Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pembentukan Pokja AMPL Provinsi Bengkulu Local Government Capacity Building (LGCB Phase‐2) Community Water Services and Health Project (CWSHP) (a) Nama Kegiatan (b) Waktu dan Tempat (c) Lokasi
(d) Nama Fasilitator
Pendampingan Pembentukan Pokja AMPL Provinsi Bengkulu Bengkulu, 8 - 12 November 2010 1. Pertemuan Tim Koordinasi, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Bengkulu (8 Nopember 2010) 2. Pertemuan Tim Pelaksana, bertempat di Ruang Rapat Dinas PU Provinsi Bengkulu (9 Nopember 2010) 3. Pertemuan Tim Sekretariat, bertempat di Ruang Rapat BAPPEDA Provinsi Bengkulu (10 Nopember 2010) 4. Mini Lokakarya Pendampingan Pembentukan Pokja AMPL, bertempat di Hotel Pasir Putih Provinsi Bengkulu (11-12 Nopember 2010) Nugroho Tomo
(e) Jumlah Peserta yang Hadir Pertemuan Tim Koordinasi Laki-laki: 14 orang Perempuan: 1 orang
Pertemuan Tim Pelaksana Laki-laki: 12 orang Perempuan: 7 orang
Pertemuan Tim Sekretariat Laki-laki: 1 orang Perempuan: 2 orang
Minilok. Pendampingan Pemb. Pokja AMPL Laki-laki 9 orang Perempuan 9 orang
(f)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
1) 2) 3)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Asal Instansi Peserta
(g) Proses pelaksanaan
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
Bappeda Biro SDA PERPAMSI Dinas Kehutanan LSM, Yay. Ulayat Dinas Infokom Biro Adm. Kesra Biro Adm. Hukum Biro Adm.Keuangan Biro Adm. Pemb. Badan LH Dinas Pendidikan ICST-CST
Bappeda Dinas Kesehatan Dinas ESDM Biro SDA TP-PKK Biro Kesra BPMPD Dinas PU BLH Biro Adm Pemb Dinas Pendidikan DinasKehutanan PST ICST-CST
Bappeda Dinas Kesehatan Dinas PU
Bappeda Dinas Kehutanan BPMPD BLH Biro SDA ESDM Dinas ESDM Bina Adm. Pemb. TP-PKK Dinas Pendidikan Biro Adm. Kesra
12) Dinas Kesehatan 13) TP PKK 14) Dinas PU 15) PST, 16) ICST-CST
1. Pertemuan Tim Koordinasi (8 Nopember 2010) • Pertemuan diantarkan oleh Kabid PP II yang membidangi Sosial Budaya Bpk Arifin Kadar yang intinya bahwa pertemuan ini adalah menindak lanjuti Lokakarya Pembentukan Pokja AMPL yang telah diselenggarakan di Pujaseri Pasir Putih Pantai Panjang Bengkulu tanggal 21 – 22 Oktober 2010 lalu. Kemudian disampaikan bahwa adlah suatu kebahagiaan yang hadir pada pertemuan ini sebagian besar adalah para eselon 2. Sehingga mengindikasikan adanya perhatian yang besar terhadap Pokja AMPL ini. Dijelaskan pula bahwa sebenarnya Pokja AMPL ini sudah ada Sknya. Namun nampaknya belum terdistribusi kepada semua yang namanya tercantum dalam SK. Dalam rangka pemantapan Pokja inilah kita hadir disini • Dilanjutkan dengan Kata Pembuka yang disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provisni Bengkulu, Bpk. Nasyah. Pada intinya dikemukakan pada
dasarnya berdasarkan SK Gubernur sudah terbentuk namun belum berjalan; air sangat penting bagi harkat dan kehdupan manusia; oleh karenanya kegiatan dibidang ini perlu disinergikan antar pelaku pembangunan AMPL di Bengkulu ini; perlu adanya pembentukan Pokja AMPL di Kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu; bagaimana upaya ini bisa menggerakkan pihak-pihak lain di tingkat pusat untuk memberikan perhatiannya; dan bagaimana kita bisa mendorong terjadi sharing pendanaan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota. • Paparan fasilitator , sebagai pemicu diskusi , Pokja AMPL sebagai Tim Manajemen Perubahan yang terkait dengan peran tim