85 Vol. 5, No 1, Juni 2014, 85-98

efektif Juni 2014Jurnal Bisnis dan Ekonomi Stefani Galuh Widorini dan Joko Purwanto Nugroho

85

Vol. 5, No 1, Juni 2014, 85 - 98

PENGARUH PENGETAHUAN, PERSEPSI TENTANG TARIF PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA Stefani Galuh Widorini Joko Purwanto Nugroho Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra ABSTRACT This study aimed to verify the effect to the tax knowledge, perceptions of law enforcement and tax rates on individual taxpayer compliance in KPP Pratama Yogyakarta. Analysis of the data used to test the hypothesis in this study was a multiple linear regression analysis. The samples used were 100 respondents. The results showed that the knowledge, perceptions of law enforcement and the perception of the applicable tax rate taxpayer simultaneously positive and significant impact on the individual taxpayer compliance in paying taxes. Keywords: Knowledge, Perceptions of Law Enforcement, and Compliance Perception Tax Rate Taxpayer. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (budgetair), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Selain itu, membayar pajak adalah kewajiban warga negara sehingga pemerintah bisa menyediakan sarana publik dengan layak dan pemerataan kekayaan (Wahl et al, 2010). Peningkatan penerimaan pajak tersebut ternyata belum optimal, karena nilai tax ratio Indonesia masih tergolong rendah. Tax ratio adalah rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (Wibowo, 2003), atau merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional.

Rendahnya kepatuhan pajak adalah sebuah masalah yang harus diperhatikan dengan serius pada berbagai negara yang sedang berkembang. Terbatasnya kapasitas pemerintah pada negara sedang berkembang untuk meningkatkan penerimaan guna merealisasikan tujuan pembangunan. Potensi ketidakpatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak banyak dijumpai kasusnya di lapangan, sebagai contoh adalah adanya wajib pajak pribadi yang memiliki lebih dari satu usaha, tetapi pajak yang dibayarkan hanya dari penerimaan salah satu usahanya saja, sehingga penerimaan dari usaha yang lainnya tidak dikenai pajak. Kasus yang lainnya adalah adanya wajib pajak yang melaporkan penerimaan dari usahanya lebih kecil dari yang sebenarnya, sehingga pajak yang terhutang akan lebih sedikit. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka peneliti perlu untuk

86

efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Persepsi tentang Tarif Pajak dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta”. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a. Apakah pengetahuan wajib pajak orang pribadi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? b. Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang tarif pajak yang berlaku mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? c. Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? KAJIAN PUSTAKA 1. Pengertian dan Fungsi Pajak Pajak adalah iuran berupa uang yang dibayarkan rakyat kepada negara. Pajak tersebut dipungut negara berdasar undang-undang yang bersifat memaksa. Iuran ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Supramono dan Damayanti, 2005). Apabila pemasukan dari sektor pajak terdapat surplus maka kelebihan ini digunakan untuk membiayai fasilitas umum (Resmi, 2005).Terdapat 2 fungsi pajak, yaitu (Resmi, 2005): a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Upaya ini ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui

Juni 2014

penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. b. Fungsi regulerend (mengatur) Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh pajak sebagai fungsi mengatur antara lain: 1) Pajak tinggi atas barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. 2) Tarif pajak progresif atas penghasilan, yang dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi berkontribusi (membayar pajak) tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia yang akhirnya dapat memperbesar devisa negara. 4) Pajak penghasilan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain. Pajak ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri yang dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota. Pajak ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor

Juni 2014

Stefani Galuh Widorini dan Joko Purwanto Nugroho

asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 2. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu (Waluyo, 2008): a. Official assessment system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, 2) Wajib pajak bersifat pasif, dan 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self assessment system Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. c. Withholding system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk mendorong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana adminsitrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberi satu NPWP untuk semua jenis pajak. Fungsi dari NPWP adalah: a. Sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak,

