A. Latar Belakang Masalah

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Munculnya lembaga anjak piutang (Factoring) dapat mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam dunia usaha dan dapat menjadi alternatif pembiayaan suatu usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan melalui jasa anjak piutang, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan dengan cara mudah dan cepat dibandingkan dengan cara memperoleh dana dari bank. Di samping itu dengan didukung tenaga-tenaga yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, perusahaan anjak piutang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam bidang pengelolaan kredit, sehingga penjual piutang dapat lebih mengosentrasikan diri pada kegiatan peningkatan produksi dan penjualan. Factoring merupakan salah satu bentuk bisnis yang turut meramaikan dunia perdagangan Indonesia saat ini yang dalam istilah Indonesia disebut anjak piutang. 1 Perusahaan anjak piutang mempunyai fungsi memberikan pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan. Fungsi tersebut dilakukan dengan jalan membeli piutang atau tagihan jangka pendek serta perusahaan yang timbul dari transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi perdagangan yang dimaksud adalah secara kredit. Kegiatan usaha yang umumnya dapat diterima sebagai obyek anjak piutang adalah perdagangan atau distribusi, manufaktur dan

1

Venny Alita Andrawina, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Klien Pada Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreements), Jurnal Publikasi, (Malang : Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013), hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

4

jasa-jasa. usaha anjak piutang ini akan membantu arus kas penjual piutang (klien) atau yang dalam hal ini sebagai pihak penjual barang atau jasa (supplier). 2 Semakin tingginya tingkat persaingan antar perusahaan saat ini akan memaksa perusahaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya. Salah satu cara adalah dengan mempermudah syarat pembayaran produk. Oleh karena itu pembayaran yang ditunda menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan volume penjualannya. Atas penjualan secara kredit tersebut maka perusahaan memiliki tagihan (piutang) kepada nasabah. Piutang bagi perusahaan akan memperlambat arus kas karena dana tunai/kas baru akan masuk setelah piutang tersebut jatuh tempo. Padahal disisi lain perusahaan membutuhkan uang tunai/kas untuk kegiatan operasionalnya. Jika perusahaan kekurangan kas maka biasanya akan pinjam ke pihak lain misalnya bank. Sekarang ini, perusahaan mempunyai alternatif lain untuk memperoleh dana tunai yaitu dengan menjual atau mengalihkan faktur-faktur piutang yang dimilikinya ke Lembaga Keuangan Anjak Piutang (Factoring). Kegiatan ekonomi berperan penting karena dengan perkembangan ekonomi yang berjalan dengan baik akan dapat menunjang pembangunan ekonomi yang baik pula. Dengan melakukan kegiatan yang terjadi dalam dunia bisnis dapat menimbulkan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Mengenai pengalihan piutang dari kreditur kepada perusahaan factoring ini di Indonesia belum ada suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang anjak piutang (factoring), padahal ketentuan-ketentuan yang ada nantinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan guna terciptanya suatu 2

Sofyan Hidayat, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang, Makalah Pada Seminar Anjak Piutang, Diselenggarakan Iluni, Jakarta, 18 Februari 2009, hal. 6.

Universitas Sumatera Utara

5

kepastian hukum tidak hanya bagi para pihak, lebih jauh juga mengenai perjanjian anjak piutang atau factoring itu sendiri, seperti yang telah disebutkan diatas yakni antara lain menyangkut tentang tata cara pengalihan piutang dalam factoring, akibat hukum dan masih banyak lagi aspek hukum lainnya dari anjak piutang atau factoring itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anjak piutang adalah suatu jasa yang diberikan

