(3) Pusat Kurikulum dan Perbukuan; dan (4) Pusat Penilaian Pendidikan. Perubahan struktur terakhir di Balitbang terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu

PENYUSUNAN ROADMAP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI DASAR OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN (PUSLITJAK) DALAM PENYUSUNAN OPSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.

Sejarah Singkat Keberadaan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) bersamaan dengan dibentuknya

Balitbang Kemdikbud, yakni sejak dikeluarkannya Keppres No.84 Tahun 1969 tanggal 18 Oktober 1969 yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomor 90 Tahun 1970, tentang pembentukan Badan Pengembangan Pendidikan

(BPP).

BPP

mempunyai

fungsi

perencanaan,

evaluasi,

koordinasi

pengembangan, administrasi, dan penilaian pelaksanaan. Tugas dan fungsi BPP dilaksanakan oleh satuan tugas dan tim konsultan. Berdasarkan Keppres No. 4 Tahun 1974, BPP diubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Fungsi dan struktur organisasi BP3K lebih jelas dan luas dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan Keppres No. 78 Tahun 1978, fungsi pengembangan teknologi pendidikan dipisahkan dari Pusat Inovasi menjadi pusat yang berdiri sendiri dengan nama Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (TKPK). Pusat ini secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal Depdikbud, tetapi secara teknis di bawah koordinasi BP3K. Selanjutnya berdasarkan Keppres No.47 Tahun 1979, dibentuk pusat baru sebagai pengembangan dari Pusat Penelitian yang dinamakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian. Pada tahun 1982 singkatan BP3K diubah menjadi Balitbang Dikbud; selanjutnya pada tahun 2000 melalui SK mendiknas No. 010/O/2000 dan SK Mendiknas No.032/O/2002 nama Balitbang Dikbud disederhanakan menjadi Balitbang yang berfungsi melaksanakan serta mengkoordinasi penelitian dan pengembangan dalam rangka merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Dengan dikeluarkannya Permendiknas No. 40 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Balitbang Depdiknas, struktur organisasi maka berubah menjadi: (1) Sekretariat; (2) Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, (3) Pusat Kurikulum; (4) Pusat Statistik Pendidikan, dan (5) Pusat Penilaian Pendidikan, Kemudian dalam rangka reformasi birokrasi berdasarkan Permendiknas No. 36 Tahun 2010 menjadi (1) Sekretariat Badan; (2) Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan;

(3) Pusat Kurikulum dan Perbukuan; dan (4) Pusat Penilaian Pendidikan. Perubahan struktur terakhir di Balitbang terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu setelah ditetapkannya Permendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. berdasarkan Permendikbud tersebut bergabung satu pusat lagi, yakni Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan (Puslitbangbud). Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 maka Pusat Penelitian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan. Untuk menjalankan peran tersebut, Pusat Penelitian Kebijakan menyelenggarakan fungsi: (1)

penyusunan kebijakan teknis di bidang

penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan; (2) penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan; (3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; (4) pengelolaan jaringan dan pangkalan penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan; (5) fasilitasi pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan; (6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan (7) pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian Kebijakan. Dalam mengemban tugas dan fungsi itu, organisasi Puslitjak dipimpin oleh pejabat tingkat eselon II yaitu Kepala Pusat, dan dibantu oleh pejabat struktural tingkat eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional peneliti. Terdapat tiga bidang untuk jabatan struktural tingkat eselon III, yaitu: (i) Bidang Pembinaan dan Jaringan Penelitian, (2) Bidang Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informal, dan (3) Bidang Penelitian Pendidikan Menengah dan Tinggi; dan satu jabatan struktural eselon IV, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha. Sementara itu, pekerjaan yang bersifat teknis penelitian dan pengembangan, dilakukan oleh para pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada berbagai jenjang yakni Peneliti/ Perekayasa Pertama, Peneliti/Perekayasa Muda, Peneliti/Perekayasa Madya,

dan

Peneliti/Perekayasa Utama. Selain itu, terdapat sekelompok staf yang diarahkan menjadi Peneliti/Perekayasa (calon Peneliti dan Perekayasa). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Penelitian Kebijakan didukung oleh SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berjumlah 82 orang. Berdasarkan jenjang jabatan fungsional, staf Puslitjak terdiri atas Peneliti sebanyak 31 orang (termasuk merangkap struktural= 4 orang (1 Kapus+ 3 Kabid); bebas sementara= 3 orang (3 orang Staf Teknis); Perekayasa sebanyak 11 orang; Penerjemah sebanyak 1 orang; Staf Teknis sebanyak 22 orang; Staf Administrasi sebanyak 16 orang; dan 1 orang Kasubbag Tata Usaha. untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1 dan 2 dibawah.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Puslitjak Berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Doktor (S-3) Magister (S-2) Sarjana (S-1) Sarjana Muda/D-III Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Pertama

16 24 33 3 5 1 82

Jumlah

Tabel 2. Jumlah Pegawai Puslitjak Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Golongan Ruang IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d

Jumlah

Pria

Wanita

Jumlah

3 3 2 3 8 5 6 7 7 1 1 46

1 2 10 9 4 4 6 36

3 3 3 5 18 14 10 11 13 1 1 82

Selanjutnya gambaran mengenai visi, misi, tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran dijelaskan sebagai berikut. Visi dan Misi 1.

Visi, Puslitjak, Balitbang Kemdikbud memiliki visi: ”Menjadi Institusi Pemeran Utama Perumusan Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Berbasis Penelitian dan Pengembangan”.

2.

Misi, Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitjak memiliki misi : a.

Meningkatkan kualitas hasil penelitian pendidikan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional

b.

Mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan seiring dengan tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi;

c.

Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;

d.

Meningkatkan kualitas sumber daya dalam mendukung penelitian dan pengembangan.

Tugas dan Fungsi Pusat Penelitian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan kebijakan pedidikan dan kebudayaan. Dalam melaksankan tugas Pusat Penelitian Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;

b.

Penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;

c.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;

d.

Pengelolaan jaringan dan pangkalan penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan;

e.

Fasilitasi pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan;

f.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan

g.

B.

Pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian Kebijakan.

Masalah Kegiatan yang dilakukan Puslitjak selama ini terdapat dalam dua kategori, yaitu

secara swakelola dan kerja sama dengan insitusi lain. Terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan baik yang dilakukan secara swakelola oleh Puslitjak Balitbang Kemdikbud, maupun yang dikerjakan melalui kerja sama dengan Bappeda/Balitbangda/Perguruan Tinggi atau pihak lain masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya:

1.

kurang memiliki arah yang jelas untuk mendukung kebutuhan pembangunan pendidikan di Indonesia dalam rangka mewujudkan

pencapaian tujuan

pembangunan pendidikan nasional; 2.

penelitian yang dilakukan kurang terpadu (menyeluruh) karena dilakukan secara parsial atau sepihak;

3.

pihak-pihak yang melakukan penelitian kurang

bersinergi untuk menghasilkan

penelitian yang holistik; dan 4.

kurang berkesinambungan antara kegiatan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya; dan

5.

kurang didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menganalisis dengan akurat.

Permasalahan tersebut diduga karena sampai saat ini masih belum ada peta jalan (roadmap) penelitian dan pengembangan yang dijadikan sebagai panduan dalam melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya, dan Puslitjak pada khususnya.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan arah, keterpaduan sinergitas, dan

kesinambungan dalam melakukan penelitian dan pengembangan baik di

lingkungan

internal, maupun eksternal Balitbang Kemdikbud, maka perlu disusun roadmap penelitian dan pengembangan pendidikan.

C.

Tujuan Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran dan panduan dalam

melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan, sehingga lebih terarah, terpadu, sinergis, dan berkesinambungan untuk mendukung efektivitas perumusan dan implementasi kebijakan. Kajian dimaksud selanjutnya dapat dijadikan bahan penyusunan roadmap penelitian dan pengembangan pada saat RPJMN Tahun 2014-2019 .

D.

Langkah Kerja Pemilihan Topik Penelitian Pemilihan topik Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan dilakukan

dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut.

1.

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan pendidikan antara lain UUD 45 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Mengkaji Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional jangka waktu 2014-2019 yang difokuskan pada arah pembangunan bidang sumber daya manusia dan pendidikan.

3.

Mengkaji Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian terhadap Renstra Kemdikbud merupakan hal yang sangat penting, karena dalam Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, strategi dan program pendidikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2019. Dengan mamahami isi Renstra Kemdikbud, maka akan dapat diketahui penelitian apa yang perlu dilakukan sehingga dapat memperoleh informasi yang dapat mendukung dan mengevaluasi pelaksanaan program dan mengukur ketercapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Renstra.

4.

Mengkaji kondisi internal dan eksternal Kemdikbud antara lain dari perkembangan berita di media massa. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal pendidikan di Indonesia serta peluang dan ancaman dari lingkungan luar pendidikan.

E.

Tema Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Berdasarkan struktur kebijakan pendidikan, serta arah dan periodisasi pembangunan

pendidikan (RPJM), maka diidentifikasi isu-isu dan tema penelitian dan pengembangan kebijakan yang diperlukan. Pemilihan tema didasarkan pada kriteria: 1.

bersifat makro dan merupakan isu kebijakan publik;

2.

bersifat faktual dan visioner;

3.

memiliki dampak terhadap masyarakat luas;

4.

komprehensif yang terkait dengan sektor lainnya; dan

5.

bersifat fleksibel (dinamis, mengikuti perkembangan).

6.

Kemungkinan berkaitan dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan global yang ada.

Oleh karena itu tema penelitian dan pengembangan kebijakan diuraikan secara rinci antara lain sebagai berikut. 1.

Penelitian tentang Peserta Didik dan Masyarakat a.

Pelayanan pendidikan pada masyarakat Sampai saat ini, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni

(APM)

pada setiap jenjang pendidikan terutama pendidikan anak usia dini,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi capaiannya masih rendah dan banyak anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah (drop out/DO), dan putus melanjutkan.

Selain itu, disparitas layanan pendidikan antarwilayah, dan antar

kelompok sosial ekonomi ditemukan masih tinggi.