87

b. Sarana administrasi perpajakan. Dalam setiap dokumen atau formulir perpajakan, wajib pajak diharuskan mencantumkan nomor pokok wajib pajakatau NPWP (Supramono dan Damayanti, 2005). 4. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Dalam sistem self assessment wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau setoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Selain SSP juga dikenal istilah surat pemberitahuan (SPT), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundanganundangan. Pihak yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan setiap badan (Suandy, 2000). 5. Pajak Penghasilan Pribadi Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2005). Pengertian lain mendefinisikan pajak penghasilan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan

88


atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Supramono dan Damayanti, 2005). Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (Waluyo, 2008). Sementara objek pajak diartikan sebagai sasaran penanganan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Supramono dan Damayanti, 2005). Selanjutnya penghitungan prosentase besarnya pajak penghasilan disebut tarif pajak. Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan agar dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan ini mendasari penetapan tarif pajak yang dinyatakan dalam prosentase. Prosentase tarif dalam pajak penghasilan dibedakan menjadi (Waluyo, 2008): a. Tarif marginal adalah presentase tarif yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. b. Tarif efektif adalah presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Juni 2014

Ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak yaitu: 1) Tarif pajak proporsional/ sebanding Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. 2) Tarif pajak progresif Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang prosentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif pajak progresif dibagi menjadi beberapa tarif: a. Tarif progresif progresif, dimana kenaikan prosentase pajaknya semakin besar. b. Tarif progresif tetap, dimana kenaikan prosentase pajaknya tetap. c. Tarif progresif degresif adalah prosentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 3) Tarif pajak tetap Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. 6. Penelitian Terdahulu Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah tarif pajak yang berlaku dan upaya penegakan hukum. Hal ini pernah diteliti oleh Ali et al (2001) tentang pengaruh tax rates dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dilakukan dengan menggunakan data IRS (Internal Revenue System/data kantor inspeksi pajak Amerika) wajib pajak individu dari tahun 1980 sampai tahun 1995. Hasil

Juni 2014


penelitian menunjukkan bahwa tingkat pajak dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu semakin rendah tax rates dan semakin tinggi penegakan hukumnya akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak, dengan sasaran utama sebagai objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan rancangan cross sectional yang akan mengungkapkan hubungan tiga variabel, yaitu pengetahuan, persepsi tentang tarif pajak dan persepsi tentang penegakan hukum terkait perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak. 2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang dilayani pada KPP Pratama Yogyakarta. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang dilayani di KPP Pratama Yogyakartasebanyak 100 orang. 3. Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan wajib pajak orang pribadi, persepsi tentang tarif pajak yang berlaku dan persepsi tentang penegakan hukum terkait pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah variabel kepatuhan membayar pajak. 4. Uji Instrumen dan Asumsi Klasik Sebelum data dikumpulkan maka instrumen dalam penelitian ini diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya

89

terlebih dahulu. Selanjutnya setelah data terkumpul, maka dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinearitas. Pelaksanaan uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinearitas dilakukan dengan SPSS 17.00 for Windows. 5. Analisis Data Data yang terkumpul dalam penelitian ini setelah dinyatakan terbebas dari asumsi-asumsi klasik maka akan dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, yang didukung dengan uji F, uji t dan koefisien determinasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 17.00 for Windows. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Uji Instrumen Berdasarkan Tabel 1.menunjukkan bahwa semua variabe l penelitian mempunyai nilai Alpha Cronbach > 0,70. Dengan demikian instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabel, sehingga instrumen penelitian layak digunakan untuk mengambil data penelitian. Suatu instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut mempunyai unsur kemantapan, keajegan atau stabilitas hasil pengamatan dengan instrumen (pengukuran), seandainya barang atau orang ataupun apapun yang diamati dalam keadaan tidak berubah dalam kurun waktu amatan pertama, kedua, dan selanjutnya. Selanjutnya dari Tabel 2. juga menunjukkan bahwa nilai korelasi tabel diketahui sebesar 0,361. Dengan demikian ada 1 item pertanyaan kepatuhan membayar pajak yang tidak valid (item 5) dan 1 item pertanyaan