pengarah/koordinasi. • Diskusi dan tanya jawab, point yang dibicarakan : ‐ Pak Edy Waluyo, Ka. Biro Adm. Pembangunan , memberi komentar bahwa Pokja sangat dibutuhkan dalam kerangka untuk mempertahankan dan mendorong pencapaian kebutuhan air yang semakin meningkat, perlunya penanggulangan menurunnya kualitas air karena rusaknya daerah aliran sungai (DAS) oleh karenanya perlu pembentukan Pokja AMPL di seluruh kabupaten kota. Pokja tidak cukup hanya terbentuk namun bagaimana program/rencana kerjanya. ‐ Pak Arifin Daud Ka. Biro Lingkungan Hidup, di bidang lingkungan hidup terdapat 13 masalah yang perlu ditangani diantaranya salah satunya adalah penanggulangan bahaya pencemaran khususnya yang terkait dengan masalah air. Tim ini sebaiknya nantinya melakukan pertemuan-pertemuan berkala, dan perlunya strukturyang tepat dalam pengertian struktur yang benar-benar dapat berfungsi ‐ Pak Naharuddin, Ka Bag Kesos Biro Adm Kesra , menyampaikan illustrasi UKS sebagai program nasional merupakan salah satu tolok ukur dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat. Oleh karena kedudukan Dinas Pendidikan dalam konteks PHBS mempunyai posisi yang strategis dalam Pokja. Ratio yang tidak seimbang antara sarana sanitasi di sekolah dengan jumlah siswa yang notabene sarana sanitasi juga merupakan sarana praktek belajar dalam konteks PHBS tentu perlu menjadi perhatian daerah. ‐ Pak Cik Assan Denn, Ka. Biro SDA, mengusulkan agar dalam struktur jangan disebutkan nama melainkan jabatan saja. Karena kalau nama, maka bila terjadi mutasi bisa terjadi dalam suatau pertemuan tidak akan dihadiri oleh yang bersangkutan karena telah dimutasi ke bagian/SKPD yang lain. ‐ Pak Nurafik, Kabag. PNFI Dinas Pendidikan, menyampaikan bahwa benar sekolah-sekolah masih kurang fasilitas air dan sanitasi yang memang fasilitas-fasilitas seperti ini bukan hanya sekedar pelengkap sarana semata melainkan juga sebagai media pendidikan. • Rangkuman pertemuan: sepakat untuk membentuk Pokja baiki di provinsi dan kabupaten/kota. Tidak hanya kabupaten area CWSHP saja melainkan juga kabupaten/kota non-CWSHP. Setelah terbentuk perlu ada program kerja yang mengakomodir persoalan-persolan AMPL di daerah 2. Pertemuan Tim Pelaksana (9 Nopember 2010) : • Pengantar dan pembukaan disampaikan oleh Sekretaris Dinas PU Provinsi Bengkulu, Pak Syamsidi yang pada intinya menyampaikan bahwa Pokja agar segera dibentuk untuk memperoleh nilai (point) karena air dan sanitasi termasuk didalamnya drainase dan sampah adalah esensial untuk ditangani secara terpadu melalui Pokja. Pokja bukan individual instansi namun adalah formal institusi, keanggotaannya berdasarkan jabatan. Perlu adanya rapat rutin di Pokja ini. Setelah pengantar acara dibuka dengan resmi oleh Sekretaris Dinas PU. • Paparan fasilitator : menyangkut Pokja sebagai Tim Manajemen Perubahan yang memiliki peran dan tanggung jawab seperti: peran Pokja. Ompetensi Anggota Pokja, Langkah yang harus dilakukan Pokja, upaya pengarus utamaan AMPL dan lain sebagainya. • Diskusi dan tanya jawab : ‐ Dari BLH: mempertanyakan alat untuk mengatasi pencemaran, karena air di Bengkulu ini berlimpah namun kualitasnya rendah. Artinya sumber air sudah tercemar dengan limbah pertambangan dan perkebunan (kelapa sawit) ‐ Dari PKK, mengomentari akan membantu dalam konteks PKK selaku pendorong terciptanya kesejahteraan keluarga terkait dengan kebersihan dan ketesediaan air.
