TELAAH YURIDIS PEMBUATAN WEB BLOG (BLOG) NOTARIS DI INTERNET BERDASARKAN PASAL 4 ANGKA 3 KODE ETIK NOTARIS JO PASAL 18 HURUF d KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM NOMOR: M-01.HT.03.01 TAHUN 2003 TENTANG KENOTARISAN
A. Latar Belakang Masalah Di ambang abad ke-21 ditandai dengan bertumbuhnya saling ketergantungan antara orang - orang di dunia global. Sebuah dunia dimana peluang terbuka bagi jutaan orang melalui teknologi - teknologi baru, perluasan
akses
informasi
dan
pengetahuan
esensial
yang
dapat
mengembangkan kehidupan masyarakat secara signifikan. Fenomena globalisasi ini mampu membawa dampak positif yang sangat besar bagi perubahan masyarakat, diantaranya adalah perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan / atau menyebarkan informasi.5 Berkaitan dengan hal tersebut, dalam era globalisasi ini informasi dapat dikatakan sebagai suatu komoditi yang sangat berharga karena informasi dapat menjadi komponen yang digunakan untuk mengambil keputusan, disamping itu interaksi antar manusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Daya penggerak globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa disadari keberadaannya telah memberikan peranan yang penting dan
5
Seminar Cyber Notary dalam Perspektif Hukum dan Teknologi di Jakarta, 1 Desember 2010.
2
strategis serta memberikan pengaruh yang besar dalam semua aspek kehidupan modern termasuk di dalamnya adalah bidang profesi hukum, serta mempengaruhi kinerja semua sektor jasa untuk mengungkap data dan fakta secara lengkap, cepat, dan mutakhir menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan. Hal ini memberikan dampak pada hampir semua aktivitas saat ini yang telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka dokumentasi dan penyebarluasan informasi hukum. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya
sebagai
pejabat
publik,
antara
lain
digunakan
untuk
penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Jabatan Notaris.6 Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (officium nobile) hal tersebut dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.7
6
Indonesia Legal Center Publishing, 2014, Suplemen Jabatan Notaris, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Hlm. 2. 7 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 25.
3
Profesi mulia (officium nobile) yang melekat pada notaris merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena notaris merupakan pejabat umum yang diharapkan untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Lembaga Kenotariatan Indonesia menjelaskan bahwa pemahaman notaris terhadap aspek profesi, aspek etis, dan aspek yuridis akan menjadikan notaris sebagai profesional yang
mampu
mengikuti
perkembangan
hukum
dalam
menjawab
permasalahan hukum aktual yang terjadi dalam masyarakat. Pada aspek yuridis, notaris perlu memahami semua bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat. Pada aspek etis, notaris harus memahami dan menjalankan nilai - nilai etik yang terkandung dalam Kode Etik Notaris dan nilai - nilai yang tertuang dalam Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya. 8 Berkaitan dengan hal tersebut di atas, notaris sebagai ahli hukum yang bekerja dalam praktiknya seringkali menghadapi permasalahan yang tidak sederhana. Mereka tidak saja harus membiasakan diri dengan mengikuti perkembangan aneka peraturan perundang - undangan dan dinamika hukum dalam praktek. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, para notaris juga perlu dibantu oleh peralatan yang memadai dengan sistem otomatisasi agar dapat mengikuti dinamika perkembangan yang begitu cepat. Mereka tidak mungkin dapat melayani kebutuhan akan layanan hukum yang sangat cepat berkembang sebagai akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan pendapat - pendapat hukum yang cepat dan tepat, tanpa memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri.
8
Ibid., Hlm. 5-6.
