PERANAN POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi : Denpom 1/4 Padang) ARTIKEL Ditulis Kepada Fakultas HukumUniversitas Bung Hatta Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh :
BAYU PERMANA 0810012111177
Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang 2015
PERANAN POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi : Denpom 1/4 Padang) Bayu Permana1,Fitriati2, Yetisma Saini1 Program Studi IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bung Hatta, 2 Program Studi IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Taman Siswa. E-mail :
[email protected] 1
ABSTRACT The criminal acts of decency that occurred in Padang without exception is also conducted by agents of the State in this case is a ranker of the Military/Army. When TNI ranker committed the crime so who has the authority to conduct investigations is the Military Police. However, in the role as a investigator still do not satisfy the justice for common people. The Issues to be discussed are: (1) Role of the Military Police Military police detachment 1/4 Padang in criminal investigations conducted by the morality of the Indonesian National Army(TNI) ? (2) What are the constraints that faced by Military Police investigators Denpom 1/4 Padang as criminal investigator of moral case which is conducted by Indonesian National Army ( TNI ) ? Juridical sociological research approach using the data that obtained were analyzed qualitatively, the source of data consists of primary data and secondary data with data collection techniques such as interviews and document study. (1) The military police in conducting investigations into criminal acts of moral case is very important where it starts from the administrative investigation to conclude whether the event of a criminal is offense or not has become authority of investigator which is has the mandate of the law. (2) The constraints that have to face to reveal moral cases are the lack of investigator member, the brief of investigating time and the lack of law cognition by common people. Keywords : Role, Military Police, Investigation, Decency
Pendahuluan
TNI dibatasi oleh Undang-undang dan
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
peraturan
militer
sehingga
semua
merupakan bagian dari masyarakat
tindak tanduk perbuatan yang dijalani
umum
secara
juga harus berlandaskan pada Undang-
khusus untuk melaksanakan tugas
undang dan peraturan yang berlaku.
pembelaan Negara dan bangsa. Selain
Untuk dapat melaksanakan tugas dan
yang
dipersiapkan
1
kewajiban yang berat dan amat khusus
ketentuan-ketentuan
maka TNI dididik dan dilatih untuk
berlaku
mematuhi perintah-perintah ataupun
Undang-Undang
putusan
dan
Militer (KUHPM), Kitab Undang-
tepat,
Undang Disiplin Militer (KUHDM)
dengan demikian tingginya tinggkat
dan Peraturan Disiplin Militer (PDM)
kesadaran hukum masyarakat maka
dan
seluruh perajurit TNI harus semakin
hukum militer ini yang diterapkan
berhati-hati dalam bertindak maupun
pada tantama, Bintara, Perwira yang
berbuat
melakukan
melakukan tindakan yang merugikan
melanggar
kesatuan,
tanpa
membantah
melaksanakannya
agar
perbuatan
dengan
tidak
yang
dapat
norma hukum yang berlaku.
pejabat
berlaku
dalam
bertentangan kedinasan,
yang
kehidupan
atau
dengan disiplin,
tunduk
dan
taat
dari
tindak
pidana
guna
mencapai
yang
diberi
kewenangan
perkara
pidana
Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana Dilingkungan
Tentara
Nasional
Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sebagai penjabaran dari Skep Pangab
tertib
Nomor:
dilingkungan TNI, Setiap anggota TNI harus
terlepas
Nomor: SKEP/239/VII/1996 mengenai
peraturan tata
dan
dikeluarkan surat keputusan KASAD
ketentuan-ketentuan lain
umum
dilingkungan TNI. Oleh karna itu
perorangan maupun kelompok yang
norma-norma
peraturan
dalampenyelesaian
yang
dilakukan oleh anggota baik secara
hukum,
tidak
Peraturan
keterpaduan cara bertindak antara para
maupun diluar dianas. Perbuatan atau
melanggar
masyarkat yang
adanya
didalam
apapun
lainnya.