‐ Dari Biro Kesra, Ibu Arna, bahwa bagaimana Pokja ini bisa jalan kalau tidak ada dana untuk menopang kegiatan operasionalnya. Kiranya pendanaan bisa diusulkan melalui alokasi APBD yang dititipkan di masing-masing SKPD. Selain itu disampaikan tentang kondisi sanitasi yang ada di sekitar tempat tinggal. Sampah berserakan tidak terambil dan buang air besar sembarangan masih banyak terjadi. Pembangunan fasilitas jamban dan tempat pembuangan sampah yang seharusnya dilakukan dan terjadi. Tanggapan dari Dinkes, Ibu Rosmedy, bahwa pembangunan fasilitas bukanlah yang paling utama. Melainkan perubahan prilaku yang paling penting. Percuma dibangunkan fasilitas jamban kalau mindset nya masih atau tidak ada perubahan. Artinya tanggungjawab sebagai pribadi atau kelompok atas lingkungan yang kumuh masih menyerahkannya kepada pemerintah. ‐ Kemudian Sekretaris Dinas PU, Pak Syamsidi, menyampaikan bahwa pada dasarnya apa yang telah dibahas bukan merupakan hal yang baru. Karena sebelumnya telah ada kelompok-kelompok atau tim kerja seperti Tim P2LDT. Oleh karenanya Pokja Provinsi harus dibentuk terlebih dahulu sebelum membentuk Pokja di kabupaten/kota. Bagaimana program kerja Pokja dan kompetensinya ‐ Dari Dinas Infokom,Pak Hendarmin, menyampaikan hal yang senada yaitu bagaimana program kerja dari Pokja ini nantinya setelah Pokja terbentuk. • Rangkuman pertemuan: sepakat untuk melakukan pembahasan lebih detail setelah Pokja terbentuk dan mengikuti pelaksanaan mini lokakarya pada tanggal 11 -12 November 2010 di Hotel Pasir Putih. 3. Pertemuan Tim Sekretariat (10 Nopember 2010) : • Pengantar sekaligus paparan fasilitator : draft SK Pokja AMPL • Semua peserta yang hadir (calon anggota Tim Sekretariat) menyampaikan: ‐ Bappeda, Pak Hafni, menyampaikan bahwa draft yang sudah ada kita tayangkan dan kita lihat bersama pada bagian-bagian mana yang perlu disesuaikan dan mendapatkan perbaikan. Agar tidak terlalu lama untuk diajukan kepada bagian hukum. ‐ Dinas Kesehatan, Ibu Heni Agustati; setuju saja yang diusulkan. ‐ Dinas PU, Ibu Yennie Lidiawati: setuju juga dengan apa yang diusulkan • Kesepakatan: draft ini akan dibahas kembali pada acara Mini Lokakarya tanggal 11-12 November 2010 dengan audience yang lebih banyak. 4. Mini Lokakarya Pendampingan Pembentukan Pokja AMPL ( 11 – 12 Nopember 2010): Hari pertama, : • Karena waktu sudah menunjukkan pukul 08:30 namun pembukaan belum dilakukan karena menunggu pembuka acara yang belum hadir. Oleh karena itu, agar waktu tidak terbuang, dilakukan acara ice breaking. Ice breaking ini membungkus acara perkenalan yang dilakukan dengan cara menyanyikan lagu bersama dengan fasilitator Ibu Asmi. Ketika lagu dihentikan peserta yang ditunjuk diminta untuk memperkenalkan diri. • Setelah acara ice breaking dilanjutkan dengan mengenal situasi air dan penyehatan yang dipandu oleh fasilitator. Metode yang digunakan adalah dengan minta para peserta untuk secara individu membuat sketsa gambar kondisi air dan sanitasi dilingkungan dimana peserta tinggal. Setelah sekitar 15” peserta menyelesaikan sketsanya. Kemudian peserta diminta untuk mengelompokkan diri dengan mengacu pada dominan gambar terkait dengan air dan sanitasi. Dari sii peserta tergabung menjadi 3 kelompok yaitu (1) Kelompok Drainase dan Sampah, (2) Kelompok Lingkungan Rumah Kotor/Kumuh, dan (3) Kelompok Air Tercemar. Kemudian di dalam di kelompok peserta diminta untuk memilih satu gambar/sketsa yang dipandang paling dapat mewakili kelompok.Penyimpulannya: (1) Kondisi seperti yang digambarkan masih terjadi beberapa tempat di Bengkulu, (2) Fakta yang disampaikan adalah fakta kualitatif, bagaimana fakta kuantitatifnya datanya perlu dicari bersama, (3) Perlu dikaji lebih dalam untuk memperoleh isue AMPL daerah. Matriks terlampir menggambarkan kondisi AMPL untuk sementara. • Setelah acara pemetaan situasi AMPL, baru dilakukan pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Murtiningsih mewakili Dinas Kesehatan, karena pihak yang bersangkuta baru bisa datang ketika acara sudah berlangsung sekitar 1,5 jam.
