PETUNJUKTEKNISPENGGUNAAN DANAALOKASIKHUSUS BIDANGENERGIPERDESAAN TAHUI.I ANGGARAN2014 (Peraturan MenteriEnergidanSumberDayaMineralRepublik Indonesia Nomor3 Tahun2014 tanggal17 Januari 2014) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI ENERGIDANSUMBERDAYAMINERALREPUBLIKINDONESIA, Menimbang : 7. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun a. bahwa dalam rencanapembangunanenergi 2009 tanggal 6 Aprit 2009 tentang pedoman tebarukantelahdialokasikan anggarandariDana Pengelolaan KeuanganDanaAlokasiKhususdi Alokasi Khusus Bidang Energi perdesaan Daerah; sebagaimanadimaksuddalamperaturanMenteri 8. PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya KeuanganNomor 180/PMK.0TlZ013 tentang Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Organisasidan TataKerjaKementerianEnergi KhususTahunAnggaran2014; dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara b. bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimana RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor bS2) dimaksuddalam huruf a dan sesuaidengan sebagaimanatelah diubahdengan peraturan ketentuanPasaf 59 ayat (1) peraturan MenteriEnergidan SumberDayaMineralNomor PemerintahNomor55 Tahun2005tentangDana 22Tabun2013(BeritaNegaraRepublikIndonePerimbangan,perlu menetapkanperaturan siaTahun2013Nomor 1A24; MenteriEnergidan SumberDayaMineraltentang 9 . P e r a t u r a nM e n t e r i K e u a n g a n N o m o r 1 g 0 / PetunjukTeknis PenggunaanDana Alokasi PMK.07/2013tentang Pedoman Umum dan K h u s u s B i d a n g E n e r g i p e r d e s a a nT a h u n AfokasiDanaAlokasiKhususTahunAnggaran Anggaran2014: 2014(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2413Nomor1465); Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor30TahunZA0Ttentang MEMUTUSI(AN: Energi(LembaranNegaraRepublikfndonesia Menetapkan: Tahun 2007 Nomor gG,TambahanLembaran PERATURANMENTERIENERGIDAN SUMBER NegaraRepubliklndonesiaNomor4246); DAYAMINERALTENTANGPETUNJUKTEKNIS 2. Undang-Undang Nomor30 Tahun2009tentang PENGGUNAANDANAALOKASIKHUSUSBIDANG Ketenagalistrikan (LembaranNegaraRepublik ENERGIPERDESAAN TAHUNANGGARAN2014. IndonesiaTahun2009 Nomor 133,Tambahan LembaranNegaraRepubliktndonesiaNomor BAB I 5052); KETENTUANUMUM 3. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun2005 tentangDanaPerimbangan(LembaranNegara Pasal 1 RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 137, TambahanLembaranNegaraRepublikIndone- DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan: sia Nomor45TE); 1. DanaAlokasiKhususBidangEnergiperdesaan 4. PeraturanPemerintahNomor 3g Tahun 2007 yang selanjutnyadisebut DAK Bidang Energi t e n t a n g P e m b a g i a nU r u s a n p e m e r i n t a h a n Perdesaanadalahdana yang bersumberdari Antara Pemerintah,PemerintahanDaerah AnggaranPendapatandan BelanjaNegarayang Provinsi,dan Pemerintahan DaerahKabupaten/ dialokasikankepada Daerah tertentudengan Kota (LembaranNegara RepublikIndonesia tujuan untuk membantumendanaikegiatan Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran pembangunan energiterbarukan. NegaraRepublikIndonesiaNomor4T3T); 2. PembangkitListrikTenagaMikro Hidro yang 5. PeraturanPresidenNomor 3g Tahun 2013 selanjutnyadisingkatPLTMH adalah suatu tentangRencanaKerjapemerintahTahun2014 pembangkit listrikskalakecilyangmenggunakan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun tenagaair di bawahkapasitas1 (satu)MW yang 2013Nomorgl ); dapatberasaldarisaluranirigasi,sungai,atau 6. KeputusanPresidenNomorSg/p Tahun2011 airterjunalam,denganearamemanfaatkan tinggi tanggal18 Oktober 2011; terjunandanjumlahdebitair. WaftaPerundang-undangan/l S Mei 2014
Nl
