Halaman 1/5
Indaruang Padang Basi Padang, 6 November 2013
Penjabaran sebuah efektifitas dapat dilihat dari data, untuk melihat data diperlukan informasi yang jelas dan valid. Terkait dengan itu, muncul pertanyaan untuk sebuah aspek peningkatan kualitas SDM Aparatur: sudah efektifkah sebuah penyelenggaraan diklat dalam peningkatan kualitas SDM aparatur?
Jika belum aspek apa yang menjadi kendalanya ? apakah dalam aspek regulasi yang tidak mendukung atau aspek lainnya? Lalu apa kontribusi Badan Diklat dalam menyikapi asumsi pimpinan kita yang menyatakan bahwa hanya ada 30% PNS yang Profesional ?
Jika diamati klausul di atas terlihat betapa tidak berperannya data untuk menjawab asumsi kekurangan (professional) SDM Aparatur kita. Pasdahal jika dilihat dari sisi regulasi sudah banyak aturan yang mendukung penyelenggaraan diklat mulai dari PP No. 100 Tahun 2000 tentang Diklat dalam Jabatan bagi PNS dan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat integrasi penyelenggaraan Diklat bahkan telah didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Diklat Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas penyelenggaraan manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur, namun dalam kenyataannya semenjak ditetapkan pada Februari tahun 2009 yang lalu sampai saat ini belum terlihat adanya efisiensi, effektifitas dan kualitas penuelenggaraan diklat yang terkoordinasi antar sesama SKPD di Provinsi Sumatera Barat.
Berkaitan dengan itulah pada hari Rabu, 6 November 2013 bertempat di Aula Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat digelar diskusi mengenai efektifitas penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Diklat Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam undangan yang disebar ke seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat direspon cukup positif dengan banyak utusan dari SKPD yang hadir. Sementara dari Badan Diklat terlihat hadir Kepala Badan, Sekban dan Kabid serta seluruh jajaran eselon IV. Acara diskusi / Focus Group Discussion (FGD) yang dimoderatori oleh Ali Akbar, S.H., M.Pd menampilkan pemakalah H. Rosman Effendi, S.E., S.H., M.M. dan Dr. Rahmedi Yonis, S.Sos., M.Si berlangsung cukup menarik dan mendapat appresiasi dari peserta diskusi.
Pada sesi pertama H. Rosman Effendi, S.E., S.H., M.M. yang juga sebagai Kepala Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat memaparkan materi berjudul Penyelenggaraan Diklat Pola Satu Pintu di Badan Diklat yang antara lain berisi tentang tugas dan fungsi Badan Diklat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang profesional yang memiliki kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranan dalam jabatan tertentu. Tugas lembaga diklat adalah menyediakan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi. Lembaga diklat yang berkualitas akan menghasilkan output berupa peserta yang kompeten sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, dan outcome berupa kinerja aparatur yang lebih baik.
Sementara itu pada sesi II Dr. Rahmedi Yonis, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat memaparkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Diklat Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan-permasalahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Diklat Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat inilah yang kemudian didiskusikan kepada seluruh peserta yang kemudian dirumuskan dalam sebuah keputusan oleh Tim dari Badan Diklat yang nantinya juga akan didiskusikan kembali dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya adalah agar ada upaya yang jelas dalam penyelenggaraan
Halaman 2/5
diklat yang lebih efektif dengan dukungan peraturan yang juga telah jelas dasar hukumnya serta kemudahan dalam mendapatkan informasi peningkatan kualitas SDM Aparatur.
Halaman 3/5
Halaman 4/5
Halaman 5/5
http://diklat.sumbarprov.go.id/berita/59/diskusi-fgd-pembahasan-pelaksanaan-diklat-pola-satu-pintu-di-lingkungan-pemerintah-provinsisumatera-barat-di-badan-pendidikan-dan-pelatihan-provinsi-sumatera-barat-tanggal-6-november-2013.html