• Setelah itu, acara dilanjutkan dengan paparan revisi draft Pokja. Acara ini dipimpin oleh Bappeda, dalam hal ini Pak Hafni. Pembahasan (1) MENGINGAT cukup alot karena bab ini menyangkut tentang peraturan perundangan sebagai dasar pembentukan Pokja. Oleh karena perlu mencari referensi dengan lebih teliti dan seksama, walaupun nanti akan dibahas kembali oleh bagian hukum. (2) Penempatan dinas/instansi/sektor yang terlibat menjadi isue diskusi yag cukup hangat pula, seperti yang didudukan Kabag bersama dengan Kasubag nya. Cukup satu saja apa dua-duanya. (3) Terdapat 21 instansi/lembaga yang ikut serta dalam rancangan Pokja, yang jumlah personilnya 56 orang. Terdiri dari 3 orang pengarah, 22 orang tim koordinasi, 28 orang tim teknis, dan 7 orang anggota tim sekretariat. (4) Dalam tim koordinasi belum ada personil dari Biro Keuangan Daerah. Sementara di tim teknis belum ada. Pertanyaan setelah selesai pembahasan ini adalah kapan draft ini menjadi final? Draft SK Pokja terlampir. • Setelah makan siang pembahasan dilanjutkan dengan melihat bersama-sama program AMPL di Provinsi Bengkulu dengan melihat 4 faktor yaitu (1) Kekuatan, (2) Kelemahan, (3) Kesempatan, dan (4) Ancaman. Dari 3 kelompok yang mendiskusikan perihal ini, dari sisi kekuatan menyampaikan bahwa: (1) SDA yang melimpah, (2) Pokja AMPL secara legal sudah ada, dan (3) adanya dukungan dan kebersamaan SKPD. Dari sisi kelemahan pada umumnya menyatakan bahwa (1) kesadaran masyarakat rendah (PHBS), (2) rendahnya alokasi dana untuk AMPL, dan (3) kurangnya penghargaan thd air. Sedangkan faktor kesempatan pada umumnya disebutkan: (1) peraturan perundangan yang ada seperti UU SDA dan LH, (2) anggaran yg ada di SKPD dan donor, dan (3) kebutuhan akan air yg semakin meningkat. Sedangkan yang menjadi ancaman pada pokoknya adalah: (1) terkait dengan pencemaran air karena pertambangan & perkebunan sawit, (2) mutasi yang terus sering terjadi, dan (3) bencana alam. Lebih rinci tentang SWOT terlampir. • Kemudian setelah rehat kopi/the acara dilanjutkan dengan membahas bersama (tips) tentang (1) pergeseran paradigma pembangunan dari era orde baru ke era reformasi. (2) prinsip-prinsip good governance, dan (3) fungsi dan peran Pemda dalam pembangunan AMPL daerah. Bahan presentasi seperti terlampir. • Acara hari 1, diakhiri dengan mengisi mood barometer. Hari kedua, • Setelah ice breaking pagi, peserta diajak untuk mereview pembahasan hari pertama yaitu mengingat kembali apa yang telah dibahas sebelumnya. Dari review ini terbetik maksud agar yang kita lakukan saat ini bukanlah pembentukan Pokja AMPL melainkan revisi SK Pembentukan Pokja AMPL. Karena SK yang ada masih berlaku. Bahan yang direview adalah seperti terlampir. • Acara kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan peran pelaku pembangunan AMPL. Masing-masing dinas/sektor/instansi diminta untuk menjabarkan (1) perannya selama ini di dalam AMPL, (2) Peran yang dibutuhkan dalam Pokja AMPL, dan (3) Program mendatang. Dari rumusan program ke depan nampak bahwa instansi/dinas yang akan dalam Pokja telah menunjukkan sinergitas yang akan dibangun melalui Pokja. Hasil diskusi dapat dilihat dalam lampiran. • Kemudian sebagai sesi terakhir adalah menyusun rencana tindak lanjut. RTL ini terkait dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan setelah lokakarya ini. Khususnya terkait dengan penyelesaian SK. RTL terlampir. • Sebelum sembahyang Jum’at dilakukan penutupan yang dilakukan oleh Ibu Murtiningsih dari Dinas Kesehatan mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu. Harapan yang disampaikan agar revisi SK Pokja AMPL dapat segera diselesaikan. (h) Tujuan
• •
Menyepakati Draft SK Pokja AMPL Provinsi Bengkulu Menyepakati Rencana Kerja Pokja AMPL Provinsi Bengkulu
(i)
• •
Draft SK Pokja AMPL Provinsi Bengkulu, lihat lampiran Rencana Kerja Pokja AMPL Provinsi Bengkulu November 2010 – Desember 2011 :
Output Kegiatan
(j)
Rencana Tindak Lanjut
• •
Finalisasi revisi SK Pokja AMPL Provinsi Bengkulu, pada minggu ke 4 bulan November 2011 Penyusunan program kerja Pokja pada minggu 1 bulan Desember 2010
Lampiran : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kondisi kualitatif AMPL di Provinsi Bengkulu Draft SK Pokja AMPL Provinsi Bengkulu Kondisi Program AMPL Provinsi Bengkulu dalam SWOT Analisis Peran Pelaku AMPL Provinsi Bengkulu Rencana Tindak Lanjut Pokja AMPL Provinsi Bengkulu Bahan presentasi
Lampiran 1 Kondisi Kualitatif Air Minum dan Penyehatan Sketsa/gambar Kelompok 1: Drainase & Sampah Kelompok 2: Lingkungan Rumah Kotor/Kumuh Pesan yang disampaikan: ♦ Drainase tidak berfungsi, ♦ Bak sampah penuh, ♦ Pengambilan sampah tidak rutin.