3 . PembangkitListrik Tenaga Surya Fotovoltaik T e r p u s a ty a n g s e l a n j u t n y ad i s e b u t P L T S FotovoltaikTerpusatadalah pembangkitlistrik yangmengubahenergimataharimenjadilistrik dengan menggunakanmodul fotovoltaikdan e n e r g i l i s t r i k y a n g d i h a s i l k a ns e l a n j u t n y a disalurkankepada pemakai melaluijaringan tenagalistrik. 4 . PembangkitListrik Tenaga Surya Fotovoltaik T e r s e b a ry a n g s e l a n j u t n y ad i s e b u t P L T S FotovoltaikTersebaradalah pembangkitlistrik yangmengubahenergimataharimenjadilistrik dengan menggunakanmodul fotovoltaikdan e n e r g i l i s t r i k y a n g d i h a s i l k a ns e l a n j u t n y a d i s a l u r k a nl a n g s u n g k e i n s t a l a s i r u m a h pemakai. 5 . Biogasadalah gas yang merupakanproduk akhir peneernaananaerobikbiomassaoleh mikro organismedi dalam tangki peneerna (digester)dengan komponenutama metana 40% (empat puluh persen)sampai dengan 7O% (tujuh puluh persen)dan karbondioksida. 6 . SatuanKerja PerangkatDaerah Kabupaten yang selanjutnyadisebutSKPD Kabupaten adalahorganisasi/lembaga pada Pemerintah K a b u p a t e ny a n g b e r t a n g g u n gj a w a b d a n menanganibidangenergiyang akan menggunakananggaranatau menyelenggarakan kegiatanyangdibiayaidariDAK BidangEnergi Perdesaan. 7 . SatuanKerja PerangkatDaerahProvinsiyang selanjutnyadisebut SKPD Provinsiadatah organisasi/lembaga pada Pemerintahprovinsi yang bertanggungjawab terhadappelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahandi bidang energi dan sum ber daya mineral di daerah provinsi. 8. Menteriadafahmenteriyangmenyelenggarakan urusanpemerintahandi bidangketenagalistrikan dan energi baru, terbarukan,dan konservasi energi. 9 . KementerianEnergidan SumberDayaMineral yang selanjutnyadisebutKementerianESDM adalah kementerianyang mempunyaitugas menyelenggarakanurusan pemerintahandi bidangenergidan sumberdaya mineraluntuk membantuPresidendalammenyelenggarakan pemerintahan negara. 1 0 . DirekturJenderalEnergiBaru,Jierbarukan,dan KonservasiEnergi yang selanjutnyadisebut Dirjen EBTKE adalah direkturjenderal yang melaksanakantugas dan bertanggungjawab atasperumusandan pelaksanaankebijakandan standardisasiteknis di bidang energi baru, terbarukan,dan konservasienergi. WartaPerundang-Undangan/l 3 Mei 2014
BAB II MAKSUDDAN TUJUAN Pasa12 (1) Petunjukteknisini dimaksudkansebagaiacuan bagipemerintah kabupatendalamperencanaan, pelaksanaan,pemantauan,dan evaluasidari segiteknisterhadapkegiatanyangdibiayaidari DAKBidangEnergiPerdesaanTahunAnggaran 2014. @ Petunjukteknisini bertujuan: a. menjamintertibperencanaan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasiDAK Bidang EnergiPerdesaanyangdilaksanakanoleh PemerintahKabupaten; b. menjaminterlaksananyakoordinasiantara Kementeriandan PemerintahKabupaten d a l a m p e r e n c a n a a n ,p e l a k s a n a a n , pemantauan,dan evaluasikegiatanyang didanaidariDAKBidangEnergiperdesaan; c. meningkatkanefektivitasdan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Energi Perdesaan,sertamensinergikankegiatan yang didanai dari DAK Bidang Energi Perdesaan; d. meningkatkanpemanfaatanenergi terbarukansebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasionaluntuk mengurangi ketergantungan terhadapenergi fosil/konvensional ; dan e. meningkatkanperan serta pemerintah daerahdalamupayapengembangan dan pemanfaatanenergiterbarukan. Pasal 3 Ruanglingkuppengaturandalam PeraturanMenteri Inl meliputi: a. arah kegiatan,$asarandan perencanaan; b. koordinasipenyelenggaraan; c. tugasdantanggungjawabpelaksanaan kegiatan dananggaran; d. sosialisasi,pemantauan,dan evaluasi; e. pelaporan;dan f. penilaiankinerja. BABIII ARAH KEGIATAN,SASARAN,DI\N PERENCANAAN Pasal4 (1) DAK Bidang Energi Perdesaandiarahkan untukmembiayaikegiatanfisikpembangunan
M2