4
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang murah, cepat, tepat, dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap profesi notaris itu sendiri. Namun demikian pelayanan publik yang prima ke depan bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan publik. Sehingga dengan penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut. Salah satu manfaat dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan ditemukannya teknologi internet. Seiring dengan perkembangan
internet
yang
begitu
pesat
dengan
segala
fasilitas
penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age). Dimana manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Disini manusia dihadapkan pada suatu dunia maya (virtual) yang semakin tidak terbatas secara ruang dan waktu (boarderless). Meskipun bersifat virtual, kegiatannya dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata, sedangkan subyek pelakunya dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Seperti penerapan sistem administrasi badan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
5
yang berbunyi: “penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page / web site.”9 Sebagai contoh dalam praktik hukum sehari - hari notaris diantaranya, mendaftarkan permohonan pengesahan atau pendirian badan usaha melalui layanan internet, sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: “untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama – sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat ….”.10 Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Dengan keadaan seperti ini, seakan - akan mendapati suatu peluang dunia baru dalam perkembangan profesi notaris yaitu cyber notary. Dalam konsep cyber notary ini merupakan suatu perangkat untuk membantu notaris melakukan pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dengan pihak - pihak yang melakukan transaksi yaitu digital notary services.11 Tiga layanan utama yang bisa dilakukan notaris pada era cyber notary ini adalah layanan sertifikasi, layanan penyimpanan dokumen (repository), dan layanan berbagi (share).
9
Seminar Cyber Notary dalam Perspektif Hukum dan Teknologi di Jakarta, Op., cit. Ibid., 11 Ibid., 10
6
Dalam perkembangannya era cyber notry ini, internet banyak dimanfaatkan oleh notaris untuk membuat web blog (blog) pribadi. Tujuan pembuatan web blog (blog) ini di kalangan para profesional salah satunya untuk mempermudah masyarakat baik yang aktual maupun yang potensial (calon klien) agar dapat berkomunikasi langsung dengan para profesional dibidangnya tersebut. Namun dengan kemudahan yang ditawarkannya, hal ini tentu saja dapat menimbulkan bermacam persepsi tentang tujuan dan isi pembuatan web blog (blog) itu sendiri, yang ditengarai sebagai awal munculnya pelanggaran larangan notaris. Adapun salah satu bentuk larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa: “Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama - sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan / atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Disamping itu juga terdapat ketentuan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang mengatur tentang: “larangan Notaris yaitu mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik”.12 Berkaitan dengan hal tersebut diatas, notaris yang seharusnya dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabatnya, jabatannnya menjadi sebuah dilema. Disatu sisi notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum yang profesional yaitu mampu mengaktualisasikan perkembangan hukum sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, namun disisi lain notaris 12
Ibid.,
7
dihimpit oleh kehidupan materialisme yang merobohkan benteng nurani, sehingga kadang membawa persaingan tidak sehat antara rekan - rekan seprofesi. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, secara sadar web blog (blog) pribadi yang dibuat oleh notaris, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh semua orang di internet ini dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran. Dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut dapat menjatuhkan nama baik dari perkumpulan, sehingga dapat mengakibatkan munculnya anggapan bahwa profesi jabatan mulia dari seorang notaris tidak lebih dari sebuah agen biro jasa. Notaris dalam menjalankan profesinya dibatasi oleh Kode Etik Notaris dan UUJN, untuk memaksakan berlakunya peraturan tersebut dibentuk suatu lembaga yaitu, Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris yang bertugas mengawasi tindakan - tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesinya sebagai notaris.13 Pengawasan terhadap notaris tidak hanya ditujukan kepada pentaatan terhadap peraturan perundang - undangan tetapi meliputi juga pentaatan terhadap Kode Etik Notaris, sehingga terlaksananya kode etik dan peraturan jabatan notaris ini dapat terkontrol di lapangan di internal perkumpulan. Namun dalam era cyber notary ini ternyata kontradiksi dengan kenyataan yang ada, selama ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris belum mampu bertindak secara tegas dalam menangani pelanggaran mengenai larangan notaris tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu Dewan Kehormatan Notaris itu sendiri beranggapan bahwa peraturan perundang – undangan dan
13
Pengurusan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, Jati Diri Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, Hlm. 194.
8
Kode Etik Notaris tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai larangan notaris.14 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis beranggapan sangat perlu dilakukannya pengkajian yang lebih mendalam dengan dilakukannya penelitian yang berjudul “Telaah Yuridis Pembuatan Web blog (blog) Notaris di Internet Berdasarkan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris Jo Pasal 18 huruf d Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1.