Pesan yang disampaikan: ♦ Pendidikan masy. rendah, ♦ BAB sembarangan, ♦ PHBS rendah ♦ Pernah terjangkit penyakit DBD
Kelompok 3: Air tercemar Pesan yang disampaikan: ♦ Air tercemar, baik sumur maupun dari pipa PDAM, ♦ Masyarakat kesulitan dengan air bersih, ♦ Proses pengolahan air PDAM tdk. Standar ♦ Pencemaran pabrik, tambang, dan perkebunan sawit Gambar/sketsa: ♦ Pipa, rumah, sumur, dan sungai
Gambar/sketsa: Gambar/sketsa: ♦ Rumah, bak sampah yang telah dipenuhi oleh ♦ Rumah yg tidak teratur, banyak lalat, bau yang sampah sampai meluber, lama tidak tidak sedap campuran dari sampah dan diambil/diangkut. Sampah sampai meluber dan kotoran manusia memenuhi drainase. Yel-yel: Yel-yel: Yel-yel: “Sampah dimana-mana….Ayo kita “Bersihkan Lingkungan agar hidup sehat…..sehat “ Bersihkan Air untuk hidup sehat, Yes.....yes” bersihkan....ayo....ayo” …….. sehat” “ Bersihkan siring dan Drainase yang mampet, dan jaga prasarana jalan yang sudah ada” Kesimpulan: (1) Kondisi seperti yang digambarkan masih terjadi beberapa tempat di Bengkulu, (2) Fakta yang disampaikan adalah fakta kualitatif, bagaimana fakta kuantitatifnya datanya perlu dicari bersama, (3) Perlu dikaji lebih dalam untuk memperoleh isue AMPL daerah.
Lampiran 2 Draft SK Pokja AMPL Provinsi Bengkulu
GUBERNUR BENGKULU Jalan Pembangunan No. 1 kode Pos 38225 Bengkulu Telp. (0736) 21502 Fax. (0736) 27696
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR ......... TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (POKJA AMPL) PROVINSI BENGKULU
GUBERNUR BENGKULU Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yaitu mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2015 serta RPJMN 2010‐2014 Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia, perlu adanya komitmen dan tanggungjawab bersama terhadap penyelenggaraan Program Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; b. bahwa untuk terselenggaranya Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan baik, diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara
terarah dan terkoordinasi; c. bahwa Provinsi Bengkulu membentuk Pokja AMPL dalam rangka layanan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan guna mencapai MDGs 2015, RPJMN 2010‐2014, serta akan menjadi bagian RPJMD Provinsi Bengkulu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan. Mengingat
:
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Undang‐Undang Nomor .......... tahun ........ tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Bengkulu................ dalam Lingkungan Daerah Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negera Tahun ........ Nomor ...... Tambahan Lembaran Negara Nomor ..........); Undang‐undang Pembentukan Provinsi Bengkulu.................... Undang undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen Undang‐undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan; Undang‐Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perumahan dan Permukiman Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang‐undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan Undang‐undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang undang Nomor 36???? Or 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah, propinsi dan Kabupaten/kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010 18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keluangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu; Memperhatikan
: Persetujuan Bersama Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan, tertanggal 26 Juni 2003 mengenai Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
: Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi
Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai penetapan kebijakan dan pelaksana koordinasi yang berhubungan dengan Program Nasional AMPL dan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu sebagai Penanggung Jawab, dengan rincian tugas dan fungsi : 1. Tim Pengarah : Mengarahkan, mendorong, menyetujui, melegitimasi keputusan. 2. Tim Koordinasi : Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan. 3. Tim Pelaksana : Pendataan, sosialisasi, merumuskan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan 4. Sekterariat : Administrasi pelaporan, pelayanan administrasi
KETIGA
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Bengkulu merupakan unsur Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Perguruan Tinggi/LSM/dan Lembaga Teknis terkait sesuai bidang tugas masing‐masing.
