BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.1 Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pathologi Sosial menjelaskan bahwa perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pathologi sosial.2 Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ditinjau dari segi manapun, perjudian selalu menimbulkan keresahan pada masyarakat baik dampaknya bisa kita lihat secara langsung maupun tidak langsung. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Keadaan yang demikian inilah yang menuntut perhatian dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, KUHP sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang tertuang didalam Pasal 303 yang isinya sebagai berikut : 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin : a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; 1
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
2
Kartini Kartono. 1981. Pathologi Sosial. Rajawali. Jakarta. Hal. 51.
1
b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ; c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian. 1. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. 2. Yang disebut permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Selain itu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana UU ini berasal dari KUHP pasal 303 bis, yang berbunyi : Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Pasal 2 1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 (1) KUHP, dari hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau dendasebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. 2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun ataudenda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. 3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis. Berdasarkan kedua peraturan diatas, keberadaan UU No 7 tahun 1974 Tentang
Penertiban
Perjudian
mempertegas
Pasal
303
KUHP
dengan
2
memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian. Sementara itu mengenai pengertian perjudian sendiri
memiliki banyak
pengertian, beberapa pengertian perjudian tersebut yakni : a. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.3 b. Pengertian lain mengenai perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidakbelum pasti hasilnya.4 c. Sementara itu dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”...5 Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam Undang-Undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Izin yang dimaksudkan terdapat dalam peraturan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis ayat 1 poin ke-2 yang berbunyi : “barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”
3
M. Sudradjat Bassar. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Remadja Karya. Bandung. Hal.
179. 4
Kartini Kartono. Op.Cit.Hal 52.
5
Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3
Berdasarkan isi pasal 303 bis tersebut diatas, dalam bukunya Kartini Kartono, “Pathologi Sosial” menjelaskan bentuk-bentuk perjudian yang memiliki izin dari pemerintah atau penguasa, sehingga dalam prakteknya menjadi legal. Kegiatan perjudian yang legal tersebut memiliki lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasi, dan diketahui khalayak umum. Bentuk perjudian yang dilegalisasi oleh pemerintah ini bertujuan untuk mendapatkan dana keuangan untuk pembangunan atau dana sosial. Berikut ini beberapa contoh judi legal di Indonesia: 1. Casino-casino dan Petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jl. Kelenteng Bandung 2. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup oleh pemerintah DKI) 3. Undian Harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah ; pusatnya ada di Jakarta. Sedang di Surabaya ada undian “Sampul Rejeki”, “Sampul Borobudur” (di Solo), “Sampul Danau Toba” (di Medan), “Sampul Sumber Harapan” (di Jakarta). Semuanya berhadiahkan 80jt Rupiah.6 Namun berdasarkan keputusan pemerintah mulai tanggal 1 April 1981 sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah melarang segala bentuk perjudian. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sementara itu yang terjadi dalam masyarakat umumnya pada rakyat kecil dan kelas menengah, perjudian tersebut berbentuk permainan sederhana pada umumnya seperti judi dadu, jiki, kletekan, kartu remi, judi togel, dsb dengan
6
Kartini Kartono. Op.Cit.Hal.56
4
taruhan kecil-kecilan. Hal tersebut biasanya mereka lakukan hanya untuk menghibur diri dan mereka menganggap hanya suatu bentuk permainan saja. Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi ( hazardspel ) mengandung unsur : a. b. c. d.
adanya pengharapan untuk menang, bersifat untung-untungan saja, ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.7
Awalnya permainan judi tersebut hanya sebagai permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang yakni dengan menggunakan barang taruhan berupa uang atau benda-benda bernilai guna lainnya. Seseorang melakukan perjudian dengan berbagai macam motif yang melatar belakangi, biasanya karena suatu hobi atau kesenangan saja. Namun disisi lain seseorang menganggap perjudian tersebut sebagai suatu sumber penghasilan, karena dalam setiap permainan mereka menaruh harapan semu untuk melipatgandakan uangnya. Berbagai alasan ekonomi menjadi alasan mereka berjudi, karena gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, serta karena apatisme dan ketidaktahuan dengan cara bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi.
7
Ilman Hadi.2009.Permainan Yang Memenuhi Unsur Pidana Judi. http://www.hukumonline.com/diakses tanggal 10 februari 2016.