Pidana
dalam lingkungan TNI diperlukan
pada hukum yang berlaku dalam
berdalih
Kitab
Hukum
Penyelesain
termasuk anggota TNI tunduk dan taat
tindakan
yaitu
militer
bagi masyarakat umum.
penduduk, pejabat aparatur Negara,
baik
yang
peraturan lainnya yang berlaku juga
Negara hukum, yang berarti setiap
sehari-hari
peraturan
Negara
Negara Republik Indonesia adalah
tingkah
bagi
hukum
SKEP/71/X/1989
Penyelesaian
terhadap
2
Perkara
Tentang Pidana
Dilingkungan
Angkatan
Bersenjata
wewenang
Republik Indonesia (ABRI).
khusus
oleh
Undang-undang
Penyelesain perkara pidana yang
2. Syarat
kepangkatan
pejabat
terjadi dilingkungan ABRI melewati
sebagaimana dimaksud dalam
beberapa tahap atau tingkatan sebagai
ayat (1) akan datur lebih lanjut
berikut:
dalam peraturan pemerintah
1. Tingkat penyidik.
Sedangkan
2. Tingkat penuntutan.
yang
3. Tingkat
penyidik
pemeriksan
dipersidangan.
diperadilan
mempunyai adalah
berdasarkan
4. Tingkat putusan.
undangan
Tahapan-tahapan tersebut hampir
melakukan
hak
menjadi
“pejabat
peraturan diberi
militer yang
perundang-
wewenag
penyidikan
untuk
terhadap
sama dengan tahapan penyelesaian
anggota TNI dan atau mereka yang
perkara pidana diperadilan umum,
tunduk pada peradilan militer” yaitu
hanya saja aparat yang berwenang
Polisi
untuk menyelesaikan perkara yang
dalam Undang-Undang Nomor 31
berbeda. Jika dalam peradilan umum
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
yang berhak menjadi penyidik adalah Anggota
Kepolisian
Militer
sebagaimana
diatur
Walaupun anggota TNI dianggap
Republik
sebagai tauladan bagi masyarakat,
Indonesia atau Pegawai Negri Sipil
karena segala perbuatan dari anggota
tertentu yang diberi wewenang khusus
TNI dinilai oleh masyarakat masih
oleh
terdapat anggota
Undang-undang
sebagaimana
yang melakukan
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang
tindak pidana mulai dari desersi,
Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang
penganiayaan,
berbunyi:
kekerasan
1. Penyidik adalah : a. Pejabat
polisi
negara
Republik Indonesia
yang
dalam
pencurian,
rumah
penyalah
gunaan
penggelapan
serta
tangga, narkotika,
tindak
pidana
lainnya. Rekapitulasi ini menjadi bukti
b. Pejabat pegawai negri sipil tertentu
asusila,
bahwa anggota TNI pun masih banyak
diberi
3
yang melakukan perbuatan-perbuatan
dalam KUHPM. Kemudian untuk
yang tidak terpuji. (Jaya, 2013, 4)
melihat
kedudukan
dalam
rangka
Mengenai
tindak
pidana
Polisi
Militer,
memberikan
rasa
kesusilaan ini oleh sebagian orang atau
keadilan bagi pengungkapan tindak
masyarakat masih dianggap sebagai
pidana
kejahatan ringan dan tidak begitu
hukum DENPOM 1/4 Padang yang
diperhatikan
sedang
kesusilaan
padahal tersebut
kejahatan
secara
tidak
yang
dilakukan
penulis
teliti,
diwilayah
diperlukan
kejelasan tugas dan wewenang serta
langsung membuka peluang setiap
kedudukan
orang untuk memperbanyak tindak
pengungkapan
pidana
kesusilaan yang sedang penulis teliti.
kejahatan,
hal
tersebut
disebabkan banyaknya sarana atau fasilitas
untuk
Militer tindak
dalam pidana
Kemudian dari hasil menyidik
praktik
yang didapat, tersangka melakukan
kajian
tindak pidana kesusilaan, dari semua
teoritis yaitu kesusilaan itu adalah
hasil keterangan yang diberikan oleh
awal dari adanya tindak pidana seperti
tersangka baik itu berupa pelaksanaan
pemerkosaan,
tindak
kesusilaan,
melakukan
Polisi
karena
dalam
pelecehan
seksual,
pencabulan dan lain sebagainya.
pidana,
barang
bukti,
keterlibatan para pihak dan tujuan
Masalah tindak pidana kesusilaan
dilakukannya
tindak
pidana maka
ini terjadi dipadang tidak terkecuali
dapat dilaksanakan tidakan lebih lanjut
juga dilakukan oleh aparat negara
terhadap penyelesaian tindak pidana
dalam
tersebut oleh Detasemen Polisi Militer
hal
Militer/TNI menyimpang.
ini
adalah
dalam
Anggota
perilaku
Dalam
hal
yang
1/4 Padang disingkat DENPOM 1/4
ini
Padang dan Kepolisian Sumatra Barat.