KEEMPAT
Kelompok Kerja Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Bengkulu bertugas dan memiliki kewenangan, dalam : 1. Melakukan koordinasi pembangunan AMPL, dengan sasaran pengelolaan pembangunan sektor AMPL lebih baik dan berfungsi efektif 2. Menyusun dokumen perencanaan AMPL dengan sasaran pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kebijakan dan instrumen perencanaan dan kelembagaan yang efektif dalam pengelolaan pembangunan AMPL dalam rangka mencapai target layanan AMPL sesuai dengan target MDGs 2015, RPJMN 2010‐2014, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 3. Melakukan advokasi, dengan sasaran AMPL mendapat prioritas dalam pembangunan daerah 4. Melakukan monitoring & evaluasi, dengan sasaran prinsip‐prinsip keberlanjutan diterapkan dalam pendekatan pembangunan AMPL Provinsi Bengkulu
KELIMA
Dalam pelaksanaan tugasnya Pokja AMPL menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT keputusan ini, dan menyusun laporan bulanan setiap bulannya.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugasnya Pokja AMPL bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.
KETUJUH
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu serta sumber‐sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KEDELAPAN
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : Bengkulu PADA TANGGAL : GUBERNUR BENGKULU H. AGUSRIN M NAJAMUDDIN
Tembusan disampaikan kepada yth: 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Menteri Negara Perencanaan, Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta; 3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta; 4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta; 5. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu; 6. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu di Bengkulu; 7. Para anggota Pokja AMPL Provinsi Bengkulu;
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU NOMOR : TANGGAL : SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010 NO
NAMA/JABATAN
1
KEDUDUKAN DALAM TIM
2
A.
Tim Pengarah :
B.
Gubernur Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Tim Koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Asisten II Administrasi Perekonomian Pembangunan dan SDA Kepala Bappeda Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas PU Kepala Dinas ESDM Komisi III DPRD Kepala BPMD Kepala BLH DPD PERPAMSI Kepala Dinas Kehutanan Kepala Dinas Pendidikan Universitas Bengkulu LSM Yayasan Ulayat Rakyat Bengkulu Tim Penggerak PKK Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Hukum Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepala Biro SDA Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
C. Tim Pelaksana Teknis
3
Penanggung Jawab Anggota Anggota Penanggung Jawab Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
KET. 4
Kabid Sosbud (Bappeda) Kabid P2PL (Dinas Kesehatan) Kabid Fispra (Bappeda) Kasie Promkes (Dinas Kesehatan) Kabid PTK (Dinas Pendidikan) Kabid Dikmenti (Dinas Pendidikan) Kabid Dikdas (Dinas Pendidikan) Kabid PLS (Dinas Pendidikan) Kabid Cipta Karya (PU) Kabid SDA & TTG (BPMPD) Kabid Pemdes (BPMPD) Kabid Penahatan dan Komunikasi Lingkungan (BLH) Kabag. Anggaran (Biro Administrasi Pengelolaan Keuangan) Kabag. Kesejahteraan Sosial (Biro Administrasi Kesra) Kasubag Kesos (Biro Administrasi Kesra) Kabid. Pertambangan Umum (ESDM) Kabid. Geologi (ESDM) Kabag. Undang‐undang (Biro Administrasi Hukum) Kabag. Perencanaan Program(Biro Administrasi Pembangunan) Kasubag Perencanaan Program (Biro Administrasi Pembangunan) Kabag Teknis PDAM Kabid. Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kabid UEM dan PK (BPPKB) Kabag. Penyuluhan & Lingkungan Hidup (Biro Administrasi SDA) Pokja IV PKK Kabid Penahatan dan Komunikasi Lingkungan (BLH) Kabid. Pembinaan dan Pengembangan (Dinas Kehutanan) .... LPM UNIB D‐ Sekretariat Staf Bidang Sosbud Bappeda Staf Bid. P2PL, Dinas Kesehatan Staf Bid. Promkes, Dinas Kesehatan Staf Satker PLP Bidang Cipta Karya, Dinas PU Staf Satker Air Minum Bidang Cipta Karya Dinas PU Staf Bidang SDA & TTG Staf LPM Universitas Bengkulu