instalasipemanfaatanenergiterbarukanyang terpisahkandari PeraturanMenteri ini, wajib o mengalokasikan meliputi: palingsedikit15 0/0 (limabelas a. pembangunan PLTMH; persen)dari anggarannyauntukpembangunan b. rehabilitasiPLTMHdan/atauPLTSTerpusat instalasiBiogasskalarumahtangga. yang rusak; e. perluasan/peningkatanpelayanantenaga(2) UntuksetiapkabupatenpenerimaDAK Bidang listrikdari PLTMHdan/atauPLTSterpusat; EnergiPerdesaansebagaimana tercantumdalam d. pembangunanPLTS Terpusatdan/atau Lampiran flB yang merupakanbagian tidak PLTSTersebar; terpisahkandari PeraturanMenteri ini, wajib e. pembangunan instalasiBiogas skalarumah mengalokasikanpalingsedikit30 % (tigapuluh tangga. persen)dari anggarannyauntukpembangunan instalasiBiogasskalarumahtangga. (2) PembangunanPLTMH dan PLTS Terpusat sebagaimanadimaksudpada ayat (1) hurufa (3) Untuk kabupaten penerima anggaran DAK dan huruf d merupakaninstalasipembangkit BidangEnergiPerdesaanselainsebagaimana tenaga listrikyang tidak terhubungdengan dimaksudpadaayat(1)danayat(2),penggunaan jaringan tenaga listrik PT PerusahaanListrik anggaranuntukpembangunaninstalasiBiogas Negara(Persero)dan pemegangizin usaha skalarumahtanggadisesuaikandenganpotensi penyediaantenagalistriklainnya(offgrid). ternakmasing-masing kabupaten. (3) RehabilitasiPLTMH dan/atau PLTS Terpusat (4) Terhadapkabupatensebagaimanadimaksud yang rusak serta perluasan/peningkatan pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak dapat pelayanantenaga listrikdari PLTMHdan/atau memenuhikewajibanalokasianggaranuntuk PLTSTerpusatsebagaimanadimaksudpada pembangunaninstalasiBiogas skala rumah ayat (1) huruf b dan hurufe hanyadapat tanggamaka DirjenEBTKEdapatmemberikan dilakukanterhadapinstalasipembangkittenaga persetujuan perubahan persentasealokasi listrikyang tidak terhubungdenganjaringan anggaranuntukpembangunan instalasiBiogas tenaga listrikPT PerusahaanListrikNegara skala rumah tangga setelah terlebih dahulu (Persero)dan pemegangizinusahapenyediaan melakukanverifikasilapanganbersamaSKpD tenagalistriklainnya(offgrid). provinsisetempat. (4) Kegiatanpembangunan PLTMHsebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a merupakan kegiatanprioritas.
( 5 ) K a b u p a t e ny a n g m e n d a p a t r e k o m e n d a s i persetujuan perubahanpersentasesebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pembangunaninstalasiBiogas skala rumah (5) KegiatanpembangunanPLTSTerpusatdan/atau tanggasesuaidenganjumlahpersentasealokasi PLTSTersebarsebagaimanadimaksudpada anggaranyang disetujui. ayat(1)hurufd dapatdilakukanapabiladi suatu kabupatentidak mempunyaipotensienergiair Pasal 6 skala keeil yang layak secara teknis dapat dikembangkan sebagaiPLTMH. Sasaranpenerima/pemanfaat DAK BidangEnergi Perdesaanuntukkegiatanyangmenghasilkan energi (6) Pelaksanaan pembangunan instalasi listrikdiperuntukkanpada desa yang belum terpemanfaatan energi terbarukanyangdibiayaidari jangkau listrikdari PT PerusahaanListrikNegara DAK BidangEnergiPerdesaansebagaimana (Persero)dan pemegangizin usaha penyediaan dimaksudpada ayat (1) wajib dilaksanakan tenagalistriklainnya. sesuaidengan persyaratandanspesifikasiteknis sebagaimana tereantumdalamLampiranI yang Pasal 7 m e r u p a k a nb a g i a n t i d a k t e r p i s a h k a nd a r i PeraturanMenteriini. (1) BerdasarkanpenetapanalokasiDAK Bidang EnergiPerdesaandariMenteriKeuangan,bupati Pasal 5 penerimaDAK Bidang Energi Perdesaan membuatrencanakegiatanyangakandidanai (1) UntuksetiapkabupatenpenerimaDAK Bidang dari DAK Bidang Energi Perdesaansecara EnergiPerdesaan sebagaimana tercantumdalam partisipatifberdasarkankonsultasidengan LampiranflA yang merupakanbagiantidak berbagaipemangkukepentingan. WartaPerundang-lJndangan/l3 Mei 2014
M3
(2) Rencanakegiatandan perubahannya disampaL kan kepadaMenteridengan tembusankepada SekretarisJenderalKementerianESDM,tiirlen EBTKE,dan KepalaSKpD provinsi.