kedudukan dan peran Polisi Militer
( Pra Penelitian, 2014, 5)
terhadap pelaku masih ada yang masih
Detasemen
Polisi
Militer1/4
belum memenuhi rasa keadilan dalam
(DENPOM 1/4) Padang merupakan
masyarakat
dengan
satuan pelaksanaan dari Polisi Militer
kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan
Kodam 1/BB (Bukit Barisan) yang
aturan secara yuridis telah dirumuskan
berkedudukan
dibandingkan
4
langsung
secara
administratif dan organik dibawah
terdapat
Komando
Daerah
menyimpang dari ketentuan-ketentuan
Militer, sedangkan taksis operasional
yang diatur dalam KUHP yang khusus
dibawah Komando Resort Militer
diberlakukan bagi militer. Ketentuan-
setempat, sebagai satuan pelaksanaan
ketentuan yang khusus itu diatur dalam
dibidang penegakan hukum, disiplin
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
dan
DENPOM
Militer (KUHPM). Dengan diaturnya
mempunyai tugas menyelenggarakan
peraturan-peraturan khusus didalam
fungsi Kepolisian Militer dilingkungan
KUHPM itu, hal tersebut merupakan
dan bagi kepentingan TNI didalam
penambahan dari aturan-aturan yang
wilayah yang merupakan bagian dari
telah diatur di dalam KUHP. (Salam,
POMDAM. (Militer, 2002, 5)
2006, 6)
tata
Polisi
tertib,
Militer
maka
Contoh kasus kesusilaan oleh
ketentuan-ketentuan
Prosedur
yang
pemeriksaan
dan
anggota TNI yang berinisial AK,
penyelesaian perkara yang dilakukan
Sebagai anggota TNI yang melakukan
oleh Polisi Militer, yang berpedoman
tindak pidana kesusilaan, maka TNI
kepada Undang-Undang Nomor 31
tersebut akan diproses oleh Polisi
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
Militer
dengan
memberlakukan
Perumusan Masalah
ketentuan Hukum yang khusus pada
Dalam
mereka, yaitu KUHPM, dan lebih
penelitian
ini,
penulis
merumuskan beberapa permasalahan
tepatnya dalam perkara kesusilaan
hukum
tersebut akan dikenakan Pasal 281
yang
muncul
dari
latar
belakang masalah sebagai berikut :
KUHP Tentang Kejahatan Terhadap
1. Peranan Polisi MiliterDENPOM
Kesusilaan. Hukum pidana umum
1/4 Padang dalam penyidikan
berlaku setiap orang, dengan demikian
tindak
Hukum Pidana Umum tersebut berlaku
pidanakesusilaan
yang
dilakukan oleh anggota Tentara
juga bagi militer, walaupun bagi
Nasional Indonesia (TNI)?
militer yang melakukan tindak pidana
2. Apakah
berlaku ketentuan-ketentuan Hukum
dihadapi
Pidana Umum, namun bagi militer
5
kendala-kendala oleh
Polisi
yang Militer
DENPOM 1/4 Padang sebagai
memahami dan memecahkan suatu
penyidik tindak pidana kesusilaan
masalah berdasarkan metode tertentu.
yang dilakukan anggota Tentara
1. Jenis Penelitian
Nasional Indonesia (TNI)
Jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap
Tujuan Penelitian Melalui penelitian ini, penulis
masalah
dengan
melihat
dan
mempunyai beberapa tujuan sesuai
memperhatikan norma hukum yang
dengan perumusan masalah di atas
berlaku dihubungkan dengan fakta-
sebagai berikut :
fakta yang ada dari permasalahan
1. Untuk mengetahui peranan Polisi MiliterDENPOM
1/4
yang ditemui dalam penelitian di
Padang
lapangan. (Suggono, 2007, 8)
dalam penyidikan tindak pidana
Jenis
penelitian
yang
penulis
kesusilaan yang dilakukan oleh
lakukan merupakan penelitian yang
anggota
bersifat
Tentara
Nasional
Indonesia (TNI)? 2. Untuk
deskriptif
dimaksudkan
untuk memberikan data yang seteliti
mengetahui
apakah
mungkin tentang permasalahan yang
kendaka-kendala yang dihadapi
ada dimana mempertegas hipotesa-
oleh Polisi Militer DENPOM 1/4
hipotesa yang telah ada, agar dapat
Padang sebagai penyidik tindak
membantu
pidana kesusilaan yang dilakukan
dalam rangka menyusun teori-teori
anggota
baru.