oleh

perusahaan anjak

piutang yang

berkaitan

dengan

tagihan/piutang/receiveable. Di dalam kegiatan utama perusahaan anjak piutang yang memberikan jasa Dengan demikian secara umum kebutuhan akan jasa anjak piutang hanya akan timbul manakala seorang pedagang barang atau jasa secara kredit atau secara lebih luas apabila pedagang telah melepas barang ke dalam penguasaan pembelian maka pembeli secara sukarela berdasarkan kontrak wajib melakukan pembayaran. Dalam hal ini, perusahaan anjak piutang memberikan jasa pembiayaan pada pedagang barang atau jasa dengan cara membeli piutang, piutang yang timbul dari pedagang secara kredit tersebut. Perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari perusahaan anjak piutang dengan menjual piutang atau tagihannya tersebut disebut sebagai piutang pedagang (klien), setelah terlebih dahulu melakukan transaksi pedagang barang/ jasa yang dilakukan secara kredit kepada pihak ketiga (customer). Tidak semua piutang bias diserahkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang mempunyai pedoman sendiri, khususnya yang bersangkutan dengan jumlah minimum penjualan tiap tahun dan besarnya setiap factor yang di keluarkan. Dua bentuk factoring agreement yang lazim dilakukan dalam transaksi anjak piutang. Pertama dalam bentuk penawaran pedagang tagihan anjak piutang.

Universitas Sumatera Utara

6

Dalam bentuk ini factoring agreement ada setelah perusahaan factoring dapat menerima penawaran penjualan tagihan yang diajukan oleh pihak klien. Penawaran diterima dengan menerbitkan pemberitahuan secara tertulis oleh perusahaan factoring, tetapi ada kalanya cukup dilakukan dengan mengkreditkan jumlah tagihan untuk pihak klien, jadi tidak perlu menanggung bea materai. Kedua dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak klien baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang. Permasalahan hukum yang akan timbul, ketika piutang dagang yang sudah dialihkan oleh pihak klien ke pihak BTN Cabang Medan anjak piutang, dikemudian hari pada saat piutang tersebut sudah patut untuk di tagih oleh pihak BTN Cabang Medan anjak piutang, pihak nasabah tidak mampu melunasi piutang tersebut sehingga pihak nasabah wanprestasi. Sehingga akan timbul berbagai permasalahan-permasalahan hukum seperti siapa yang akan bertanggung jawab akan ketidakmampuan pihak nasabah untuk melunasi piutang yang sudah dialihkan tersebut, bagaimana akibat hukum apabila pihak nasabah wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang. Akibat hukum yang akan timbul dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian anjak piutang tergantung jenis anjak piutang yang dipilih para pihak dalam perjanjian anjak piutang, yaitu apabila para pihak memilih jenis anjak piutang recourse factoring maka akibat hukum apabila pihak debitur wanprestasi adalah pihak klien akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak nasabah melunasi hutangnya, sehingga pihak klien membayar hutang pihak nasabah terhadap pihak BTN Cabang Medan anjak piutang, sehingga kedudukan kreditur

Universitas Sumatera Utara

7

akan berubah, dari pihak kreditur lama yaitu pihak BTN Cabang Medan anjak piutang ke pihak ketiga yaitu pihak klien sebagai kreditur baru sesuai konsep subrogasi, dan apabila para pihak memilih jenis anjak piutang without recourse factoring maka pihak BTN Cabang Medan anjak piutang saja akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan pihak debitur yaitu pihak nasabah tidak bisa melunasi hutangnya terhadap pihak BTN Cabang Medan anjak piutang. Kegiatan factoring selalu dibuat secara tertulis sebagai dokumen yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian anjak piutang (factoring) merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akibat hukum perjanjian yang dibuat sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Dalam transaksi anjak piutang terjadi proses pengalihan dari kreditur kepada perusahaan factoring. Agar peralihan piutang tersebut sah harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 1400 KUH Perdata. Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungajawaban Klien Kepada Perusahaan

Factoring

Dalam

Pengalihan

Piutang

Pedagang

Terhadap

Ketidakmampuan Nasabah Mengembalikan Kredit pada BTN Cabang Medan.”

B. Perumusan Masalah Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana akibat hukum pengalihan piutang dari klien kepada Perusahaan anjak piutang (factoring)?

Universitas Sumatera Utara

8

2. Bagaimana tanggungjawab klien kepada

perusahaan factoring dalam

pengalihan piutang dagang karena ketidakmampuan nasabah mengembalikan kredit? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak klien pada perusahaan factoring dalam pengalihan piutang pedagang terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan kredit pada BTN Cabang Medan?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan piutang dari klien kepada Perusahaan anjak piutang (factoring) 2. Untuk mengetahui tanggungjawab klien kepada perusahaan factoring dalam pengalihan

piutang

dagang

karena

ketidakmampuan

nasabah

mengembalikan kredit. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak klien pada perusahaan factoring dalam pengalihan piutang pedagang terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan kredit pada BTN Cabang Medan.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah: 1. Secara teoretis Sebagai bahan masukan teoritis bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum Perusahaan Factoring (Anjak Piutang).