(3) Re1c.9nakegiatansebagaimanadimaksudpada
ayTt(z)disampaikan patinglambat3 (tiga)butan setelahdiundangkannya peraturanMenieriini. BAB IV KOORDINASIPENYELENGGARAAN
BAB VI SOSIALISASI,PEMANTAUAN,DAN EVALUASI Pasal11 (1) Kementerian ESDMmeraksanakan sosialisasi petunjukteknis penggunaan DAKkepadaSKPD Provinsi;
Pasal 8
(1)
(2) Danapendamping sebagaimana dimaksudpada ayat(1)digunakanuntukkegiatanyangbersifat fisiko
kegiatanDAK P.ul"r rangkapenyelenggaraan BidangEnergiPerdesaan,KementeiianESDM m e l a k u k a nk o o r d i n a s d i enganpemerintah Daerah.
Q) Dalam rangka koordinasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) KementerianESDM melakukansosialisasipetunjukteknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaankegiatan DAK Bidang Energi Perdesaan. (3) Menterimelimpahkanperaksanaansosiarisasi petunjukteknisdan pemantauansertaevaruasi sebagaimanadirnaksudpada ayat(Z) kepada gubernur. BAB V TUGASDAN TANGGUNGJATAIAB PELAKSANAAN KEGTATAN DAN ANGGARAN Pasal g (1) Berdasarkanrencana kegiatansebagaimana dimaksuddalam pasal 7, SKPD Ka6upaten melaksan"["! kegiatanyang dananya ber_ sumber dari DAK Bidang Energi perdesaan sebagaimana telah ditetapkanbleh Menteri Keuangan. (2) Kepala SKPD Kabupatenbertanggungjawab secarafisikdankeuanganterhadappelafsbnaan kegiatanyangdibiayaidariDAK BidangEnergi Perdesaan.
(21 SKPD Provinsimelaksanakan: a. sosialisasipetunjukteknis penggunaan DAK Bidang Energi perdesaanlepaOa SKPDKabupaten; b . p e m a n t a u a nd a n e v a l u a s it e r h a d a p pelaksanaankegiatanDAK BidangEnergi Perdesaan,yang dibiayaidengJn dana dekonsentrasibidang pemantiuan dan evaluasipelaksan""ni"n" alokasikhusus bidangenergiperdesaan. (3) Danadekonsentrasi bidangpemantauan dan evaluasipelaksanaandana alokasikhusus b i d a n g e n e r g i p e r d e s a a ns e b a g a i m a n a dimaksudpada ayat(2)merupakandlna yang bersumberdari Anggaranpendapatandan Belanja Negara yang dialokasikankepada Provinsiyangmembawahikabupatenpenerima DAK bidangEnergiperdesaan.dengan tujuan untukmendanaikegiatansosialisa*petunjuk t e k n i s p e n g g u n a a nD A K B i d a n g E n e r g i Perdesaan,serta monitoringdan evaluasi p e l a k s a n a a nd a n a a l o k a s i k h u s u s b i d a n g energlperdesaan. Pasal12 Pelaksanaan kegiatanDAKBidangEnergiperdesaan yangdipantaudan dievaluasimeliputi: a. kesesuaianantara rencana kegiatandengan arah kegiatanDAK BidangEnergiperdesian sebagaimana dimaksuddalampisal4;dan , b. kesesuaianan tarapelaksanaan dengani"n"an" kegiatan.