90

kepatuhan wajib pajak tidak valid (item 18). Dengan demikian item tersebut tidak digunakan dalam perhitungan lebih lanjut. Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Varibel Pengetahuan tentang Pajak Persepsi Penegakan Hukum Perseosi Tarif Pajak Kepatuhan Wajib Pajak

Alpha Cronbach 0,789

Keterangan Reliabel

0,900

Reliabel

0,713 0,790

Reliabel Reliabel

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Kepatuhan membayar pajak Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Persepsi penegakan hukum Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14

Nilai r

ket

Instrumen

Nilai r

ket

0,483 0,640 0,495

Valid Valid Valid

Persepsi tarif pajak 0,428 0,590 0,509 0,470 0,211 0,664 0,617 0,474 0,588

Valid Valid Valid Valid Tdk valid Valid Valid Valid Valid

Item 15 Item 16 Item 17

Kepatuhan wajib pajak 0,841 0,820 0,616 0,813 0,713

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Variabel

K-S

Pengetahuan tentang Pajak (X1)

0,839

Persepsi Penegakan Hukum (X2)

0,864

Persepsi Tarif Pajak (X3)

1,179

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1,125

Sig.

Keterangan

0,482

Normal

0,444

Normal

0,124

Normal

0,159

Normal

Sumber: Data primer diolah

Sumber: Data Diolah

Instrumen

Juni 2014


Valid Valid Valid Valid Valid

Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25

0,288 0,446 0,435 0,479 0,640 0,650 0,486 0,589

Tdk valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga semua variabel penelitian berdistribusi normal. Variabel yang berdistribusi normal berarti variabel tersebut mempunyai sebaran data yang polanya mengikuti kurva normal. Data yang terdistribusi normal dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya, karena hal tersebut merupakan salah satu uji prasyarat analisa. b. Uji linieritas Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak. Kriteria pengujian linieritas adalah jika harga F hitung < F tabel, pada taraf signifikasi 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier. Hasil uji linieritas disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

Sumber Data Diolah Variabel

2. Hasil Uji Asumsi Klasik Sebelum data dianalisis untuk mencari pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, maka dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinearitas. Pelaksanaan uji asumsi klasik ini dilakukan dengan SPSS 17.00 for Windows. a. Uji normalitas Hasil uji normalitas untuk masingmasing variabel penelitian tersaji pada Tabel 3.

F hitung

F tabel

P

Keterangan

x1 ––> y

0,825

3,95

0,647

Linier

x2 ––> y

0,579

3,95

0,827

Linier

x2 ––> y

0,613

3,95

0,744

Linier

Sumber : Data primer diolah

Hasil uji linieritas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F hitung pada semua variabel penelitian < nilai F tabel (F hitung < F tabel) dengan tingkat signifikansi > 0,05 sehingga semua variabel penelitian adalah linier. Variabel yang linier berarti variabel tersebut jika diregresikan dengan variabel dependen

Juni 2014


dapat membentuk suatu persamaan linier matematis, sehingga diketahui hubungan dan pengaruh diantara keduanya. c. Uji multikolinieritas Hasil uji multikolinieritas untuk model regresi pada penelitian ini disajikan pada Tabel 5. Tabel 5.Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Pengetahuan tentang pajak (x1) Persepsi penegakan hukum (x2) Persepsi tarif pajak (x3)

Tolerance

VIF

Kesimpulan

0,701

1,427

Tidak ada multikolinieritas

0,153

6,544


0,175

5,701



Dari Tabel 5 terlihat bahwa semua variabel bebas yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi penegakan hukum dan persepsi tarif pajak mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Variabel yang tidak terdapat gejala multikolinieritas berarti variabel tersebut tidak terdapat hubungan yang linier terhadap variabel independen yang lainnya. Apabila terdapat hubungan yang linier antara dua variabel independen maka, yang digunakan untuk analisa selanjutnya dipilih salah satunya agar tidak terjadi bias. 3. Deskripsi Data Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Dari 100 orang wajib pajak orang pribadi yang dilayani di KPP Pratama Yogyakarta selanjutnya dikategorikan dalam empat kelompok untuk masing-masing variabel, yaitu tinggi, sedang, rendah dan kurang. Pengkategorian ini didasarkan pada nilai rerata teoritik dan simpangan baku teoritik pada masing-masing variabel penelitian.

