9.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1992;
10.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Keprotokolan di
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPACARA PELANTIKAN WAUKOTAMADYA/WAKIL WALIKOTAMADYA, BUPATI/WAKIL BUPATI, CAMAT/WAKIL CAMAT, DAN LURAH/WAKIL LURAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam Departemen dan atau Lembaga Non Departemen. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Musyawarah Pimpinan Daerah, selanjutnya disebut Muspida adalah iembaga permusyawaratan di tingkat Provinsi yang anggotanya terdiri dari Gubernur, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. 8. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Daerah Jakarta.
Khusus Ibukota
9. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta. 11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14.
Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Ibukota Jakarta. 16.
Provinsi
Daerah
Khusus
Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Wakil Walikotamadya adalah Wakil Walikotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 18. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 19. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 20.
Waki! Camat adalah Wakil Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2 1 . Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 22. Wakil Lurah adalah Wakil Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 23. Tokoh Masyarakat adalah pimpinan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat lingkungannya. 24.
Protokol adalah serangkaian aturan acara resmi atau upacara, yang mengatur tentang tata tempat, tata acara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan dalam Masyarakat.
25. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri dan atau menghadirkan Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah, dan atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya. 26. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara.
4
27. Tata pakaian adalah aturan penggunaan pakaian dalam acara resmi atau upacara. 28.
Upacara adalah acara yang bersifat upacara yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri dan atau menghadirkan Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.
29.
Upacara Pelantikan adalah Upacara Resmi Pelantikan Walikotamadya/Wakil Walikotamadya, Bupati/Wakil Bupati, Camat/Wakil Camat, dan Lurah/Wakil Lurah.
30. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat pada acara resmi atau upacara. BAB II PELANTIKAN Pasal 2 (1)
Pelantikan Walikota madya AA/aki I Walikotamadya dan Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
(2)
Pelantikan Camat/Wakil Camat dan Lurah/Wakil Lurah di Kotamadya dilakukan oleh Walikotamadya atau Wakil Walikotamadya.
(3)
Pelantikan Camat/Wakil Camat dan Lurah/Wakil Lurah di Kabupaten Administrasi dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati. Pasal 3
Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam upacara pelantikan.
Pasal 4 Walikotamadya/Wakil Walikotamadya, Bupati/Wakil Bupati, Camat/Wakil Camat, dan Lurah/Wakil Lurah untuk masa jabatan kedua, acara penyematan tanda jabatan tetap dilaksanakan. Pasal 5 (1)
Dalam upacara pelatikan Walikotamadya/Wakil Walikotamadya dan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dihadiri : a. b. c. d. e. f.
Pejabat Pemerintah; Anggota DPD; Pimpinan dan Anggota DPRD; Anggota Muspida; Sekretaris Daerah; Anggota Muspida Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
5
g. Pejabat Eselon II dan Eselon III; h. Pejabat Pemerintah Provinsi Non Struktural. (2)
Selain dihadiri Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri : a. b. c. d. e.
Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur; Mantan Pejabat Eselon I; Mantan Walikotamadya/Wakil Walikotamadya/Bupati/Wakil Bupati; Tokoh Masyarakat; dan Undangan lainnya. Pasal 6
(1)
Dalam Upacara pelantikan Camat dan Wakil Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dapat dihadiri oleh: a. b. c. d.
(2)
Pejabat Eselon II dan Eselon III; Pejabat Pemerintah Daerah Non Struktural; Tokoh Masyarakat; dan Undangan lainnya.
Upacara pelantikan Lurah dan Wakil Lurah, dapat dihadiri oleh : a. b. c. d. e. f.
Pejabat Eselon II dan Eselon III; Pejabat Pemerintah Provinsi Non Struktural; Ketua Dewan Kota; Ketua Dewan Kelurahan; Tokoh Masyarakat; dan Undangan lainnya. BAB III PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN Pasal 7
(1)
Sebelum memangku jabatan, Walikotamadya/Wakil Walikotamadya, Bupati/Wakil Bupati, Camat/Wakil Camat, dan Lurah/Wakil Lurah yang dilantik mengucapkan sumpah/janji jabatan menurut agama yang dianutnya.