Tentara
Nasional
Indonesia (TNI)?
teori-teori
atau
2. Sumber Data Dalam penelitian pada umumnya
Metode Penelitian Suatu metode merupakan cara
dibedakan
antara
kerja atau tata kerja untuk dapat
diperolehsecara
memahami
lapangan
objek
lama
yang
menjadi
dan
data
yang
langsung
dari
dari
bahan-bahan
sasaran dari ilmu pengetahuan yang
pustaka.yang diperoleh langsung dari
bersangkutan. (Soekanto, 1990, 8)
lapangan dinamakan data primer
Dengan
demikian
metode
(data
penelitian adalah upaya ilmiah untuk
dasar),
sedangkan
yang
diperoleh dari bahan-bahan pustaka
6
lazimnya dinamakan data sekunder.
akan mengajukan pertanyaan yang
(Mamudji, 2001, 8)
telah
a. Data primer
kemudian
Merupakan data yang diperoleh langsung
di
lapangan
berupa
dilapangan
terlebih
dahulu
dikembangkan
sesuai
dengan masalah yang diteliti. b. Studi dokumen
wawancara dengan informan, yakni diperoleh
disusun
Merupakan
suatu
alat
dengan
pengumpulan data yang dilakukan
melakukan wawancara kepada Bapak
melalui data tertulis dengancara
Thomas Pinem anggota Polisi Militer
menganalisis
DENPOM
1/4
Padang
yang
yang
menyidik
perkara
tindak
pidana
dokumen-dokumen
dapatkan di lapangan yang
berhubungan dengan masalah yang
kesusilaan.
diteliti.
b. Data sekunder
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari kantor-
Terhadap semua data atau bahan-
kantor DENPOM 1/4 Padang berupa
bahan
data statistik kriminal, perkara tindak
penelitian akan disusun dan dianalisis
pidana kesusilaan tahun 2012.
secara kualitatif dimana penulis akan
3. Teknik Pengumpulan Data
mempelajari hasil penelitian, baik
Untuk memperoleh data yang dapat
dipercaya
dipertanggungjawabkan,
yang
diperoleh
dari
hasil
berupa data primer maupun data
dan
sekunder yang kemudian dijabarkan
sehingga
dan disusun secara sistematik dalam
dapat memberikan gambaran tentang
bentuk skripsi.
permasalahan secara menyeluruh maka digunakan teknik pengumpul data
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
sebagai berikut: a. Wawancara
A. Peranan Polisi MiliterDenpom
Jenis wawancara yang digunakan
1/4 Padang Dalam Penyidikan
adalah wawancara semi terstruktur
Tindak Pidana Kesusilaan Yang
yaitu merupakan gabungan antara
Dilakukan
interview terstruktur yang mana
Nasional Indonesia (TNI).
7
Oleh
Tentara
Berdasarkan wawancara dengan
waktu paling lama 40 (empat
Thomas Pinem selaku penyidik di
puluh) hari, seperti kasus asusila.
Denpom I/4 Padang. (Pinem, 2014,
3. Kasus atau tindak pidana berat
33)
yaitu kasus atau tindak pidana
dijelaskan bahwa tindak pidana
yang dilakukan oleh oknum
asusila merupakan tindak pidana
anggota
sedang dimana proses penyidikannya
penyidikannya
membutuhkan waktu paling lama 40
waktu paling lama 60 (enam
(empat puluh) hari sejak laporan
puluh) hari atau lebih, seperti
mengenai
kasus pembunuhan dll.
kasus
asusila
tersebut
masuk dan diterima oleh Denpom I/4
Menurut
TNI
Pasal
yang
proses
membutuhkan
69
ayat
(1)
Padang. lebih lanjut Thomas Pinem
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
menjelaskan bahwa kasus-kasus yang
1997
diterima
dapat
menyebutkan bahwa penyidik adalah
(tiga)
atasan yang berhak menghukum,
oleh
diklasifikasikan
penyidik dalam
3
klasifikasi yaitu:
Tentang
Peradilan
Militer
Polisi militer dan Oditur. Senada
1. Kasus atau tindak pidana ringan
dengan hal itu Thomas Pinem selaku
yaitu kasus atau tindak pidana
penyidik di Denpom I/4 Padang
yang dilakukan oleh oknum
menjelaskan bahwa anggota penyidik
anggota
proses
pada Denpom I/4 Padang terhadap
hanya
sebuah kasus tindak pidana terdiri
membutuhkan waktu paling lama
dari 4 (empat) orang Perwira dan 2
20 (dua Puluh) hari, seperti
(dua) orang Bintara yang dalam
kasus-kasus disiplin dan disersi.