Seperti apakah muatan web blog (log) yang telah dibuat oleh para notaris di internet yang dilarang oleh Kode Etik Notaris?
2.
Bagaimanakah penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Notaris terhadap pelanggaran notaris terkait dengan web blog (blog) notaris?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada, khususnya yang ada di Fakultas Hukum, sampai saat ini baru penulis temukan dua penelitian yang menyangkut tema yang serupa yaitu tentang pengiklanan diri notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dan Undang - Undang Jabatan Notaris. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan: 14
Dessyiria, 2011, Pemahaman notaris mengenai “publikasi atau promosi diri” dalam pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris sebagai akibat perkembangan teknologi informasi, Hlm. 86.
9
1. Larangan Promosi Notaris Di Media Elektronik (Internet) Dalam Kaitannya dengan Kode Etik Kenotariatan dan Undang - Undang Jabatan Notaris.15 Permasalahan yang diteliti adalah tentang:16 a.
Apa saja bentuk - bentuk larangan promosi notaris di media elektronik (internet) yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang - Undang Jabatan Notaris?
b.
Bagaimanakah sanksi terhadap larangan promosi notaris di media elektronik (internet) yang termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang - Undang Jabatan Notaris?
Dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:17 a.
Bentuk - bentuk larangan promosi notaris di media elektronik (internet) yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang - Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: mencantumkan nama dan jabatan di media internet, baik melalui alamat situs atau website nya maupun dalam suatu blog di media internet, sehingga dapat diketahui oleh seluruh warga dunia. Memberikan informasi di media elektronik (internet) di dalam blog seorang notaris atau dalam website nya yang bersifat mengarah pada kantor seorang notaris, seperti mencantumkan nama, alamat, serta nomor telepone kantor Notaris. Selanjutrnya adalah mempergunakan bahasa - bahasa iklan dengan mencantumkan nama dan jabatan notaris dengan tujuan untuk “mendorong” atau “membujuk” agar orang lain memilih notaris yang bersangkutan.
15
Mursyid Hidayat, 2009, Larangan Promosi Notaris Di Media Elektronik (Internet) dalam Kaitannya dengan Kode Etik Kenotariatan dan Undang - Undang Jabatan Notaris. 16 Ibid., Hlm. 11 17 Ibid., Hlm. 80
10
b.
Sanksi terhadap larangan promosi notaris di media elektronik (internet) yang termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang Undang Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut: 1) Teguran; 2) Peringatan; 3) Schorsing
(pemecatan
sementara)
dari
keanggotaan
perkumpulan; 4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Namun, sejauh ini belum ada penerapan sanksi terhadap pelanggaran larangan promosi notaris di media elektronik (internet) sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. 2. Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris Di Kota Yogyakarta.18 Permasalahan yang diteliti adalah tentang:19 a. Apakah pengiklanan Notaris di kota Yogyakarta sesuai dengan Undang - Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris? b. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap pengiklanan diri oleh notaris di kota Yogyakarta? Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:20 a. Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris dan pasal 18 huruf d Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan melarang notaris melakukan pengiklanan diri. Unsur larangan pengiklanan notaris berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) 18
Wella Darossi Sinulingga, 2011, Tinjauan Yuridis Pengiklanan Diri Notaris Di Kota Yogyakarta. 19 Ibid., Hlm. 8. 20 Ibid., Hlm. 92.