(2)
Pejabat yang akan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu ditanyakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah/janji jabatan menurut agama yang dianutnya oleh pejabat memandu pengucapan sumpah/janji jabatan. Pasal 8
Pengawalan pengucapan sumpah/janji jabatan Pejabat yang dilantik bagi penganut agama, diatur sebagai berikut. a. Bagi penganut Agama Islam, diawali dengan pengucapan kalimat "Demi Allah";
6 b. Bagi penganut Agama Kristen/Khatolik, kalimat "Semoga Tuhan Menolong Saya";
diakhiri dengan
pengucapan
c. Bagi penganut Agama Hindu, diawali dengan pengucapan kalimat "Om Swastiastu"; d. Bagi penganut Agama Budha, diawali dengan pengucapan kalimat "Demi Sang Hyang Adi Budha". BAB IV SUSUNAN ACARA Pasal 9 Susunan acara pelantikan Walikotamadya atau Walikotamadya atau Wakil Bupati, sebagai berikut. a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Bupati
dan
Wakil
Pembukaan oleh Protokol. Pembacaan Keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Penandatangan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan. Penyematan tanda jabatan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Pengarahan dari Gubernur atau Wakil Gubernur. Pembacaan doa. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Ramah-tamah. Pasal 10
Susunan acara pelantikan Camat/Wakil Camat dan Lurah/Wakil Lurah, sebagai berikut. a. Pembukaan oleh Protokol. b. Pembacaan Keputusan oleh Kepaia Bagian Setkodya/Setkab atau Pejabat yang ditunjuk. c. Pengambilan sumpah/janji jabatan Walikotamadya atau Bupati/Wakil Bupati.
oleh
Walikotamadya/Wakil
d. Penandatangan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan. e. Penyematan tanda jabatan oleh Walikotamadya/Wakil Walikotamadya atau Bupati/Wakil Bupati. f.
Pengarahan dari Walikotamadya/Wakil Walikotamadya atau Bupati/Wakil Bupati.
g. Pembacaan doa. h. Pemberian ucapan selamat didahului Walikotamadya atau Bupati/Wakil Bupati. i.
Ramah-tamah.
oleh
Walikotamadya/Wakil
Pasal 11 Bagi Walikotarnadya/Bupati, Camat, dan Lurah, selesai upacara pelantikan, dapat dilakukan upacara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK yang disaksikan oleh Gubernur atau Pejabat yang melantik BAB V TATA TEMPAT DAN PAKAIAN Pasal 12 Tata tempat upacara pelantikan dapat diselenggarakan di dalam gedung atau di luar gedung sesuai dengan kondisi dan situasi. Pasal 13 (1)
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang melantik Walikotamadya/Wakil Walikotamadya dan Bupati/Wakil Bupati menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
(2)
Walikotamadya/Wakil Walikotamadya atau Bupati/Wakil Bupati yang akan melantik Camat/Wakil Camat dan Lurah/Wakil Lurah menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU).
(3)
Mantan Walikotamadya/Wakil Walikotamadya, Bupati/Wakil Bupati, Camat/Wakil Camat, dan Lurah/Wakii Lurah, saat menghadiri upacara pelantikan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Pasal 14
Terhadap Walikotamadya/Wakil Walikotamadya, Bupati/Wakil Bupati, Camat/Wakil Camat dan Lurah/Wakil Lurah yang melaksanakan pelantikan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU). Pasal 15 Pejabat Pemerintah, Anggota DPD, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Anggota DPRD, Anggota Muspida bukan TNI dan POLRI, Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Mantan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III, Pejabat Pemerintah Daerah Non Struktural, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya, yang menghadiri upacara pelantikan dengan ketentuan sebagai berikut. a. Laki-laki menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). b. Perempuan menggunakan pakaian nasional atau disesuaikan kecuali Dharma Wanita dan Tim Penggerak PKK menggunakan pakaian resmi organisasi masing-masing. Pasal 16 (1)
Petugas pelaksana upacara menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
8
(2)
Wartawan menghadiri upacara pelantikan menggunakan pakaian bebas rapih. BAB VI PERLENGKAPAN, KELENGKAPAN UPACARA DAN PELAKSANA UPACARA Pasal 17
Kelengkapan dokumen atau naskah-naskah yang diperlukan dalam penyelenggaraan upacara pelantikan, disiapkan oleh SKPD/unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian. Pasal 18 Dalam rangka pelantikan Walikotamadya/Wakil Walikotamadya Bupati/Wakil Bupati diselenggarakan rapat koordinasi : a. Rapat persiapan awal penyelenggaraan pelantikan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah; b. Rapat persiapan teknis upacara pelantikan dikoordinasikan oleh Biro Humas dan Protokol. Pasal 19 Dalam rangka pelantikan Camat/Wakil diselenggarakan rapat koordinasi:
Camat
dan
Lurah/Wakil
Lurah
a. Rapat persiapan awal penyelenggaraan pelantikan dikoordinasikan oleh Bagian Kepegawaian Setkodya/Setkab; b. Rapat persiapan teknis upacara pelantikan dikoordinasikan oleh Bagian Humas dan Protokol. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 20 Pembiayaan untuk penyelenggaraan upacara pelantikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur Upacara Pelantikan Pejabat Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Pasal 22 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
