A. Latar Belakang Masalah

9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Di dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, bidang transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda kehidupan

perekonomian,

memperkokoh

persatuan

dan

kesatuan

serta

memengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Peranan transportasi dalam banyak segi kehidupan ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan bagi pengangkutan orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam dan keluar negeri. Dengan peningkatan jumlah jasa angkutan yang ada perlu pula dikuti dengan adanya suatu perlindungan terhadap penumpang dan barang yang diangkut. Dalam hal tersebut ditetapkan berdasarkan pada Undang-Undang yang dibuat dan ditetapkan

oleh

Pemerintah

maupun

yang

berdasarkan

pada

perjanjian

pengangkutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengangkutan, yang terdiri dari pengangkutan, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, pengatur muatan dan pengusaha penggudangan. Di dalam praktek, sering didapati bahwa pengirim tidak dapat melakukan sendiri perjanjian tersebut. Pihak pengirim beranggapan bahwa tidaklah efisien waktu yang digunakan bila pengirim sendiri yang mengurus langsung pengiriman barangnya, sehingga untuk hal ini ia menyerahkan kepada perantara pengangkutan untuk mengurusnya, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang penyelenggaraan pengangkutan.

1 Universitas Sumatera Utara

10

Pengangkut sebagai salah satu pihak dalam proses pengangkutan memiliki tanggung jawab yang sangat berat di dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 468

KUHD

yang

dapat

dikatakan

sebagai

suatu

pasal

mengenai

pertanggungjawaban pengangkut menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang-barang yang diangkutnya sejak barang diterima dari si pengirim sampai barang diserahkan kepada penerima atau mulai barang berada di pelabuhan pemuatan sampai ke pelabuhan pembongkaran. Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditunjukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan angkutan darat, laut dan/atau udara. 2 Adapun cakupan kegiatan usaha jasa transportasi (freight forwarding) seperti kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh orang yang berhak menerimanya. 3 Pengangkutan memegang peranan penting, terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa dalam suatu alur perekonomian masyarakat, nasional bahkan global. Pengangkutan sebagai bagian dari sistem tata niaga, terutama berperan untuk memperlancar aliran suatu produk terutama dalam sistem perekonomian. Sebagai sarana fisik, pengangkutan merupakan suatu sarana yang 2

Pasal 1 butir 17 PP No.82 Tahun 1999 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Penerbit Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2005, hal 163 3

Universitas Sumatera Utara

11

sangat vital atau dengan kata lain memegang peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengangkutan atau sistem transportasi itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas, sehingga menjadikan pengangkutan itu sendiri sebagai suatu kebutuhan utama bagi masyarakat. 4 Pengangkutan barang didalam pelaksanaanya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masingmasing pihak. Sebagai tanda bahwa pengangkut telah menerima barang-barang yang akan diangkut dan sedianya, kemudian untuk menyerahkan kepada pihak yang telah ditunjuk di tempat, digunakan surat bukti muatan yang disebut konosemen atau Bill of Lading. Dengan demikian semua kerugian dan kerusakan atau musnah barang karena bahaya laut menjadi kewajiban dan tanggungjawab penanggung. Mengenai perubahan jurusan atau arah kapal perlu dibedakan antara perubahan karena terpaksa dan perubahan karena kehendak sendiri. Apabila terjadi perubahan jurusan karena terpaksa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab penanggung. Akan tetapi, apabila terjadi perubahan jurusan itu

4

Donald Supit, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan kargo Udara Domestik, Jurnal Hukum Bisnis Vol.I/No.3, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013