11
Kode Etik Notaris dan pasal 18 huruf d keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan yaitu dilakukan sendiri maupun secara bersama - sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya dan dengan menggunakan sarana mediacetak dan / atau elektronik. Papan nama dan papan penunjuk jalan bukan merupakan pengiklanan diri melainkan merupakan kewajiban notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris berdasarkan pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris, selain diluar ketentuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban notaris. Dari 63 jumlah notaris di kota Yogyakarta terdapat 3 orang notaris di kota Yogyakarta yang melakukan pengiklanan diri yaitu pengiklanan diri di media cetak, pemberian konsultasi di media radio atas nama pribadi yang merupakan kurang pemahaman notaris akan Kode Etik dan seorang notaris membuat website notaris dalam melakukan tugasnya dan melaksanakan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya serta mengindahkan ketentuan Undang - Undang dan etika, oleh karena itu notaris dilarang melakukan pengiklanan. b. Majelis
Pengawas
Daerah
dan
Dewan
Kehormatan
Daerah
mempunyai peran sebagai ujung tombak pengawasan terhadap notaris yang melakukan pengiklanan di kota Yogyakarta. Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah berbeda, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan terhadap larangan pengiklanan diri Notaris di kota Yogyakarta. Majelis Pengawas Daerah berdasarkan pasal 67 dan 68 Undang - Undang
12
Jabatan Notaris, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris dan unsur - unsur etika yang terdapat di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris khususnya terhadap larangan pengiklanan oleh notaris. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran larangan pengiklanan, maka notaris tersebut dapat diberikan sanksi berupa pembinaan, surat teguran, surat peringatan berdasarkan pasal 18 ayat (4) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik sesuai pasal 7 Kode Etik Notaris dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat I. Dewan Kehormatan Daerah berdasarkan pasal 8 Kode Etik Notaris merupakan alat perlengkapan perkumpulan, berwenang memeriksa notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran termasuk pengiklanan, dan jika terbukti Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi berdasarkan pasal 6 Kode Etik Notaris. Penelitian dalam penulisan tesis ini terdapat adanya perbedaan dengan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya tersebut, yaitu mempunyai perbedaan pada judul penelitian dari penulis adalah “Telaah Yuridis Pembuatan Web blog (blog) Notaris di Internet Berdasarkan Pasal 4 Angka 3 Kode Etik Notaris Jo Pasal 18 Huruf d Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan. Penelitian yang penulis lakukan juga mempunyai perbedaan pada obyek wilayah penelitian yaitu di Sukoharjo. Penelitian ini khusus membahas tentang pelanggaran terhadap larangan publikasi dan promosi diri notaris dengan menggunakan sarana media elektronik (internet) pada web
13
blog (blog) pribadi notaris, penelitiannya menekankan pada konten (isi) web blog (blog) yang dibuat oleh notaris dan aktivitas konsultasi online dalam web blog (blog) pribadi notaris, serta Peran Dewan Kehormatan Notaris Daerah dalam menegakkan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran notaris yang terkait dengan web blog (blog) notaris, dengan kenyataan bahwa pedoman di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris itu sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai larangan publikasi dan promosi diri oleh notaris. Berdasarkan perbedaan judul dan obyek penelitian, penulis menjamin keaslian hasil penelitian. Namun, jika terdapat penelitian dengan tema serupa penulis
berharap
penelitian
ini
dapat
saling melengkapi
sehingga
memperkaya pengatahuan, khususnya mengenai Telaah Yuridis Pembuatan web blog (blog) notaris di Internet.
D. Manfaat Penelitian Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum kenotariatan yang menyangkut permasalahan pelanggaran Kode Etik Notaris dan peraturan perundang – undangan jabatan notaris. Terutama sebagai referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam bidang hukum kenotariatan. 2. Manfaat Praktis
14
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat kebijakan dan para praktisi hukum tentang telaah yuridis pembuatan web blog (blog) notaris di internet ditinjau dari Kode Etik Notaris dan peraturan perundaang – undangan jabatan notaris. b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada notaris dalam konsep cyber notary sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pejabat umum.
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui atau menelaah tipe web blog (blog) yang di buat oleh notaris di internet, mengenai konten (isi) yang di muat dalam web blog (blog) notaris dan aktivitas konsultasi online dalam web blog (blog) tersebut. 2. Untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan Notaris Daerah terhadap pelanggaran notaris yang terkait dengan pembuatan web blog (blog) notaris sehingga dapat mengetahui batasan – batasan yang dilarang dalam Kode Etik Notaris dan peraturan perundang – undangan jabatan notaris dengan adanya pembuatan web blog (blog) notaris.