proses penyidikan saling bekerja
TNI
yang
penyidikannya
2. Kasus atau tindak pidana sedang
sama.
yaitu kasus atau tindak pidana
Dari bagan diatas dapat dijelaskan
yang dilakukan oleh oknum
bahwa setelah penyidik melakukan
anggota
proses
administrasi penyidikan berupa surat-
membutuhkan
surat atau dokumen yang berkaitan
TNI
penyidikannya
yang
dengan pengaduan dan melakukan
8
proses penyidikan lanjutan untuk
berdasarkan
menyimpulkan
yang
Denpom sebagai kesatuan polisi
diadukan tersebut masuk kategori
militer menunjuk penyidik terhadap
pelanggaran
kasus tersebut yang terdiri dari 4
peristiwa
disiplin
atau
tindak
pidana. Selanjutnya peristiwa yang merupakan diserahkan
pelanggaran kepada
tersebut
orang Perwira dan 2 orang Bintara.
disiplin
Atasan
laporan
Selanjutnya penyidik yang telah
yang
ditunjuk
oleh
Denpom
akan
berhak menghukum (Ankum) namun
memeriksa kelengkapan administrasi
jika peristiwa tersebut merupakan
dari pengaduan serta memulai proses
tindak pidana seperti kasus asusila
penyidikannya
maka selanjutnya laporan tersebut
tindak
diserahkan Perwira Penyerah Perkara
berdasarkan
hasil
(Papera) untuk kemudian diperiksa
tersebutlah
penyidik
dan
pertimbangan
menyimpulkan apakah laporan yang
terhadap hasil penyidikan tersebut
diduga tindak pidana tersebut benar-
kepada
benar tindak pidana atau hanya
dimintakan
Oditur
sehinggga
Militer
(Otmil)
kemudian
dapat
diserahkan
berkas
tersebut
pengadilan
militer
untuk
terhadap
pidana
pelanggaran
tersebut,
dugaan maka
penyidikan dapat
disiplin,
dimana
ke
pelanggaran disiplin nantinya akan
dapat
diserahkan penyelelesaiannya kepada
disidangkan sesuai dengan ketentuan
atasan
perundang-undangan yang berlaku.
sedangkan laporan yang merupakan
Maka berdasarkan penjelasan diatas
tindak pidana akan dilimpahkan oleh
peran polisi militer dalam melakukan
penyidik kepada Perwira Penyerah
penyidikan
Perkara (Papera) untuk kemudian
dalam
tindak
pidana
yang berhak menghukum
asusila adalah untuk peristiwa yang
diperiksa
dilaporkan oleh masyarakat atau
pertimbangan
korban dari sebuah kasus tindak
penyidikan tersebut kepada Oditur
pidana dalam hal ini tindak pidana
Militer (Otmil) sehinggga kemudian
asusila
dapat diserahkan berkas tersebut ke
diterima
maka oleh
laporan Denpom,
tersebut maka
pengadilan
9
dan
dimintakan
terhadap
militer
untuk
hasil
dapat
disidangkan sesuai dengan ketentuan
Kurangnya waktu bagi penyidik
perundang-undangan yang berlaku.
dalam
B. Apakah
kendala-kendalayang
merupakan kendala utama dalam
oleh
Militer
mengungkap serta menyelesaikan
DENPOM 1/4 Padang Sebagai
kasus tindak pidana kesusilaan yang
Penyidik
Tindak
dilakukan oleh anggota TNI, ini
Kesusilaan
Yang
dihadapi
Anggota
Polisi
Tentara
Pidana
melakukan
terlihat
Dilakukan
dari
penyidikan
lamanya
waktu
penyidikan terhadap sebuah kasus
Nasional
Indonesia (TNI).
bagi seorang penyidik yaitu kasus
Menurut Thomas Pinem dalam
ringan diberi waktu selama 20 hari,
proses penyidikan atau pemeriksaan
kasus
yang
penyidik
selama 40 hari dan kasus berat
terkadang banyak kendala-kendala
diberikan waktu selama 60 hari.
yang
dalam
Kasus kesusilaan merupakan kasus
kesusilaan
sedang yang masa penyidikannya
dilakukan
oleh
dihadapi
mengungkapkan
kasus
diantaranya yaitu:
diberikan
waktu
selama 40 hari.