12

karena kehendak bebas nakhoda, pengusaha kapal atau tertanggung sendiri, maka kerugian yang timbul karena bukan menjadi beban penanggung. 5 Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barangbarang baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Perusahaan jasa pengurusan transportasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ekspor import, karena perusahaan jasa pengurusan transportasi akan menjadi penghubung antara pihak pengirim (shipper) dengan pihak perusahaan pengangkutan laut (shipping line). Sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh pihak pengiriman (shipper) untuk melaksanakan pengiriman barang, maka sudah sepantasnya apabila perusahaan jasa pengurusan transportasi

diberi

tanggung

jawab

untuk

melindungi

kepentingan

pengirim/pemilik barang antara lain menjaga agar barang-barang yang telah dipercayakan kepadanya tersebut selamat sampai tujuan. Dalam praktik pengangkutan di CV Camar Indah mengalami klaim atau tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pemilik barang berupa kekurangan

5

H.K. Martono & Eka Budi Tjahjono, Asuransi Transportasi Darat, Laut, dan Udara, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 132


13

jumlah koli daripada barang yang diangkut, karena sifat dari barang terutama bahan Diesel engine and spare parts, Vietnamese glutinous rise (beras dari Vietnam), computer parts, double coin with flap (ban), sunstone and range tyres (ban), elora mechanic tools (peralatan mekanik) dan joss stick (hio China) sehingga pada batas tertentu adanya kesusutan atau kerusakan tak mungkin dihindarkan. Untuk kesusutan ini diberikan batas pembebasan klaim sesuai dengan barang tersebut. Barang rusak diantaranya sweeping, basah, barang turun mutu sebagai akibat kurang sempurnanya pemeliharaan dan seluruh barang (termasuk barang rusak) harus diserahkan kepada penerima barang. Keterlambatan penyelesaian angkutan diserahkan seluruh barang dalam shipping instruction di gudang penerima. Keterlambatan tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya. Berikutnya perbedaan kualitas barang timbul apabila terbukti kelalaian pengirim dan pengangkut barang yang terangkut tidak sesuai dengan shipping instruction. Perjanjian pengangkutan terjadi karena adanya kesepakatan antara pengirim (shipper) dengan pengangkut (carrier), dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutanya ketempat tujuan tertentu dan pihak pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar ongkosnya. Dan sebagai tanda terimanya carrier akan menerbitkan Bill of Lading yang merupakan dokumen pengangkutan itu sendiri. Bill of Lading mempunyai arti yang sangat penting baik bagi pengangkut maupun bagi pengirim sehingga kesalahan tulis data pada Bill of Lading akan menempatkan pengangkut pada tanggungjawab yang seharusnya tidak perlu terjadi. Di dalam perjanjian pengangkutan laut, ada dua pihak yang terkait yaitu pengirim barang (shipper) dan pengangkut (carrier) dimana keduanya mempunyai


14

tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab itu sendiri pada hakekatnya terdiri dari dua aspek yaitu yang bersifat kewajiban (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability). CV. Camar Indah sebagai pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut hingga diserahkan pada penerima barang di pelabuhan tujuan. Sedangkan tanggung jawab pengirim adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai sifat, jenis dan jumlah barang yang akan diangkut tersebut serta membayar biaya pengapalannya. Menyangkut tanggung jawabnya, CV. Camar Indah karena alasan kelangsungan bisnis pernah membayar suatu tuntutan ganti rugi yang disebabkan karena keterlambatan barang, meskipun keterlambatan itu bukan merupakan kesalahanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan bisnis dan kelangsungan bisnis semata. Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan dan Tanggungjawab perusahaan jasa pengurusan transportasi terhadap kerusakan barang dagang dalam perjanjian pengangkutan laut (studi pada CV. Camar Indah Medan).”

B. Perumusan Masalah Adapun merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pengaturan transportasi dalam perjanjian pengangkutan laut? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian oleh Perusahaan transportasi

dalam proses perjanjian pengangkutan barang dilaut?


