EKSAMINASI PUBLIK PERKARA KORUPSI (Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamh Agung RI, 14 September s/d 2 Nopember 2004, Jakarta) Abdul Ficar Hadjar Dasar & Pengertian: Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris examination yang berarti ujian atau pemeriksaan. Jika dikaitkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan (Dakwaan, putusan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara), maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk tersebut. Eksaminasi sering disebut dengan legal annotation yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa, yang pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Ada dua peraturan ditemukan yang menjadi dasar dilakukannya eksaminasi, yaitu: 1. Surat Edaran/ Instruksi Mahkamah Agung No. 1 tahun 1967 prihal Eksaminasi; yang mengatur dilakukannya eksaminasi terhadap putusan-putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung; 2. Keputusan Jaksa RI No. Kep-033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara, yang mengatur tindakan penelitian dan pemeriksaan berkas perkara disemua tingkat penanganan perkara oleh setiap Jaksa/Penuntut Umum. Sampai sejauh mana eksaminasi dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut (MA & Kejaksaan) hasilnya tidak diketahui oleh masyarakat, karena memang eksaminasi yang dilakukan tersebut selain bersifat inttenal juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme para Jaksa dan Hakim. Gagasan Eksaminasi Publik Gagasan eksaminasi yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh: - Banyaknya kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat; - Tidak pernah ada publikasi eksaminasi yang dilakukan oleh Lembaga Penegak Hukum internal (Kejaksan & mahkamah Agung); - Komentar-komentar para ahli dan pemerhati sangat sumir, sehingga tidak jarang juga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat; Tujuan Eksaminasi Publik Atas dasar hal-hal tersebut timbul gagasan untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat hokum dalam hal ini oleh praktisi hokum, akademisi dan mantan penegak hokum ic mantan Hakim dan Jaksa. Secara umum tujuan eksaminasi public adalah melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap produkproduk hokum yang dihasilkan oleh aparat hokum termasuk didalamnya praktisi hokum. Pengawasan
dilakukan dengan asumsi banyak produk hokum yang menyimpang baik secara materiil maupun formil. Secara rinci tujuan tersebut dapat dipilah dalam beberapa hal : 1. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hokum putusan Hakim, atau dakwaan dan jalannya peradilan pada umumnya, dengan harapan dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hokum atau dakwaan sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip hokum materiil, hokum formil / acara, juga dengan legal justice, moral justice dan social justice; 2. Mendorong dan memberdayakan partisipasi public dalam proses suatu perkara terutama perkara yang dinilai controversial dan melukai rasa keadilan masyarakat; 3. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi; 4. Mendorong terciptanya Independensi lembaga penegakan hokum, termasuk MA agar mempunyai akuntabilitas dan transparansi kepada public; 5. Mendorong para hakim dan Jaksa untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya dalam menuntut dan memeriksa suatu perkara agar tidak melahirkan putusan yang controversial dan melukai rasa keadilan masyarakat. Kriteria kasus yang dieksaminasi - kontroversial, terutama dilihat dari penerapan hokum formil/acara dan/atau hukum materiilnya; - menarik perhatian masyarakat, terutama yang mempunyai dampak yang berkaitan dengan asa keadilan masyarakat; - ada indikasi judicial corruption; Kriteria objek putusan yang dieksaminasi ada dua pendapat, yaitu: - putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap (inkracht) (dasar pemikirannya adalah menghindari terjadinya intervensi atas kemandirian hakim dalam memutus perkara dan menghindari disalah gunakannya hasil eksaminasi oleh pihak-pihak yeng berkepentingan); - putusan yang belum mempunyai kekuatan hokum tetap (masih ada upaya hokum) (dasar pemikirannya adalah eksaminasi sebagai control diharapkan mempunyai efek bagi peradilan diatasnya sebagai second opinion terutama bagi perkara yang bermasalah) kelemahan eksaminasi terhadap putusan yang belum final, tidak mustahil disalah gunakan oleh pihakpihak yang berkepentingan untuk mengintervensi peradilan. Eksaminasi sering juga disamakan dengan legal annotation atau catatan hokum atas putusan pengadilan, namun dalam eksaminasi public penelitian dan pemeriksaan dilakukan terhadap : - putusan pengadilan - proses lahirnya putusan, termasuk eksaminasi atas hasil penyidikan, Dakwaan, tuntutan serta suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara; Tahapan Kegiatan Eksaminasi Publik Tahapan kegiatan untuk 1 proses eksaminasi adalah sebagai berikut: FLOW-KERJA DESKRIPSI PJ Kasus ditentukan oleh pihak ICW dan SC setelah mendapatkan masukan dari NGO lain dan masyarakat. Eksaminasi diutamakan untuk cause celebre.