Kelompok marjinal masih

banyak yang belum mengakses pendidikan termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil/perbatasan, apalagi untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan isu-isu tersebut, maka tema penelitian dan pengembangan yang perlu dilakukan antara lain adalah penelitian pencapaian layanan pendidikan bagi masyarakat, dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka DO, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melanjutkan, Angka Melek Huruf, dll. Tema lain yang dapat digunakan untuk kelompok tema ini adalah 1) pelayanan pendidikan pada the un-reached groups (anak usia sekolah pada daerah kumuh, marjinal, terpencil geografis dan budaya, daerah perbatasan, kebutuhan pendidikan khusus, anak jalanan, pekerja anak); 2) kesempatan penduduk miskin untuk mengembangkan bakat dan kemampuan pada pendidikan bermutu; dan 3) kepuasan dan aspirasi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. b.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan Saat ini sudah banyak masyarakat yang berkontribusi dan berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pendidikan, baik sebagai penyelenggara, penyandang dana, maupun ikut terlibat dalam proses pengajaran di sekolah terutama untuk pelajaran muatan lokal di daerah tertentu. Bentuk kontribusi dan partisipasi masyarakat masih berjalan secara sepihak dan belum dioptimalkan serta dipadukan dengan program pemerintah. Begitu juga dengan dunia usaha dan industri (DUDI) dalam pendidikan, perannya masih belum optimal.

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada tema ini antara lain adalah pemberdayaan peranserta masyarakat dan peranserta DUDI dalam pendidikan antara lain melalui program Corporate Social Responsibility. c.

Kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan Ada beberapa kasus di daerah tertentu yang lebih mengutamakan pendidikan

untuk anak laki-laki dibanding anak perempuan.

Penelitian dan pengembangan

yang dilakukan pada tema ini adalah analisis kesetaraan gender dalam berbagai layanan pendidikan (PAUD hingga PT).

2.

Penelitian tentang Komponen Standar Nasional Pendidikan a.

Pengelolaan Pendidikan 1) Penyelarasan kebijakan nasional dan daerah dalam bidang pendidikan. Sejak diberlakukan kebijakan desentralisasi manajemen pemerintahan dari tingkat Pusat ke Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan lebih banyak

dilakukan

di

tingkat

Daerah

terutama

Pemerintah

Kabupaten/Kota. Dengan demikian aturan-aturan teknis banyak yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, dll. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi juga membuat aturan untuk mendukung program yang akan diimplementasikan di daerah atau satuan pendidikan. Peraturan-peraturan yang dibuat pada setiap tingkat pemerintahan tersebut disinyalir banyak yang kurang sinkron. Berdasarkan isu tersebut, tema penelitian dan pengembangan yang perlu dilakukan antara lain adalah (1) Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah dalam bidang pendidikan, a.l. berkaitan dengan kebijakan pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan kebijakan pendanaan pendidikan; dan (b) Peran dan Tanggung Jawab pemerintah daerah dan pusat 2) Reformasi birokrasi pendidikan yang efektif dan efisien Birokrasi pengelolaan pendidikan dinilai masih kurang efisien antara lain disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum berjalan dengan baik,

sehingga pengelolaan pendidikan menjadi sangat tergantung pada orang yang menangani bidang tertentu. Untuk

menjawab

isu/permasalahan

tersebut,

penelitian

dan

pengembangan bisa diarahkan pada perbaikan sistem birokrasi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat Pusat dan Daerah yang lebih efektif dan efisien. 3) Sistem informasi manajemen pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi Hasil-hasil pembangunan pendidikan selama ini banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat karena mereka kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui jenisjenis layanan pendidikan yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya keadaan tersebut antara lain adalah pengelolaan pendidikan selama ini belum secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sistem tata kelola belum berjalan dengan baik. Untuk menjawab isu/permasalahan tersebut diperlukan tema penelitian dan pengembangan tentang manajemen pendidikan nasional berbasis teknologi informasi. 4) Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Desentralisasi pengelolaan pendidikan sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan antara lain terkait dengan sistem rekrutmen pegawai, pengembangan dan pembinaan karir pegawai, pengadaan sarana prasarana, dll. Di beberapa daerah

bahkan

ditemui

permasalahan

bahwa

pemberlakukan

desentralisasi pengelolaan pendidikan ke tingkat Kabupaten/Kota tidak menyebabkan mutu pendidikan menjadi lebih baik, namun terjadi sebaliknya. Untuk menjawab isu/permasalahan tersebut maka perlu penelitian dan pengembangan yang temanya diarahkan pada kajian komprehensif tentang desentralisasi pengelolaan pendidikan, antara lain ditinjau dari

aspek pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan pendanaan pendidikan. 5) Wajar Dikdas 9 Tahun yang Bermutu dan Implikasinya terhadap Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Pada awal

tahun 2009, pemerintah melalui

Kemdikbud

telah

mencanangkan bahwa secara nasional Wajar Dikdas 9 tahun sudah tuntas dengan indikator capaian rata-rata APM SD/Setara dan APK SMP/Setara pada tingkat nasional telah melampaui angka 95 persen.

Dengan

tuntasnya Wajar Dikdas 9 tahun maka Program Wajar Dikdas berikutnya akan lebih memfokuskan pada aspek pemerataan mutu pendidikan dasar. Selain itu, tuntasnya Wajar Dikdas akan berimplikasi pada melonjaknya lulusan SMP/Setara yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Berkaitan dengan isu/tantangan tersebut maka tema penelitian dan pengembangan kebijakan bisa diarahkan pada 1) Evaluasi Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun, 2) Kualitas Wajar Dikdas 9 Tahun, dan 3) Rintisan pendidikan menengah universal. Aspek yang bisa dikaji terkait dengan rintisan pendidikan menengah universal antara lain adalah penyediaan sumberdaya pendidikan yaitu tenaga, dana, dan sistem tata kelola pada jenjang pendidikan menengah menuju pada pemberlakukan Wajar 12 tahun. 6) Review peraturan perundang-undangan tentang pendidikan Undang-undang Sisdiknas sudah berjalan selama delapan tahun, dalam perkembangannya kemudian dibuat peraturan-peraturan

turunan di

bawahnya antara lain peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, serta peraturan lain yang masih setingkat yaitu Undang-undang Guru dan Dosen, dan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (walaupun karena sesuatu hal akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi). Dalam upaya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah membuat berbagai program dan kegiatan. pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Namun demikian dalam

tersebut

muncul

berbagai

permasalahan, misalnya kebijakan tentang ujian nasional yang dijadikan salah satu penentu kelulusan, dan tuntutan penyelenggaraan sekolah

bertaraf internasional di setiap kabupaten/kota padahal ketersediaan SDM belum memadai. Munculnya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain peraturan perundangundangan yang dijadikan sebagai rujukan kemungkinan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat. Untuk menjawab isu/permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian dan pengembangan kebijakan tentang 1) review peraturan perundangundangan tentang pendidikan; 2) peraturan pendidikan di masa depan

7) Pendidikan berkeunggulan lokal dan bertaraf Internasional Negara kita memiliki banyak jenis dan ragam budaya, agama, bahasa, adat istiadat, dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara bijaksana. Selain itu dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta kerjasama antarnegara secara global, maka kita dihadapkan pada peluang dan tantangan dari kedua kondisi tersebut. Dalam upaya menjawab isu/tantangan tersebut maka perlu tema penelitian dan pengembangan yang diarahkan pada pendidikan berkeunggulan

lokal

yang

antara

lain

bertujuan

untuk

melestarikan/mengembangkan nilai–nilai sosial budaya dan sumberdaya setempat (internal benchmarking), dan pendidikan bertaraf internasional yang

bertujuan

untuk

dapat

bersaing

secara

global

(external

benchmarking). b.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1)

Kebijakan sertifikasi guru dan dosen dikaitkan dengan mutu pendidikan Pemerintah telah memberi perhatian cukup besar terhadap guru dan dosen, salah satu faktanya adalah dengan memberikan tambahan tunjangan profesional melalui program sertifikasi guru dan dosen. Kebijakan sertifikasi guru dan dosen dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan dosen yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.

Berkaitan dengan isu/permaslahan tersebut maka perlu tema penelitian dan pengembangan tentang kebijakan sertifikasi guru dan dosen yang antara lain diarahkan pada kajian dan evaluasi tingkat efektivitasnya, dan pengembangan model sertifikasi yang dinilai lebih efektif dan efisien. 2)

Rekrutmen, Distribusi, kompetensi, dan pengembangan karir PTK Permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan terutama guru dihadapkan tidak hanya pada

masalah kualitas, tetapi juga masalah

kuantitias. Jumlah guru yang ada saat ini ditinjau dari rasio jumlah siswa per guru sebenarnya masih memadai, namun jika ditinjau menurut distribusi per wilayah yaitu antara desa dan kota atau antara kabupaten dan kota, disparitasnya masih sangat tinggi. Selain itu, sistem karir guru masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah karena tidak seperti dosen yang karirnya bisa mencapai tingkat paling tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka tema penelitian dan pengembangan perlu diarahkan pada: 1) Penataan sistem distribusi guru yang merata dan bermutu di semua wilayah; 2) Sistem remunerasi berbasis kinerja; 3) Peningkatan kualifikasi dan relevansi komptensi guru; dan 4) Peningkatan kemampuan PTK secara berkelanjutan (Continuing Professional Development/ CPD). 3)

Revitalisasi lembaga Diklat PTK dalam pengembangan kompetensi PTK Lembaga Diklat PTK seperti: LPMP dan P4TK memiliki peran strategis dalam peningkatan kompetensi PTK.

Lembaga tersebut telah

melaksanakan

kegiatan

berbagai

program

meningkatkan kompetensi PTK.

dan

dalam

upaya

Namun demikian banyak diantara

program-program tersebut yang belum efektif pemanfaatannya karena hanya

sebatas

dilaksanakan

saat

berlangsungnya

Diklat,

tanpa

ditindaklanjuti tindakan nyata oleh para guru di sekolah. Untuk itu kegiatan penelitian dan pengembangan pada tema ini dapat diarahkan pada pengoptimalan lembaga Diklat dalam aspek sumberdaya, materi, monitoring dan evaluasi, serta penyelenggaraan. c.

Sarana dan Prasarana Pendidikan 1) Kebijakan pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan

Pemerintah telah menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Walaupun

standar

sudah

ditetapkan,

namun

dalam

kenyataanya, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar.

Bahkan dari sarana

prasarana yang ada banyak yang kondisinya sudah tidak layak (rusak berat).

Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan

setiap tahun terus diprogramkan dan dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah memprioritaskan program rehabilitasi gedung terutama bagi sekolah-sekolah yang memiliki kondisi bangunan yang rusak berat. Penelitian

dan

pengembangan

pada

tema

ini

diarahkan

pada

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dalam pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan antara lain: bangunan, media, peralatan, buku teks pelajaran, dan infrastruktur penunjang TIK. 2) Kerja sama satuan pendidikan dengan satuan pendidikan/ lembaga lain dalam pemanfaatan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan dan lembaga pendidikan masih terbatas. Ada lembaga atau satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, namun ada juga yang belum lengkap atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dapat diatasi melalui kerjasama dengan lembaga/satuan pendidikan lainnya. Oleh karena ini pada tema ini penelitian dan pengembangan dapat diarahkan pada mekanisme kerjasama antar lembaga atau satuan pendidikan dalam pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

3) Sekolah terpadu di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Pelayanan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih memiliki banyak kendala.

Daerah seperti ini perlu memiliki

layanan khusus, dan dalam pengelolaannya pun perlu memiliki penangan yang khusus. Kemdikbud telah mengantisipasinya dengan membuat

program dan kegiatan yang ditangani oleh direktorat yang melayani pendidikan khusus dan layanan khusus. Walapun sudah banyak program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan khusus, namun kondisi pendidikan di wilayah ini masih tertinggal jauh di daerah lainnya. Untuk menjawab isu/permasalahan tersebut, maka penelitian dan pengembangan pada tema ini antara lain bisa diarahkan pada pengembangan model sekolah terpadu yang dikaji dari berbagai aspek yaitu: aspek kelayakan dan ketersediaan sarana prasarana, PTK, program, dan pembiayaan di daerah 3T. 4) Sarana dan prasarana pendidikan kewirausahaan Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu kebijakan prioritas Kemdikbud, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Penelitian dan pengembangan pada tema ini dapat diarahkan pada kajian kebutuhan, ketersediaan, dan pemanfaatan sarpras untuk menunjang business centre, kerjasama satuan pendidikan dengan DUDI, pengembangan model inkubator bisnis, dan pemanfaatan fasilitas laboratorium dan unit usaha. d.

Pembiayaan Pendidikan 1) Kebijakan tentang pembiayaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Biaya pendidikan dapat dikelompokan ke dalam berbagai jenis tergantung pada tujuannya. Berdasarkan tingkat penggunaan, biaya pendidikan dapat dikelompokan menjadi: biaya di tingkat satuan pendidikan, biaya di tingkat pengelolaan, dan biaya pribadi atau personal.

Sedangkan menurut jenisnya, biaya pendidikan dapat

dikelompokan menjadi biaya investasi, dan biaya operasional. Selan itu, ada juga yang mengelompokan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan melalui berbagai skema pendanaan. Untuk menutupi biaya operasional, Pemerintah mengalokasikan dana kepada lembaga atau satuan pendidikan pada

tingkat PAUD, Dikdas, Dikmen, dan PT. Untuk jenis biaya investasi, Pemerintah memberikan bantuan DAK untuk pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana, block grant bantuan biaya sarana prasarana, beasiswa guru dan dosen, biaya pelatihan, dll. Sedangkan untuk menutupi biaya pribadi Pemerintah memberikan bantuan beasiswa bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa PT. Beberapa isu yang terkait dengan pembiayaan pendidikan antara lain kewenangan yang belum jelas dan tegas dalam pendanaan pendidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana pendidikan, biaya pendidikan di tingkat SD dan SMP belum sepenuhnya gratis, mahalnya biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, dan pembiayaan tunjangan sertifikasi guru dan dosen. Penelitian dan pengembangan yang terkait dengan tema ini adalah 1) mekanisme pengalokasian anggaran pendidikan dari Pusat dan Daerah, 2) Struktur pembiayaan pendidikan, 3) Pendidikan “gratis”, 4) Beasiswa, dan 4) Tunjangan sertifikasi guru dan dosen. 2) Partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan Pendidikan tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat bisa merupakan perorangan, lembaga atau organisasi masyarakat, dan pihak swasta atau perusahaan. Partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan bisa dikaji pada berbagai jenjang dan satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, pemberlakukan program Wajib Belajar berimplikasi pada pembebasan biaya pendidikan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendanaan menjadi rendah.

Namun demikian, sebenarnya banyak dari anggota

masyarakat kita yang masih mampu untuk berkontribusi dalam pembiayaan. Hal tersebut merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, pada tingkat satuan PAUD, Dikmen, dan perguruan tinggi, karena bukan merupakan program Wajib Belajar maka tentunya kontribusi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang ini menjadi cukup besar. Namun masalahnya adalah bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu

menyebabkan banyak diantara mereka yang tidak dapat mengakses jenis pendidikan ini. Penelitian dan pengembangan yang bisa dilakukan antara lain 1) Partisipasi masyarakat

pembiayaan pendidikan (perorangan atau

lembaga/organisasi masyarakat), 2) Partisipasi DUDI dalam pendidikan antara lain melalui program corporate social responsibility.

e.

Isi/Kurikulum Pendidikan 1) Kebijakan tentang isi/kurikulum satuan pendidikan Keluhan para guru dan siswa yang umum dari tahun ke tahun antara lain terlalu padatnya isi kurikulum, sehingga beban belajar bagi siswa terasa tinggi. Hal lain adalah keluhan dari para tokoh masyarakat di beberapa daerah, yaitu budaya lokal dan kearifan lokal yang hampir punah, seharusnya masuk pada kurikulum muatan lokal. Bentuk kurikulum yang ada juga belum memenuhi para siswa yang mempunyai kebutuhan khusus, juga untuk siswa di daerah terdepan, terluar, tertinggal. KTSP yang ada di masing-masing sekolah masih sangat bervariasi baik dari pembelajaran, penilaian, silabus maupun RPP-nya.

Disamping itu,

umumnya KTSP yang ada masih mengadopsi sepenuhnya dari contoh yang sudah ada, tanpa melakukan modifikasi, kreasi, atau membuat secara mandiri. Penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan antara lain adalah 1) Kaji ulang muatan kurikulum baik pada standar isi maupun di tingkat satuan pendidikan (KTSP);

2) Tingkat pemahaman tenaga pendidik

tentang Standar Isi dan KTSP; 3) Muatan kurikulum nasional dan lokal; 4) Model-model kurikulum untuk sekolah berkeunggulan lokal, bertaraf Internasional, dan anak yang berkebutuhan khusus; 5)

Ketercapaian

standar isi; 6) Kemampuan pendidik dalam menyusun KTSP; dan 7) Ketercapaian peserta didik dalam memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar; dan Cakupan KTSP.

2) Pendidikan karakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Akhir-akhir ini, sering terdengar berita tentang kekerasan di kalangan anak/remaja, kurangnya rasa hormat anak kepada guru, dan orangtua, dan juga sebaliknya, ada beberapa kasus kurangnya rasa sayang guru dan orangtua terhadap anaknya. Sesungguhnya ada rasa keprihatinan atas ketidakberdayaan remaja dalam mengendalikan diri untuk tidak terbawa arus, dan adanya kebebasan yang sering kebablasan. Pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat juga terkadang tidak berdaya untuk menumbuh kembangkan karakter positif siswa dan warganya, untuk membentengi pengaruh negatif dalam hidupnya. Penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan pada tema ini adalah 1) Pengembangan model pembelajaran nilai budaya dan karakter bangsa, termasuk pendidikan lingkungan di sekolah; 2) Model pengembangan diri peserta didik; 3) Pemahaman guru terhadap konsep pendidikan karakter dan lingkungan sekolah; 4) Model pendidikan karakter di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di tengah masyarakat; dan 5) Sinergi dan konsistensi pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan tengah masyarakat. 3) Pendidikan kewirausahaan pada berbagai satuan pendidikan Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Indonesia masih tinggi. Penyebabnya

antara

lain

fundamental

ekonomi

yang

kurang,

pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan beban hutang. Tingginya angka pengangguran bisa berdampak pada kemiskinan. Fenomena lain menunjukkan lulusan pendidikan formal belum mampu mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka, sehingga perlu pendidikan kewirausahaan. Tema penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan terkait dengan isu tersebut antara lain: 1) Model pendidikan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan; dan 2) Pemahaman pihak sekolah terhadap konsep pendidikan kewirausahaan.

f.

Proses Pembelajaran Berbagai masalah yang ditemui dalam proses pembelajaran antara lain siswa merasa takut salah dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan baik dari guru maupun dari temannya. Disamping itu, umumnya para siswa kurang serius dalam menyimak penjelasan guru, sehingga terkesan pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Orientasi pengembangan konsep diri dan soft skill siswa kurang mendapat perhatian dalam proses pembelajaran. Guru kurang maksimal dalam mengelola kelas dan menciptakan kelas yang kondusif, serta dalam pelayanan individual, sehingga proses pembelajaran tidak efektif, akibatnya hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Subtsansi yang terkait dengan isu ini antara lain adalah

1) Penerapan standar proses pembelajaran. 2) Model pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. 3) Monitoring dan supervisi pendidikan; 4) Kualitas persiapan proses pembelajaran (kualitas silabus dan RPP yang berpusat pada siswa; kemampuan pendidik dalam penyusunan silabus dan RPP yang berpusat pada siswa; Optimalisasi pemanfaatan silabus dan RPP yang berpusat pada siswa). 5) Kualitas implementasi pembelajaran (Interaksi antara pendidik, siswa, materi dan media pembelajaran dalam implementasi pembelajaran; monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran). 6) Pengembangan konsep diri dan soft skill siswa (keterkaitan antara pendidikan karakter dan pengembangan konsep diri dan soft skill siswa). 7) Model kerjasama SMK dengan DUDI dalam proses pembelajaran (mengajar, menyediakan tempat magang atau praktek kerja, yang didukung oleh pola kerjasama antar-instansi pemerintah g.

Penilaian Pendidikan 1) Kebijakan tentang sistem penilaian pendidikan

Saat ini sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan penilaian pembelajaran secara komprehensif, namun pada umumnya penilaian yang dilakukan sekolah masih banyak menggunakan paradigma lama, yaitu penilaian pembelajaran yang berorientasi pada hasil (produk). Model penilaian ini cenderung hanya menilai kemampuan aspek kognitif, dan kadang-kadang direduksi sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk tes obyektif. Sementara, penilaian dalam aspek afektif dan psikomotorik kerapkali diabaikan. Penilaian pembelajaran seyogyanya tidak hanya ditujukan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif semata, tetapi mencakup seluruh aspek kepribadian siswa, yakni: perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan sosial dan aspek-aspek kepribadian individu lainnya. Demikian pula, penilaian tidak hanya bertumpu pada penilaian produk, tetapi juga mempertimbangkan segi proses. Isu lainnya adalah pro dan kontra tentang Ujian Nasional (UN), karena masih banyak kasus siswa yang tidak lulus UN, padahal termasuk siswa pintar di kelasnya, atau tidak lulus UN padahal sudah diterima di salah satu perguruan tinggi. Pada satuan pendidikan SMK, uji kompetensi nasional masih memiliki beberapa permasalahan antara lain ditinjau dari aspek kebijakan, penyelenggaraan, dampak, dan tingkat kesulitan soal. Subtansi penelitian yang sebaiknya dilakukan terkait dengan isu di atas antara lain 1) Model-model penilaian yang digunakan di sekolah secara nasional; 2) Pemahaman guru tentang standar penilaian dan sejauhmana penerapannya di sekolah; 3) Sistem ujian nasional ditinjau dari aspek kebijakan, penyelenggaraan, dampak, daya serap dan kondisi daerah; 4) Uji validitas soal UN yang dikaitkan dengan soal-soal seleksi masuk PTN; 5) Survei tindak lanjut hasil analisis UN di SMA; 6) Uji kompetensi

nasional

SMK,

ditinjau

dari

aspek

kebijakan,

penyelenggaraan, dampak, dan tingkat kesulitan soal; 7) Pengembangan sistem evaluasi dan pemetaan mutu lulusan. 2) Sistem penerimaan peserta didik

Sistem penerimaan peserta didik masih memiliki permasalahan dari segi objektivitas, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, beberapa daerah telah melaksanakan sistem online, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi cukup banyak ragam sistem penerimaan mahasiswa baru. Substansi

yang dikaji dari isu

ini antara lain adalah 1) Sistem

penerimaan peserta didik ditinjau dari objektivitas, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif; 2) Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi di Indonesia.

h.

Kompetensi Lulusan 1) Kualitas dan daya saing lulusan Kenyataan saat ini menunjukkan banyak lulusan pendidikan formal, baik pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, masih belum mampu mandiri dan belum siap mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka. Lulusan sekolah menengah masih sulit bekerja di sektor formal karena belum memiliki keahlian khusus, begitu pun bagi sarjana yang dapat berperan secara aktif di sektor formal, jumlahnya terbilang masih relatif rendah. Keahlian dan profesionalisme yang melekat pada lembaga pendidikan umumnya belum optimal. Dunia usaha dan industri sering menuntut penguasaan bahasa Inggris, keterampilan komputer dan pengalaman kerja terhadap karyawan barunya. Sementara ijazah yang diperoleh para lulusan setelah menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan formal seringkali terabaikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kualitas lulusan pendidikan belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Melihat kenyataan ini, dapat diduga bahwa terjadi kesenjangan antara tujuan pendidikan yang hendak dicapai dalam menghasilkan output pendidikan formal dengan pengelolaan pendidikan dalam peningkatan mutu lulusannya juga dengan kebutuhan dunia kerja.

Substansi yang dikaji dari isu ini antara lain 1) Ketercapaian standar kompetensi lulusan; 2) Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; 3) Pelacakan lulusan. 2) Kemampuan life skill lulusan Saat ini ada beberapa SMK yang cukup sukses dalam pengembangan produk, namun banyak juga ditemui lulusan pendidikan formal, baik pada tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi, terlihat belum mampu mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka, hal ini terlihat dari kemampuan lulusan yang masih mengandalkan mencari pekerjaan di kantor yang sudah ada, terutama di kota besar, ketimbang mencoba sendiri, berkreasi, atau mengembangkan ekonomi di daerah melalui life skill hasil pendidikannya. Substansi yang bisa dikaji pada tema ini antara lain adalah Pengembangan model life skill yang berorientasi pada kearifan lokal dan kegiatan ekonomi daerah.

F.

Pemetaan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Ada banyak institusi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan

pendidikan, baik institusi pemerintah maupun swasta. Hasil-hasil penelitian tersebut perlu dipetakan untuk mengetahui kecenderungan tema penelitian yang sudah dilakukan. Hasil pemetaan ini akan memberikan gambaran tentang kondisi awal kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan yang sudah dicapai/dilakukan. Idealnya pemetaan dilakukan terhadap seluruh institusi yang melaksanakan penelitian tersebut. Namun pada tulisan ini, pemetaan hanya dilakukan terhadap hasilhasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh Puslitjak, Balitbang Kemdikbud. Puslitjak Balitbang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan. Topik-topik penelitian yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir yang diurut dari tahun 2010 s.d. tahun 2014 secara rinci bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil-hasil Penelitian Puslitjak Tahun 2010 s.d. 2014 No

Topik/judul

1

Analisis Kebijakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2

3

4

5

Studi Kemangkiran Guru

Pengkajian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

Perbandingan Kinerja Guru Bersertifikat dan Belum Bersertifikat

Studi Kualitatif Tentang Sertifikasi Guru: Kinerja Pendidikan dan Latihan Profesi Guru/PLPG dan Pola Pembinaan Guru

Hasil penelitian Diperoleh informasi: 1) Keadaan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, pengawas, dan guru. 2) Persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru dalam mengembangkan diri untuk meningkatkan kinerja, kompetensi dan profesionalisme. 3) Konsep model untuk memenuhi kompetensi dan profesionalisme dan kinerja kepala sekolah, pengawas, dan guru. Diperoleh data: 1) Tingkat kemangkiran guru SD maupun SMP; 2) Sebab-sebab kemangkiran guru SD maupun SMP; 3) Teknik mengatasi kemangkiran guru SD maupun SMP; 4) Relevansi tingkat kemangkiran guru dengan prestasi siswa, Diperoleh data tentang kebutuhan pelatihan PTKNF. Secara khusus, diperoleh informasi: 1) Tingkat kompetensi PTKNF; 2) Tingkat pengetahuan PTKNF tentang SNP; 3) Faktor-faktor yang terkait dengan kompetensi PTKNF 4) Tingkat kompetensi yang diperlukan PTKNF. Diperoleh data tentang: 1) Perbandingan kompetensi guru bersetifikat dengan guru yang belum bersertifikat; 2) Perbandingan kinerja guru bersertifikat dengan guru yang belum bersertifikat; 3) Hubungan kinerja guru dengan guru kompetensi guru, iklim sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, manajerial kepala sekolah, dan komitmen kerja guru. Diperoleh data: 1) Proses pelaksanaan PLPG oleh LPTK berdasarkan Sembilan komponen PLPG; 2) Dampak PLPG terhadap kinerja mengajar guru berdasarkan lima komponen kinerja mengajar; 3) Dampak PLPG terhadap peningkatan kompetensi mengajar guru berdasarkan empat komponen

Tahun

Kelompok Tema

2010

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2010


2010


2010


2010


No

6

7

8

9

10

Topik/judul

Evaluasi Dampak Bantuan BERMUTU KKG/MGMP terhadap Kinerja Guru (Baseline)

Studi Tentang Struktur Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah

Mekanisme dan Efektivitas Pembiayaan Pendidikan

Pengembangan Model Pendidikan Inklusif

Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD)

Hasil penelitian kompetensi; 4) Pola pembinaan guru pasca sertifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota; 5) Strategi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kemampuan professional guru secara berkelanjutan. Diperoleh data: 1) Dampak pemberian DBL dan pola KKG/MGMP yang digunakan terhadap profil, manajemen, kegiatan, pendanaan KKG/MGMP. 2) Dampak perubahan kegiatan KKG/MGMP terhadap kompetensi guru; 3) Dampak perubahan kompetensi guru terhadap kinerja guru dan prestasi siswa. Diperoleh data: 1) Besaran biaya satuan pendidikan dasar dan menengah (SMP/SMA) secara factual; 2) Tingkat pencapaian biaya pendidikan dasar dan menengah (SMP/SMA) secara faktual dibandingkan dengan biaya standar. Diperoleh data: 1) Kemampuan pendanaan pendidikan untuk meningkatkan kinerja sekolah penerima manfaat dalam aspek: tingkat kehadiran siswa, tingkat kehadiran guru, jam belajar efektif, pembuatan rencana pembelajaran, pemberian program remedian atau pengayaan, pencapaian hasil belajar siswa; 2) Komposisi dana pendidikan berdasarkan besaran, sumber, dan pemanfaatan pendanaan pendidikan; 3) Mekanisme pengalokasian dana pendidikan. Diperoleh: Konsep model pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunagrahita, anak jalanan, pekerja anak, di daerah adat terasing, daerah konflik, daerah perbatasan, dan anak dengan ekonomi rendah. Diperoleh: 1) Konsep pelaksanaan model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan; 2) Pokok-pokok materi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan; 3) Panduan pengintegrasian nilai-nilai ESD dalam pembelajaran.

Tahun

2010

Kelompok Tema


Pembiayaan 2010

2010

Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan

Peserta 2010

2010

Didik

dan Masyarakat

1. Proses pembelajaran 2. Isi/ kurikulum

No

Topik/judul

11

Penyelenggaraan RSBI di SMP

12

Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan dan Penguatan PAUD

13

Analisis Kebijakan Peningkatan Kesempatan Melanjutkan Pendidikan dari SD/Setara ke SMP/Setara

14.

Penelitian Kebijakan tentang Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja

Hasil penelitian Diperoleh data: 1) Sistem seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP RSBI; 2) Prestasi akademik yang diperoleh SMP RSBI’ 3) Pengelolaan pendanaan SMP RSBI; 4) Sistem tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan SMP RSBI. Diperoleh data dan informasi tentang: 1) Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten/Kota saat ini; 2) Kontribusi Pemda dan Pusat (direktorat PAUD) dalam penyelenggaraan PAUD. Diperoleh data & informasi tentang: 1) Jumlah ketersediaan SMP/Setara berdasarkan lokasi pemukiman; 2) Keterjangkauan SMP/Setara berdasarkan aspek biaya pendidikan; 3) Aspirasi dan motivasi siswa untuk melanjutkan sekolah ke SMP/Setara; 4) Aspirasi dan motivasi orang tua siswa untuk menyekolahkan ke SMP/Setara; 5) Faktor-faktor budaya yang berpengaruh terhadap tingkat melanjutkan ke SMP/Setara; 6) Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kel agar lulusan SD/Setara melanjutkan ke SMP/Setara. Secara umum diperoleh bahan alternatif kebijakan tentang peningkatan mutu dan relevansi lulusan SMK yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil secara khusus, diperoleh informasi: 1) Keterlibatan DU/DI dalam pengembangan dan penerapan SI, SKL, standar proses, standar PTK, standar sarana dan prasarana (sarpras), dan standar penilaian; 2) Manfaat yang diperoleh SMK dengan keterlibatan DU/DI dalam pengembangan dan penerapan SI, SKL, standar proses, standar PTK, standar sarpras, dan standar penilaian; 3) Hambatan yang dihadapi SMK dalam pengembangan dan penerapan SI, SKL, standar proses, standar PTK, standar sarpras, dan standar penilaian; 4) Pengetahuan pihak DU/DI dan Disnaker tentang SNP dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5) Penghitungan proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK untuk 5

Tahun

Kelompok Tema

2010

Pengelolaan pendidikan

2010


2010

Peserta Didik dan Masyarakat

2011

Kompetensi Lulusan

No

Topik/judul

15.

Pengembangan Model Pendidikan Kewirausahaan

16.

Studi Kemampuan Daya Saing Lulusan Perguruan Tinggi

17.

Studi Kebijakan Model Penyelenggaraan LPTK Dalam Menghasilkan Calon Guru Profesional

18.

Penelitian Kebijakan Tentang Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal

Hasil penelitian tahun mendatang. Diperoleh konsep model pendidikan kewirausahaan di SMA, yakni: model pendidikan kewirausahaan melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, serta ekstrakurikuler. Didapat data dan informasi tentang: 1) Kompetensi lulusan PT dibandingkan dengan kebutuhan DU/DI dalam perusahaan di tingkat lokal, nasional, dan multinasional. 2) Permasalahan lulusan PT untuk mendapatkan dan menciptakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya.

3) Upaya lulusan PT untuk mendapatkan dan menciptakan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya. 4) Upaya PT dalam menyiapkan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 5) Upaya yang dilakukan DU/DI dalam membantu PT menyiapkan lulusannya untuk bekerja di DU/DI. Diperoleh informasi tentang: 1) Tindakan antisipatif dan responsif LPTK terhadap Permendiknas No. 08/2009, yakni Penyelenggaraan PPG Pra Jabatan; 2) permasalahan dan kendala/hambatan yang dihadapi oleh LPTK dalam penyelenggaraan PPG Pra Jabatan; 3) Bahan rekomendasi kepada pimpinan departemen guna mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan PPG Pra Jabatan. Diperoleh informasi tentang: 1) Penyelenggaraan program PNF ditinjau dari: a. Context, yaitu kekuatan dan kelemahan PKBM ditinjau dari kelembagaan, program, target, dalam rangka mempersiapkan petunjuk perbaikan. b. Input, yaitu sumberdaya dan potensi sumberdaya yang dimiliki PKBM. c. Process, yaitu proses pembelajaran, pelatihan keterampilan atau lainnya yang berlangsung di PKBM. d. Product, yaitu capaian program yang ada di PKBM pada saat pelaksanaan program maupun pada

Tahun

Kelompok Tema

2011

Isi/Kurikulum

2011

Kompetensi Lulusan

2011


2011


No

Topik/judul

19.

Evaluasi Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Input LPTK dan Pemberian Bantuan Dana Insentif Akreditasi Kepada LPTK Terhadap Kemampuan Lulusannya

20.

Pemanfaatan Waktu Luang Bagi Peserta Didik SMA/SMK

21.

Kajian Pemanfaatan Laboratorium Gerak Kerja Jasmani

22.

Pengembangan Model Pembudayaan Hidup Aktif dan Sehat (HAS) pada Sekolah Berasrama Studi Struktur Biaya Paud

23.

Hasil penelitian akhir program. 2) Bahan usulan kebijakan terkait efektivitas penyelenggaraan PNF. Diperoleh infromasi tentang: 1) Dampak prospek peningkatan kesejahteraan guru terhadap peningkatan mutu input (quality enrolment) mahasiswa yang masuk di LPTK. 2) Dampak pemberian bantuan dana kompetitif (Dana Insentif Akreditasi/DIA) kepada LPTK terhadap peningkatan mutu pengelolaan LPTK (PGSD). Didapat informasi: 1) Jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik; Jenis wadah yang disediakan di sekolah; 2) Berbagai cara guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik; 3) wadah yang dibutuhkan peserta didik di luar sekolah untuk memanfaatkan waktu luang; 4) Keadaan wadah yang tersedia di luar sekolah yang diperlukan peserta didik untuk pemanfaatan waktu luang, 5) Tingkat kepedulian orangtua terhadap pemanfaatan waktu luang peserta didik. Diperoleh data, tentang: 1) Tingkat optimalisasi pemanfaatan Laboratorium Gerak Kerja Jasmani di di 17 LPTK; 2) Keadaan kelengkapan sarana dan prasarana di Laboratorium GKJ; 3) Kualifikasi SDM di Laboratorium GKJ; 4) Tingkat kesesuaian pemeliharaan sarana di Laboratorium GKJ; 5) Tingkat pemanfaatan Laboratorium GKJ secara internal dan eksternal; 6) Kualitas pengelolaan di Laboratorium GKJ; 7) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan Laboratorium GKJ. Diperoleh konsep model pembudayaan Hidup Aktif dan Sehat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan HAS khususnya di sekolah berasrama. Didapatkan bahan rekomendasi kebijakan tentang struktur biaya PAUD yang harus ditentukan oleh penyelenggara PAUD, yang secara khusus mencakup data dan informasi tentang: 1) Biaya pengelolaan PAUD sesuai dengan standar nasional pendidikan;

Tahun

Kelompok Tema

2011


2011

Peserta didik dan masyarakat

2011

Sarana dan prasarana pendidikan

2011

Isi/Kurikulum Pendidikan; Proses pembelajaran Pembiayaan pendidikan PAUD

2011

No

Topik/judul

24.

Studi Strategi Penggalian Dana Penyelenggaraan PAUD

25.

Pengkajian tentang Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

26.

Analisis Kebijakan Tentang Akses Pendidikan Dasar Bermutu Untuk Masyarakat Daerah Yang Termarjinalkan (Desa Nelayan di Daerah Pesisir)

27.

Studi Tentang Pendidikan Budi Pekerti/Karakter

Hasil penelitian 2) Biaya satuan PAUD secara faktual yang dikeluarkan oleh setiap lembaga PAUD (KB, TPA, SPS (PosPAUD, TPQ, PAK, dan BIA); 3) Biaya pribadi yang dikeluarkan orangtua dalam rangka pendidikan anaknya; 4) Peran masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Secara umum diperoleh informasi tentang cara lembaga memperoleh dana penyelenggaraan PAUD. Informasi yang lebih khususnya tentang: 1) Kebijakan pemerintah daerah terkait pendanaan PAUD; 2) Sumber-sumber dan potensi sumber dana penyelenggaraan; 3) Cara memperoleh dana penyelenggaraan; 4) Masalah/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasinya. Diperoleh bahan kebijakan pelaksanaan ESD, yang mencakup informasi tentang: 1) Sekolah Best Practice pelaksanaan ESD terkait pemahaman, penerapan 15 komponen ESD; 2) Penyusunan indikator keberhasilan, upaya pemenuhan sumber daya, peran para pihak di sekolah, upaya penanaman nilai-nilai ESD kepada warga sekolah dan masyarakat; 3) Upaya mengatasi pengaruh negatif dari luar sekolah yang tidak mendukung upaya penanaman nilai ESD. Diperoleh informasi mengenai: 1) Bentuk pendidikan dasar di daerah pesisir dan mutu penyelenggaraan pendidikan; 2) Tingkat partisipasi sekolah anak usia pendidikan dasar di daerah pesisir pada pendidikan bermutu; 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah anak usia pendidikan dasar; 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan bermutu. Diperoleh informasi tentang: 1) Program pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota; 2) Program pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Yayasan; 3) Pelaksanaan pendidikan karakter di

Tahun

Kelompok Tema

2011

Pembiayaan pendidikan PAUD

2011

Proses pembelajaran dan isi/ kurikulum pendidikan; pengelolaan pendidikan

2011

Peserta didik dan masyarakat

2011

Isi/Kurikulum pendidikan

No

Topik/judul

28.

Pengembangan Model Alternatif Evaluasi Kebugaran Untuk Siswa SMP

29.

Penelitian Kebijakan Tentang Penyelenggaraan RSBI

30.

Pengembangan Model Pendidikan Dasar Inklusif (Model Pendidikan Inklusif di SMP/MTs)

31.

Pengkajian Efektivitias Pemanfaatan DAK Bidang Pendidikan

32.

Studi Efektivitas Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Oleh Pemerintah Daerah

33.

3Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Menengah RSBI Dan SSN (1)

Hasil penelitian tingkat satuan pendidikan (best practices), dalam rangka memberikan bahan saran kebijakan guna peningkatan pendidikan budi pekerti/karakter. Diperoleh konsep model alternatif evaluasi kebugaran dengan metode tes tanpa pembebanan (non exercise testing) untuk siswa SMP yang lebih murah, mudah, dan efisien. Dihasilkan bahan rekomendasi kebijakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan RSBI, yang secara khusus berkenaan dengan informasi tentang: 1) Kriteria ideal dari RSBI dan SBI; 2) Pengelolaan pembiayaan di RSBI; 3) Keberadaan lulusan RSBI. Didapat konsep model pendidikan dasar inklusif (SMP/MTs), terdiri atas: 1) Konsep model penyelenggaraan pendidikan inklusif. 2) Pedoman pengembangan kurikulum di SMP/MTs penyelenggara pendidikan inklusif. Diperoleh informasi tentang: 1) Efektivitas pengelolaan program DAK di kabupaten/kota pada setiap tahapan kegiatan, meliputi: perencanaan, penyaluran, realisasi/pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan; 2) Efektivitas (pencapaian hasil) sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber DAK, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas; 3) Tanggapan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan DAK dengan cara swakelola dan lelang (kekuatan dan kelemahan). Diperoleh informasi tentang: efektifitas penyelenggaraan atau pengelolaan BOS di tingkat pemerintah daerah (Kabupaten/kota) baik pada tahap persiapan, perencanaan, penyaluran, pencairan, realisasi penggunaan, maupun pada tingkat pelaporan. Diperoleh informasi tentang: 1) mutu layanan pendidikan di SSN dan RSBI dilihat dari Standar Nasional Pendidikan, 2) mutu layanan sekolah dilihat dari tingkat kepentingan (harapan) dan tingkat kinerja (apa yang dirasakan) siswa dan orang tua terhadap mutu layanan yang diberikan sekolah, 3) Diperoleh informasi mutu pelayanan

Tahun

Kelompok Tema

2011

Penilaian pendidikan

2011


2011

Peserta Didik dan masyarakat; isi/kurikulum pendidikan

2011

1. Pembiayaan pendidikan 2. Sarana prasarana

2011

Pembiayaan pendidikan

2012

Pengelolaan Pendidikan

No

34.

Topik/judul

Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Perbatasan (2)

Hasil penelitian sekolah dilihat dari tingkat kepuasan peserta didik dan orangtua peserta didik terhadap mutu layanan yang diberikan sekolah dan 4) Diperoleh strategi sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan. Dieroleh informasi: tentang : 1) kondisi penyelenggaraan pendidikan dan aspek-aspek yang mempengaruhinya 2) kondisi dan upaya pengembangan atau strategi pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi peserta didik/siswa di daerah perbatasan Diperoleh informasi,tentang: 1) indikator layanan draf SPM di tingkat satuan pendidikan dan dinas pendidikan, 2) mendapatkan data dan informasi tentang kesenjangan indikator di dalam draf SPM dengan kondisi SMA dan dinas pendidikan kabupaten/kota senyatanya, dan 3) biaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan indikator-indikator tersebut

Tahun

2012

Kelompok Tema

Pengelolaan Pendidikan

35.

Kajian Pendanaan Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah (3)

2012


36.

Kajian mutu guru Dikmen

Diperoleh informasi,tentang: 1) gambaran karakteristik mutu guru dikmen 2) persepsi kepala sekolah, siswa dan teman sejawat guru terhadap kinerja guru 3) hubungan antara karakteristik guru terhadap kinerja guru

37.

Evaluasi pola-pola sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) di PT

Diperoleh informasi,tentang: 1) evaluasi kesesuaian mekanisme pola-pola PMB di PTN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan B Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 2) persepsi pihak PT terhadap keterpaduan sistem Ujian Nasional dengan seleksi masuk perguruan tinggi yang memenuhi prinsip adil, tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel

2012

1. peserta didik 2. penilaian pendidikan

38.

Efektivitas perubahan status kelembagaan LPTK ke universitas

Diperoleh informasi,tentang: 1) Implementasi kebijakan nasional mengenai perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas; 2) Profil kemahasiswaan di universitas mantan LPTK/IKIP;

2012



No

Topik/judul

Hasil penelitian

Tahun

Kelompok Tema

3) Penataan

kelembagaan yang dilakukan oleh universitas mantan LPTK/IKIP; 4) Kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat; 5) Pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana); 6) Pembiayaan yang dilakukan oleh universitas mantan LPTK/IKIP setelah perubahan; dan 7) Keluaran (ouput) lulusan mahasiswa. Diperoleh informasi,tentang: 1) Mekanisme pengelolaan beasiswa dan program-program pembinaan yang telah digulirkan oleh para pengelola beasiswa di Perguruan Tinggi 2) Peningkatan akses pendidikan tinggi yang diwujudkan dalam ketepatan sasaran penerima beasiswa 3) Capaian prestasi mahasiswa penerima beasiswa baik secara akademik maupun non-akademik 4) Keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa selama proses perkuliahan di Perguruan Tinggi Diperoleh informasi tentang: 1. dampak peningkatan kesejahteraan guru

39.

Evaluasi dampak pemberian beasiswa untuk mahasiswa dari Pemerintah

40.

Evaluasi dampak peningkatan kesejahteraan guru terhadap mutu input LPTK dan terhadap mutu input LPTK dampak pemberian bantuan 2. dampak pemberian bantuan DIA kepada DIA kepada LPTK terhadap LPTK terhadap kemampuan lulusannya kemampuan lulusannya Kajian mekanisme pendanaan Diperoleh informasi tentang: pendidikan 1. Pendanaan pendidikan di sekolah

41.

42.

Evaluasi Model-model Penyelenggaraan PAUD

menurut sumber, besar, dan pemanfaatannya. 2. Pengelolaan Keuangan di sekolah ditinjau dari: a) Kompetensi pengelola keuangan (kepsek, bendahara, guru) di sekolah; b) Pengendalian dan mekanisme pengelolaan keuangan sekolah; Diperoleh informasi tentang: 1. Persyaratan pendirian PAUD berdasarkan ketentuan standar PAUD 2. Pelaksanaan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan standar PAUD 3. Pembinaan dari pejabat dinas pendidikan dan instansi terkait terhadap lembaga PAUD belum optimal. Bahkan ada daerah kabupaten/kota yang kurang

2012

1. Pembiayaan pendidikan 2. peserta didik

2012

1. pengelolaan pendidikan 2. peserta didik 3. kompetensi lulusan

2012


2012


No

Topik/judul

43.

Kajian Mutu Guru Pendidikan Dasar

44.

Kajian Model Pendidikan Inklusif (Pelayanan Anak Cerdas)

Hasil penelitian mengalokasikan dana untuk PAUD terutama pembinaan terhadap pendidik PAUD Diperoleh informasi tentang: 1. Tingkat kompetensi pedagogik dan profesional guru SD dan SMP 2. Faktor yang menyebabkan tingi atau rendahnya kompetensi yang dicapai guru. 3. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan kab/kota maupun sekolah dalam meningkatkan kompetensi gurunya. Diperoleh informasi tentang: 1. Konsep dasar layanan masih bersifat umum bila dibandingkan dengan negara lain yang telah melakukan pelayanan bagi anak cerdas istimewa. 2. Karakteristik siswa yang dapat dilayani mirip dengan di Amerika Serikat yang lebih komprehenship. 3. Karakteristik kompetensi output di Indonesia hampir mirip dengan di Amerika yang lebih menekankan pada konsep secara umum. 4. Proses pemberian layanan didasarkan pada kebutuhan siswa baik layanan pendidikan inklusif, kelas akselerasi, maupun RSBI. 5. Sumberdaya pendidikan masih bersifat normatif, yaitu harus sudah S1, sesuai kualifikasi, jumlah yang memadai, serta memiliki pemahaman tentang anak CI+BI, serta tenaga kependidikan.

Kelompok Tema

Tahun

2012

2012


1. 2.

Pengelolaan pendidikan Peserta didik

45.

Kajian Tentang Keterlaksanaan Pendidikan Inklusif Dalam Penuntasan Wajar Dikdas 2012

Diperoleh informasi tentang: 1. Konsep Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 2. Pedoman Pengembangan Kurikulum di SMP/MTs Penyelenggara Pendidikan Inklusif

2012


46.

Kajian Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Dikdas

2012

Sarana prasarana

47.

Kajian Model-Model ESD jenjang Pendidikan Dasar

Diperoleh informasi tentang 1. Tingkat ketercapaian standar sarpras untuk SD dan SMP 2. Jenis-jenis sarana prasarana yang persentase ketercapaiannya di atas rata-rata Diperoleh informasi tentang 1. Jenis-jenis program ESD yang dicanangkan oleh 19 lembaga yang mencakup perspektif Sosial, Lingkungan dan Ekonomi, serta beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerapan model-model

2012


No

Topik/judul

48.

KAJIAN PENDANAAN IMPLEMENTASI SPM DIKDAS TAHUN 2012

49.

Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan 2011-2025

50.

Kajian Keefektifan Sertifikasi Guru

51.

Kajian Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Dikmen

Hasil penelitian lembaga tersebut di sekolah. 2. Karakteristik model-model yang dikembangkan lembaga 3. Sasaran diterapkannya program ESD di sekolah 4. Keberhasilan penerapan nilai-nilai ESD di satuan pendidikan dan faktor yang mempengaruhinya 5. Hambatan-hambatan yang dialami sekolah dalam penerapan ESD. Diperoleh informasi tentang: 1. Ketercapaian indikator SPM tingkat kab/kota 2. Ketercapaian indikator SPM tingkat sekolah di SD dan SMP 3. Pembiayaan implementasi SPM pendidikan dasar 4. Rata-rata harga satuan terbesar adalah untuk pengembangan program penilaian. Hal ini dimungkinkan program penilaian yang dikembangkan tidak hanya hasil UN atau US tetapi termasuk untuk penilaian harian, semesteran, dan lainnya sehingga harga satuan yang diperoleh juga nampak besar baik itu di SD maupun di SMP. 5. Ssumber pendanaan untuk tingkat kabupaten/kota dan sekolah 6. Ketercukupan dana pendidikan di sekolah. 7. Hambatan internal dan eksternal 8. Upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi hambatan internal dan eksternal Diperoleh panduan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan, sehingga lebih terarah, terpadu, sinergis, dan berkesinambungan untuk mendukung efektivitas perumusan dan implementasi kebijakan Diperoleh informasi tentang keefektifan Penerapan Kebijakan Sertifikasi Guru dilakukan dengan tujuan memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan Pemerintah tentang sertifikasi guru terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu proses dan hasil belajar Diperoleh informasi tentang: 1. pencapaian standar Tendik. 2. pencapaian standar Sarpras. 3. Tingkat pencapaian standar Pembiayaan. 4. Sumbangan indikator-indikator standar nasional pendidikan dengan prestasi akademis peserta didik

Tahun

Kelompok Tema

2012

Pendanaan pendidikan

2012

Tata kelola

2012

Pendidik dan tenaga kependidikan

2013

1. Penddik 2. Sapras

No

Topik/judul

Hasil penelitian

Tahun

Kelompok Tema

5. Sumbangan pemerintah daerah dalam upaya pencapaian standar nasional pendidikan. 52.

Kajian Pencapaian Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah

53.

Kajian Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal Pasca Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun

54.

Kajian Kebijakan Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan

55.

Kajian Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

56.

Kajian Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang Dikdas

Di diperoleh informasi tentang: 1. Indikator-indikator kompetensi guru yang secara valid dan reliabel mengindikasikan profesionalisme guru pada sekolah menengah 2. Sumbangan indikator-indikator tersebut dengan prestasi akademis siswa pada pendidikan menengah Diperoleh informasi tentang: 1. posisi pendidikan menengah pada saat ini dalam rangka persiapan PMU, 2. Kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan PMU dan , 3 kemampuan fiskal kabupaten/kota dan komposisi pembiayaan PMU antara Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat Diperoleh informasi tentang: 1 program keahlian yang belum tersedia dan perlu di kembangkan di lingkup propinsi dalam mendukung MP3EI, 2 alternative kegiatan/program yang perlu dilakukan di lingkup propinsi dan satuan pendidikan dalam upaya revitalisasi pedidikan kejuruan dalam mendukung MP3EI, dan 3 tanggapan dinas/lembaga terkait program MP3EI Diperoleh informasi tentang: 1. tingkat ketersediaan sarana 2. sarana yang memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik siswa, 3. pengaruh ketersediaan sarana terhadap prestasi akademik siswa, 4. pengaruh pemanfaatan sarana terhadap prestasi akedemik siswa, 5. pengaruh karakteristik guru terhadap prestasi akademik siswa Diperoleh informasi tentang: 1. Tingkat pencapaian standar nasional untuk SD dan SMP. 2. Indikator-indikator standar nasional pendidikan dan tingkat pengaruhnya terhadap prestasi akademis peserta didik. 3. Kontribusi Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan dalam peningkatan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan di SD dan SMP

2013

1. Pendidik

2013

1.Pendanaan pendidikan 2. Sapras 3. APK

2013

Kompetensi Lulusan

2013

Sarana prasarana Peserta didik Kualitas lulusan

2013

Standar nasional pendidikan

Hasil penelitian

Tahun

Kelompok Tema

No

Topik/judul

57.

Kajian Efektivitas Kelembagaan PAUD

Diperoleh informasi tentang: 1 kebutuhan belajar anak usia dini yang terkait dengan: (a) tingkat pencapaian perkembangan; (b) pendidik dan tenaga kependidikan; (c) isi pembelajaran; (d) proses pembelajaran; (e) penilaian pembelajaran; (f) sarana dan prasarana; (g) pengelolaan; dan (h) pembiayaan. 2 tingkat ketercapaian perkembangan anak dilihat dari kesiapan anak bersekolah pada bidang moral dan agama, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional.

2013

Peserta didik

58.

Kajian Akses dan Mutu PAUD

Diperoleh informasi tentang: 1 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan akses PAUD. 2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu PAUD

2013

Akses dan mutu

59.

Kajian Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

2013

1 Sarana prasarana 2 Mutu lulusan

60.

Kajian Pencapaian Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi PTK Dikdas

Diperoleh informasi tentang: 1 Mengukur tingkat ketersediaan sarana pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 2 Mengukur tingkat pemanfaatan sarana pada tingkat satuan pendidikan 3 Mengukur besar pengaruh tingkat ketersediaan sarana terhadap prestasi akademis siswa. 4 Mengukur besar pengaruh tingkat pemanfaatan sarana terhadap prestasi akademis siswa. 5 Mengukur besar pengaruh karakteristik guru terhadap prestasi akademis siswa. 6 Mengukur besar pengaruh tingkat ketersediaan sarana, pemanfaatan sarana pendidikan, karakteristik guru, secara simultan terhadap prestasi akademis siswa. 7 Menghitung biaya satuan penyediaan sarana pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik siswa. Diperoleh informasi tentang: 1 Indikator-indikator kompetensi guru yang secara valid dan reliabel mengindikasikan profesionalisme guru di tingkat pendidikan dasar, 2 sumbangan indikator-indikator tersebut dengan prestasi akademis siswa di tingkat pendidikan dasar. 3 distribusi guru berdasarkan kompetensinya

2013

Pendidik

No

Topik/judul

61.

Kompilasi Laporan Gabungan Kegiatan BERMUTU (Dampak DBL KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru)

62.

63.

64.

Hasil penelitian

Diperoleh informasi tentang: 1 dampak DBL terhadap profil KKG/MGMP 2 dampak DBL terhadap manajemen KKG/MGMP 3 dampak DBL terhadap kinerja guru (pengetahuan dan penguasaan) 4 dampak pelatihan dan pegembangan guru di KKG/MGMP terhadap prestasi belajar siswa 5 dampak sertifikasi terhadap tingkat Kesejahteraan dan pekerjaan sampingan guru 6 dampak sertifikasi terhadap Motivasi guru untuk mmengajar 7 dampak sertifikasi terhadap tingkat Kompetensi guru 8 dampak sertifikasi terhadap Kinerja guru Pengkajian Pelayanan Diperoleh informasi tentang: Pendidikan bagi Anak 1 Jenis dan karaktersitik Anak Berkebutuhan Khusus Berkelainan peserta didik di satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan inklusif. 2 Ketersediaan KTSP mencakup: dokumen-1, silabus dan RPP. 3 Pelaksanaan pembelajaran oleh guru. 4 Penyiapan dan pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran oleh guru. 5 Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 6 Pelaksanaan pengawasan oleh kepala sekolah terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru Pengkajian Efektivitas Diperoleh informasi tentang: Pendidikan Kesetaraan 1 Perencanaan pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan. 2 Pelaksanaan pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan. 3 Penilaian hasil pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan. 4 Hasil (output) pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan. 5 Dampak pembelajaran keterampilan fungsional pada pendidikan kesetaraan Kajian Efektivitas Diperoleh informasi tentang: Pemberian Subsidi kepada 1. efektivitas program pemberian Siswa subsidi kepada siswa miskin dilihat dari aspek sasaran penerima, jumlah penerima, besaran dana dan waktu penerimaan dana

Tahun

Kelompok Tema

2013

1. Pendidik 2. Pengelolaan pendidikan

2013

1 Peserta didik 2 Standar isi 3 Pendidik dan tenaga kependidikan

2013


2013

1. Peserta didik 2. Mutu lulusan

No

Topik/judul

Hasil penelitian

Kelompok Tema

2.

65.

Kajian Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Penyelenggaraan Pendidikan

66.

Evaluasi Efektivitas Alokasi Dana Pendidikan

67.

Kajian Efektivitas Desentralisasi Pendidikan

68.

Kajian isu-isu aktual Pendidikan dan Kebudayaan

dampak program pemberian subsidi siswa miskin dilihat dari aspek probabilitas siswa menyelesaikan dan melanjutkan pendidikannya dengan prestasi tertinggi; kemungkinan putus sekolah, mengulang kelas, keberlanjutan ke jenjang pendidikan berikutnya, prestasi belajar, disiplin dan motivasi belajar, aktivitas dalam program sekolah, serta pemenuhan kebutuhan dana pendidikan pribadi siswa Diperoleh informasi tentang: 1. Kebijakan daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan di kabupaten/kota (terkait dengan proses mekanisme pengambilan keputusan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan) . 2. Kemampuan daerah dalam pendanaan pendidikan (terkait dengan sumber, besaran dana, alokasi dan penggunaannya). 3. Target dan ketercapian Programprogram pendidikan dasar dan menengah. Diperoleh informasi tentang: 1. Mekanisme penyaluran TPG selama ini (melalui dana transfer daerah dan dana dekonsentrasi provinsi oleh Pusat) terkait dengan ketepatan penyaluran TPG dari segi waktu, jumlah dan sasaran. 2. Penyebab terjadinya permasalahan terkait ketepatan pendataan, payung hukum, sistem transfer, pengawasan dan pertanggungjawaban. 3. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah: sistem penyaluran TPG oleh Pusat serta pembenahan/ perbaikan sistem aplikasi pendataan Dapodik dan PAS/ Dapodikmen. 4. Implikasi kebijakan dari implementasi alternatif solusi permasalahan melalui mekanisme penyaluran TPG oleh Pusat. Diperoleh informasi tentang: 1. Mengukur kontribusi pendanaan pendidikan oleh Pusat dan Daerah terhadap kinerja pendidikan di daerah 2. Mengukur kontribusi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemda dalam pendanaan pendidikan terhadap kinerja pendidikan di tingkat sekolah. Diperoleh informasi tentang: 1. Kemampuan guru dalam menyusun kurikulum (silabus-RPP) dan

Tahun

2013


2013


2013

1 Desentralisasi pendidikan 2 Pendanaan pendidikan

2013

1 Standar isi 2 Standar proses 3 Kompetensi

No

69.

70.

71.

72.

Topik/judul

Hasil penelitian

kemampuan guru mengimplementasikannya dalam pembelajaran, pada berbagai daerah berdasarkan tingkat capaian rerata nilai UN, 2. hubungan antara kemampuan guru menyusun kurikulum dengan kemampuan mengimplementasikannya, 3. variasi kemampuan guru dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum pada berbagai daerah berdasarkan capaian rerata nilai UN Kompilasi Laporan Diperoleh informasi tentang: Kegiatan BERMUTU: 1. Tingkat kemangkiran guru SD dan Kajian Kemangkiran Guru SMP 2. deskripsikan faktor-faktor penyebab guru mangkir 3. dampak kemangkiran guru 4. upaya-upaya yang dilakukan sekolah dan dinas pendidikan dalam mengatasi kemangkiran guru Kajian Efektifitas Diperoleh informasi tentang: Kelembagaan PAUD 1. strategi perencanaan layanan PAUD di tingkat propinsi, kabupaten/ kota maupun lembaga PAUD. 2. strategi pengorganisasian layanan PAUD di tingkat propinsi, kabupaten/ kota maupun lembaga PAUD 3. strategi pelaksanaan layanan PAUD di tingkat propinsi, kabupaten/ kota maupun lembaga PAUD 4. strategi pemastian kualitas layanan PAUD di tingkat propinsi, kabupaten/ kota maupun lembaga PAUD Kajian Akses dan Mutu Diperoleh informasi tentang: PAUD 1. Biaya satuan PAUD yang bermutu sesuai dengan standar 2. Biaya pribadi yang dikeluarkan oleh orangtua dalam rangka pendidikan anaknya di PAUD sebagai strategi untuk memprediksi daya bayar (ability to pay) orangtua 3. Biaya pendidikan yang diterima oleh lembaga PAUD untuk memprediksikan kemungkinan perolehan sumber daya PAUD dari berbagai sumber di luar pemerintah dan orangtua Pencapaian Standar Diperoleh informasi tentang: Nasional Pendidikan a. tingkat ketercapaian SPM kabupaten/kota dan sekolah yang dirinci menurut indikatorindikatornya;

Tahun

Kelompok Tema lulusan

2013

Pendidik

2014


2014


2014


No

Topik/judul

73.

Kajian Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

74.

Pencapaian Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Guru Dikdas

75.

Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan

76.

Kajian Pendidikan Kewirausahaan

Hasil penelitian b. upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai SPM kabupaten/kota dan sekolah c. faktor pendukung dan faktor penghambat kabupaten/kota dan sekolah dalam pencapaian SPM; d. upaya – upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut dan efektifitasnya; e. upaya –upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membantu pemerintah daerah dan sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut; f. usulan kebijakan tentang strategi percepatan pencapaian SPM bagi daerah dan sekolah yang belum mencapainya. Diperoleh informasi tentang: 1. manajemen kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013 utamanya dalam pemenuhan sarana pendidikan 2. ketercukupan dan ketersediaan sarana pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 3. pemanfaatan sarana pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 Diperoleh informasi tentang: 1. kesesuaian kompetensi guru SD dan SMP dengan tuntutan kurikulum 2013. 2. kemampuan guru SD dan SMP dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. 3. faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru SD dan SMP dalam mengiimplementasikan kurikulum 2013. Diperoleh informasi tentang: 1. nilai-nilai karakter yang ada pada kurikulum 2013 2. identifikasi cara guru mengartikulasikan/ menjabarkan nilai-nilai karakter kedalam topik bahasan, dan mentransfernya kepada peserta didik 3. peran sekolah dalam penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik Diperoleh informasi tentang: 1. deskripsi dan analisis pelaksanaan

Tahun

Kelompok Tema

2014

1. Pengelolaan pendidikan 2. Sarana prasarana

2014

Pendidik dan tenaga kependidikan

2014


2014


No

Topik/judul Masyarakat

77.

Pengkajian Layanan Pendidikan Layanan Khusus: Penyelenggaraan Program SM3T

78.

Kajian Sertifikasi Guru

79.

Kesiapan Program Studi Lptk Menuju Perguruan Tinggi Kelas Dunia (World Class): Suatu Kajian Awal Manajemen Perubahan

80.

Kajian Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan

Hasil penelitian program pendampingan pada PKM oleh lembaga penerima block grant tahun 2012 2. tingkat keberhasilan berwirausaha peserta program PKM tahun 2012 3. pengaruh program pendampingan terhadap keberhasilan berwirausaha peserta program PKM tahun 2012 4. sumber daya potensial yang mendukung upaya strategis dalam peningkatan keberhasilan berwirausaha peserta program PKM tahun 2012 Diperoleh informasi tentang: 1. Sistem rekrutmen peserta SM3T 2. Sistem pelatihan para sarjana SM3T 3. Pelaksanaan Layanan Oleh pendidik dari SM3T 4. Tindak lanjut bagi sarjana program SM3T yang telah selesai menjalankan tugas 5. penyempurnaan yang diharapkan agar program SM3T menjadi optimal Diperoleh informasi tentang: 1. apakah terjadi peningkatan kompetensi guru setelah guru mengikuti PLPG 2. apakah guru yang sudah mengikuti PLPG 2013 paham tentang kurikulum 2013 3. evaluasi penyelenggaraan PLPG apakah sudah sesuai dengan pedoman baku penyelenggaraannya Diperoleh informasi tentang: 1. deskripsikan pengelolaan program studi di LPTK dalam mengantisipasi, merespons, dan adaptif terhadap perubahan menuju penyelenggaraan pendidikan kelas dunia 2. analisis kondisi dan situasi penyelenggaraan pendidikan di LPTK dan kecenderungan arah perubahan dan perkembangan sebagai sikap antisipatif, responsif, dan adaptif menuju perguruan tinggi kelas dunia (world class); Diperoleh informasi tentang: 1 Ketercapaian standar PTK, Isi , Proses, Pengelolaan, dan Pembiayaan. 2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam ketercapaian standar PTK, Isi, Proses, Pengelolaan, dan Pembiayaan.

Tahun

Kelompok Tema

2014


2014

1. Pengelolaan pendidikan 2. pendidik

2014


2014


No

Topik/judul

81

Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

82.

Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Jenjang Pendidikan Menengah

83.

Kajian Pencapaian Peningkatan Mutu Pendidikan

84.

Kajian Pengelolaan Guru (Perencanaan Kebutuhan, Distribusi Dan Kompetensi Guru)

Hasil penelitian 3 Kontribusi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. 4 Kontribusi pemerintah daerah dalam pencapaian standar nasional pendidikan. 5 Strategi yang dapat dilakukan untuk pemenuhan standar PTK, Isi, Proses, Pengelolaan, dan Pembiayaan dalam implementasi kurikulum 2013. Diperoleh informasi tentang: 1 Kebijakan pencapaian peningkatan mutu PT; 2 Trend mutu PT yang meliputi kelembagaan dan prodi (kemahasiswaan, tenaga pengajar/dosen dan tenaga kependidikan, prasarana sarana/fasilitas, kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi) 3 Hambatan dan kendala pencapain mutu perguruan tinggi dan upaya PT untuk mengatasinya. Diperoleh informasi tentang: 1 Deskripsi tingkat kemampuan guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada kurikulum 2013 2 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 3 Strategi peningkatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 Diperoleh informasi tentang: 1. ketersediaan sarana pada tingkat satuan pendidikan menengah 2. pemanfaatan sarana pada tingkat satuan pendidikan menengah 3. deskripsikan karakteristik guru pada tingkat satuan pendidikan menengah 4. deskripsikan target sarana yang dibutuhkan untuk kurikulum 2013 5. prestasi akademik siswa (perkompetensi) 6. pengaruh pemahaman guru, pelatihan guru, kreativitas guru, motivasi guru, peraturan (kebijakan sekolah) terhadap sarana sekolah dan pemanfaatan sarana sekolah Diperoleh informasi tentang: 1 Perencanaan kebutuhan guru per satuan pendidikan dan kabupaten/kota menurut Jumlah dan jenis guru berdasarkan kualifikasi

Tahun

Kelompok Tema

2014


2014


2014

Sarana prasarana

2014


No

Topik/judul

85.

Kajian Efektifitas Desentralisasi Pendidikan (Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kurikulum 2013)

86.

Kajian Efektivitas Program Bidikmisi

Hasil penelitian dan mapel yang diampu, sistem perhitungan kebutuhan guru, Permasalahan dan usulan solusi perencanaan kebutuhan & pemenuhan guru. 2 Pendistribusian guru mencakup: Rasio siswa-guru antar satuan pendidikan 3 sistem pendistribusian guru baru, penataan dan pemerataan guru PNS, penyebab kesenjangan distribusi guru antar wilayah serta upaya pendistribusian yang lebih adil dan merata. 4 Kompetensi guru, memetakan kompetensi dari aspek: jenis guru, wilayah, bidang uji kompetensi (profesional dan pedagogi). Diperoleh informasi tentang: 1 peran Pemda dan pihak-pihak lain yang terkait di daerah (stakeholder) dalam sosialisasi implementasi Kurikulum 2013, 2 peran Pemda dan pihak-pihak lain yang terkait di daerah (stakeholder) dalam mempersiapkan dan melaksanakan SDM khusunnya melalui pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, 3 peran Pemda dan pihak-pihak lain yang terkait di daerah (stakeholder) dalam pengadaan dan pendistribusian buku Kurikulum 2013, 4 peran Pemda dan pihak-pihak lain yang terkait di daerah (stakeholder) dalam pendanaan implementasi Kurikulum 2013, 5 peran Pemda dan pihak-pihak lain yang terkait di daerah (stakeholder) dalam monitoring dan pengawasan (kontrol) dalam implementasi Kurikulum 2013, 6 faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum 2013. Diperoleh informasi tentang: 1. Ketepatan sasaran penerima, besaran dana dan waktu penerimaan dana 2. Dampak program pemberian Bantuan Bidik Misi dilihat dari keberlanjutan hingga menyelesaikan pendidikan, disiplin dan motivasi belajar, aktivitas dalam program kegiatan kampus prestasi akademik

Tahun

Kelompok Tema

2014


2014


No

Topik/judul

87.

Efektivitas Alokasi Dana Block Grant Program Pendidikan Kecakapan Hidup dan Desa Vokasi

88.

Kajian Pelatihan Guru Dalam Upaya Streamlining Pelatihan Guru Sebagai Strategi PeningkatanKompetensi Pedagogik Guru Dalam Rangka Implementasi Kurikulum

89.

Kajian Implementasi Pendidikan Menengah Universal

Hasil penelitian

Tahun

Kelompok Tema

Diperoleh informasi tentang: 1. Ketepatan waktu penyaluran dana Hibah Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Desa Vokasi (DESI). 2. Ketepatan sasaran lembaga penerima Hibah, peserta kursus dan pelatihan, dan jenis keterampilan yang dilaksanakan di lembaga penyelenggara. 3. Kecukupan dana dilihat dari rincian penggunaan dana menurut jenis keterampilan yang dikembangkan. 4. Capaian dana Hibah terhadap keberhasilan program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Desa Vokasi (DESI).

2014


Diperoleh informasi tentang:

2014

Pendidik

2014


1. identifikasi unit/lembaga penyelenggara Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi, dan jenis-jenis program/topik yang diberikan masing-masing unit/lembaga tersebut berdasarkan tingkat keikutsertaan guru sasaran. 2. rumusan alternatif pengelolaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan guru. Diperoleh informasi tentang: 1. kesiapan dan strategi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam merealisasikan program PMU terkait dengan pengadaan saranaprasarana pendidikan; pengadaan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan; pendanaan; bantuan dana untuk siswa; 2. pencapaian target APK SM dan disparitas di provinsi/kabupaten/kota; dan 3. hambatan/kendala dalam implementasi program PMU.

(3) Pusat Kurikulum dan Perbukuan; dan (4) Pusat Penilaian Pendidikan. Perubahan struktur terakhir di Balitbang terjadi pada bulan Maret 2012 yaitu

Recommend Documents