
Andy Sutardy, MBA, Drs. Engkoem Damini, 1973, Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta Atmosudirdjo, Prajudi, 1978, Dasardasar Administrasi, Balai Aksara, Jakarta Bayu Suryaningrat, 1979, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta Dedy
Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Depdikbud RI, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Handayaningrat, Soewarno, 1982, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta:1992 Ibnu Syamsi, Drs. 1983, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Bina Aklsara, Jakarta Joko Prakoso, SH, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, 11
Sistem Administrasi Negara RI, Gunung Agung, Jakarta Sustainable Meinhard Schroder, Development and Law, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle in samenwerking met het, nederlands Instituut Voor Sociaal en Economisch Recht NISER, 1996 Moenir A.A., 1987, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Depdikbud, Jakarta Peraturan Daerah Kabupaten Umum, 2001, Lembaran Daerah Kabupaten Umum, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. PTN dan PTS Se-Sulawesi Selatan, 1997, Pedoman Pembinaan Desa dam Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Biro-Bina Pemdes Makassar S.P.
Siagian, MPA, 1983, Administrasi, Gunung Jakarta
Saksono, S, 1988, Kepegawaian, Yogyakarta
Soetjitro, Ir. 1988, Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta Metode
Supriadi, 2011. Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika The Liang Ge, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
Administrasi Karnisius,
Suparmoko. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). Yogyakarta. BPFE.
2002,
Sulastomo, 1999, Asuransi Kesehatan (Sebuah Kapitas Selekta), Jakarta Surachmad, Winarno, 1972, Dasar-dasar Tehnik Research, Tarsito, Bandung
Filsafat Agung
Sudharto P. Hadi, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
Sugiyono,
Administrasi, Alfabeta, Bandung
ARTIKEL ILMIAH Http://green.kompasiana.com/penghijaua n/2013/04/03/leuweung-larangansolusi-pemeliharaan-hutan-di-desamandalamekar-547595.html. Diunduh Tanggal 3 Januari 2014 Jam. 21.00 WIB
Penelitian 12
https://mandalamekar.wordpress.com/201 0/07/06/hutan-mandalamekar. . Diunduh tanggal 3 Januari 2014 Jam. 21.30 WIB http://repository.upi.edu/10321/. Diundauh tanggal 30 Desember 2014 Jam. 15.00 WIB https://www.google.com/?gws_rd=ssl #q=Tinjauan+Yuridis+Implementas+Kew enangan+Pemerintah+Kabupaten+Sinjai+ Dalam+Alih+Fungsi+Hutan+Lind. Diunduh tanggal 9 Januari 2014 Jam 19.30 WIB
13