91

a. Pengetahuan tentang pajak Skala orientasi kerja terdiri dari 9 butir pertanyaan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 5. Variabel pengetahuan tentang pajak mempunyai nilai rata-rata teoritik sebesar 24 dan nilai standar deviasi teoritik sebesar 5,33. Nilai rata-rata per butir pertanyaannya secara berurutan (tanpa pertanyaan ke 5) adalah sebesar 3,66; 3,73; 3,63; 3,61; 3,19; 3,56; 3,83; dan 3,65. Kategorisasi untuk variabel pengetahuan tentang pajak menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak dalam kategori sedang sebanyak 75 responden (75%), kemudian kategori tinggi sebanyak 16 responden (16%), dan kategori rendah sebanyak 9 responden (9%). Tidak ada penilaian untuk pengetahuan tentang pajak yang berada pada kategori kurang. b. Persepsi tentang penegakan hukum Skala persepsi tentang penegakan hukum terdiri dari 5 item pertanyaan dengan masing-masing mempunyai skor 1 sampai 5. Variabel persepsi tentang penegakan hukum mempunyai nilai ratarata teoritik sebesar 15 dan nilai standar deviasi teoritik sebesar 3,33. Nilai ratarata per butir pertanyaannya secara berurutan adalah sebesar 3,82; 3,58; 3,7; 3,83 dan 3,44. Kategorisasi untuk variabel persepsi tentang penegakan hukum menunjukkan bahwa persepsi tentang penegakan hukum dalam kategori sedang sebanyak 67 responden (67%), kemudian kategori tinggi sebanyak 23 responden (23%), kategeori rendah sebanyak 10 responden (10%), dan tidak ada persepsi tentang penegakan hukum yang berada dalam kategori kurang. c. Persepsi tentang tarif pajak Skala persepsi tentang tarif pajak terdiri dari 3 item pertanyaan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 5. Variabel persepsi tentang penegakan hukum mempunyai nilai rata-rata teoritik

92

Juni 2014


sebesar 9 dan nilai standar deviasi teoritik sebesar 2. Nilai rata-rata per butir pertanyaannya secara berurutan adalah sebesar 3,58; 3,7 dan 3,83. Kategorisasi untuk variabel persepsi tentang tarif pajak menunjukkan bahwa persepsi tentang tarif pajak dalam kategori sedang sebanyak 58 responden (58%), kemudian kategori tinggi sebanyak 22 responden (22%), kategeori rendah sebanyak 20 responden (20%), dan tidak ada persepsi tentang tarif pajak yang berada dalam kategori kurang. d. Kepatuhan wajib pajak Skala kepatuhan wajib pajak terdiri dari 8 item pertanyaan yang masingmasing mempunyai skor 1 sampai 5. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai rata-rata teoritik sebesar 21 dan nilai standar deviasi teoritik sebesar 41,67. Nilai rata-rata per butir pertanyaannya secara berurutan (tanpa pertanyaan pertama) adalah sebesar 3,78; 3,58; 3,65; 3,69; 3,75; 3,66 dan 3,83. Kategorisasi untuk variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang berada dalam kategori sedang sebanyak 67 responden (67%), selanjutnya dalam kategori tinggi sebanyak 23 responden (23%), kategori rendah sebanyak 10 responden (10%) dan tidak ada responden yang masuk dalam kategori kurang. 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. Analisis data yang dilakukan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi linier berganda diolah dengan menggunakan program SPSS 17.00 for windows dengan hasil sebagai berikut: Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Koefisien Regresi

thitung

Sig.