Tiap kasus akan dibentuk tim yang membahas suatu kasus. Dimungkinkan juga satu orang akan mengeksaminasi 2-3 kasus karena waktunya tidak bersamaan. Tim akan diambil dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bersamaan dengan pembentukan Tim ini dilaksanakan juga perencanaan investigasi Diskusi ini dilaksanakan selama 2 hari penuh. Pesertanya adalah anggota Tim Eksaminasi. Diskusi ini sangat berguna untuk menyelesaikan draft eksaminasi secara lengkap. Diskusi ini selain untuk menjaring pendapat masyarakat juga sebagai ajang pertanggungjawaban publik hasil kerja Tim Eksaminasi. Proses ini akan dilaksankan di Jakarta dan di beberapa daerah. Jurnal ini sebagai bentuk pertangungjawaban dokumentatif dari hasil eksaminasi yang dilakukan oleh Tim Eksaminasi Publik. Selain berisi hasil eksaminasi juga direncanakan berisi hasil investigasi kecil tentang judicial corruption. Hearing dilakukan dengan MA bersama-sama dengan NGO partner yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan. Materi eksaminasi Perkara korupsi: Eksaminasi dilakukan terhadap penerapan hokum baik hokum formal / acara maupun Hokum materiil - Ekasminasi terhadap hokum acara / procedural tidak hanya mengacu kepada KUHAP, tepai juga pada peraturan lainnya sperti surat Edara MA maupun hasil-hasil rapat / kebiasaan yang dikembangkan di peradilan; Sebagai contoh perkara PK Tomy Suharto - pernyataan PK hanya dinyatakan oleh penasehat hukumnya, bukan oleh terpidana atau keluarganya (tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 dan 265 KUHAP) - Hakim PK dalam memutus perkara tidak meminta pendapat dan tidak berkonsultasi dengan Majelis Kasasi ( berdasarkan Hasil Rapat Pleno MA tanggal 9 Maret 1993 yang menyebutkan apabila perkara PK akan membatalkan putusan Kasasi, harus meminta pendapat dan konsultasi dengan Majelis Kasasi. Hal ini diperkuat oleh beberapa Mantan Hakim Agung (Asikin, Adi Andoyo, Tomi Bustomi dan J. Johansyah) yang mengajukan argument bahwa Mahkamah Agung/ MA itu merupakan satu lembaga dan PK bukanlah peradilan tingkat empat / IV). Perkara Joko S Tjandra (Bank Bali) putusan bebas; - Jaksa penuntut Umum dalam dakwaan Lebih-lebih subsidari lagi mencantumkan “delik umum” (Pasal 480 ayat (1) KUHP, padahal jaksa tidak pernah dan tidak mempunyai kompetensi menyidik perkara tindak pidana umum;
- JPU dalam menyusun dakwaan : uraian “unsure melawan hokum” dakwaan Primer (Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3/1971) sama dan sebangun dengan “unsure menyalahgunakan kewenangan karena jabatan” dalam dakwaan subsidair (Pasal 1 ayat 1 b UU No. 3 tahun 1971) padahal keduanya berbeda; - JPU tidak mengajukan/mengikut sertakan bukti surat BPPN yang menyatakan akan mencarikan pemecahan tagihan Bank Bali (jika bukti surat ini ditampilkan, maka Bank Bali tidak perlu melakukan Cessi dengan PT. EGP, yang dapat disimpulkan Cessie tersebut sebagai upaya akal-akalan untuk mengeruk uang Negara) - Mejelis Hakim PN Jakarta Selatan tidak memeriksa dakwaan selain dakwaan primer, padahal dakwaan disusun secara subsidair alernatif; - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menerapkan standar ganda dalam menilai dan mengambil keterangan saksi sebagai pertimbangan hukumnya (tentang lembaga Cessie justru mengambil keterangan