Pasal10
Pasal 13
(1) BupatipenerimaDAKBidangEnergiperdesaan lvajib mengalokasikandana pendampingdari Anggaran Pendapatandan Belanja Dierah sekurang-ku rangnya100/0(sepuluh persen dari ) jumlah DAK Bidang Energi perdesaanyang diterimanya.
Pengawasanfungsional dan/atau pemeriksaan kegiatandan pengelolaankeuangan qelgfs_anaan DAK Bidang Energi perdesain difakukano'ieh instansiterkaitsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
WaftaPerundang-Undangan/l3 Mei 2014
i" ht4
BAB VII PELAPORAN
,,
BAB IX KETENTUANLAIN-LAIN
Pasaf 14
Pasal 16
(1) PelaporanpelaksanaankegiatanDAK Bidang EnergiPerdesaandilakukansecaraberjenjang, sebagaiberikut: a. Kepala SKpD Kabupaten sebagai pelaksanaDAK BidangEnergiperdesaan wajibmenyampaikanlaporantriwulandan laporanakhir tahun mengenairealisasi pelaksanaan DAK Bidang Energi Perdesaankepadabupati; b . B u p a t i w a j i b m e n y a m p a i k a nf a p o r a n triwulandan laporanakhirtahunmengenai realisasipelaksanaanDAK BidangEnergi P e r d e s a a nk e p a d a M e n t e r i , M e n t e r i Keuangan, Menteri perencanaan PembangunanNasional/KepalaBadan pembangunanNasional,dan Perencanaan MenteriDalam Negeri dengan tembusan kepada gubernur,SekretarisJenderal KementerianESDMdan DirjenEBTKE.
(1) Dalam hal terjadi bencana alam, kabupaten dapat mengubahpenggunaanDAK Bidang EnergiPerdesaanuntuk kegiatandi luar yang telahdiaturdalampetunjukTeknisini, setelah mendapatpersetujuanMenteri berdasarkan pertimbangan MenteriDalamNegeri.
(2) Laporantriwulanandan Laporanakhir tahun sebagaimana dimaksudpadaayat(1) disusun sesuaidenganformatsebagaimana tercantum dalamLampiranlll yangmerupakanbagiantidak terpisahkandari peraturanMenteriinl BAB VIII PENILAIANKINERJA
(2) Bencana alam sebagaimanadimaksud pada a y a t ( 1 ) , m e r u p a k a nb e n c a n a a l a m y a n g dinyatakansecara resmi ofeh kepala daerah terkait. (3) PerubahanpenggunaanDAK Bidang Energi Perdesaansebagaimanadimaksudpada ayat (1) dapat dilakukansepanjangdalam bidang yangsamadantidakmengubahbesaranalokasi DAK pada bidangtersebut. BAB X KETENTUANPENUTUP Pasal17 PeraturanMenteriini mulai berlakupada tanggal diundangkan. Agar setiaporangmengetahuinya, memerintahkan p e n g u n d a n g a nP e r a t u r a nM e n t e r i i n i d e n g a n penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 15 (1) PelaksanaanDAK BidangEnergiperdesaan yangtidaksesuaidenganketentuanperaturan Menteriini dapat berakibatpada penilaian kinerjayang negatif,yang akan dituangkan dalam laporanMenterike MenteriKeuangan, MenteriPerencanaanpembangunanNasional/ Kepala Badan perencanaanpembangunan Nasional,dan MenteriDalamNegeri, (2) Kinerjapenyelenggaraan DAK BidangEnergi Perdesaan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalamusulanpengalokasian DAK Bidang Energi perdesaanoleh Kementerian ESDMpadatahunberikutnya. (3) Penyimpangan dalampelaksanaan DAKBidang Energi Perdesaandikenakansanksi sesuai d e n g a n k e t e n t u a np e r a t u r a np e r u n d a n g undangan. WaftaPerundang-tJndanganh S Mei 2014
DitehpkandiJakarta padatanggal 17Januannl4 MENTERI ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL REPUBL|KINDONES|A, ffi. JEROWACIK DiundangkandiJakarh padahnggal1ZJanuariZ}I4 MENTERI HUKUMDANHAKASASIMANUSIA REPUBLIKINDONESIA,, ffi. AI'JIIRSYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONEST/\ TAHUN 2014NOMOR 68 * Lampiran tidakditerbitkan
/u5