1. Kurangnya anggota penyidik Kurangnya
sedang
anggota
3. Kurangnya
penyidik
kesadaran
hukum
masyarakat
menjadi kendala tersendiri bagi
Masyarakat
sulit
penegakan hukum tidak terkecuali
cenderung
dalam penyelesaian kasus tindak
memberikan keterangan ataupun aduan
pidana kesusilaan yang dilakukan
terkait
oleh anggota TNI, ini terlihat dari
dilakukan oleh anggota TNI sehingga
alokasi jumlah anggota penyidik
penyidik sulit mendapatkan informasi
dalam menangani sebuah kasus
tentang kasus kesusilaan tersebut.
hanya berjumlah 6 orang anggota
Simpulan
takut
kasus
atau
bahkan
melaporkan
kesusilaan
dan
yang
TNI yang terdiri dari 4 orang
Berdasarkan uraian yang penulis
perwira penyidik dan 2 orang
kemukakan pada bab yang terdahulu
bintara penyidik.
dan berdasarkan hasil penelitian yang
2. Waktu penyidikan yang singkat
penulis
10
lakukan
maka
dapat
dikemukakan
beberapa
kesimpulan
menunggu laporan terhadap peristiwa
sebagai berikut:
yang terjadi namun juga aktif dalam
1. Peranan polisi militer dalam
pengawasan anggota polisi militer
melakukan penyidikan terhadap
sehingga tindak pidana seperti asusila
tindak pidana asusila sangatlah
dapat
penting dimana mulai dari tahap
dikalangan polisi militer
diminimalisir
terjadinya
pemeriksaan administrasi hingga menyimpulkan peristiwa tersebut
DAFTAR PUSTAKA
sebuah tindak pidana atau bukan merupakan penyidik
kewenangan yang
Abdulkadir
merupakan
Hukum
amanat dari Undang-undang.
anggota
TNI
dan
2004,
Penelitian
Hukam, cetI. PT. Citra
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh
Muhammad,
Aditia Bakti, Jakarta.
dalam
Adami Chazawi , 2002, Kejahatan
mengungkapkan
kasus
Terhadap Tubuh Manusia,
kesusilaan
diantaranya
yaitu
Raja
kurangnya
anggota
penyidik,
Grafindo
Jakarta.
Waktu penyidikan yang singkat
Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas
dan kurangnya kesadaran hukum
Hukum
masyarakat.
Cipta, Jakarta.
Diharapkan kepada Polisi Militer
menegakkan
Pidana,
Rineka
Bambang Sungono, 1996, Metode
Saran
DENPOM
Persada,
1/4
padang hukum
Penelitian
Guna
Raja
serta
Jakarta.
meningkatkan kualitas polisi militer.
Hukum,
Grafindo
PT
Persada,
Leiden Marpaung, 1991, Unsur-
Maka penulis memberikan saran agar
Unsur
polisi militer dapat mengawasi serta
Dapat Dihukum (delik),
memantau setiap perilaku anggotanya
Jakarta.
dengan membentuk satuan atau badan
Perbuatan
Yang
Moch Faisal Salam, 2006, Hukum
khusus agar polisi militer tidak hanya
Pidana
11
Militer
di
Indonesia, Mandar Maju,
Wiryono
Bandung.
1969,
Hukuman Pidana, Mandar
Moeljatno, 2002, Aturan Hukum Yang
Projodikoro,
Dilarang
Maju, Bandung.
Dan
Zainal Abidin Farid,1995, Hukum
Diancam, Sinar Grafindo,
Pidana 1,Sinar Grafindo,
Jakarta.
Jakarta. Kitab
Nurhasa Syamhadi Jaya, 2013, Tinjauan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Asusila Yang Dilakukan Oknum
Undang-Undang Indonesia
Ilmu Hukum, Universitas
Tahun
Hasanuddin Makassar. Soekanto,
Ringkasan
Polisi Militer.
Sri
Mamudji, 2001. Penelitian
Tinjauan
Singkat,
Nomor 1997
31
Tentang
Petunjuk Lapangan Detasemen
Indonesia Hillco: Jakarta.
Normatif
Republik
Mabes TNI, Skep/353/X/2002, Buku
Penelitian Hukum Empiris,
Hukum
Hukum
Peradilan Militer
1990,
Metodologi
dan
Tentang
Acara Pidana
Tentara
Nasional Indonesia, Jurnal
Soerjono
Hukum
Pidana (KUHP)
Kriminologis
Terhadap Tindak Pidana
Oleh
Undang-Undang
Suatu Raja
Grafindo Persada: Jakarta. S.R. Sianturi, 1985, Dasar-Dasar Organisasi Militer, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
12
13