5
Faktor tersebut mendorong seseorang untuk berjudi untuk mendapatkan uang secara instan. Hal tersebut jika dibiarkan jelas akan meresahkan, mengingat akibat yang ditimbulkan dari tindak perjudian tersebut sangat merugikan bagi pelaku, keluarganya, maupun orang lain. Karena segenap harta kekayaan bahkan kadang kala juga anak istri habis di pertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi. Akibat yang buruk inilah yang mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya tindakan tegas guna mencegah dan memberantas tindak perjudian ini agar tidak semakin merajalela. Upaya tersebut memerlukan adanya kerja sama antar berbagai pihak. Tidak hanya Kepolisian dan instansi-instansi terkait, melainkan juga elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat agar penyelesaiannya bisa menyentuh berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat yang fundamental sehingga upaya penegakan hukum merupakan hal-hal yang benar-benar adil. Dalam persepektif hukum, judi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum bagaimanapun bentuknya, dan aturannya pun sudah jelas dituangkan dalam KUHP Pasal 303 dan UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk itu apabila ada yang melakukan perjudian akan ditindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, karena pada dasarnya hukum itu mempunyai sifat atau karakter memaksa, tidak berlaku surut (retro aktif), mengikat, umum (berlaku untuk semua orang), abstrak (mengatur hal-hal
6
yang belum terkait dengan kasus konkret), imperatif (harus ditaati mengikat dan memaksa) dan fakultatif (melengkapi subsidair dan depositif). Tanpa ada hal lain atau unsur lain yang meringankan tindak kejahatan seseorang walaupun itu yang melakukan adalah penegak hukum sendiri. Sekalipun dalam aturannya berbentuk demikian, namun sering kali kita jumpai ketidaksesuaian dengan fakta yang ada. Salah satunya wilayah yang akan dijadikan obyek penelitian oleh penulis, yakni di wilayah Mojokerto, Jawa Timur tepatnya di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging. Permainan judi di wilayah ini sudah hampir menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakatnya apalagi saat adanya acara “Bersih Desa”. Judi yang dilakukan umumnya dalam bentuk permainan dadu dan kartu remi yang merupakan jenis permainan yang banyak digemari oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara beramai-ramai oleh masyarakat tanpa adanya rasa takut apabila ada razia dari pihak yang berwajib. Padahal dalam aturan dan ketentuannya yaitu pasal 303 KUHP dan UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut jelas tindak pidana yang melanggar hukum dan harus dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku. Dari sinilah masalah yang patut untuk disoroti, apakah memang karena masyarakat tidak mengerti hal tersebut melanggar aturan yang berlaku dalam KUHP dan menganggap hal tersebut sebagai hiburan atau tradisi semata karena hanya satu tahun sekali acara bersih desa tersebut diadakan. Ataukah memang mereka memiliki baking dari pihak tertentu yang melindungi mereka dan
7
menjamin keamanannya, sehingga mereka tidak khawatir ataupun was-was jika terjadi razia. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik akan masalah perjudian yang dilakukan ditempat umum pada saat acara bersih desa khususnya di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Dari masalah tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbuatan perjudian di tempat umum dan akan dipergunakan sebagai karya tulis hukum dengan mengangkat judul “Analisis Pasal 303 Ayat 3 KUHP tentang Perbuatan Melanggar Hukum Tentang Tindak Pidana Perjudian Tanpa Izin yang Dilakukan Di Tempat Umum Dalam Acara Bersih Desa (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto)”.
B.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Apa yang diketahui/dipahami oleh masyarakat Desa Kembang, Ringgit Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tentang perjudian?
2.
Bagaimana peran tokoh masyarakat di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan ditempat umum saat adanya acara bersih desa?
3.
Apa pertimbangan Polisi Reserse dan Kriminal dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan
8
di tempat umum dalam acara bersih desa di wilayah hukum Polres Mojokerto? 4.
Tindakan hukum apa yang dilakukan Polisi untuk mencegah adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan di tempat umum dalam acara bersih desa di wilayah hukum Polres Mojokerto?
C.
TUJUAN PENULISAN Adapun tujuan penulisan hukum ini yaitu :
1.
Ingin mengetahui apa yang diketahui/dipahami masyarakat di wilayah Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto mengenai tindak pidana perjudian.
2.
Ingin mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan ditempat umum saat adanya acara bersih desa.
3.
Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang diambil oleh Polisi Reserse dan Kriminal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan ditempat umum dalam acara bersih desa di wilayah hukum Polres Mojokerto.
4.
Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan polisi untuk mencegah adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan di tempat umum dalam acara bersih desa di wilayah hukum Polres Mojokerto.
9
D.
MANFAAT PENELITIAN Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup
manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut : 1.
Manfaat Akademis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis,
dengan memberikan sebuah wawasan baru atau memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. 2.
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap
pemecahan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang marak terjadi khususnya di wilayah Mojokerto. Hal yang meresahkan apabila tidak adanya suatu tindakan tegas agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.
E.
KEGUNAAN PENELITIAN Dengan tercapainya penelitian ini, maka Penulis berharap penelitian ini dapat
memberikan beberapa kegunaan diantaranya :
1.
Bagi
penulis,
merupakan
salah
satu
sarana
bagi
penulis
untuk
mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi
10
persyaratan untuk mecapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Serta sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. 2.
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi
aparatur hukum, khususnya
kalangan praktisi hukum sebagai sarana untuk menambah wawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tanpa izin saat yang marak terjadi khususnya di wilayah Mojokerto.
F.
METODE PENULISAN Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi
ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1.