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Lampiran 3 Kondisi AMPL Bengkulu dalam SWOT Kelompok 1 Internal Kekuatan • • • • •
• • • • • • • •
Adanya Pokja Tersedianya Sumber Air SDA Oke tersedia Wilayah dan DAS Kearifan Lokal
Kelompok 2 Kekuatan • • • • •
SDA Cukup tersedia SDM telah terlatih SDM Cukup tersedia Rasa kebersamaan Ekonomi memadai
Kelompok 3 Kekuatan • • • • • •
Legalitas Pokja Adanya dukungan SKPD Koordinasi yang baik Percaya Diri Komitmen Potensi SDA yang Cukup
Eksternal Kelemahan
Dana Kurang Kurangnya penghargaan thd air SDM rendah Pengambil kebijakan Kurang Sarpras kurang Partisipasi Masyarakat Kurang Kurangnya penghargaan terhadap air Rendahnya Kesejahteraan
• SK Pokja • Adanya proyek PNPM-MP yang didanai WB • Kebutuhan Air meningkat • Penyuluhan oleh Fasilitator • APBN • Lembaga Donor
Kelemahan
Kesempatan
• Tingkat Kesadaran masyarakat masih kurang • Rendahnya pengetahuan dan lemahnya pendidikan • Kesibukan mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga
• UU ttg Sumber daya Air • Undang-Undang Lingkungan Hidup • Sumber Air Masih cukup tersedia • Sarana yang tersedia • Tingkat Gotong Royong Masyarakat
Kelemahan • • • • • • •
Kesempatan
Tidak ada anggaran Kurang informasi dan sosialisasi SDM rendah Regulasi Kurang Pokja tidak bekerja dengan baik Manajement pengelolaan yang kurang Yang ikut AMPL orangnya selalu berubah
Ancaman • • • • • • • • • • • •
Ancaman pada ekosistem Ekspansi Sawit Ancaman Pada eko sistem Pembalakan Hutan Secara liar dan legal Ekspansi tambang Amdal hanya formalitas Mutasi karena politik dan kepentingan sepihak Yang pegang jabatan bukan orang yang menguasai Kebijakan dipengaruhi/dikuasai Pemodal Ekspansi Perkebunan besar Ekploitasi yang sewenang-wenang Bencana Alam
• • • • • • • •
tingkat pencemaran terus meningkat Banyak limbah Kualitas SDA menurun Pemandangan kurang sedap Bau Gampang terjangkit Diare Stakeholder tidak merencakana pemeliharaan limbah Bencana Alam
• • • • • •
Mutasi Budaya Taraf ekonomi yang rendah Perilaku sosial di masyarakat Masyarakat kurang respon Bencana Alam
Ancaman
Kesempatan • Dukungan SKPD Provinsi Bengkulu • Anggaran yang terdapat pada SKPD • Swadaya masyarakat ++ • Publikasi • Peningkatan Mutu SDM pada masa yang akan datang
Ancaman
Lampiran 5 Analisis Peran Pelaku AMPL Provinsi Bengkulu No
Lembaga/ Instansi
Peran Selama Ini
Peran Yang Dibutuhkan Pokja AMPL
Program Ke Depan
1
BPMPD
Pembinaan kepada UPS/ KPS
Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat
Monitoring dan evaluasi PSAB pedesaan Sosialisasi pengelolaan sarana dan prasarana air bersih
2
DISPENDIK
UKS Adanya dokter kecil
Penyuluhan AMPL ke sekolah- sekolah Penganggaran
3
BAPPEDA
Pendamping CWSHP
4
BLH
5
DINKES
6
KESRA
Mengikuti Kegiatan AMPL, spt : Rapat- rapat, workshop, seminar Memberi masukan pembentukan POKJA AMPL Memberi masukan tugas- tugas POKJA AMPL Memberi masukan review SK Menyusun perencanaan Program/ sektor kesehatan Pendataan Pelaporan Pengawasan kualitas air dan sandar Peningkatan SDM untuk perubahan perilaku masyarakat Perencanaan evaluasi pelaporan kesos
Masuk dalam program prioritas Penganggaran kegiatan AMPLsetiap SKPD ditingkatkan Penegakan Hukum lingkungan hidup Pendidikan/ pelatihan lingkungan hidup Menekan tingkat pencemaran Mensinergikan
Monev/ evaluasi Pendataan Pengembangan program yang sudah ada Mencari donor Leading Sektor Perencanaan program AMPL Monev AMPL Sinergi dan koordinasi penegakan hukum lingkungan hidup Peningkatan pencegahan pencemaran
7
ESDM
Pengawasan lingkungan dan K3 Penyediaan air bersih Rancangan tata ruang berbasis geologi tata lingkungan Inventarisasi SDA COMDEV/ CSR