Universitas Sumatera Utara

9

2. Secara Praktis Untuk menerapkan pengetahuan penulis secara praktis agar masyarakat mengetahui pertanggungjawaban klien kepada perusahaan factoring (anjak piutang) dalam pengalihan piutang pedagang terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan kredit.

E. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Jenis Data Penelitian Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.3 Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat tetapi dari bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. 2. Sumber Data Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder yang terdiri dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis dan mengikat yang terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, 3

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hal. 52.

Universitas Sumatera Utara

10

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, jurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku4, sedangkan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UndangUndang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus bahasa , Kamus hukum dan Ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Identifikasi isi dengan metode studi kepustakaan, dimana metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu mengumpulkan data berupa buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen, peraturan perundangan yang sesuai dan lain sebagainya dengan membaca dan mengkajinya. Beberapa data juga diperoleh dari BTN Cabang Medan melalui wawancara dengan Irwan Simanullang selaku Consumer Loan Marketing dan Ibu Dysi Rusmin Lawin selaku kepala service credit.

4

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 13.

Universitas Sumatera Utara

11

4. Analisa Data Pengolahan data menggunakan metode diskriptif

analitis artinya

penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori/konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan. Data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada di BTN Cabang Medan, kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Keaslian Penulisan Adapun judul tulisan ini adalah Pertanggungajawaban Klien Kepada Perusahaan

Factoring

Dalam

Pengalihan

Piutang

Pedagang

Terhadap

Ketidakmampuan Nasabah Mengembalikan Kredit pada BTN Cabang Medan, judul skripsi ini belum pernah ditulis, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Universitas Sumatera Utara

12

BAB II :

TINJAUAN

UMUM

PERUSAHAAN

TENTANG

FACTORING

PERKEMBANGAN

(ANJAK

PIUTANG)

DI

INDONESIA, Bab ini berisikan tentang Sejarah Usaha Anjak Piutang (Factoring), Anjak Piutang (Factoring) saat ini di Indonesia, Unsur-unsur Anjak Piutang (Factoring), Perbandingan

Antara Kredit Perbankan dengan Anjak Piutang (Factoring), dan Peraturan-peraturan Mengenai Anjak Piutang (Factoring) di Indonesia. BAB III

:

KEDUDUKAN

PERUSAHAAN

ANJAK

PIUTANG

(FACTORING) DALAM PENGALIHAN PIUTANG PEDAGANG TERHADAP

KETIDAKMAMPUAN

NASABAH

MENGEMBALIKAN KREDIT. Bab ini berisikan tentang Kegiatan dan manfaat dari Lembaga Keuangan Factoring (Anjak Piutang), Klasifikasi Perusahaan Factoring (Anjak Piutang) dalam pengalihan

piutang pedagang, Pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Factoring (Anjak Piutang), Pengalihan Piutang Pedagang kepada Perusahaan Factoring (Anjak Piutang) dan Faktor Faktor

Penyebab

Terjadinya

Ketidakmampuan

Nasabah

Mengembalikan Kredit Perbankan. BAB IV

:

PERTANGGUNGJAWABAN KLIEN KEPADA PERUSAHAAN FACTORING (ANJAK PIUTANG) DALAM PENGALIHAN PIUTANG PEDAGANG TERHADAP KETIDAKMAMPUAN NASABAH

MENGEMBALIKAN

KREDIT

PADA

BTN

CABANG MEDAN. Bab ini berisi tentang Akibat Hukum

Universitas Sumatera Utara

13

Pengalihan Piutang dari Klien Kepada Perusahaan Anjak Piutang (Factoring), Tanggungjawab Klien kepada Perusahaan Factoring dalam Pengalihan Piutang Pedagang karena ketidakmampuan nasabah mengembalikan kredit dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Klien Pada Perusahaan Factoring dalam pengalihan piutang pedagang terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan kredit (studi kasus BTN Cabang Medan). BAB V

:

KESIMPULAN DAN SARAN. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.

Universitas Sumatera Utara