15

3. Bagaimanakah peranan dan tanggungjawab perusahaan jasa pengangkutan terhadap kerusakan barang dagang dalam perjanjian pengangkutan laut (CV. Camar Indah)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan transportasi dalam perjanjian pengangkutan laut 2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian oleh Perusahaan transportasi

dalam proses perjanjian pengangkutan barang dilaut 3. Untuk

mengetahui

peranan

dan

tanggungjawab

perusahaan

jasa

pengangkutan terhadap kerusakan barang dagang dalam perjanjian pengangkutan laut (CV. Camar Indah). Berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas, maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik segi praktis maupun teoritis. Segi prakktis 1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukkan bagi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan yang berkaitan usaha jasa pengurusan transportasi dalam pengangkutan laut 2. Memberikan masukkan baik bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi maupun eksportir dan importir, sehingga masing-masing dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain demi lancarnya ekspor impor di Indonesia.


16

Segi teoritis Dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian sejenis secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan usaha jasa pengurusan transportasi dapat lebih berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

D. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Bentuk Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan hukum dagang khususnya terhadap peranan dan tanggungjawab perusahaan jasa pengurusan transportasi terhadap kerusakan barang dagang dalam perjanjian pengangkutan di laut. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan lain yang berkaitan dengan persoalan ini. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis. Penelitian hukum normatif yang terdiri dari: a. b. c. d. e.

Penelitian terhadap asas-asas hukum Penelitian terhadap sistematika hukum Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum Penelitian sejarah hukum Penelitian perbandingan hukum. 6 6

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke13, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 41


17

2. Sumber Data Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis dan mengikat yang terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, jurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku 7, sedangkan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus bahasa, Kamus hukum dan Ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara :

7

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13


18

a. Penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, buku-buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan jasa pengurusan transportasi dan laporan penelitian yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. b. Penelitian dilapangan yaitu studi

penelitian yang dilakukan secara

langsung ke perusahaan CV. Camar Indah yang bergerak dalam pengangkutan barang melalui laut untuk mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi skripsi dan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan/staf CV. Camar Indah sebagai perusahaan pengangkutan dan industri demi keilmiahan skripsi ini juga. 4. Analisa Data Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di perusahaan jasa CV. Camar Indah, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

E. Keaslian Penulisan Pembahasan skripsi ini dengan judul: ”Peranan dan tanggungjawab perusahaan jasa pengurusan transportasi terhadap kerusakan barang dagang dalam perjanjian pengangkutan laut (studi pada CV. Damar Indah Medan). Permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini adalah hasil pemikiran dari penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat


19

guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Telah dilakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tidak ada judul yang sama atau hampir sama baik judul maupun substansi nya, judul dan isi skripsi ini murni hasil karya ilmiah penulis. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, penulis akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : Bab I

:

Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II

:

Pengaturan Transportasi dalam Perjanjian Pengangkutan Laut Bab ini berisikan tentang pengertian Transportasi dan Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan Ketentuan Hukum tentang Pengangkutan laut, Pengaturan tentang kapal sebagai alat angkut barang-barang di laut, pengaturan dan pengurusan transportasi pengangkutan laut dan pelaksana perjanjian pengangkutan melalui laut.

Bab III

:

Pelaksanaan Perjanjian oleh Perusahaan Transportasi dalam Proses Perjanjian Pengangkutan Barang di laut. Bab ini berisikan tentang terjadinya perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut,


20

perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagai operator dalam perjanjian pengangkutan barang di laut, akibat-akibat yang timbul dari perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut dan tanggungjawab perusahaan jasa pengurusan transportasi terhadap perjanjian pengangkutan barang. Bab IV

:

Peranan

dan

tanggungjawab

Perusahaan

Jasa

Pengurusan

transportasi Terhadap Kerusakan Barang Dagang dalam Perjanjian Pengangkutan Laut (CV. Camar Indah). Bab ini berisi tentang pelaksanaan angkutan barang oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi

oleh

CV.

Camar

Indah,

pertanggungjawaban

pengangkutan dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut oleh CV. Camar Indah, hal-hal yang menyebabkan kerusakan dan atau kehilangan barang dalam pengangkutan laut dan pembayaran ganti rugi pihak pengangkutan terhadap kerusakan atau kehilangan barang dalam pengangkutan laut oleh CV. Camar Indah. Bab V

:

Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saransaran.


A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents