4. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

3.1

Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah Tahun 2010 merupakan penajaman, perluasan

cakupan, dan kelanjutan dari prioritas pembangunan periode 2008-2009. Prioritas pembangunan daerah tersebut ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang berdasarkan isu strategis : 1.

Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran;

2.

Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa;

3.

Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;

4.

Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

5.

Mutu dan Kesempatan Pendidikan;

6.

Ketersediaan dan Diversifikasi Energi;

7.

Ketahanan Pangan;

8.

Optimalisasi pemanfaatan Ruang Untuk Investasi;

9.

Intensitas dan penyebaran Penyakit;

10.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

11.

Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM;

12.

Pengarusutamaan Gender;

13.

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. Dalam mengantisipasi isu strategis diatas serta sejalan dengan Visi dan Misi Jawa

Barat untuk periode 2008-2013, maka ditetapkan tema pembangunan, yaitu:

“ Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera ”. Berdasarkan isu strategis dan tema tersebut di atas, maka prioritas pembangunan daerah Tahun 2010 adalah sebagai berikut: III-1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


1.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumber daya manusia Jawa Barat yang terdidik dan berdaya saing. Dengan sasaran : a. Tuntasnya pemberantasan buta aksara dalam rangka mewujudkan “Jabar Bebas Buta Aksara”; b. Meningkatnya angka melanjutkan dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka “Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah”; c. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan sekolah bertaraf nasional dan internasional; d. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kejuruan serta pendidikan luar sekolah; e. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan; f.

2.

Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran : a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi; b. Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit menular, khususnya TBC; c. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, khususnya di tatanan rumah tangga; d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan strategis; e. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar, dan penanganan gizi buruk.

3.

Kemandirian Pangan Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, kedelai dan protein hewani yang berkualitas dan berkesinambungan.

III-2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


Sasaran : a. Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian; b. Meningkatnya produksi dan Stok Bahan Pangan Pokok, antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat; d. Terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan serta sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian. 4.

Peningkatan Daya Beli Masyarakat Difokuskan pada pengembangan rantai nilai yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran : a. Meningkatnya peningkatan

kesejahteraan iklim

usaha

masyarakat

yang

kondusif

dan

kesempatan

dalam

rangka

kerja

melalui

mempertahankan

keberadaan investasi yang ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat karya; b. Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ; c. Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal ; d. Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan; e. Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran dan pendukungan infrastruktur perekonomian.



5.

Peningkatan Kinerja Aparatur Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sistem renumerasi daerah. Sasaran : a. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan Insentif Berbasis Kinerja dan pengadaan secara elektronik; b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penataan serta Pengamanan Asset Daerah; c. Tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih; d. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif; e. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel.

6.

Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung. Sasaran : a. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana; b. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat; c. Meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis; d. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, udara dan tanah.

7.

Pengembangan Infrastruktur Wilayah Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan serta pembangunan sarana olah raga. Sasaran : III-4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


a.

Persiapan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Soreang-Pasirkoja (Soroja), Tol Dalam Kota Bandung, dan jalan tol strategis lainnya, serta Penyelesaian Penanganan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar;

b.

Pengembangan Angkutan Massal antara lain Pengembangan Jalur Kereta Api Padalarang-Kiaracondong,

Kiaracondong-Rancaekek,

Rancaekek-Cicalengka

Bandung-Sukabumi-Bogor, dan Bandung-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati; c.

Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;

d.

Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya, Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka;

e.

Penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan;

f.

Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

8.

Pengembangan Energi Difokuskan pada pengembangan energi alternatif, listrik perdesaan. Sasaran : a. Pengembangan dan peningkatan diversifikasi energi; b. Meningkatnya cakupan elektrifikasi Perdesaan.

9.

Pembangunan Perdesaan Difokuskan pada Kemandirian masyarakat dan kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa. Sasaran : a.

Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun;



b.

Penguatan kapasitas fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang diarahkan, hibah keuangan dan bantuan keuangan lainnya yang sah;

3.2

c.

Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan;

d.

Penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa;

e.

Sinkronisasi program-program pembangunan berlokasi perdesaan.

Kewilayahan Berdasarkan kewilayahan pembangunan daerah diarahkan pada 4 (empat) Wilayah

Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, yaitu: 1. WKPP I mencakup: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan program unggulan sebagai berikut: a) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi; b) Pengembangan Destinasi Wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur; c) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Palabuanratu; d) Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional, nasional dan internasional; e) Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi). 2. WKPP II mencakup: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi; b) Pengembangan industri manufaktur; c) Pengembangan industri perberasan; d) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove. 3. WKPP III, meliputi: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pengembangan agribisnis mangga; b) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; c) Pengembangan destinasi wisata dan cagar budaya; d) Pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai; e) Pengembangan industri makanan dan minuman olahan. 4.

WKPP IV, meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pusat pendidikan dan riset; b) Integrasi pengembangan agribisnis III-6



jagung dan ternak unggas di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kabupaten Bandung, Sumedang dan Garut; c) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat; d) Pengembangan

jasa perdagangan

dan industri kreatif

di

Kota Bandung; e)

Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pangandaran. 3.3

Program Pembangunan Program dan strategi perencanaan dan implementasi program dan kegiatan tahun 2010 dilakukan melalui Common Goals dan non-Common Goals. Dalam pencapaian

Common Goals dan non-Common Goals yang telah ditetapkan program pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, yaitu : 1)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;

3)

Program Pendidikan Non Formal;

4)

Program Pendidikan Luar Biasa;

5)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

6)

Program Upaya Kesehatan;

7)

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;

8)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

9)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;

10) Program Sumber Daya Kesehatan; 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 12) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 13) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 14) Program Pengelolaan Kawasan Lindung; 15) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut; 16) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; III-7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


17) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 18) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 19) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; 20) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 21) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; 22) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai; 23) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah; 24) Program Pembinaan Jasa Konstruksi; 25) Program Perencanaan Ruang; 26) Program Pemanfaatan Ruang; 27) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 28) Program Kerjasama Pembangunan; 29) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 30) Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara; 31) Program Pengembangan Permukiman; 32) Program Lingkungan Permukiman Sehat; 33) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman; 34) Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda; 35) Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga; 36) Program Peningkatan Iklim Investasi; 37) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 38) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 39) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; III-8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


40) Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan; 41) Program Penataan Administrasi Kependudukan; 42) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 43) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 44) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 45) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 46) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan; 47)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

48) Program Keluarga Berencana; 49) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 50) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); 51) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 52) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 53) Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor; 54) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi; 55) Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan; 56) Program Pendidikan Politik Masyarakat; 57) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; 58) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 59) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 61) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 62) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;



63) Program

Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan

HAM; 64) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 65) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; 66) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 67) Program Pemeliharaan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 68) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat; 69) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 70) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 71) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 72) Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat; 73) Program Pengembangan Nilai Budaya; 74) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya; 75) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah; 76) Program Pengembangan Kearsipan; 77) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 78) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 79) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 80) Program Peningkatan Produksi Pertanian; 81) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian; 82) Program Pencegahan dan Penanggulanan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan; 83) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan; 84) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;



85) Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi; 86) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi; 87) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 88) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 89) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 90) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 91) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; 92) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 93) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 94) Program Pengembangan Transmigrasi; 95) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama; 96) Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.

Pencapaian Common Goals membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai berikut : 1.

Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

2.

Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip SMART PLANNING dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.

Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip SHEWHART Cycle (Plan, Do, Check, Action).

4.

Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta segenap pelaku pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanan, monitoring dan evaluasi.



Non-Common Goals merupakan prioritas pembangunan dalam rangka penumbuhan, pengembangan, peningkatan dan pemantapan pembangunan Jawa Barat; pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Common Goals. Dalam rangka pencapaian pembangunan dilakukan melalui strategi Common Goals dan non-Common Goals. Program/kegiatan yang disinergiskan melalui Common Goals merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Jawa Barat 2008-2013, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : OPD utama, OPD mitra utama dan OPD pendukung (kelompok OPD pendukung umum serta kelompok

OPD

penjaminan

mutu

dan

akuntabilitas);

serta

dengan

memberikan

keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat. 3.3.1. Common Goals 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 1)

Bidang Pendidikan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran : a.

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal;

(2).

b.

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat;

c.

Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat;

d.

Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat;

e.

Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;

f.

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas SMP;

g.

Meningkatnya pelayanan pendidikan di daerah khusus;

h.

Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi siswa SMP/MTs.

Program Pendidikan Menegah dan Tinggi, dengan sasaran : a.

Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SMA/SMK;

b.

Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu; III-12



c.

Terbangunnya sekolah unggulan percontohan bertaraf internasional;

d.

Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);

e. (3).

(4).

Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN).

Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : a.

Berkurangnya angka buta aksara;

b.

Meningkatnya angka APK PAUD non formal;

c.

Meningkatnya angka partisipasi Paket B;

d.

Meningkatnya angka partisipasi Paket C;

Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran : a.

Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK);

b.

Meningkatnya mutu penyelenggaraan PK dan PLK;

c.

Meningkatnya kompetensi guru PK dan PLK;

(5).

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran : a.

2)

Meningkatnya kompetensi guru dan penyelenggara pendidikan.

Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran: a.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan;

b.

Terselenggaranya standarisasi dan sertifikasi;

c.

Terselenggaranya pembinaan lembaga latihan swasta dan lembaga latihan pemerintah.



2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 1).

Bidang Kesehatan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran : a.

Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b.

Meningkatnya jumlah Keluarga Sadar Gizi/ status gizi masyarakat;

c.

Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi;

d.

Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;

e.

Meningkatnya penggunaan obat obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang;

f.

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;

g.

Tertanggulanginya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming;

h.

Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur.

(2). Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran ; a.

Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Center Of

Excellent/ Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat (stroke, penyakit jantung, gerontology dll) yang mempunyai kualitas tingkat Nasional/ Dunia; b.

Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung dll);



c.

Tersedianya

Anggaran/pembiayaan

kesehatan

di

Provinsi

dan

Kab/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan

secara berhasil guna dan

berdaya guna dan diutamakan untuk Upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (Preventif dan Promotif); d.

Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;

e.

Tersedianya

berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan

Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan; f.

Terwujudnya

sistem

informasi

dan

Surveilance

Epidemiologi

Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat dan on line dengan Nasional; g.

Terwujudnya

mekanisme

dan

jejaring

untuk

terselenggaranya

komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal; h.

Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya memenuhi standar mutu;

i.

Terwujudnya

Akuntabilitas

dan

pencapaian

Kinerja

program

pembangunan kesehatan yang baik. (3). Program Pencegahan

dan

Penanggulangan Penyakit Menular, dengan

sasaran : a. Meningkatnya jumlah % Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI); b. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (Global Warming); c. Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, Flu Burung, TBC, DBD, malaria dan lainnya; d. Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala desa dan instansi kesehatan terdekat;



e. Setiap KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat; f.

Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak;

g. Terkendalinya

pencemaran

lingkungan

sesuai

dengan

standar

kesehatan terutama didaerah lintas batas Kabupaten/Kota dan Provinsi. (4).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran : a. Peningkatan Kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit; b. Peningkatan

kuantitas,

kualitas

dan

fungsi

sarana

prasarana

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; c. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan. (5).

Program Sumberdaya Kesehatan, dengan sasaran : a. Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar; b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan; c. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan; d. Meningkatnya kecukupan Obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9.000,-/orang/tahun); e. Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya; f.

Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.



3. Kemandirian Pangan 1). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran : a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian; b. Meningkatnya

pendapatan

usaha

tani

komoditas

pertanian,

perkebunan dan peternakan; c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan; d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian; e. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian; f.

Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;

g. Meningkatnya multi aktivitas Agribisnis (Gemar); h. Terlaksananya

inovasi

dan

teknologi

pertanian

yang

ramah

lingkungan; i. (2).

Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran : a. Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat; b. Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; c. Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian.

(3).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran : a. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.

(4).

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran : a.

Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; III-17



b.

Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;

c.

Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

d.

Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2). Bidang Ketahanan Pangan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran : a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok, beras jagung dan kedelai; b. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; c. Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan; d. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras; e. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, dan kualitas pangan, serta menurunnya

ketergantungan

terhadap

pangan

pokok

beras,

ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga; f.

Meningkatnya pengendalian keamanan pangan.

3). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan; .

(2).

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran: a. Mempertahankan

kondisi

kemantapan

jalan

agar

tetap

dapat

memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan.



(3).

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran : a. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri.

(4).

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran : a. Tersedianya jaringan irigasi yang handal.

4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, melalui program sebagai berikut : 1). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran : a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

(2).

Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran : a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian; b. Meningkatnya

pendapatan

usaha

tani

komoditas

pertanian,

perkebunan dan peternakan; c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan; d. Meningkatnya multi aktivitas Agribisnis (Gemar); e. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen. (3).

Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran : a. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; b. Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; c. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;



d. Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; e. Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; f.

Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut : (1). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat , dengan sasaran a. Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan. (2). Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran: a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. 3). Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran : a. Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja; b. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi; c. Meningkatnya kemitraan usaha bagi pelaku usaha bagi pelaku usaha dalam mendorong produktivitas usaha; d. Optimalnya promosi usaha bagi UMKM dalam mendukung hasil usaha. (2). Program Pengembangan Sistem Pendukungan Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran : a. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolarel berkerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro; III-20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


b. Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM; c. Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta pendukungan pendampingan tempat usaha. 4). Bidang Kepariwisataan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran: a.

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.

5). Bidang Perdagangan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran : a. Optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis; b. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri; c. Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan; d. Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional (GEMPITA). 6). Bidang Industri, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran: a. Meningkatnya kualitas pelaku usaha IKM; b. Produktivitas ikan; c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah; d. Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah. (2). Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran : a. Meningkatnya sinergitas pengembangan industri; b. Meningkatnya penguasaan teknologi industri.



7). Bidang Penanaman Modal, melalui program sebagai berikut : (1). Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran : a. Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah; b. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat; c. Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; (2). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran : a. Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java

Partner); b. Meningkatnya

promosi

yang

terintegrasi

dengan

pemangku

kepentingan terkait di Jawa Barat; c. Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal; d. Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta; e. Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus; f.

Terfasilitasinya penyediaan promotion and business center yang refresentatif.

8). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik; b. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan. III-22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


(2). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Mempertahankan

kondisi

kemantapan

jalan

agar

tetap

dapat

memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan. (3)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan sasaran: a. Tersedianya jaringan irigasi yang handal

5. Peningkatan Kinerja Aparatur, 1) Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah; b. Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik.

2) Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sasaran : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province, b. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab; c. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat; d. Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan; dan e. Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.



3) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program sebagai berikut : (1).

Program

Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi

Pemerintahan Daerah, dengan sasaran : a. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. Terlaksananya

pengadaan

barang

dan

jasa

melaui

Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pengembangan virtual

office; c. Diterapkannya Insentif Berbasis Kinerja (IBK) untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; d. Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Jawa Barat; (2).

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran : a. Meningkatnya kinerja aparatur; b. Meningkatnya disiplin aparatur.

(3).

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum, dan HAM, dengan sasaran : a. Tersedianya

produk

hukum

daerah

untuk

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan; b. Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal; c. Terlaksananya implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara konsisten. (4).

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya penataan dan pendayagunaan asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten dan Kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah.



6. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, meliputi : 1) Bidang Sosial, melalui program sebagai berikut : (1).

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim; b. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana; c. Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan bencana.

2). Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut : 1. Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan, dengan sasaran : a. Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik; b. Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri; c. Mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3; d. Mengembangkan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager). (2).

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran :

(3).

a.

Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;

b.

Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati.

Program Pengelolaan kawasan lindung, dengan sasaran : a. Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; b. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan; c. Mengembangkan kawasan lindung baru; d. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung. III-25



7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berada pada 1). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan fly over pada ruasruas strategis di Jawa Barat; b. Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik; c. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan. (2). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran : a. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri (3). Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan. (4). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan sasaran: a. Tersedianya jaringan irigasi yang handal. (5). Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran: a. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai. 2). Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut : (1).Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran : a. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat; III-26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


b. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaan; c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 3). Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut : (1).Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan sasaran : a. Terlaksananya pengembangan angkutan massal; b. Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat; c. Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat. 4). Bidang Penataan Ruang, melalui program sebagai berikut : (1). Program Penataan Ruang, dengan sasaran : a. Terwujudnya RTRW Provinsi Jawa Barat sebagai acuan penataan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

8. Pengembangan Energi 1).

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program sebagai berikut :

(1). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, dengan sasaran : a. Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi terbarukan; b. Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pengembangan serta pengelolaan energi dan energi alternatif. (2). Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi, dengan sasaran: a. Meningkatnya pendayagunaaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Jawa Barat, melalui pengembangan sumber energi panas bumi, Kabupaten Sumedang (Tampomas), Kabupaten Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu, dan Kamojang), Kabupaten Bandung Barat (Tangkuban Parahu), serta

Kabupaten

Garut

(Kawah

Darajat),

Kab.

Bogor-Cianjur

(Gede

Pangrango)



9. Pembangunan Perdesaan 1).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut :

(1). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat , dengan sasaran : a. Terwujudnya

kemitraan

pemerintah,

swasta

dan

masyarakat

dalam

pembangunan; b. Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan. (2). Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran : a. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa; b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa; c. Meingkatnya kesejahteraan masyarakat desa. 2). Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut : (1).Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran : a. Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja; b. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. 3). Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut : (1).Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan sasaran : a. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. 4). Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut : (1).Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran : a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian; b. Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan; III-28 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010


c. Meningkatnya peternakan;

penyerapan

tenaga

kerja

pertanian,

perkebungan

dan

d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian; e. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian; f.

Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;

g. Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (Gemar); h. Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; i.

Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.

(2). Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran : a. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; b. Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; c. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; d. Meningkatnya pengolahan perikanan dan kehutanan;

hasil

pertanian,

perkebunan,

peternakan,

e. Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; f.

Meningkatnya nilai tambah pengolahan peternakan, perikanan dan kehutanan.

hasil

pertanian,

perkebunan,

5). Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut : (1).Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemetaan pembangunan. (2). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran : a. Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan. (3). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran : a. Tersedianya Jaringan Irigasi yang handal.



6). Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut : (1). Program Pengembangan Permukiman a. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perdesaan. (2). Program Lingkungan Permukiman Sehat dengan saaran : a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman. (3). Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran a. meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman.



Tabel 3.1 Common Goals dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat No

Common Goals

Sasaran Common Goals

1 1.

2 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Difokuskan pada peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, dengan tujuan mencetak lebih banyak sumberdaya manusia Jawa Barat yang terdidik dan berdaya saing.

2.

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN Difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

3.

KEMANDIRIAN PANGAN Difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, kedelai dan protein hewani yang berkualitas dan berkesinambungan

3 a. Tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka mewujudkan “Jabar bebas Buta Aksara”; b. Meningkatnya angka melanjutkan dan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka “Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah”; c. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan sekolah bertaraf nasional dan internasional; d. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah melalui pengembangan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kejuruan serta pendidikan luar sekolah; e. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; f. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja. a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian anak; b. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit menular, khususnya TBC; c. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di tatanan rumah tangga; d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan strategis; e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan penanganan gizi buruk a. Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian; b. Meningkatnya produksi dan Stok Bahan pangan Pokok, antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat

Nama Program 4 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 2. Program Pendidikan Menegah dan Tinggi 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Pendidikan Luar Biasa 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

5 APBN APBD SWASTA

1. Program upaya kesehatan 2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 5. Program Sumberdaya Kesehatan

APBN APBD SWASTA

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian 2. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan


Sumber Dana

Penanggung Jawab 6 Dinas Pendidikan Dinas Olah Raga dan Pemuda Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Yansos • • • •

• Dinas Kesehatan • Biro Yansos • Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV • RS Al Ihsan • RS Jiwa Jawa Barat • RS Sidawangi

• • • • • • •

Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Bina Marga Kehutanan Perkebunan Pertanian dan Tanaman Pangan Peternakan Pengelolaan Sumber Daya Air

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT d. Terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain Beras, Jagung, Kedelai, dan protein hewani; e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di sentra produksi pertanian.

4.

PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT Difokuskan pada pengembangan rantai nilai yang bernilai tambah dalam rangka penciptaan lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan investasi yang ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola padat karya ; b. Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ; c. Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal d. Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM, BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan e. Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran dan pendukungan infrastruktur perekonomian.

4. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian 6. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 7. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 9. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 10. Program Peningkatan Iklim Investasi 11. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi


• Dinas Perikanan dan Kelautan • Badan Ketahanan Pangan Daerah • Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Bina Produksi

APBN APBD SWASTA

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Bina Marga Dinas Kehutanan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perkebunan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Dinas Peternakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Perikanan dan Kelautan Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV Biro Bina Produksi Biro Administrasi Perekonomian

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 12. Program pengembangan budidaya perikanan 13. Program pengembangan perikanan tangkap 14. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 15. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 16. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 5.

PENINGKATAN KINERJA APARATUR Difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sistem renumerasi daerah

a. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik. b. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik. c. Tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih. d. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif. e. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel

1. Program perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 2. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

APBN APBD SWASTA

6.

PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, serta pelestarian dan peningkatan luas kawasan dan berfungsi lindung.

a. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana. b. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat c. Meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis d. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, dan udara tanah

1. Program Penanggulangan Bencana Alam Dan Perlindungan Masyarakat 2. Program Pengelolaan Kawasan Lindung 3. Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan 4. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan lingkungan hidup

APBN APBD SWASTA


• Inspektorat Provinsi • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Kepegawaian Daerah • Dinas Pendapatan Daerah • Dinas Komunikasi dan Informasi • Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa • Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas • Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, II, III, dan IV • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Pemerintahan Umum • Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama • Biro Hukum dan HAM • Biro Keuangan • Biro Pengelolaan Barang Daerah • Biro Organisasi • Satuan Polisi Pamong Praja • Dinas Sosial • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah • Dinas Bina Marga • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Dinas Perhubungan • Dinas Perikanan dan Kelautan • Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Bangsos • Biro Administrasi Pembangunan


7.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Difokuskan pada pembangunan jalan tol, penanganan jalan lintas selatan Jabar, pembangunan infrastruktur perhubungan, pembangunan waduk, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, penanganan persampahan serta pembangunan sarana olah raga.

a. Persiapan Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedang-Dawuan (Cisumdawu), SoreangPasirkoja (Soroja), Tol Dalam Kota Bandung; serta jalan tol strategis lainnya, serta Penyelesaian Penanganan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar; b. Pengembangan Angkutan Massal, antara lain Pengembangan Jalur Kereta Api PadalarangKiaracondong, Kiaracondong-Rancaekek, Rancaekek-Cicalengka, Bandung-SukabumiBogor, dan Bandung-Rancaekek-TanjungsariKertajati; c. Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta Persiapan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, Pelabuhan Muara Gembong, dan Pelabuhan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi; d. Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis lainnya, Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di Kabupaten Garut, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dan Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka; e. Penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan; dan Pembangunan Sarana Olahraga Gedebage.

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. 7. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 8. Program Penataan Ruang

8.

PENGEMBANGAN ENERGI Difokuskan pada pengembangan energi alternatif, listrik perdesaan

a. Pengembangan dan peningkatan deversifikasi energi b. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi 2. Program pengembangan sumber daya mineral dan panas bumi


Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Pelayanan Sosial Dasar Dinas Bina Marga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Perhubungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah • Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV • Biro Administrasi Pembangunan • Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama • • • • • •

APBN APBD SWASTA

• Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air • Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah • Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I s/d IV

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 9.

PEMBANGUNAN PERDESAAN Difokuskan pada Kemandirian kelembagaan dan masyarakat dalam rancang bangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di desa

a. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun. b. Penguatan kapasitas fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang di arahkan, hibah keuangan, dan bantuan keuangan lainnya yang syah. c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan melalui tugas pembantuan d. Penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa e. Sinkronisasi program-program pembangunan berlokasi perdesaan f. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perdesaan g. Peningkatan peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman perdesaan h. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perdesaan

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 2. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian 6. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 10. Program Lingkungan Permukiman Sehat 11. Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman 12. Program Pengembangan Permukiman


• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa • Dinas Sosial • Badan Perencanaan Pembangunan Derah • Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah I sampai dengan IV • Biro Pemerintahan-umum • Biro keuangan • Dinas KUKM • Dinas Bina Marga • Dinas PSDA • Dinas Pertanian Tanaman Pangan • Dinas Peternakan • Dinas Kimrum


3.3.2 Non Common Goals A.

URUSAN WAJIB 1.

2.

3.

Bidang Pendidikan 1)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2)

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi;

3)

Program Pendidikan Non Formal;

4)

Program Pendidikan Luar Biasa;

5)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Bidang Kesehatan 1)

Program Upaya Kesehatan;

2)

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan;

3)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular;

4)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;

5)

Program Sumber Daya Kesehatan.

Bidang Lingkungan Hidup 1)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

2)

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

4.

3)

Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;

4)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Bidang Pekerjaan Umum 1)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

4)

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

5)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;


III - 36


6)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

5.

7.

7)

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;

8)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;

9)

Program Pembinaan Jasa Konstruksi;

Bidang Penataan Ruang 1)

Program Perencanaan Ruang;

2)

Program Pemanfaatan Ruang;

3)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Bidang Perencanaan Pembangunan 1)

Program Kerjasama Pembangunan;

2)

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

8.

9.

Bidang Perumahan 1)

Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara;

2)

Program Pengembangan Permukiman;

3)

Program Lingkungan Permukiman Sehat;

4)

Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1)

Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda.

2)

Program Pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olah raga.

10. Bidang Penanaman Modal 1)

Program Peningkatan Iklim Investasi;

2)

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

11. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;


III - 37


2)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3)

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan.

12. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 1)

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

13. Bidang Ketenaga Kerjaan 1)

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

2)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

3)

Program peningkatan kesempatan kerja.

14. Bidang Ketahanan Pangan 1)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

15. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1)

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;

2)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.

16. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1)

Program Keluarga Berencana.

17. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut : 1)

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

3)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

5)

Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor.


III - 38


18. Bidang Komunikasi dan Informatika 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

19. Bidang Pertanahan 1)

Program

Pengadaan,

Penataan

dan

Pengendalian

Administrasi

Pertanahan. 20. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1)

Program penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat;

2)

Program Pendidikan Politik Masyarakat.

21. Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1)

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

2)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

5)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

6)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

7)

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM;

8)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

9)

Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 11) Program Pemeliharaan Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 22. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat;

2)

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.


III - 39


23. Bidang Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2) Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 24. Bidang Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya; 2) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya. 25. Bidang Statistik 1)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

26. Bidang Kearsipan 1)

Program Pengembangan Kearsipan.

27. Bidang Perpustakaan 1) B.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN 28. Bidang Kelautan dan Perikanan 1)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

29. Bidang Pertanian 1)

Program Peningkatan Produksi Pertanian;

2)

Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;

3)

Program pencegahan dan penanggulanan penyakit tanaman, ternak dan ikan;

4)

Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

30. Bidang Kehutanan 1)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;


III - 40


2)

Program pengelolaan kawasan lindung.

31. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 1)

Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi;

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi.

32. Bidang Pariwisata 1)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

33. Bidang Industri 1)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

2)

Program Penataan Struktur dan peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

34. Bidang Perdagangan 1)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

2)

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri;

3)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

35. Bidang Ketransmigrasian 1)

Program Pengembangan Transmigrasi.

36. Bidang Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 2)

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama;

3)

Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan.


III - 41

4. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Recommend Documents