Keterpaduan kegiatan yang selama ini dilaksanakan bersama anggota AMPL
Pertemuan rutin AMPL STBM
Aktif melakukan kegiatan POKJA AMPL sesuai tugas Memantau kebutuhan masyarakat bersama POKJA AMPL dan menindaklanjutinya Pengawasan dan penyediaan air bersih
Meningkatkan perekonomian masyarakat demi mencapai masyarakat sejahtera Memberikan pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat di tingkat RT/ RW Meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dan berkurangnya wilayah yang kesulitan air bersih
8
DISHUT
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
Penanaman pohon sebagai budaya
Sosialisasi penanaman pohon
9
PU
Mewujudkan komitmen nyata dari kelompok berpengaruh, misal : DPRD, LSM, dan lembaga internasional bid. Sanitasi juga selebriti, perusahaan/ BUMN Mendorong program AMPL yang sesuai dengan yang dibutuhkan
Meningkatkan kepedulian dan komitmen pemerintah pusat dan PEMDA akan AMPL Monev pemanfaatan pembangunan fasilitas yang sudah ada
10 11
Pembangunan SDA
Memfasilitasi pembangunan TPA Memfasilitasi PS IPAL komunal Memfasilitasi PS pengelolaan sampah SR Kampanye 3R dengan mengadakan : Lomba tingkat sekolah dasar Pemilihan duta sanitasi Nasional Kampanye bagi organisasi wanita IKK: pengadaan Remo saya pipa Pemb. Air pedesa Pemb. Air RSH/ Rusunawa an Fasilitasi program/ kegiatan AMPL Fasilitasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan AMPL
Memfasilitasi program/ AMPL Memfasilitasi bidang lingkungan hidup dan AMPL
Koordinasi dan monitoring Koordinasi dan monitoring
12
TP- PKK
Meningkatkan bobot materi dan frekuensi kegiatan
Yang sejalan dengan peran yang sudah digeluti (Kesehatan, pelestarian lingkungan dan perencanaan sehat)
Penyuluhan- penyuluhan: Kesehatan keluarga terutama ibu dan balita Lingkungan sehat Perencanaan sehat, Sosialisasi pelatihan- pelatihan
Lampiran 5
RENCANA TINDAK LANJUT PASCA MINI LOKAKARYA 11 – 12 NOVEMBER 2010 PROVINSI BENGKULU NO
KEGIATAN
WAKTU
PEN JAWAB
DUKUNGAN
1
Finalisasi draft revisi SK Pokja AMPL Provinsi Bengkulu
Mg IV Nov
Tim Sekretariat
Anggota Pokja & SKPD terkait
2
Penyusunan Program Kerja & Anggaran Pokja AMPL 2011
Mg I Des 2010
Set Pokja AMPL
Anggota Pokja & SKPD terkait
3
Validasi base line data AMPL
Jan‐April
Set Pokja/Tim Teknis
SKPD terkait
4
Audiensi dengan Legislatif & Eksekutif
Mei 2011
Pokja AMPL
Anggota Pokja & SKPD terkait
5
Penyusunan Renstra AMPL & Input RPJMD 2011‐ Mar‐Jun 20101Mg 2016 IV
Pokja AMPL
SKPD terkait & CWSHP
6
Rakor Pokja AMPL rutin
Triwulan 2011
Tim Koordinasi
Anggota Pokja AMPL
7
Monev rutin
semester
Tim Teknis
SKPD terkait & kelembagaan berminat
8
Studi Banding
Triwulan III 2011
Ketua Pokja AMPL
Pemda
9
Pelaporan
Triwulan
Set Pokja AMPL
Tim Teknis
Lampiran 6 Bahan Presentasi TREND PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN Era Orde Baru
Era Reformasi
STATE BASE
COMMUNITY BASE
SENTRALISASI
DESENTRALISASI
SHARE HOLDER PROVIDER
STAKE HOLDER FACILITATOR
TOP DOWN
BOTTOM UP
MOBILISASI
PARTISIPASI
EKSKLUSIF ELITIS
INKLUSIF EGALITER
KKN, KRISIS, DAN ANCAMAN DISINTEGRASI
TRANSPARAN, AKUNTABEL, SINERGIS, SUSTAIN
Good Governance Good Society
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1. Partisipatif. 2. Penegakan Hukum. 3. Transparansi. 4. Kesetaraan. 5. Responsif. 6. Wawasan Strategis. 7. Akuntabilitas. 8. Pengawasan. 9. Efisiensi & Efektifitas. 10. Pofesionalisme.
Fungsi dan peran Pemda dalam AMPL Daerah • Mengawal adanya jaminan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan AMPL • Membangun good governance dan good society • Memperbaiki kebijakan publik (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemilikan) • Memperkuat sinergi peran antar pelaku (stakeholders) • Mendorong tercapainya akses dan layanan pembangunan AMPL daerah. • Mendorong terwujudnya pembangunan AMPL daerah efektif dan berkelanjutan. • dll