Metode Pendekatan Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis
menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis atau pendekatan lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum dimana pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat.8 Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktuil yang kini sedang terjadi dan 8
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Peraktek. Sinar Grafika Pusat. Jakarta. Hal. 223.
11
mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat9. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menganalisis Pasal 303 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana perjudian tanpa izin yang dilakukan ditempat umum dalam acara bersih desa di wilayah hukum Polres Mojokerto. 2.
Penentuan Lokasi Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis memilih penelitian di Wilayah Hukum Polres Mojokerto tepatnya di Desa Kembang Ringgit Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa kegiatan perjudian marak terjadi di wilayah tersebut, apalagi saat ada acara bersih desa, masyarakat secara terangterangan melakukan perjudian disekitar lokasi acara bersih desa. Oleh sebab itu penulis memilih lokasi diwilayah tersebut karena dirasa akan mempermudah dalam mendapatkan data serta informasi yang diperlukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 3.
Sumber Data Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian ke
lapangan dengan menggunakan 3 jenis data, yaitu: a.
Sumber Data Primer Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian baik berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait
9
Mardalis. 1938. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta Maret 1989 .Hal 28.
12
dengan permasalahan serta berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari Polres Mojokerto. b.
Sumber Data Sekunder Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum, literatur, jurnal, internet, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
4.
Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan Data yang diharapkan, maka penulis melakukan
pengumpulan data dengan 2 cara yaitu melalui metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. 1)
Teknik Pengumpulan Data Primer
a.
Interview / Wawancara Interview/wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
melakukan Tanya jawab dengan pihak pihak yang terkait dan yang di anggap mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis. Interview atau Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu : 1.
Pihak Kepolisian Nama
: Budi Santoso, SH.
Kedudukan
: Kepala Unit (Kanit) Reskrim
Pangkat
: AKP (Ajun Komisaris Polisi)
2.
Tokoh Masyarakat
a)
Nama
: Bpk. Wiyanto
13
Jabatan
: Lurah Desa Kembang Ringgit
Alamat
: Dsn. Bajangan RT 09 RW 02 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
b)
Nama
: Bpk. Dariyo
Jabatan
: Ketua RT. 01 RW 08 Ds. Kembang Ringgit
Alamat
: Dsn. Bajangan RT 01 RW 08 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
c)
Nama
: Bpk. H. Satukar
Jabatan
: Ketua RW. 08 Desa Kembang Ringgit
Alamat
: Dsn. Bajangan RT 01 RW 08 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
3.
Masyarakat
a)
Nama
: Bpk. Supri
Pekerjaan
: Supir
Alamat
: Dsn. Ringgit RT 01 RW 04 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
b)
Nama
: Bpk. Eko
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Dsn. Kembangan RT 05 RW 03 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
c)
Nama
: Bpk. Parman
Pekerjaan
: Wiraswasta
14
Alamat
: Dsn. Bajangan RT 01 RW 08 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
d)
Nama
: Bpk. Jamin
Pekerjaan
: Petani
Alamat
: Dsn. Kembangan RT 09 RW 02 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
e)
Nama
: Bpk. Bejo
Pekerjaan
: Petani
Alamat
: Dsn. Ringgit RT 02 RW 04 Ds. Kembang Ringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.
b.
Dokumentasi Dokumentasi merupakan cara penulis mengambil data dengan mempelajari
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Polres Mojokerto. 2)
Teknik Pengumpulan Data Sekunder Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk
mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca dan menelusuri literaturliteratur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
5.
Teknik Analisa Data Teknik yang di pakai oleh penulis dalam permasalahannya yaitu
menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan atau
15
menguraikan dari suatu hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan, dengan menggunakan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.10 Dalam hal ini penulis menjabarkan atau menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi dari pihak polres Mojokerto, tokoh masyarakat Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dan masyarakat Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto sdalam bentuk tulisan sehingga mudah dimengerti dan dipahami.
G. SISTEMATIKA PENELITIAN Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN
1.
Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang, sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi empat permasalahan, yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. Tujuan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penelitian hukum ini. Manfaat penelitian yang terdiri dari aspek akademis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, serta kegunaan 10
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum.Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 172.
16
penelitian. Metode Penulisan yang digunakan oleh Penulis merupakan yuridis normatif yang akan dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dalam melakukan Analisis Terhadap Pasal 303 Ayat 3 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian Di Tempat Umum Dalam Acara Bersih Desa (Study Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto). 2.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam tinjauan pustaka maka batasan yang dibuat oleh Penulis dengan
menggunakan beberapa terminologi, akan diuraikan dan dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat para ahli yang akan didapatkan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan. 3.
BAB III : PEMBAHASAN Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis, dalam
bab pembahasan maka semua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis akan diuraikan dan dijabarkan secara jelas oleh Penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis. 4.
BAB IV : PENUTUP Kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan oleh Penulis
terhadap permasalahan yang diangkat terdapat dalam bab penutup yang akan menjadi masukan bagi instansi penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.
17