Kesimpulan

Pengetahuan tentang pajak (X1)

0,595

8,166

0,000

Signifikan

Persepsi penegakan Hukum (X2)

0,461

2,195

0,031

Signifikan

Persepsi tarif pajak (X3)

-0,481

-1,632

1,106

Tdk Signifikan

Variabel

Konstanta = 5,635 R2 = 0,573 F hitung = 42,864 Sig. = 0,000


Dari hasil analisis dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 5,635 + 0,595X1 + 0,461X2 + 0,481X3 Nilai konstanta sebesar 5,635 berarti apabila variabel pengetahuan tentang pajak, persepsi penegakan hukum dan persepsi tarif pajak dianggap nol, maka kepatuhan wajib pajak akan sebesar 5,635. Nilai koefisien b1 sebesar 0,595 berarti jika setiap perubahan variabel pengetahuan tentang pajak sebesar satu tingkat maka akan mengakibatkan perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,595 tingkat, dengan asumsi X2 dan X3 nilainya tetap. Peningkatan satu tingkat pada pengetahuan tentang pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,595 tingkat. Sebaliknya penurunan satu tingkat pada pengetahuan tentang pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,595 tingkat. Nilai koefisien b2 sebesar 0,461 berarti setiap perubahan variabel persepsi penegakan hukum sebesar satu tingkat maka akan mengakibatkan perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,461 tingkat, dengan asumsi X1dan X3

Juni 2014


nilainya tetap. Peningkatan satu tingkat pada persepsi penegakan hukum akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,461 tingkat. Sebaliknya penurunan satu tingkat pada persepsi penegakan hukum akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,461 tingkat. Nilai koefisien b3 sebesar 0,481 berarti setiap perubahan variabel persepsi tarif pajak sebesar satu tingkat maka akan mengakibatkan perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,481 tingkat, dengan asumsi X1 dan X2 nilainya tetap. Peningkatan satu tingkat pada persepsi tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,481 tingkat. Sebaliknya penurunan satu tingkat pada persepsi tarif pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,481 tingkat. 5. Uji t (secara parsial) Uji t ini merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. Apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. a. Pengetahuan tentang pajak Hasil statistik uji t untuk variabel pengetahuan tentang pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 8,166 dengan nilai signifikansi 0,000. Koefisien regresi mempunyai nilai positif maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, didukung. b. Persepsi tentang penegakan hukum Hasil statistik uji t untuk variabel persepsi penegakan hukum diperoleh nilai t hitung sebesar 2,195 dan koefisien

93

regresi mempunyai nilai positif maka hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi tentang penegakan hukum terkait pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, didukung. c. Persepsi tentang tarif pajak Hasil statistik uji t untuk variabel persepsi penegakan hukum diperoleh nilai t hitung sebesar -1,632 dan koefisien regresi mempunyai nilai negatif maka hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi tentang tarif pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, tidak didukung. 6. Uji F Uji F digunakan untuk menguji signifikansi model regresi dan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi yang digunakan dalam analisis ini signifikan. Apabila nilai signifikansi F < 0,05 maka model regresi signifikan secara statistik. Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 42,864 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak,didukung. 7. Koefisien determinasi (R2) Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya prosentase hubungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,573. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan

94


membayar pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan tarif pajak sebesar 57,3%, sedangkan sisanya sebesar 42,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 8. Pembahasan a. Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada penelitian ini pengetahuan wajib pajak tentang pajak diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari delapan item pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya menggali pengetahuan wajib pajak tentang pengertian pajak, NPWP, denda dan sanksi perpajakan, pengisian SPT, sistem pemungutan pajak, batas penyampaian SPT PPh, tarif pajak dan perhitungan pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak pada penelitian ini dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, rendah dan kurang. Pengetahuan wajib pajak menunjukkan seberapa tingkat pemahaman tentang informasi perpajakan. Adanya tingkat pengetahuan yang semakin tinggi tentang pajak tentunya akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, karena pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pembangungan nasional. Hasil uji t yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama didukung dimana kategorisasi pengetahuan wajib pajak tentang pajak sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan pada kategori sedang, yaitu sebanyak 75 orang (75%). Hal tersebut senada dengan hasil kategori untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sebagian besar berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 67 orang (67%). Berdasarkan hasil kategorisasi tersebut maka semakin tinggi pengetahuan