Prof Lobby Lukman yang ahli pidana, disi lain mengenyampingkan Dr. Rosa Pangaribuan yang notabene akademisi ahli perdata. Demikian juga mengenyampingkan kesaksian Amien Sunaryadi (BPKP) tentang penilaiannya terhadap kinerja BI & BPPN dengan alas an tidak kompeten) Perkara Akbar Tanjung - Majelis kasasi yang memeriksa kembali Judex factie tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi Rahadi ramelan mengenai “skenerio Grand Mahakam” yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih jauh potensu konspirasi untuk mengelabui perkara ini; - Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan secara mendalam dilepaskannya Terdakwa I (Akbar Tanjung) dari Pasal 55 KUHP (penyertaan) hanya karena menjalankan perintah jabatan dan benar berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, padahal selain perintah jabatan itu tidak terlaksana juga dalam menjalankan perintah banyak melanggar peraturan yang harus dipatuhi, maka perbuatan Terdakwa I / Akbar tnjung tidak dapat menggunakan alas an pembenar. Penerapan hokum materiil: Perkara Joko S Tjandra (Bank Bali) - Majelis Hakim PN Jakarta selatan masih menggunakan pengertian “melawan hokum materiil” secara sempit. Hal ini terlihat dari masih digunakannya yurisprodensi MA No.46K/1965 (Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, terdakwa tidak diuntungkan), padahal tindak pidana ini didakwa dengan UU No. 3 tahun 1971 dimana pengertian tindakan melawan hokum materiil berkembang sangat luas yakni berdasarkan kepatutan, kepantasan dan keadilan dalam masyarakat, sehingga Cessie yang menurut keterangan saksi ahli tidak lazim dan tidak wajar dikesampingkan oleh Majelis PN Jakarta Selatan. Seharusnya yurisprodensi yang dignakan oleh hakim adalah yurisprodensi setelah adanya UU No. 3 tahun 1971. - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan salah menerapkan hokum materiil dengan menyebutkan bahwa uang Negara dana talangan yang diterima Bank Bali tidak melawan hokum dibayarkan cessie kepada Joko S Tjandra, padahal menurut Kepres 26/1998 dan peraturan pelaksanaannya, Cessie tidak termasuk dalam criteria transaksi perbankan yang wajib dijalankan oleh Bank dengan membayar menggunakan uang talangan.
Perkara Akbar Tanjung - Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan secara mendalam dilepaskannya Terdakwa I (Akbar Tanjung) dari Pasal 55 KUHP (penyertaan) hanya karena menjalankan perintah jabatan dan benar berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, padahal selain perintah jabatan itu tidak terlaksana juga dalam menjalankan perintah banyak melanggar peraturan yang harus dipatuhi, maka perbuatan Terdakwa I / Akbar Tanjung tidak dapat menggunakan alasan pembenar. - Majelis hakim Kasasi melakukan kesalahan fatal dalam menginterpretasi Pasal 51 ayat (1) KUHP yang didasarkan pada dua syarat penting, yaitu 1) perbuatan dilakukan atas perintah jabatan, 2) diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan perintah. Namun jika dalam menjalankan perintah tersebut terjadi pelanggaran hokum, maka “alas an pembenar” menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu menjadi patut dan benar. Dengan begitu seharusnya petitum putsan adalah “pelepasan dari segala tuntutan”, bukan pembebasan karena tidak terbukti.
