KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG DJENIS - DJENIS PAKAIAN SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang djenis-djenis pakaian sipil jang didasarkan baik untuk tudjuan dan sifat-sifat jang resmi maupun jang praktis jang penggunaannja disesuaikan dengan tiap keperluan jang dimaksud setjara chusus. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 1971 ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DJENIS-DJENIS PAKAIAN SIPIL Pasal 1 (1) Pakaian Sipil terdiri dari 5 (lima) djenis, jaitu : a. Pakaian Sipil Harian, disingkat P.S.H. b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat P.S.R. c. Pakaian Sipil Lengkap, disingkat P.S.L. d. Pakaian Sipil Dasi Hitam, disingkat, P.S.D.H. e. Pakaian Sipil Nasional, disingkat P.S.N. (2) a. Pakaian Sipil Harian (P.S.H.) dipakai untuk bekerdja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnja jang bersifat umum. Pakaian Sipil Harian berupa tjelana pandjang dan djas dengan potongan : - leher berdiri dan terbuka, - lengan pendek, - tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, - kantjing lima buah, warna tjelana dan djas sama ; b. Pakaian Sipil Resmi (P.S.R.) dipakai untuk menghadiri upatjara jang bukan upatjara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari. Pakaian Sipil Resmi berupa sama dengan Pakaian Sipil Harian, tetapi mempunjai lengan pandjang ;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
c. Pakaian Sipil Lengkap (P.S.L.) dipakai pada upatjara-upatjara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri. Pakaian Sipil Lengkap berupa tjelana pandjang, kemedja dengan dasi dan djas (biasa disebut suite) ; d. Pakaian Sipil Dasi Hitam (P.S.D.H.) dipakai pada djamuan resepsi/makan resmi atau kenegaraan, chususnja dalam mendjamu tamu-tamu resmi/kenegaraan dari atau kundjungan resmi/ kenegaraan keluar negeri. Pakaian Sipil Dasi Hitam terdiri dari : - tjelana pandjang hitam, - djas hitam atau putih, - kemedja chusus putih, - ikat pinggang chusus hitam, - dasi kupu-kupu hitam, (biasa disebut black tie) ; e. Pakaian Sipil Nasional (P.S.N. ) dipakai untuk menghadiri atjara-atjara resmi/kenegaraan diluar negeri. Pakaian Sipil Nasional terdiri dari : - tjelana pandjang, - djas beskap tertutup, - sarung fantasi, - dengan Petji Nasional, warna tjelana dan djas sama ; apabila ada, bintang/lentjana penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional ; f. Petji Nasional, disamping harus dipakai pada Pakaian Sipil Nasional, dapat dipakai setjara sukarela pada setiap djenis Pakaian Sipil, dan harus dipakai pula, apabila ada ketentuan chusus untuk memakai Petji Nasional itu. Pasal 2 Bentuk dan djenis dari Pakaian Sipil dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, adalah sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. Pasal 3 Para Pegawai Negeri/pedjabat Negara wadjib menggunakan Pakaian Sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dengan tertib. Pasal 4 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 7 Maret 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO DJENDERAL TNI
Lampiran Keputusan Presiden R.I. Nomor : 18 Tahun 1972 Tanggal : 7 Maret 1972 PAKAIAN SIPIL HARIAN ( P.S.H. )
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
leher berdiri dan terbuka
saku atas kiri lengan pendek 5 (lima) buah kantjing badju
saku bawah kanan kiri
warna djas dan tjelana sama
Dipakai untuk :
bekerdja sehari-hari maupun keperluan lainja jang bersifat umum.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
untuk
Lampiran
R.I.
Keputusan
Nomor : Tanggal :
18
Presiden
Tahun 1972 7 Maret
1972
PAKAIAN SIPIL RESMI ( P.S.R. )
leher berdiri dan terbuka
saku kiri atas 5 (lima) buah kantjing badju lengan panjang saku bawah kanan kiri
warna djas dan tjelana sama
(Pakaian Sipil Resmi berupa sama dengan Pakaian Sopil Harian, tetapi
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
mempunyai lengan panjang)
Dipakai untuk : menghadiri upatjara jang bukan upatjara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
Lampiran R.I. Nomor: Tanggal :
Keputusan
PAKAIAN SIPIL LENGKAP ( P.S.L. )
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Presiden
18 Tahun 1972 7 Maret 1972
kemedja dasi saku atas kiri
saku bawah kanan kiri
warna djas dan tjelana sama
Dipakai pada : upatjara-upatjara resmi/kenegaraan atau bepergian keluar negeri. Pakaian Sipil Lengkap ini biasa disebut suite.
Lampiran
Keputusan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Presiden
R.I. Nomor : Tanggal :
18 Tahun 1972 7 Maret 1972
PAKAIAN SIPIL DASI HITAM ( P.S.D.H. )
Dipakai pada : djamuan resmi/makan resmi atau kenagaraan, chususnja dalam mendjamu tamu-tamu resmi/kenegaraan dari atau kundjungan resmi/kenegaraan keluar negeri. Pakaian Sipil Dasi Hitam ini biasa disebut black tic.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran keputusan presiden R.I Nomor : 18 Tahun 1972
Tangal
:
1972
PAKAIAN SIPIL NASIONAL (P.S.N)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
Maret
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