Juni 2014

wajib pajak tentang pajak akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil kategori pada kedua variabel tersebut yang mempunyai kelas kategorisasi yang sama, yaitu pada kelas kategori sedang. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Krause (2000), Santoso, (2008), yaitu pengetahuan atau pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi juga terhadap patuh tidaknya wajib pajak. OECD (2001) juga menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian kepada wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo pada tahun 2007. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Pengaruh Persepsi tentang Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada penelitian ini persepsi tentang penegakan hukum diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari lima item pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya menggali persepsi wajib pajak tentang sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, sanksi bagi wajib pajak yang melaporkan pajak terhutang tidak sesuai dengan yang seharusnya, pemberlakukan sanksi pajak, aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pajak dan konsistensi aparat penegak hukum untuk memberantas kasus pelanggaran pajak.

Juni 2014


Persepsi wajib pajak tentang penegakan hukum pada penelitian ini di kategorikan ke dalam empat kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, rendah dan kurang. Persepsi wajib pajak tentang penegakan hukum menunjukkan bagaimana tingkat pendapat mereka tentang penegakan hukum di Indonesia terkait kasus perpajakan. Adanya tingkat persepsi yang tinggi tentang penegakan hukum perpajakan di Indonesia akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga merasa yakin bahwa pajak berlaku adil dan merata, serta digunakan untuk kepentingan bersama. Jika hal tersebut sudah tercapai maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan semakin meningkat. Hasil analisa uji t yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, didukung kategorisasi persepsi tentang penegakan hukum yang sebagian besar diantaranya memiliki tingkat persepsi pada kategori sedang, yaitu sebanyak 65 orang (65%). Hal tersebut senada dengan hasil kategori untuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sebagian besar berada pada kategori sedang, yaitu sebanyak 67 orang (67%). Berdasarkan hasil kategorisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang penegakan hukum perpajakan maka akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil kategori pada kedua variabel tersebut yang mempunyai kelas kategorisasi yang sama, yaitu pada kelas kategori sedang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2001), yang salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data IRS wajib pajak individu dari tahun 1980 sampai tahun 1995. Salah satu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

95

penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu semakin semakin tinggi penegakan hukumnya akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah tarif pajak(Santoso, 2008). c. Pengaruh Persepsi tentang Tarif Pajak yang Berlaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada penelitian ini persepsi tentang tarif pajak diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari tiga item pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya menggali persepsi wajib pajak tentang kesesuaian tarif pajak yang berlaku saat ini, standar tarif pajak di Indonesia dan tarif pajak yang tidak memberatkan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak yang berlaku pada penelitian ini dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, rendah dan kurang. Persepsi wajib pajak tentang penegakan hukum menunjukkan bagaimana tingkat pendapat mereka tentang tarif pajak yang berlaku di Indonesiaa saat ini. Tingkat persepsi yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak menerima keputusan tarif pajak dan tidak merasa keberatan dengan besarnya tarif pajak yang berlaku. Oleh sebab itu, adanya persepsi yang tinggi tentang tarif pajak yang berlaku akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil analisa uji t yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak didukung. Meskipun pada variabel persepsi tentang tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak, sebagian besar wajib pajak berada pada kategori sedang, namun pada variabel persepsi tentang tarif pajak masih banyak wajib pajak yang menunjukkan persepsinya pada kategori rendah.

96


Ketidaksesuaian ini dapat dipahami karena tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, sehingga meskipun persepsi tentang tarif pajak cukup tinggi namun hal tersebut tidak mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini semakin didukung oleh adanya kasus perpajakan yang terjadi selama beberapa tahun ini, dan banyak terungkap kasus mafia pajak yaitu adanya tindak korupsi, sehingga semakin meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. d. Pengaruh-Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Persepsi tentang Penegakan Hukum dan Persepsi tentang Tarif Pajak yang Berlaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan jumlahnya pajak yang dibayar akurat, yaitu sesuai dengan kewajiban pada peraturan, kebijakan dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat itu (Roth et al. 1989 dalam Pope dan Mohdali, 2010). Penelitian ini mencoba melakukan analisa mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang penegakan hukum dan persepsi tentang tarif pajak yang berlaku pada wajib pajak orang pribadi yang dilayani pada KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini berangkat dari beberapa teori dan hasil penelitian, diantaranya adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak (OECD, 2001). Selain itu, tarif pajak pajak dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu semakin rendah tax rates dan semakin tinggi penegakan hukumnya akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang

Juni 2014

menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah tarif pajak (Santoso, 2008). Salah satu tujuan dari penelitian adalah untuk membuktikan hipotesis keempat yang berbunyi pengetahuan, persepsi tentang penegakan hukum dan persepsi tentang tarif pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hipotesis tersebut dibuktikan dengan melakukan analisa regresi berganda. Berdasarkan hasil analisa regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 42,864; nilai signifikansi 0,000, dan koefisien regresi bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi tentang penegakan hukum dan persepsi tentang tarif pajak yang berlaku wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, dengan demikian hipotesis keempat diterima. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi yang dilayani KPP Pratama Yogyakarta. Hal tersebut mempunyai makna bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. b. Persepsi tentang penegakan hukum perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

Juni 2014


orang pribadi yang dilayani KPP Pratama Yogyakarta. Hal tersebut mempunyai makna bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang penegakan hukum perpajakan akan diikuti oleh kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. c. Persepsi tentang tarif pajak yang berlaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi yang dilayani KPP Pratama Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu pada beberapa tahun terakhir banyak diungkap kasus mafia pajak dan korupsi sehingga mengurangi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak. d Pengetahuan tentang perpajakan, persepsi tentang penegakan hukum perpajakan dan persepsi tentang tarif pajak yang berlaku secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayani di KPP Pratama Yogyakarta. Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah sampel yang terbatas dan waktu yang singkat membuat kurang lebih terperinci ketika bertanya. 2. Saran Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada penelitian ini persepsi wajib pajak tentang tarif pajak yang berlaku sudah menunjukkan tingkatan yang cukup baik, namun hal tersebut ternyata belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini diduga disebabkan oleh banyaknya kasus pajak yang terungkap dan adanya tindak korupsi. Oleh sebab itu, guna meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh, pemerintah diharapkan

97

dapat lebih serius untuk menangani kasus pajak dan korupsi dengan cepat dan adil sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan tumbuh dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara guna mencapai kesejahteraan bersama. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis, yaitu melakukan analisis tentang variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperkaya referensi dan memberi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh. Variabel tersebut diantaranya meliputi penalti, persepsi tentang pelayanan petugas pajak, tingkat penghasilan dan lain-lain. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Alternatif. Bineka Kiryanto.

2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. EKOBIS. Vol 1(1), 41 – 52.

Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Santoso, Wahyu. 2006. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia).

98


Disertasi. Bandung. Program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjajaran Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Wahl, Ingrid., Kastlunger, Barbara & Kirchler., Erich. 2010. Trust in Authorities and Poser to enforce Tax Compliance: an Empirical Analysis of the “Slippery Slope Framework”. Law & Policy. October 2010, 383 – 406.

Juni 2014

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Wibowo. Tri. 2000. Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional. Jurnal Kipas. Vol. 2, No. 24, pp. 32 – 41.

85 Vol. 5, No 1, Juni 2014, 85-98

Recommend Documents